Pimpinan DPR, Marzuki Alie,

PESAN PIMPINAN

Rapat Konsultasi DPR Upaya Cegah Korupsi

P

impinan DPR, Marzuki Alie, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta dan Taufik Kurniawan hari ini menggelar Rapat Konsultasi didampingi dengan Seluruh Ketua Fraksi, Ketua Komisi III, Komisi XI, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Badan Anggaran serta sejumlah lembaga penegak hukum (Kapolri, Jaksa Agung dan KPK) juga Jajaran Kementrian Keuangan di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kamis (23/2). “Sesuai dengan agenda hari ini, Rapat konsultasi Pimpinan DPR bersama Menteri Keuangan, Pimpinan KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung membahas mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi,”Jelas Marzuki Alie yang bertidak sebagai Pimpinan Rapat. Marzuki Alie mengatakan, Pimpinan DPR merasa perlu melakukan konsultasi dengan institusi terkait untuk melakukan reformasi sistem yang berjalan di lembaga ini yang dilatarbelakangi oleh banyaknya anggota dewan yang diduga terlibat kasus korupsi. “Kita melihat banyak sekali anggota dewan yang tersandera karena kasus-kasus yang terjadi di DPR. Lebih dari 40an yang kita hitung dari seba-

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |

gian anggota DPR yang ditangkap oleh KPK. Kalau terus menerus tanpa solusi tidak akan baik,”terangnya. Marzuki menambahkan, sistem yang keliru dapat menyandera orangorang yang bernaung didalam sistem tersebut, lemahnya sistem pencegahan dan pengawasan di lembaga negara pun menjadi salah satu penyebabnya. “Pimpinan sekarang sebagai penggerak untuk melaksanakan reformasi sepakat bersama-sama supaya kompak kelima pimpinan ini melakukan reformasi yang terkait dengan kewenangan pimpinan.”katanya. Siswono Yudo Husodo, dalam masukannya ia mengatakan, sebaiknya dalam pemilihan anggota Badan Anggaran dari masing-masing Fraksi tidak dipilih Bendahara ataupun Wakil Bendahara Partai, karena itu dapat terkesan “miring” bagi Badan Anggaran. “Kita kan ingin memperbaiki citra DPR, jadi sebaiknya hal-hal yang menjadikan boomerang dapat kita hindari,”tegasnya. Selanjutnya Nasir Djamil perwakilan dari Komisi III mengatakan, sebagai sesama lembaga negara sebaiknya saling melindungi bukan saling melemparkan tuduhan yang menimbulkan isu-isu yang belum ter-

bukti kebenarannya dan hanya menjadi “blunder” di masyarakat. “Jangan membangun benteng untuk melindungi diri sendiri, tetapi membangun benteng untuk bersama, semua lembaga negara dan kami ingin membenahi sistemnya. Sehingga rapat seperti ini harus diadakan secara berkesinambungan agar mendapat jawaban untuk menuju pada pembenahan tersebut,”jelasnya. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Busyro Muqoddas mengatakan, lembaganya siap untuk membantu DPR dalam menuntaskan korupsi, menurutnya semua harus direncanakan dengan baik sejak awal perencanaan anggarannya, lalu proses berjalannya hingga akhir. “Menurut kami DPR ini sudah baik, karena telah mempunyai Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, yang didalamnya terdapat Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi namun itu masih perlu dioptimalkan, agar dapat semaksimal mungkin bekerja, dan KPK siap membantu bersama Bagian Litbang untuk melakukan Riset, seperti yang telah dilakukan di ESDM dan yang baru saja dilakukan membantu Komisi VIII dalam permasalahan BPIH,”pungkasnya. (ra)

DAFTAR ISI

Parlementaria Edisi 90 Tahun XLII 2012 PESAN PIMPINAN

> Rapat Konsultasi DPR Upaya Cegah Korupsi

LAPORAN UTAMA > RUU Penyiaran

SUMBANG SARAAN

> Revisi Ruu Penyiaran Dorong Sistem Berjaringan Lokal

PENGAWASAN

> Kenaikan TDL Harus Disosialisasikan Kepada Masyarakat > Mencari Anggota LPSK Yang Tidak Sekedar Punya Keberanian

ANGGARAN

> Penurunan BI Rate

2 14 23 25 28 30

LEGISLASI

> RUU Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Pangan Olahan > Revisi UU No.13 Tahun 2008 Harapkan Penyelenggaraan Haji yang Profesional

PROFIL

> Ir. Izedrik Emir Moeis, Msc.

Laporan Utama

2 | Roy Suryo: Ajak Seluruh Komponen Cermati Revisi bRUU Penyiaran

Roy mengatakan, seluruh komponen bangsa harus menjaga kesa-tuan dan persatuan dengan mengatur frekuensi radio maupun televisi yang berkeadilan, diantaranya dengan memberikan peluang radio siaran yang ada di perbatasan. Selain itu, perlu diatur mengenai digitalisasi bagaimana media yang bisa broadcast, atau multicast bahkan point to point, dan pop script dan pengaturan di hp yang bisa streaming. “Kalau video streaming berjalan dilevel IP itu tentu diluar ranah pen-yiaran publik karena tidak menggunakan frekuensi tidak ada hak rakyat yang diambil. kalau penggunaan frekuensi itu hak rakyat itu yang perlu ada pengaturannya,”tuturnya.

33 37 40

KUNJUNGAN LAPANGAN DPR > Kunjungan Lapangan Komisi DPR Ke Berbagai Daerah di Indonesia

SOROTAN

> Beri Sanksi Tegas Operator dan Pilot Yang Lakukan Pelanggaran

LIPUTAN KHUSUS

> DPR Sukses Selenggarakan Sidang Ke-7 Konferensi PUIC

SELEBRITIS

> Ratna Sarumpaet

44 50 53 60

PERNIK

> Bagian TU TA dan AA Kondisinya Masih Memprihatinkan

POJOK PARLE > Interupsi Nyasar

64 66

Sorotan

50 | Beri Sanksi Tegas Operator dan Pilot PROFIL

40 | Ir. Izedrik Emir Moeis, Msc.

“Publik boleh saja marah kalau DPR lambat membuat UU, tapi jika saja mereka ikut proses satu pembahasan UU kadang-kadang satu ayat saja bisa kita bahas sampai tiga hari atau satu minggu. Bahkan kadang-kadang satu ayat tertentu bisa sampai bulanan, tapi itu untuk menuju satu yang lebih baik. Jadi tidak bisa disalahkan.”

Yang Lakukan Pelanggaran

“Peran regulator dalam keselamatan penerbangan sangat penting, karena instansi itulah yang seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus,” tukasnya. Regulator wajib memberikan sanksi tegas terhadap operator, pilot maupun awak kabin bila kedapatan melanggar aturan standar internasional seperti yang ditetapkan ICAO maupun aturan yang dikeluarkan. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengemukakan Komisi V DPR RI sebagai Komisi Transportasi telah memanggil Dirjen Perhubungan Udara. Komisi V meminta agar melakukan pengecekan dan memberikan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang.


PESAN PIMPINAN

Budaya Demokrasi Dan Mental Korupsi

Demokrasi dan korupsi, dua hal yang sangat mengemuka akhir-akhir ini, bahkan memunculkan keprihatinan mendalam, setelah melihat fakta maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat Pemerintah/birokrat, para politisi, bahkan oknum penegak hukum. Banyaknya kasus korupsi di tengah-tengah proses demokrasi yang sedang dibangun bersama ini, memicu satu pertanyaan, “apakah demokrasi yang tengah kita tumbuhkembangkan itu menghasilkan mental yang korup?”

Pimpinan DPR RI

D

alam khasanah ilmu politik, demokrasi, baik dalam bentuk sistem, budaya, sampai kepada perikalu, diyakini sebagai sebuah nilai yang baik meskipun bukan yang terbaik. Kata mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, sistem demokrasi memang bukanlah sistem yang terbaik, namun saat ini belum ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Artinya, kita masih dalam taraf menjalankan sekaligus mengkoreksi nilai-nilai demokrasi tersebut. Namun, sebagai sistem sosial dan politik yang ideal, demokrasi menyediakan ruang bagi kita untuk menciptakan: (1) kebaikan bersama, (2) identitas bersama, (3) hubungan kekuasaan, (4) legitimasi kewenangan yang diatur dalam konstitusi, (5) hubungan politik dengan ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis juga ditanamkan norma dan nilai pokok yang harus menjadi Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 290-295.


acuan seluruh penduduk, yaitu: pertama, kesadaran akan kemajemukan (pluralitas). Kesadaran akan kemajemukan tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemejemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warganegara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya. Jika norma ini dijalankan diharapkan dapat mencegah meunculnya sikap dan pandangan hegemoni mayoritas dan tirani minoritas. Sebagai bangsa yang majemuk, seluruh . Ubaedillah dan Abdul Rozak (penyunting), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan masyarakat madani (Jakarta: ICCE dan UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hal. Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 105-113 dan 183-199.

warganegara Indonesia seharusnya memandang kemajemukan negeri ini sebagai rahmat yang harus tetap dipelihara dan dilestarikan. Memaksakan keinginan individu dan kelompok, baik bernuansa agama maupun budaya, pada dasarnya merupakan sikap yang berlawanan dengan takdir kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, kenyataan alamiah kemajemukan Indonesia dapat dijadikan modal potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia. Bukan sebaliknya, menjadi ancaman bagi eksistensi NKRI dan dasar negara Pancasila. Kedua, musyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsafan dan kedewasaan warganegara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromikompromi sosial-politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya, “partial func-

tioning of ideals”, yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Konsekwensi dari prinsip ini adalah kesediaan setiap orang maupun kelompok untuk menerima pandangan yang berbeda dari orang atau kelompok lain dalam bentuk-bentuk kompromi melalui jalan musyawarah yang berjalan secara seimbang dan aman. Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Dengan ungkapan lain, demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedurprosedur demokrasi (Pemilu, suksesi, dan aturan mainnya), tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman dari dan oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis dan saling menguntungkan. Sejalan dengan norma ini, demokrasi pada akhirnya tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa topangan akhlak terpuji warganegara. Akhlak demokrasi salah satunya dapat dibuktikan dengan komitmen warganegara dan negara (Pemerintah) untuk tidak menghalalkan segala cara, misalnya dengan kekerasan dan tindakan anarkis, serta money politics, demi mencapai tujuan-tujuan politiknya. Demokrasi harus ditopang pada prinsip akal sehat dan cara-cara dialog. Keempat, norma kejujuran dalam permufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang member keuntungan semua pihak. Kesepakatan yang dicapai melalui cara-cara manipulasi bukan saja merupakan kesepakatan yang cacat, malah dapat disebut sebagai penghianatan terhadap nilai dan semangat demokrasi. Karena itu, faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warganegara merupakan hal yang

sangat penting dalam membangun tradisi demokrasi. Prinsip ini erat kaitannya dengan paham musyawarah. Musyawarah yang baik dan benar hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok memiliki pandangan positif terhadap perbedaan pendapat dan orang lain. Kelima, kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban. Pengakuan kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban bagi semua merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain. Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia. Sebaliknya, pndangan negatif dan pesimis terhadap manusia dengan mudah akan melahirkan sikap dan perilaku curiga dan tidak percaya kepada orang lain. Sikap dan perilaku ini akan sangat berpotensi melahirkan sikap enggan untuk saling terbuka, saling berbagi untuk kemaslahatan bersama atau untuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda-beda. Keenam, percobaan dan ketidaktepatan. Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi meruapakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.

Demokrasi, Kekuasaan dan Korupsi

Meskipun demokrasi dalam retorikanya “nampak baik”, dalam literatur ilmu politik, memilih sistem pemerintahan demokrasi sesungguhnya adalah pilihan yang memiliki resiko, paling tidak jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya. Demokrasi, ringkasnya adalah rakyat berkuasa, atau banyak orang mau berkuasa. Sedernahanya, jika kita bandingkan dengan sistem monarkhi misalnya, paling tidak dalam sistem

atau budaya monarkhi, akan hanya ada satu penguasa dan lainnya, baik terpaksa maupun sukarela, masih mau dikuasai. Resikonya, adalah jika pemimpinnya (yang otoritarian tersebut) buruk, maka tujuan negara tidak akan tercapai, meskipun rakyatnya masih mau dikuasai. Atau olygarkhi, yaitu, dimana sekelompok orang berkuasa dan lainnya, baik terpaksa maupun sukarela, masih mau dikuasai. Jika sekelompok orang yang berkuasa tersebut buruk, maka tujuan negara juga tidak akan tercapai meskipun sebagian rakyatnya masih mau dikuasai. Sementara, polyarkhi (yang mirip dengan demokrasi), adalah semua orang berkuasa, dan lainnya, baik terpaksa maupun sukarela, mungkin tidak mau dikuasai. Semua orang merasa berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk berkuasa. Jika semua orang berkuasa dan tidak ada yang mau dikuasai, maka reskonya adalah terjadi perebutan kekuasaan terus menerus diantara mereka. Meskipun demikian, demokrasi masih dianggap sebagai sistem politik yang baik diantara berbeai pilihan sistem politik tersebut. Artinya, setiap sistem politik memiliki resiko masing-masing. Masalahnya adalah, jalan untuk mencapai kekuasaan dalam sistem politik tersebut, apakah ditempuh dengan cara yang “halal” ataukah tidak? Korupsi atau tidak? Hal ini sangat berkait erat dengan pemahaman kita terhadap demokrasi. Sejak kemerdekaan, pendiri bangsa ini sudah sepakat, bahwa nilai-nilai demokrasi akan ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sistem, kita pernah jatuh-bangun mempraktekkan demokrasi, baik demokrasi liberal, terpimpin, sampai demokrasi pancasila. Meskipun seringkali bangsa ini tidak percaya dengan sistem demokrasi, dengan berusaha menggantinya dengan paham komunis atau paham agama tertentu, namun kita masih percaya bahwa nilai-nilai demokrasi masih merupakan yang terbaik. Bahkan semenjak Reformasi


PESAN PIMPINAN

1998, kita menegaskan kembali paham demokrasi, baik sebagai sistem, budaya, ataupun perilaku demokratis. Hanya saja, proses ber-demokrasi kita, belum sesuai harapan. Di “alam demokrasi” kita sekarang ini, kita justru mendapati bahwa perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn), belum surut. Sebagaimana kekuasaan yang ingin didapatkan oleh banyak orang, korupsi juga dilakukan oleh banyak orang. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh Transparency International, pada tahun 2010 survei yang mencakup 178 negara, Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8. Tahun 2011 pada peringkat 100 dari 182 negara, dengan nilai index 3,0. Sementara, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilakukan oleh Bappenas pada tahun 2009, menunjukkan bahwa tingkat demokrasi kita sebenarnya juga masih lemah, 63,30%. Puskapol UI mensurvei bahwa Indeks Demokrasi Indonesia hanya berada pada kisaran 4,99 dari skala 0-10. Ada beberapa faktor penyebab korupsi, antara lain yaitu lemahnya penegakan hukum, mentalitas aparatur negara, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tidak adanya political will yang kuat dari Pemerintah, politisi maupun pelaku bisnis untuk membangun Indonesia tanpa korupsi. Tingginya kasus korupsi di negeri ini diantaranya juga disebabkan oleh beberapa hal seperti: kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa; lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan; rendahnya integritas dan profesionalisme, belum mapannya mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi; kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat; maupun lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Hasil penelitian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Transparency International diakses pada 17 November 2006. (sumber: wikipedia.co.id) www.bappenas.go.id www.demosindonesia.org


(BPKP), juga meyimpulkan bahwa aspek-aspek pendorong korupsi di Indonesia adalah pertama, aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat rakus, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar. Kedua, aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi. Ketiga, aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahartian pengertian pengertian dalam budaya bangsa Indonesia. Dan keempat, aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang undanganyang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Penutup

Perilaku atau mental korup, sebenarnya bisa dimiliki oleh siapapun, mulai dari rakyat kecil sampai para pemimpin. Korupsi juga bisa dilaku-

kan dalam berbagai bentuk, seperti kolusi atau nepotisme. Permasalahannya adalah, apakah semakin demokratis bangsa kita, perilaku korupsi kita juga akan makin surut?. Artinya, jika kita membahas sistem pemerintahan, akankah perilaku korupsi para pemimpin kita berkorelasi dengan sistem demokrasi yang kita terapkan? Jawabannya tentu tidak didapatkan hanya dalam sebuah himbauan atau ajakan semata. Namun memerlukan upaya yang kuat dengan niat baik (political will) untuk memahami demokrasi secara benar, dan menolak segala bentuk korupsi. Mensiasati sebuah sistem demokrasi yang kita praktekkan selama ini, seringkali diartikan sebagai “cara untuk memperoleh kekuasaan”. Dan kekuasaan dipandang sebagai sebuah tujuan, bukan sebagai amanat dari rakyat (atau demos). Para “pelaku demokrasi” secara dangkal mengartikan bahwa tujuan demokrasi adalah kekuasaan itu sendiri, bukan keadilan dan kesejahteraan rakyat, sehingga yang nampak adalah korupsi ada, akibat demokrasi. Seorang bangsawan Inggris Abad ke-19 Lord Acton mengatakan: “power tends to corrupt; absolute power tends to corrupt absolutely”. Kekuasaan memiliki korelasi positif dengan perilaku korupsi. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa, sedangkan cara berkuasa bisa dilakukan dalam sistem politik apapun, baik sistem demokrasi, komunis, monarkhi, atau bahkan teokrasi yang berdasarkan pada hukum agama. Dengan demikian, praktek korupsi sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun, dalam sistem dan paham apapun termasuk didalam sistem demokrasi. Yang pasti korupsi itu sangat erat korelasinya dengan kekuasaan, baik sebelum memiliki kekuasaan ataupun saat berkuasa. Dari keseluruhan faktor penyebab lahirnya korupsi di atas, kita tidak menemukan bahwa “budaya demokrasi” merupakan faktor penyebab lahirnya mental pemimpin yang korup.*

DPR RI Sepakat Payung Hukum Pemilu Aceh

D

ewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui dan sepakat terhadap penegasan pemerintah dan KPU yang memastikan payung hukum pemilu kada di aceh berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2006, dan sesuai juga dengan rujukan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Rapat Kerja Tim Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (16/2). Hadir mewakili Pemerintah, Dalam

Negeri, Kapolri, Kepala BIN, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DPR Aceh, dan Pejabat Gubernur Aceh. Dalam hal terbentuk Qanun yang baru, sebelum pelaksanaan Pilkada yang sedang berjalan dan seluruh pasangan calon kepala daerah yang telah terdaftar dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam qanun no. 7 tahun 2006. Selanjutnya, DPR RI dan Pemerintah sepakat membentuk Tim secara bersama–sama melakukan supervise, untuk menjamin melaksanakan Pemilu Kada yang aman dan damai

sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, DPR RI sepakat dan mendukung pandangan Kapolri dan Kepala BIN dalam rangka menjaga dan mempertahankan situasi keamanan yang kondusif di masyarakat Aceh menjelang dan setelah Pemilu Kada Aceh, termasuk pengembalian senjata illegal di masyarakat. Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa DPR RI dan Mendagri sepakat untuk melakukan bersama deklasi pemilu kada damai di Aceh. (as/ys)/foto: Iwan Armanias/Parle. ***

Ketua DPR - Demokrasi Bukan Penyebab Timbulnya Budaya Korupsi

K

etua DPR RI Marzuki Alie menegaskan sistem demokrasi bukanlah penyebab timbulnya budaya korupsi. Tidak ada korelasi antara budaya demokrasi dengan lahirnya pemimpin yang korup. Korupsi bisa terjadi dalam sistem politik apapun, seperti komunis, monarki, liberal, maupun teokrasi. Hal itu dikatakan Ketua DPR saat menjadi pembicara pada acara Seminar Nasional dengan tema: “Membangun Mentalitas Kecerdasan dan Kejujuran dalam Mengantar Kemajuan Bangsa”, sekaligus Kongres Ke-1 Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang berlangsung di Kampus Universitas Islam Darul Ulum (Unisda), Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (18/2). Marzuki mengatakan, korupsi sangat erat korelasinya dengan kekuasaan. Jika kekuasaan tidak didasarkan

pada etika dan dasar agama yang kuat, maka korupsi akan tumbuh

subur. “Power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt abso-

Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menjadi Pembicara pada acara Seminar Nasoinal di Unisda Lamongan


PESAN PIMPINAN

lutely,” ujarnya mengutip pendapat pakar politik Inggris, Lord Acton. Dia menjelaskan, penyebab korupsi lebih pada individu maupun kelompok , kesadaran masyarakat, dan peran perundang-undangan. Lebih lanjut Ketua DPR memaparkan, demokrasi memang bukan yang terbaik. Namun WinstonChurchil, perdana menteri Inggris yang menjabat selama dua periode, tahun 1940-1945 dan 1951-1955 mengatakan, hingga saat ini belum ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Demokrasi menciptakan kebaikan bersama, identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan yang diatur oleh konstitusi, dan hubungannya dengan ekonomi. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang memiliki kesadaran dalam kemajemukan/pluralitas, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, demokrasi tidak hanya prosedural, menghargai perbedaan pendapat dan berkompromi, demokrasi juga bukan sesuatu yang instan tapi merupakan proses yang terus berjalan. Maraknya korupsi akibat lemahnya aparatur negara, lemahnya penegakan hukum, dan tidak ada political will dari pemerintah pusat maupun daerah. “Indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional (TI) terhadap 178 negara, menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8. Pada tahun 2011 di posisi 100 dari 182 negara dengan nilai 3,0. Indeks demokrasi menurut Bappenas 63,3% , sementara menurut Puskapol UI indeks demokrasi 4,99 (skala 0-10),”ujar mantan Sekjen Partai Demokrat ini menjelaskan. “Lalu apa yang harus kita lakukan untuk melawan korupsi, apakah kita biarkan,” Tanya Ketua DPR kepada peserta seminar. “Padahal setiap sholat kita mengakui Muhammad Rasulullah. Tapi dalam prakteknya kita tidak mencontoh perilaku Rasulullah,” tukasnya. Mengutip hadits Rasulullah SAW, Marzuki Alie menegaskan yang menyuap dan yang disuap kedua-


Ketua DPR RI Marzuki Alie pada acara Seminar Nasoinal di Unisda Lamongan Jawa Timur

duanya masuk neraka. Faktanya sekarang banyak suap menyuap dilakukan oleh orang muslim bahkan sarjana. Sependapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Ketua DPR mengatakan, pendidikan anak-anak ke depan perlu ditekankan pada penguatan akidah, sehingga Tuhan selalu hadir dalam dirinya. Nabi membangun akidah selama tigabelas tahun, baru kemudian syariahnya. “Saat ini banyak kita temui orang yang rajin berpuasa dan sholat tapi korupsi jalan terus, artinya praktek korupsi seakan-akan tidak ada hubungan dengan agama, sesuatu yang terpisah dari agama,” imbuhnya. Pembicara selanjutnya, Prof. Dr. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan, Pasca reformasi 1998, konstitusi kita rubah untuk menghasilkan lembaga-lembaga Negara yang bersih dan tidak korup. Faktanya sudah 14 tahun reformasi, korupsi bukan berkurang malah merajalela, bahkan lebih dari jaman orde baru. Apakah demokrasi sudah benar. Mahfud mengungkapkan, demokrasi memang bukan sistem terbaik, tapi dia terbaik dari yang jelek. “Parpol sekarang tidak ada yang bisa dipercaya, orang bisa bilang itu kan oknum,” ucapnya. Dia mejelasan,

sistem rekrutmen politik kita yang salah. “Hasil survey akhir-akhir ini menunjukkan bahwa rakyat tidak percaya lagi dengan parpol,” tukasnya. Manfud menambahkan, money politic merupakan praktek korupsi yang terjadi di berbagai bidang, bahkan dalam olahraga pun korupsi terjadi. “Korupsi sudah terjadi di manamana,” tegasnya. “Pak Laode dari Buton tadi sudah mengatakan, bahwa kuncinya adalah pendidikan akhlak,” katanya. Sejak reformasi kita sudah sepakat memulai perbaikan negeri ini dengan akhlak dan agama. “Tetapi biasanya saat sudah menjabat hilang akhlaknya dan ikut korupsi juga,” tukas tokoh NU ini. Pada sesi pertama seminar ini, tiga tokoh nasional menjadi pembicara, yakni Ketua DPR RI MArzuki Alie, Ketua MK Mahfud MD, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Prof. Dr. Katjung Marijan bertindak selaku moderator. Sebelumnya Dr. As’ad Said Ali, MA., Wakil Ketua Umum PBNU dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaefullah Yusuf berpidato sekaligus membuka rangkaian acara Kongres Ke-1 Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang berlangsung 17-19 Februari 2012. (Rn. Tvp) Foto:Parle.

