PPAS

MODUL PERENCANAAN SIPKD UNTUK SKPD DAN KECAMATAN

I. PENDAHULUAN Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Berdasarkan UU 25 tahun 2004 untuk proses disusunnya perencanaan sampai penerbitan Nota Kesepakatan KUA/PPAS. Modul Perencanaan terdiri dari beberapa langkah : 1. Pemasukan data Renstra 2. Pemasukan data Renja 3. pemasukan data RPJMD 4. pemasukan data RKPD 5. Penerbitan Nota Kesepakatan KUA / PPAS Modul ini berfungsi untuk membantu pekerjaan dalam merangkum rencana rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam Modul ini juga disediakan fasilitas ataupun menu yang dapat membantu seluruh element masyarakat tingkat pusat dan daerah untuk menerbitkan KUA/PPAS sebagai bahan masukan dalam modul anggaran.

Modul Perencanaan SIPKD Bappeda

Hal: 1


II. TAHAPAN DAN PROSES ENTRY SIPKD

Untuk menjalankan modul Perencanaan SIPKD buka alamat ini di browser http://eplanning.cirebonkab.go.id

(melalui

koneksi

internet)

atau

http://10.10.10.2 (melalui jaringan kominfo). Setelah alamat ini terbuka, maka akan muncul tampilan sebagaimana gambar 1.

Gambar 1 Interface Modul Perencanaan SIPKD

Kemudian klik pada tombol kunci agar tampil form pengisian user id dan password. Isi user id dan password kedalam kolom yang telah disediakan. Pengisian dilakukan seperti yang diperagakan pada gambar berikut :


Hal: 2


Gambar 2 Menu Log On

Setelah pengisian selesai, klik tombol

untuk masuk kedalam modul,

selanjutnya akan tampil window data master dengan menu-menu sebagai berikut :

Gambar 3 Menu Perencanaan

2.1 PENGAJUAN RENSTRA SKPD Renstra (Rencana Strategis) adalah perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun, Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan, program-program, dan kegiatan indikatif pembangunan yang disusun SKPD sesuai tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD. Untuk menuju tahap renstra kita harus memilih tahapan perencanaan menengah. Klik pada pindah tahapan dan kemudian pilih tahapan perencanaan menengah seperti gambar 4 dan 5.

Gambar 4 Pindah Tahapan


Hal: 3


Gambar 5 Menuju tahapan perencanaan menengah

2.2.1 Penyusunan Program Renstra Penyusunan Program Renstra SKPD menggunakan aplikasi, dilakukan dengan memilih menu Perencanaan SKPD  Target Renstra  Pengajuan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 6 Menu Pengajuan Renstra

Setelah memilih menu tersebut, maka akan tampil formulir berikut :

Gambar 7 Tampilan Menu Program Renstra

Penambahan data program renstra dilakukan dengan cara mengklik tombol yang berada di pojok kiri bawah halaman, kemudian akan tampil halaman tambah program seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :


Hal: 4


Gambar 8 Menu Tambah Program Renstra

Isi nama program yang akan ditambah kedalam kotak isian program dengan cara mengklik tombol cari yang direpresentasikan dengan gambar „kaca pembesar‟

.

Setelah tombol tersebut diklik, maka akan tampil

halaman lookup data sebagai berikut :

Gambar 9 Look Up Data Program

Pemilihan program dilakukan dengan mengklik pada nama program, kemudian isi sasaran dan keterangan program tersebut Setelah selesai klik tombol

. Berikut ini adalah gambar hasil penyimpanan nama

program dan sasaran.


Hal: 5


Gambar 10 Tampilan Menu Program Renstra Isi

2.2.2

Penyusunan Kegiatan Renstra Untuk melakukan pengaturan kegiatan, klik kode program yang akan dilihat kegiatannya, kemudian akan tampil halaman isian kegiatan di bawah program seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini :

Gambar 11 Menu Kegiatan Renstra


Hal: 6


Pengisian kegiatan dilakukan dengan cara mengklik tombol

yang

berada di pojok kiri bawah halaman, kemudian akan tampil halaman tambah Kegiatan seperti yang diperagakan dalam gambar berikut :

Gambar 12 Menu Tambah Kegiatan Renstra

Pengisian

kegiatan

dilakukan

dengan

mengklik

representasikan dalam gambar „kaca pembesar‟

tombol

cari

yang

. Setelah tombol tersebut

diklik, selanjutnya akan tampil halaman lookup data sebagai berikut :

Gambar 13 Look Up Data

Pilih kegiatan dengan cara klik pada tombol

, kemudian isi sasaran dan

keterangan. Setelah pengisian data selesai, untuk menyimpan data, klik tombol .


