PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT UNGARAN TUGAS AKHIR
Oleh:
ARSI KURNIATI NIM: 20108010
JURUSAN SYARIAH PROGAM STUDI PERBANKAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA 2011
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT UNGARAN
TUGAS AKHIR Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Diploma III Perbankan Syariah
Oleh:
ARSI KURNIATI NIM: 20108010
JURUSAN SYARIAH PROGAM STUDI PERBANKAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA 2011
NOTA DINAS Hal
: Pengajuan Naskah Tugas Akhir Kepada Yth. Ketua STAIN Salatiga di Salatiga
Assalamualaikum wr. wb Setelah diadakan pengarahan, bimbingan, koreksi, dan perbaikan seperlunya, maka Tugas Akhir (TA) Saudari: Nama : Arsi Kurniati NIM : 20108010 Jurusan : Syariah Program Studi : DIII Perbankan Syariah Judul : PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT. Dapat diajukan ke sidang munaqosah. Wassalamualaikum wr.wb Salatiga, Agustus 2011 Pembimbing,
H. Agus Waluyo, M. Ag NIP. 19750211 200003 1 001
PENGESAHAN NASKAH TUGAS AKHIR TUGAS AKHIR PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT UNGARAN
DISUSUN OLEH ARSI KURNIATI NIM: 20108010 Telah dipertahankan di depan Panitia Dewan Penguji Tugas Akhir Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, pada tanggal 22 Agustus 2011 dan telah dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar A. Md. E.Sy (Ahli Madya Ekonomi Syariah) Susunan Panitia Penguji Ketua Penguji
: Dra. Siti Zumrotun, M. Ag
Sekretaris Penguji
: Evi Aryani, SH
Penguji I
: Anton Bawono, Msi
Penguji II
: Nafis Irkhami, M. Ag
Penguji III
: H. Agus Waluyo, M. Ag Salatiga, Agustus 2011 Ketua STAIN Salatiga
Dr. Imam Sutomo, M. Ag NIP. 19580827 198303 1 002
PERNYATAAN KEASLIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Arsi Kurniati
NIM
: 20108010
Jurusan
: Syariah
Program Studi : DIII Perbankan Syariah Menyatakan bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tugas akhir ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Salatiga, 11 Agustus 2011 Yang Menyatakan,
Arsi Kurniati 20108010
MOTTO
Ø
Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian.
Ø
Jangan karena cinta, kita gugur dari perjuangan, dan jangan karena cinta prinsip kita menjadi larut dan cair.
Ø
Bercerminlah dan lihat wajahmu. Kalau cantik jangan dirusak dengan perbuatan buruk, kalau wajahmu buruk jangan ditambah lagi dengan perbuatan buruk.
PERSEMBAHAN
Karya kecil ini penulis persembahkan kepada: v
Almamater STAIN Salatiga.
v
Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
v
Kakakku dan keponakanku yang menemani saat senang ataupun susah.
v
Teman-teman satu angkatan PS th 2008 terutama Hesti yang setia mengantar kemanapun setiap saat.
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW hingga hari akhir nanti. Alhamdullilah Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan dengan baik guna memenuhi persyaratan lulus dari Program Diploma III Perbankan Syariah STAIN Salatiga. Penyusunan Tugas Akhir ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Imam Sutomo, M. Ag selaku ketua STAIN Salatiga. 2. Bapak Abdul Aziz, N.P., MM selaku Kaprodi DIII Perbankan Syariah. 3. Bapak H. Agus Waluyo, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini. 4. Bapak Edi Pramono selaku Direktur Utama BPRS ARTHA AMANAH UMMAT
Ungaran yang telah memberi izin atas waktu dan tempat
pelaksanaan magang. 5. Seluruh karyawan BPRS ARTHA AMANAH UMMAT Ungaran yang telah berbagi pengetahuan. 6. Teman-teman seangkatan yang memberikan bantuan dan dorongan. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih belum sempurna, dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata semoga dapat bermanfaat untuk sekedar diambil ilmu yang terkandung di setiap kalimat yang berbaris di dalamnya oleh para pembaca sekalian. Wassalam Salatiga, Agustus 2011
Penulis
ABSTRAK BPRS ARTHA AMANAH UMMAT Ungaran merupakan Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatan usaha secara syariah dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam pembiayaan atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pembiayaan murabahah mrupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli berbasis margin yang diberikan oleh BPRS ARTHA AMANAH UMMAT Ungaran dalam rangka memenuhi kegiatan usaha maupun kebutuhan pribadi. Pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat di BPRS ARTHA AMANAH UMMAT Ungaran. Namun karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep syariah menjadikan minat masyarakat berkurang terhadap pembiayaan ini. Permasalahan yang muncul akibat pembiayaan bermasalah dapat ditangani melalui paradigma pencegaha dengan cara customer visit dan telephone call and SMS call, sedangkan penanggulangannya dengan pembinaan dan pengawasan khusus, penagihan khusus, restukturisasi, dan pengambilalihan dan eksekusi agunan serta penghapusan pembiayaan.
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................... NOTA DINAS ......................................................................................... LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................... PERNYATAAN KEASLIAN ................................................................. MOTTO................................................................................................... PERSEMBAHAN ................................................................................... KATA PENGANTAR ............................................................................. . ABSTRAK .............................................................................................. DAFTAR ISI ........................................................................................... DAFTAR GAMBAR .............................................................................. DAFTAR TABEL ................................................................................... BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.................................................... B. Rumusan Masalah............................................................. C. Tujuan dan Kegunaan ....................................................... D. Metode Penelitian ............................................................. E. Sistematika Penulisan ....................................................... BAB II LANDASAN TEORI A. Telaah Pustaka .................................................................. B. Kerangka Teoritik ............................................................. BAB III LAPORAN OBYEK A. Gambaran Umum BPRS Artha Amanah Ummat ............... 1. Sejarah BPRS Artha Amanah Ummat ......................... 2. Tujuan BPRS Artha Amanah Ummat .......................... 3. Visi dan Misi BPRS Artha Amanah Ummat ................ 4. Struktur Organisasi ..................................................... 5. Job Description ........................................................... B. Data-data Deskriptif ......................................................... BAB IV ANALISIS A. Prosedur Realisasi Pembiayaan Murabahah ....................................................................... B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah ................................ BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ...................................................................... B. Saran ............................................................................... DAFTAR PUSTAKA
i ii iii iv v vi vii viii ix x xi 1 4 5 6 7 10 12 18 18 19 19 20 21 26
29 34 42 43
LAMPIRAN
DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPRS Artha Ammah Ummat ................