DPR Minta Pemerintah Tegas Dalam Mensikapi Penegakkan Hukum

P

Ketua DPR RI Marzuki Alie saat joint press statement pada acara pertemuan pimpinan lembaga negara di Gedung DPR RI

emerintah dan perangkat lembaga negara dituntut untuk bersikap tegas bersama menegakkan hukum, bukan memberikan ruang aksi kekerasan atau anarkisme melanda masyarakat atas nama kebebasan dan demokrasi. Hal ini diungkapkan Ketua DPR RI, Marzuki Alie dalam joint press statement pertemuan pimpinan lembaga negara, di Gedung Nusantara IV DPR, Senin (20/2). Marzuki menilai, pengalaman menuju konsolidasi demokrasi yang berkualitas masih diwarnai adanya paradoks demokrasi dari nilai demokrasi konstitusional yang kita dambakan. “Sejumlah realitas menunjukkan masih ada kelemahan dalam berdemokrasi, salah satunya yakni masih adanya praktek kekerasan di masyarakat, pragmatisme-transaksional terutama pada pelaksanaan pemilu dan pemilukada,” ujarnya. Oleh karena itu, lanjut Marzuki, untuk memperbaiki implementasi demokrasi di Indonesia, DPR RI tengah membahas RUU tentang perubahan

Atas UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana masih ada beberapa hal yang harus disepakati dalam forum Panja (Panitia Kerja). Yaitu: ketentuan tentang parliamentary threshold, ketentuan konversi suara menjadi kursi, sistem pemilu yang hendak digunakan, dan terkait dengan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR RI. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian segenap para petinggi partai politik agar dapat mendorong tercapainya kesepakatan atas hal penting tersebut, sehingga hal-hal itu dapat segera terselesaikan selambat-lambatnya akhir Maret 2012 dan cukup waktu untuk dilakukan sosialisasi. Marzuki berharap RUU tentang Pemilu yang sedang dibahas di DPR RI mempunyai kelebihan dibandingkan aturan main politik Pemilu 2009. Begitu juga dari segi kesiapan pelaksana pemilu diharapkan menutup celahcelah kekurangan praktik Pemilu 2009. Yakni pertama: memperbaiki sistem kependudukan dan pendaftaran pemilu (DPT), sehingga tidak ada lagi

kekisruhan yang mengurangi kualitas pelaksanaan pemilu atau menjamin hak-hak politik pemilu. Kedua: menjamin sosialisasi pemilu yang lebih baik. Berdasarkan identifikasi umum permasalahan dalam demokrasi dan pelaksanaan pemilu tersebut, inti yang harus diperhatikan untuk dibenahi adalah regulasi, aktor, dan kelembagaan partai politik, kata Marzuki seraya menambahkan ketiganya harus menjadi landasan pemikiran dalam memperbaiki demokrasi. Dalam kaitan ini Marzuki mengharapkan di dalam penyusunan undang-undang pemilu perlu diperhatikan tentang time line untuk menghindari dan memastikan proses penyelesaian sengketa hukum yang terjadi pasca pemilu. Begitu juga dalam membangun demokrasi yang baik, selain perangkat undang-undang yang baik juga didukung oleh etika agar menghasilkan demokrasi yang lebih bermartabat dan mengarah kepada terciptanya konsolidasi demokrasi.(iw)/foto:iwan armanias/ parle.


PESAN PIMPINAN

DPR Dukung Program ISPO Berkelanjutan

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (kiri)

D

PR mendukung program Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) yang berkelanjutan. Selain itu, perlu difasilitasi alumni ISPO yang berprestasi sehingga diharapkan dapat memberikan karya nyata bagi bangsa Indonesia. Pendapat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, saat menerima ratusan ilmuwan muda yang telah mengikuti Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) di UI Depok, Kamis malam, (23/2). “ISPO merupakan terobosan sangat penting bagi dunia pendidikan dan riset, karena ini merupakan kesempatan untuk melakukan eskploring dan menjadi patokan bagian keberhasilan dunia pendidikan di Indonesia,”ujar Taufik dihadapan pelajar SMP, MTS, SMA dan SMK se-Indonesia ini. Menurutnya, DPR mengharap-

10

kan pemerintah menyusun program berkelanjutan terkait program ISPO. “Jadi targetnya tidak hanya juara olimpiade tetapi manfaat kedepannya bagi bangsa dan negara,”paparnya. beberapa bulan lalu, jelas Taufik, di tanah air kita disibukkan oleh keberhasilan siswa SMK dalam membuat kendaraan sehingga semua pihak terhenyak mulai dari politisi, pemerintah dan mengakui ternyata banyak anak bangsa kita yang mampu membuat karya potensial bagi bangsa. “Keterlibatan para ilmuwan muda ini tidak terlepas dari peran orang tua, guru dan sistem pendidikan kita, ini masih jalan panjang dalam menumbuhkan semangat riset dan kita harapkan pemerintah memberikan apresiasinya terhadap ISPO ini,”ujarnya. Dia menambahkan, DPR mendukung penuh terhadap program ISPO dalam rangka menumbuhkan sema-


ngat belajar dan riset bagi para pelajar. “Kita harapkan tidak hanya seremonial tetapi karya nyata program ISPO bagi negara,”terangnya. Taufik mengatakan, program khusus itu bisa berupa pelatihan bagi ilmuwan muda sehingga kedepan tidak hanya pintar melakukan riset tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. “Jadi tidak hanya pintar riset tetapi pandai membuka lapangan pekerjaan. kita tidak ingin setelah lulus bingung mau kerja dimana ini,”katanya. ISPO, paparnya, merupakan tahapan pengenalan riset berupa rintisan dan rekayasa enginering karena itu harus sedini mungkin diperkenalkan pada tingkat pelajar. Ratusan ilmuwan muda mengikuti Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) 2012 pada 22-23 Februari di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. ISPO melombakan enam bidang, yaitu Fisika, Kimia, Biologi, Teknologi, Lingkungan dan Komputer. ISPO didukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia (LIPI) dan beberapa Universitas terkemuka di Indonesia. Kegiatan tersebut diperuntukan bagi generasi muda Indonesia tingkat SMP, MTS, SMA, MA dan SMK se-Indonesia. “Tujuan ISPO adalah menyiapkan masa depan bangsa yang lebih cerah melalui generasi muda yang kreatif, inovatif, ilmiah dan bertanggung jawab,” kata ketua panitia ISPO 2012, Bambang Soedibyo. Total 358 peserta yang akan tampil memamerkan dan mempresentasikan 179 karya ilmiah pada ISPO 2012. Mereka akan didampingi 150 guru pembimbing.(si) ***

Anis Matta Bahas Manajemen Waktu

W

akil Ketua DPR RI Bidang Korekku, Anis Matta yang didampingi oleh Fahri Hamzah dan Andi Rahmat menerima delegasi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebanyak 60 Orang di Ruang Rapat BKSAP, Rabu (29/12). Dalam pertemuannya kali ini dengan KAMMI, Anis membahas mengenai Manajemen Waktu, menurutnya, generasi pemuda penerus bangsa saat ini harus pintar-pintar dapat memanajemen waktunya. “Manajemen waktu disini adalah bukannya mengatur jadwal kegiatan dan mendistribusikan waktu tetapi menghitung total produksi dengan rentang waktu yang kita tidak tahu,”jelasnya. Anis mengatakan, umur yang kita dapatkan di dunia ini, yang efektif itu hanya sepertiga dari umur kita, karena selebihnya tidak banyak faedahnya.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku, Anis Matta (kiri)

“Dalam hidup ini kita harus mempunyai sebuah rencana, akan bagaimana atau akan seperti apa kita kedepan nanti, tetapi tentunya dalam merencanakan hidup itu, yang utama kita harus mengingat kematian,”tegasnya. Menurut Anis dengan mengingat kematian kita akan dapat merencanakan hidup agar semakin produktif, karena kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan muncul sehingga sebisa mungkin kita dapat memaksimalkan waktu yang ada. Yang terpenting dalam hidup ini kita harus bisa mengkontribusikan diri kita. Anis berpendapat, kontribusi dalam hidup ini terbagi atas empat bagian, kontribusi ilmu, kontribusi financial, kontribusi pengetahuan dan kontribusi kepemimpinan, “Sehingga dalam hidup ini umur kita menjadi tidak sia-sia,”terangnya. Ketua KAMMI, M. Ilyas menyam-

but baik dengan diadakannya acara ini, menurutnya ini merupakan sebuah pencerahan bagi dirinya bersama rekan-rekan, karena memang pembekalan seperti ini sangat dibutuhkan sebagai modal pengetahuan. “Pertemuan seperti ini kami maksudkan untuk persiapan kedepan, karena kita mempunyai sebuah cita-cita yang kita beri nama “Muslim Negarawan”, kita menginginkan para kader KAMMI ini kedepannya diharapkan menjadi generasi muda yang akan membangun bangsa,”jelasnya. Ilyas mengatakan, kunjungan seperti ini akan terus berlanjut ke beberapa tokoh di bangsa ini agar dapat mengambil contoh dan berbagi pengalaman, sehingga para kader KAMMI bisa belajar mengenai apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam rangka membangun bangsa kedepannya. (ra)


11

PESAN PIMPINAN

Pimpinan DPR Buka Workshop Baleg

W

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso

akil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Rabu (29/2) membuka Workshop dan Focus Group Discussion yang diselenggarakan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Workshop ini diselenggarakan Baleg bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap perubahan atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Workshop yang mengambil tema Menata Parlemen Yang Demokratis, Efektif dan Akuntabel ini dihadiri Pimpinan MPR, Pimpinan DPD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPR, Pimpinan Alat Kelengkapan DPD, Pimpinan Fraksi, Anggota Baleg, Ketua Asosiasi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Akademisi dan LSM pemerhati Parlemen. Dalam kesempatan tersebut Priyo mengatakan, Pimpinan DPR sepenuh-

12

nya mendukung gagasan Badan Legislasi (Baleg) DPR mempertemukan pihak-pihak yang berkompeten termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. “Saatnya kita buka pintu selebarlebarnya khusus untuk DPD mencurahkan seluruh pikiran-pikiran terbaiknya untuk membahas, menata kembali sistem demokasi kita yang berkaitan dengan MPR, DPR, DPD dan DPRD,” kata Priyo dalam sambutannya. Dalam hal ini, Pimpinan DPR memberikan dorongan sepenuhnya atas prakarsa Baleg mengundang berbagai pihak termasuk kalangan kampus, karena pertemuan ini akan menentukan arah, bangun dan disain parlemen macam apa yang akan dibangun dalam periode ini. Priyo menambahkan, demokrasi


yang dibangun di Indonesia ternyata mengejutkan banyak pihak. Bahkan Amerika menilai bangunan demokrasi di Indonesia di luar batas yang mereka pikirkan. Demokrasi di Indonesia berkembang sangat progresif dan sangat maju, bahkan dibandingkan dengan Amerika sendiri sebagai guru demokrasi. Indonesia, kata Priyo, telah mempraktekkan demokrasi yang paling mendekati sistem praktek Yunani kuno yang tidak ada padanannya termasuk di Amerika sendiri. Priyo kembali mengingat sejarah lalu, dimana MPR memprakarsai amandemen konstitusi pada jaman reformasi yang ketika itu Pimpinan MPR Amin Rais. Saat itu, kata Priyo, semua terlibat penuh untuk mendisain sebuah bangunan demokrasi. Dan hasilnya, kata Priyo, kalau dulu sebelum amandemen hampir seluruh kekuasaan tergenggam di tangan Presiden, pasca amandemen kekuasaan didistribusikan di gedung parlemen. Amandemen juga telah melahirkan lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Melalui kesempatan ini, Priyo mengatakan DPR terbuka dalam menerima berbagai masukan-masukan baik yang disampaikan MPR maupun DPD. “Dan ini ekspresi dari kegiatan hari ini,” katanya. Priyo berharap Workshop ini menghasilkan pemikiran-pemikiran yang sangat bermanfaat dalam upaya bersama untuk menata lembaga parlemen yang demokratis, efektif dan akuntabel. (tt) foto:wy/parle

SUSUNAN REDAKSI PARLEMENTARIA EDISI 90 TH.XLII 2012 Pengawas Umum Pimpinan DPR RI Penanggung Jawab/ Ketua Pengarah Dra. Nining Indra Shaleh, M.Si Wakil Ketua Pengarah Achmad Djuned SH, M.Hum Pimpinan Pelaksana Jaka Dwi Winarko Pimpinan Redaksi Djustiawan Widjaya Wakil Pimpinan Redaksi Liber S. Silitonga, Mediantoro SE

Anggota Redaksi Dra. Trihastuti

Nita Juwita, S.Sos, Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Suciati, S.Sos Faizah Farah Diba, Agung Sulistiono, SH

Fotografer Rizka Arinindya Sirkulasi Supriyanto Alamat Redaksi/Tata Usaha Bagian Pemberitaan DPR RI Lt. II Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350, Fax (021) 5715341 Email : [email protected] www.dpr.go.id/berita

!


13

LAPORAN UTAMA

Semangat Keberagaman, Modal dasar Revisi RUU Penyiaran B

erdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, seluruh stasiun televisi swasta diwajibkan memiliki siaran lokal di daerah setempat, baik sebagai stasiun independen atau menjadi bagian dari jaringan stasiun televisi nasional. Pemodal Jakarta tetap dapat mendirikan stasiun-stasiun televisi lokal di seluruh Indonesia, namun mereka tidak otomatis memperoleh izin penyiaran di sebuah daerah - yang harus diperebutkan secara terbuka,

14

termasuk dengan pemodal lokal. Di daerah di luar Jakarta, stasiun televisi besar dapat saja mendirikan sendiri stasiun televisi lokal atau memilih mencari mitra stasiun televisi lokal sebagai bagian dari jaringan mereka. Dengan demikian, UU Penyiaran 2002 memang seperti memberi jaminan bagi demokratisasi penyiaran. Pemerintahan dipinggirkan, untuk digantikan oleh lembaga regulasi penyiaran yang mewakili kepentingan publik. Proses perolehan perizinan,


yang merupakan jantung penyiaran, dibuat murah, transparan, dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Peluang bagi kolusi penguasa dan pengusaha dipersempit. Media propaganda pemerintah ditutup. Sementara, masyarakat akar rumput diberi peluang untuk berpartisipasi. Namun meskipun semangatnya pemberdayaan komunitas lokal maupun berjaringan tetapi tidak sepenuhnya UU tersebut jalan dan memenuhi ekspetasi masyarakat yang mengi

menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada didaerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosialbudaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosialbudaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperolah informasi yang sesuai dengan kebutuhan polik, sosial dan budayanya. Didalam Revisi ini nantinya, di-

namun dibatasi. Terkait sistem berjaringan harus diatur dengan jelas termasuk sanksinya, artinya, kalau anda siaran di jakarta tetapi ada tayangannya di bandung padahal tidak berjaringan bandung, maka akan di blok. Karena nantinya harus diwajibkan begitu siaran itu sampai di daerah tertentu, dan dimonitoring oleh balai monitoring (Balmon) Menkominfo yang akan melakukan pengawasan dan penindakan. Artinya jika ingin menjangkau penonton disuatu daerah dia harus memiliki relay station semacam tower yang sekedar menangkap sinyal dan meneruskan relay ke rumah-rumah. Jadi jika ada hal semacam itu tapi tidak ada stasiunnya maka dapat diblokir, disegel

Internet / e-dukasi.net

nginkan konten yang sehat dan sesuai kebutuhan mereka. Lembaga Penyiaran Swasta terkesan enggan untuk menjalankan peraturan UU penyiaran 2002 lalu tersebut. Berbeda dengan Radio, karena memang telah terbiasa desentralisasi sehingga siarannya tumbuh dan semakin berkembang komunitas lokal setempat. Artinya radio ada disetiap kota dan tidak tersentralistik sedangkan televisi semakin terpusat dan tersentral. Melalui revisi RUU penyiaran No. 32 tahun 2002 ini, diharapkan mengedepankan dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan). Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) yang dimaksud adalah dengan tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program yang memunculkan kearifan lokal. Sedangkan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip Diversity of Ownership juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia. Jika kita perhatikan, Undangundang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama. Pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan. Karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Dalam sistem siaran berjaringan, setiap lembaga penyiaran yang ingin

harapkan adanya pembatasan kepemilikan dari suatu industri penyiaran. Artinya semenjak tidak terjadi monopoli dan tidak menguasai semua lini para pengusaha boleh memiliki berbagai jenis industri media massa

atau dirobohkan. Mari kita lihat sejauh mana efektifitas Revisi Penyiaran ini kedepannya, apakah mampu mencerdaskan bangsa atau hanya menjadi masyarakat itu sebagai obyek target pasar semata. (si/as)


15

LAPORAN UTAMA

Roy Suryo

Ajak Seluruh Komponen Cermati Revisi RUU Penyiaran Anggota Komisi I DPR Roy Suryo mengajak seluruh pihak untuk memberikan masukan, dan mencermati seluruh perubahan Revisi RUU Penyiaran. Pasalnya kita mengharapkan RUU ini dapat merangkul seluruh komponen bangsa baik pebisnis, maupun kepentingan bangsa dan negara dalam hal ini masyarakat Indonesia.

“

Kami dari Komisi I DPR RI, Panja Penyiaran sangat membuka masukan dari masyarakat terhadap perubahan revisi RUU Penyiaran kita. DPR tidak sendirian didampingi oleh pakar yang sifatnya menempel terhadap perubahan RUU Penyiaran ini. kita mengundang para pakar Komunikasi maupun orang yang terlibat langsung didalam Industri penyiaran diantaranya, Parni Hadi, Ishadi, Amir Efendi

16

Siregar, Sekarno Abdul Rahman, Ade Armando, Sasa Juharsa,”ujarnya. Menurut Roy, ada masukan dari beberapa pihak terkait digitalisasi bahkan pemerintah telah menyiapkan Permen tersebut. “Awalnya saya berpraduga baik karena belum ada aturan yang mengatur soal itu di RUU Penyiaran sebelumnya jadi Menkominfo bikin Permen itu. perlu dicermati kalau permen ini buru-buru diterapkan


tanpa menunda proses digitalisasi timbul kesan adanya pengkotakan semacam arahan,”ujarnya. Kalau kemudian tidak aturan ada dari pemerintah perlu arahan yang jelas sehingga proses digitalisasi dapat berjalan efektif. “kita memberikan satu kesimpulan pendahuluan meminta pemerintah menunda Permen ini jangan sampai menjadi arah yang tidak baik atau tidak pas sehingga industri terpengaruh terlebih dahulu akibat Permen tersebut,”papar Roy kepada Parle. Menurutnya, Kita memang harus mengatur dan memberikan arahan agar industri penyiaran tidak dimasuki oleh kepentingan politik. “Semangat revisi ini yaitu diversity of content dan ownership harus ditegakkan jangan sampai publik kita ini hanya terlayani oleh kelompok media itu saja,”ujarnya. Bahkan yang berbahaya owner media itu dimiliki satu kelompok saja, saat ini

ada 1 group yang memiliki 2 televisi, memiliki industri cetak, radio dan sebagainya. Kita mengkhawatirkan adanya motif politik dari media tersebut bahkan ada yang beriklan terus menerus di medianya sehingga terkesan tidak fair bagi masyarakat. “Bahkan program yang baik dari pemerintah tidak pernah ditayangkan dan diliput namun yang diungkap hanya kejelekan saja bahkan sampai puluhan kali disiarkan oleh media tersebut,”katanya. Dia menambahkan, dalam RUU yang baru kepemilikan tidak meilihat persentasi tetapi perlu adanya pembatasan keterlibatan pemilik terhadap parpol tertentu. “Jika terlibat tentu tidak akan objektif dan ditangkap sebagai iklan terus-menerus,”katanya. Roy menjelaskan, banyak masukan dari para pakar komunikasi kepada panja penyiaran khususnya mengenai sanksi atau hukuman yang ada seperti pidana ataupun kurungan apabila diabaikan RUU Penyiaran ini. “Terdapat masukan diantaranya digitalisasi, bentuk lembaga termasuk juga

lanjut Roy, frekuensi ini dikuasai industri besar saja akibatnya lembaga lain tidak bisa hidup lagi, mereka menyewakan kanalnya. aturannya hak dia terbatasi 13 kanal itu bisa melebar karena itu perlu ada sanksi dan aturan hukumnya apakah aturan badan atau administrasi nanti akan dibahas secara mendetail lagi. Terkait industri penyiaran, papar Roy, dirinya menyayangkan industri televisi telah terpapar oleh kepentingan pemilik media yang memang memiliki kepentingan politis. “jelek sekali pemilik televisi bisa tampil 1015 menit didalam pidato tersebut dan televisi mitranya yang bergabung di partai yang sama dan beritanya semuanya tidak positif,”katanya. Karena itu yang menjadi persoalan yaitu tidak adanya informasi yang clear dan penyeimbang pasalnya pers sebagai pilar yang keempat harus selalu menjaga objektifitas dari kepentingan siarannya. Roy mengatakan, seluruh komponen bangsa harus menjaga kesatuan dan persatuan dengan mengatur

dilevel IP itu tentu diluar ranah penyiaran publik karena tidak menggunakan frekuensi tidak ada hak rakyat yang diambil. kalau penggunaan frekuensi itu hak rakyat itu yang perlu ada pengaturannya,”tuturnya. Pemerintah harus mengatur kanal frekuensi bagi televisi karena apabila tidak diatur maka akan dikuasai oleh pengusaha yang berakibat terciptanya kartel sehingga hak rakyat terabaikan. “pemerintah harus memiliki kekuatan mengatur itu, tapi tidak seperti dahulu. kita berikan akses kepada masyarakat dan berikan koridornya,”katanya. Kembali ke Permen digitalisasi oleh Pemerintah, kata Roy, prinsipnya permen tersebut memang mengatur jangan sampai media massa itu bebas dan absolut tidak memiliki satu etika. “karena itu kita harus mengatur hal ini jangan sampai aturannya dimanfaatkan dan disalahgunakan untuk kepentingan yang lain saya sepakat semua yang ada dan menjadi bagian ranah publik harus menjadi aturan yang baik termasuk pen-yiaran, dan frekuensinya. hal ini perlu dikawal jangan sam-

Anggota Komisi I DPR Roy Suryo (tengah)

masa depan Lembaga Penyiaran Publik seperti RRI dan TVRI,”ujarnya. Menurutnya, dirinya bercita-cita memperjuangkan dunia penyiaran yang sehat dan tidak terkotak-kotak seperti sat ini. Bahkan dalam digiltaisasi aturan menteri kita sepakat untuk menangguhkannya termasuk membuat multi frekuensi tidak ditangani oleh pemerintah. Sebelumnya,

frekuensi radio maupun televisi yang berkeadilan, diantaranya dengan memberikan peluang radio siaran yang ada di perbatasan. Selain itu, perlu diatur mengenai digitalisasi bagaimana media yang bisa broadcast, atau multicast bahkan point to point, dan pop script dan pengaturan di hp yang bisa streaming. “Kalau video streaming berjalan

pai dibelok-belokan dan dibenturin dalam revisi RUU Penyiaran,”ujarnya. Dia menambahkan, DPR akan melakukan uji publik kemasyarakat, dan kita akan menerima draft pembanding dari unsur LSM, pemerintah jadi semua yang masuk kita akan formulasikan yang terbaik dengan masyarakat sesuai prinsip kedaulatan bagi bangsa dan negara.(Ag-Si)


