PIDANA PENGGANTI DENDA SEBAGAI BENTUK SUBSTITUSI PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI Adriano Dosen FH Universitas Hang Tuah Surabaya

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

PIDANA PENGGANTI DENDA SEBAGAI BENTUK SUBSTITUSI PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI Adriano Dosen FH Universitas Hang Tuah Surabaya

Abstract There are differences of characteristics between natuurlijke person (man) with rechtspersoon (legal entity or corporation) even though they both constitute legal subjects, these differences result on assembling of the criminal. Criminal fines become a major staple for corporate criminal in its application can not stand alone but must be accompanied by a fine substitute criminal law enforcement in order to run run well. Jika denda tidak dibayar oleh natuurlijke person, then the person liable to imprisonment for a fine substitute. So what if it happened to the corporation, the rechtspersoon certainly can not be imposed imprisonment in substitute of fine. This article will answer in detail the intricacies associated with it and how criminal that should be applied to the corporation. Key words: Corporations, criminal and criminal substitute

selalu dicantumkan sanksi pidana, namun

A. Pendahuluan Arah perkembangan hukum pidana

sayangnya ini tidak diikuti dengan kajian

terutama di Indonesia dewasa ini lebih

yang

banyak membicarakan mengenai masalah-

pidananya itu sendiri.

masalah

yang

mengenai

sanksi

dogmatik,

Topik tersebut menjadi suatu hal

sebaliknya mengenai sistem pemidanaan

yang penting karena sebenarnya sebagai

atau bahkan sanksi pidananya itu sendiri

ultimum remedium pencantuman sanksi

tidak

pengkajian

pidana dalam suatu ketentuan undang-

mendalam, sehingga secara keseluruhan

undang bukan saja ingin dicobakesankan

pembahasan mengenai materi ilmu hukum

agar menimbulkan efek jera pada calon

pidana menjadi kurang beragam dan

pelaku kejahatan dan masyarakat pada

disana-sini tampak banyak ketimpangan

umumnya, namun juga harus dipikirkan

normative

dan dikaji mengenai ketepatan maupun

banyak

bersifat

mendalam

dilakukan

berkaitan

dengan

sistem

pemidanaan dan sanksi pidananya itu

efektivitasnya

manakala

suatu

sanksi

sendiri.

pidana itu benar-benar diterapkan terhadap

Setidaknya terhitung semenjak awal

para pelaku kejahatan, terutama dalam

reformasi hingga detik saat ini setiap

kejahatan-kejahatan yang melibatkan atau

produk legislasi berupa Undang-Undang

pelakunya adalah suatu Korporasi (lazim 158 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


disebut

dengan

kejahatan

korporasi),

ketentuan Pasal 97 dari Undang-Undang

sehingga dalam konteks yang lebih luas

tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

pencantuman ancaman sanksi pidana itu

Lingkungan Hidup adalah tindak pidana

tidak justru akan menimbulkan kesan

kejahatan (misdrijven), dan tindak pidana

latah, bahwa setiap undang-undang jika

kejahatan tersebut amat dimungkinkan

ingin efektif dalam penerapannya maka

dapat dilakukan oleh suatu Korporasi,

harus disertai pencantuman sanksi pidana,

sedangkan sanksi pidana yang diancamkan

melainkan semestinyalah sanksi pidana itu

dalam Pasal 103 Undang-Undang tentang

benar-benar dapat diterapkan dan efektif.

Perlindungan

Dan

Pengelolaan

Dalam kejahatan-kejahatan yang

Lingkungan Hidup itu adalah berupa

dianggap dimungkinkan dapat dilakukan

pidana penjara dan denda yang diterapkan

oleh suatu Korporasi, maka jika dilihat

secara kumulatif.

mengenai pengaturan sanksi pidananya

Masalah

timbul

suatu

bersalah

telah

dalam ketentuan beberapa undang-undang,

Korporasi

sanksi pidana itu tidak mungkin diterapkan

melakukan tindak pidana kejahatan, yakni

terhadap

“menghasilkan limbah B3 dan tidak

Korporasi.

Sebagai

contoh

dinyatakan

ketika

ketentuan dalam Pasal 103 Undang-

melakukan

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

dimaksud dalam Pasal 59”, dan dijatuhi

Perlindungan

Pengelolaan

pidana sesuai yang diancamkan dalam

yang berbunyi :

pasal tersebut yaitu pidana penjara dan

“Setiap orang yang menghasilkan limbah

denda yang diterapkan secara kumulatif.

