Piagam Sosial Eropa Ditandatangani di Turin pada 18 Oktober 1961 (ETS No. 35). Mulai berlaku pada 26 Februari 1965
Mukadimah
Pemerintah-pemerintah Peserta Penandatangan Dewan Eropa dengan ini: Mempertimbangkan bahwa tujuan Dewan Eropa adalah tercapainya kesatuan yang lebih hesar antara Anggota-anggotanya untuk tujuan melindungi dan mewujudkan cita-cita dan asas-asas yang merupakan warisan bersama mereka dan memberi fasilitas kemajuan ekonomi dan sosial mereka, terutama dengan pemeliharaan dan terwujudnya lebih jauh hak-hak asasi man usia dan kebebasan-kebebasan fundamental; Mcmpertimbangkan bahwa dalam Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan-Kebebasan Dasar, yang ditandatangani di Roma pada 4 November 1950, dan Protokolnya yang ditandatangani di Paris pada 20 Maret 1952, Negara-negara Anggota Dewan Eropa sepakat untuk menjamin pada rakyatnya hak-hak sipil dan politik dan kebebasan-kebebasan yang ditentukan di dalamnya; Mempertimbangkan bahwa perolehan hak-hak sosial harus dijamin tanpa diskriminasi berdasarkan alasan-alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama. pendapat politik, asal- usul kebangsaan atau sosial; Tclah memutuskan untuk membuat setiap usaha pada umumnya untuk memperbaiki standar hidup dan meningkatkan kesejahteraan sosial bukan saja penduduk perkotaan tapi juga penduduk pedesaan mereka dengan sarana lembaga-lembaga dan tindakan yang tepat. Telalz menyetujui sebagai berikut:
Bagian I
Negara Pihak menerima sebagai tujuan kebijakan mereka. untuk dicapai dengan semua sarana yang tepat, baik yang bersifat nasional maupun internasional, tercapainya kondisi- kondisi yang di dalamnya hak-hak dan asas-asas berikut dapat diwujudkan secara efektif: 1. Setiap orang akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan penghasilannya dalam suatu pekerjaan yang dipilihnya dengan bebas. 2. Semua pekerja berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil. 3. Semua pekerja berhak atas kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat. 4. Semua pekerja berhak atas pengupahan yang adil, cukup untuk standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya. 5. Semua pekerja dan buruh berhak atas kebebasan berhimpun dalam organisasi nasional atau organisasi internasional untuk melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial mereka. 6.
Semua pekerja dan buruh berhak untuk tawar-menawar secara kolcktif.
7. Anak-anak dan orang-orang muda berhak atas perlindungan khusus dari bahaya-bahaya fisik dan moral, di mana mereka dihadapkan. 8. Perempuan pekerja jika hamil dan perempuan pekerja lainnya sebagaimana mcstinya berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pekerjaan mereka. 9. Setiap orang berhak mendapatkan berbagai kemudahan yang tepat untuk bimbingan kejuruan, dengan tujuan mcnolong dia memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kepentingankepentingan pribadinya. 10. Setiap orang berhak mendapatkan berbagai kemudahan yang tepat untuk pelatihan kejuruan. 11. Setiap orang berhak mendapatkan manfaat dari tindakan-tindakan apapun yang memungkinkan dia memperoleh kemungkinan standar kesehatan paling tinggi yang dapat dicapai. 12. Semua pekerja dan tanggungan mereka berhak atas jaminan sosial. 13. Setiap orang yang tidak mempunyai sumber-sumber kekayaan yang memadai berhak mendapatkan bantuan sosial dan bantuan kesehatan. 14. Setiap orang berhak mendapatkan manfaat dari pelayanan kesejahteraan sosial. 15. Orang-orang cacat berhak mendapatkan pelatihan kejuruan rehabilitasi dan pemukiman kembali, apapun asal dan sifat kecacatan mereka. 16. Keluarga sebagai satu kesatuan dasar masyarakat berhak mendapatkan pcrlindungan sosial, hukum dan ekonomi yang tcpat untuk mcnjamin pcngcmbangannya sepcnuhnya. 17. lbu Jan anak. terlcpas dari status perkawinan Jan hubungan-hubungan keluarga, bcrhak mendapatkan perlindungan ekonomi dan sosial yang tepat. 18. Warga negara dari salah satu para Negara Pihak berhak untuk ikut serta dalam setiap pekerjaan apapun yang menguntungkan di dalam wilayah sa1ah satu dari para Negara Pihak yang lain berdasarkan persamaan dengan warga negara dari negara lain tersebut, dengan tunduk pada pembatasan atas dasar alasan-alasan ekonomi dan sosial yang kuat. 19. Pekerja pendatang yang merupakan warga Negara Pihak dan keluarganya berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan di wilayah Negara Pihak manapun.