Hal: 7


Gambar 14 Menu Kegiatan Renstra Isi

Untuk melakukan perubahan atas data Kegiatan, klik tombol EDIT

pada

halaman Kegiatan, proses pengeditan dilakukan dengan cara yang sama dengan proses penambahan data kegiatan.

2.2.3

Penyusunan Target –Pagu Renstra Menu ini berfungsi untuk memasukkan nilai rencana alokasi dana indikatif untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam setiap tahunnya dan tolok ukur pencapaian yang akan dicapai dalam pelaksanaannya. Untuk melakukan pengisian target dan pagu kegiatan, klik kode kegiatan pada page Kegiatan Renstra sehingga tampil formulir pengisian sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 15 Target-Pagu


Hal: 8


Pengisian target-pagu dilakukan dengan cara mengklik tombol yang berada di pojok kiri bawah page target-pagu,

kemudian akan tampil

halaman tambah Target-Pagu seperti dalam gambar dibawah ini :

Gambar 16 Isi Target –Pagu

Setelah pengisian data selesai klik tombol

untuk menyimpan data.

Gambar 15 Target-Pagu Isi

2.3 PENGAJUAN RENJA PADA FORUM SKPD Renja merupakan rencana kerja SKPD untuk periode satu tahun yang berpedoman kepada renstra yang memuat program, kegiatan, kebijakan, kinerja dan proyeksi. Untuk melakukan pengisian program dan kegiatan renja, SKPD pengusul harus memilih tahapan forum SKPD seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 16 Menu Renja


Hal: 9


Setelah itu, masuk ke perencanaan SKPD dan pilih menu pengajuan renja di forum SKPD sebagaimana gambar berikut.

Gambar 17 Menu Renja

2.3.1 Penyusunan Program Dalam penyusunan renja, program yang disusun harus mengacu kepada program pokok yang renstra, karena renja merupakan penjabaran dari renstra. Setelah memilih submenu tersebut, maka akan tampil gambar sebagai berikut :

Gambar 18 Menu Program dan Kegiatan Renja

Pilih unit organisasi (SKPD) dengan cara yang sama dengan proses pengisian unit organisasi pada form sebelumnya. Setelah SKPD dipilih, kemudian isi program yang harus dilaksanakan oleh SKPD tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengisian pada page „program‟. Pengisian dilakukan dengan mengklik tombol

yang berada di pojok kiri bawah halaman, kemudian akan

tampil halaman tambah program seperti gambar berikut :

Gambar 19 Menu Tambah Program Renja


Hal: 10


Isi nama program yang akan ditambah di kotak isian program dengan cara mengklik tombol lookup kemudian pilih data yang terdapat dalam tabel lookup data, kemudian isi sasaran dan keterangan yang diperlukan. Setelah selesai klik tombol

untuk menyimpan data.

Gambar 20 Tampilan Form Program Renja Isi

2.3.2 Penyusunan Kegiatan Untuk pengaturan kegiatan maka klik kode program yang akan dilihat kegiatannya, kemudian akan tampil halaman isian kegiatan di bawah program seperti gambar di bawah ini :

Gambar 21 Form Kegiatan Renja

Setelah Program dipilih, kemudian isi kegiatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengisian pada page „kegiatan‟. Pengisian dilakukan dengan cara mengklik tombol


yang

Hal: 11


berada di pojok kiri bawah halaman, kemudian akan tampil halaman tambah Kegiatan seperti dalam gambar berikut :

Gambar 22 Menu Tambah Kegiatan Renja

Setelah data terisi klik

untuk menyimpan data. Maka akan tampil

daftar kegiatan yang telah dibuat pada halaman depan seperti ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 23 Tampilan Kegiatan Renja

2.3.3 Penetapan Kinerja Kegiatan Rincian penetapan kinerja kegiatan yang perlu diisi adalah masukan, keluaran dan hasil kegiatan. Klik pada menu

untuk menambah rincian

kegiatan sebagaimana gambar dibawah.


