POINTERS SAMBUTAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PADA PERTEMUAN DAN SOSIALISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Bandung, 12 Januari 2012
f/abba/sambutan Menteri/sambutan menterisosialisasi ruu asn 2012
1
1. Isu-isu strategis di bidang kepegawaian yang sering muncul pada akhir-akhir ini, antara lain: 1) Manajemen kepegawaian yang diterapkan belum
mencerminkan
keterbukaan,
prinsip
keadilan,
kesejahteraan,
serta
integritas dan kompetensi, baik pada tahap pengadaan mutasi,
dan
seleksi,
penilaian
pengendalian pegawai,
promosi
kinerja,
jumlah
hingga
pola
dan
penetapan
dan karir,
distribusi pensiun.
Bahkan dalam beberapa hal manajemen kepegawaian
ini
sarat
dengan
praktek
KKN; 2) Secara mudah
politik,
aparatur
diintervensi
oleh
negara
masih
kepentingan-
kepentingan politik yang bersifat sesaat dan jangka pendek; dan f/abba/sambutan Menteri/sambutan menterisosialisasi ruu asn 2012
2
3) Penegakan disiplin dan kode etik yang rendah.
2. Masalah-masalah yang sering ditemui dalam praktek manajemen kepegawaian : 1) Peran PNS merupakan unsur perekat dan pemersatu demikian
bangsa tidak
dan
perlu
Istilah PNS Pusat
NKRI. lagi
Dengan
penyebutan
dan PNS Daerah agar
tidak terjadi persepsi adanya dua status dalam kedudukan PNS. 2) Adanya berbagai undangan
Peraturan Perundang-
yang
dapat
menimbulkan
ketidaksinkronan
dan
menyulitkan
pembinaan PNS secara nasional. 3) Sentralisasi kepegawaian,
dan
desentralisasi
serta
perencanaan
sistem dan
formasi PNS yang tidak sesuai dengan f/abba/sambutan Menteri/sambutan menterisosialisasi ruu asn 2012
3
kebutuhan
riil
organisasi
dan
tidak
berdasarkan analisis kebutuhan. 4) Dalam
seleksi
CPNS
masih
terjadi
pelanggaran terhadap prinsip pengadaan yang obyektif, adil, tidak diskriminatif, transparan, dan bebas KKN, hanya dengan alasan untuk mengakomodir putra daerah. Di
samping
rekrutmen terdapat
itu
dan
penerapan
seleksi
berbagai
sistem
CPNS
kelemahan
masih sehingga
membuka peluang terjadinya praktek KKN. 5) Pengangkatan dalam Jabatan seringkali terjadi kecenderungan pengangkatan PNS dalam
jabatan
didasarkan
tidak
faktor
obyektif,
karena
kepentingan
bukan
faktor kemampuan dan kompetensi. 6) Belanja pegawai yang bersifat blocgrant menyulitkan
dalam
melakukan
perpindahan PNS dan dapat menghambat f/abba/sambutan Menteri/sambutan menterisosialisasi ruu asn 2012
4
dalam pembinaan PNS secara terintegrasi dalam skala nasional (unified system). 7) Belum adanya pengaturan tentang sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian yang melakukan
pelanggaran
pengangkatan,
dalam
pemindahan
dan
pemberhentian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Pemerintah sependapat dengan judul RUU tentang
Aparatur
Sipil
Negara,
dengan
harapan bahwa hal ini juga akan mendorong budaya kerja dan dapat membentuk cetak pikir baru bagi Aparatur Sipil Negara.
4. Terhadap konsep manajemen stratejik SDM yang
terkandung
menghendaki
dalam
perubahan
RUU dari
ASN konsep
administrasi kepegawaian menjadi konsep f/abba/sambutan Menteri/sambutan menterisosialisasi ruu asn 2012
5
manajemen dapat
sumber
daya
mengembangkan
manusia potensi
yang human
capital. 5. Makna yang terkandung dalam RUU ASN ini juga sungguh luar biasa karena ini adalah RUU yang saya pandang sangat reformis dan ditunggu-tunggu tersebut
oleh
diharapkan
masyarakat. dapat
RUU
mewujudkan
paradigma baru dalam pemberian pelayanan publik yang lebih baik, sebuah pelayanan yang
sangat
dinantikan
oleh
seluruh
masyarakat. 6. Beberapa
hal
memerlukan
yang
sangat
perubahan
krusial
dalam
dan
sistem
manajemen SDM dalam RUU ASN adalah: 1) Pengisian
dan
pengangkatan
dalam
jabatan Jabatan eksekutif senior (eselon I f/abba/sambutan Menteri/sambutan menterisosialisasi ruu asn 2012
6
dan II) pengisiannya dilakukan oleh Komisi Aparatur
Sipil
dilaksanakan
Negara
(KASN)
yang
secara kompetitif, terbuka
dan bersifat nasional. 2) Pengadaan Calon Pegawai ASN dilakukan hanya untuk mengisi lowongan jabatan berdasarkan
perbandingan
kualifikasi
dan
obyektif
kompetensi
yang
dipersyaratkan dengan kompentensi yang dimiliki calon. 3) A-politisasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam RUU ASN yang memuat larangan bagi pegawai ASN menjadi pengurus dan menjadi anggota parpol dan prinsip merit dalam
penerimaan,
penetapan,
pengangkatan, dan promosi pegawai ASN. Hal tersebut akan mendukung pegawai ASN bersifat a-politis dan
dapat
mengurangi kooptasi politik atas birokrasi. f/abba/sambutan Menteri/sambutan menterisosialisasi ruu asn 2012
7
7. Beberapa perubahan substansi yang lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
dan Rancangan Undang-Undang
Tentang Aparatur Sipil Negara secara rinci akan disampaikan oleh Wamen, Deputi SDM, Kepala
LAN
dan
Kepala
BKN
untuk
mendapatkan saran dan masukan dan bahan diskusi dalam pertemuan ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Azwar Abubakar
f/abba/sambutan Menteri/sambutan menterisosialisasi ruu asn 2012
8