B3 dan tidak melakukan pengelolaan

Apabila hal itu terjadi maka bukan saja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,

bertentangan dengan penerapan sanksi

dipidana dengan pidana penjara paling

pidana yang diatur secara kumulatif dalam

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3

pasal tersebut, akan tetapi juga merupakan

(tiga) tahun dan denda paling sedikit

suatu

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

bagaimana mungkin suatu korporasi dapat

dan paling banyak Rp3.000.000.000,00

menjalani

(tiga miliar rupiah)”.

Demikian juga mengenai pidana denda

Dan

Lingkungan Hidup,

Ketentuan dalam Pasal 103 tersebut

yang

pengelolaan

kekeliruan

yang

eksekusi

dijatuhkan,

sebagaimana

fatal,

pidana

akan

penjara?

ada

dijumpai

pidananya,

diselesaikan dan semestinya juga harus

sesuai

dengan

isi

yang

banyak

jika dikaji lebih lanjut menurut jenis tindak maka

kendala-kendala

karena

harus

159 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


diselesaikan

oleh

undang-undang

itu

penting artinya dalam suatu penegakan

sendiri sebagai suatu bagian dari system

hukum, apakah pidana itu dapat berdiri

dalam

(law

sendiri atau pidana itu baru akan optimal

hukum

jika ditopang oleh pidana pengganti

penegakan

enforcement)

hukum

khususnya

lingkungan.

(substitusi).

Sebagai ilustrasinya adalah seorang

B. Rumusan Masalah

individu manusia (natuurlijke person)

Berdasarkan uraian latar belakang

yang dijatuhi pidana denda, maka apabila

masalah tersebut di atas, maka masalah-

ia

tersebut

masalah yang akan dikaji dan sekaligus

pidananya diganti dengan pidana kurungan

menjadi legal issue adalah sebagai berikut

(namanya pidana kurungan pengganti

:

denda), namun tidaklah demikian dengan

1. Kemandirian pidana denda sebagai

Korporasi yang tidak mungkin menjalani

suatu sanksi dalam pertanggungjawaban

pidana kurungan (sebagai substitusi atau

pidana korporasi.

tidak

membayar

denda

pengganti denda yang tidak dibayar)

2. Bentuk pidana pengganti denda sebagai

sekalipun hanya sehari.

pidana substitusi yang sesuai dengan

Uraian tersebut di atas hanyalah suatu

gambaran

tentang

karakteristik Korporasi.

bagaimana

Tujuan Penelitian

pentingnya kajian mengenai sanksi pidana

Penelitian ini secara keseluruhan

yang normative akan diterapkan kepada

mempunyai tujuan sebagai berikut :

pelaku kejahatan korporasi, agar sanksi

1) Mencari pembenaran secara rasional

tersebut bukan sekedar untuk menakut-

dan normative tentang pentingnya

nakuti pelaku maupun menimbulkan efek

pidana denda yang diterapkan secara

jera

melainkan

substitutif dengan pidana pengganti

merupakan sanksi yang tepat dan efektif

berkaitan dengan pertanggungjawaban

yang apabila Korporasi terbukti bersalah

pidana korporasi.

pada

masyarakat,

maka

2) Mengembangkan kerangka konseptual

penjatuhan sanksi pidana tersebut terhadap

tentang sanksi pidana tertentu yang

Korporasi dimungkinkan untuk dijalani

tepat dan efektif bagi korporasi yang

dan merupakan bagian terencana dari suatu

terbukti bersalah melakukan kejahatan

sistem pemidanaan. Dengan demikian

sebagai pengganti pidana denda jika

kemandirian suatu sanksi pidana menjadi

pidana itu tidak dibayar.

melakukan

suatu

kejahatan,



Manfaat Penelitian

dipandang

pas

adalah

pendekatan

Selanjutnya hasil dari penelitian ini

perundang-undangan (statute approach)

diharapkan dapat memberikan manfaat

dan pendekatan konseptual (conceptual

berupa sumbangan pemikiran mengenai

approach).

sanksi pidana pengganti denda yang

Penggunaan

pendekatan

ini

bentuknya apa dan bagaimana seharusnya

dimaksudkan untuk memperoleh kajian

sanksi itu diterapkan terhadap Korporasi

yang menyeluruh mengenai hal-hal yang

yang

berkaitan

melakukan

penjatuhan

kejahatan,

sehingga

pidana

pengganti

sanksi

dengan

pertanggungjawaban

pidana Korporasi berikut dengan pidana

tersebut dirasakan tepat dan efektif sesuai

dan system pemidanaannya.

dengan karakteristik Korporasi.

