KLIPING BERITA PERIODE BULAN OKTOBER 2013
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
'r'/
ffi;ffiffiffiffie
MANTAN PPTK Disdikpora Lingga Rudlanto (kanan), dlperlksa penyldik Polres Llngga dan ditahan.
Polres TahanRudianto Korupsi Dana Insentif Guru Honor 2AL2 DEDI ARftlAil,
llngge
ilTGNTAN pejabat Dinas Pendidil
yang bersangkutan karena tak koorperatif. Sebelumnya, kami sudah melayangkan surat pang-
gilan sebanyak dua kali," kata Kapolres Lingga AIGP Puji Santosa SH, melalui Kasat Reskrim,
AKP Abu Zanar, di Mapolres Lingga, Senin (7/10).
Tersangka dalam kasus ini sela-' tara tersangka untuk kasus ini ku Pejabat Felaksana Teknis Ke. cuma Rudianto," ujarnya, giatan (PPTK). Ia tak kooperatif Namun katanya, tak tertutup ada saat pemeriksaan. Beberapa kali tersangka lain dalam kasus dupemanggilan oleh polisi tidak gaan korupsi ini. Saat persidlangan diindahkan tersangka, hingga didi pengadilan nantinya, tak tertutup putuskan untuk menjemput yang kemungkinan hakim meminta agar bersangkutan di rumahnya. "Kita kasus ini ditelusuri kembali, setakut tersangka melarikan diri atau suai dengan fakta persidangan. menghilangkan alat bukti," ujar"Bisa saja ada tersangka lain, trY&, namun kali ini, baru Rudianto yang Hasil pemeriksaan terhadap terditetapkan menjadi tersangka, sangka dan saksi lahnya, menunjukProses pemberkasan masih berkan Rudianto adalah pelaku tunglangsung, mungkin akhir bulan gal dugaan korupsi dana insentif ini sudah dilimpatrkan ke kejakguru, penjaga sekolah, dan TU saan," sebutnya. honorTahun 2012 lalu. Atasannya, Terkait dengan pemalsuan tanda Abdul Razak yang menjabat Ka- tangan yang dilakukan Rudianto, disdikpora saat itu dinilai tidak untuk dapat memuluskan pencaiikut dalam penyelewengan ang- ran anggaran insentif ini, Abu garan peningkatan kesejahteraan menjelaskan, pemalsuan tandatenaga pendidik dan kependidikan tangan iru sudah termasuk ranghonor di Kabupaten Lingga. "Abkaian dugaan korupsi. dul Razak mengaku sebagai kuSebelumnya, hasi audit Badan asa pengguna anggaran (IGA) tak Pengawasan Keuangan dan mengetahui perbuatan .Rudianto Pembangunan (BPKP) Kepri, sebagai PFIK kegiatan. Semenkerugian negara dalam dugaan
kasus korupsi insentifini Rp 173,3 juta.Terkuaknyg kasus korupsi ini
awalnya ketika beberapa guru [onor mengeluh belum menerima insentif tahun 2012 hingga April 2013.Padahal dalam surat pertanggungjawaban (SPI) yang diterima
guru ini telah mengambil insentif
tersebut. Total anggaran yarg telah dicairkan PPTK untuk insentif ini, Rp 441,8 juta. Saat kasus ini mencuat, Kadis-
dikpora Lingga saat itu, Abdul Razak mengambil kebijakan untuk
membayarkan seluruh dana insentif guru honor, iata usaha dan penjaga sekolah honor ia,r. Meski begitu, penyidikan kasus dugaan korupsinya tetap dilanjutkan Polres Lingga.Rudianto rak lagi bernrgas di Disdikpora Lingga karena dipindahkan ke kantor Camat Singkep Selatan. Semen-
tara, Abdul Razakjuga dicopot sebagai kadisdikpora dan menjabat staf ahli Bupati Liugga bidang
sumber daya manusia.