Hal: 12


Gambar 24 Tampilan Rincian Kegiatan

Kemudian tambahkan indikator “masukan kegiatan” yang tolak ukurnya berupa dana sebagaimana gambar dibawah, dan setelah selesai klik tombol simpan:

Gambar 25 Tampilan Indikator Masukan

Setelah itu, tambahkan indikator “keluaran kegiatan” yang tolak ukurnya disesuaikan dengan keluaran kegiatan bersangkutan dan setelah selesai klik tombol simpan, sebagaimana gambar dibawah:

Gambar 26 Tampilan Indikator Keluaran

Setelah itu, tambahkan indikator “hasil kegiatan” yang tolak ukurnya disesuaikan dengan hasil kegiatan yang bersangkutan, sebagaimana gambar dibawah:


Hal: 13


Gambar 27 Tampilan Indikator Hasil

Klik simpan, kemudian akan diperoleh tampilan sebagaimana gambar dibawah:

Gambar 28 Kinerja Kegiatan

2.3.4 Penetapan Sumber Dana Penetapan sumber dana adalah tahap terpenting dalam pengajuan renja karena akan menentukan dari sumber dana mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Ada beberapa pilihan sumber dana yang harus di pilih oleh SKPD yaitu: 1. Dana Pagu Indikatif Sektoral (PIS) 2. Dana Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) 3. Dana Reses 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 5. Bantuan Provinsi (Banprov) 6. APBD Provinsi (Dana Dekon & Tugas Pembantuan) 7. APBN (Dana Dekon & Tugas Pembantuan) SKPD tidak diperkenankan untuk memilih di luar jenis dana yang telah ditetapkan ini dan jika memilih diluar jenis dana ini maka tidak akan muncul dalam report.


Hal: 14


Untuk memulai pengisian sumber dana dapat mengklik sumber dana dan akan muncul form seperti gambar berikut:

Gambar 29 Sumber Dana

Klik pada tombol

Untuk menambah sumber dana dan akan muncul

form pemilihan dana lalu masukkan nilai n sesuai dengan anggaran yang akan dialokasikan, sebagaimana gambar dibawah.

Gambar 30 Rincian kegiatan sumber dana

Setelah itu, akan muncul rincian kegiatan sumber dana untuk kegiatan bersangkutan sebagaimana gambar dibawah.

Gambar 31 Sumber Dana

2.3.5 Validasi Usulan Program dan Kegiatan oleh Bappeda Proses validasi dilakukan oleh Bappeda bersama SKPD yang bertujuan untuk membahas usulan renja SKPD secara musyawarah dan melakukan koreksi bila ada pengisian masih salah. Bila proses validasi selesai maka usulan renja tersebut sudah dikunci dan akan ditransfer tahap selanjutnya seperti Musrenbang Kabupaten, RKPD dan PPAS. Gambar dibawah adalah contoh program dan kegiatan SKPD yang telah divalidasi sehingga memiliki tanggal valid. Modul Perencanaan SIPKD Bappeda

Hal: 15


Gambar 32 Progam Kegiatan yang telah di validasi

2.4 PENGAJUAN RENJA PADA TAHAP MUSRENBANG KABUPATEN, RKPD dan PPAS Proses pengajuan program dan kegiatan pada tahap musrenbang kabupaten, RKPD dan PPAS memiliki tahap-tahap pengisian formulir yang hampir sama dengan sebelumnya yaitu Renja SKPD pada Forum SKPD. SKPD tidak perlu mengisi rincian program kegiatan seperti direnja karena usulan dari renja akan ditransfer ke tahap selanjutnya oleh admin Bappeda. SKPD hanya perlu untuk mengkoreksi ulang seluruh usulan karena akan dibahas/dimusyawarahkan kembali pada tahap Musrenbang Kabupaten, RKPD dan PPAS. 2.3 PENGISIAN PRA RKA Proses pengisian Pra RKA pada dasarnya membuat rincian belanja dari Pra RKA berdasarkan usulan kegiatan yang tercantum di RKPD dan PPAS. Tahap pengisiannya adalah dengan cara menuju menu belanja langsung sebagaimana gambar dibawah.

Gambar 33 Menu belanja langsung

Setelah itu, muncul form pemilihan unit organisasi dan kegiatan yang diisi dengan cara memilih dari daftar unit organisasi dan kegiatan yang telah tercantum di look Modul Perencanaan SIPKD Bappeda

Hal: 16


up. Untuk menambah daftar belanja klik pada tombol

dan akan

muncul daftar belanja yang dapat dipilih oleh SKPD.