20
DAFTAR TABEL Tabel 4.1 Kriteria Portofolio Kolektibitas Pembiayaan Murabahah bermasalah ...............................................................................................
35
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah. (Antonio 2001) Perbankan syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan perbankan konvensional, yang ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter. Bahkan sistem perbankan syariah saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik dari kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. (Zainul Arifin, 2002) Bank berdasarkan prinsip syariah atau konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan
kembali
dana-dana
tersebut
kepada
masyarakat
yang
membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (bagi hasil). Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip
syariah. Keinginan ini kemudian ditampung dengan dikeluarlannya UndangUndang No. 7 Tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undangundang No. 7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-undang no. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terbuka. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “prinsip syariah” bank berdasarkan prinsip syariah. Karena operasinya berpedoman ketentuan-ketentuan syariah islam, karena bank islam disebut pula “Bank Syariah”. (Muhamad, 2002 : 250) Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank dalam melakukan kegiatannya tidak hanya memperhatikan prinsip syariah saja tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu ketentuan Bank Indonesia (BI) atas terjadinya usaha yang dilakukan oleh bank. Penetapan rambu-rambu ketentuan dari BI bertujuan agar bank sebagai financial intermediary institution yang melakukan kegiatan usaha pembiayaanya harus selalu dalam keadaan baik. (Undang-Undang 1998) Secara nasional perbankan syariah di indonesia saat ini menggunakan akad murabahah sebagai salah satu produk utama pembiayaannya. Hal ini dikarenakan sistem dan teknik perhitungannya yang lebih mudah dicerna baik oleh nasabah maupun oleh pihak bank, sehingga lebih mengedepankan aspek kejelasan. Melalui fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, DSN telah memberikan ijin operasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan murabahah. Dengan surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” serta beberapa ayat lainnya yang terdapat dalam Al-Quran, murabahah ini di daulat menjadi kunci dari seluruh kebutuhan nasabah akan produk pembiayaan syariah. Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan operasional murabahah murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan, ada ijab dan qabul serta ada akad yang menyertai perjanjian jual beli ini. ( M Syafi’i Antonio, 2001) Seperti contoh, jika nasabah membutuhkan pembiayaan untuk membeli bahan bangunan guna merenovasi rumahnya, nasabah akan mengajukan daftar pembelian barang yang berisikan kebutuhan-kebutuhan material bangunan yang akan dimanfaatkan nasabah. Secara konsep bank syariah akan membelikan barang-barang yang dimintakan oleh nasabah tersebut, yang kemudian akan dijual kembali kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan/margin bank. Sehingga dalam transaksinya akan ada harga beli, ada margin, serta ada harga jual. Produk murabahah ini bisa digunakan untuk pembiayaan untuk property, pembelian kendaraan, pembelian kebutuhan konsumtif, pembelian kebutuhan barang dagangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Akan tetapi perbankan syariah jangan hanya dijadikan sebagai sebuah peluang bisnis baru, sehingga substansi syariah itu sendiri akan sangat mudah terabaikan demi mencapai tujuan dari perusahaan. Sudah saatnya berbicara
konkrit mengenai syariah compliance, sudah saatnya syariah dibawa ke ranah bisnis islami dan jangan dibawa ke ranah bisnis konvensional. Semoga dengan mulai banyaknya bisnis-bisnis syariah di indonesia akan banyak tercipta praktisi-praktisi handal yang paham tentang bisnis syariah secara murni, sehingga akan tercipta iklim kritis terhadap operasional serta aplikasi produk-produk syariah di indonesia. Dan kita semua berharap perbankan syariah yang telah beroperasi di indonesia saat ini benar-benar berpegang teguh kepada syariah compliance, agar niat suci dan juga keinginan dari masyarakat islam bisa terjaga dan berjalan sesuai koridornya. ( Frank E. Vogel, dkk, 2007) Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA
PT.
BPRS
ARTHA
AMANAH
UMMAT
UNGARAN.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan penulis ungkapkan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur realisasi pembiayaan murabahah di BPRS ARTHA AMANAH UMMAT? 2. Bagaimana penanganan terhadap pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS ARTHA AMANAH UMMAT?
C. Tujuan Dan Kegunaan Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah: 1. Untuk mengetahui prosedur realisasi pembiayaan murabahah di BPRS ARTHA AMANAH UMMAT. 2. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS ARTHA AMANAH UMMAT. Adapun kegunaannya adalah: 1. Bagi penulis a. Untuk bahan perbandingan antara teori yang telah didapat selama di dalam perkuliahaan dengan praktek yang ada dilapangan. b. Untuk mengetahui kualitas PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT
mengenai prinsip syariah sebagai judul penyusunan tugas akhir. c. Untuk menambah wawasan dan pengalaman selain sebagai syarat kelulusan dari DIII Perbankan Syariah. 2. Bagi PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT Sebagai bahan pertimbangan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memilih pembiayaan murabahah pada PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT dibandingkan bank syariah lain. 3. Bagi STAIN Sebagai dasar mengukur kualitas kegiatan belajar mengajar dengan menilai isi dari Tugas Akhir. 4. Bagi pembaca Sebagai tambahan informasi, pengetahuan dan referensi untuk dapat diambil manfaatnya oleh para pembaca khususnya para mahasiswa jurusan perbankan syariah.
D. Metode Penelitian 1. Jenis data yang digunakan a. Data primer Data yang diperoleh berisi tentang nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan di PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT. b. Data sekunder Data yang diperoleh secara tidak langsung dari semua kegiatan yang ada di lingkungan sekitar PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT. Tipe penelitian yang digunakan Field research didasarkan pada pengumpulan data empiris di lapangan. Penelitian lapangan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. -
Pendekatan kualitatif dengan menggunakan alur induktif.
