POTENSI PENGEMBANGAN PRODUK PEMBIAYAAN NATURAL UNCERTANTY CONTRACT (NUC) PADA BPRS TERHADAP UMKM. Trimulato 1*

Jurnal Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah, 1 (2), 109-119 ISSN Print 2477-2836/ISSN Online 2528-6692

POTENSI PENGEMBANGAN PRODUK PEMBIAYAAN NATURAL UNCERTANTY CONTRACT (NUC) PADA BPRS TERHADAP UMKM Trimulato1* 1

Syariah Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia Email: [email protected]

*

Abstract Shari’ah Banking now has a strong legal law with the presence of the law number 21 of 2008 on banking Shari’ah. It is very influential on the existence of the banking Shari’ah are increasingly in demand by many. Shari’ah bank is better known by the profit-sharing system has a range of products that use Mudarabah and Musharakah contract, considered more equitable for all parties. There are currently three types of Shari’ah banks, namely BUS, UUS, and BPRS. BPRS is known as Islamic microfinance institutions. BPRS continued to experience growth, especially in terms of financing. Financing with NUC contract in BPRS grew by 20 percent. BPRS can not get away with his role as an Islamic microfinance institutions that touch many SMEs. It’s also continued to experience good growth, so that the potential development of financing products with contract NUC in BPRS is still very large. SMEs need the support of other parties, including the BPRS. NUC financing product with the contract it is appropriate to sustain the business capital of SMEs. Based on data from the central statistical agency that the growth of SMEs in 2010 amount to 55,206,444 units in 2012 to 56,534,592 units experiencing good growth, so it takes a good response for the BPRS. This paper uses a descriptive qualitative limitations in this paper is focused on financing products NUC in BPRS and SMEs. This paper uses literature study from various sources. The results of this paper that the potential development of financing products with the financing agreement NUC in BPRS is still very large. Mudharabah grew to 16.65 percent and Musharaka grow 3,7 persen. Visible is also the number of SMEs continues to grow, then the portion of NUC in BPRS financing products also continued to increase. This shows that the NUC in BPRS financing product is very suited to the conditions and character of SMEs. The potential development of financing products NUC in BPRS is still very large and very spacious. Keywords: Financing NUC, BPRS, and SMEs PENDAHULUAN Latar Belakang Seiring dengan perbaikan dan reformasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi, perbankan syari’ah yang merupakan bagian dari perbankan nasional mulai memasuki babak baru implementasi sistem perbankan nasional dengan segala hambatan dan perkembangan yang secara berkala terus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam. Perbankan syari’ah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undangundang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syari’ah.1 Kemudian disempurnakan dengan adanya undang-undang Perbankan Syari’ah nomor 21 tahun 2008. 1

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.,Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 26

Ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana.Operasi insti tusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip PLS (porfit-and-loss-sharing bagi untung dan rugi). Prinsip bagi hasil ini dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relefan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai. Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai.Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank Islam dan para deposan

109

LO_Jurnal STIES 2016 VOL. 1 No 2.indd 109

12/14/16 9:53:22 AM

110 Trimulato: Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Natural Uncertanty Contract (NUC)

di satu pihak, dan antara bank para nasabah investasi ini mengharuskan pemanfaatan dana pada bank sebagai pengelola sumber daya para deposan dalam syariah menggunakan dana yang dimohon untuk berbagai usaha produktif dipihak lain.2 usaha produktif. Dalam NUC, pihak-pihak yang Alasan didirikannya bank syari’ah diantaranya bertransaksi saling mencampur asetnya (baik real karena keadilan yang terdapat pada bank syari’ah. asset maupun finacial assets) menjadi satu kesatuan, bersama-sama untuk Di kalangan investor Barat terjadi pergeseran kemudian mengandung risiko 4 paradigma dalam berinvestasi yaitu mereka tidak mendapatkan keuntungan. lagi berinvestasi karena alasan tertarik dengan bunga yang kelihatannya saja menjanjikan keuntungan berlipat ganda seketika.Namun kini mereka lebih kritis penghasilan yang mungkin diperoleh melalui metode institusi pemutaran uang, sehingga sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syari’ah lebih logis dan fair bagi mereka. Dengan adanya bank syari’ah maka semua umat terutama umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan perintah agamanya.