Pendekatan

Manfaat tersebut merupakan ujud

(statute

perundang-undangan

approach)

dilakukan

dengan

pengabdian kepada masyarakat, karena

menelaah dari sudut filosofis undang-

sumbangan pemikiran yang demikian ini

undang

dapat dipergunakan dan bermanfaat baik

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan

bagi pembentuk undang-undang, para

secara

penegak hukum terutama Hakim yang

Sedangkan

menjatuhkan pidana terhadap Korporasi

dilakukan

yang

pandangan-pandangan dan konsep-konsep

dinyatakan

terbukti

bersalah

melakukan kejahatan, juga diharapkan

yang

pidana

mengatur

dan

dapat

pendekatan dengan

mengenai

dipidana. konseptual

beranjak

dari

yang berkembang mengenai hal itu.

bermanfaat bagi pengembangan teoritik

Selanjutnya untuk dapat menjawab

ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum

permasalahan

dalam

penelitian

ini,

pidana dan pemidanaan.

diperlukan sumber-sumber penelitian yang

C. Metode Penelitian

dapat dipergunakan sebagai bahan hukum

Ilmu hukum sebagai ilmu sui

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-

generis, memiliki ciri khas yakni bersifat

bahan hukum primer merupakan bahan

normative. Dalam kajian yang bersifat

hukum yang mempunyai autoritatif, yang

normative haruslah berpegang pada tradisi

terdiri

keilmuan hukum itu sendiri yang sesuai

putusan-putusan

dengan karakter dan tradisi ilmu hukum.

hukum sekunder berupa semua tulisan

Oleh

adalah

ilmiah tentang hukum terutama yang telah

penelitian hukum, maka pendekatan yang

dipublikasikan yang meliputi buku-buku

karena

penelitian

ini

dari

perundang-undangan hakim.

dan

Bahan-bahan



teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

dari kata corporation dalam bahasa Latin

hukum dan lain-lain. Untuk memperoleh

“tio”, maka corporation sebagai kata

bahan-bahan

studi

benda (subtantivum) berasal dari kata kerja

terbaik

corporare yang banyak dipakai orang pada

kepustakaan

hukum

tersebut

merupakan

jalan

untuk itu.

abad

B. Pembahasan

Corporare

Kemandirian pidana denda sebagai suatu

“corpus” (Indonesia, badan) yang berarti

sanksi dalam pertanggungjawaban pidana

memberikan badan atau membadankan.

korporasi

Dengan

Dalam teori ilmu hukum hingga

pertengan

atau

sendiri

berasal

demikian

Corporatio

itu

sesudah

hasil

dari

itu. kata

maka

akhirnya

dari

pekerjaan

saat ini memang tidak bisa dipungkiri

membadankan, dengan lain

masih

badan yang dijadikan orang, badan yang

terdapat

apakah

pro-kontra Korporasi

mengenai dapat

diperoleh

dengan

perkataan

perbuatan

manusia

dipertanggungjawabkan secara pidana atau

sebagai lawan terhadap badan manusia

tidak,

yang terjadi menurut alam. 1

dan

kalau

dapat

dipertanggungjawabkan maka pertanyaan

Pengertian korporasi sebagaimana

berikutnya adalah apakah Korporasi juga

diuraikan di atas, mengingatkan kita pada

dapat dipidana sebagaimana layaknya

“badan-hukum”

individu manusia. Sebelum melangkah

mempunyai

lebih jauh mengenai pemidanaan terhadap

perkumpulan atau organisasi yang oleh

Korporasi yang terbukti telah melakukan

hukum

kejahatan, kiranya terlebih dahulu perlu

manusia, yaitu sebagai pengemban hak-

dibahas satu persatu mengenai persoalan

hak

yang lebih mendetail yang terdapat dalam

memiliki kekayaan, serta dapat menggugat

kejahatan korporasi (corporate crime) ini

dan digugat dimuka pengadilan.2 Contoh

dengan dimulai dari apa yang dimaksud

badan hukum yang ada di Indonesia antara

(rechtspersoon)

makna

diperlakukan

dan

sebagai

seperti

kewajiban-kewajiban,

yang suatu

seorang

dapat

dengan korporasi. Korporasi. 1

Soetan K. Malikoe Adil, 1955, Pembaharuan Hukum Perdata Kita. Pembangunan, Jakarta. Hlm. 83.

Menurut Soetan K. Malikoe Adil : Secara etimologis (corporatie,

tentang

kata

Belanda),

korporasi corporation

2

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1985, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 15.