Bagian II Negara Pihak, seperti yang ditetapkan dalam Bagian III, berusaha menganggap dirinya terikat o1eh kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal-pasal dan ayat-ayat berikut:
Hak aras pekerjaan
Pasall Dengan maksud untuk menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak atas pekerjaan, para Negara Pihak berusaha: 1. menerima sebagai salah satu dari tujuan utama dan tanggungjawab mereka, pencapaian dan pemeliharaan setinggi dan se1ayak mungkin suatu tingkat pekerjaan, dengan maksud untuk mempero1eh pekerjaan yang penuh; melindungi secara efektif hak pekerja untuk memperoleh penghasi1annya dalam suatu pekerjaan yang dipilihnya secara bebas; 3. membentuk atau memelihara pelayanan pekerjaan yang be bas untuk semua pekerja;
4. menyediakan atau meningkatkan bimbingan kejuruan, pelatihan dan rehabilitasi yang tepat.
Hak atas syarat-syarat perburuhan yang adil
Pasal2 Dengan maksud untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari hak atas syarat-syarat perburuhan yang adil, maka para Negara Pihak berusaha: l. mcnetapkanjam-jam kerja harian dan mingguan yang wajar, jam kerja mingguan secara progresif dikurangi sampai batas bahwa kenaikan produktivitas dan faktor-faktor relevan yang lain mengizinkan; 2. menetapkan hari libur resmi dengan upah; 3. menetapkan minimum liburan tahunan dua minggu dengan upah; 4. menetapkan hari libur dengan upah ekstra atau mengurangi jam-jam kerja untuk para pekerja yang dipekerjakan di tempat-tempat kerja yang herbahaya atau tidak sehat seperti yang diharuskan; 5. menjamin periode istirahat mingguan yang mana, sejauh memungkinkan, harus sesuai dengan hari yang diakui oleh tradisi atau adat istiadat di negeri atau wilayah berhubungan dengan hari istirahat.
Hak atas syarat-syarat perburuhan yang aman dan se!zar
Pasal3 Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak atas syarat-syarat perburuhan yang aman dan sehat, maka para Negara Pihak berusaha: 1. mengeluarkan peraturan-peraturan tentang keamanan atau kesehatan; 2. menetapkan berlakunya pengawasan;
peraturan-peraturan
tersebut
dengan
tindakan-tindakan
3. meminta nasihat, kalaupun tepat, pada organisasi-organisasi majikan dan pekcrja mengenai tindak
Hak atas pengupahan yang adil
Pasal4 Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak atas pengupahan yang adil, maka para Negara Pihak berusaha: 1. mengakui hak pekerja atas pengupahan yang sedemikian akan memberikan kepada mereka dan keluarganya standar hidup yang layak; 2. mengakui hak pekerja atas angka pengupahan yang dinaikkan untuk kerja lembur, dengan tunduk pada pengecualian-pengecualian dalam hal-hal tertentu; 3. mengakui hak pekerja laki-laki dan perempuan atas pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama;
4.
mengakui hak semua pekerja pemberhentian pekerjaan;
atas periode
pemberitahuan
yang
wapr
untuk
5.
memperkenankan pemotongan-pemotongan upah yang hanya menurut syarat-syarat perburuhan dan sampai sejauh yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan nasional atau yang ditetapkan dengan persetujuan-persetujuan kolektif atau keputusan arbitrase.