Adapun yang termasuk NCC yaitu akad jual beli murabahah, jual beli salam, jual beli istisnha’, ijarah, dan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT). Yang termasuk dalam NUC yaitu akad dengan sistem bagi hasil adalah mudharabah dan musyarkah. Bank syariash sangat dikenal sebagai bank bagi hasil seharusnya lebih mengedepankan penggunaan pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Tapi saat ini pembiayaan dengan NCC lebih dominan jika dibandingkan dengan pembiayaan NUC digunakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Karakteristik sistem perbankan syari’ah yang Tabel. 1 beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil mem Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berikan alternatif sistem perbankan yang saling Jenis Jumlah Frekumenguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta No. PembiJenis Akad Pembiensi menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, ayaan ayaan investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai 4.927.903 kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, MURABAHAH dan menghindari kegiatan spekulatif dalam ber 14 83,949 SALAM transaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam 9.729 1. NCC produk serta layanan jasa perbankan yang beragam ISTISNHA’ 7.508 dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, IJARAH perbankan syari’ah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh MUDHARABAH 182.677 seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa 2. NUC 16.051 terkecuali.3 MUSYARAKAH 762.862 Pada produk pembiayaan di bank syariah dibagi dua garis besar yaitu pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) dan pembiayaan dengan akad Natural Uncertanty Contract (NUC). Natural Certainty Contract (NCC) adalah kontrak yang menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Adapun Natural Uncertanty Contract (NUC) adalah kontrak yang dilakukan dengan tidak menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Prinsip 2 3

Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 9-10 http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/, diakses Pada tanggal 14 Juni 2012

3. TOTAL 5.890.693 100 % Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah Juni 20165 (Data Diolah) *Dalam Juta Rupiah Bank syariah di Indonesia ada terdiri dari jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari ketiga jenis bank syariah BPRS yang dikenal sebagai bank yang banyak menyentuh sektor riil mikro. BPRS tidak memiliki transaksi lintas perbankan sehingga intensitas per temuan antara pihak bank dan nasabah lebih dekat. Ketika nasabah ingin menarik dananya tidak melalui 4 5

Ahmad Ifham, Buku Pintar Ekonomi Syariah. 2010. PT. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta hal 547 Otoritas Jasa Keuangan. Statisik Perbankan Syariah. Jakarta. Hal 101

Jurnal Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah, 1 (2), 109-119


12/14/16 9:53:22 AM

Trimulato: Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Natural Uncertanty Contract (NUC) 111

mesin atm seperti BUS dan UUS, nasabah harus mengambil langsung ke kantor. Ini bukti bahwa BPRS lebih dekat dengan nasabah, dan keberadaan BPRS lebih dekat dengan masyarakat menengah. BPRS dikenal sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang lokasi kantornya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat kecil dan menengah. Hal ini menjadikan keberadaan BPRS seharusnya bisa ikut serta berkontribusi terhadap perkembangan sektor riil khususnya UMKM.

UMKM, kita ketahui bahwa pengusaha UMKM masih sulit dalam akses pembiaayan perbankan syariah. BPRS punya produk pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah yang menggunakan sistem bagi hasil. Produk ini menjadi identitas BPRS sebagai bank bagi hasil bukan bank jual beli, maka seharusnya bank syariah menggunakan akad mudharabah dan musyarakah dalam memberikan pembiayaan UMKM. Pada tulisan ini akan diuraikan potensi pengembangan produk pembiayaan Natural Kemampuan UMKM dalam menghadapi ter Uncertanty Contract (NUC) pada BPRS terhadap paan arus persaingan global memang perlu dipikir UMKM. kan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi Berdasarkan latar belakang yang telah dipapar kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor kan dan beberapa ulasan yang ada terkait dengan sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki produk pembiayaan dengan akad NUC yang ada andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM di BPRS sebagai instrumen yang digunakan dalam untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan produk penyaluran dana, maka dibutuhkan ino peningkatan daya saing dan pengembangan sumber vasi dalam membuat desain produk NUC dalam daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu melakukan pembiayaan bagi UMKM. Hal ini bertahan menghadapi pasar ACFTA, diantaranya dengan tujuan agar memacu minat pemilik UMKM melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan untuk memilih produk pembiayaan mudharabah dan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga musyarakah di BPRS. Terdapat dua permasalahan keuangan mikro melalui capacity building, dan utama yang masih dihadapi oleh industri BPRS pada pengembangan information technology (IT).6 produk penyaluran dana, antara lain; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mempunyai peran yang sangat strategis di dalam mendukung kemajuan sektor UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) di tanah air. Dengan keberadaan kantor-kantor BPRS yang umumnya dekat secara fisik dengan lokasi para UMKM berada, BPRS menjadi salah satu ujung tombak terdepan di dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM tersebut. Sayangnya, kendala keterbatasan modal menjadi permasalahan utama bagi BPRS-BPRS di berbagai daerah tanah air didalam mendukung pertumbuhan UMKM. Namun demikian, semenjak beberapa waktu lalu dengan adanya kerjasama linkage program antara lembaga perbankan syariah dengan BPRS-BPRS dalam penyaluran fasilitas kredit untuk pengembangan sektor UMKM, maka BPRS-BPRS menjadi bisa lebih menggeliat didalam mendukung pengembangan UMKM di wilayahnya.7