17

LAPORAN UTAMA

Al Muzzammil Yusuf :

Revisi Ruu Penyiaran Wujudkan Keadilan Dan Konten Siaran Yang Sehat

UU Penyiaran yang baru nanti diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat yang setiap hari dijejali dengan konten siaran TV dan radio yang belum tentu bermanfaat. “Undang-Undang diharapkan dapat menyajikan regulasi dan konten penyiaran yang sehat dan bertanggungjawab, memberikan pendidikan dan pencerahan kepada masyarakat, terutama anak-anak. Sehingga anak-anak kita aman ketika menonton siaran TV.” Al Muzzammil Yusuf Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR untuk RUU Penyiaran

18 18 || PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA || Edisi Edisi 90 90 TH. TH. XLII, XLII, 2012 2012 ||

R

evisi terhadap UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran saat ini sedang dalam proses pembahasan oleh tim pakar yang dibentuk oleh Komisi I DPR RI. Pembahasan oleh tim pakar ini sebagai awal dari rangkaian penyiapan UU penyiaran yang berkualitas. ”Pembahasan oleh tim pakar merupakan awal, karena masih ada tahapan lainnya melalui mekanisme raker, RDP dan RDPU. Pada saatnya, publik dapat dilibatkan melalui mekanisme RDPU, sehingga masukan konstruktif dapat menjadi bahan penyempurnaan RUU ini”, kata Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR untuk RUU Penyiaran Al Muzzammil Yusuf kepada parle. Adapun tujuh pakar yang mendampingi Panja RUU Penyiaran itu adalah Ade Armando, Paulus Widianto, Amir Effendi Siregar, Soekarno Abdulrachman, Ishadi SK, Sasa Djuarsa, dan Parni Hardi. “Kami sengaja memilih para pakar penyiaran ini agar undang-undang penyiaran ke depan lebih ideal, komprehensif, berjangka panjang, dan memiliki kepastian hukum bagi industri penyiaran dan masyarakat,” lanjutnya. Tahapan berikutnya, panja juga akan proaktif melakukan kunjungan ke daerah untuk menyerap aspirasi daerah terkait RUU ini, baik dari masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku industri penyiaran lokal. Secara umum, point-point yang akan dibahas dalam perbaikan UU penyiaran ini meliputi, penyelenggara penyiaran, komisi penyiaran, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran penyidikan, dan lain-lain. Anggota komisi I ini menegaskan, revisi RUU tentang penyiaran ini diharapkan dapat mewujudkan ”ruh” keadilan dan konten siaran yang sehat bagi masyarakat. ’ruh’ keadilan yang dimaksud adalah bahwa RUU ini dibahas secara komprehensif, tidak hanya membahas konten siaran melainkan juga memperhatikan kepastian hukum bagi pelaku (industri) penyiaran dan penguatan terhadap Komisi Pe-

sesuai dengan kebutuhan polik, sosial dan budayanya. Jika dibandingkan dengan struktur industri televisi dan radio di Amerika, dimana setiap orang yang akan menggunakan frekuensi radio dan televisi, harus lebih dulu memperoleh ijin dari pemerintah melalui lembaga FCC (Federal Communication Commision) yaitu sebuah badan pemerintah yang independen, yang memiliki kewenangan untuk memberi dan meninjau kembali ijin penggunaan frekuensi yang diberikan. FCC juga mengatur pertanggungjawaban setiap stasiun siaran, apakah konten siaran sesuai dengan kepentingan, kesenangan dan kebutuhan masyarakat.

Internet / batan.go.id

setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada didaerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperolah informasi yang

Internet / anindityowicaksono.blogspot.com

nyiaran Indonesia. Menurutnya, UU Penyiaran yang baru nanti diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat yang setiap hari dijejali dengan konten siaran TV dan radio yang belum tentu bermanfaat. “Undang-Undang diharapkan dapat menyajikan regulasi dan konten penyiaran yang sehat dan bertanggungjawab, memberikan pendidikan dan pencerahan kepada masyarakat, terutama anak-anak. Sehingga anak-anak kita aman ketika menonton siaran TV.” Jelasnya. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat menurut UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan). Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) yang dimaksud adalah dengan tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program yang memunculkan kearifan lokal. Sedangkan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip Diversity of Ownership juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia. Jika kita perhatikan, Undangundang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama. Pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Dalam sistem siaran berjaringan,

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 | 19

LAPORAN UTAMA

Menkominfo, Tifatul Sembiring (tengah)

Menurut Almuzzammil, Di Amerika Serikat yang memiliki paham liberal sekalipun, tetap memiliki prinsip dimana public domain (ranah publik) dari frekuensi terestrial tetap menjadi hal yang utama diperhatikan melalui pembatasan jangkauan siaran dan kepemilikan yang diatur dalam undang-undang. “Pembatasan kepemilikan media penyiaran diatur secara ketat di Amerika, dimana kepemilikan bisnis penyiaran tidak boleh mencakup lebih dari 39 persen jumlah total televisi nasional. Begitu pula dengan Negara Australia, dimana jangkauan penyiaran, tidak boleh melebihi dari 75 persen

20

dari jumlah total populasi,”terangnya. Mengenai pembatasan kepemilikan media penyiaran, lanjutnya, sebenarnya sudah diatur dalam UU no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam pasal 20 UU tersebut menyatakan bahwa lembaga penyiaran swasta, jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran siaran pada satu cakupan wilayah siaran. Cakupan wilayah siaran adalah provinsi. “Untuk pembatasan kepemilikan dalam draft RUU revisi tentang penyiaran ini, masih terdapat beberapa pendapat. Apakah dibatasi hanya satu


kepemilikan ? atau boleh memiliki lebih dari satu tapi untuk kepemilikan yang berikutnya harus dipenuhi beberapa syarat, misal kepemilikannya dievaluasi kembali dalam waktu tertentu,”jelas Muzzammil. Harapannya, dengan pembatasan ini, penyelenggara siaran (TV) lokal dapat tumbuh berkembang, tentunya diperlukan kerjasama yang baik dengan televisi nasional. Revisi Dengan adanya kepastian hukum ini, kata Muzzammil, diharapkan dapat memunculkan kreativitas pelaku industri penyiaran dengan syarat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada masyarakat. Dengan demikian, papar Almuzzammil, posisi KPI dalam RUU ini harus di perkuat. Karena, KPI sebagai lembaga publik yang mengawasi konten siaran dan ijin penyelenggaraan siaran, posisinya harus diperkuat, seperti struktur KPI pusat dan daerah yang tetap dan hierarkis. Selain itu, kewenangan untuk mencabut ijin program siaran juga perlu diberikan. “Karena proses pembahasan RUU masih panjang, tentu masih menerima masukan dari berbagai pihak atau masyarakat sangat diperlukan, dan komisi I khususnya panja RUU penyiaran terbuka menerimanya,”katanya.*

Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman

DPR Dorong

Kesejahteraan Masyarakat Terpencil

“

DPR akan memberikan dorongan peningkatan kesejahteraan masyarakat akar rumput dan masyarakat yang berada di daerah terpencil. Melalui langkah ini diharapkan masyarakat diakar rumput dan terpencil dapat semakin berkembang baik dari segi intelektualitas maupun ekonominya.

Melalui UU Penyiaran, kita ingin agar masyarakat di akar rumput dan terpencil dapat ditingkatkan kesejahteraan melalui penyiaran,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman baru-baru ini di Gedung DPR RI. Menurutnya komisi I DPR akan memberikan kemudahkan dalam hal perizinan, penyederhaan perizinan khusus bagi lembaga penyiaran komunitas. Saat ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hanya meloloskan tiga lembaga penyiaran komunitas. “Sekarang ini yang diloloskan hanya tiga lembaga penyiaran komunitas dari ribuan dari lembaga komunitas oleh KPI. Pemerintah harus mendukung terbentuknya lembaga penyiaran komunitas tersebut karena selama ini motto pemerintah kalau dipersulit kenapa dipermudah,”ungkapnya Hayono mengatakan, RUU Penyiaran juga diatur bagaimana mendirikan sebuah lembaga penyiaran komunitas. Aturan tersebut diantaranya memerlukan 250 orang yang merupakan komunitas daerah tertentu untuk diberikan izin. Juga nanti akan dikawal agar lembaga penyiaran komunitas itu tidak dicaplok oleh swasta sehingga kemurnian lembaga penyiaran komunitas itu tetap bisa terjaga. Tak hanya itu saja, perizinan dari lembaga penyiaran komunitas itu akan dilakukan oleh KPI yang ada di setiap provinsi maupun kabupaten/ kota. Dalam RUU Penyiaran akan terdapat beberapa pembagian seperti, penyelenggara penyiaran, lembaga


21

LAPORAN UTAMA

Wakil Ketua Komisi I DPR, Hayono Isman

penyiaran publik (Radio Televisi Indonesia), Lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran media lain, penyiaran berlangganan, penyiaran kabel, KPI, pelaksana siaran. Terkait digitalisasi penyiaran, terang Hayono, hal itu sudah menjadi kewajiban, pasalnya pada sidang Inter Parliamentary Union (IPU) dimana Indonesia berpartisipasi didalamnya memang diwajibkan bahwa negara parlemen dunia telah sepakat bahwa migrasi dari analog ke digital pada tahun 2014. “Untuk Indonesia tidak mungkin bahkan kemungkinan 2018 guna menjawab persoalan yang ada. Melalui Komponen migrasi ini pelaku usaha dan elektronik akan menyesuaikan sistemnya yang ada bahkan nantinya TV analog akan mahal dan langka. Tidak diproduksi. Digital lebih jelas dan lebih baik sehingga menjadi hiburan bagi masyarakat,”terangnya. Yang kita khawatirkan, masyarakat miskin yang tidak bisa beli yang digital dan hanya analog. Karena itu pemerintah jangan memberikan beban lebih bagi masyarakat. “memang era digital tidak akan terelakan

22

lagi, mengikuti gerakan teknologi ini keniscayaan. Analog akan ditinggal nanti tidak akan diproduksi lagi kedepannya. Karena sudah menjadi masif dan harga tv digital harus dipastikan lebih murah dibandingkan harga hari ini,”katanya. Menurut Hayono, DPR akan membahas seluruh aturannya dengan dunia usaha. Artinya warga miskin yang belum mampu beli tv digital tetap memakai tv analog ini harganya harus dibuat murah. RUU revisi Penyiaran belum masuk Prolegnas nanti akan masuk kedepannya. Konsepnya sederhana, di dalam UU penyiaran TV publik bukan milik swasta, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) hidup karena bisnis dan komersial namun materi konten penyiaran belum tentu bermanfaat bagi publik. “Karena itu LPP dilibatkan dalam RUU revisi penyiaran, kalau LPP what the publik need kalau swasta what the public want. Seperti sinetron senduh padahal bukan kebutuhan publik untuk meningkatkan kecerdasan,”katanya. Melalui revisi RUU ini, Hayono mengharapkan legislasi ini dapat memperkuat dan memperkokoh TVRI melalui dukungan


anggaran kedepannya nanti. Menurut Hayono dirinya mengharapkan LPS yang independen dan tidak komersial pasalnya, kita semua mengharapkan mutu LPS dapat meningkat dan kembali menjadi kebanggaan nasional serta dihormati dunia. Terkait dengan LPP TVRI, dirinya juga mendorong terciptanya lembaga siaran yang mampu menjadi kebanggaan internasional dan nasional. “Didalam UU tentang keuangan negara itu LPP tidak ada nomenklaturnya kalau UU terpisah mengenai RUU LPP itu otomatis diakui oleh Kemenkeu jadi punya anggaran terstruktur. Sama seperti Antara, dewan pers, Rekruitment dewas sama seperti DPR,”ujarnya. Menurutnya, lebih baik terlambat dan diuji ke publik dahulu RUU penyiaran ini, dan kedepan kita mengharapkan UU ini mendapatkan dukungan publik. Pasalnya, ini suatu entitas yang erat kepentingan publik untuk mendapatkan informasi. “Karena setelah kita lihat hasil lembaga survey itu adalah televisi dibandingkan radio dan koran. Kalau kita bicara dalam konteks itu perlu adanya publik Hearing,”paparnya. (si/as)

SUMBANG SARAN

Pakar Komunikasi UI Ade Armando :

Revisi Ruu Penyiaran Dorong Sistem Berjaringan Lokal U

U No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dirasa belum dapat memenuhi ekspektasi masyarakat yang menginginkan sajian siaran yang sehat dan mampu mengembangkan konten lokal di berbagai wilayah di Indonesia. “Salah satu faktor yang menyebabkan UU No. 32 Tahun 2002 tidak pernah dapat berhasil dijalankan adalah keengganan lembaga-lembaga penyiaran swasta untuk menjalankan beberapa peraturan yang sangat krusial terutama terkait dengan jaringan,”jelas Pakar Komunikasi UI Ade Armando kepada Parle barubaru ini. Menurutnya, yang bermasalah selama ini yaitu orang-orang televisi namun untuk radio tidak ada persoalan melaksanakan amanat UU tersebut mereka (Radio) telah hidup dalam sistem yang desentralistik. “Radio-radio ada disetiap kota, dari dulu tidak pernah sentralistik. Televisi kaya tumbuh besar menjadi raksasa tetapi dengan sistem yang centralistik. Nah ini yang harus dirubah dengan sistem jaringan. Nah ini yang menjadi persoalan mereka,”paparnya. Sejak ditetapkan tahun 2002,telah diajukan judicial review pada tahun 2004, 2005 keluar hasil MK, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan-peraturan Pemerintah yang mempersulit pelaksanaan UU. “Jadi kalau ditanya kenapa gak pernah jalan ? jawabannya satu karena ada kewajiban lembaga penyiaran berjaringan. Yang kedua kepemilikan dalam artian boleh tidaknya satu perusahaan me-

miliki lebih dari satu,”paparnya. Menurut Ade, ada keinginan agar Revisi UU Penyiaran itu mengatur dan memisahkan tentang Lembaga Penyiaran Publik sehingga akan dibentuk UU tersendiri. Ini tidak menjadi suatu masalah yang besar. Masalahnya yang dihadapi bagi Lembaga Penyiaran Publik adalah bagaimana caranya LPP yang dianggap sesuatu yang penting bisa tumbuh, dan ada anggapan bahwa dalam 9 tahun terakhir tidak terjadi sebuah perubahan yang signifikan karena penataan pengaturan mengenainya tidak cukup baik, sehingga dianggap perlu lahir UU tersendiri,”jelasnya. Ade menambahkan, usulan RUU LPP ini masih kurang penting dipisah-

Pakar Komunikasi UI Ade Armando kan dari UU Penyiaran publik. Namun alasannya dipisahkan agar dapat dikelola dengan lebih baik “selama dikelola sebagai birokrasi pemerintahan yang ada, tidak mungkin tumbuh seperti yang diharapkan,”katanya. Selama media massa itu orangorang tidak dihargai berdasarkan kreativitas, dan pencapaiannya tidak mungkin media massa bisa tumbuh besar dan dapat dibanggakan. “Media massa itu adalah tempat kerja atau sebuah institusi yang memang padat kreativitas, padat inisiatif, padat pencapaian. Selama orang menempati posisi yang lebih tinggi hanya karena panjangnya karier, loyalitas, pasti dia tidak berkembang,”katanya. Kalau Lembaga Penyiaran Publik

Pakar Radio Parni Hadi


23

SUMBANG SARAN

akan diatur sendiri dalam sebuah UU, selama masalah itu tidak ditangani dengan baik dan semestinya, tidak mungkin Lembaga Penyiaran Publik akan tumbuh dengan baik walaupun sudah terbentuk dalam UU tersendiri. “Kita harus dapat mengidentifikasikan penyebab utama kegagalan LPP di Indonesia, yaitu selama masih mengikuti Organisasi Birokrasi Pemerintahan seperti yang kita kenal LPP tidak akan tumbih seperti yang diharapkan,”paparnya. Mengenai kepemilikan, terang Ade, dirinya tidak pernah menganggap kepemilikan lebih dari satu adalah buruk namun perlu ada usulan agar group perusahaan tidak boleh memiliki lebih dari 30 persen jumlah jaringan yang tersedia. “Contohnya MNC sebelumnya telah memiliki tiga yah harus diterima saja tetapi cukup 3. Jadi kalau ada 10 ya maksimum tiga saja,”katanya. Menurut Ade, memang ada usulan untuk memasukkan aturan tidak boleh memiliki lebih dari satu karena dianggap akan terjadi monopoli. “Ini tidak karena monopoli terjadi jika adanya dominasi,”katanya. Memang, aku Ade, dibeberapa negara ada pelarangan tidak boleh memiliki lebih dari satu televisi, karena memang informasi memiliki kekuatan politik, sosial, budaya dsb. “Kalau televisi dipegang orangnya ituitu saja maka ada kekhawatiran akan disalahgunakan. Tetapi di Indonesia kondisinya sudah seperti ini. untuk meminta orang menanggalkan atau memiliki satu jaringan saja. Itu suatu hal yang berlebihan, itu harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh pengusaha,”Katanya. Dia menambahkan, para pengusaha bisa seperti itu karena selama 10 tahun terakhir tidak pernah diatur. “dia tidak melanggar hukum selama ini. UU hanya menyebutkan pemusatan kepemilikan dibatasi, tidak pernah disebutkan pemusatan kepemilikan dilarang atau kepemilikan lebih dari satu dilarang,”katanya. Terkait sistem berjaringan, jelas-

24

nya, harus diatur dengan jelas termasuk sanksinya, artinya, kalau anda siaran di jakarta tetapi ada tayangannya di bandung padahal tidak berjaringan bandung, maka akan di blok. Contoh terbaik televisi berjaringan adalah TVRI. “Jadi wajib, begitu siaran itu sampai di daerah tertentu, ada balai monitoring (Balmon) milik menkominfo yang akan melakukan pengawasan dan penindakan. Jika ingin menjangkau penonton disuatu daerah dia harus memiliki relay station semacam tower yang sekedar menangkap sinyal dan meneruskan relay ke rumah-rumah. Jadi jika ada hal semacam itu tapi tidak ada stasiunnya maka dapat diblokir, disegel atau dirobohkan,”jelasnya. Jadi yang harus ditegaskan dalam UU tersebut, adalah kewajiban siaran lokal untuk bisa menjangkau daerah lain harus menggunakan stasiun Televisi di daerah tersebut, jadi namanya wilayah siar. Jadi setiap wilayah siar (Coverage area) harus ada satu stasiun televisi yang berada di daerah tersebut, dan ijinnnya diberikan oleh KPI. “Pelanggar akan dikenakan sanksi administratif. Seperti segel, denda, tutup. Dia menggunakan frekuensi yang merupakan milik masyarakat setempat. Hanya menggunakan tower, tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, siaran kerumahrumah. Padahal frekuensi itu dapat dipergunakan oleh masyarakat lokal dengan nilai ekonomisnya,”katanya. Ade mengusulkan perlu adanya penguatan kewenangan di tubuh KPI dengan cara memberikan kewenangan ijin untuk lembaga penyiaran dan pengaturannya dan kalau ada yang melanggar dapat mencabut ijinnya. “Kasih saja kewenangan kepada publik yang namanya KPI, negara hanya menyediakan frekuensi, jangkauan siaran, tetapi kalau pengaturan penyiaran tentang ijin serahkan kepada KPI. Bisa tidak KPI mencabut ijin siaran bisa saja tetapi harus melalui proses pengadilan,”usulnya. Sementara Pakar Radio, Parni Hadi


mengusulkan, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) perlu diatur dengan Undang-Undang tersendiri karena sifatnya yang independen, netral, tidak komersial dan berfungsi melayani kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik di tingkat nasional terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI), sedangkan di daerah adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal. “Untuk mencapai tujuan secara optimal RRI dan TVRI bergabung dalam Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, perekat sosial, diplomasi, ekonomi, dan pelestari budaya serta sebagai alat pertahanan dan keamanan negara di bidang informasi dan komunikasi melalui pelayanan siaran kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk memperkokoh NKRI dan Siaran Luar Negeri untuk membangun citra positif bangsa,”katanya. Menurutnya, namanya bisa saja Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia yang disingkat LPP RTRI, terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). “Lembaga ini nanti merupakan lembaga negara non struktural dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Presiden,”katanya. Parni Hadi mengusulkan struktur organisasi dimana terdapat Dewan Penyiaran Publik (berfungsi sebagai pengawas) yang terdiri atas 2 orang unsur RRI, 2 orang unsur TVRI, dan 1 orang praktisi penyiaran, 1 orang unsur masyarakat dan 1 orang unsur pemerintah, “dalam struktur juga terdapat dewan eksekutif seperti Ketua, Sekjen dan Deputi, serta pelaksana,”katanya. Untuk masalah pendanaan dan penerimaan bisa berasal dari APBN dan usaha yang berkaitan dengan penyiaran termasuk iklan diantaranya iklan online, pemanfaat aset dan usaha lain yang sah (multi revenue). (si/as) ***

PENGAWASAN

Kenaikan TDL Harus Disosialisasikan Kepada Masyarakat “Masa Indonesia kalah dengan China. Listrik di China itu ‘kan lebih mahal dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa, tanya Farial. Karena di China tidak ada pungli. Kalau di Indonesia pungli ini dihilangkan kemudian TDL naik, bagi saya ya tidak ada masalah, asal ada pembersihan disektor lainnya,” tegasnya. Menurut pribadi Achmad Farial, saya lebih cenderung BBM dinaikkan daripada TDL dinaikkan. Karena listrik itu subsidinya sekarang hanya Rp 60-an triliyun, sedangkan BBM Rp 160 triliyun lebih. “Ini menurut pribadi saya, bukan Komisi VII DPR,” Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Achmad Farial


PENGAWASAN

L

angkah Pemerintah menetapkan kenaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 10 persen mulai April 2012 dan rencana menurunkan anggaran subsidi termasuk listrik dan BBM harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. “Itu sih sah-sah saja karena sudah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR, mau tidak mau harus dijalankan. Kecuali kalau ada review dari beberapa fraksi yang di DPR mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibatalkan, ” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial saat ditemui Tim Parle, di Gedung Nusantara I, Selasa (14/2). Dia menambahkan, sebenarnya kenaikkan TDL sebesar 10 persen yang dimaksud dalam UU APBN 2012 tidak pernah dibahas di Komisi VII DPR. Sama halnya seperti pembatasan BBM, pembatalan BBM juga tidak pernah dibahas di Komisi VII DPR tibatiba muncul di UU APBN, tambahnya. “Jadi ada kelemahan pemerintah disini, seharusnya begitu APBN itu disahkan segera disosialisasikan baik kenaikkan TDL maupun pembatasan BBM,” tegasnya. Menurut Achmad Farial, seharusnya pemerintah sebelum menaikkan TDL lapor dulu dengan DPR, kalau pemerintah mau menaikkan TDL ya

