PLN DAN ISAK 16 (ED) Electricity for a Better Life
Jakarta, Mei 2010
Beberapa Regulasi yang Perlu Dipertimbangkan dalam Penentuan Jasa Konsesi ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE
UU No 30 2009 (Menggantikan UU 15 1985)
Ketenagalistrikan
UU 25 2009
Pelayanan Publik
UU 19 2003 : BUMN
Badan Usaha Milik Negara
Perpres. 71/2006 (yg diubah dengan Perpres 59/2009.
Perpres 4 Tahun 2010,
Undang-Undang dan Peraturan Lainnnya
Penugasan Pemerintah RI kepada PLN untuk melaksanakan Fast Track Program 10.000 MW
Penugasan kepada PLN untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas. UU mengenai APBN (terutama terkait subsidi) Keputusan Presiden tentang TDL (Tarif Dasar Listrik) Surat Menteri Keaungan tentang margin PSO, dll. Hal 2
UU No. 30 2009 : Ketenagalistrikan ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE
Pasal 3 Ayat 1
Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
Pasal 3 Ayat 2
Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.
Pasal 4 Ayat 1
Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh BUMN dan BUMD.
Pasal 4 Ayat 2
Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
Pasal 5
Kewenangan Pemerintah antara lain : • penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional • penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan • penetapan rencana umum ketenagalistrikannasional; • penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik • penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Hal 3
UU 25 2009 : Pelayanan Publik ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE
Pasal 1 Definisi Pelayanan publik
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
Pasal 5 Ayat 1 Ruang lingkup Pelayanan Publik
Pelayanan barang publik Pelayanan jasa publik serta Pelayanan administratif
Pasal 5 Ayat 3 b Ruang Lingkup barang publik
Penjelasan Pasal 5 Ayat 3 b
Pelayanan Barang Publik meliputi :... b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan;
Barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public service obligation), sebagai contoh: 1. listrik hasil pengelolaan PT (Persero) PLN
Hal 4
UU 19 2003 : BUMN ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE
BAB V
Kewajiban Pelayanan Umum
Pasal 66
Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum
Untuk hal-hal mendesak, BUMN dapat diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah.
Penjelasan Pasal 66
Jika menurut kajian secara finansial tidak fisibel, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan
Hal 5
SISTEM KETENAGALISTRIKAN YANG ADA SAAT INI ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE
PPA/ESC kWh
Penugasan public services
IPP
Rp.
Pemerintah Kompensasi Subsidi/PSO
PLN FLA Aset/kWh
Lessor
Rp.
KONSUMEN
Hal 6
Produksi & Pembelian Tenaga Listrik (GWh) ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE
80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 -
2005
2006
Induk Perusahaan
2007 Anak Perusahaan
2008 Pembelian
2009 Sewa
Hal 7
MENGAKSES KONRAK PPA/ESC BERDASARKAN ISAK 16, ISAK 8, DAN PSAK 30 ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE
GRANTOR ISAK 16 tidak mengatur Grantor, So ?
PLN Grantor atau Operator? Perlu memperhatikan struktur kelistrikan di Indonesia
? ISAK 16 Apakah PPA merupakan Perjanjian Jasa Konsesi ?
OPERATOR Tidak mengakui Aset Infrastuktur Mengakui Aset Keuangan (Piutang)
Ya Sewa Pembiayaan **)
PSAK 30 Apakah Sewa Pembiayaan? *)
Tidak
ISAK 8
?
Apakah mengandung Sewa?
?