1. Produk penyaluran dana BPRS, hampir menye rupai produk BPR konvensional, hanya berbeda pada ketentuan sesuai syari’ah belum terlihat produk yang berbeda secara mencolok. 2. Produk pembiayaan dengan akad NUC di BPRS belum maksimal dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, kecenderungan BPRS masih menggunakan pembiayaan murabahah, padahal akad yang identik dengan BRPS adalah akad NUC dengan sistem bagi hasil. Sehingga dibutuhkan upaya agar potensi akad NUC bisa lebih digunakan untuk pembiayaan UMKM. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk: (1) Menge tahui perkembangan produk pembiayaan NUC pada BPRS, (2) Mengetahui potensi pengembangan produk pembiayaan NUC pada BPRS terhadap UMKM.

Dari uraian diatas menujukkan BPRS makin TELAAH PUSTAKA meningkatkan perannya dalam mengembangkan UMKM yang ada dibutuhkan desain produk yang tepat dalam melakukan pembiayaan terhadap Sebelum melakukan penelitian, peneliti berusaha menelaah literatur karya ilmiah sebelumnya yang 6 Dikutip dari http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/strategiberkaitan dengan judul yang diteliti. Hasil penelitianpemberdayaan-umkm-menghadapi-pasar-bebas-asean 29 Juni 2016 7 Dikutip dari http://keuangansyariah.mysharing.co/bprs-majukanpenelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu umkm-melalui-linkage-program-dengan-bank-syariah/ pada tanggal dikemukakan sebagai bahan perbandingan dengan 29 Juni 2016 Jurnal Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah, 1 (2), 109-119


12/14/16 9:53:22 AM


penelitian yang dilakukan penulis. Adapun karya- banyak, sesungguhnya pemahaman mengenai eko karya ilmiah yang relevan dengan topik yang peneliti nomi syariah, penerapan akuntansi syariah, penya angkat antara lain: luran pembiayaan syariah, dan penghimpunan dana Sri Maryati dalam tulisannya yang berjudul Peran syariah lebih cepat dan sesuai sasaran. Untuk me Bank Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan netapkan besarnya bagi hasil dalam pembiayaan UMKM dan Agrisbisnis Pedesaan di Sumatra Barat syariah ini tentunya diperlukan perangkat yang dalam jurnal Economica menyimpulkan bahwa standar. Informasi ini biasanya disebut dengan Berdasarkan karakteristik usaha, pada umumnya Laporan Keuangan. Dalam hubungan perbankan nasabah pembiayaan BPRS mempunyai usaha di syariah maupun non syariah dengan UKM, maka laporan bidang perdagangan, usaha milik sendiri dengan dari pihak UKM harus bisa menyediakan 10 keuangan yang dapat diandalkan. tempat usaha yang juga milik sendiri dimana mayo ritas responden dalam menjalankan usahanya tidak memiliki izin usaha resmi. Pelaku usaha juga harus berusaha mengelola usaha dengan lebih pro fesional dan memenuhi aspek legalitas usaha agar memudahkan bagi pihak pemerintah maupun lembaga keuangan untuk melakukan berbagai usaha pemberdayaan dan bantuan permodalan.8 Hilman Hakiem dan Desi Silfiaratih Waluyo dalam Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq menyimpulkan dari hasil penelitiannya menyebutkan:9 1. Musyarakah/mudharabah merupakan model bank syari’ah yang memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan sektor riil. 2. Hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan musyarakah/mudharabah yaitu resiko kerugian dalam usaha/bisnis, dan bank syariah belum menjadikan skema ini sebagai produk utama. Hambatan ini dapat direduksi dengan cara inovasi. 3. Keuntungan yang akan didapat melalui meka nisme musyarakah/mudharabah: investasi akan meningkat, pembukaan lapangan kerja baru, tingkat pengangguran dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Keun tungan lain, secara profit depositor/investor akan menanamkan uangnya di bank syariah jika ternyata rate of return bank syari’ah lebih besar dibandingkan interest rate di bank kon vensional. Dini Arwati dalam tulisannya menyebutkan bahwa Perbankan Syariah lebih tepat memilih mitra kerjanya kepada UMKM yang jumlahnya 8

9

Sri Maryati. Peran Bank Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agrisbisnis Pedesaan di Sumatra Barat. Jurnal Economica. Vol.3.No.1 Padang: Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Padang. 2014., hal 15 Hilman Hakiem dan Desi Sulfiaratih Waluyo.Musyarakah, Mudharabah dan Pertumbuhan Sektor Riil.Jurnal Ekonomi Islam AL-InfaqVol.2.No. 1. Bogor: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. 2011, hal 76