(Inggris), corporation (Jerman) berasal 162

Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


lain Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan

bahkan Negara manapun juga merupakan

Koperasi.

badan Hukum. yang dimaksud disini adalah suatu perkumpulan.5

Hal senada juga disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa apa yang

Selanjutnya Stewart Kyd dalam A

dimaksud dengan badan hukum adalah

Treatise on the Law of the Corporation,

organisasi atau kelompok manusia yang

melalui

mempunyai tujuan tertentu yang dapat

korporasi sebagai : “Sekumpulan individu

menyandang hak dan kewajiban. Pandangan perusahaan

dari

3

sisi

disampaikan

Joel

Bakan

menggambarkan

yang bersatu dalam satu badan, dibawah hukum

satuan khusus, mempunyai rangkaian yang

Rudhi

tak terputus dalam bentuk artificial, dan

oleh

Prasetya, yang menyatakan bahwa badan

dilindungi,

hukum

yang

ddengan kapasitas untuk bertindak, dalam

mempunyai harta kekayaan sendiri yang

beberapa hal, sebagai individu, khususnya

cakap

perdata

dalam mengambil dan memindahkan hak

dengan akibat dari perbuatannya itu hanya

milik, melakukan kontrak obligasi, dan

dipertanggungjawabkan

menuntut atau dituntut, menikmati hak

adalah

subyek

melakukan

hukum

perbuatan

sampai

pada

jumlah harta kekayaan yang ada.4

oleh

kebijakan

hukum,

istimewa dan kekebabaln secara umum”. 6

Yan Pramadya Puspa, mengatakan

Dari

pendapat

para

ahli

: “Korporasi atau badan hukum adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat

suatu perseroan yang merupakan badan

ditarik beberapa karakteristik yang penting

hukum; korporasi atau organisasi yang

dari sudut pandang hukum mengenai

oleh hukum diperlakukan seperti seorang

korporasi sebagai berikut :

manusia

1.

pengemban

(personal) (atau

ialah

pemilik)

sebagai hak

dan

merupakan suatu perkumpulan atau organisasi;

kewajiban, memiliki hak itu adalah PT

2.

berbentuk badan hukum;

(Perseroan Terbatas), NV. (Naam Loze

3.

pengemban hak-hak dan kewajiban-

Venootsschap) dan Yayasan (Stiching),

kewajiban;

3

Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta. Hlm. 53. 4 Rudhi Prasetya, 1975. Beberapa Segi Hukum Perusahaan, Majalah Hukum Nomor 2 Tahun Kedua, Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (Law Center), Surabaya. Hlm. 47.

5

Yan Pramadya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang. Hlm. 256. 6 Joel Bakan, 2004, The Corporation, FreePress, a Divison of Simon Schuster, Inc., Montreal. Hlm. 16.



4.

memiliki harta sendiri yang terpisah dari

para

individu-individu

Tidak

yang

disangkal

bahwa

dalam

beberapa peraturan perundang-undangan

tergabung dalam korporasi itu;

kita (diluar KUHP tentunya), sebagaimana

5. dapat menuntut dan dituntut dimuka

juga

pengadilan.

telah

disebutkan

pada

bagian

terdahulu ada yang mengatur bahwa

Pengertian-pengertian

korporasi


yang juga badan hukum sebagaimana

secara pidana dan dapat pula dipidana.

diuraikan di atas amat berbeda jika

Namun demikian perlu juga disimak

dibandingkan dengan pengertian korporasi

pendapat

menurut naskah Rancangan KUHP baru

pertanggungjawaban

tahun 1991/1992 Pasal 146 yang meliputi

korporasi ini.

juga organisasi atau perkumpulan yang

pakar

mengenai

pidana

terhadap

Prof. Oemar Senoadji, mengatakan

tidak berbadan hukum.

bahwa kemungkinan adanya pemidanaan terhadap

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Selanjutnya

para

mengenai

persekutuan-persekutuan,

ini

didasarkan tidak saja atas pertimbangan-

apakah

pertimbangan utilities, melainkan atas


dasar-dasar

dalam hukum pidana, maka sebelum

dibenarkan.7

yang

teoritis

dapat

menjawab pertanyaan itu ada baiknya jika

Hal Serupa juga dikatakan oleh

kita mengkaji isi ketentuan dalam Pasal 59

Ciynthia E. Carrasco dan Michael K.

KUHP, isi pasal tersebut jelas menegaskan

Dupee : “Corporation can be liable for the

sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum

actions of their agents regardless of the

Pidana kita menganut pandangan bahwa

agents position within the corporation”. 8

yang menjadi subyek hukum dan dapat

Berbeda dengan Boy Mardjono

dipidana adalah orang dalam arti manusia

Reksodiputro

alami (natuurlijke person) saja, pandangan

pertangggungjawaban

tersebut bukanlah tanpa dasar melainkan

sebagai berikut : a) Pengurus korporasi

didalam hukum dikenal adanya azas

sebagai pembuat dan pengurus jugalah

“societas deliquere non postes” yang artinya

badan

hukum

tidak

yang

membedakan pada

korporasi

7

Oemar Senoadji, 1984, Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi, Penerbit Erlangga, Jakarta. Hlm. 160. 8 Cynthia E. Carrasco & Michael K. Dupee, 1999, Corporate Criminal Liability. The American Criminal Law Review, Georgetown University Law Center, Chicago. Hlm. 1.