Cara pandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif yaitu menggunakan alur induktif , mengungkapkan gejala secara
holistik-kontekstual,
data
diperoleh
dari
latar
alami
(naturalistik), peneliti sebagai instrumen kunci, laporan dalam bentuk deskriptif-naratif bersifat kreatif dan mendalam , sumber data disebut informan. 2. Teknik pengumpulan data a. Observasi langsung Data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan langsung di PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT Ungaran. b. Metode interview
Yaitu sistem tanya jawab langsung dengan narasumber. c. Metode dokumentasi Teknik pengumpulan data atau melengkapi data yang telah ada dengan melihat catatan data sesuai dan prosedur di PT.
BPRS ARTHA
AMANAH UMMAT Ungaran.
E. Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. A. Latar Belakang Masalah Latar belakang ini menguraikan latar belakang masalah yang berisi gambaran tentang murabahah yang merupakan produk yang paling banyak diminati pada BPRS Artha Amanah Ummat. B. Rumusan Masalah Menguraikan tentang pokok permasalahan yang akan dibahas. Sehingga dalam analisis isi yang dibahas lebih runtun sesuai rumusan masalah yang dibuat. C. Tujuan dan kegunaan Menguraikan tentang tujuan yang akan dicapai sebagai pemecahan masalah, sedangkan kegunaan adalah hal yang dapat diambil manfaat oleh berbagai pihak.
D. Metode Penelitian Menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian atau analisa. Sehingga metode yang digunakan lebih mudah dipahami pembaca. E. Sistematika Penulisan Rancangan atau kerangka penulisan tugas akhir agar sesuai dengan sistematikanya. BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa pendapat dari penelitian-penelitian sebelumnya dan teori-teori yang mendukung terhadap analisa penulis. A. Telaah Pustaka Telaah pustaka ini berisikan tentang membandingkan pemikiran tokoh atau hasil penelitian yang berhubungan dengan judul tugas akhir sebelumnya dengan hasil tugas akhir penulis saat ini. B. Kerangka Teoritik Teori-teori yang mendukung terhadap analisa penulis. Baik diperoleh dari buku referensi maupun hasil wawancara. BAB III LAPORAN OBYEK Bab ini menjelaskan bagaimana gambaran umum seperti sejarah, visi dan misi, produk, struktur organisasi dan data deskriptif dari BPRS Artha Amanah Ummat.
A. Gambaran Umum Gambaran umum disini menerangkan tentang sejarah berdirinya PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT, visi dan misi, produk, struktur organisasi dan manajemen PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT. B. Data Deskriptif Data-data yang mendukung dalam mengetahui nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan pada PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT. BAB IV ANALISIS Bab ini menjelaskan tentang prosedur realisasi murabahah dan cara penanganan pembiayaan bermasalah.Analisis ini menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa masyarakat lebih cenderung memilih produk pembiayaan murabahah dan bagaimana mengatasi pembiayaan bermasalah. BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI Bab ini menguraikan kesimpulan dari analisis yang diuraikan penulis.Pada bab ini penulis menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan saran bagi PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT Ungaran.
BAB II LANDASAN TEORI A. Telaah Pustaka Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dalam tugas akhirnya yang berjudul “Pembiayan Murabahah di BMT Sumber Usaha tahun 2004 - 2006”, Diwan Abdillah menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara pembiayaan dan kredit. Ini membuktikan bahwa pandangan sebagian besar masyarakat yang selama ini menganggap bahwa pembiayaan itu sama dengan kredit adalah kurang benar. Hal tersebut dikarenakan antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar yaitu pada motif mendapat keuntungan. Pembiayaan didasarkan prinsip bagi hasil sedangkan kredit dengan prinsip bunga. Yeni Puspita Sari dalam tugas akhirnya tahun 2004 – 2006 menyatakan bahwa Bank syariah bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial, namun Bank Syariah juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan hal itu maka dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Budiyanto dalam tugas akhirnya tahun 2007 - 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk menumbuhkan ladang - ladang usaha baru, sehingga mampu meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. 10
Astuti dalam tugas akhirnya tahun 2004 – 2006 menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam merasa lebih tenang jika mengajukan pembiayaan pada BPRS, karena dapat menghindarkan diri akan keraguan hukum bunga bank. Sistem mark up yang ditetapkan oleh BPRS dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu BPRS dengan nasabah, karena mark up telah ditetapkan dalam ratio yang telah disepakati bersama melalui suatu akad perjanjian sebelum pelaksanaan realisasi pembayaran. Janah dalam tugas akhirnya tahun 2004 – 2006 menyimpulkan bahwa dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah harus benar-benar selektif terhadap proposal pembiayaan yang masuk. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kredit macet. Dari ke lima hasil penelitian penulis mengangkat judul Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT, karena pada saat ini pembiayaan murabahah masih banyak diminati. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pembiayaan murabahah pada BPRS ARTHA AMANAH UMMAT lebih diminati dari pada produk pembiayaan yang ada. Selain itu penanganan terhadap pembiayaan bermasalah tidak sampai pada proses lelang, karena kebijaksanaan dari pimpinan.
B. Kerangka Teoritik 1. Pengertian Prosedur Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas (Kasmir, 2003 : 35 ) 2.
Pengertian Realisasi Realisasi adalah proses menjadikan nyata (Wiroso, 2005 : 36 )
3. Pengertian Margin Margin adalah keuntungan yang diperoleh bank pada saat menjual barang kepada nasabah (Frianto Pandia, dkk, 2006 : 191) 4. Pengertian BPRS Menurut UU No. 10 tahun 1996, Bank (badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak) yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran (Frianto Pandia, dkk, 2006 : 31) 5. Pengertian Pembiayaan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu (Standart Operasional Produk BPRS, Tim Direktorat Perbankan dan Tim Asbisindo).
a.
Jenis pembiayaan Menurut Antonio tahun 2001 berdasarkan sifat penggunaan dibagi menjadi 2: 1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
b. Prinsip analisis pembiayaan Menurut muhamad ada 5C yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam melakukan analisis pembiayaan, yaitu: 1. Character adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat – sifat pribadi, kebiasaan, cara hidup, keadaan dan latar belakang
keluarga maupun hobinya.
Character ini untuk
mengetahui apakan calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya. 2. Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya. Capacity merupakan ukuran kemampuan dalam membayar. 3. Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya.
4. Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila calon pelanggan benar – benar tidak memenuhi kewajibannya. 5. Condition juga perlu dipertimbangkan karena kondisi ekonomi dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. c. Tujuan Analisis Pembiayaan Menurut muhamad (2002:261), analisis pembiayaan bertujuan untuk hal – hal berikut: 1. Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam. 2. Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. 3. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. 6. Pengertian murabahah Murabahah
didefinisikan oleh para
fuqaha sebagai
penjualan barang seharga biaya/harga pokok barang tersebut ditambah margin keuntungan yang disepakati (Wiroso, 2005: 13). Berdasarkan
fatwa
DSN
No.04/DSN-MUI/IV/2000,
murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
7. Pembiayaan Murabahah Pembiayaan murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan akad ini mendominasi pendapatan bank – bank syariah dari produk – produk yang ditawarkan. a. Jenis pembiayaan murabahah Menurut Wiroso (2005:37), pembiayaan dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut: 1) Murabahah tanpa pesanan, yaitu ada pesanan atau tidak. Ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya, penyediaan barang ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. 2) Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya adalah bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembeli barang tersebut. Murabahah berdasarkan pesanan seperti tersebut di atas, memungkinkan bank untuk menghindari kerugian dari pembeli yang pasti, yang juga memberi tahu pada bank tentang bagaimana mendapatkan barang yang diinginkan pembeli tersebut (Frank E. Vogel, dkk, 2007: 171).
b. Syarat Pembiayaan Murabahah Menurut
Ghafur,
A.
(2008:66),
dalam
transaksi
murabahah, terdapat syarat minimal yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Bank
menyediakan
dana
pembiayaan
berdasarkan
perjanjian jual beli barang. 2) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. 3) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank. 4) Kesepkatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad. 5) Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional. c. Landasan syariat Q.S. Al-Baqarah :275
Artinya :
“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
d. Teknis perbankan Menurut Kasmir (2005: 48), pelaksanaan pembiayaan murabahah diperbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:
1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembiayaan. 2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. 3) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. e. Akad Dalam transaksi murabahah yang dilakukan bank dan nasabah, akad yang digunakan adalah akad jual beli. Dalam hal ini bank bertindak sebgai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. f. Obyek Murabahah 1) Barang suci dan halal 2) Dapat diambil manfaatnya 3) Mudah diserahkan saat akad 4) Bank dimiliki oleh penjual 5) Spesifikasi barang diketahui dengan jelas oleh pembeli (nasabah)
BAB III LAPORAN OBYEK
A. Gambaran Umum BPRS ARTHA AMANAH UMMAT BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran adalah bank yaang sedang tumbuh dan berkembang, sehingga prospek untuk investasi atau bermitra dalam usaha. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini terletak di Jl. HOS Cokroaminoto Komplek Ruko Terminal Sisemut Ungaran. Letaknya yang cukup strategis membuat lembaga perbankan ini mudah dijangkau oleh masyarakat. Meskipun BPRS Artha Amanah Ummat belum lama beroperasi dan belum memiliki kantor cabang, masyarakat tidak perlu ragu dengan keamanan simpanan mereka di lembaga keuangan ini, karena
BPRS Artha
AmanahUmmat telah dijamin pemerintah melalui Lembaga Pinjamin Simpanan (LPS). 1. Sejarah berdirinya BPRS Artha Amanah Ummat BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran diresmikan pada tanggal 17 Februari 2007. Gedung yang digunakan untuk operasional ini sebelumnya adalah apotik, yang kemudian digunakan untuk gedung BPRS sampai sekarang ini.
2. Tujuan BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran BPRS Artha Amanah Ummat didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemakmuran bersama melalui pengalaman perbankan sesuai syariat Islam. 3. Visi dan Misi BPRS Artha AmanahUmmat BPRS Artha AmanahUmmat berupaya memberikan pelayanan perbankan yang profesional dan amanah, melalui produk dan jasa layanan yang aman, nyaman, dan tumbuh secara sehat sesuai syariat islam. Dengan visi menjadi BPR Syariah yang amanah, profesional dan terpercaya,
BPRS Artha Amanah Ummat
memiliki misi untuk
memberdayakan ekonomi umat dengan menjunjung prinsip keadilan yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat yang berkelanjutan.
4. Struktur Organisasi
PEMEGANG SAHAM 1.H.Djoko Sarwono 2.H.Hepta Pinardi, SE
KOMISARIS 1.Hj.Titik Samsiyati,SH 2.H.Djoko Sarwono DEWAN PENGAWAS SYARIAH Drs.H.Moh.Syafi’i
DIREKTUR UTAMA Edi Purnomo DIREKTUR Bambang Yuliarso
OPERASIONAL
PEMASARAN
TELLER PEMASARAN DANA JASA NASABAH ACCOUNT OFFICER AKUNTANSI USP
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPRS Artha Amanah Ummat
5. Job Description a. DPS (Dewan Pengawas Syariah) Tugas: 1) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BPRS. 2) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi. 3) Melaporkan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI, dan Bank Indonesia sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali sesuai Pedoman Pengawas Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS. 4) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. b. Direksi Tugas : 1) Mengelola BPRS dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawbkan, independen, dan memenuhi kewajaran. 2) Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dengan melakukan pengelolaan strategis sebagai
pedoman operasional BPRS yang sehat dan memenuhi prinsip kehati-hatian. 3) Memperhatikan kebutuhan modal minimum berdasarkan ATMR dengan memperhitungkan risiko pembiayaan dan melaporkan KPMM selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya dalam bentuk disket dan hasil olahan komputer kepada kantor Bank Indonesia. 4) Memantau dan menyesuaikan rencana ekspansi dalam batas-batas yang dapat ditampung dengan permodalan BPRS secara sehat. 5) Meningkatkan dan menjamin kemampuan serta efektivitas BPRS dalam mengelola dana masyarakat yang disimpan melalui Lembaga Penjamin Simpanan dan risiko pembiayaan dengan meminimalkan potensi kerugian atas penyaluran dana sehingga dapat
mendukung
kemampuan
likuiditas
BPRS
secara
komperhensif. c. Komisaris Tugas : 1) Menggariskan kebijakan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan keuangan BPRS. 2) Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan BPRS yang sehat. 3) Dalam hal seluruh Direksi sedang tidak berada di bank untuk sementara waktu, maka Komisaris wajib mengurus BPRS.