Yuli Anisah dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Sistem Profit Sharing Terhadap Keinginan Nasabah Untuk Berinvestasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Banda Aceh, menyimpulkan Profit Sharing membuat keinginan berinvestasi menunjukkan sebesar 0,452 pada taraf signifikansi 1 persen. pengujian hipotesis diperoleh bahwa Ha diterima yang berarti bahwa antara x dengan y terdapat pengaruh yang signifikan. Sistem bagi hasil di lembaga keuangan syari’ah memberi mempengaruhi minat para nasabah untuk menanamkan menabung dilembaga keuangan syariah BMT. Dari tahun ketahun, dengan penambahan jumlah nasabah yang terus menerus.11

Muslimin Kara dalam tulisannya menyebutkan perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar selama tahun 2010–2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar belum optimal. Secara rata-rata perkembangan pembiayaan perbankan syariah selama periode Januari – Desember 2010 sebesar 14,23%, sedangkan periode Januari – September tahun 2011 sebesar 18,43%.12

10

11

12

Dini Arwati, Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ditinjau Dari Penerapan Akuntasi Syariah dan Akuntansi UMKM. Jurnal Ekono-Insentif, Vol 4. No 1. Bandung: Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, hal 12 Yuli Anisah, Pengaruh Sistem Profit Sharing Terhadap Keinginan Nasabah Untuk Berinvestasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol 12, No.1. Loksumawe, FEB Politeknik Negeri Louksumawe. 2012, hal 6 Muslimin Kara, Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal AsySyir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 47. No 1. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013, hal 300



12/14/16 9:53:22 AM


Pembiayaan akad Natural Uncertanty Contract (NUC) di BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.13 Layaknya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), BPRS juga memiliki produk pembiayaan yang dibagi dua yaitu produk pembiayaan dengan akad Natural Certanty Contract (NCC) dan produk pembiayaan dengan akad Natural Uncertainty Contract (NUC). Produk pembiayaan NCC memberikan kepastian pengembalian atau hasil, sedangkan NUC tidak memberikan kepastian dalam pengembalian dan hasil hanya berdasarkan kesepakatan yang disebut nisbah. Pada NCC yang masuk didalamnya yaitu akad jual beli murabahah, jual beli salam, jual beli istisnha’ dan sewa (ijarah), sedangkan yang masuk dalam lategori NUC yaitu akad pembiayaan Mudharabah dan akad pembiayaan Musyarkah, kedua akad ini menggunakan sistem bagi hasil. a. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata adhdharbu fil ardhi, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Firman Allah dalam surat 73 ayat 20. “Mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah.’’Disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qardhu yang berarti al-qath’u (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh se bagian keuntungan.14 Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.15

13 14 15

UU. No.21. Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah Heri Sudarsono. Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 3. EKONISIA, Yogyakarta. Hal 67 Ibid

16

Fuqaha sepakat diperbolehkannya syirkah mudharabah. Kebolehan ini juga berdasarkan ijma’ yang disandarkan kepada ayat-ayat alqur’an dan hadist-hadist Nabi saw. Disamping itu, umat manusia sangat membutuhkannya ka rena tidak semua orang yang mempunyai harta memiliki keahlian dalam mendayagunakan dan mengembangkan hartanya. Begitu pula sebaliknya, tidak semua orang yang mampu mengembangkan harta dan melakukan pekerjaan mempunyai modal. Dengan demikian, eksistensi syirkah mudharabah dapat merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak.16 Terkait dengan produk pembiayaan Mudharabah di bank syari’ah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (QIRADH)’. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Akad Mudharabah √

Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya;

√

Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat me lakukan review dan meminta buktibukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

√

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang di sepakati;

√

Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

√

Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan ber dasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;

Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, 2009, Maktabah Al- Hanif, Yogyakarta. Hal. 287



12/14/16 9:53:22 AM


√

√

√

√

Pada metode pembiayaan musyarakah, bank dan Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam barang, serta bukan dalam bentuk piutang suatu kemitraan (partnership) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal atau tagihan; untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad membagi keuntungan bersih secara proporsional Mudharabah diberikan dalam bentuk uang yang ditentukan diawal. Tidak ada suatu formula harus dinyatakan secara jelas jumlahnya; yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. Hal Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad itu ditentukan dengan secara kasus per kasus. Kese Mudharabah diberikan dalam bentuk pakatan tersebut dapat berlangsung untuk jangka barang, maka barang tersebut harus dinilai waktu yang pendek saja, misalnya untuk beberapa atas dasar harga pasar (net realizable value) minggu atau beberapa bulan, namun dapat pula dan dinyatakan secara jelas jumlahnya; berlangsung untuk beberapa tahun lamanya.18 Pengembalian Pembiayaan atas dasar Mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah;