Gambar 34 Penambahan RKA Belanja Langsung

Pilih kode dan uraian dari belanja yang akan ditambahkan pada pra RKA dengan cara mencentang pada pilihan yang dimaksud dan klik

, sebagaimana

contoh gambar dibawah.

Gambar 35 Penambahan Rekening Belanja Langsung

Daftar belanja yang telah disimpan akan muncul di form tampilan sebagaimana gambar dibawah.


Hal: 17


Gambar 36 Display pra RKA Belanja Langsung

Selanjutnya, klik pada tombol “Edit” untuk merubah rincian dana pada tiap rekening. Jumlah total anggaran yang diperlukan harus disesuaikan dengan total rupiah yang ada di RKPD/PPAS.

Gambar 37 Edit RKA Belanja Langsung

Form Pra RKA yang telah diisi secara lengkap dapat dilihat hasilnya dengan melihat pada report PDF pra RKA sebagaimana contoh gambar dibawah.


Hal: 18


Gambar 38 Dokumen pra Rencana Kerja Anggaran (RKA)


Hal: 19


III.

LAPORAN

Modul perencanaan SIPKD didesain untuk memberikan kemudahan untuk SKPD maupun Bappeda dalam menghasilkan laporan. Laporan yang dihasilkan dari aplikasi SIPKD dapat berupa PDF, Excel, Word ataupun Crystal Report. Ada beberapa jenis laporan yang dapat diambil secara otomatis setelah pengisian form yaitu : 3.1

Laporan Data Master, laporan data master terdiri dari laporan unit organisasi, pegawai, kepala SKPD, Visi Misi RPJMD dan Prioritas Sasaran RPJMD. Untuk menghasilkan laporan, klik pada menu laporan  data master. Berikut beberapa tampilan laporan yang dapat dihasilkan.

Gambar 39 Menu Laporan Data Master

a.

Laporan Unit Organisasi, berisi laporan nama SKPD beserta urusan dan kode.


Hal: 20


b.

Pegawai, berisi pegawai yang berada di unit organisasi bersangkutan.

c.

Kepala SKPD, berisi daftar nama kepala SKPD.

d.

Visi Misi RPJMD, berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.


Hal: 21


e.

Prioritas Sasaran PRJMD, berisi prioritas dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

3.2. Laporan setiap Tahapan, laporan tahapan terdiri dari laporan Forum SKPD, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, RKPD, PPAS dan RKA. Dalam buku panduan ini tidak menampilkan seluruh laporan karena terlalu banyak, hanya beberapa contoh laporan saja yang akan ditampilan dalam panduan ini. Berikut ini adalah contoh laporan pada tahapan Forum SKPD.

Gambar 40 Menu Laporan Forum SKPD

Gambar 41 Lookup Laporan


Hal: 22


a.

Renja SKPD

b.

Usulan Program dan Kegiatan SKPD per Urusan


Hal: 23


c.

Pagu per SKPD Forum

3.3. Laporan Kustom, laporan kustom adalah laporan yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan perencanaan di Kabupaten Cirebon dengan mengakomodir beberapa sumber dana seperti PIK, PIS, dan Reses. Berikut ini adalah contoh gambar laporan kustom.

Gambar 42 Menu Laporan Kustom


Hal: 24


a. Renstra

b. RPJMD

c. Renja SKPD dengan Prioritas Daerah


Hal: 25


d. Renja SKPD dengan Prioritas dan Prakiraan Tahun

e. Plafon Anggaran Program dan Kegiatan PPAS


Hal: 26


IV. USER ID SKPD Berikut ini adalah daftar user id SKPD yang telah dibuatkan per bidang. Proses entry data dilakukan per bidang SKPD dan semua user id belum memiliki password. Untuk login ke SIPKD tinggal ketik saja user id dan klik login. Untuk pemakaian berikutnya, setiap user diharapkan untuk mengganti password dengan password baru. Bila ada kesulitan dalam proses login ataupun entry SIKPD, user SIKPD dapat menghubungi admin Bappeda.