4) Dalam hal hanya ada anggota Komisaris, maka semua wewenang bagi Komisaris Utama ataupun para Komisaris juga berlaku baginya. 5) Menyetujui kebijaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan keuangan BPRS yang akan diajukan kepada kantor Bank Indonesia. 6) Menilai dan meneliti Laporan Keuangan bank yang disampaikan oleh direksi. 7) Memberikan pertimbangan dan saran atau nasehat kepada Direksi dalam pengelolaan BPRS sesuai aspek prudential banking. d. Kepala Bagian Pemasaran 1) Membantu direksi merumuskan kebijakan bidang pembiayaan, melaksanakan kebijakan dan memantau perkembangan protofolio pembiayaan sesuai prinsip kehati-hatian. 2) Memberi saran atau masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan
pembiayaan
terutama
dalam
penanganan
aktiva
produktif bermasalah. 3) Mengerahkan
serta
membina
bawahan
dalam
mendukung
kelancaran kerja dan memprioritaskan pelayanan memuaskan kepada calon debitur. 4) Melaksanakan
investigasi
atas
fasilitas pembiayaan
sesuai
kewenangan dan menilai pemenuhan syarat kelengkapan agunan.
5) Mengecek proses peningkatan agunan maupun pengurusan asuransi pembiayaan syariah. 6) Menyiapkan, mengurus dan membuat laporan analisis pembiayaan sebagai usulan kepada Direktur dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan,
mengabulkan
dengan
syarat
atau
menolak
permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur sesuai kewenangannya. 7) Memberikan legal opini atas pengajuan kredit sesuai dengan kewenangannya. 8) Membantu dan memantau kelancaran proses realisasi pembiayaan dibagian operasional. 9) Membuat laporan realisasi dan pembatalan pembiayaan serta perkembangan kolektabilitas secara rutin. 10) Melakukan pembinaan atas pembiayaan yang diberikan dalam rangka monitoring perkembangan kemampuan membayar debitur. 11) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajemen. e. Accounting Tugas: 1) Menyusun sistem rekening atau nomor perkiraan yang akan digunakan dalam transaksi, khususnya pada laporan keuangan neraca dan rugi laba. 2) Melakukan pencatatan transaksi pada jurnal sesuai nomor transaksi.
3) Melakukan pencatatan kode transaksi dengan membuat kode perkiraan transaksi. 4) Mencatat transaksi pemindahbukuan antar aplikasi yang tersedia. 5) Melakukan posting data transaksi yang dilakukan oleh teller dlam suatu periode yang ditentukan bila belum dilakukan oleh teller. 6) Melakukan validasi jurnal transaksi yang sudah dilakukan penjurnalan sebelumnya. 7) Melakukan pencetakan laporan keuangan Bank Indonesia dan untuk internal BPRS. 8) Melakukan tugas rekonsiliasi antar Bank Aktiva dan antar Bank Pasiva. 9) Tidak melakukan pencatatan manipulatif. 10) Membantu pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menilai dan menginterpretasikan kondisi BPRS. 11) Melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
atasan
terkait
implementasi sikap profesionalisme dalam bekerja. f. Teller Tugas: 1) Menerima dan melakukan verifikasi warkat/slip/bukti kas setoran nasabah produk tabungan mudharabah dan atau deposito mudharabah maupun angsuran dan atau pencairan pembiayaan murabahah/mudharabah atau pemindahbukuan secara teliti. 2) Menghitung dan memeriksa keaslian uang tunai/cek/bilyet giro.
3) Memeriksa kelengkapan otorisasi sesuai kewenngannya dalam pencatatan jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas sesuai bukti kas. 4) Mencetak buku dan kartu kontrol tabungan. 5) Melindungi kas yang ada ditangan dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. g. Customer service Tugas: 1) Memberikan informasi secara langsung, tertulis maupun via telepon mengenai persyaratan pembukaan/penutupan produk. 2) Mengurus administrasi pembukaan/penutupan produk. 3) Mengarsip spesimen nasabah, kartu angsuran dan merekap warkat. 4) Menyampaikan informasi saldo produk maupun angsuran apabila diminta nasabah. 5) Mengurus permohonan penutupan rekening tabungan. 6) Memberikan laporan secara rutin dan berkala kepada atasan.
B. Data-Data Deskriptif 1. Produk-Produk BPRS Artha Amanah Ummat a. Produk Penghimpunan Dana 1) Tabungan iB Hijriah Tabungan ini adalah tabungan dengan akad titipan (wadiah yad dhamanah) untuk menampung titipan uang dari masyarakat
yang sewaktu-waktu dapat diambil. Bank tidak wajib memberikan bagi hasil. Bank dapat memberikan bonus yang tidak diperianjikan sebelumnya. 2) Tabungan iB Amanah Tabungan
ini
untuk
menampung
investasi
yang
menggunakan akad bagi hasil (mudharabah). Produk tabungan ini diperuntukan untuk semua lapisan masyarakat. Dengan akad ini maka pihak penabung akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dengan porsi yang sudah disepakati sebelumnya. Bagi hasil akan langsung dimasukkan ke dalam rekening nasabah. 3) Deposito iB Investasi Mudhabah Adalah simpanan berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dimana nasabah akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang disepakati. Produk ini sangat cocok untuk investasi nasabah, karena bagi hasil yang kami berikan sangat kompetitif dan menarik. b. Produk Penyaluran Dana 1) Akad jual-beli (Murabahah) Adalah akad jual beli dimana dalam akad ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang-barang kebutuhan nasabah. Akad ini bisa dipergunakan untuk penambahan modal usaha, renovasi rumah, pembelian kendaraan dan lain-lain.
2) Akad Bagi Hasil (Mudarabah/Musyarakah) Pembiayan untuk modal kerja, dimana bank membantu kebutuhan modal kerja. Selanjutnya secara periodik nasabah membayar pokok modal ditambah bagi hasil keuntungan yang telah disepakati. 3) Akad sewa (Ijarah) Adalah akad dimana bank menyewakan suatu obyek sewa kepada nasabah, dan atas manfaat yang diterima oleh nasabah atas penggunaan obyek sewa yang disewa tersebut, bank memperoleh ongkos sewa. Akad ini bisa dipergunakan untuk keperluan dibidang pendidikan, tenaga kerja, kesehatan dan pariwisata.