Ibn Rusyd mengartikan syirkah atau musyarakah itu sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Syirkah ini √ Pembagian hasil usaha dilakukan atas disepakati oleh kalangan fuqaha akan kebolehannya dasar laporan hasil usaha pengelola dana selagi memenuhi rukunnya, yaitu ijab dan19 qabul, (mudharib) dengan disertai bukti pendukung untuk memperjelaskan bentuk transaksinya. yang dapat dipertanggungjawabkan; dan Akad musyarakah digunakan oleh bank untuk √ Kerugian usaha nasabah pengelola dana memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan per (mudharib) yang dapat ditanggung oleh modalan nasabah guna menjalankan usaha atau Bank selaku pemilik dana (shahibul maal) proyek yang disepakati. Nasabah bertindak sebagai adalah maksimal sebesar jumlah pem pengelola usaha dan bank sebagai mitra dapat se bagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. biayaan yang diberikan (ra’sul maal). Pembagian keuntungan dari pemakaian dana di nyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka b. Musyarakah waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para Musyarakah adalah produk finansial syariah yang pihak. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berbasis kemitraan sebagaimana halnya mudharabah. berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda Namun kedua produk finansial tersebut memiliki berdasarkan kesepakatan. Pembagian keuntungan ciri-ciri dan syarat-syarat yang berbeda. Istilah lain dapat dilakukan dengan cara bagi untung atau rugi yang digunakan untuk musyarakah adalah sharikah (profit and loss sharing) atau bagi pendapatan (revenue atau syirkah. Musyarakah diterjemahkan dalam sharing). Pembagian keuntungan berdasarkan hasil bahasa inggris dengan partnership (kemitraan). usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah. Istilah tersebut tidak spesifik karena mudharabah Dalam hal kerugian bank dan nasabah memegang juga suatu partnership (kemitraan). Lembaga- kerugian secara proporsional sesuai modal masinglembaga keuangan islam menerjemahkannya dengan masing. Jika terjadi kerugian karena kecurangan, istilah “participation financing” agar dapat lebih kelalaian atau menyalahi perjanjian maka kerugian menggarisbawahi salah satu aspek dari musyarakah tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan yang akan dijelaskan selanjutnya. Musyarakah dapat kecurangan tersebut.20 diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dengan “kemitraan para pemodal” atau “perkongsian para 18 ibid pemodal”.17 19

17

Sutan Remy Sjahdeini. Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspekaspek Hukumnya. Jakarta: Kencana. 2014., hal 329

20

Syukri Iska. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2012., hal 198 Muhamad. Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan. Yogyakarta: tp, 2013., hal 252-253



12/14/16 9:53:22 AM


Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap.21 Dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam udang-undang (UU No. 20 tahun 2008).22 Sedangkan menurut Musa Hubeis, usaha kecil yang benar-benar kecil dan mikro dapat dikelompokkan atas pengertian: 1) Usaha kecil mandiri, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja lain; 2) Usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri; dan 3) Usaha kecil yang memiliki tenaga kerja upahan yang tetap. Usaha kecil dengan kategori yang dimaksud adalah yang sering dipandang sebagai usaha yang banyak menghadapi kesulitan, terutama yang terkait dengan lemahnya kemampuan manejerial, teknologi, dan permodalan yang terbatas, SDM, pemasaran, dan mutu produk. Faktor eksternal dalam usaha kecil merupakan hambatan yang sulit diatasi, yaitu struktur pasar yang kurang sehat dan berkembangnya perusahaanperusahaan asing yang menghasilkan produk sejenis untuk segmen pasar yang sama.23

product line tidak diversifikasi usaha, volume usaha relatif kecil. 3. Penanggung jawab pengambilan keputusan biasanya dipegang oleh satu orang dan kurang memberikan wewenang kepada orang lain (very little or no delegation of authority). 4. Hubungan antara managemen dengan peker janya bersifat sangat dekat (close managementemployee relationship). 5. Biasanya organisasi usaha tanpa adanya spe sialisasi fungsional (has few or sometimes no functional specialist, such as a full time accountant or a personal manager). 6. Dalam sistem pelaporan juga tidak bertingkat (has no more than two tiers of managemen reporting). 7. Kurang mempunyai long term planning. 8. Biasanya tidak go public. 9. Lebih berorientasi kepada survival untuk menjaga ownwer’s equity dari pada provit maximusasi. 10. Tidak dominan dalam pasar.