26

silakan saja tapi Komisi VII DPR tidak bertanggungjawab. “Karena pemerintah belum membahas masalah TDL ini dengan Komisi VII DPR,” tegasnya. Menyinggung dampak kenaikan TDL sebesar 10 persen bagi kalangan industri, Achmad Farial mengatakan tidak ada masalah asal pungutan liar (pungli) tidak ada. “Kalau pungli ini dihilangkan kemudian TDL naik, saya rasa tidak ada masalah,” jelasnya. Fahrial memberikan contoh, seorang supir truck pabrik keluar dari pelabuhan mulai taruh barangnya sampai pintu pelabuhan itu kena pungli sebesar Rp 30 ribu, itu baru sampai keluar pintu pelabuhan, belum lagi di Cikarang. Inilah yang kita lihat di Koran beberapa hari kemarin, dimana pungli sudah memakan hampir 30-40 persen daripada cost. “Jadi kenaikkan TDL itu sebenarnya pengusaha juga tidak masalah,” kata Fahrial. Dia mengaku heran mengapa di Cina itu biaya tarif listriknya tinggi namun produk mereka lebih murah dibandingkan Indonesia. “Masa Indonesia kalah dengan China. Listrik di China itu ‘kan lebih mahal dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa, tanya Farial. Karena di China tidak ada pungli. Kalau di Indonesia pungli ini dihilangkan kemudian TDL naik,


bagi saya ya tidak ada masalah, asal ada pembersihan disektor lainnya,” tegasnya. Secara pribadi, jelas Fahrial, dirinya cenderung menaikkan BBM daripada Tarik Daya Listrik (TDL) dinaikkan. Karena listrik itu subsidinya sekitar Rp 60 triliyun, sedangkan BBM Rp 160 triliyun lebih. “Ini menurut pribadi saya, bukan Komisi VII DPR,”jelasnya. Yang jelas Komisi VII DPR akan membahas masalah TDL ini dengan pemerintah minggu depan, ujarnya. Seperti diketahui, Pemerintah bakal menetapkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10 persen mulai April 2012. Kenaikan TDL ini dilakukan untuk menekan jumlah subsidi listrik tahun depan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, pemerintah membuat kebijakan untuk menurunkan anggaran subsidi termasuk subsidi listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk listrik, subsidi diturunkan cukup signifikan dari Rp 65 triliun di 2011 menjadi Rp 45 triliun di 2012. Agus Marto menyatakan penurunan tersebut diiringi dengan kenaikan TDL sebesar 10 persen di April 2012. “Listrik itu subsidi turun. Untuk itu akan ada kenaikan TTL (Tarif Tenaga Listrik) sebesar 10 persen. Ini akan dilakukan April 2012, akan dinaikkan secara proporsional tapi Rumah Tangga Miskin (RTM) tidak akan naikkan,” ujarnya. Berikut tanya jawab Parlementaria dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Fahrial di ruang kerjanya baru-baru ini:

Bagaimana pendapat Komisi VII dengan dinaikkannya TDL 10 persen oleh pemerintah? Kalau sikap Komisi VII DPR sendiri itu kenaikan tariff listrik 10 persen yang dimaksud dalam UU APBN 2012 sebenarnya tidak pernah dibahas di Komisi VII DPR. Jadi itu keluar berdasarkan apa kesepahaman atau kesepakatan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Setelah itu disahkan di Rapat Paripurna, kami sebagai ang-

Dengan kenaikkan listrik ini terkesan pemerintah akan menambah sengsara rakyat? Kita tidak bisa melihat atau mengatakan bahwa ini menambah kesengsaraan rakyat. Sebenarnya ini sama dengan rakyat juga, rakyat harus melihat kesenggaraan dari public keuangan, jadi sama-sama ini. saya lebih cenderung BBM dinaikkan daripada Tarik Daya Listrik (TDL) dinaikkan. Karena listrik itu subsidinya sekarang hanya Rp 60-an triliyun, sedangkan BBM Rp 160 triliyun lebih. Harusnya pemerintah sebelum menaikkan TDL lapor dulu dengan DPR, tapi silakan saja kalau pemerintah mau menaikkan TDL itu, Komisi VII DPR tidak bertanggungjawab. Sebenarnya untuk kalangan industri kalau TDL ini dinaikkan asal pungutan liar (pungli) dikurangi tidak apa-apa. Fahrial memberikan contoh, seorang supir truck untuk industry keluar dari pelabuhan mulai taruh barangnya sampai pintu pelabuhan kena pungsi sebesar Rp 30 ribu, itu baru sampai keluar pintu pelabuhan, belum lagi di Cikarang. Inilah yang kita lihat beberapa hari kemarin di Koran dimana pungli sudah memakan ham-

pir 30-40 persen daripada cost. Kalau pungli ini dihilangkan kemudian TDL naik ya tidak ada masalah. Masa kita kalah dengan China, kenapa? Karena di China tidak ada pungli dan listrik disana lebih mahal, jadi oke-oke saja karena tidak ada pungli. Jadi TDL itu sebenarnya pengusaha juga tidak masalah. Ini menurut saya, asal ada pembersihan di sektor lainnya. Yang jelas Komisi VII DPR akan membahas masalah TDL ini dengan pemerintah minggu depan. Sebetulnya PLN ini maunya bagaimana, tanya Farial dengan nada bingung. Karena, lanjutnya, dari satu dalam pengadaan pembangkit baru PLN ini untuk memberikan IPP kepada perusahaan yang mau men-supply itu agak sulit, dan geothermal kita belum dimaksimalkan. Kita harus melihat kalau geothermal ini PLN berani beli 10 sen jauh lebih murah daripada menggunakan batubara, gas LNG, dan jauh lebih murah dengan menggunakan BBM. Masalah kalangan industri dikaitkan dengan kenaikkan TDL sebesar 10 persen, Achmad Farial mengatakan tidak ada masalah asal pungutan liar (pungli) tidak ada. “Kalau pungli ini dihilangkan kemudian TDL naik, saya rasa tidak ada masalah,” jelasnya. Fahrial memberikan contoh, seorang

supir truck untuk industri keluar dari pelabuhan mulai taruh barangnya sampai pintu pelabuhan itu sudah kena pungli sebesar Rp 30 ribu, itu baru sampai keluar pintu pelabuhan, belum lagi di Cikarang. Inilah yang kita lihat di Koran beberapa hari kemarin, dimana pungli sudah memakan hampir 30-40 persen daripada cost. “Jadi kenaikkan TDL itu sebenarnya pengusaha juga tidak masalah,” kata Farial seraya menambahkan ini menurut saya, bukan pendapat Komisi VII DPR. “Masa Indonesia kalah dengan China. Listrik di China itu ‘kan lebih mahal dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa, tanya Farial. Karena di China tidak ada pungli. Kalau di Indonesia pungli ini dihilangkan kemudian TDL naik, bagi saya ya tidak ada masalah, asal ada pembersihan disektor lainnya,” tegasnya. Menurut pribadi Achmad Farial, saya lebih cenderung BBM dinaikkan daripada TDL dinaikkan. Karena listrik itu subsidinya sekarang hanya Rp 60an triliyun, sedangkan BBM Rp 160 triliyun lebih. “Ini menurut pribadi saya, bukan Komisi VII DPR,” jelasnya. Yang jelas Komisi VII DPR akan membahas masalah TDL ini dengan pemerintah minggu depan, ujarnya. (iw)/foto:iwan armanias/parle. ***

Internet / merdeka.com

gota DPR tidak mau harus dijalankan. Kecuali kalau ada review dari beberapa fraksi mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibatalkan. Sama halnya seperti pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM), pembatalan BBM juga tidak pernah dibahas di Komisi VII DPR atau muncul sudah lahir di UU APBN. Ini yang sebenarnya. Tapi kami sebagai anggota DPR semua keputusan ‘kan Paripurna yang mengambil keputusan. Itu sih sah-sah saja karena diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR berarti semua anggota DPR bertanggungjawab. Ada kelemahan pemerintah disini yang kurang seharusnya begitu APBN itu disahkan harus segera disosialisasikan, baik kenaikkan tarif listrik maupun pembatasan BBM. Karena sosialisasi pembatasan BBM ini ujug-ujug muncul di Komisi VII DPR.


27

PENGAWASAN

Mencari Anggota LPSK yang Tidak Sekedar Punya Keberanian

K

Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsudin (kiri) saat memberikan laporannya pada pimpinan sidang.

omisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan 6 orang calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dua orang terpilih akan menggantikan posisi dua anggota LPSK sebelumnya yaitu Ketut Sudiarsa dan Myra Diarsi yang diberhentikan dengan tidak hormat karena terkait kasus Anggodo Widjojo. “Kita mencari dua orang kandidat tidak sekedar memiliki keberanian tapi juga paham melihat grafik kejahatan terutama kerah putih kemudian kejahatan yang sifatnya kriminal yang cendrung meningkat. Mereka harus mampu memberi perlindungan kepada whistle blower dan justice collaborators untuk mengungkap kejahatan yang terjadi,”kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Nasir Djamil kepada wartawan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

28

Ia berharap enam kandidat yang telah diterima dari Presiden SBY memenuhi kualifikasi yang diperlukan sesuai tantangan dan dinamika kejahatan saat ini. Calon anggota LPSK yang mengikuti fit and proper test sebagai berikut ; 1. Ade Paul Lukas, S.H., M.H., Advokat 2. Hotma David Nixon, S.H., M.Hum., Advokat 3. Edisius Riyadi, S.H.,Akademisi & Aktivis 4. Tasman Gultom, S.H.,AAAI.K., Advokat 5. Dra. Lily Dorianty Purba, M.A., Konsultan 6. Ahmad Taufik, S.H., Jurnalis & Advokat Nasir menambahkan tidak seperti anggota LPSK sebelumnya yang bertugas selama 5 tahun, dua anggota


pengganti ini hanya akan menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya yaitu sampai tahun 2013 nanti. Berarti dua anggota baru ini hanya memiliki masa kerja selama 1,5 tahun. Koalisi Perlindungan Saksi yang didukung ICW dan ELSAM memberikan catatan kritis terhadap kandidat yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Andi Muttaqien juru bicara koalisi mamaparkan beberapa temuan yang patut dipertimbangkan sebelum Komisi III membuat keputusan. “Calon ada yang pernah menjadi anggota tim sukses calon presiden atau calon anggota legislatif atau partai politik, jadi independensinya diragukan,” ujarnya. Temuan lain ada yang pernah menjadi pembela terdakwa korupsi dan masalah disorientasi karena pernah mendaftar dalam sejumlah proses seleksi pejabat publik. “Inikan jadinya seperti mencari pekerjaan.” Memilih orang bermasalah hanya akan menimbulkan duri bagi LPSK dan menjadikan lembaga ini sulit berkontribusi bagi upaya penegakan hukum dan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Koalisi bahkan menganjurkan dari pada menetapkan kandidat yang tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan lebih baik mengosongkan posisi 2 anggota LPSK yang lowong tersebut sampai masa akhir jabatan 2013 nanti. Preseden sebelumnya pernah terjadi pada Komnas HAM dan Komisi Yudisial yang masih dapat bekerja tanpa harus mengganti jabatan yang ditinggalkan komisionernya.

DPR Pilih 2 Advokat Setelah melewati proses penulisan makalah dan uji kepatutan dan kelayakan, rapat pleno Komisi III akhirnya menetapkan 2 anggota LPSK terpilih dengan mekanisme suara terbayak. Perolehan suara tertinggi didapat Tasman Gultom 49 suara dan Hotma David Nixon 25 suara. Sementara kandidat lain Ahmad Taufik mendapat 9 suara, Lily Dorianty Purba 1, Ade Paul Lukas 6 dan Edisius Riyadi 8 suara. Anggota Komisi III Dewi Asmara mengatakan dua anggota LPSK terpilih berlatar belakang advokat hanyalah sebuah kebetulan belaka. “Tidak perlu dipermasalahkan, itu satu kebetulan saja karena calon tersebut memang nilainya paling bagus,” ujarnya. Sebenarnya ia ingin memberikan dukungan kepada kandidat perempuan Lily Dorianty Purba yang memiliki latar belakang konsultan. Namun sebagian anggota komisi mengingatkannya pentingnya memilih calon terbaik apalagi dalam jajaran pimpinan LPSK sampai tahun 2013 sudah ada 2 orang komisioner perempuan. Lebih jauh Dewi menyebut tantangan kerja LPSK 1,5 tahun kedepan adalah memperbaiki program perlindungan saksi terutama penanganan terhadap whistleblowe dan justice collaborator, mekanisme pemberian bantuan, kompensasi dan restitusi yang selama ini tidak efektif dalam peraturan pemerintah nomor 44 Tahun 2008. Para komisioner menurutnya perlu lebih mematangkan lagi usulan revisi atas UndangUndang Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Revisi itu menurutnya penting untuk mengoptimalkan peran LPSK dalam penegakan hukum di negeri ini. Hasil rapat pleno Komisi III tersebut dikukuhkan dalam Rapat paripurna DPR RI yang menerima secara bulat laporan komisi hukum mengenai hasil pemilihan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pengganti. “Kami sudah meminta masukan berupa saran, kritikan, maupun penilaian terhadap enam calon ang-

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Nasir Djamil

Anggota Komisi III DPR RI Dewi Asmara

gota LPSK pengganti kepada masyarakat luas. Setelah melewati proses uji kepatutan dan kelayakan dilanjutkan pemungutan suara, Komisi III memilih Tasman Gultom dan Hotma David Nixon,” kata Aziz Syamsudin Wakil Ketua Komisi III saat menyampaikan laporan dihadapan sidang paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/12). Ia menekankan kecakapan, integritas dan kompetensi calon anggota pengganti merupakan prasyarat penting untuk menjadi ang-

gota LPSK. Pada bagian lain Politisi Partai Golar ini menyampaikan apresiasi kepada publik yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap calon tertentu. “Perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang telah mendukung calonnya namun ternyata tidak terpilih,” imbuhnya. Baginya seluruh kandidat yang diajukan Presiden merupakan orang-orang terbaik dan memiliki kemampuan. (iky)


29

ANGGARAN ANGGARAN

Penurunan BI Rate Harus Di Ikuti Dengan Penurunan Bunga Kredit Perbankan

Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG), Kamis ( 9/2/2012 ). Penurunan ini sebesar 25 basis poin dari posisi terakhir 6 persen.

Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis

S

eperti dikutip dari laman Kompas.com, keputusan ini menurut Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah dalam siaran persnya, sebagai langkah lanjutan untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah menurunnya kinerja ekonomi global dengan tetap mengutamakan pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah Dengan keputusan BI ini, koridor bawah dan atas suku bunga operasi moneter Bank Indonesia masing-masing menjadi 3,75 persen untuk fasilitas simpanan dan 6,75 persen untuk

30

fasilitas pinjaman. BI pun memastikan, ke depan akan terus mewaspadai risiko memburuknya ekonomi global dan dampak kebijakan pemerintah di bidang energi. Difi menyebutkan, BI juga akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, serta koordinasi kebijakan dengan pemerintah. “Dewan Gubernur meyakini bahwa penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang bersifat counter-cyclical sangat diperlukan dalam pengelolaan makroekonomi secara keseluruhan serta untuk mem-


bawa sasaran inflasi pada sasaran yang ditetapkan yakni 3,5-5,5 persen pada tahun 2012 dan 2013 ,” ucap Difi. Menurut Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis saat diwawancarai oleh Parlementaria mengatakan, bahwa Bank Indonesia dalam menurunkan rate harus lebih hati-hati dan jangan hanya asal rendah tapi musti stabil dan berimbang, “Karena nanti jika rate BI terlalu rendah orang tidak mau beli SBI, dan BI malah nantinya akan sulit dalam mengendalikan inflasi, ini kalau cerita teorinya panjang,”jelas Emir di Jakarta. Ketika ditanya mengenai bebera-

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis

untuk menjadi lebih baik. Sebab, beban bunga yang harus dibayar oleh UMKM terlampau berat. Menurut anggota Komisi XI Muhammad Firdaus, upaya BI menurunkan suku bunga acuan bisa memanInternet / beritadaerah.com

pa Bank yang masih dikisaran bunga tinggi, ia menjawab, hal ini sangat mengherankannya, “BI rate nya sudah sekitar 5 persenan, saya heran kok bunga Bank masih tinggi,”tegasnya. Hal ini, tambahnya, mungkin dikarenakan pengalaman di masa lalu dimana banyak kredit macet dan sebagainya, “Meski begitu sekarang yang harus dikerjar adalah perbankan, BI menurut saya Rate nya sudah oke, tapi jarak antara bunga kredit dan BI rate masih kejauhan,”jelasnya. Menurut Emir, pihaknya juga tidak bisa semena-mena menekan bank, akan dipikirkan bagaimana caranya agar keseimbangannya tidak terganggu, “Ini yang musti kita buat keputusan yang adil dan tidak memberatkan manapun, malah justri menumbuh kembang untuk semuanya,”katanya.

“Sudah saatnya perbankan nasional memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar yang selama ini menikmati suku bunga tinggi perbankan, karena mereka punya jaminan dana kuat,” ujar Muhammad Firdaus dalam rilisnya, beberapa waktu yang lalu. Hingga kini, UMKM belum mempunyai akses pendanaan kecuali dari pinjaman perbankan. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada perusahaan besar sehingga dari sisi pertumbuhan ekonomi UMKM juga lebih berperan besar. Terbukti, pada krisis moneter 1998 silam, UMKM jadi sandaran ekonomi negeri ini. Guna membangun kepercayaan para nasabah perbankan, seharusnya perbankan menciptakan produkproduk layanan yang berkualitas. “Bukan sekadar dengan promosi besaran-besaran guna mengambil dana pihak ketiga, di mana sumber dananya dari operasional perbankan. Perbankan juga harus mendidik para calon nasabah untuk menyetorkan

Penurunan Bunga Kredit Perbankan

Penurunan BI rate menjadi 5,75 persen harus diikuti dengan penurunan bunga kredit perbankan guna mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Tanpa adanya penurunan suku bunga kredit oleh perbankan, usaha kecil dan menengah tidak mampu menjalankan usahanya

cing perbankan nasional mengambil sikap yang sama. Sebab, suku bunga kredit perbankan di dalam negeri dewasa ini masih sekitar 12 persen, sementara di luar negeri suku bunga kreditnya rata-rata 3-4 persen.

dananya bukan karena iming-iming hadiah semata,” ujar politisi PKS ini. Menurut Firdaus, perbankan harus memberikan jasa layanan yang purnajual kepada nasabah, bahwa mereka menambung atau berinvestasi


31

ANGGARAN

bukan karena hadiah semata, tapi ada nilai lebih dari bank tersebut. Kalau masih terbangun pola seperti itu, orang menabung dan berinvestasi karena bunga besar dan hadiahnya saja, maka suatu saat para nasabah akan pergi meninggalkan bank tersebut. Terutama jika bank sudah tidak lagi memberikan bunga dan hadiah yang besar kepada nasabahnya. “Selama ini promosi hadiah yang diberikan oleh perbankan sudah tidak wajar dan hanya dinikmati para pemilik dana besar saja. Bagi masyarakat yang mempunyai dana kecil tentu tidak akan pernah mendapatkannya,” ujarnya. Peran BI, kata Firdaus, sangat penting guna mendorong perbankan nasional dalam upaya menurunkan suku bunga kreditnya dengan langkah–langkah strategis. Misalnya, melakukan efisiensi dan efektifitas dalam operasionalnya dengan cara tidak terlalu banyak memberikan janji hadiah besar kepada calon nasabah. “Mungkin hal serupa tidak dilakukan oleh perbankan luar negeri dalam menarik dana pihak ketiga, sehingga mereka mampu memberikan kredit dengan bunga rendah,” kata anggota

32

DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II ini.

DPR Imbau Bank BUMN Tak Pentingkan Bisnis

Hal senada dijelaskan Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, dalam siaran persnya belum lama ini,, pasca turunnya kembali tingkat suku bunga acuan BI (BI Rate) menjadi 5,75 persen, DPR meminta bank-bank BUMN tak semata mementingkan bisnisnya saja, tetapi juga pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing nasional. “Mestinya perbankan tak lagi semata-mata mementingkan kinerjanya dalam aspek bisnis keuangan, melainkan juga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing nasional,”katanya. Salah satu faktor utama pelemah daya saing produk Indonesia, menurutnya, adalah terlalu tingginya suku bunga kredit usaha di Indonesia. Bahkan suku bunga perbankan di Indonesia tertinggi se-ASEAN. “Mahalnya bunga kredit ini dibebankan kepada konsumen berupa tingginya harga jual produk. Dalam konteks rezim perdagangan bebas, yang memberlakukan tarif bea masuk


nol persen, disparitas suku bunga antarnegara ini menjadi salah satu faktor penentu kompetisi,”jelas Politisi PDIP ini. Ia menambkan negara yang suku bunga kreditnya terlalu tinggi seperti Indonesia membuat produknya tidak lagi bisa bersaing di pasar regional maupun global. “Rendahnya suku bunga kredit perbankan juga penting untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Karena bunga kredit yang rendah akan kondusif untuk ekspansi usaha,” ujarnya Lebih lanjut ia berharap, pemerintah seharusnya tak lagi memperlakukan bank-bank BUMN sebagai mesin pendulang untung belaka. Pemerintah harus menempatkan bank-bank BUMN sebagai pengakselerasi penguatan ekonomi dan daya saing nasional. “Seiring turunnya BI rate, bankbank BUMN harus memelopori tersedianya kredit murah bagi pelaku usaha, terutama kalangan ekonomi lemah (UMKM),” tandas dia. Tanggapan serupa dikatakan oleh anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudireja, yang menjelaskan Bank-bank pelaksana harus mengikuti suku bunga acuan yang telah ditentukan BI yakni 5,75 persen, karena dengan turunnya suku bungan acuan BI ini dapat meningkatkan daya saing industri. “Nah kalau sampai saat ini Bankbank pelaksana terutama Bank BUMN belum mau menyesuaikan, hal ini akan kita pertanyakan didalam rapat Komisi VI nantinya,”ujarnya saat diwawancarai Parlementaria beberapa waktu lalu. Ia melihat, tambahnya, sepertinya Bank-bank pelaksana menikmati keuntungan dari suku bunga yang tinggi, oleh karena itu, katanya, DPR akan mem ‘push’ nya bank-bank tersebut agar mau menyesuaikannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI, “Kalau pun turun bank tidak akan rugi, namun keuntungan nya pun jangan terlalu besar,”tegas Lili.(nt)

LEGISLASI

RUU Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT Dan Pangan Olahan Lindungi Masyarakat Dari Berbagai Resiko RUU ini juga memberikan peran serta masyarakat dimana masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta yang seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT, dan Pangan Olahan yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi standar dan persyaratan. Dimyati Natakusumah

Internet / swatt-online.com/ kemendag.go.id/ guegoblog.wordpress.com/ foto.inilah.com


33

LEGISLASI

R

UU Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Pangan Olahan merupakan salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2012. Pada Tahun 2011 RUU ini masuk sebagai salah satu RUU Prioritas, namun RUU ini tidak dapat diselesaikan karena masih me-

dan diperdagangkan produk-produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan yang tidak aman bagi kesehatan. Demikian pula, kegiatan atau proses produksi pangan untuk konsumsi anak di bawah usia lima tahun masih belum memberikan jaminan keamanan kesehatan dan memiliki risiko yang sangat membahayakan pertumbuhan anak. Menurut Dimyati, banyak produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat yang berasal dari negara lain tidak memenuhi standar kesehatan sehingga berdampak buruk bagi kesehatan dan keamanan masyarakat. Latar belakang UU ini diperlukan karena pengawasan terhadap sediaan

puti proses pembuatan hingga distribusi (full spectrum inspection) dan dilakukan sejak Pre market hingga post market.. Penambahan obyek pengawasan ini dilakukan bukan dalam arti kuantitas namun kualitas dan hal ini sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban lanjut dari badan yang mengawasi terhadap proses pembuatan dan distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan. Selain itu, belum jelasnya kewenangan dalam pemberian ijin produksi dan peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan pangan olahan serta rendahnya sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran.

farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan pangan olahan yang masih terfragmentasi. Dan koordinasi antar lembaga yang melakukan pengawasan belum berjalan dengan baik. Dimyati menambahkan, ruang lingkup pengawasan terhadap Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan sebaiknya meli-

Dimyati mengatakan, memang sudah ada peraturan lainnya yang mengatur hal-hal tersebut, seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun belum

Suasana Rapat Badan Legislasi DPR

merlukan pengkajian mendalam dan perdebatan dari stakeholders untuk mencari masukan yang komprehensif guna lebih menyempurnakan RUU dimaksud. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang juga sebagai Ketua Panja, Dimyati Natakusumah mengatakan, keberadaan RUU ini sangat penting mengingat saat ini masih diproduksi

34


secara tegas, integratif dan komprehensif mengatur Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan. Pengaturan mengenai ketersediaan dan pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan, regulasinya ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Badan Pemerintah Non Departemen memiliki hirarki yang lebih rendah dibandingkan UU. Jika melihat dari peraturan perundangan lainnya, belum ada satu undang-undang yang menjadi landasan yang kuat dan komprehensif tentang sistem pengaturan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan di Indonesia. Undang-undang ini juga sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko pengadaan, pembuatan dan peredaran Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu serta peredaran Pangan Olahan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu dan gizi. Selain itu juga melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan/atau penggunaan yang salah dari Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Mengatur Berbagai Hal

Dimyati mengatakan, RUU ini nantinya akan mengatur berbagai hal, pengaturan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT meliputi Penetapan Standar dan Persyaratan yang mengatur tentang standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT. Dalam pasal mengenai Pengadaan dan Pembuatan, pengadaan dan pembuatan dilakukan oleh BUMN dengan cara pengadaan dan pembuatan yang baik. Pembuatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah

Wakil Ketua Baleg DPR RI yang juga sebagai Ketua Panja, Dimyati Natakusumah

mendapat izin dari Menteri Negara BUMN. Pengecualian pemberian ijin oleh BUMN hanya untuk pembuatan obat tradisional yang dilakukan oleh perorangan. Hal berikutnya yang diatur adalah mengenai Penandaan dan Informasi yang mengatur tentang syarat penandaan dan informasi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT. Peredaran juga menjadi bagian yang diatur dalam RUU ini, dimana pada bagian ini mengatur mengenai peredaran Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT dari mulai penyaluran hingga penyerahan serta pemberian ijin edar oleh Kepala Badan Pengawas. Peredaran Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT. Pada pasal yang mengatur tentang Pemasukan ke Dalam dan Pengeluaran Dari Wilayah Indonesia mengatur tentang persyaratan dan lembaga yang melakukan pemasukan ke dalam dan pengeluaran dari wilayah Indonesia. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT yang dimasukkan ke dalam dan dikeluarkan dari wilayah Indonesia harus memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Lebih jauh Dimyati menjelaskan, pada bab mengenai Pengaturan Pangan Olahan mengatur mengenai persyaratan pangan olahan, pelaku pembuat pangan olahan dan pemberian ijin edar pangan olahan.