dapat

melakukan tindak pidana.



yang bertanggung jawab; b) Korporasi

Untuk

menjawab

permasalahan

sebagai pembuat dan pengurus sebagai

sebagaimana tersebut di atas kiranya

yang bertanggung jawab; c) Korporasi

terlebih dahulu perlu dikaji ketentuan

sebagai pembuat dan juga sebagai yang

tentang pidana dalam hukum positif

bertanggung jawab.9

Indonesia, sebagaimana yang telah diatur

Bahwa sekalipun KUHP kita yang

dalam Buku Kesatu, Bab II, Pasal 10 Kitab

sekarang masih berlaku sebagai hukum

Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai

pidana positif tidak mengakui adanya

berikut :

pertanggungjawaban

pidana

“Pidana terdiri atas :

terhadap

korporasi, namun tidak bisa dipungkiri ada

a. Pidana pokok.

puluhan undang-undang telah mengatur

1. Pidana mati,

mengenai

2. Pidana penjara,

pertanggungjawaban

pidana

korporasi itu, dan bahkan mengancamnya

3. Kurungan,

dengan pidana. Terlepas dari adanya

4. Denda.

dualism

pengaturan

pertanggungjawaban

pidana

mengenai

b. Pidana tambahan.

korporasi

1. Pencabutan hak-hak tertentu,

sebagaimana telah diuraikan di atas, dan

2. Perampasan barang-barang tertentu,

pro kontra para pakar mengeni hal

3. Pengumuman putusan hakim.”

tersebut. Kenyataan yang akan dibahas

Disamping

ketentuan

pidana

sehubungan dengan pertanggungjawaban

sebagaimana tersebut dalam Pasal 10

pidana terhadap Korporasi adalah pidana

KUHP,

apa yang akan dipergunakan sebagai

Undang-Undang Hukum Pidana masih ada

pidana pengganti denda yang paling tepat

jenis pidana yang lain yaitu Pidana

untuk diterapkan terhadap korporasi yang

Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam

telah

Pasal 14a ayat (1).

terbukti

bersalah

melakukan

kejahatan.

sebenarnya

di

dalam

Kitab

Mengenai sanksi pidana terhadap korporasi yang semenjak dekade terakhir

Sanksi Pidana.

ini mulai banyak disorot karena dipandang dapat melakukan suatu kejahatan yang lazim disebut dengan kejahatan korporasi,

9

dan boleh jadi ancaman pidana yang akan

B. Mardjono Reksodiputro, 1989, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. Hlm. 9.

diterapkan dalam undang-undang yang 165 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


mengatur,

atau

akan

hukuman dalam bahasa Indonesia, makna

dijatuhkan berdasarkan putusan hakim

kata pidana menurut Prof. Didik Endro

terhadap pelaku kejahatan korporasi ini

Purwoleksono

meniru

sebagaimana

pengukuhannya sebagai Guru Besar pada

tersebut dalam Kitab Undang-Undang

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Hukum Pidana (KUHP), maka disinilah

Surabaya, adalah: “Pidana itu sendiri dari

sebenarnya

berbagai

ancaman

pidana

pidana

yang

letak perlunya pengkajian

dalam

pandangan

para

pakar,

nestapa,

derita,

mengenai apakah setiap jenis pidana

merupakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ketidakenakan,

KUHP tersebut telah tepat dan efektif

pengekangan hak-hak seseorang yang

dapat

korporasi,

dijatuhkan hakim kepada seseorang yang

sehingga pertanyaan-pertanyaan mengenai

telah terbukti secara sah dan meyakinkan

apakah korporasi dapat dieksekusi pidana

telah melakukan tindak pidana. Hukum

penjara, dan apakah dengan penjatuhan

pidana sengaja memberikan penderitaan

pidana denda telah menimbulkan efek jera

dalam

bagi Korporasi, atau apakah perlu sanksi

yang diakui dalam hukum”.10

diterapkan

terhadap

pidana yang bersifat mematikan bagi

suatu

pidato

ketidaknyamanan,

mempertahankan

Senada

dengan

norma-norma

itu

Sudarto

Korporasi sebagaimana pidana mati bagi

mengatakan, Pidana adalah nestapa yang

naturlijke

diberikan oleh Negara kepada seseorang

person

pelaku

kejahatan-

kejahatan tertentu.