***f
SAintZ Sanoo Kepne IARE: BATAM - 0T78414326
(iklan-1 11), (Langganan-104,105) 0778-7027555 (Layanan Pelanggan)
Fax 0778-413408 TG. PINANG: 0771-7008526 KARIMUN
SELASA 8 Oktober2013
No. 24 Tahun X
Eceran:
Bp 2.00t1
Langganau: B0 50.000/bula7
Penffik Jemput Rufi ffi Untuk Jm$mr.i$ Fmr"rlmrfikmmmffi dl ffi Kasus Kmnulp*si $nsmmt$f ffiuru WW
S"rpat dua kali
kamipanggil. Akhimya kami jemput. Dia ini orangnya kurang kooperatif WlW
AKP ABU ZANAR Kasat Reskrim
LINGGA, TRIBUN - Tersangka kasus korupsi dana insentif guru, staf, dan honor di sekolah, Rudianto, sempat mangkir
dua kali setelah kepolisian melakukan pemanggilan. Ia pun akhirnya dijemput oleh Satreskrim Polres Linlga kirena tidak mengindahkan dua panggilan tersebut.
"Sempat dua
kali kami
panggil. Akhirnya kami jemput. Dia ini orangnya kurang kooperatif," kata Kapolres
Lingga, AKBP Puji Santosa, melalui Kasat Reskrim, AKP AbtZanar, kepada awak media, Senin
/10). Karena hal itulah, pria yang (7
biasa di sapa Rudi ini pun ditahan. Ia dikhawatirkan melarikan diri setelah dua panggilan
\__-\".
ffim$n'mm
fidak dihiraukan. Saat ini, pihak kepolisian sedang melengkapi berkas atas perkara unfuk diserahkan ke kejaksaan. Abu memperkirakan, akhir bulan ini kepolisian akan mengirimkan berkas perkara terse-
but ke kejaksaan. "Baru satu. Kepala dinasnya statusnya'bebagai saksi," kata Abu lagi. Menr:rut Abu, Kepala Dlsdikpora Lingga mengaku tidak mengetahui kegiatan penyele-
wengan yang dilakukan oleh Rudi itu. Sedangkan Rudi mengatakan bahwa penyelewengan dana insentif itu sudah
dike'
tahui oleh Abdul Razak yang ketika itu sebagai kepala ciinas-. Beberapa waktu lalu, Rudi men-
gaku uang insentif tersebut sebagian diserahkan untuk pembayaran hutang Disdikpora de- ngan atas nama AbdrI Razak. "lika nanti pengadilan memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan lagi terhadap Razak, bisa saja dilakukan lagi. Tetapi sekarang ini statusnya sebagai saksi karena menurut
dia kegiatan yang dilakukan Rudi tanpa sepengetahuannya," terang Abu. Dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, total kerugian mencapai Rp 173 jutaan dari
anggaran Rp 400 jutaan. "Se-
an tandatangan, terang Abu,
bagian dananya sudah diserahkan. Itu sudah verifikasi yang tempo hari memanggil beberapa guru itu," katanya lagi. Sedangkan terkait pemalsu-
hal itu sudah masukbagian dari kegiatan sesuai dengan pasal 3 LrU tindak pidana korupsi. Ru-
di dikenakanpasal3 junto pasal 8 undang-undang tipikor.(anm)
t
!p.3.750
Kumis
fi.,k-^"^,,fu*oo,
Sporty dan Makin
Dlgeman
s
6 ,
I {:'I A AA IA ffietr&#Hffi's
Batam Pos.
Kamis 17 Oktober 2013
N{antan Kab ag Tapem Ditahan Dugaan Korupsi Pembebasan
Lahan AULTA RAHIi[A]|,
llolunr
scrangkaian pemcriksaan oleh
Pemerintahan (Tapem) Pemkab I Natuna Asmiyadi, resmi ditahan . Sareskrim Polrq Naruua, Sabtu (12110) lalu. Asmiyadi ditahan
Scbelumnya AsmiYadi sudah dit€rapksn scbagai tersengka,
terkait dugaan
Natuna tahun 2010 [alu.
menunggu hasil putusan
Pria yang kini menjadi
.Kelurahan Bandarsyah, Rinai.