Pengadaan, pembuatan dan peredaran Pangan Olahan wajib memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu dan gizi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RUU ini juga mengatur tentang Promosi dan Iklan dimana dalam bab ini mengatur tentang muatan promosi dan iklan yang harus sesuai dengan etika periklanan serta ketentuan dalam mengiklankan produk sediaan farmasi tertentu. Promosi dan iklan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT, dan Pangan Olahan yang diedarkan wajib memuat keterangan yang obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Khusus Promosi dan Iklan Sediaan Farmasi berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat dipromosikan dan diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta Pangan Olahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi dilakukan pengujian laboratorium. Pengujian laboratorium terhadap Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT, dan Pangan Olahan yang beredar dilaksanakan secara rutin dan karena adanya data atau informasi terbaru berkenaan dengan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Sediaan


35

LEGISLASI

tugas dan fungsi dari badan tersebut. Pelaksanaan pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT, dan Pangan Olahan dalam RUU ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang lebih dikenal Badan POM. Badan POM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT, dan Pangan Olahan, yang dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. RUU ini juga mengatur tentang Pembinaan, dimana dalam bab ini diatur tentang lembaga yang melakukan pembinaan serta bentuk-bentuk dari pembinaan yang dilakukan. Pembinaan ini menjadi bagian dari tugas, fungsi dan kewenangan dari Badan POM. Untuk pembinaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan Balai POM dengan Dinas Kesehatan tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota. Adapun pembinaan yang dilaksanakan meliputi bidang informasi, edukasi, produksi dan sumber daya manusia.

Berikan Peran Masyarakat

Dimyati menambahkan, RUU ini

Internet / pedomannews.com

Farmasi, Alat kesehatan dan PKRT serta keamanan, mutu dan gizi Pangan Olahan. Pengujian laboratorium terhadap Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT, dan Pangan Olahan yang beredar ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas. Bab selanjutnya RUU ini mengatur tentang Pemeriksaan Sarana dan Pengambilan Contoh. Bab ini mengatur tentang pemeriksaan dan pengambilan contoh yang dilakukan oleh tenaga pengawas serta kewajiban dari pelaku usaha dalam rangka tanggung jawabnya atas tempat dilakukannya pemeriksaan dan pengambilan contoh oleh tenaga pengawas. Pemeriksaan sarana dan pengambilan contoh dilakukan terhadap peredaran Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta peredaran Pangan Olahan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. Hal terpenting dari adanya sebuah peraturan adalah pengawasan. Bab Pengawasan dalam RUU ini mengatur tentang badan yang melakukan pengawasan terhadap sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan PKRT, kedudukan,

Wakil Ketua Baleg DPR RI yang juga sebagai Ketua Panja, Dimyati Natakusumah (tengah) adakan konferensi pers terkait UU dimaksud

36


juga memberikan peran serta masyarakat dimana masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta yang seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT, dan Pangan Olahan yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi standar dan persyaratan. Peran serta masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan. Peran serta masyarakat ini dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau badan/lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat. RUU ini, kata Dimyati, juga memuat tentang ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran dimana salah satu pasal berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja mengadakan dan/atau membuat Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal berikutnya berbunyi : Setiap orang yang melakukan pembuatan Sediaan Farmasi, Alat kesehatan, dan PKRT yang tidak sesuai dengan cara pembuatan yang baik dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Karena RUU ini baru mulai dibahas, Baleg membuka kesempatan seluruh stakeholders memberikan berbagai masukan. Dimyati juga berharap seluruh masyarakat luas untuk memberikan saran, kritik, dan masukan agar RUU ini dapat dirumuskan pada tingkat yang lebih faktual dalam menjawab permasalahan publik di sektor perlindungan terhadap penggunaan Sediaan Farmasi, Alat kesehatan, PKRT, dan Pangan Olahan. (tt)

Revisi UU No.13 Tahun 2008 Harapkan Penyelenggaraan Haji yang Profesional

I

badah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu. Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, penyelenggaraan ibadah haji menjadi tugas nasional karena disamping menyangkut kesejahteraan bagi para jamaah, haji juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia, khususnya di Saudi Arabia. Mengingat pelaksanaannya yang bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang terbatas, maka penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang mumpuni dan administrasi yang akuntabel. Penyelenggaraan ibadah haji telah memiliki dasar hukum yang kuat dan landasan operasional yang baik, hingga dalam bentuk prosedur tetap dan panduan pelaksanaan yang relatif rinci dan jelas. Meskipun PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) merupakan kepanitiaan yang lintas instansi, bahkan melibatkan pihak swasta, namun proses pembentukan, pembinaan, penerapan dan pengawasan telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, Penyelenggaraan Ibadah Haji masih saja terus menimbulkan permasalahan bahkan memalukan bagi bangsa Indonesia. “Setiap tahunnya ibadah haji masih selalu menimbulkan masalah yang kami pikir pokok permasalahannya masih lemahnya atau belum adanya aturan yang jelas mengenai standar layanan minimum yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Karena aturan yang ada sekarang, sama sekali tidak membahas hal tersebut,”jelas Wakil Ketua Komisi VIII, Chairunnisa. Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah ditujukan agar pelaksanaan ibadah haji dapat berja-

“Setiap tahunnya ibadah haji masih selalu menimbulkan masalah yang kami piker pokok permasalahannya masih lemahnya atau belum adanya aturan yang jelas mengenai standar layanan minimum yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Karena aturan yang ada sekarang, sama sekali tidak membahas hal tersebut,” Wakil Ketua Komisi VIII, Chairunnisa


Internet / Hajj-alhajj.tv_09

LEGISLASI

lan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman serta para jama’ah haji dapat melaksanakan ibadahnya dengan aman, nyaman, tenang dan memperoleh haji yang mabrur. Penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri, seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 13 Pasal 1 yaitu, meliputi serangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. “Sebagai pihak pelaksana, tentunya pemerintah seharusnya dapat melayani dengan baik para jamaah, agar jamaah dapat melaksanakan ibadahnya dengan nyaman dan aman,”katanya. Menurut Politisi Partai Golkar ini, setiap tahunnya permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang selalu timbul meliputi penyelenggaraan catering, manajemen transportasi yang buruk, pemondokan yang tidak sesuai dan suka dipadat-padatkan dan pelayanan kesehatan yang minim. Dari segi pelayanan catering, permasalahan yang biasanya dihadapi adalah keterlambatan makanan untuk sampai kepada para jama’ah yang lebih parahnya lagi ada makanan yang disajikan oleh pihak catering, makanan yang basi ataupun terkadang ketersediaan makanan tidak mencukupi

38

bagi para jamaah, sehingga banyak jama’ah yang tidak mendapatkan jatah makanan. “Tidak adanya standar layanan minum untuk makanan atau catering yang seperti apa yang harus diberikan kepada jamaah, akhirnya membuat pemerintah pun terkesan asal-asalan atau yang terpenting jamaah mendapatkan makanan tanpa memperhatikan kualitas ataupun kuantitasnya,”jelasnya. Lain halnya dengan pemondokan, pemondokan yang biasanya disediakan oleh pihak pemerintah letaknya sangat jauh, yang jaraknya mencapai 4 kilometer dari Masjidil Haram. Bahkan ada yang lebih jauh dari itu. Akibatnya banyak jamaah yang tidak bisa melaksanakan sholat lima waktu di Masjidil Haram. “Ini kan sangat ironis dan disayangkan sekali saat jamaah telah melaksanakan ibadah haji, tetapi mereka sangat sulit untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram dikarenakan jarak yang jauh antara pemondokan dengan masjid. Kedepan kami menginginkan jika jamaah Indonesia mendapatkan pemondokan yang jauh, setidaknya disediakan sebuah shuttle bus yang dapat mengangkut mereka untuk melaksanakan sholat lima waktunya,”kata Chairunnisa.


Chairunnisa menambahkan, permasalahan lain dari pemondokan, seringkali pemondokan dipadat-padatkan (tidak sesuai dengan jumlah yang awalnya dijanjikan), misalnya satu kamar berisi delapan jamaah, walaupun sebelumnya diberitahukan hanya untuk enam jemaah. lalu dikarenakan tidak memiliki standarisasi kamar yang jelas sehingga terkadang fasilitas yang didapatkan para jama’ah berbeda-beda, dan ini menyebabkan adanya kesenjangan diantara para jama’ah, karena adanya keuntungan dan kerugian fasilitas. Dalam segi manajemen transportasi, kurangnya ransportasi yang disediakan, akhirnya tidak dapat mengangkut jamaah untuk sholat di Masjidil Haram dikarenakan jarak pemondokan yang jauh yang tidak dapat dijangkau hanya dengan berjalan kaki. Permasalahan lain dalam pengadaan transportasi, menurut Chairunnisa seringkali terjadi ketidaksesuaian yang akhirnya mengakibatkan keberangkatan maupun pemulangan para jama’ah haji. “Tentunya ini akan sangat merugikan bagi para jamaah, karena jamaah akan terkatung-katung tanpa mengetahui jadwal yang pasti bagi keberangkatan maupun kepulangan mereka,”jelasnya. Selain itu dalam bidang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang minim, Dokter yang tersedia sangat terbatas dan mengakibatkan banyak jamaah yang kurang terlayani sehingga membuat kondisi kesehatannya yang semakin berkurang, terlebih lagi dengan keadaan cuaca yang berbeda dengan di Indonesia, sehingga membuat jamaah beradaptasi dengan cuaca yang ada. Selanjutnya Chairunnisa menyoroti masalah Kuota Haji menurutnya, permasalahan yang tak kalah rumitnya adalah perkara kuota haji. Akibat ketidaktegasan pemerintah sebagai regulator dalam menerapkan kuota setiap daerah, kerap terjadi kelebihan jumlah jamaah calon haji. Sehingga ada saja jamaah yang akhirnya gagal

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Chairunnisa (kiri) saat diwawancarai oleh tim parle membahas masalah Jamaah haji di Indoneisa

berangkat. “Saya menyarankan memang perlu diadakannya moratorium, jika KPK membahas mengenai moratorium pendaftaran haji, menurut saya yang paling pas adalah moratorium setoran awal pelaksanaan ibadah haji. Setelah jamaah mendapatkan kepastian pada tahun keberapa mereka bisa berangkat, maka pada tahun itu pula mereka bayar setoran awal,”terangnya. Selain itu manasik haji pun menjadi permasalahan dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji ini, Chairunnisa berpendapat, bahwa manasik haji itu sangat penting bagi kesiapan para calon jamaah, karena itu merupakan sebuah modal dasar, tetapi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah hanya sebagai formalitas. “Kedepan manasik haji harus dilaksanakan dengan tertib dan benarbenar teratur, para calon jamaah harus mengikuti manasik dengan minimal 10 kali pertemuan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh bukan sekedar formalitas, sehingga tidak lagi diperlukan pihak swasta atau KBIH untuk melaksanakan manasik haji. Bagi masyarakat dengan ekonomi yang cukup, mungkin bukan sebuah masalah dengan mengikuti manasik di KBIH,

tetapi bagi masyarakat yang ekonominya pas-pasan tentunya menjadi masalah karena manasik di KBIH memerlukan biaya tambahan.”katanya. Dengan melihat banyaknya permasalahan, DPR mengusulkan adanya revisi pada Undang-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, RUU inisiatif ini di bahas di Komisi VIII, Komisi yang membahas mengenai Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan tentunya RUU ini telah disetujui oleh berbagai Fraksi di Komisi VIII, dan sedang dalam tahap menerima masukan-masukan dari pemerintah dan instansi terkait. Revisi UU 13 Tahun 2008 ini tentunya adalah untuk penyempurnaan dari Undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Menurut Chairunnisa, revisi UU No.13 Tahun 2008 ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dan menghilangkan permasalahan yang selama ini muncul dalam hal pengelolaan penyelengaraan ibadah haji. “Masyarakat terkadang mengira, Undang-undang baru direvisi tahun 2008 mengapa sudah direvisi kembali. Perlu diketahui oleh masyarakat pada tahun 2008 itu, yang direvisi dari Undang-undang No. 13 ini hanya permasalahan passport, dari paspor biru

harus menggunakan passport hijau, hanya sebatas itu saja. Dan setelah melewati tiga tahun ini, ternyata kami melihat banyak kelemahan lainnnya dalam undang-undang ini,”jelasnya. Revisi UU No. 13 Tahun 2008 ini diharapkan dapat membawa perubahan baru di dalam penyelenggaraan ibadah haji, menurut Chairrunnisa kedepannya dalam revisi UU ini akan diatur adanya pemisahan antara regulator dan operator. “Salah satu solusi yang akan ditawarkan adalah dengan membentuk sebuah badan khusus di luar pemerintah agar adanya pemisahan antara operator dan regulator, dalam pengelolaan ibadah haji,”jelasnya. Chairunnisa mengatakan, jika dimungkinkan, akan dibuat sebuah badan khusus yang mengatur Penyelenggaraan Ibadah haji, agar pemerintah (Kementrian Agama) sebagai pengawas dan tidak lagi dilibatkan sebagai penyelenggara agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya, berangsurangsur berkurang bahkan hilang, Selain itu, dalam revisi UU No. 13 Tahun 2008 juga akan ditambahkan aturan yang mengatur keuangan penyelenggaraan ibadah haji, karena selama ini tidak ada aturan ataupun pasal yang mengatur mengenai masalah keuangan jamaah haji, mulai dari setoran awal dan tentunya hakhak yang akan didapatkan oleh para calon jamaah yang berhubungan dengan fasilitas-fasilitas yang nantinya akan didapatkan oleh para jamaah. Dan keuangan pelaksanaan Ibadah haji ini akan diatur oleh akuntan yang professional dan diawasi oleh sebuah lembaga yang independen. “Semua ini tentunya bertujuan agar penyelenggaraan ibadah haji kedepan menjadi lebih professional dan akan membuat masyarakat yang beribadah akan merasa sangat aman dan nyaman dan tentunya dapat memperoleh haji yang mabrur,”pungkasnya. (ra)


PROFIL PROFIL

Peran DPR Semakin Penting dan Dominan Demikian pentingnya DPR, maka menurut Politikus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sangat diperlukan anggota DPR yang pintar dan capable serta memiliki integritas dan sikap yang pragmatis. Ir. Izedrik Emir Moeis, Msc.

40


B

erbincang dengan dirinya sangat menyenangkan, sikapnya yang santai,ramah, humoris dan welcome membuat Parlementaria sangat terkesan. Dialah Ir. Izedrik Emir Moeis, Msc. Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi Ekonomi, Keuangan dan Perbankan yang berkeinginan sampai akhir hayat tetap berkarya dan mengabdi bagi rakyat. DPR RI periode 2009-2014 ini merupakan periode ketiga bagi Emir di DPR. Pertama kali Emir terpilih sebagai wakil rakyat yaitu pada periode 1999-2004. Saat itu Emir menduduki posisi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi Lingkungan Hidup, Teknologi, Pertambangan, dan Energi (2000-2003), dan Ketua Komisi IX yang membidangi Ekonomi, Keuangan dan Perbankan (2003-2004). Kemudian pada periode 20042009, Emir untuk kedua kalinya terpilih sebagai anggota DPR RI dan duduk sebagai anggota Komisi XI yang membidangi Ekonomi, Keuangan dan Perbankan dan diberikan kepercayaan menjadi Ketua Panitia Ang-

Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis saat memimpin rapat di gedung DPR RI

garan, sebuah insitusi bergengsi di DPR yang diperebutkan fraksi-fraksi DPR. Institusi ini membahas mengenai masalah anggaran pemerintah. Kesempatan menjadi Ketua Panitia Anggaran ia kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan professional pastinya. Ketika ditanya kesannya selama tiga periode menjadi wakil rakyat, pria kelahiran Jakarta, 27 Agustus 1950 ini dengan serius menyatakan bahwa peran DPR sekarang semakin penting dan dominan baik dalam pengelolaan negara maupun perencanaan banyak yang diserahkan kepada DPR. Demikian pentingnya DPR, maka menurut Politikus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sangat diperlukan anggota DPR yang pintar dan capable serta memiliki integritas dan sikap yang pragmatis. “Kedepan lembaga ini membutuhkan orang-orang yang bisa, pinter dan mengerti”, tukas mantan anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII) ini dengan yakin. Namun jika dikaitkan dengan proses pemilu memang tidak mudah,

sulit mencari orang yang betul-betul pas. “Sebab orang yang bisa mengolah negara belum tentu bisa dapat suara, dan partai-partai masih banyak yang perlu diperbaiki,” ujarnya sambil mengerlingkan mata. Namun Alhamdulillah menurut mantan Dosen Universitas Indonesia ini, pendidikan sudah lebih merata di Indonesia, rata rata banyak yang tamat S1, jadi mencari tenaga terpelajar sudah tidak terlalu sulit. Dan untuk menjadi anggota dewan, tinggal bagaimana dia punya kemampuan dan penalarannya untuk berperan di DPR. “Saya melihat peran DPR periode 1999-2004 dan periode saat ini sudah jauh berbeda. Sekarang peran DPR tambah banyak,” imbuhnya. Emir mencontohkan, DPR saat ini memiliki peran yang penuh di bidang anggaran. Baik di Badan Anggarannya sendiri maupun di masingmasing Komisi dalam hal menyusun satuan tiganya. Dan Pemerintah tidak seenak dulu lagi saat ini, apapun harus atas persetujuan DPR, dan UU juga banyak yang dihasilkan .


41

PROFIL

Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis saat memimpin rapat di gedung DPR RI

Tidak Ingin UU Komisi XI di Batalkan MK Negara Indonesia sudah 66 tahun merdeka, namun DPR yang benar-benar DPR baru dimulai 1999. Periode-periode sebelum tahun itu, DPR dicap hanya tukang stempel saja, karena saat itu pemerintah terlalu kuat dan terlalu berkuasa sehingga tidak diperlukan Undang-undang (UU). Saat ini diperlukan UU, oleh sebab itu maka DPR sekarang cukup berat harus membuat banyak UU. “Publik boleh saja marah kalau DPR lambat membuat UU, tapi jika saja mereka ikut proses satu pembahasan UU kadang-kadang satu ayat saja bisa kita bahas sampai tiga hari atau satu minggu. Bahkan kadang-kadang satu ayat tertentu bisa sampai bulanan, tapi itu untuk menuju satu yang lebih baik. Jadi tidak bisa disalahkan,” jelas suami dari Anita Soenggoro meyakinkan. Sejauh ini dirinya melihat proses yang panjang tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang baik, namun proses yang panjang tapi akhirnya satu UU tersebut di Yudisial Review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Emir merasa prihatin. “Terus terang saja, kita sudah

42

bekerja semaksimal mungkin, dimana banyak orang dengan banyak pemikiran, banyak ideologi yang saling bertentangan dalam menghasilkan sesuatu dirubah,” tegas ayah dari lima orang anak ini. Tapi sebetulnya jika dalam diskusi di MK, DPR diikutsertakan ataupun bertriparti dengan pihak yang keberataan terhadap suatu UU, dirinya akan menegaskan bahwa tidak bisa dengan sembarangan suatu UU diubah. Emir menceritakan, ada satu UU dibatalkan secara sepihak oleh MK dimana dirinya sebagai Ketua Pansus UU tersebut, yaitu UU Migas tahun 2003. “Saya hanya melihat MK kurang mendapat pengertian saja, DPR tidak mungkin menelantarkan rakyat apalagi soal BBM. Tapi itu sudah lewat. Tapi di depan ini saya tidak ingin ada UU dari Komisi XI sampai dibatalkan di MK,” tegasnya. Emir menginginkan jika MK ingin me-Yudisial Review suatu UU, DPR ditanya terlebih dulu. “Saya heran dalam pembahasan ada PDIP yang pikirannya nasionalis, ada PKS yang islami, Golkar, PAN dan yang lainnya. Kalau sudah ketemu satukan mustinya hasilnya baik, bisa dianggap tidak


baik itu dimananya?,” keluh putra dari pasangan Abdul Moeis dan Nooraini.

Menjaga Makro Ekonomi dan Fiskal Indonesia dalam Kondisi Baik

Di masa-masa ekonomi makro dan fiskal seperti saat ini, Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI Emir akan berusaha tetap menjaga agar makro ekonomi dan fiskal Indonesia dalam keadaan baik. Dimana pertumbuhan ekonomi selalu tumbuh dengan baik, tidak terjadi over heating, nilai tukar stabil, inflasi rendah, dan nilai tukar bank juga rendah, dan terakhir sebagai tujuannya adalah agar kredit perbankan turun supaya masyarakat dapat menikmati kredit perbankan yang murah. Sedangkan di bidang Fiskal, jika pertumbuhan ekonomi baik, maka fiskal pun banyak, dan belanja negara juga bagus. “Saat ini pemerintah memiliki banyak uang dari APBNnya, diharapkan dapat membelanjakannya dengan baik dan banyak membangun infrastruktur,” harapannya. Bisa dilihat pembangunan infrastruktur kita tidak seimbang. Penerimaan yang begitu besar namun pertumbuhan infrastrukturnya lambat

sekali. Sebagai Ketua Komisi yang membidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan, dirinya akan selalu mengingatkan dan memberikan koreksi pada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS agar rancangan penggunaan anggaran untuk infrastruktur lebih efektif. Ketika ditanya pendapatnya mengenai keengganan Bank-bank terhadap ketentuan BI rate sebesar 5,75 persen. Emir menyatakan bahwa mestinya BI hati-hati dalam menurunkan ratenya. sebab jika BI rate terlalu rendah orang tidak akan membeli SBI, dan nanti BI akan kesulitan dalam mengendalikan inflasi. “Jadi BI akan menurunkan ratenya jangan rendah atau sekedar rendah, tapi harus stabil dan berimbang,” tukasnya. Emir menyatakan keheranannya, bahwa BI rate sudah sekitar 5 persenan, namun bunga Bank masih tetap tinggi. Berdasarkan pengalaman masa lalu banyak kredit macet dan sebagainya. Menurutnya yang musti dikejar adalah perbankan kita. “BI menurut saya rate-nya sudah oke, tapi jarak antara bunga kredit dengan BI rate masih kejahuan. Bagaimana kita menekan ini,” kata penggemar semua jenis makanan ini. Namun menurutnya DPR tidak dapat semena-mena menekan Bank, karena jika keseimbangannya terganggu malah jadi berantakan. “Diperlukan keputusan yang adil tidak memberatkan manapun tapi justru menumbuh kembangkan semuanya,” tukasnya. Komisi XI DPR RI saat ini sedang memantau dengan betul dan akan mempertanyakan terutama pada Bank BUMN yang tetap menerapkan bunga tinggi. “Biasanya Bank memang punya alasan dan kita tidak bisa apa-apa jadinya,” ucapnnya.