Dari produk-produk pembiayaan yang ada penulis mengangkat judul Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS ARTHA AMANAH UMMAT, karena pada saat ini pembiayaan murabahah masih banyak diminati. Dan yang membedakan penilitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pembiayaan murabahah pada BPRS ARTHA AMANAH UMMAT lebih diminati dari pada produk pembiayaan yang ada. Selain itu penanganan terhadap pembiayaan bermasalah tidak sampai pada
proses
penanggulangan.
lelang,
karena
adanya
proses
pencegahan
dan
BAB IV ANALISIS
A. Prosedur Realisasi Pembiayaan Murabahah Prosedur realisasi pembiayaan murabahah diawali dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah kepada BPRS Artha Amanah Ummat dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan serta melengkapi berkas-berkas persyaratan. Surat permohonan akan diterbitkan oleh marketing dari calon nasabah untuk kemudian diserahkan kepada Bagian Pembiayaan. Form surat permohonan aktivitas pendukung proses pembiayaan yang berisi tentang datadata calon nasabah, yaitu: 1. Nama 2. Alamat 3. Pekerjaan 4. Jumlah Plafond pembiayaan 5. Tujuan Penggunaan 6. Jangka Waktu 7. Data Keuangan Nasabah 8. Rincian Pembelian Oleh bagian pembiayaan, surat permohonan diperiksa dan diteruskan kepada Direktur Utama. Apabila Direktur Utama menolak form surat permohonan, maka pengajuan pembiayaan tidak dapat diteruskan untuk
29
direalisasi dan dibuat surat penolakan kepada nasabah atau dengan cara memberitahukan kepada pemohon secara langsung atau via telepon. Namun apabila form surat permohonan disetujui, akan segera dilaksanakan survei terhadap usaha, agunan dan hal-hal yang berkaitan dengan si pemohon oleh tim surveyor. Survei ini dilakukan untuk menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan. Setelah survai dilaksanakan, bagian pembiayaan akan menerbitkan Surat Permohonan ke dua untuk diserahkan pada Rapat Komite Pembiayaan. Form berisi sebagai berikut: 1. Dokumen analisis hasil survai a. Form Analisis Karakter b. Form Analisis Yuridis c. Form Analisis Kelayakan Ekonomi d. Form Analisis Takasi e. Form Analisis Syariah 2. Dokumen Pendukung Untuk calon nasabah Badan Usaha a. Aplikasi Pembiayaan b. Akta Pendirian Usaha c. NPWP Usaha d. Surat Penetapan dan Pengesaha Pengurus/pegawai e. Hasil Penilaian Kesehatan Usaha f. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Usaha
g. Fotokopi KTP semua pengurus dan pengawas h. Fotokopi agunan i. Fotokopi PBB Agunan j. Foto lokasi dan tempat usaha k. Foto Agunan Untuk nasabah individu: a. Aplikasi Pembiayaan b. Fotokopi KTP c. Fotokopi KK/Kartu Keluarga d. Fotokopi akta nikah e. NPWP f. Laporan Penilaian Obyek Agunan g. Foto agunan h. Foto properti 3. Form indeks nominatif pembiayaan Berisi tentang jumlah poin pembiayaan yang akan menjadi dasar dalam penilaian kelayakan pembiayaan. Dalam Rapat Komite Pembiayaan, dokumen-dokumen dalam surat permohonan 2 akan dibahas bersama-sama untuk diputuskan mengenai kelayakan pengajuan pembiayaan untuk direalisasi. Apabila Tim Komite Pembiayaan memutuskan untuk menolak
pengajuan tersebut, maka
realisasi tidak dapat dilaksanakan dan berkas-berkas pembiayaan dikembalikan.
Namun apabila Tim Komite Pembiayaan menyetujui proposal dari pembiayaan dari pemohon, pihak Bank akan mengeluarkan Surat persetujuan pihak BPRS Artha Amanah Ummat untuk memberikan fasilitas pembiayaan. Dan calon nasabah harus segera membuka rekening tabungan guna memperlancar transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah. Melalui rekening tersebut calon nasabah akan membayar senilai satu kali angsuran yang telah disepakati sebelum pelaksanaan akad. Pada hal ini Form Rencana Pembelian Barang untuk obyek yang akan diperjualbelikan dalam transaksi murabahah harus diserahkan dan kemudian calon nasabah meminta nota pembelian barang atas nama yaang bersangkutan untuk selanjutnya diserahkan pada pihak Bank sebagai bentuk perwakilan dari barang pada saat akad. Setelah nota diterima, pihak bank akan membuat jadwal angsuran atas jual beli barang yang akan dilaksanakan, untuk kemudian menjadi salah satu berkas yang akan ditandatangani dalam akad perjanjian. Setelah semua hal tersebut terpenuhi akad segera dilaksanakan. Pada saat akad dilangsungkan, calon nasabah diminta untuk menandatangani beberapa dokumen dan Surat perjanjian. Sebelum ditandatangani, nasabah harus membaca atau dibacakan tentang semua isi perjanjian serta dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dalam Surat Perjanjian, sehingga calon nasabah dapat memahami segala yang akan menjadi hukum setelah menandatanganinya. Berikut dokumen yang terlampir dalam surat perjanjian, yaitu:
1. Surat Kuasa menjual Berisi tentang penyerahan agunan dari nasabah kepada BPRS Artha Amanah Ummat sebagai agunan dalam pembiayaan. 2. Surat Kuasa Debet Berisi tentang pemberian kuasa dari nasabah kepada BPRS Artha Amanah Ummat untuk melakukan pendebetan terhadap rekening yang bersangkutan di BPRS Artha Amanah Ummat. Dengan ditandatanganinya Surat perjanjian dan beberapa dokumen tersebut diatas oleh nasabah, maka fasilitas pembiayaan telah sah diberikan kepada nasabah. Kemudian dihadapan notaris yang telah ditunjuk oleh BPRS Artha Amanah Ummat, nasabah melakukan pengikatan agar perjanjian pembiayaan memiliki kekuatan hukum. Setelah akad dilaksanakan proses pengikatan notaris. Apabila calon nasabah berstatus belum menikah, orang tua yang bersangkutan harus hadir dalam akad. Dan apabila statusnya menikah, akad harus disaksikan oleh suami/istri beserta anak-anak yng bersangkutan yang menjadi ahli waris. Jika jaminan yang digunakan untuk transaksi adalah atas nama orang lain, maka yang berhak atas jaminan tersebut turut serta dihadirkan. Setelah akad dan pengikatan selesai, maka pencairan dana pembiayaan akan dilajukan olel Bank untuk membayar nota atas barang pada supplier, dimana pembayaran dilakukan bersama nasabah dan selanjutnya nasabah dapat langsung membawa barang tersebut.