Pclaksanaan hak-hak ini akan dicapai dengan persetujuan kolektif yang dibuat dengan bebas, dengan mekanisme penetapan upah dengan undang-undang, atau dengan sarana- sarana lain yang cocok dengan kondisi-kondisi nasional.
Hak untuk berorganisasi
Pasal5 Dengan tujuan menjamin atau meningkatkan kebebasan pekerja dan majikan untuk membentuk organisasi-organisasi lokal, nasiona! atau internasional, untuk perlindungan kepentingan-kcpentingan ekonomi dan sosial mereka dan untuk menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi tersebut, Ncgara Pihak berusaha bahwa hukum nasional harus tidak scdemikian rupa merusak ataupun tidak diterapkan sehingga merusak kebebasan ini. Sampai sejauh manajaminan-jaminan yang ditetapkan dalam Pasal ini akan berlaku pada kepolisian harus ditentukan oleh undang-undang atau peraturanperaturan nasional. Asas yang mengatur pcncrapan pada para anggota angkatan bersenjata, mengenaijaminan-jaminan ini dan sejauh mana asas ini akan berlaku pada orang-orang dalam kategori ini harus secara adil ditentukan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan nasional.
J lak wztuk tmvar-menawar secara kolektif
Pasal 6 Dcngan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak untuk tawar-menawar secara kolcktif. rnaka Ncgara Pihak berusaha: 1.
meningkatkan konsultasi bersama antara pekerja dan majikan;
2. mcningkatkan, apabila perlu dan tcpat, mekanisme untuk melakukan negosiasi sukarela antara majikan atau organisasi-organisasi majikan dan organisasi-organisasi pekerja dcngan tujuan peraturan-pcraturan mcngenai syarat-syarat dan kondisi-kondisi pekerjaan, dengan sarana persetujuan-persetujuan kolektif; 3
mcningkatkan pembentukan dan penggunaan mekanisme yang tepat untuk melakukan konsiliasi dan arbitrase sukarela dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan; dan mengakui;
4. hak pckcrja dan majikan melakukan tindakan kolektif dalam kasus kont1ik kepentingan, tcnnasuk hak untuk mogok, dengan tunduk pada kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari persctujuan-persetujuan kolektif yang telah dibuat sebelumnya.
Hak anak-anak dan remaja atas perlindwzgan
Pasal 7 Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak anak-anak dan remaja atas perlindungan, maka Negara Pihak berusaha:
I. menentukan bahwa umur minimal penerimaan pekerjaan adalah lima belas tahun, dengan tunduk pacta pengecualian-pengecualian untuk anak-anak yang dipekerjakan dalam pekerjaan ringan yang sudah ditentukan tanpa merusak kesehatan, moral atau pendidikan mereka; 2. menentukan bahwa umur minimum yang lebih tinggi dari penerimaan pekerjaan akan ditetapkan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditentukan yang dianggap sebagai berbahaya atau tidak sehat; 3. menentukan bahwa orang-orang yang masih tunduk pacta pendidikan wajib harus tidak dapat dipekerjakan pacta pekerjaan yang sedemikian rupa akan mencabut mereka dari kemanfaatan penuh pendidikan mereka; 4. menentukan bahwa jam kerja orang-orang di bawah umur enam belas tahun harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perkembangan mereka, dan terutama dengan kebutuhan mereka untuk pelatihan kejuruan; 5. mengakui hak para pekerja muda dan magang atas upah yang adil atau uang saku lain yang layak; 6. menentukan bahwa waktu yang digunakan oleh orang-orang muda dalam pelatihan kejuruan selamajam kerja yang normal, dengan persetujuan majikan akan diperlakukan sebagai membentuk bagian hari kerja; 7. menentukan bahwa orang-orang yang dipekerjakan di bawah umur deIapan bel as tahun berhak mendapatkan tidak kurang dari tiga minggu liburan tahunan dengan pembayaran; 8. menentukan bahwa orang-orang di bawah umur delapan belas tahun tidak dapat dipekerjakan padajam kerja malam dengan pengecualian pekerjaan-pekerjaan tertentu, yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan nasional; 9. menentukan bahwa orang-orang di bawah umur delapan belas tahun yang dipekerjakan pacta pekerjaan-pekerjaan yang ctitentukan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan nasional harus tunduk pacta pengawasan kesehatan reguler; 10. menjamin perlinctungan khusus dari bahaya-bahaya fisik dan moral yang terbuka terhadap anakanak dan remaja, dan terutama terhadap bahaya-bahaya yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari pekerjaan mereka.