Pimpinan Pusat PDIP Bidang Ekonomi dan Keuangan. Dirinya ikut mengurus partai baik di pusat maupun di daerah. Diusianya sekarang yang menurutnya mendekati masa pensiun, Emir mulai kembali menata usaha yang dulu dirintisnya sebelum menjadi wakil rakyat. Hal ini dilakukannya agar tiba saat pensiun nanti tetap ada pekerjaan yang harus dikerjakannya dan tentunya tetap sehat walafiat. “Kalau bisa saya ingin tetap berkarya sampai akhir hayat dan berguna bagi banyak orang,” ucap pria yang sudah berhenti merokok itu. Berhenti kebiasaan merokok, menurutnya sebetulnya tidak disengaja. Setahun lalu, dirinya setiap merokok lalu batuk, dan batuknya tidak hilang-hilang, tapi begitu tidak merokok batuknya hilang. Akhirnya merokok pun dihentikannya. “Tapi sebetulnmya masih pengen banget, keinginan untuk merokok masih ada dan tidak ada yang melarang hanya demi kesehatan saja,” ucapnya sambil tertawa. Lelaki bertubuh besar ini mengaku tidak memantang makanan apapun yang ia makan. “saya tidak mantang makanan apapun, semua makanan saya suka dan saya makan, seperti kare kambing, sop kaki kamb-

ing, jeroan. Sekali-kali saya masih berani,” ujarnya sambil menunjukkan kare kambing yang ada dihadapannya. Menurutnya, dirinya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa selalu diberi kesehatan, namun dirinya mempunya ketakutan terkena Diabetes. “Saya takut kalau terkena sakit gula, pasti menderita bener itu, nggak bisa makan apa-apa. Tapi untuk yang satu ini saya rutin melakukan kontrol” jelasnya. Sebelumnya Emir pernah melakukan diet ketat yang dianjurkan oleh dokter, namun tidak berlangsung lama. “Sebulan turunnya banyak tapi lama kelamaan saya tidak tahan, karena tidak boleh makan nasi. Soalnya saya cuma cium nasi saja bawaannya sudah mau makan. Malah nasi putih bisa saya lahap tanpa lauk, rasanya enak loh,” ucapnya. “Kalau tidak dibolehin jadi begitu tuh,” tambahnya sambil tertawa terbahak-bahak. Selain makan, menurut Emir hobbynya sekarang adalah jalan-jalan dan lihat-lihat disemua tempat yang ia kunjungi. Keinginan untuk berbelanja sudah tidak ada, “Selain makan, saya suka jalan-jalan di dalam negeri, karena menurut saya lebih santai,” jelas pria humoris ini. (sc)

Ingin Berkarya sampai Akhir Hayat

Hari-hari Emir begitu sibuk, selain sebagai wakil rakyat, di partai Emir dipercaya sebagai Ketua Dewan


43

KUNJUNGAN LAPANGAN

Komisi X DPR RI Tinjau Kesiapan PON 2012 Sehubungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, Komisi X DPR RI, Jumat (10/2) melakukan kunjungan ke Pekanbaru Provinsi Riau guna melihat langsung kesiapan daerah ini menjadi tuan rumah PON XVIII tahun 2012.

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI saat meninjau stadion tempat berlangsungnya PON XVIII 2012

D

i Pekanbaru, Tim Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Utut Adianto melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Riau Rusli Zaenal beserta jajarannya, serta panitia penyelenggaraan PON tahun 2012 di Auditorium kantor Gubernur Riau Dalam kesempatan ini, Gubernur Riau menjelaskan bahwa segala persiapan yang telah dilakukan untuk menggelar event olahraga nasional terbesar ini, Pemprov Riau tengah membangun venue-venue yang akan dihunakan untuk tempat bertanding serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Untuk itu, lanjutnya, pihaknya

44

meminta bantuan dukungan dari DPR, agar pemerintah pusat dapat membantu Riau dalam hal penganggarannya, “Kita memang masih membutuhkan dana untuk menyelesaikan pembangunan venue, serta sarana dan prasarana pendukung PON lainnya,”jelang Rusli. Menanggapi hal tersebut, Komisi X DPR mendukung upaya pemerintah Provinsi Riau dalam menggaet dana dari pemerintah pusat melalui APBN untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, sebab hingga saat ini Pemprov Riau masih kekurangan dana untuk keperluan pelaksanaan PON tersebut setidaknya Rp 290 milyar.


Utut menjelaskan, untuk menyukseskan pelaksanaan PON 2012, yang tinggal beberapa bulan lagi, pemerintah pusat melalui dana APBN hanya membantu penyelenggaraan sebasar Rp.150 miliar, sementara kekurangan dana untuk penyelesaian venues itu sebesar Rp. 290 miliar, “Kekurangannya nanti akan dipikirkan,”kata nya. “Untuk anggaran PON 2012 itu sudah diketuk palu pada Desember 2011 lalu dan bantuan penyelenggaraan PON Riau yang sudah disahkan sebesar Rp.150 miliar,”jelasnya. Pelaksanakan PON ini, sebut Utut, tingkat kesulitannya sama dengan Sea Games. Bahkan di PON itu cabang olahraganya lebih banyak. Pesertanya

Internet / analisadaily.com

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI saat meninjau stadion tempat berlangsungnya PON XVIII 2012 Internet /ponriau2012.com

juga lebih banyak. Bedanya hanya regional dan nasional. Untuk bantuan pusat, jika dibandingkan dengan PON Kaltim 2008 lalu, Riau lebih besar. ‘’Cabang olahraga di Riau lebih sedikit. Jika di Kaltim itu 43 cabang, di Riau 39 cabang. Namun demikian, diharapkan untuk PON di Riau ini dapat menjadi benchmark bagi atlet, dan ini menjadi fundamen olahraga nasional,’’ tuturnya. Menanggapi soal bantuan APBN hanya Rp 150 milyar tersebut, Gubernur Riau, Rusli Zainal, mengatakan sudah menyiapkan dana cadangan. Namun demikian pihaknya tetap berharap pada APBN. ‘’Kita sudah punya dana cadangan. Namun kita tetap berusaha dulu untuk bantuan dari APBN. Harapan saya cukup besar untuk mendapatkan bantuan itu. Insya Allah akan didapatkan. Jika tidak dapat, nanti juga masih ada mekanisme di APBD Perubahan,’’ kata Rusli Zainal. Menurut Rusli Zainal, sebagian venue sudah selesai dibangun, dan sebagiannya masih dalam tahap pembangunan. Hingga saat ini Pemprov Riau masih kekurangan dana untuk menyelesaikan venue yang sedang dibangun dan juga untuk pembangunan sarana serta prasarananya. Karena itu, Rusli Zainal mengharapkan dukungan dari Komisi X DPR supaya pemerintah pusat dapat membantu Pemprov Riau dalam hal penganggaran untuk keperluan PON ini. “Kita memang masih membutuhkan dana untuk menyelesaikan pembangunan venue dan sarana serta prasarana pendukung PON,” ungkapnya. Sementara itu, Utut Adianto menambahkan komitmen pemerintah pusat untuk membantu menyukseskan PON di Riau ini sangat besar. ‘’Soal percepatan pencairan anggaran itu, berdasarkan laporan masih ada beberapa venue dan kekurangan sebesar Rp 290 milyar, dan ini harus dipikirkan,” jelasnya Pemerintah pusat pantas memberikan bantuan karena permintaan

bantuan untuk PON di Riau ini, jauh lebih kecil jika dibandingkan untuk SEA Games, sedangkan untuk melaksanakannya lebih berat, karena jumlah kontingennya lebih besar dibandingkan SEA Games,”kata Utut. Ia menambahkan, penyelenggaraan PON ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, tapi juga tanggung jawab pemerintah pusat. Hal senada di ungkapkan oleh anggota Komisi X DPR Zulfadhli, menurutnya pemerintah pusat wajib

membantu dana untuk PON Riau, sebab nantinya tidak hanya penyelenggaraan PON saja, tapi juga untuk menyelenggarakan Islamic Solidarity Games (ISG) yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2013 mendatang. “Menurut saya Venue-venue PON yang saat ini sedang dibangun tidak hanya untuk keperluan PON saja, tapi nantinya juga akan digunakan untuk ISG yang akan diikuti negara-negara Islam di dunia, dan tentunya ini akan membawa citra bagi Indonesia,”jelasnya. (nt/as)


45

KUNJUNGAN LAPANGAN

Komisi X DPR Dukung Mojokerto Sebagai Daerah Wisata Selain melakukan kunjungan ke Provinsi Riau, Komisi X DPR juga berkunjung ke Provinisi Jawa Timur, di kota Mojokerto, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung Kabupaten Mojokerto sebagai daerah wisata. Upaya pelestarian sebagai ujung tombak penyelamatan situs peninggalan kerajaan Majapahit.

Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI saat meninjau situs peninggalan Kerajaan Majapahit di Mojokerto

“

Komisi X mendukung upaya Kabupaten Mojokerto mengembangkan dan melesatarikan situs peninggalan Kerajaan Majapahit, selanjutnya akan membahas dalam Rapat Kerja DPR RI dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krestif di Jakarta,” kata Wakil Ketua Asman Abnur saat memimpin kunjungan spesifik Komisi DPR RI bidang Pariwisata di Mojokerto (9/2). Dalam tinjauan langsung Komisi X terhadap destinasi pariwisata situs Trowulan, Asman mengatakan bahwa melestarikan peninggalan majapahit agar dapat dikenang karena disamping itu akan menimbulkan ekonomi kreatif yang luar biasa bermanfaat bagi masyarakat mojokerto. Bupati Kabupaten Mojokerto

46

Mustofa Kamal Pasa menjelaskan Mojokerto memiliki banyak potensi yang sangat mungkin dikembangkan. Salah satunya adalah potensi seni budaya. dalam rangka uri-uri budaya daerah, pemerintah saat ini mengembangkan bantengan, tari klasik dan mocopat, tradisi grebeg suro dan haul Syech Jumadil Kubro. “Terkait dengan peninggalan kerajaan Majapahit, Kabupaten Mojokerto memiliki 200 peninggalan bersejarah. Namun sebagian besar belum tersentuh, hal inilah yang saat ini sedang diupayakan pemerintah daerah untuk dilakukan pemetaan guna pengembangannya, salah satunya adalah petilasan Jolotundo,” jelas Bupati. Sebagai putra daerah Mustofa merasa terpanggil untuk uri-uri bu-


daya peninggalan kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan besar di Nusantara, yang dari bukti sejarah berada di wilayah Trowulan Kabupaten Mojokerto. Cita-cita untuk menggali kebesaran Kerajaan Majapahit merupakan kearifan lokal yang akan terus dikembangkan. Peninggalan-peninggalan yang ada perlu dirawat dan dikembangkan sehingga bisa menggali potensi kreatif yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf ekonomi warga masyarakat. Bupati merasa bahwa tanpa adanya dukungan dari Pusat, maka cita-cita tersebut mustahil terwujud. Sebab peninggalan Mojopahit adalah warisan luhur bangsa, yang dikenal hingga ke luar negeri. (nt/as) ***

Marzuki Ali

Korupsi Meluas karena Politik Biaya Tinggi Salah satu tantangan keberhasilan pemerataan pembangunan Indonesia adalah meluasnya tingkat korupsi. Kejahatan luar biasa ini tidak hanya terjadi di level pemerintah pusat tapi juga merambat ke daerah-daerah. Perilaku korup terdorong oleh sistem politik yang cendrung berbiaya tinggi - high cost politic.

“

Pemilu kita high cost, dengan suara terbanyak akhirnya caleg satu partai bisa bertempur merebut kursi. Dalam pemilu kemaren kader terbaik yang berhasil menjadi wakil rakyat tidak banyak, yang menonjol adalah orang punya duit daftar ke partai dan menang pemilu,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menyampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumsel, Selasa (14/2/12). High cost politic juga terjadi pada pemilihan kepala daerah - gubernur, walikota dan bupati. Sudah menjadi pembicaraan publik untuk maju dalam pilkada, calon bupati harus menyiapkan anggaran setidaknya Rp. 10 miliar. “Dari mana uangnya, akhirnya setelah terpilih korupsi untuk mengembalikan pinjaman modal atau membalas budi baik pendukung,” lanjutnya. Ia meminta mahasiswa tidak gampang menyalahkan ketika perilaku korupsi meluas. Segenap pihak menurutnya patut memikirkan solusi bagi politik biaya tinggi yang menyuburkan perilaku korupsi. Salah satu usulan yang didukungnya adalah pemilihan gubernur cukup dilaksanakan oleh wakil rakyat di DPRD. Konstitusi tidak memerintahkan pemilihan gubernur secara langsung tetapi lewat pilkada yang demokratis. DPR saat ini lanjutnya sedang melakukan pembahasan RUU terkait pemilu. Segenap pihak harus memberikan masukan untuk menemukan sistem pemilu yang terbaik bagi bangsa dan tidak berbiaya tinggi. Beberapa usulan yang mengemuka diantaranya bagaimana meningkatkan peran par-

Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menyampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan

tai dalam menentukan kader terbaik menjadi caleg peserta pemilu. “Mahasiswa jangan hanya marah ke DPR kalau tidak berkualitas, demo juga partainya agar mengirim caleg yang bagus ke DPR,” imbuh Marzuki disambut tepuk tangan mahasiswa. UU Parpol menurutnya patut membuka ruang agar partai dapat mencari pendanaan yang halal untuk menggerakkan roda organisasi. Baginya pilihan ini dapat mendukung upaya partai menjadi lebih mandiri. Sekarang sumber pendanaan bergantung pada iuran anggota, serta setoran anggota partai yang menjabat di eksekutif dan legislatif. Ini menurutnya mengundang ruang penyimpangan penggunaan anggaran negara. “Kita baru berdemokrasi 13 tahun pasca Orde Baru, tapi capaiannya sudah banyak bahkan ada yang

menyebut demokrasi kita sudah lebih baik dari Amerika,” ujarnya. Namun upaya perbaikan kualitas demokrasi patut terus dilakukan. Politisi Partai Demokrat ini memberi contoh demokratisasi di Cina yang menurutnya patut dipelajari. Negeri tirai bambu itu juga melangsungkan pemilu mulai dari tingkat paling bawah setingkat desa, bedanya parpolnya hanya satu partai komunis. “Disana sistem politik menjaga senioritas alasannya kalau bangsa Cina yang besar itu dipimpin tokoh dibawah 50 tahun negara bisa pecah karena belum memiliki kearifan.” Ketua DPR mengajak mahasiswa yang mengikuti kuliah umum untuk sejak dini bergabung dengan partai politik. “Orang baik-baik masuklah ke parpol, persoalannya tidak banyak orang baik yang masuk parpol,” tan-


47

KUNJUNGAN LAPANGAN

dasnya. Sebagai sekjen partai ia mengaku pernah kesulitan mencari caleg perempuan menjelang Pemilu Legislatif 2004. Akhirnya partai mengusulkan kandidat dengan kualitas seadanya dan terpilih. “Tahu-tahu menjadi anggota DPR, inilah situasi yang kita hadapi sekarang.” Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Prof. Anzulian Rifai

mengakui political recruitmen partai politik masih bermaslah. “Saya provokasi mahasiswa kalau mau merubah DPR, yang anda kata-katai setiap hari itu jadilah politikus, tamat sarjana hukum kembalilah ke desa, jadi pengurus parpol di tingkat ranting kemudian naik berjenjang,” katanya disambut tepuk tangan mahasiswa. Dalam kesempatan itu Ketua

DPR menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Unsri dengan PT Pusri. Perusahaan BUMN pupuk ini berkomitmen mendukung mahasiswa fakultas hukum meraih prestasi terbaik. Program yang ditawarkan diantaranya beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan kesempatan berkarir di perusahaan kebanggaan masyarakat Sumsel ini. (iky)

Komisi III Kecewa Langkah Hukum Impor Limbah B3 Lambat Beberapa anggota Komisi III DPR RI menyatakan kekecewaan terhadap lambatnya penanganan kasus impor limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang berasal dari negara Belanda dan Inggris. Menumpuknya 113 kontainer limbah selama 2 bulan, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dinilai karena lemahnya koordinasi diantara sesama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kementrian terkait, termasuk dengan Korwas (Koordinator Pengawas) PPNS Mabes Polri.

Tim Komisi III DPR RI saat meninjau kontainer berisi limbah B3 di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta

“

Kok bisa panjang seperti ini interval waktu dari Januari sampai Februari padahal ada racun bermasalah. Sampai kapan racun bertahan terus kita diam saja. Saya melihat

48

ada kerjasama yang kurang sinergi pada PPNS termasuk dengan Korwas Mabes Polri,” kata Aboe Bakar Alhabsy anggota Komisi III dari FPKS usai meninjau kontainer berisi limbah B3


di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, Jumat (10/2/12). Hal senada disampaikan Taslim anggota Komisi III dari FPAN yang menyebut seharusnya 1 – 2

minggu setelah dipastikan ada limbah berbahaya, aparat segera bertindak mengembalikan. “Tidak perlu menunggu sampai 2 bulan, kalau bisa 1-2 minggu kenapa tidak. Harusnya begitu dibuka, dilihat ketahuan tidak sesuai, segera kirim ulang ke negara pengirim,” tandasnya. Kunjungan spesifik ke Pelabuhan Kontainer Tanjung Priuk dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsudin. Tim meninjau keberadaan 113 kontainer didampingi oleh Dirjen Bea Cukai Kementrian Keuangan, Agung Kuswandono. Dirjen secara khusus memperlihatkan isi 2 kontainer yang terdiri dari campuran barang bekas, besi, karet, alumanium berlumuran tanah dan cairan hitam pekat berbau tajam. Bagi anggota Komisi III dari Fraksi Hanura Syarifudin Sudding keberadaan limbah berbahaya ini di Indonesia bisa merupakan bentuk penghinaan. “Negara kita adalah negara berdaulat, sungguh terhina kalau negara berdaulat dikirimi limbah, harkat martabat bangsa terhina melihat ini. Ini penghinaan terhadap bangsa, perlu ditindaklanjuti, siapa pengimpor dan siapa dibalik pengimpornya,” pungkasnya. Dalam penjelasannya Dirjen Bea Cukai menyebut kecurigaan terhadap 113 kontainer ini muncul setalah mengetahui ada perbedaan antara pemasok dengan pelabuhan pengiriman. Pemasok dari sebuah perusahaan di Amerika Serikat sementara proses impor dari pelabuhan Belanda dan Inggris. Hasil pemeriksaan ternyata tidak sesuai dengan dokumen impor yang menyebut isi kontainer adalah steel scrap. Penanganan kasus ini sudah dilakukan oleh PPNS Bea Cukai bekerja sama dengan PPNS Kementrian Lingkungan Hidup dan Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir). Hasilnya menunjukkan positif limbah B3 tetapi tidak ditemukan indikasi kandungan nuklir. Sejauh ini menurutnya proses hukum sedang berjalan. “Sesuai konvensi internasional, bila negara ter-

tentu mendapat kiriman barang dan menganggapnya limbah aturannya dikirim kembali ke negara pengirim. Penyelesaian kasus ini bersamaan, proses penegakan hukum berjalan pengembalian juga berjalan,” ujar Agung. Pimpinan Tim, Azis Syamsudin secara khusus menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea dan Cukai yang berhasil mengungkap impor limbah berbahaya ini. Kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priuk menurutnya merupakan hasil rapat pleno Komisi III untuk meminta keterangan resmi agar penuntasan masalah bisa berjalan lancar. “Kami ingin penuntusan limbah ini kembali ke negara pengirim, juga proses hukumnya termasuk pidana supaya tidak terjadi lagi kasus se-

perti ini dikemudian hari. Kami ingin koordianasi dari seluruh aparat hukum baik PPNS Bea Cukai, Lingkungan Hidup berjalan. Sehingga integrated legal sistem bisa terwujud. Termasuk bagaimana Pihak PPNS bisa berkoordinasi dengan Korwas Mabes Polri,” imbuhnya. Ia mengaku mendapat input dari Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Bung Jono yang hadir dalam pertemuan tersebut bahwa koordinasi sejauh ini belum berjalan optimal. Politisi Partai Golkar ini menyebut saat ini Komisi III sedang menyiapkan naskah akademis RUU PPNS yang diharapkan dapat menyiapkan regulasi untuk menjawab tantangan kerja di lapangan. “Kita sedang siapkan naskah akademisnya, ini menjadi usul inisiatif Komisi III,” demikian Azis. (iky)


49

SOROTAN

Beri Sanksi Tegas

Operator dan Pilot Yang Lakukan Pelanggaran Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia umumnya pengguna jasa angkutan udara sedikit khawatir. Pasalnya beberapa waktu lalu empat orang pilot sebuah maskapai penerbangan nasional tertangkap karena mengkonsumsi narkoba.