URUSAN/SKPD/BIDANG

USER

1. URUSAN WAJIB 1.01. PENDIDIKAN 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.00. SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN

disdik-skt

1.01.01.01. BIDANG PRASEKOLAH DAN PENDIDIKAN DASAR

disdik-ppd

1.01.01.02. BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

disdik-pm

1.01.01.03. BIDANG PAUDNI

disdik-pau

1.01.01.04. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

disdik-sp

1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN 1.02.01.00. SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN

dinkes-skt

1.02.01.01. BIDANG BINA PRILAKU DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

dinkes-bpp

1.02.01.02. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN FARMASI

dinkes-pkf

1.02.01.03. BIDANG KESEHATAN KELUARGA

dinkes-kk

1.02.01.04. BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

dinkes-ppp

1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN

rsudarj

1.02.03. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED

rsudwaled

1.03. PEKERJAAN UMUM 1.03.01. DINAS BINA MARGA 1.03.01.00. SEKRETARIAT DINAS BINA MARGA

bm-skt

1.03.01.01. BIDANG BINA TEKNIK

bm-bt bm-pen bm-pem

1.03.01.02. BIDANG PENINGKATAN 1.03.01.03. BIDANG PEMELIHARAAN 1.03.01.04. BIDANG BINA MANFAAT 1.03.02. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN

bm-bm

1.03.02.00. SEKRETARIAT PSDA 1.03.02.01. BIDANG BINA TEKNIK 1.03.02.02. BIDANG SUMBER DAYA AIR 1.03.02.03. BIDANG IRIGASI 1.03.02.04. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1.03.03. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

psdap-skt psdap-bt psdap-sda psdap-ir

1.03.03.00. SEKRETARIAT CIPTA KARYA

dcktr-skt


psdap-pe

Hal: 27


URUSAN/SKPD/BIDANG 1.03.03.01. BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.02. BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1.03.03.03. BIDANG BANGUNAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.03.04. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.04. PERUMAHAN RAKYAT 1.05. PENATAAN RUANG 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.00. SEKRETARIAT BAPPEDA 1.06.01.01. BIDANG EKONOMI 1.06.01.02. BIDANG SOSIAL BUDAYA 1.06.01.03. BIDANG FISIK DAN PRASARANA 1.06.01.04. BIDANG STATISTIK, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.07. PERHUBUNGAN 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN 1.07.01.00. SEKRETARIAT DISHUB 1.07.01.01. BIDANG ANGKUTAN DAN TERMINAL 1.07.01.02. BIDANG LALU LINTAS 1.07.01.03. BIDANG KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA 1.07.01.04. BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL 1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD 1.08.01.01. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN 1.08.01.02. BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 1.08.01.03. BIDANG TATA LINGKUNGAN 1.09. PERTANAHAN 1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.10.01.00. SEKRETARIAT DUKCAPIL 1.10.01.01. BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK 1.10.01.02. BIDANG PENCATATAN SIPIL 1.10.01.03. BIDANG PENDATAAN DAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.00. SEKRETARIAT BPPKB 1.11.01.01. BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN 1.11.01.02. BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER 1.11.01.03. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI 1.11.01.04. BIDANG BINA PENDUDUK 1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.13. SOSIAL 1.13.01. DINAS SOSIAL 1.13.01.00. SEKRETARIAT DINSOS


USER dcktr-trp dcktr-kp dcktr-bpp dcktr-ppk

bappeda-skt bappeda-ek bappeda-sb bappeda-fp bappeda-spp

dishub-skt dishub-at dishub-ll dishub-kts dishub-po

blhd-skt blhd-ppl blhd-ppkl blhd-tl

disduk-skt disduk-pp disduk-ps disduk-ppk

bppkb-skt bppkb-pkhp bppkb-pg bppkb-kbkr bppkb-bp

dinsos-skt

Hal: 28


URUSAN/SKPD/BIDANG 1.13.01.01. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PARTISIPASI SOSIAL MASYARAKAT 1.13.01.02. BIDANG PEMULIHAN SOSIAL 1.13.01.03. BIDANG BANTUAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.14. KETENAGAKERJAAN 1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.14.01.00. SEKRETARIAT DISNAKERTRANS 1.14.01.01. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA 1.14.01.02. BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.14.01.03. BIDANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 1.14.01.04. BIDANG TRANSMIGRASI 1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.15.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