Ekonomi domestik adalah ekonomi kita yang Pengertian lain dikemukakan Warkum Sumitro, sebenarnya, tidak akan ada campur tangan dari Ne usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha gara lain sehingga jika terjadi masalah ekonomi de yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan ngan Negara lain maka tidak memberikan dampak tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 apapun bagi Negara ini. Terbukti jika terjadi krisis orang.24 Adapun Menurut Suharto Prawirokusumo, ekonomi dunia maka perekonomian domestik men jadi perhatian dan solusi mengatasinya, sebab tidak karakteristik usaha kecil:25 terkena dampaknya. Jadi sebaiknya ekonomi di 1. Biasanya usaha kecil dikelola oleh pemiliknya sektor rill khususnya tataran domestik harus menjadi sehingga disebut owner-manager yang biasanya perhatian bersama terutama bagi pemerintah. Peluang bertindak sebagai pimpinan yang memberikan tetap terbuka dari sejumlah keunggulan yang kini arahan kepada beberapa staf yang tidak terlalu ada dalam perekonomian Indonesia, seperti pasar banyak dan tidak berspesialisasi untuk men dalam negeri yang besar, peluang investasi yang jalankan usaha. Mereka disebut managemen masih terbuka luas, dan sejumlah produk unggulan team yang biasanya berasal dari anggota famili, di pasar ekspor. Adanya intervensi pemerintah sanak saudara, atau teman dekat. dalam ekonomi islam terhadap perekonomian sa 2. Usaha kecil biasanya hanya mempunyai singel ngat dibutuhkan, sebab Negara menjadi wadah terciptanya kesejahteraan ummat manusia. Dalam 21 Nizarul Alim, Pembiayaan Syari’ah untuk Usaha Mikro dan Kecil: kepemilikan individu tidaklah bersifat mutlak, Studi Kasus Dan Solusi, Cet. I (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009), hlm. namun kepemilikan itu dibatasi oleh beberapa 14 22 Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, hal. Dalam beberapa kondisi, negara mempunyai dan Menengah. 23 Musa Hubeis, Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis, hak intervensi terhadap kepemilikan, hak untuk Cet.I (Bogor: Galia Indonesia, 2009) hlm. 18. membatasi atau mengatur kepemilikan itu dalam 24 Warkum Sumitro, Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 168 kehidupan masyarakat.26 25

Soeharto Prawirokusumo, Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil,(Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2000) hlm. 48

26

Al-Mishri Abdul Sami’, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, (Penerbit Pustaka



12/14/16 9:53:22 AM


METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian

metode yaitu: 1. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk menggali dasarJenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini dasar teori yang terkait produk pembiayaan adalah dengan menggunakan studi pustaka yang di dengan akad NUC di BPRS dan terkait dengan peroleh dari beberapa sumber. Penelitian ini bersifat Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah 2. Pengamatan bentuk produk pembiayaan dengan akad NUC di Setiap data yang didapatkan dari berbagai BPRS dan UMKM. Kemudian tentang potensi sumber diamati dan dianalisa terkait dengan pengembangan produk pembiayaan NUC di BPRS kondisi produk pembiyaan dengan akad NUC terhadap keberadaan UMKM. di BPRS dan UMKM. Jenis Data

Analisis data

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya).27

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan metode teori produk pembiayaan dengan akad NUC di BPRS, melalui potensi pengembangan akad NUC di BPRS terhadap keberadaan UMKM. Kemudian bagaimana penerapannya di BPRS sebagi produk yang bisa disalurkan bagi usaha masyarakat untuk UMKM.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. Penelitian kualitatif adalah metode Data-data yang digunakan penulis antara lain: penelitian yang digunakan untuk meneliti pada (1) Teori-teori yang peneliti ambil dari berbagai kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya literature dan (2) Pengambilan data-data dari hasil adalah eksprimen) dimana peneliti adalah sebagai yang telah tersaji dari suatu lembaga. instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisa data bersifat Batasan Penelitian induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada produk bersifat makna daripada generalisasi.28 pembiayaan dengan akad NUC yang ada di BPRS. Serta potensi pengembangan produk pembiayaan akad NUC di BPRS terhadap UMKM..Batasan dalam tulisan ini juga pada kondisi faktual dari produk pembiayaan NUC di BPRS, yang terjadi pada bank syari’ah saat ini yang market sharenya masih dibawah 5 % apabila dibandingkan perbankan secara nasional. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa 27

Pelajar 2006), hlm. 46. Farizal.Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University. Forum Riset Perbankan Syariah II. 2010. Yogyakarta. Hal 66

28

Ibid, hal 67



12/14/16 9:53:22 AM


HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Pembiayaan NUC di BPRS Tabel 2 Pembiayaan NUC di BPRS Pertumbuhan

Akad Natural Uncertanty Contract (Nuc)

Januari

Juni

2016

2016

1.

Mudharabah

156.595

182.677

16,656

2.

Musyarakah

737.375

764.862

3,728

No.

100%

3. TOTAL 893.970 947.539 SUMBER: OJK. STATISTIK PERBANKAN SYARIAH 2016/ DATA DIOLAH *Dalam Juta Rupiah Dari data diatas menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik pada produk pembiayaan dengan akad NUC yang ada di BPRS. Akad mudharabah tumbuh melebih 10% yaitu mencapai 16,656 %. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar dalam penyaluran pembiayaan mudharabah di BPRS. Se bagaiman identitasnya BPRS menggunakan sistem bagi hasil sehingga sangat tepat jika terus mengem

20,384

bangkan produk ini untuk pembiayaan. Selanjutnya, produk pembiayaan musyarakah yang tumbuh dikisaran 3,728% meskipun belum begitu besar dalam kontribusinya tetap punya potensi yang besar dalam dikembangkan BPRS dalam memberikan pembiayaan. Kedua produk pembiayaan NUC ini sangat tetap bagi produk yang bisa disalurkan untuk membiayai UMKM.