Dhlm kasus ini,
kedua
tersangka dijeral pasal 2, pasal
haiil
tcrbukti merggilembungkan Natuna. Saat ini keduanya lahao mendekam di scl tahanan " anggaran pembebasdn '.', sebcsar Rp 2 miliar dari APBD Mapolrcs Natuna sambil
l2 meter. Kantor
DPRD Natuno bcrada diantara kawasan Desa Sunlaiulu don
namun penahariannya mcnunggu
sekretaris Badao Lingkungan Hidup (BLH) itri ditahao setelah
kantor DPRD Natuna-
dibcbaskan
tim penyidik Polres Natuna.
audir BPKP Kepri. Selain Asmiyadi, polisi juga menahan Bahtiar selaku mantan Ketua Pciabst Pelaksana Teknis Kegiatatr (PPTK) pembebasatr lahan di Bagian Tapem PEmkab
koruPsi
pembebasan lahan jalan menuju
Dcngan lebar lahan yang
ditahan setelah mcnjalani
wIANIAN Kepata Bagian Tata
..
miliar pagu dana untuk bcbaskan lahan," kata Kapolres Natuna di kantomya, Rabu (16/10). . Lahin yang dibcbaskan tcsebut luasnya sckitar empat hektar.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Kcuangan dan Pembaogunan (BPKP) KePri, tcidapat kerugian negrra sebesu Rp 367 juta. Kapolres Nstuna AKBP Anton Scriyawao mcngatakau, Asmiyadi
Al(gP Anlon Sellyawan Pcngadilan Tipikor.
3, pasal 8, pasal 18 Undang Undang Nomor 3l Tahun 1999 Teotang Tindak Pidana Korupsi
yang telah diubah
dengan
"Pembcbasao lahan untuk . Undang Utrdang Nomor 20 Tahun 2001. pembangunan jalan dan Kantor "Minggu depan berkas diduga DPRD ini tersargka akan dilimpahkan ke digclembuo gkan. Terbukti dari
Kcjaksaan temuatr BPKP icrdapat kerugian sebcsar Rp 357 juta dari Rp 2 .. pungkasnya.
Negeri Ranai,"
**r
T
i
t
atarrr Pos
.\ wwwbatampos,co,id \
\
ffiffiffiffiffiWffi
;BatamPos,se
,Ttr U V Perusda Ak.a{tDiaudit U'okt1ber2o13
OUSTIA BENNY, Kqrimun TIM audit independen dijadwalkan akan mengaudit keuangan di lPerusahaan Umum Daerah
j
(Perusda) Karimun. Senin (28/10)
,
j
hari ini.
Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pemkab Karimun Arnadi lSupaat. "Jika tak ada halangan, tim audit
]
.independen akan sampai ke Karimun Senin. mereka berjumlah sekitar entpat sampai lima orang," uJarnya.
j
i Nantinya,tim tt-
audit tersebut akan
berada
di Karimun selama 40
untuk mengetahui mana-mana saja aset.yarlg menjadi milik perusda
sampai 45 hari. Mereka akan melakukan tugas
dan mana milik PDAM. ,.Jika hasilnya sudah diketahui, baru
untuk mengaudit keuangan di
kita lakukan
Perusda Karimun. Sedangkan audit kinerja akan dilak-ukan oleh Badan
pemisahan,',
tambahnya. Seperti diberitakan Batam pos sebelumnya, awal tahun 2013
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri. Adanya audit ini tidak terlepas
pemerintah karimun membuat
dari rencana pemisahan pengelolaan
perda tentang pemisahan
unit usaha air bersih (UUAB) PDAMTirta Karimun dari Perusda Karimun. Yang nantinya beftujuan untuk meningkatkan pelayanan
dan kualitas air bersih yang disalurkan kepada pelanggan. Dengan adanya audit ini juga
pDAM
dari Perusda Karimun. Bahkan pemerintah ciaerah juga sudah
menunjuk .
Plt Dirut PDAM,
Herwansyah. Namun karena belum dilakukan audit, maka pemisahan tersebut belum berjalan secara
oPtimal. **'F
;: RYK
KPK Terima 166 Fengadllan Warga Kepri
Terima766
Sambungan dari hal 29
Untuk spesifiknya itu wilayah
kerja bidaug penindakan," jelas Nurul. Namun demikian, katanya, dari sekian banyak laporan tersebut
Pengaduan
tentunya akan dipelajari atau ditelaah oleh bidang penindakan. Sehingga akan ada klasifikasi kasusnya. Sebagai tindak Ianjutnya,
adalah melakukan koordinasi denganjaksa dan pihak kepolisian.