yang melakukan pelanggaran terhadap

Dari urut-urutan pidana pokok

ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. 11

sebagaimana Pasal 10 KUHP tersebut di atas, denda merupakan sanksi pidana yang

Selanjutnya,

Roeslan

Saleh

selama ini dianggap paling cocok untuk

mengatakan, Pidana adalah reaksi-reaksi

diterapkan

terhadap

Agar

atas delik, yang berwujud suatu nestapa

mengenal

lebih jauh tentang sanksi

yang segaja ditampakan Negara kepada

korporasi.

pembuat delik.12

pidana, ada baiknya jika diawali dari pengertian “pidana” itu sendiri. Kata

10

Didik Endro Purwoleksono, 2008, Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Ketentuan Undang-Undang, Airlangga University Press, Surabaya. Hlm. 5. 11 Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Hlm. 109-110. 12 Roeslan Saleh, 1987, Stelsel Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta. Hlm. 5.

pidana berasal dari bahasa sansekerta, yang lazim dipergunakan sebagai padanan dari kata “straf” dalam bahasa Belanda, atau “penalty” dalam bahasa Inggris, atau 166

Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


dijatuhkan untuk selama-lamanya delapan Lebih Khusus tentang Pidana Denda.

(8) bulan, dan tidak boleh lebih dari itu.

Sebagaimana telah disinggung di

Selanjutnya menurut

Pasal

31

atas dan setelah cukup membahas apa itu

KUHP terpidana dapat seketika menjalani

pidana, maka kini saatnya membahas

pidana kurungan pengganti denda tersebut,

mengenai pidana denda. Umumnya Pidana

dalam hal ia merasa tidak mampu untuk

denda dapat diancamkan atau dijatuhkan

membayar

terhadap delik-delik

pelanggaran atau

hanya sebagian denda saja yang ia bayar,

kejahatan ringan, oleh karenanya pidana

maka pidana kurungan pengganti denda

denda ini mempunyai sifat yang lain jika

akan dikurangi secara seimbang.

dibandingkan dengan pidana-pidana pokok

dendanya.

Namun

apabila

Sebagaimana azas hukum yang

dijatuhkan

tidak tertulis “geen straf zonder schuld”

terhadap terpidana secara pribadi namun

(tiada pidana tanpa kesalahan) yang secara

oleh orang lain dengan atas nama terpidana

a contrario berarti jika seseorang itu

dapat

bersalah, maka ia harus dihukum, sehingga

lainnya.

Sekalipun

melakukan

denda

pembayaran

denda

tersebut kepada Negara, dan tidak ada

law

larangan untuk itu. Ini berbeda dengan

pelaksanaannya. Dalam banyak kasus pada

pidana mati atau penjara atau pidana

kejahatan

kurungan, dalam pidana-pidana ini tidak

dijatuhkan adalah pidana denda, dan

diperkenankan sama sekali orang lain

korporasi dengan berbagai alasan berupaya

sekalipun

agar tidak membayar denda, sehingga

itu

atas

nama

terpidana

menggantikan menjalani pidana itu.

enforcement

dapat

korporasi

terjamin

pidana

yang

eksekusi pidana tersebut menjadi macet

Kalau disimak Pasal 30 KUHP,

karena korporasi tidak mungkin menjalani

pidana denda sekurang-kurangnya sebesar

pidana

dua ratus lima puluh rupiah, dan jika denda

Selanjutnya terjadilah law enforcement

tidak dibayar maka diganti dengan pidana

yang lemah dan tidak berdaya.

kurungan

kurungan

merupakan jalan buntu yang membutuhkan

pengganti denda) sekurang-kurangnya satu

penyelesaian hukum yang tidak hanya

(1) hari dan selama-lamanya enam (6)

dalam tataran praktis penerapan hukum

bulan. Dalam hal terjadi pemberatan maka

sehari-hari,

pidana kurungan pengganti denda dapat

teoritispun dapat dibenarkan.

(disebut

pidana

kurungan

pengganti

melainkan

juga

denda.

Ini

secara



Konsklusi dalam bagian ini adalah

penulis sesungguhnya bentuk pidana yang

pidana denda tidak mungkin berdiri sendiri

paling

(mandiri)

pertanggungjawaban

Korporasi adalah pidana yang berkaitan

pidana korporasi, dan oleh karenanya

dengan organisasi, status subyek hukum

diperlukan

dan harta kekayaan.

dalam

adanya

pidana

pengganti

sesuai

dengan

karakteristik

sebagai substitusi jika pidana denda tidak

Pidana dari sisi organisasi antara

dilaksanakan.”Bentuk pidana pengganti

lain pembekuan untuk jangka waktu

denda sebagai pidana substitusi yang

tertentu hingga pembubaran Korporasi,

sesuai dengan karakteristik Korporasi”.