Apabila terdapat sisa atas dana untuk pembelian barang, dana tersebut akan disetorkan pada rekening tabungan nasabah. Kemudian pembayaran angsuran dapat dilakukan nasabah dengan menyetorkan melalui rekening tersebut untuk kemudiandilakukan pendebetan oleh pihak Bank. Sedangkan uang muka yang telah diserahkan oleh nasabah pada rekening tabungan di BPRS Artha Amanah Ummat, dapat diambil kembali oleh yang bersangkutan, karena uang tersebut hanya sebatas syarat yang harus dipenuhi sebagai pengukur keseriusan nasabah atas pengajuan pembiayaan. Yang membedakan BPRS Artha Amanah Ummat dengan lembaga keuangan yang lain adalah apabila calon nasabah ingin membelanjakan/membeli obyek jual beli sendiri, nasabah harus menyerahkan bukti baik berupa nota, kuitansi maupun bukti-bukti yang lain. B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah (macet) pada BPRS Artha Amanah Ummat Penggolongan kualitas aktiva produktif pembiayaan meliputi kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet Termasuk dalam pembiayaan bermasalah adalah kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet
Tabel 4.1 Kriteria Portofolio Kolektibitas Pembiayaan Murabahah bermasalah Kemampuan membayar Masa angsuran
-Terdapat tunggakan -Terdapat
-Terdapat
bulanan:
angsuran yang telah tunggakan yang
tunggakan yang
Angsuran
melewati 3-6 bulan
Kurang lancar
pokok dan atau -Pembiayaan
Diragukan
Macet
telah melewati 6-12 telah melewati 12
telah bulan
bulan
angsuran
jatuh tempo sampai -Pembiayaan jatuh
-Pembiayaan
margin
dengan 1 bulan
tempo telah
jatuh tempo telah
melewati 1-2 bulan
melewati 2 bulan -Telah diserahkan kepada Pengadilan Negri atau telah diajukan penggantian ganti rudi kepada perusahaan asuransi pembiayaan
Sumber : Surat Keputusan No. SK-5/Dir/BPRS-DA/V/2009
Untuk mengatasi ketiga kategori pembiayaan bermasalah tersebut di atas,
penanganan
dilakukan
dengan
paradigma
“pencegahan”
dan
“penanggulangan”. 1. Pencegahan Strategi pencegahan untuk pembiayaan bermasalah adalah melalui pembinaan dan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.
Pembinaan secara langsung dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: a. Customer Visit Merupakan silaturahmi dengan melakukan kunjungan kepada nasabah untuk membangun suasana ukhuwah, mengecek usaha nasabah, mengumpulkan informasi dari lingkungan tempat tinggal maupun tempat usaha mengetahui kondisi ekonomi dan usaha nasabah, mengecek kondisi agunan serta memberikan saran-saran. b. Telephone Call and SMS Call Menghubungi nasabah melalui telepon atau SMS untuk memberikan perhatian, menumbuhkan rasa segan, memberi motivasi, mengucapkan
selamat
apabila
yang
bersangkutan
mendapat
kesuksesan dan meningkatkan jadwal jatuh tempo angsuran. Sedangkan pembinaan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Mencermati
aktivitas
rekening
tabungan
debitur
yang
bersangkutan. b. Mengikuti perkembangan debitur untuk usaha tertentu melalui laporan-laporan yang berhasil dihimpun. c. Mencari informasi dan sumber lain tentang segala sesuatu yang menyangkut nasabah tertentu.
2. Penanggulangan Penanganan
pembiayaan
bermasalah
dalam
paradigma
penanggulangan harus dilakukan melalui tahapan berikut: a. Melakukan analisis terhadap sebab-sebab pembiayaan bermasalah tersebut b. Memastikan penyebab utama dan penyebab pendukung. c. Menggolongkan penyebab tesebut ke dalam kategori berikut: 1. Moral Harzard yaitu melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai Syariat, pembiayaan yang diterima tidak digunakan sebagaimana akad, serta data dan informasi yang diberikan dimanipulasi dan tidak benar. 2. Miss Managemen yaitu kesalahan dalam pengelolaan usaha oleh debitur baik disengaja maupun tidak disengaja. 3. Dirugikan atau diperdaya oleh pihak lain. 4. Force Majeur, yaitu karena bencana alam, kondisi dan kebijakan ekonomi pemerintah. d. Melakukan analisis ulang atas kondisi dan prospek usahanya kedepan. e. Menentukan pilihan dari alternatif solusi yang ada dan bermusyawarah dengan debitur agar terjadi saling memehami dan menerima dengan baik solusi tersebut.
Bentuk-bentuk alternatif penanggulangan pembiayaan bermasalah, yaitu: a.
Pembinaan dan Pengawasan Khusus Pembinaan dan pengawasan khusus dilakukan melalui customer visit minimal satu bulan sekali dan telephone call minimal dua minggu sekali untuk untuk mengetahui secara fisik kondisi dan keaadaan usaha nasabah, memberikan saran-saran yang diperlukan yang menyangkut problematika dalam rangka penyerahan dan pemulihan usaha debitur serta meningatkan jadwal pembayaran angsuran.
b. Penagihan Khusus Penagihan khusus mutlak dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah atau tempat usaha nasabah untuk menagih komitmen yang disepakati oleh marketing, pihak bagian penanganan pembiayaan bermasalah, tim khusus atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank. c.
Restrukturisasi Restrukturisasi adalah suau langkah manajemen dalam rangka menyelamatkan aset Bank atas terjadinya penurunan tingkat kualitas aktiva produktif, dan meningkatkan protofolio kolektibilitas melalui tindakan penjadwalan ulang atas jumlah angsuran, jangka waktu angsuran dan masa tenggang, atau mengkondisiksn ulang melalui perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan meliputi jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lain sejauh tidak mengubah besarnya saldo pembiayaan.
d. Pengambilalihan daan Eksekusi Agunan Pengambilalihan agunan adalah tindakan manajemen dalam rangka menyelamatkan aset Bank. Agunan yang diambil alih harus secepatnya dilikuidasi atau dijual menjadi kas. Langkah-langkah dalam pengambilalihan agunan adalah sebagai berikut: 1) Melakukan taksasi ulang atas agunan. 2) Melakukan negosiasi kepada debitur dan keluarganya untuk meminimalisasi dampak sosial dan psikologinya. 3) Tindakan pengambilalihan agunan dan tata cara likuidasi atau penjuaalan agunan yang telah diambil alih diputuskan oleh Tim Komite Pembiayaan. e.
