POLA PENYELESAIAN MASALAH PERTAHANAN PADA AREAL PERKEBUNAN DI SUMATERA UTARA (Studi Kasus Pada Areal PT. Perkebunan Nusantara-II)

POLA PENYELESAIAN MASALAH PERTAHANAN PADA AREAL PERKEBUNAN DI SUMATERA UTARA (Studi Kasus Pada Areal PT. Perkebunan Nusantara-II)

TESIS

Oleh : ABD RAHIM NIM : 037011001

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2005

ABD Rahim : Pola Penyelesaian Masalaha Pertahanan Pada Areal Perkebunan Di Sumatera Utara…, 2005 USU Repository © 2007

POLA PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN PADA AREAL PERKEBUNAN DI SUMATERA UTARA ( Studi Kasus Pada Areal PT. Perkebunan Nusantara-II ) Abd . Rahim * Muhamma d Yamin Lubis** Faisal Akbar Nasution** Syafnil Gani** INTI SARI Secara umum salah satu penyebab masalah pertanahan di Indonesia adalah belum dilaksanakannya pendaftaran tanah di seluruh Indonesia sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah . Oleh karena belum tercipta kepastian hukum, maka timbul gejala penguasaan atas tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak jarang diikuti dengan kepentingan politik. Penyelesaian masalah pertanahan diarahkan berlandaskan hukum baik dengan melakukan pengaturan pemanfaatan tanah, penyelesaian melalui musyawah mufakat maupun melalui lembaga peradilan. Masalah pertanahan yang paling menonjol di Sumatera Utara terdapat pada areal perkebunan, khususnya pada areal HGU PTPN-II yang ditandai dengan adanya tuntutan/garapan rakyat dan tuntutan pengembalian hak ulayat serta permohonan tapak perumahan/pondok karyawan. Dengan adanya permasalahan tuntutan/garapan/permohonan tersebut, perlu diteliti bagaimana pola penyelesaian yang ditempuh oleh Pemerintah untuk menuntaskan masalah pertanahan pada areal perkebunan tersebut. Penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pola penyelesaian masalah pertanahan yang terjadi pada areal perkebunan, untuk mengetahui hasil yang diperoleh dan upaya penyelesaian masalah pertanahan yang dilaksanakan dalam rangka kepastian hukum. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan bahan penelitian dari data sekunder dan alat penelitian berupa studi dokumen dan wawancara dengan responden yang ditentukan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pola penyelesaian masalah pertanahan pada areal perkebunan yang ditempuh oleh Pemerintah di Sumatera Utara, dilakukan secara teknisadministratif dengan pengambilan kebijakan berupa pembentukan Tim Khusus Penyelesaian Masalah Garapan serta adanya keterlibatan instansi pemerintah (Gubsu, DPRD, Bupati/Inspektorat Daerah, Notaris/PPAT, Pemerintah Pusat, termasuk tindakan politik oleh LSM). Hasil yang diperoleh dari penyelesaian masalah pertanahan secara teknis-administratif untuk sementara dapat menciptakan stabilitas, namun tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

* **

Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana USU Medan. Pembimbing Tesis/Staf Pengajar pada Sekolah Pascasarjana USU Medan


Sedangkan penyelesaian melalui lembaga peradilan, hanya sebagian kecil masyarakat yang menempuh cara ini karena proses perkaranya lama, membutuhkan biaya yang relatif besar dan lebih mempertimbangkan bukti formal pemilikan tanah sehingga hasilnya belum dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian masalah pertanahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum dalam rangka kepastian hukum, yakni dengan melaksanakan peraturan perundangan di bidang pertanahan secara konsekwen dan menuntaskan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, termasuk dengan memberikan peran kepada instansi pertanahan, jadi tidak perlu dengan penekanan politik yang menghasilkan kebijakan politik yang pada akhirnya hanya akan melahirkan ketidakpastian hukum Terhadap masalah yang bersifat struktural yang tidak dapat clituntaskan oleh Badan Pertanahan Nasional diusulkan dapat dibentuk lembaga Peradilan Khusus Agraria.

Kata-kata kunci : • Penyelesaian masalah pertanahan • Berdasarkan pada hukum • Untuk kepastian hukum


THE SOLVING PATTERN OF LAND PROBLEM IN THE PLANTATION AREA OF NORTH SUMATERA (Case Study in The Area PT. Perkebunan Nusantara-II) Abd. Rahim* Muhammad Yamin Lubis** Faisal Akbar Nasution** Syafnil Gani** ABSTRACT Generally the land problem in Indonesia was occurred which caused by the land register has not be done completely over Indonesia, so it can not give the law certainty to the land owner. When there is no law certainty, so the land of people's occupation which is not suitable to the law was appeared and followed by political interest. The Land problem solving is directed which based on law with landaus arrangement, compromistic board (Lembaga Musyawarah/Mufakat), and court. The most dominant of land problem in North Sumatra exist in the plantation area, specifically in the area of Business rights in PTPN-II which are characterized by any insisting of land toward people's occupation and any insisting of giving back the customary right and housing of workers. Based on these, it is needed to do research how is the solving pattern that will be reached by the government to solve the land problem in the plantation area. The research is done to get the image about the pattern of land problem solving that exist in the plantation area, the result which is obtained and the efforts of land problem solving that will be done in order to get the law certainty. This research was carried out by using juridicative normative approach, secondary data, and the research instrument such as document and interview toward the selected respondents. Furthermore, the data were analyzed with qualitative method and to produce the descriptive data. The result of research shows the solving pattern of land problem in the plantation area that reached by the government in North Sumatra, was done technically and administratively that the policy taking such as the establishment of special team to solve the people's occupation land and there were several government institutions involved (likes Governor, People representative, The Head of Regency/ Local Inspectorate, Notary/PPAT, Central Government, and political action by non government organization). The finding result of land problem solving, technically and administratively for a moment could create the stability, but it could not solved the problem completely. But the solving of land problem by the court, only few peoples used this way because the process can take time so long and it will need so much money and it will focus on the formal documents as the a proof to indicate the land owner, so the result may not satisfy both sides. 1

The Student of Magister Kenotariatan, School of Graduated in North Sumatera University in Medan ** The Tesis Leader /Theacher of School Graduated in North Sumatera University in Medan.


The solving of land problem has to be done based on law in order to get the law certainty, namely by the execution of the regulation regarding the land consequently and finally land register in Indonesia, by giving any role to the government instance, so it is not needed by using political pressure to achieve the political policy that finally to get the law certainty. Toward the problem that is structurally unsolved by National Land Board can be proposed to establish Agrarian Court Board in ad hoc. Key Words: • The land problem solving • Based on law • For law certainty


POLA PENYELESAIAN MASALAH PERTAHANAN PADA AREAL PERKEBUNAN DI SUMATERA UTARA (Studi Kasus Pada Areal PT. Perkebunan Nusantara-II)

Recommend Documents