sedangkan pidana dari sisi status subyek

Sebagaimana telah diuraikan secara

hukum adalah pencabutan status badan

panjang lebar di atas bahwa pidana denda

hukum,

tidak mungkin berdiri sendiri dalam

kekayaan adalah denda.

pertanggungjawaban pidana korporasi, dan

dan

pidana

dari

sisi

harta

Secara umum para pakar hukum

oleh karenanya diperlukan adanya pidana

telah

pengganti sebagai substitusi jika pidana

merupakan pidana pokok utama bagi

denda tidak dilaksanakan. Pertanyaannya

Korporasi, yang dengan demikian penulis

adalah bentuk pidana pengganti yang

merekomendasi

bagaimanakah

Korporasi adalah sebagai berikut :

yang

sesuai

dengan

karakteristik Korporasi. Karakteristik

sepakat

bahwa

urutan

pidana

pidana

denda

bagi

1. Denda; Korporasi

2. Pembekuan

sebagaimana juga telah disinggung pada

untuk

jangka

waktu

tertentu;

bagian terdahulu, yang paling menonjol

3. Pencabutan status badan hukum;

adalah Korporasi itu organisasi yang

4. Pembubaran Korporasi.

merupakan subyek hukum dan memiliki

Pidana “denda” adalah pidana

harta kekayaan tersendiri terpisah dari

pembebanan sejumlah uang terhadap dan

harta kekayaan pendiri atau pemegang

harus dibayar oleh Korporasi yang terbukti

sahamnya, artinya Korporasi itu adalah

secara sah dan meyakinkan bersalah

organisasi yang merupakan person (orang)

melakukan tindak pidana berdasarkan

yang memiliki harta kekayaan, ia bukan

putusan Pengadilan yang telah mempunyai

orang (dalam arti organisasi dan subyek

kekuatan hukum tetap. Berikutnya yang

hukum)

harta

dimaksud dengan pidana “pembekuan

kekayaan. Oleh karenanya menurut hemat

untuk jangka waktu tertentu” adalah

yang

tidak

memiliki



Korporasi dilarang melakukan semua dan

Berdasarkan

semua

uraian

segala kegiatan hingga batas waktu yang

sebagaimana tersebut di atas, penulis

ditentukan

berkesimpulan sebagai berikut :

oleh

Hakim

berdasarkan

putusan Pengadilan yang telah mempunyai

1) Bahwa pidana denda tidak mungkin

kekuatan hukum tetap.

berdiri

sendiri

(mandiri)

dalam

“pencabutan

pertanggungjawaban pidana korporasi,

status badan hukum” adalah dengan

dan oleh karenanya diperlukan adanya

dicabutnya status badan hukum Korporasi

pidana pengganti sebagai substitusi jika

maka segala akibat yang timbul dari

pidana denda tidak dilaksanakan.

Sedangkan

perbuatan

pidana

yang

mengatasnamakan

2) Bahwa bentuk pidana yang paling

Korporasi menjadi tanggung jawab pribadi

sesuai dengan karakteristik Korporasi

pengurus berdasarkan putusan Pengadilan

adalah pidana yang berkaitan dengan

yang telah mempunyai kekuatan hukum

organisasi, status subyek hukum dan

tetap. Pidana “pembubaran Korporasi”

harta

adalah

yang

organisasi antara lain pembekuan untuk jangka

pidana

pamungkas

menyatakan

bahwa

Korporasi

yang

bersangkutan

telah

dibubarkan

dan

kekayaan.

waktu

pembubaran

berakibat pada terjadinya likuwidasi.

Pidana

dari

tertentu

Korporasi,

sisi

hingga sedangkan

pidana dari sisi status subyek hukum

Selanjutnya rekomendasi pidana

adalah pencabutan status badan hukum,

“pembekuan untuk jangka waktu tertentu”

dan pidana dari sisi harta kekayaan

sebagai pidana pengganti denda manakala

adalah denda.

denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh

3) Dalam

penerapan

pidana

Korporasi. Dalam hal terjadi pidana

terhadap

“pembekuan untuk jangka waktu tertentu”

disubstitusikan

dilanggar, maka Jaksa dapat mengajukan

“pembekuan

pada Hakim agar terhadap Korporasi

tertentu”sebagai pidana pengganti.

dijatuhi dengan pidana “pencabutan status

Korporasi

denda wajib

dengan untuk

pidana

jangka

waktu

Saran

badan hukum”.