Penghapusan Pembiayaan melalui PPAP Manajemen dapat memutuskan untuk melakukan tindakan administratif dengan menghapusbukukan pembiayaan untuk kategori macet dari neraca sebesar kewajiban debitur. Keputusan ini bersifat rahasia dan secara yuridis tidak menghapus hak tagih bank kepada debitur. Besarnya pembiayaan yang dihapusbukukan adalah seluruh sisa kewajiban debitur, yaitu angsuran pokok + angsuran margin + kewajibaan lain yang dibebankan ke Pos Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP). Jumlah kerugian yang dibebankan dalam PPAP saat penghapusbukuan adalah:
1) Untuk pembiayaan yang tidak diasuransikan sebesar baki debet pembiayaan dikurangi nilai agunan yang diambil alih. 2) Untuk pembiayaan yang diasuransikan sebesar baki debet pembiayaan
dikurangi
ganti
rugi
yang
telah
diterima
perusahaan asuransi. 3) Untuk pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pengurangan pokok pembiayaan, pembebenan PPAP sebesar selisih antara baki debet pembiayaan lama dan baki debet pembiayaan baru. Tindakan penghapusbukuan pembiayaan ditentukan dan diputuskan oleh Komite Pembiayaan. Pembiayaan dan tagihan yang dihapusbukukan ini tetap dicatat agar kewajiba debitur dapat diketahui setiap saat dalam rangka penagihan/pembuktian kepada debitur. Tenaga sepenuhnya
pemasaran, untuk
dalam
melaksanakan
hal ini bertanggung penyelesaian
jawab
pembiayaan
bermasalah untuk kategori diragukan dan macet, kecuali untuk protofolio
yang
tengah
ditangani
oleh
Bagian
Penyelesaian
Pembiayaan Bermasalah. Sedangkan koordinasi dan monitoring dilakukan oleh Bagian Operasional atau Bagian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Jika tidak ditemukan penyelesaian yang memuaskan, pihak marketing dapat meminta bantuan Kantor Pengacara maupun pihak eksternal yang ditunjuk oleh Direksi.
Namun dari hasil penelitian penulis penangan pembiayaan bermasalah belunm pernah sampai pada proses lelang agunan, karena BPRS Artha Amanah Ummat lebih mengedepankan kekeluargaan, sehingga dapat menarik calon-calon nasabah untuk berinvestasi.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan analisis yang diuraikan maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Prosedur realisasi pembiayaan murabahah pada BPRS Artha Amanah Ummat diawali dengan pengajuan pembiayaan dari calon nasabah dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan serta memenuhi persyaratan. Selanjutnya pihak pemasaran akan mengajuan surat permohonan kepada Bagian Pembiayaan. Apabila disetujui, proses survai akan dilaksanaan dan Surat Permohonan 2 akan diterbitkan serta Rapat Komite Pembiayaan akan dilaksanakan. Jika dalam rapat tersebut pengajuan pembiayaan disetujui maka layak di realisasi, maka calon nasabah segera membuka rekening di BPRS Artha Amanah Ummat dan membayar kewajiban atas uang muka dan biaya pra realisasi melalui rekening tersebut. Kemudian calon nasabah mengisi Form Rencana Pembelian Barang dan meminta nota pembelian barang kepada supplier atas nama yang bersangkutan sebagai bentuk perwakilan barang pada saat akad, dan pada saat itu juga nasabah akan menandatangani surat perjanjian dan beberapa dokumen penting untuk kemudian diadakan pengikatan perjanjian secara notariil.
42
2. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada BPRS Artha Amanah Ummat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya pencegahan dan upaya penanggulangan. Upaya pencegahan dilakukan melalui customer visit dan telephone call and SMS call. Sedangkan upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan khusus, penagihan khusus, restrukturisasi, pengambilalihan dan eksekusi agunan, hingga penghapusan pembiayaan.
B. Saran Berikut ini, penulis memberikan saran-saran kepada pihak BPRS ARTHA AMANAH UMMAT dan diharapkan saran-saran tersebut dapat menjadi masukan yang akan berguna bagi perkembangan kedepan yang lebih baik sebagai berikut: 1. Mengubah kebijakan pembebanan biaya administrasi yang masih menggunakan persentase. 2. Meng-cover obyek agunan dengan asuransi. 3. Tingkat perkembangan nasabah pembiayaan murabahah yang senantiasa naik turun pada setiap pergantian periode agar labih diperhatikan agar pihak Bank lebih bisa memacu minat masyarakat untuk mau bermitra dengan pihak bersangkutan, karena hal ini akan berpengaruh pada pendapatan Bank. 4. Mempromosikan
produk
murabahah
kepada
masyarakat
dengan
pendekatan agar mereka mampu memahami konsep Syariat didalamnya sehingga menghilangkan kesan bahwa prosedur pembiayaan murabahah di BPRS Artha Amanah Ummat sangat rumit dan berbelit-belit.
DAFTAR PUSTAKA
Anshori, Abdul Ghofur, Tanya Jawab Perbankan Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2008 Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani, Jakarta,2001 Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Alvabet, Jakarta, 2002 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, UPP AMPYKPN, Yogyakarta, 2002 Pandia, Frianto, dkk, Lembaga Keuangan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005 Susanto, Burhanudin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2008 Vogel, Frank E, Samuel L.Heyes, Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik, Nusamedia, Bandung, 2007 Wiroso, Jual Beli Murabahah, UII Press, Yogyakarta, 2005 Kasmir, Manajemen Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: Arsi Kurniati
Jenis Kelamin
: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 28 April 1989 Agama
: Islam
Alamat
: Jl. Wisanggeni No. 21 Salatiga
Pendidikan - SD
: SD Negeri 4 Salatiga
- SMP
: SMP Negeri 5 Salatiga
- SMA
: SMA Negeri 1 Getasan Kab. Semarang
