BAB I
1.1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah, maka perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan pembangunan yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen anggaran tahunan daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Alokasi pembiayaan (anggaran) direncanakan dengan mengutamakan pencapaian hasil kerja (kinerja) yang telah ditetapkan. Kebijakan pembangunan Kabupaten Bondowoso telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2016. RKPD tersebut memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati. Rancangan PPAS ini disampaikan dengan menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
PPAS APBD 2016 BAB I
1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan PPAS Maksud Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 adalah sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 adalah untuk : 1. Menyediakan dokumen tentang target dari pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah; 2. Menyediakan dokumen tentang plafon anggaran sementara berdasarkan SKPD, urusan pemerintahan dan program/kegiatan; 3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah; 4. Menjamin
terciptanya
keterkaitan,
konsistensi
dan
sinergitas
antara
perencanaan (RKPD), penganggaran (KUA, PPAS, APBD), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan) ; 5. Sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2016.
1.3 Dasar Hukum Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
PPAS APBD 2016 BAB I
2
4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 12) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010; 13) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
PPAS APBD 2016 BAB I
3
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015; 18) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015; 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025; 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso 2011-2031; 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018; 22) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2016.
1.4 Sistematika Penyusunan Penyusunan PPAS APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :
PPAS APBD 2016 BAB I
4
Tabel I Sistematika Penyusunan
Bab I
Bab II
:
:
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Maksud dan Tujuan Penyusunan PPAS
1.3
Dasar Hukum
1.4
Sistematika Penyusunan
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Bab III
:
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Bab IV
:
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
4.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
4.3
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
Belanja
Bagi
Hasil,
Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Bab V
:
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Bab VI
:
PENUTUP
PPAS APBD 2016 BAB I
5