Sehubungan

dengan

apa

yang

menjadi pokok pemikiran yang pada D. Penutup

akhirnya melahirkan suatu kesimpulan,

Kesimpulan

maka selanjutnya penulis mencoba untuk memberikan saran bahwa oleh karena 169 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


karakteristik natuurlijke person berbeda dengan

rechtspersoon

maka

B.

sanksi

Mardjono

Reksodiputro,

Pertanggungjawaban

Pidana

pidananya pun menjadi berbeda, sehingga

Korporasi

perlu adanya pemuatan urutan sanksi

Korporasi, Fakultas Hukum UNDIP,

pidana bagi Korporasi dalam KUHP yang

Semarang.

baru sebagai bagian dari sub system pemidanaan yang

Dalam

1989,

Tindak

Pidana

Cynthia E. Carrasco and Michael K.

khusus diterapkan

Dupee, 1999, Corporate Criminal

terhadap Korporasi yakni sebagai berikut :

Liability. The American Criminal Law

1) Denda;

Review, Georgetown University Law

2) Pembekuan

untuk

jangka

waktu

Center, Chicago.

tertentu;

Didik

Endro

Purwoleksono,

2008,

3) Pencabutan status badan hukum;

Pengaturan Sanksi Pidana Dalam

4) Pembubaran Korporasi.

Ketentuan Undang-Undang, Pidato

Selanjutnya

dapat

diterapkan

Pengukuhan Guru Besar Fakultas

pidana “pembekuan untuk jangka waktu

Hukum

tertentu”sebagai pidana pengganti denda

Surabaya, Airlangga University Press,

manakala denda yang dijatuhkan tidak

Surabaya.

dibayar oleh Korporasi.

Universitas

Airlangga

Darmabrata, Wahyono & Ari Wahyudi Hertanto, 2003, Implementasi Good

Daftar Pustaka

Corporate

Governance,

Daftar Bacaan :

Menyikapi

Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan

Penyimpangan

Dalam

Bentuk-Bentuk Fudiciary

Duty

Pemidanaan Indonesia dari Reribusi

DIreksi Dan Komisaris Perseroan

Ke Reformasi,

Terbatas. Jurnal Hukum Bisnis,

Pradnya Paramita

Jakarta.

Volume 22 Nomor 6, Surabaya.

__________________,

1985,

Kamus

Joel Bakan, 2004, The Corporation,

Hukum, Ghalia Indonesia Jakarta.

FreePress,

Bambang Poernomo, 1981, Pelaksanaan Pidana

Penjara

Dengan

a

Divison

of

Simon

Schuster, Inc, Montreal.

Sitem

Lili Rasjidi dan IB. Wiyasa Putra, 1993,

Lembaga Pemasyarakatan, Liberty,

Hukum Sebagai Suatu sistem, PT.

Yogyakarta.

Remaja Rosdakarya, Bandung.



Niniek Suparni, 2007, Eksistensi Pidana

___________________, 1975, Beberapa

Denda Dalam Sistem Pidana Dan

Segi Hukum Perusahaan, Majalah

Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Hukum Nomor 2 Tahun Kedua,

Oemar Soenadji, 1984, Hukum Hakim

Yayasan

Pidana, Erlangga Jakarta. _________________,

1984,

Hukum

Surabaya. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1985,

Penerbit Erlangga, Jakarta.

Kamus Hukum. Pradnya Paramita,

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian

Jakarta.

Hukum, Prenada Media Jakarta.

Sudarto, 1983, Masalah Penghukuman

Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri

dan

Djamiati, 2005, Argumentasi Hukum, Mada

University

saleh,

Press

Selekta 1983,

Stelsel

Atnasasmita,

Hukum

2002,

Kejahatan

Pidana

Soetan

Alumni,

K.

Malikoe

Adil,

1955,

Pembaharuan Hukum Perdata Kita.

Perseroan

Pembangunan, Jakarta.

Pertanggungjawaban Terbatas,

Pidana,

Kapita

Pengantar

Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal

Rudy Prasetya, 1983, Kedudukan Mandiri

Perseroan

Hukum

1981,

Bandung.

Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.

Dan

Pemasyarakatan,

___________________,

Indonesia, Aksara Baru, Jakarta. Romli

Gagasan

Alumni, Bandung.

Yogyakarta. Roeslan

dan

Pengembangan Hukum (Law Center),

(Acara) Pidana Dalam Prospeksi,

Gadjah

Penelitian

Hukum (Suatu Pengantar), Liberty,

dari

Yogyakarta.

Airlangga

Yan Pramadya Puspa,

University Press, Surabaya.

1977,

Kamus

Hukum, Aneka Ilmu, Semarang.


PIDANA PENGGANTI DENDA SEBAGAI BENTUK SUBSTITUSI PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI Adriano Dosen FH Universitas Hang Tuah Surabaya

Recommend Documents