Perkembangan UMKM Tabel 3 Perkembangan UKM No.

Indikator

Satuan

1.

Jumlah UMKM

2.

Pertumbuhan Jumlah UMKM

Persen

3.

Jumlah Tenaga Kerja UMKM

Orang

4.

Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM

Persen

5.

Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)

6.

Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM

7.

Nilai Ekspor UMKM

8. Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM (Sumber: Badan Pusat Statistik)29 29

Unit

Rp. Miliar Persen Rp. Miliar Persen

2010

2011

2012

53 823

55 206

56 534

732

444

592

2.01

2.57

2.41

99 401

101

107 657

775 722 458

509

3.32

2.33

5.83

1 282

1 369

1 504

571.80

326.00

928.20

5.77

6.76

9.90

175

187

208

894.89

441.82

067.00

8.41

6.56

11.00

Dikutip dari http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322 pada tanggal 26 Pebruari 2016



12/14/16 9:53:22 AM


Data Kemenkop UKM pada tahun 2011 jumlah UMKM meningkat menjadi 55,2 juta. 7,39% lebih tinggi dari usaha besar yang hanya 6,49%. Sedangkan jumlah tenaga kerja UMKM 101,7 juta orang berbeda jauh dari usaha besar yang hanya 2,89 juta orang.30 UKM dalam memiliki peranan besar dalam meningkatkan pertumbuhan per ekonomian Indonesia karena dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia, UKM berperan untuk menambah lapangan pekerjaan. UKM dapat me nyerap sebesar 97% tenaga kerja Indonesia, terutama dalam mikro ekonomi yang mencapai hampir 95% tenaga kerja. Dari pemaparan di atas mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak disebutkan bahwa UKM memiliki kontribusi dalam PDB yang mencapai 4.303 triliun/tahun. Selain itu, untuk membangun perekonomian suatu negara, dibutuhkan SDM yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneur untuk mengembangkan kewirausahaan suatu negara. Hal tersebut dilakukan karena menurut Joseph A. Schumpeter, perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan adanya suatu produk inovasi yang dapat dihasilkan melalui kewirausahaan. Di Indonesia sendiri usaha mikro jumlahnya mencapai 98,82% dan usaha kecil jumlahnya hanya 1,09%. Hal tersebut menandakan masih banyaknya usaha-usaha yang tergolong mikro dan tidak mengalami perkembangan berarti karena tidak adanya kenaikan level dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, dan seterusnya.31

peningkatan. Produk pembiayaan NUC di BPRS dianggap sangat cocok dalam membantu umkm dalam hal permodalan. Produk pembiayaan NUC di BPRS terus mengalami pertumbuhan positif agar terus meningkat seharusnya bisa mengikuti per gerakan pertumbuhan UMKM. BPRS harus ikut serta dalam meningkatkan UMKM. UMKM yang terus tumbuh membutuhkan dukungan modal, BPRS bisa mengambil peran dalam pertumbuhan tersebut apalagi BPRS memiliki produk pembiayaan NUC dianggap sangat lebih tepat bagi pelaku UMKM. Potensi pengembangan produk pembiayaan NUC di BPRS memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan hal ini sejalan dengan UMKM yang terus meningkat dari waktu ke waktu. KESIMPULAN

Kesimpulan di dalam penelitian ini adalah: pertama, Produk pembiayaan dengan akad NUC di BPRS terus mengalami peningkatan. Dalam kurung waktu enam bulan produk pembiayaan mudharabah di BPRS bisa tumbuh mencapai 16,656 % sedangkan produk pembiayaan musyarakah tumbuh mencapai 3,728%. Jika digabungkan pertumbuhan pembiayaan dengan akad NUC di BPRS mencapai 20,384%. Kedua, Potensi pengembangan produk pembiayaan dengan NUC di BPRS masih sangat besar dan terus dapat ditingkatkan. Mengingat UMKM yang juga menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Perkembangan UMKM terus meningkat sehingga Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan dibutuhkan dorongan dalam hal permodalam. Produk pembiayaan NUC di BPRS menjadi tepat NUC di BPRS Terhadap UMKM dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM, Melihat data perkembangan UMKM yang terus karena karakternya yang sangat relevan dengan meningkat setiap waktu. UMKM lebih kokoh kondisi dengan UMKM yang ada. dalam memberi kontribusi dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Sehingga UMKM ini DAFTAR PUSTAKA memerlukan dukungan dalam kegiatannya. Salah satu lembaga yang mampu menopang perkembangan UMKM adalah BPRS. BPRS bagian dari lembaga Abdul, A-M. S. (2006). Pilar-Pilar Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. keuangan mikro syariah yang banyak bersentuhan dengan masyarakat kecil dan menengah. BPRS Alim, N. (2009). Pembiayaan Syari’ah untuk Usaha memiliki produk dengan konsep bagi hasil atau biasa Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi, Cet I. disebut dengan akad Natural Uncertanty Contract Surabaya: PT. Bina Ilmu. (NUC), kedua produk tersebut terus mengalami Algaoud, L. M. & Lewis, M. K. (2001). Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek, Jakarta: PT. 30 Dikutip dari Dikutip dari http://www.seputarukm.com/umkm-danmasyarakat-ekonomi-asean-2015/, pada tanggal 26 Pebruari 2016 Serambi Ilmu Semesta. 31