Ya Tidak
Ya Tidak Sewa Operasi
Pembelian Tenaga Listrik
*) Perjanjian sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan pemilikan aset **) Dari asesment yang dilakukan, sebagian besar PPA/ESC jatuh pada kategori Sewa Pembiayaan
Hal 8
ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE
IMPLIKASI JIKA ASET IPP HARUS DIBUKU DAN DILAPORKAN DALAM NERACA PLN
Hal 9
STRUKTUR HARGA BELI TENAGA LISTRIK DALAM PPA/ESC *)
ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE
Komponen A (capacity payment) : merupakan pembayaran atas investasi aset tetap yang telah dilakukan oleh IPP
Komponen Tetap
Komponen B merupakan pembayaran atas beban tetap dalam pemeliharaan aset yang dilakukan oleh IPP. Komponen B juga mencakup beban kepegawaian dan administrasi
Komponen C merupakan pembayaran atas beban enerji yang bersifat variabel sesuai dengan tingkat pemakaian yang terjadi dan disepakati
Komponen Variabel
Komponen D merupakan beban operasi/pemeliharaan bersifat variabel
Komponen E merupakan beban selisih kurs dan beban lain-lain *) PPA : Power Purchase Agreement ESC : Energy Sales Contracts (Perjanjian jual beli tenaga listrik untuk pembangkit panas bumi) Hal 10
PENGARUH ISAK 8 DAN PSAK 30 TERHADAP PENCATATAN TRANSAKSI PPA ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE
Pembelian Tenaga Listrik
Neraca
Yang Berlaku saat ini Tidak mencatat apapun terkait pembayaran di masa depan. Komponen A Pembayaran Take or Pay (TOP)
Sewa Pembiayan
• Mencatat Aset Sewa Pembiayaan dan Hutang Sewa Pembiayaan. • Mencatat Beban Penyusutan untuk Aset Sewa Pembiayaan
Pembayaran diatas TOP
• Sebagai Angsuran Minimum Lease Payments, (terdiri dari pokok dan bunga). • Sewa kontigen (Interest)
Komponen B & D
Beban Pemeliharaan
Komponen C
Beban bahan bakar
Komponen E
Beban lain-lain sesuai ‘nature’ komponen E-nya Hal 11
IMPLIKASI PERUBAHAN PENCATATAN PPA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PLN TAHUN 2009 ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE
Listrik Swasta (IPP)
PLN
Power Purchase Agreement Total Pembayaran Tenor
B/S
P/L
IMPLIKASI KE PLN
: 4.479 MW : Fixed & Variable : 20 s.d. 40 tahun
Neraca : - Menambah Aset Tetap +/- Rp. 64,1 T - Menambah kewajiban +/- Rp. 71,9 T
Laba-Rugi - Meningkatkan Rugi Bersih +/- Rp. 2,0 T - Meningkatkan beban Bunga +/- Rp. 7,8 T
Menyebabkan pelanggaran covenant (Technical Default) Obligasi PLN (USD & IDR), terutama terhadap covenant: Consolidated Interest Coverage Ratio Hal 12
Beberapa Kovenan yang Dipengaruhi Penerapan ISAK 8 ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE
CICR (Consolidated Interest Coverage Ratio)
EICR (EBITDA Interest Coverage) 7.0 6.0
6.2
EICR
4.0
EICR ISAK 8
3.5
5.0
3.0 4.4
4.0
3.9 2.4
2.0
1.9 1.0
1.7
2.3
1.6
2.7
2.5
2.6 2.3
1.9
1.5
1.7
1.9
1.6
1.0 CICR C I C R ISAK 8
0.5 0.0
0.0 2005
2006
2007
2008
2005
2009
1.60 1.40
1.35
1.31
1.20 1.00
1.00
0.80
0.77
0.84
0.74
0.60 0.40
0.49
0.38 Debt to Equity
0.22
Debt to Equity ISAK 8
0.00 2005
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2009
KETERANGAN
DER (Debt to Equity Ratio)
0.20
3.3
2.9
2.0
3.0
3.0
2.9
CICR merupakan kovenan Obligasi Internasional (minimum 2 x). Penerapan ISAK 8 akan menyebabkan CICR < 2 EICR merupakan kovenan obligasi lokal (minimum 2x) Baik EICR maupun CICR mensyaratkan bahwa angkaangka diambil dari Laporan Keuangan. EICR memperhitungkan bunga yang dikapitalisasi sebagai penyebut sedangkan EICR hanya memperhitungkan Beban Bunga dalam laba rugi (Asumsi: Penerapan ISAK 8 retrospektif tahun 2006)
2009 Hal 13
IMPLIKASI DARI PPA/ESC SEBAGAI FINACIAL LEASE ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE
Potensi Technical Default atas Obligasi (USD & IDR)PLN KORPORASI
Bondholders berhak untuk mendapatkan pembayaran (Principal & Acrrued Interest) PLN tidak bisa menambah Indebtedness
Aset Pembangkit IPP yang selama ini menjadi jaminan utama pemberian kredit, dengan ISAK 8 / PSAK 30 jaminan tsb tidak muncul dalam laporan keuangan IPP Potensi timbul kewajiban pembayaran Pajak Sewa
SEKTOR KELISTRIKAN
Keterbatasan Pembangunan Kapasitas Listrik Nasional apabila hanya mengandalkan Neraca PLN.
PEMERINTAH
• Menyediakan dana untuk membayar obligasi pada saat Default • Harus menanggung biaya pembangunan ketenagalistrikan
Hal 14
14
ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE
TERIMA KASIH
Hal 15