USER dinsos-psm dinsos-ps dinsos-bp

disnaker-s disnaker-h disnaker-p disnakr-p disnaker-t

1.15.01.00. SEKRETARIAT DINKOP 1.15.01.01. BIDANG KOPERASI 1.15.01.02. BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 1.15.01.03. BIDANG PENDATAAN DAN PEMBINAAN 1.16. PENANAMAN MODAL 1.16.01. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

dinkop-skt dinkop-kop dinkop-u dinkop-pp

1.16.01.00. SEKRETARIAT BPPT 1.16.01.01. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL 1.16.01.02. BIDANG DATA DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL 1.16.01.03. BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN 1.16.01.04. BIDANG PENYULUHAN DAN PENGADUAN 1.17. KEBUDAYAAN

bppt-skt bppt-pppm bppt-dppm bppt-par

1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.17.01.00. SEKRETARIAT DISBUDPARPORA 1.17.01.01. BIDANG KEBUDAYAAN 1.17.01.02. BIDANG PARIWISATA 1.17.01.03. BIDANG PEMUDA 1.17.01.04. BIDANG OLAHRAGA 1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.19.01.00. SEKRETARIAT KESBANGLINMAS 1.19.01.01. BIDANG KETAHANAN BANGSA 1.19.01.02. BIDANG PENGEMBANGAN DEMOKRATISASI 1.19.01.03. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19.02.00. SEKRETARIAT SATPOL PP 1.19.02.01. BIDANG KETENTERAMAN 1.19.02.02. BIDANG KETERTIBAN 1.19.02.03. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH


bppt-pp

disbud-skt disbud-keb disbud-par disbud-pem disbud-ol

kesbang-s kesbang-kb kesbang-pd kesbang-pm satpol-skt satpol-ktm satpol-ktb satpol-ppd

Hal: 29


URUSAN/SKPD/BIDANG

USER

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.00. PPKD 1.20.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1.20.02. KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 1.20.03.01. BAGIAN UMUM 1.20.03.02. BAGIAN KEUANGAN 1.20.03.03. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM 1.20.03.04. BAGIAN PEMBANGUNAN 1.20.03.05. BAGIAN PEREKONOMIAN 1.20.03.06. BAGIAN HUKUM 1.20.03.07. BAGIAN PEMERINTAHAN 1.20.03.08. BAGIAN KESRA 1.20.03.09. BAGIAN ORGANISASI 1.20.03.10. BAGIAN HUMAS 1.20.03.11. BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.04. SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.00. BAGIAN UMUM DPRD 1.20.04.01. BAGIAN KEUANGAN 1.20.04.02. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.04.03. BAGIAN PERSIDANGAN 1.20.05. INSPEKTORAT 1.20.05.00. SEKRETARIAT INSPEKTORAT 1.20.05.01. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I 1.20.05.02. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II 1.20.05.03. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III 1.20.05.04. INSPEKTUR PEMBANTU WILYAH IV 1.20.06. DINAS PENDAPATAN DAERAH 1.20.06.00. SEKRETARIAT DISPENDA 1.20.06.01. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN 1.20.06.02. BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN 1.20.06.03. BIDANG PELAYANAN DAN PUSAT DATA PAJAK DAERAH 1.20.06.04. BIDANG PENGGALIAN DAN PENGENDALIAN 1.20.07. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 1.20.07.00. SEKRETARIAT BKPPD 1.20.07.01. BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI 1.20.07.02. BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI 1.20.07.03. BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI 1.20.08. KECAMATAN WALED 1.20.09. KECAMATAN CILEDUG 1.20.10. KECAMATAN LOSARI 1.20.11. KECAMATAN PABEDILAN 1.20.12. KECAMATAN BABAKAN 1.20.13. KECAMATAN GEBANG Modul Perencanaan SIPKD Bappeda

setda-um setda-keu setda-sda setda-pem setda-ek setda-huk setda-pe setda-kes setda-org setda-hum setda-per setwan-um setwan-keu setwan-uu setwan-sid inspek-skt inspek-w1 inspek-w2 inspek-w3 inspek-w4 dispend-t dispend-pt dispend-pb dispend-pd dispend-pp

bkppd-pmp bkppd-pkp bkppd-p4 waled ciledug losari pabedilan babakan gebang Hal: 30