WargaKepri
"Kalau memang kasus yang
;ru;:i,'ffi;;, ww
I\n:mu;:-'.zullm #H*hJffiffi-ffi&
;'ffif'11ll'lii['.IiL#g'tll! Penerimaan r"nguouu;iiE
jelasnya lagi. Ditanya soal ranking Kepri dalam kasus korupsi, Nurul mengatakan banyak laporan yang masuk tidak bisa dijadikan acuan untuk menenrukan urutan suatu
hal itu timbul karena
reil di sebuah daerah. Menurufirya penyusunan APBD yang terlambat biasanya karena ada negosiasi yang belup selesai. Hal
daerah. "Urutan iru ditentukan
tindakankorupsi di kemudian hari.
menyampaikan perlunya upaya
Dari catatan Batam Pos, kasus korupsi pejabat Kepri yang pemah ditangani KPK antara lain, kasus suap hutan lindung yang menjerat mantan Sekda Bintan, Azirwan ' dan kasus korupsi pengadaan
Y?lq masyArakat Kepri.
disamPaikan
bersama-sama dan terus menerus.
bemur Lama, Tanjungpinang. Usai acara, Nurul yang ditanya kita berbeda' dalam hal ini kita kasus apa saja yang dilaporkan adalahmelakukansupervisipen-
mengatatan cegahan korupsi,
hal itu bukan merupakan wilayah ditanya
-rfmia-nl-*+Kfllau
\' \
"Fakta integritas yang pernah ditandatangani setiap pejabat yang menerima amanah merupakan suatu
kasus apa saja kita tidak punya data itu, Karena tugas dan fungsi
tentans
ffi
Baca KPK
.,.
Hal 32
---'
Alexander Lubis yang turut menjad pemateri dalam kegiatan tersebut, mengatakan tidak semua temuan
yang tidak sesuai dengan kondisi
ffH";TfJf'J:il.;ft'Jtl provinsi KpK, Nurut mrl, ar-
NURUL IHSAN AL HUDA
Pembangunan (BPKP) Kepri
polisi adajuga yang kejaksaan,"
Hal tersebut harus dilakukan
Huda dalam kegiatan semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepri,
Direktur Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dah
yang diaudit BPKP, merupakan
?6S d+igkAdUaft
ia
jelas Nurul lebih lanjut. Ada beberapa indikasi yang
mudah sekali dicapai. Namun hal itu.akan sarat dengan kepentingan pribadi," nrkasnya.
daerah. Diantaranya keterlarnbatan penyusunan APBD dan target PAD
aduanyangdisampaikanmasyarakat
fepriito,
catatan harus dilengkapi dengan bukti-bukti yangt menguatkan,"
bisalebih tinggi dari yang seharusnya. Sehingga, tentu saja target tersebut
memicu terjadinya korupsi di
pencegahan agar tak terjadi korupsi.
masyaratcat
lapor ke KPK. Namun dengan
"Dengan demikian indikasinya adalah
daerah akan mematok target PAD 'yang rendah, padahal sehhusnya
dilaporkan tenebut masik k.tasifikasi tentu tidak langsung dipublikasikan. Karena ada yang dilimpahkan ke-
P*mg;*r1i'l'xrl iltF#'. a*l*x sek'l**tv
Gu-
namun tidak lanjut padahal itu ada: unsur melawan hukumnya, silahkan
ini
membuka ruang terjhdinya
m!,*fl$j"f**rramatmrt
mencatal ada sekiiar 766 delik firenq*tmt
Selasa (29110) di Aula kantor
survei integritas yang' di'lakukan Direktorai Penelitian Pencegahan dan Pengembangan KPK. Tidak semua temuan itu korupsi, kalau memang ada kasus di Kepri yang pernah ditangani jaksa atau polisi,
(
langkah awal mewujudkan itu,"
damkar di Otorita Batam yang menjeral mantatr Ketua Otorita
ucap Sani saat membuka kegiatan
Batam dan juga mantan Gubernur
tersebut.
Kepri,Ismeth Abdullah, (ipsJ-
-
tindakan korupsi. Karena bisa
jadi
adanya kelemahan sistem dan kelalaian. "Kita melakukan audit investigatif berdasarkan permintadn baik dari
jaksa maupun polisi,l' jelas Alexander.
Gubernur Kepri,
HM
Sani