50


P

enggunaan narkotika dan zat adiktif di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan kengerian ketika pemakainya meluas ke kalangan pilot. Profesi yang sangat membutuhkan stamina prima dan kejernihan berpikir. Apa jadinya jika dalam sebuah penerbangan ada pilot atau copilot mengkonsumsi narkoba atau masih dalam pengaruh barang haram itu. Dan banyak lagi pertanyaan lainnya yang kerap timbul di benak pengguna jasa angkutan udara ini. Penumpang penerbangan baik domestik maupun internasional menggantungkan keselamatan perjalanan mereka kepada pilot. Ini menunjukkan profesi pilot sebagai ujung tombak bagi industri penerbangan. “Sebagai garda terdepan penerbangan dan keselamatan penumpang, kehidupan seorang awak pesawat diatur oleh regulasi yang sangat ketat,” ujar Ketua Asosiasi Angkutan Udara Nasional Indonesia (INACA) Emirsyah Satar dalam siaran persnya sebagai reaksi atas tertangkapnya beberapa pilot pengguna obat-obat terlarang oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurutnya, regulasi tersebut mulai dari jam istirahat sebelum terbang, jam terbang, pemeriksaan kesehatan secara regular setiap enam bulan,

hingga recurrent (kewajiban mengikuti uji ketangkasan simulator pada tipe pesawat tertentu) Pengamat penerbangan Ruth Hana Simatupang mengungkapkan demi keselamatan penerbangan, standar pemeriksaan terhadap pilot, copilot dan awak kabin sebelum terbang dilakukan semua instansi terkait, baik Kementerian Perhubungan maupun maskapai penerbangan itu sendiri. “Peran regulator dalam keselamatan penerbangan sangat penting, karena instansi itulah yang seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus,” tukasnya. Regulator wajib memberikan sanksi tegas terhadap operator, pilot maupun awak kabin bila kedapatan melanggar aturan standar internasional seperti yang ditetapkan ICAO maupun aturan yang dikeluarkan. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengemukakan Komisi V DPR RI sebagai Komisi Transportasi telah memanggil Dirjen Perhubungan Udara. Komisi V meminta agar melakukan pengecekan dan memberikan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang. “DPR telah meminta Kementerian Perhubungan tidak hanya menyelesaikan permasalahannya saja tetapi

sedapat mungkin bagaimana mencegah agar tidak terjadi kecelakaan,” pungkas Fary. Fary juga menjelaskan bahwa kasus ini sebenarnya telah diketahui lama. Kementerian Perhubungan telah minta pencabutan ijin namun tidak ditanggapi oleh pihak operator, dalam hal ini Lion. Dimasa yang akan datang, Fary mengharapkan hal tersebut tidak boleh terjadi lagi. Menurutnnya sebelum adanya kasus ini, pemeriksaan kesehatan terhadap awak pesawat dilakukan enam bulan sekali, setelah kejadian ini baru dilakukan satu bulan sekali. “Mestinya sebelum berangkat, pemeriksaan itu dilakukan. Masinis kereta api saja sudah melakukan hal itu,” tegas Fary. “Tidak hanya itu saja, DPR juga meminta pengawasan lebih yaitu berkaitan dengan pintu keluar masuk penumpang di Bandara agar memeriksa juga para awak kabin seperti pramugari dan pilot. Mereka mestinya diperlakukan sama dengan penumpang. Kadang ada yang masuk dan alarm peringatan berbunyi namun mereka tetap dapat masuk leluasa,” terang Fary. “Pemerintah sebagai pembina operator penerbangan nasional mestinya melakukan pembinaan secara khusus, jangan sampai terlena dan memberikan ruang kepada operator sepenuhnya untuk melakukan koor-

“Pemerintah sebagai pembina operator penerbangan nasional mestinya melakukan pembinaan secara khusus, jangan sampai terlena dan memberikan ruang kepada operator sepenuhnya untuk melakukan koordinasi. Harus ada campur tangan pemerintah baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan. Hal tersebut diatur UU,” Anggota Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis


51

SOROTAN

Suasana Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPR dengan Dirjen Perhubungan Udara di gedung DPR RI

dinasi. Harus ada campur tangan pemerintah baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan. Hal tersebut diatur UU,” paparnya. “DPR pada intinya setuju melakukan tindakan tegas khususnya terhadap pilotnya, jika memang terbukti. Kemudian kepada operator harus diberi sanksi yang tegas. Karena ini menyangkut hidup orang banyak,” tambahnya. Fary menegaskan, jangan sampai gara-gara kesalahan satu dua orang berakibat fatal pada yang lainnya. “Kita juga harus melihat kondisi dan situasi penerbangan kita. Peraturannya sudah ada, apa kelasahan pilotnya, apakah pesawatnya juga harus dibekukan. Tapi jika dilihat banyak yang terlibat pihaknya, maka harus dilakukan tindakan lebih lanjut,” terang politisi Partai Gerindra. Mencermati permasalahan yang ada Fary menyatakan di Indonesia jika sesuatu sudah terjadi baru diekspose. Fary memberikan contoh, dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas Jalan Raya disebutkan perlunya dibentuk forum lalu lintas angkutan jalan. Dalam forum tersebut termasuk didalamnya pemerintah, swasta dan LSM. Tapi sampai saat ini forum yang diamanatkan UU tersebut belum terbentuk. Dikabarkan ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan forum tersebut dibentuk. “Padahal diharapkan dengan terbentuknya forum tersebut, dapat membantu kita dalam

52

mengawasi dan mengontrol peran serta masyarakat didalamnya,” terang Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Tidak hanya itu saja, Fary juga meyesalkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) selama ini tidak satupun hasil investigasi kecelakaan-kecelakaan darat, kereta api, laut dan udara maupun rekomendasi KNKT yang disampaikan kepada Komisi V DPR RI. “Sampai saat ini kita belum mendapatkan hasil rekomendasi tersebut. Dan kita tidak tahu berapa banyak hasil rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti pemerintah,” kata Fary. Komisi V DPR RI yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi berkaitan dengan rekomendasi yang dihasilkan KNKT, ingin mengetahui secara pasti apa penyebab dari kecelakaan itu terjadi, dan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar ke depan tingginya angka kecelakaan dapat ditekan sekecil mungkin. Menurut KNKT dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu, bahwa pada tahun 2007 – 2012, KNKT telah menyampaikan 769 rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, dengan rincian rekomendasi udara 272, laut 250, kereta api 150 dan jalan 97. Sedangkan DPR menemukan 46% kecelakaan yang disebabkan human error. Penyebab human error yang seperti apa itu perlu dijabarkan. Salah


satunya jika di jalan raya menyangkut petugas yang kelelahan, tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Namun yang lebih bahaya lagi adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana. Yang artinya bahwa peran pemerintah diperlukan. “Sudah jelas jika kita membicarakan masalah jalan raya yang berperan disini adalah Kementerian Perhubungan”, tegas Fary. Bisa dilihat dari tahun ketahun angka kematian yang disebabkan kecelakaan semakin meningkat. DPR sebagai badan pengawas dalam melakukan tindakannya berdasarkan undang-undang. Tapi jika ada kasus-kasus tertentu, DPR berdasarkan rekomendasi-rekomendasi yang ada. “Khusus untuk masalah keselamatan kita mengharapkan memang memerlukan masukan dari rekomendasi KNKT. Tapi selama dua setengah tahun masa jabatan saya di DPR di Komisi V tidak pernah mendapat keterangan hasil rekomendasi dari KNKT,” imbuhnya. DPR berharap hasil rekomendasi yang di keluarkan KNKT ditindaklanjuti pemerintah. Dan DPR harus mengawasi hal tersebut. “Namun bagaimana bisa mengawasi jika isi rekomendasi tidak diketahui. KNKT harus lebih terbuka, tidak hanya kepada komisi juga kepada publik. Jika KNKT tidak memberi rekomendasi dan rekomendasinya tidak di tindaklanjuti untuk apa ada KNKT”, ujarnya mengakhiri. (sc)

LIPUTAN KHUSUS

DPR Sukses Selenggarakan Sidang Ke-7 Konferensi PUIC

Pada akhir bulan Januari lalu, tepatnya tanggal 24 – 31 Januari 2012, DPR RI mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pelaksanaan The 7th Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Conference and Related Meetings yang diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan.


53

LIPUTAN KHUSUS

Perisden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka secara resmi Sidang Konferensi PUIC ke-7

D

iselenggarakannya Konferensi PUIC ke-7 ini memiliki arti penting bagi Indonesia, karena merupakan Konferensi PUIC yang pertama kali diadakan di kawasan Asia Tenggara. Dan Ketua DPR RI Marzuki Alie mendapat mandat menjadi Presiden PUIC untuk periode satu tahun ke depan. PUIC yang didirikan pada tanggal 17 Juni 1999 dengan kantor pusat Di Teheran, saat ini mempunyai anggota 51 parlemen dari Negara-negara anggota OKI dan juga memiliki 18 peninjau (organisasi regional dan internasional atau parlemen). Berdasarkan statuta PUIC, organisasi ini didirikan tidak hanya untuk penguatan kontak, kerja sama dan dialog antar parlemen anggota OKI dan wakil-wakilnya, tetapi juga untuk memperkenalkan ajaran luhur Islam dan berusaha untuk menyebarkannya

54

dengan tetap menekankan sisi humanisme dari peradaban Islam. PUIC juga didirikan untuk membina koordinasi antara bangsa-bangsa di dunia dalam rangka menghormati dan membela hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian berdasarkan keadilan. Pada sidang yang diselenggarakan di Kota Palembang kali ini dihadiri 37 Delegasi Parlemen Negara-negara Anggota OKI dan 10 observer dari berbagai organisasi internasional dan regional. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, jumlah tersebut sudah melampaui kuorum dan sudah dapat mengambil keputusan. Kehadiran 37 negara tersebut menurut Hidayat juga merupakan hal yang bersejarah, karena jarang sekali pertemuan negara-negara OKI bisa melam-


paui kuorum. Pada periode yang lalu dimana PUIC diselenggarakan di Abu Dabhi juga tidak mencapai kuorum. “Kita patut bangga jumlah anggota PUIC yang jumlahnya 51 negara, bisa dihadiri 37 negara,” katanya.. Hidayat menjelaskan, alasan sidang ini diselenggarkan di Palembang, karena nilai historis sejarah Islam yang ada di kota ini. Adanya surat menyurat antara raja-raja Sriwijaya dengan salah seorang Khalifah pada zaman Bani Umayyah di Damaskus pada awal Islam masuk ke Indonesia. Selain itu, juga ingin memperkenalkan kepada masyarakat dunia tentang Indonesia selain Jakarta dan Bali. Sehingga para delegasi dapat mengenal kota Palembang serta kota-kota lain di Indonesia. Kita berharap, pelaksanaan sidang di Palembang ini akan berdampak kepada peningkatan pengetahuan mereka tentang Indonesia, ketertarikan terhadap Indonesia, dan selanjutnya dapat menarik wisatawan mereka untuk datang ke Indonesia. Tentunya, kata Hidayat, hal itu menjadi sesuatu yang akan bermanfaat bagi Indonesia.

Dibuka Presiden

Sidang ke-7 Konferensi PUIC dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Januari 2012. Pada kesempatan ini Presiden juga berkenan meresmikan Al Quran Al Akbar yang dinilai sebagai ukiran Al Quran terbesar di dunia. Karya ini merupakan simbol dari kemegahan Islam dan artistik work yang dibuat oleh orang Indonesia. Presiden mengatakan, karya besar ukiran Al Quran tersebut merupakan usaha bersama untuk bisa meneladani Al Quran dan melestarikan motif lokal. Al Quran Akbar dibuat di Palembang sejak 2002 hingga 2008 terbuat dari ukiran kayu Tembesu. Setelah selesai Al Quran Akbar ini ditempatkan di Masjid Agung Palembang untuk sosiasalisai dan masukan masyarakat. Selama dua tahun, proses pembuatan,

penyelesaian dan pengukirannya diawasi oleh ahli yang berkompetensi. Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, tujuan dari pembuatan Al Quran Akbar antara lain memelihara kemurnian Al Quran, memelihara mushaf, mencintai Al Quran dan mengembangkan nilai-nilai mulia Al Quran bagi masyarakat. Al Quran Al Akbar terbuat dari kayu Tembesu dengan ukuran keseluruhan 9 meter persegi, ukuran per halaman 177cm x 144 cm x 2,5 cm. Sejumlah 30 juz dituangkan dalam 630 halaman atau 315 lembar kayu. Kayu tembesu yang digunakan 40 meter kubik, dikerjakan 20 orang pengukir, ukiran khas Palembang berwarna kuning emas. Biaya yang dihabiskan lebih dari Rp1 miliar, nantinya akan ditempatkan di Museum Mushaf Ali Akbar. Saat ini mushaf Al Quran itu masih berada di Pesantren Modern Al Ihsaniyah di Kecamatan Gandus Palembang. Sebelum Presiden meresmikan Al Quran Al Akbar ini, Anggota Delegasi Parlemen PUIC telah mengunjungi Pesantren Al Ihsaniyah untuk melihat

Al Quran terbesar tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Perwakilan delegasi dari Nigeria, Sade Umar Abu bakar mengatakan, karya seni ini sangat menarik dan dapat dijadikan sejarah dalam Islam karena merupakan yang pertama dan mungkin satu-satunya yang ada di dunia. “Saya sangat terkesan dengan ide yang muncul untuk dapat membuat karya seni yang sangat indah ini, Alqur’an yang di buat dalam ukiran kayu yang benar-benar menakjubkan dan saya sangat salut,”terangnya. Sependapat dengan Sade Umar, menurut Perwakilan dari Uganda, Balye Jjusa Sulaeman karya seni tersebut perlu diberikan apresiasi dan penghargaan dan juga sebuah hal yang patut disyukuri, karena tulisantulisan Al-qur’an yang sangat indah dapat dituangkan ke dalam karya seni yang indah pula dan belum pernah ada di dunia.

Momentum Jadikan Organisasi Lebih Kuat Dan Efektif

Pada Pidato Pembukaan, Ketua DPR RI Marzuki Alie, selaku Presiden

PUIC berharap Konperensi PUIC ke-7 dapat dijadikan momentum membuat sejarah PUIC lebih kuat dan efektif serta bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Marzuki mengatakan, Konperensi PUIC ke-7 ini semestinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja parlemen negara anggota PUIC kedepan dalam rangka memperjuangkan kepentingan bersama negara anggota PUIC. Terutama untuk meraih kemajuan, kemakmuran dan perdamaian, juga dalam praktek berdemokrasi. Forum ini, kata Marzuki, juga dapat dipakai untuk meningkatkan institutional building dan untuk membangun lembaga legislatif yang kuat sehingga dapat lebih efektif dalam melaksanakan amanat rakyat. Dalam konferensi kali ini, Marzuki menggarisbawahi hal-hal yang berkaitan dengan peranan dan tugas lanjut PUIC sebagai Organisasi Parlemen Internasional, termasuk peran serta dalam memberikan solusi terhadap isu-isu utama internasional yang


55

LIPUTAN KHUSUS

Ketua DPR RI Marzuki Alie, selaku Presiden PUIC memberikan Pidato Pembukaan Konferensi PUIC Ke-7

menjadi perhatian dan merupakan kepentingan bersama. Menurut Marzuki, anggota PUIC masih perlu meningkatkan kerjasama dan memberikan dukungan bagi pengakuan Palestina sebagai anggota penuh di PBB dan badan-badan internasional, mengakhiri isolasi terhadap Gaza dan penolakan terhadap kejahatan Israel atas anggota Parlemen Palestina dimana Israel malah menangkap kembali Ketua Parlemen Palestina Aziz Dweik. Sebagai sesama anggota parlemen, melalui organisasi parlemen PUIC, sudah seharusnya memberikan dukungan penuh untuk pembebasan pimpinan dan anggota parlemen Palestina dari penjara Israel dan mengutuk keras kejahatan Israel terhadap pimpinan dan anggota parlemen Pa-

56

lestina tersebut. Marzuki mengatakan, dalam upaya kontribusi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, masih menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya potensi konflik di berbagai belahan dunia yang setiap saat dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Di bidang ekonomi, memiliki kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam mengurangi kemiskinan dan melakukan upaya bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu juga melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya dampak negatif akibat terjadinya krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia Barat. Marzuki juga menyoroti, perkembangan arena politik internasional yang telah berubah dengan cepat


dan dinamis. Perkembangan dan demokratisasi di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta masalah tumpang tindih klaim di Laut China Selatan yang melibatkan berbagai kepentingan negara besar dapat berdampak kepada stabilitas keamanan dan perdamaian di tingkat regional dan global. Perkembangan situasi dan kondisi internasional tersebut, katanya, merupakan tantangan baru bagi negara anggota PUIC yang harus diselesaikan dan disikapi bersama dengan berdasarkan kepentingan bersama. Sesuai dengan tujuan dan cita-cita dibentuknya PUIC, maka semua negara anggota PUIC memiliki komitmen untuk melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam Statuta PUIC. Oleh karena itu, kegiatan, program, dan perhatian PUIC harus lebih fokus kepada realitas masalah yang dihadapi. “Kita harus mencari solusi terbaik yang dapat kita capai bersama, sehingga keberadaan parlemen kita benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan umat Islam,” katanya. Dengan demikian, kata Marzuki, mereka tidak perlu memilih terorisme sebagai alternatif, sebab melalui demokrasi merekapun bisa memperjuangkan dan merealisasikan cita-cita mereka.

Sidang I Parlemen Perempuan Muslim

Dalam penyelenggaraan Konferensi PUIC di Palembang ini, juga telah dilaksanakan Konferensi Pertama Anggota-Anggota Parlemen Perempuan Muslim yang diselenggarakan tanggal 27 Januari 2012. Konferensi ini merupakan inisiatif Indonesia dan Wakil Ketua BKSAP Hurhayati Ali Assegaf menjadi pemimpin Anggotaanggota Parlemen Perempuan Muslim yang pertama kali dan diselenggarakan secara parallel dalam Sidang PUIC ke-7 ini. Diselenggarakannya konferensi ini menunjukkan bahwa PUIC memberikan posisi penting terhadap para

Anggota Parlemen Perempuan Muslim untuk menyelenggarakan konferensi secara tersendiri dan berkala guna membahas upaya-upaya pemberdayaan dan pemajuan perempuan di Negara-negara anggota OKI. Melalui konferensi ini telah dirumuskan draft Declaration of Muslim Women Parliamentarians of the PUIC, yang antara lain menekankan pentingnya penguatan peran perempuan muslim dalam berbagai aspek pembangunan.

Memainkan Peran Penting

Ketua BKSAP Hidayat Nur Wahid mengatakan, pada Konferensi Parlemen Negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) ke 7 di Palembang ini, secara keseluruhan delegasi Indonesia berhasil memainkan peran penting dalam mewarnai pemikiran-pemikiran yang berkembang selama konferensi terutama dalam memperkuat peran parlemen negara-negara Islam dalam menghadapi perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya di tingkat internasional, kawasan maupun di dalam negeri masing-masing negara anggota konferensi. Melalui konferensi Parlemen Negara OKI ke 7 yang mengangkat tema demokrasi, keadilan dan kesejahteraan (democracy, justice, prosperity) delegasi Indonesia berhasil mewarnai sejumlah pemikiran dan gagasan penting di dalam menyikapi perubahan dinamika di Timur Tengah dan Afrika Utara dan pentingnya melindungi tenaga kerja migran. Sidang komisi tetap bidang politik dan ekonomi yang dipimpin Hidayat Nur Wahid berhasil merumuskan 21 resolusi. Dari 21 resolusi tersebut, 10 diantaranya merupakan resolusi yang dirancang oleh delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia yang mengikuti pembahasan isu politik ekonomi adalah Sidarto Danusubroto (F-PDIP), Bukhori Yusuf (F-PKS), Mustofa Assegaf (F-PPP) dan Ahmad Mumtaz Rais (F-PAN). Dalam isu politik, delegasi Indo-

nesia berhasil memasukkan sejumlah pemikiran terkait masa depan Palestina dan keanggotaannya di PBB. Dalam persoalan masa depan Palestina, delegasi Indonesia berhasil mengajak anggota konferensi untuk mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB melalui upaya diplomatik yang komprehensif di dalam sidang-sidang PBB. Indonesia juga diterima sebagai anggota dalam komisi tetap dalam masalah Palestina yang dibentuk dalam Konferensi Parlemen Negara Islam ke 7. Dalam pembahasan mengenai perdamaian di kawasan Timur Tengah, ide delegasi Indonesia untuk menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai kawasan bebas senjata pemusnah massal atau nuklir juga didukung oleh peserta konferensi dari Timur Tengah yang melihat ide Indonesia dapat mendukung proses perdamaian di kawasan Timur Tengah. Lebih jauh, dalam pemanfaatan kemajuan teknologi nuklir, kimia dan biologi untuk tujuan damai seperti energi, kesehatan dan pendidikan, Indonesia melihatnya sebagai hak setiap negara untuk mengaksesnya dan bukan hanya monopoli negara maju. Hidayat menambahkan, masih

dalam isu politik, delegasi Indonesia mengusulkan langkah untuk memerangi terorisme melalui peningkatan peran masyarakat sipil dalam dialog agama, budaya dan peradaban serta menumbuhkan iklim demokrasi dan penegakan HAM dan keadilan sebagai bagian penting dalam menyelesaikan akar dari terorisme. Atas ide ini, kata Hidayat, sejumlah peserta menyatakan dukungannya mengingat dinamika politik di beberapa Negara anggota konferensi telah mengarah pada meningkatnya tuntutan peran masyarakat sipil dalam proses demokrasi perlu mendapat ruang agar menutup ruang penggunaan cara-cara terror dalam memperjuangkan kepentingannya. Sejalan dengan tema konferensi mengenai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan, delegasi Indonesia juga menawarkan kepada peserta konferensi untuk mencermati perkembangan gelombang tuntutan demokrasi yang sedang dialami sejumlah Negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Berdasarkan fenomena tersebut, delegasi Indonesia mengajak peserta konferensi untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses

Ketua BKSAP Hidayat Nur Wahid


57

LIPUTAN KHUSUS

Delegasi Negara-negara anggota PUIC berfoto bersama dalam Konferensi PUIC ke-7 di Palembang

politik, dan memberikan perlindungan bagi hak-hak asasi rakyatnya serta memberikan ruang yang cukup bagi relawan kemanusiaan membantu menangani korban-korban akibat ketegangan selama proses transisi demokrasi tersebut. Dalam konferensi ini, fenomena bencana alam yang melanda Somalia dan Pakistan juga menjadi perhatian dan mendapat simpati delegasi Indonesia, terutama dampak dari bencana tersebut yang telah mengakibatkan puluhan ribu manusia meninggal dan jutaan manusia lainnya terancam kelaparan dan kekurangan gizi. Untuk mengatasi hal ini, kata Hidayat, delegasi Indonesia mendesak Negara anggota konferensi untuk melipatgandakan bantuan kemanusiaannya dan memberikan dukungan fasilitas dan perlindungan bagi relawan kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya. Delegasi Indonesia juga secara serius mengajak peserta konferensi untuk mencermati perkembangan krisis keuangan global yang saat ini melanda Eropa, Amerika dan negara-negara industri lainnya, terutama dampak negatif yang ditimbulkan-

58

nya, seperti menurunnya kemampuan negara berkembang dalam membiayai pembangunannya. Mencermati dampak negatif tersebut, kata Hidayat, delegasi Indonesia mengajak peserta konferensi untuk memperkuat stabilitas sistem keuangannya melalui sejumlah kebijakan di sektor keuangan. Selain itu, delegasi Indonesia juga mengajak peserta konferensi untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antara sesama anggota konferensi dan memberikan ruang bagi pertumbuhan peran Bank Islam (syariah) dalam perekonomian dan pembangunan negara-negara anggota konferensi. Hidayat menambahkan, pembahasan di komisi tetap masalah Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup menghasilkan 6 (enam) resolusi, dan 2 (dua) diantaranya dari usulan delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia yang mengikuti pembahasan di komisi ini adalah Atte Sugandi (F-PD), Syofwatillah Mohzaib (F-PD), Helmi Fauzi (F-PDIP) dan Andi Anzhar Cakra Wijaya (F-PAN). Dalam sidang komisi Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup ini, dele-


gasi Indonesia mengangkat persoalan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dan persoalan perlindungan tenaga kerja migran. Dalam persoalan lingkungan, delegasi Indonesia menaruh perhatian kepada kurangnya perhatian dari negara-negara anggota konferensi terhadap konsep pembangunan berkelanjutan dalam mengelola pembangunannya. Hal tersebut bersumber dari fakta semakin menurunnya kualitas lingkungan dan perubahan iklim sebagai akibat dari meningkatnya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan bagi pembangunan ekonomi dan industri. Untuk menyelamatkan kualitas lingkungan, delegasi Indonesia mengajak anggota konferensi untuk mengedepankan keseimbangan pembangunan antara aspek menjaga pertumbuhan ekonomi dengan aspek menjaga kondisi sosial masyarakat dan konservasi lingkungan melalui perubahan pola produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam meningkatkan perhatian negara anggota konferensi terhadap

isu tenaga kerja migran, delegasi Indonesia berhasil meyakinkan peserta konferensi dari negara-negara yang banyak memanfaatkan pekerja migran (Arab Saudi dan Malaysia) untuk memperkuat peraturan perundangundangan di negaranya agar lebih memberikan perlindungan yang memadai bagi nasib pekerja migran dan keluarganya. Salah satu alasan yang disampaikan oleh delegasi Indonesia adalah kontribusi tenaga kerja migran bagi negara yang mempekerjakannya sangatlah besar, oleh karenanya sepantasnya negara-negara yang mempekerjakannya memberikan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan, di komisi tetap yang membahas isu perempuan, sosial dan budaya menghasilkan 8 (delapan) resolusi dan 2 (dua) resolusi berasal dari delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia yang mengikuti pembahasan di komisi ini adalah Nurhayati Ali Assegaf (F-PD), Tantowi Yahya (F-PG), Susaningtyas N.H. Kertopati (F-Hanura), Meutya Hafidz (FPG). Di dalam pembahasan komisi ini, delegasi Indonesia mengangkat fenomena meningkatnya praktek dis-

kriminasi terhadap umat Islam. Oleh karenanya, delegasi Indonesia mengajak peserta konferensi untuk bersatu menghadapi diskriminasi (Islamophobia dan xenophobia) dan stigmatisasi buruk lainnya dengan mengembangkan dialog antara parlemen Negara muslim dengan parlemen Negara barat dalam mengatasi praktek-praktek tersebut. Dalam isu penguatan peran perempuan, delegasi Indonesia berhasil mengajak peserta konferensi untuk menaruh perhatian kepada peran perempuan dalam menyelesaikan beberapa persoalan penting di Negara berkembang seperti konflik sosial politik, kesejahteraan anak-anak dan peran perempuan di berbagai bidang itu sendiri. Untuk itu, delegasi Indonesia menawarkan solusi untuk lebih memperkuat peran perempuan dalam semua bidang kehidupan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan di dalam Islam. Sidang yang berlangsung lancar dan sukses, berjalan dengan penuh dinamika konstruktif dan produktif telah menghasilkan sejumlah keputusan penting yang berkaitan dengan isu-isu dan tantangan yang dihadapi

dunia Islam yang dituangkan dalam bentuk Resolusi-resolusi, Deklarasi dan juga Komunike Akhir (Final Communique). Deklarasi Palembang memuat pandangan, sikap, dan juga komitmen Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PUIC) terhadap berbagai isu dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan dunia Islam, khususnya terkait dengan upaya-upaya pemajuan demokrasi, perdamaian dan keadilan, serta peningkatan solidaritas dan kesejahteraan di antara sesama negara Muslim. Sementara itu, Komunike Akhir memuat pernyataan yang menegaskan kembali sikap dan komitmen PUIC terhadap sejumlah isu yang dihadapi Negara-negara Anggota PUIC di berbagai kawasan dan juga isu-isu penting di bidang politik dan ekonomi, hukum, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta peran perempuan dan sosial budaya, sebagaimana tertuang dalam resolusi-resolusi yang dihasilkan konferensi. Sidang yang ditutup tanggal 31 Januari 2012 membawa sejarah baru bagi Negara-negara Anggota PUIC untuk kemajuan dan kesejahteran umat Islam di dunia. (tt)