URUSAN/SKPD/BIDANG 1.20.14. KECAMATAN KARANGSEMBUNG 1.20.15. KECAMATAN LEMAHABANG 1.20.16. KECAMATAN SUSUKANLEBAK 1.20.17. KECAMATAN SEDONG 1.20.18. KECAMATAN ASTANAJAPURA 1.20.19. KECAMATAN PANGENAN 1.20.20. KECAMATAN MUNDU 1.20.21. KECAMATAN BEBER 1.20.22. KECAMATAN TALUN 1.20.23. KECAMATAN SUMBER 1.20.24. KECAMATAN DUKUPUNTANG 1.20.25. KECAMATAN PALIMANAN 1.20.26. KECAMATAN PLUMBON 1.20.27. KECAMATAN DEPOK 1.20.28. KECAMATAN WERU 1.20.29. KECAMATAN KEDAWUNG 1.20.30. KECAMATAN GUNUNGJATI 1.20.31. KECAMATAN KAPETAKAN 1.20.32. KECAMATAN KLANGENAN 1.20.33. KECAMATAN ARJAWINANGUN 1.20.34. KECAMATAN PANGURAGAN 1.20.35. KECAMATAN CIWARINGIN 1.20.36. KECAMATAN SUSUKAN 1.20.37. KECAMATAN GEGESIK 1.20.38. KECAMATAN KALIWEDI 1.20.39. KECAMATAN KARANGWARENG 1.20.40. KECAMATAN TENGAH TANI 1.20.41. KECAMATAN GEMPOL 1.20.42. KECAMATAN PASALEMAN 1.20.43. KECAMATAN PLERED 1.20.44. KECAMATAN PABUARAN 1.20.45. KECAMATAN GREGED 1.20.46. KECAMATAN JAMBLANG 1.20.47. KECAMATAN SURANENGGALA 1.21. KETAHANAN PANGAN 1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1.21.01.00. SEKRETARIAT BKP5K 1.21.01.01. BIDANG KETAHANAN PANGAN 1.21.01.02. BIDANG PENYULUHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1.21.01.03. BIDANG PENYULUHAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN 1.21.01.04. BIDANG PENYULUHAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1.22.01.00. SEKRETARIAT BPMPD Modul Perencanaan SIPKD Bappeda

USER karangsemb lemahabang susukanleb sedong astanajap pangenan mundu beber talun sumber dukupunt palimanan plumbon depok weru kedawung gunungjati kapetakan klangenan arjawinang panguragan ciwaringin susukan gegesik kaliwedi karangwar tengahtani gempol pasaleman plered pabuaran greged jamblang suranengg

bkp5k-skt bkp5k-kp bkp5k-tph bkp5k-pp bkp5k-pkp

bpmpd-skt Hal: 31


URUSAN/SKPD/BIDANG

USER

1.22.01.01. BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT 1.22.01.02. BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT 1.22.01.03. BIDANG PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA DESA DAN KELURAHAN 1.22.01.04. BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN 1.23. STATISTIK 1.24. KEARSIPAN

bpmpd-sbkm bpmpd-em bpmpd-psdk bpmpd-pdk

1.24.01. KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN 1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.25.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.25.01.00. SEKRETARIAT DISKOMINFO 1.25.01.01. BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI 1.25.01.02. BIDANG APLIKASI TELEMATIKA

arsip

1.25.01.03. BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI 1.26. PERPUSTAKAAN 1.26.01. KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH 2. URUSAN PILIHAN 2.01. PERTANIAN 2.01.01. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN 2.01.01.00. SEKRETARIAT DISTANBUNAKHUT 2.01.01.01. BIDANG TANAMAN PANGAN 2.01.01.02. BIDANG HORTIKULTURA 2.01.01.03. BIDANG PERKEBUNAN 2.01.01.04. BIDANG PETERNAKAN 2.01.01.05. BIDANG KESEHATAN HEWAN 2.01.01.06. BIDANG KEHUTANAN 2.02. KEHUTANAN 2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.04. PARIWISATA 2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05.01.00. SEKRETARIAT DISLAKAN 2.05.01.01. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA 2.05.01.02. BIDANG PERIKANAN TANGKAP 2.05.01.03. BIDANG USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05.01.04. BIDANG KONSERVASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.06. PERDAGANGAN 2.07. INDUSTRI 2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.07.01.00. SEKRETARIAT DISPERINDAG 2.07.01.01. BIDANG INDUSTRI 2.07.01.02. BIDANG PERDAGANGAN DAN PROMOSI 2.07.01.03. BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.07.01.04. BIDANG PENGELOLAAN PASAR 2.08. KETRANSMIGRASIAN


kominfo-sk kominfo-pt kominfo-at kominfo-di perpus

distan-skt distan-tp distan-hor distan-keb distan-nak distan-kh distan-hut

dislakan-s dislakan-b dislakan-t dislakan-k dislakan-p

indag-skt indag-ind indag-pp indag-pk indag-psr

Hal: 32

PPAS

Recommend Documents