Hak perempuan pekerja atas perlindungan
Pasal8 Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak perempuan pekerja atas perlindungan, maka para Negara Pihak berusaha: I. menetapkan dengan cuti yang dibayar, dengan tunjangan-tunjangan jaminan sosial yang mcrnadai ataupun dengan tunjangan-tunjangan dari dana umum bagi perempuan untuk rnengambil cuti sebelum dan sesudah melahirkan anak sampai sejumlah paling sedikit 12 minggu; 2. menganggapnya sebagai tidak sah bagi seorang majikan memberitahukan kepada seorang perernpuan mengenai pernberitahuan pemecatan selama ketidak-hadirannya pada cuti hamil, atau memberitahukan kepadanya pemberitahuan pemecatan pada suatu waktu sedemikian rupa sehingga pemberitahuan akan berakhir selama ketidakhadiran tersebut; 3. menentukan bahwa ibu yang sedang menyusui bayinya harus berhak atas waktu luang yang
cukup untuk tujuan ini; 4. (a)
rnengatur pekerjaan para pekerja perempuan pada jam kerja malam di pekerjaan industri;
(b) rnelarang pekerjaan para pekerja perempuan di penambangan bawah tanah, dan,
kalaupun tepat, pada semua pekerjaan lain yang tidak cocok bagi mereka dengan alasan bahaya, tidak sehat, atau alam yang sulit.
Hak atas bimbingan kejuruan
Pasal9 Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak atas bimbingan kejuruan, maka para Negara Pihak berusaha menyediakan atau meningkatkan sebagaimana diperlukan pelayanan yang akan membantu semua orang, termasuk penderita cacat untuk menyelesaikan masalah-masalah mengenai pemilihan pekerjaan dan kemajuan pekerjaan dengan memperhatikan semestinya karakteristik-karakteristik individu dan hubungan mereka dengan kesempatan kerja; bantuan ini akan tersedia dengan cuma-cuma, bukan saja kepada orang muda, termasuk anak-anak sekolah, tetapi juga kepada orang dewasa.
Hak atas pelatilzan kejuruan
Pasal lO Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak atas pelatihan kejuruan, maka Negara Pihak berusaha:
1. mcnyediakan atau meningkatkan, sebagaimana dipcrlukan, pelatihan tcknik dan kejuruan dari semua orang termasuk penderita cacat, dalam konsultasi dengan organisasi- organisasi majikan dan pekerja, dan memberikan berbagai kemudahan untuk akses ke pendidikan teknik dan pendidikan universitas yang lebih tinggi yang didasarkan semata- mata pada kecerdasan individu; 2. menyediakan atau meningkatkan sistem magang dan berbagai pengaturan sistematis yang lain untuk pelatihan anak-anak laki-laki dan perempuan muda dalam berbagai pekerjaan mereka; 3. menyediakan atau meningkatkan, sebagaimana diperlukan: (a) berbagai kemudahan pelatihan yang memadai dan siap tersedia bagi para pckerja dewasa; (b) berbagai kemudahan khusus untuk pelatihan kembali para pekerja dewasa yang diperlukan sebagai akibat dari perkembangan teknologi atau kecenderungan baru dalam pekerjaan; 4. mendorong pendayagunaan sepenuhnya berbagai kemudahan yang disediakan dengan tindakan-tindakan yang tepat seperti: (a) mengurangi atau menghapuskan pembayaran atau beban apapun; (b) pemberian bantuan keuangan dalam kasus-kasus yang tepat; (c) memasukkan dalam jam kerja normal waktu yang digunakan pada pelatihan pelengkap yang dilakukan oleh pekerja, atas permintaan majikannya, selama pekerjaan; (d) meyakinkan melalui bimbingan yang memadai, dalam konsultasi dengan organisasiorganisasi majikan dan pekerja, efisiensi magang dan pengaturan-pengaturan pelatihan
yang lain bagi pekerja muda dan perlindungan para pekerja muda pada umumnya yang memadai.