Delegasi Negara-negara anggota PUIC berfoto bersama disela-sela Konferensi PUIC ke-7 di Palembang


59

SELEBRITIS SELEBRITIS

Aku Hanya Ingin Anak-Anak Bangga Ketika Aku Meninggalkan Bumi Ini

60


K

Ratna Sarumpaet (kiri) saat di wawancarai oleh Tim Parle di Kediamannya daerah Kampung Melayu Kecil

Internet / ratnasarumpaet.com

alau mau tahu kondisi rakyat yang sebenarnya tinggallah didekat mereka, jangan hanya sekedar memandang dari jendela mobil mewah yang dingin dan wangi. Kalau ingin mencoba memahami apa yang dirasakan rakyat duduklah bersama mereka, jangan sekedar adu mulut teriak peduli dari ruang-ruang diskusi. “Aku sering tidak kuat melihat rakyat disekeliling rumahku, masyarakat yang mungkin makan sekali sehari, itupun mie instan,” kata Ratna Sarumpaet kepada Parle, pada satu sore yang teduh dalam perbicangan di teras belakang rumahnya di Timur Jakarta beberapa waktu lalu. Seniman dan pegiat kemanusiaan yang pada tahun 1998 meraih penghargaan Female Human Rights special Award dari The Asia Foundation For Human Rights di Tokyo, Jepang ini memang tinggal di salah satu wilayah paling padat di ibukota, Kampung Melayu Kecil. Ketika banjir bandang besar melanda Jakarta sebagian kawasan ini termasuk yang paling parah dan terendam air cukup lama. Ratna sepertinya menikmati tinggal disini walaupun kemungkinan dan tawaran untuk pindah ke kawasan yang lebih ‘elite’ menurut kacamata pengusaha real estate bukan sekali dua datang menghampiri. Tapi ia bersama pecinta seni dan aktivis pegiat HAM telah merubah rumahnya menjadi tempat berkelas. Disinilah ia mendirikan teater Satu Merah Panggung yang sukses melahirkan banyak karya drama tingkat dunia, seperti Marsinah Menggugat potret perjuangan seorang pekerja perempuan yang mengantarnya mentas di hampir seluruh belahan dunia. Di kawasan Kampung Melayu Kecil inilah ia menuntaskan karya drama dan film layar lebar ‘Jamilah dan Sang Presiden’ yang menembus meja penjurian Academy Award/Oscar untuk kategori bahasa asing. Walaupun tidak berhasil menang namun kehadiran film berlatar kasus human traficking - perdagangan manusia di Indonesia ini telah berhasil mencuri perhatian dunia. Ia

Ratna Sarumpaet (dari kiri atas nomer dua) saat bersama keluarga dan teman-temannya

memborong penghargaan diberbagai festival lain seperti Bangkok International Film Festival, Hongkong International Film Festival, Asia Pacific Film Festival. “Tuhan sedang men-challenge bangsa ini, mampu tidak mengelola beragam kelebihan yang dimilikinya. Selama ini kita belum mensyukuri karunia yang diberikanNYA dengan merawat dan mengelolanya dengan

baik. Dikasi hutan hijau digunduli, laut dirusak, illegal fishing, anggaran pendidikan dan agama di korupsi, sekolah rusak, kemiskinan. Salah besar kalau kita membiarkan bangsa ini menjadi miskin... aku jadi ceramah agama sekarang,” ujarnya sambil tersenyum. Bagi artis kelahiran Tapanuli Utara, Sumut yang menikah dengan pengusaha keturunan Arab Achmad Fahmy Alhady ini hidup adalah peng-


61

SELEBRITIS

abdian. Ia mensyukuri karunia talenta yang diberikanNYA berupa kemampuan menulis dan membaca. “Dengan itulah saya mengabdi pada negeri ini, artinya kalau saya ingin mempersoalkan negeri ini lewat karya misalnya Marsinah, Aceh, orde baru dan Soehato walaupun saya diancam, diintimidasi TNI, BIN dan segala macam, itu adalah bagian dari pengabdian,” tandasnya. Sebagai pimpinan di teater Satu Merah Panggung saya menganjurkan hal yang sama kepada para

62

seniman yang bergabung disana. Ia mengenang ketika masa-masa menjelang kejatuhan orde baru bersa ma aktivis lain berunjuk rasa mengusung keranda bertuliskan ‘Demokrasi’. Mantan ketua Dewan Kesenian Jakarta ini juga mengumpulkan 46 LSM dan organisasi pro-demokrasi di rumahnya dan membentuk aliansi Siaga. Mereka kemudian merancang pertemuan di Ancol yang disebut Sidang Rakyat, yang dihadiri aktivis dari berbagai kalangan dan daerah. Hasil-


nya aparat menggerebek kegiatan tersebut. Ia ditangkap dan ditahan di LP Pondok Bambu selama 70 hari dengan tuduhan, salah satunya upaya makar. Sebagai seorang ibu itulah saat-saat mencekam bagi dirinya dan 4 anaknya. Namun ia bersyukur si bungsu Atiqah Hasiholan yang saat itu sedang menempuh pendidikan di Australia membesarkan hatinya. “Hallo penjahat bangsa apa kabar..,” sapa Tiqa suatu hari sambil bercanda. Berita tentang ditangkapnya Ratna sudah menyebar sampai ke mancanegara, walau anak-anak khawatir tetapi mereka menunjukkan kebanggaan terhadap perjuangan yang dilakukan Ibunya. Tegas bersikap tidak hanya ditunjukkan peraih Tsunami Award ini kepada pemerintah Indonesia. Saat menghadiri kongres aktivis HAM sedunia di Paris, Perancis, ia dengan lantang mengkritik kebijakan negaranegara maju seperti Amerika, Jerman dan Inggris. Ia menilai pelanggaran hak asasi yang terjadi di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia tidak lepas dari peran negara tersebut. Proyek donor yang sarat korupsi, pasokan senjata dan peralatan perang, berandil besar atas terjadinya kejahatan kemanusiaan. Meramu seni dengan aktivitas sosi al dan politik memang bukan perkara mudah, tapi Ratna Sarumpaet berhasil memainkan perannya dengan baik. “Seni dan aktivis sosial agak sulit dibuat harmoni. Berhasil atau tidak yang menilai gak bisa aku. Poinnya gini, dengan seniman aku keras banget. Saya selalu ingatkan mereka kamu jangan kira diberi talenta itu tanpa niat dibalik itu. Kalau bernikmat sendiri gak ada guna buat bangsa, buat apa. Sebuah karya ketika dia mempunyai misi memperjuangkan kemusiaan, membersihkan kehidupan barulah karya itu menjadi indah,” imbuhnya. Tekadnya terus berkesenian untuk bangsa yang dicintainya. “Aku berkarya, aku juga commit bayar pajak untuk negara ini. Se-breksek apapun negara, pajak harus dibayar.

Rakyat yang sadar harga dan nilai pajak, mereka berhak menuntut pelayanan yang lebih baik, polisi yang lebih sopan dan seterusnya.”

Tawaran Berpartai

Ratna Sarumpaet memang tidak muda lagi, sudah kepala ‘enam’. Tapi kalau dalam semangat berkarya, bicara atas nama kemanusiaan tidak surut sedikitpun. Dalam bagian wawancara ia menceritakan beberapa bagian dari rumahnya yang pernah dipenuhi aktivis yang bersatu tekad ingin meruntuhkan orde baru. Parle kemudian tertarik menanyakan tidakkah ia mencoba peruntungan menjadi politisi di Senayan, seperti yang juga dilakukan tokoh reformasi lain. “Saya tu hampir setiap kali pergantian pemilu, terutama sejak reformasi pasti ada partai yang datangin mau dijadikan calon jadilah atau apa. Tapi aku merasa gak akan mungkin bisa duduk dengan raja tega, kemudian terjebak korupsi. Kalau seperti sekarang jangankan seminggu mungkin tiga hari gua udah WO. Enggak-lah, aku gak mau anak-anak engak bangga sama aku, ketika aku meninggalkan muka bumi ini,” paparnya. Ratna Sarumpaet tercatat sebagai salah seorang pembedah lahirnya partai era reformasi PAN, tapi hanya sampai disitu. Ia menolak terjun lebih jauh. ‘Kedekatannya’ dengan beberapa petinggi partai yang kemudian menjadi pejabat publik hanyak digunakannya sebatas berkirim surat, meneruskan suara rakyat. Ada yang menanggapi tapi lebih banyak yang melewati. Sebagai pegiat teater, setiap pergantian menteri pendidikan ia selalu menulis surat mengigatkan pentingnya memperkenalkan seni teater bagi siswa di sekolah-sekolah. “Saya hanya minta dalam ekstrakurikuler ada satu angkatan bikin pentas di akhir kelas. Jadi budaya menonton teater harus dari kecil. Sekarang ngomong teater dengan mahasiswa belum tentu tahu. Bahkan ada SMA di Kebayoran Baru anak-anaknya dianggap penjahat karena mengisi ke-

giatan ekstrakurikuler dengan teater. Berkesenian, teater punya fungsi merangsang sisi lembut dari manusia, ini yang terlewatkan,” tegasnya. Bagi Ratna sisi optimis negeri yang dicintainya ini semakin sempit. “Aku muslim, agamaku mengajarkan tidak kita boleh berputus asa. Bright sightnya kita masih bisa berdoa.” Ia mengaku akan terus menulis, ber-teater, menyutradarai film dan terus berkarya. Saat ini novel yang ditulisnya ‘Malu-

ku Gelora Cintaku’ sedang disadur menjadi naskah film layar lebar. Ada cinta dua anak manusia dengan latar belakang kerusuhan di negeri Ambon Manise ini. Riset lapangan selalu dilakukannya setiap menyelesaikan satu tulisan dan ia terkaget-kaget ketika memperoleh input dari beberapa pihak kerusuhan itu sebagian juga ‘digerakkan’. “Sudah 70 persen, pokoknya tunggu saja di layar lebar,” ujarnya mengakhiri wawancara. (iky)


63

PERNIK

Bagian TU TA Dan AA Kondisinya Masih Memprihatinkan Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/Sekjen / Tahun 2011 tentang struktur baru di Sekretariat Jenderal DPR-RI.

D

Kepala Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota (TA TU dan AA) Sutrisno

engan struktur tersebut terbentuklah Bagian yang baru, Bagian Tata usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota DPR dan kelengkapannya, namun kondisi bagian tersebut masih sangat mempriha-tinkan, mengingat bagian ini adalah bagian yang baru terbentuk. Demikian yang katakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota Sutrisno, keterangan ini disampaikan di ruang kerjanya di Lantai VII Gedung Sekretariat Jenderal DPR Senayan Jakarta baru-baru ini. Kepala Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota (TU TA dan AA) Sutrisno menambahkan bahwa

64

bagian ini adalah bagian yang telah dibentuk dengan peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR-RI No.01/Per-Sekjen/2011, dengan Keputusan Pimpinan Dewan tentang Pedoman Umum Pengelolaan Tenaga Ahli dan Asisten Anggota DPR, kata Sutrisno. Sutrisno juga mngemukakan, cukup repot karena membawahi begitu banyaknya anak buah yang mencapai 1.879 orang karyawan, yang hanya dibantu dua orang Kasubag dan empat orang staf hal ini yang dirasa ma-


sih kurang tenaga staf minimal adalah sepuluh orang staf, namun ironisnya bagian yang baru terbentuk belum mendapat perhatian secara khusus dari Pimpinan Sekretariat, kata Kepala Bagian TU TA dan AA Sutrisno. Disamping itu, semestinya bagian ini disiapkan ruangan yang cukup untuk menampung karyawan sebanyak ini minimal ruangan 10 X 20 meter persegi, namun pada kenyataannya ruangan Bagian TU TA dan AA hanya berukuran 6 X 6 meter persegi itu sangat tidak layak jika dibandingkan dengan bagian lin yang hanya membawahi puluhan orang. Sutrisno juga mengatakan, bahwa kami juga merasa kesulitan menyimpan berkas atau arsip yang begitu banyak, tapi diruangan ini tidak ada lagi tempat yang bisa menampungnya, maka dari itu berkas-berkas yang sudah ada diruangan ini namun tidak ada tempatnya ya terkapsa ditaroh ditempat yang semestinya bukan untuk menyimpan arsip, kelus Trisno. Kepala Bagian TU TA dan AA Sutrisno menambahkan, pada saat dirinya dilantik dan ditempatkan dibagian tersebut malah bertambah bingung dan apa yang harus dilakukan, karena pada saat memasuki ruangan masih kosong tidak ada komputer dan lain sebagainya, kemudian mencari kesana kemari untuk mendapatkan alat kantor yang memadai dan alhamdulilah sekarang sudah ada namun belum mencukupi secara keseluruhan, jelas Trisno. Dikatakan juga bahwa bagian baru yang semula memang Bagian ini

Ruangan TU TA dan AA di Lantai VII Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Senayan

berada di lingkungan Bagian Kepegawaian, karena Bagian Kepegawaian merasa kewalahan menangani Tenaga Ahli dan Asisten Anggota yang begitu banyak, maka dari itu dibentuklah bagian tersendiri yaitu Bagaian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota yang ada seperti sekarang, ungkap Sutrisno. Dia mengemukakan, Bagian TU TA dan AA yang mengurusi 1.879 orang staf ahli tersebut di tempatkan kesemua Fraksi, Komisi Pimpinan dan Badan kelengkapan seperti Fraksi Partai Demokrat 148 orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 94 orang, Fraksi Partai Golongan Karya 106 orang, Fraksi PKS, 57 orang, Fraksi PAN 46 orang, Fraksi PP 38 orang, Fraksi PKB 26 orang, Fraksi Gerindra 26 orang dan Fraksi Hanura 26 orang, penempatan tenaga ahli dan asisten anggota tersebut berdasarkan, atau disesuaikan dengan kondisi masing-masing Fraksi yang ada di DPR. Sedangkan untuk tenaga ahli anggota Dewan masing-masing anggota mendapat dua orang tenaga ahli, jelas Sutrisno. Kepala Bagian TU TA dan AA Sutrisno juga menambahkan bahwa un-

tuk masing-masing Komisi nantinya akan mendapatkan jatah yang sama yaitu 7 orang tenaga ahli, namun sekarang belum sama, seperti Komisi I ada 4 orang, Komisi 2 ada 6 orang, Komisi 3 ada 5 orang, Komisi 4 ada 6 orang, Komisi 5 ada 3 orang, Komisi 6 ada 3 orang, Komisi 7 ada 6 orang, Komisi 8 ada 4 orang, Komisi 9 sudah ada 7 orang, Komisi 10 juga sudah 7 orang, dan Komisi 11 baru ada 5 orang yang lainnya masuk di Badan Panitia Anggaran sebanyak 18 orang, BK 3 orang, BKSAP 4 orang, BAKN 5 orang BURT 2 orang, Baleg ada 17 orang dan Pimpinan masing-masing 4 orang, tegas Sutrisno. Dikatakan juga bahwa Tenaga Ahli dan asisten Anggota semua mereka mendapatkan hak yang sama seperti gaji dan jaminan kesehatan, hanya saja yang membedakan antara karyawan DPR dengan Staf Ahli dan Asisten Anggota hanya mendapat perawatan berobat di Poliklinik DPR, mereka tidak ada jaminan kesehatan rawat inap di rumah sakit. Sementara Karyawan Setjen DPR semua mendapat pelayanan berobat di Poliklinik DPR juga mendapat perawatan rawat inap di rumahsakit beserta keluarganya

yang masih menjadi tanggungan. Sutrisno juga mengemukakan, bahwa Bagian TU TA dan AA mempunyai tugas pokoknya menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi Tenaga Ahli dan Asisten Anggota, pekerjaan ini dilakukan pada pengangkatan dan pemberhentian yaitu setiap tahun sekali, namun hal ini yang terjadi selama ini di Bagian TU TA dan AA pada prakteknya membuat SK Pengangakatan dan SK Pemberhentian dilakukan pada setiap saat, hal ini terjadi apa bila ada permintaan dari masing-masing anggota yang tibatiba ingin mengganti dan memberhentikan Staf Ahlinya maupun asisten anggotanya. Hal inilah yang membuat bagian tersebut kewalahan jika selalu dihadapkan pada persoalan semacan ini, sementara staf di bagian tersebut hanya 4 orang yang menangani 1.879 orang. Untuk itu sangat berharap kepada Pimpinan Sekretariat agar segera menambah staf dan kelengkapan kantor yang belum ada diruangan ini, agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kata Sutrisno. (Spy).


65

POJOK PARLE

Interupsi Nyasar

Dalam persidangan di DPR RI baik Rapat Paripurna maupun Rapat-rapat di Komisi, “Interupsi” menjadi hal yang biasa dilakukan para Anggota Dewan. Namun bagaimana jika interupsi itu dilakukan bukan oleh Anggota Dewan tapi dari Mitra Kerja?

I

ni yang terjadi pada Rapat Dengar Pendapat di Komisi V DPR RI. Saat itu Komisi V mengundang Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan Ketua KNKT beserta jajarannya. Komisi V DPR mengundang mitramitranya sehubungan dengan kepri-

Lalu Lintas Polri dan diakhiri Ketua KNKT. Data yang disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Djoko Susilo sungguh mengejutkan, bulan Januari 2012 terjadi kecelakaan sebanyak 10.169, dengan korban meninggal dunia 1.618 orang, luka berat 2.643 orang dan luka ringan 7.765 orang.

patan kepada Anggota Komisi V untuk melakukan pendalaman. Satu per satu Anggota memberikan pendalaman seputar berbagai kasus kecelakaan yang terjadi akhirakhir ini. Dan tibalah giliran Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Joseph Umar Hadi menyampaikan pendalaman. Joseph dengan serius mengupas permasalahan demi permasalahan, ditengah-tengah keseriusannya tersebut mendadak terdengar suara seseorang mengatakan : “Interupsi Pimpinan, tadi telah disepakati waktu yang diberikan untuk menyampaikan

Pimpinan Sidang Rapat Dengar Pendapat antara komisi V DPR dengan Ketua KNKT beserta jajarannya di Gedung DPR

hatinan banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di awal tahun 2012 sehingga banyak merenggut korban jiwa. Komisi V ingin mengetahui secara pasti apa penyebab dari kecelakaan itu terjadi, dan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar ke depan tingginya angka kecelakaan dapat ditekan sekecil mungkin. Paparan pertama diawali dari Dirjen Perhubungan Darat, dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Korps

66

Kecelakaan yang menonjol bulan Januari-Februari 2012 terjadi di Tugu Tani Jakarta, Sumedang dan yang baru-baru ini terjadi kecelakaan bis Karunia Bhakti yang terjadi di Cisarua. Penyebab yang terjadi dari berbagai kecelakaan-kecekaan tersebut menurut Djoko karena faktor manusia, kendaraan dan faktor jalan/lingkungan. Setelah usai seluruh mitra kerja menyampaikan paparannya, giliran Pimpinan Rapat memberikan kesem-


pertanyaan hanya tiga menit, ini sudah lebih dari tiga menit,” kata yang menginterupsi tadi. Pimpinan rapat pun segera melihat siapa yang menginterupsi. Pimpinan dan mungkin seluruh Anggota Komisi V pun tercengang dibuatnya, interupsi itu bukan dari anggota, tapi dari mitra kerja yang duduk di belakang kursi Ketua KNKT. Suasana heningpun mendadak menjadi gaduh mendengar interupsi yang tidak pernah dilakukan oleh mi-

Ketua KNKT beserta jajarannya

tra kerja. Ternyata si penginterupsi tadi dari jajaran KNKT. Muhidin M. Said yang memimpin rapat saat itu berkata :” peraturan tiga menit ini hanya berlaku untuk intern Anggota Dewan, jika ada anggota yang melebihi tiga menit biarlah itu menjadi urusan Pimpinan dan Anggota Dewan,” kata Muhidin. Anggota Fraksi Partai Golkar Malkan Amin menambahkan :” Pimpinan, ternyata mitra kerja kita masih belum tahu mekanisme rapat yang ada di DPR, sebaiknya sebelum rapat dimulai Pimpinan membacakan terlebih dulu Tata Tertib mengikuti jalannya rapat di DPR,” katanya. Melihat suasana yang sedikit tegang dan menyadari kesalahan stafnya, Ketua KNKT pun berkata :” Atas nama Ketua KNKT saya memohon maaf atas kesalahan ini, staf tadi memang tidak tahu mekanisme rapat di DPR, saya berjanji lain kesempatan tidak akan terulang kembali,” kata Tatang Kurniadi. Salah satu wartawan yang memadati ruang rapat pun berkomentar kepada temannya : “Dia nggak nyangka kali ya, pikirnya interupsi itu bisa di-

lakukan siapa saja yang ada di ruang rapat,” kata si wartawan. Menjawablah temannya : “ Habis sebelum rapat dimulai saja sudah banyak anggota yang menginterupsi, jadi…….. dia juga nggak tahan mau melakukan interupsi. Tapi ternyata…….. eh… salah interupsi,” jawab

temannya tadi. Wartawan tadi menambahkan : “makanya pak……… kalau mau melakukan interupsi di ruang rapat ini, jadi anggota dulu baru boleh,” katanya sambil diiringi tawa temantemannya. (tt) ***

Suasana Sidang Rapat Dengar Pendapat antara komisi V DPR dengan Ketua KNKT beserta jajarannya


67

POJOK PARLE

68


Pimpinan DPR, Marzuki Alie,

Recommend Documents