Dikutip dari http://www.kompasiana.com/anindyayukiran/ukm-danpertumbuhan-perekonomian-indonesia-sejalankah-dengan-persiapandalam-menghadapi-afta-2015_54f7bc5aa33311191c8b49ac pada tanggal 26 Pebruari 2016



12/14/16 9:53:22 AM


Anisah, Y. (2012). Pengaruh Sistem Profit Prawirokusumo, S. (2000). Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil. Yogyakarta: BPFE Sharing Terhadap Keinginan Nasabah Untuk Yogyakarta. Berinvestasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ekonomi Sudarsono, H. (2005). Bank & Lembaga Keuangan Dan Bisnis, 12(1), 1-6 Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 3. Yogyakarta: EKONISIA. Antonio, M. S. (2000). Bank Islam: Teori dan Praktek. Jakarta: Gema Insani Press. Sumitro, W. (2004). Azas-azas Perbankan Islam

dan Lembaga-lembaga Terkait. Jakarta: Raja Arwati, Dini. (2012). Peran Strategis Ekonomi Grafindo Persada. Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Remy, S. S. (2014). Perbankan Syariah ProdukMenengah (UMKM), Ditinjau Dari Penerapan produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta: Akuntasi Syariah dan Akuntansi UMKM. Kencana. Jurnal Ekono-Insentif, 4(1), 2270-2289. Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Ath- Thayyar, B. A. M. (2009). Ensiklopedi Fiqih Mikro, Kecil, dan Menengah. Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif. Perbankan Syariah. Farizal. (2010). Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syari’ah Melalui Corporate h t t p : / / w w w. b i . g o . i d / w e b / i d / P e r b a n k a n / Perbankan+Syariah/, diakses Pada tanggal 14 University, Forum Riset Perbankan Syariah Juni 2012 II, Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322 pada tanggal 26 Pebruari 2016 Hakiem, H. dan Waluyo, D. S. (2011). Musyarakah, Mudharabah dan Pertumbuhan Sektor Riil. h t t p : / / w w w. s e p u t a r u k m . c o m / u m k m - d a n Jurnal Ekonomi Islam AL-Infaq, 2(1), 34-54. masyarakat-ekonomi-asean-2015/, pada tanggal 26 Pebruari 2016 Hubeis, M. (2009). Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis, Cet.I. Bogor: Galia http://www.kompasiana.com/anindyayukiran/ Indonesia. u k m - d a n - p e r t u m b u h a n - p e re k o n o m i a n indonesia-sejalankah-denganIfham, A. (2010). Buku Pintar Ekonomi Syariah. PT. persiapan-dalam-menghadapi-aftaGramedia Pustaka Utama.Jakarta 2015_54f7bc5aa33311191c8b49ac pada Iska, S. (2012). Sistem Perbankan Syariah di tanggal 26 Pebruari 2016 Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi. http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/strategiYogyakarta: Fajar Media Press. pemberdayaan-umkm-menghadapi-pasarKara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan bebas-asean pada tanggal 29 Juni 2016 Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Asy-Syir’ah http://keuangansyariah.mysharing.co/bprsmajukan-umkm-melalui-linkage-programJurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 47(1), 269dengan-bank-syariah/ pada tanggal 29 Juni 302. 2016 Maryati, S. (2014). Peran Bank Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agrisbisnis Pedesaan di Sumatra Barat. Jurnal Economica: Journal of Economics & Economics Education, 3(1), 1-17. Muhamad. (2013). Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan. Yogyakarta: tp. Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Statistik Perbankan Syari’ah. Jurnal Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah, 1 (2), 109-119


12/14/16 9:53:23 AM

POTENSI PENGEMBANGAN PRODUK PEMBIAYAAN NATURAL UNCERTANTY CONTRACT (NUC) PADA BPRS TERHADAP UMKM. Trimulato 1*

Recommend Documents