Hak atas perlindungan kesehatan
Pasal ll Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak atas perlindungan kesehatan, maka para Negara Pihak berusaha, baik secara langsung ataupun dalam kerja sama dengan organisasiorganisasi pemerintah atau swasta, mengambil tindakan-tindakan yang tepat yang ditujukan antara lain: 1. untuk menyingkirkan sejauh mungkin sebab-sebab kesehatan yang buruk; 2. menyediakan berbagai kemudahan nasihat dan pendidikan bagi peningkatan kesehatan dan pendorong tanggung jawab individu dalam masalah-masalah kesehatan; 3.
mencegah sejauh mungkin segala penyakit epidemi, endemi, dan yang lainnya.Hak atas
jaminan sosial
Pasal 12 Dengan maksud untuk menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak atas jaminan sosial, maka para Negara Pihak berusaha:
1. membentuk atau memelihara sistem jaminan sosia1; 2. memelihara sistem jaminan sosial pada tingkat yang memuaskan paling sedikit sama dengan yang dipersyaratkan untuk ratifikasi Konvensi Buruh Internasional (no. 102) mengenai Standar Minimum Jaminan Sosial; 3. berusaha menaikkan secara progresif sistem jaminan sosial pada tingkat yang lebih tinggi; 4. mengambillangkah-langkah, dengan pembuatan persetujuan-persetujuan bilateral dan multilateral yang tepat, atau dengan sarana-sarana lain, dan tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan pada persetujuan-persetujuan tersebut, agar dapat menjamin: (a) perlakuan yang sama dengan warga negara mereka sendiri terhadap warga negara dari Negara Pihak yang lain, mengenai hak-hak jaminan sosial, termasuk tetap memiliki berbagai manfaat yang timbul dari perundang-undangan jaminan sosial, ke manapun orang-orang yang dilindungi itu mungkin mclakukan perpindahan di antara wilayahwilayah Negara Pihak; (b) pemberian, pemeliharaan dan pembukaan lagi hak-hakjaminan sosial dengan sarana- sarana, seperti akumulasi asuransi atau jangka waktu pekerjaan diselesaikan menurut perundangundangan masing-masing Negara Pihak.
Hak atas balltuan sosial dan bantuan kesehatan
Pasall3 Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak atas bantuan sosial dan bantuan kesehatan, maka para Negara Pihak berusaha:
1. menjamin bahwa setiap orang yang tidak memiliki sumber kekayaan yang memadai dan tidak dapat menjamin sumber kekayaan tersebut baik dengan usahanya sendiri atau dari sumber kekayaan lain terutama dengan tunjangan-tunjangan menurut suatu skema jaminan sosial, akan diberi bantuan yang memadai, dan dalam keadaan sakit, pengobatan yang diperlukan oleh kondisinya; mcnjamin bahwa orang-orang yang menerima bantuan tersebuL karena alasan tcrsehut, tidak holeh mengakibatkan pcngurangan hak-hak politik dan sosial mcrcka: 2. menetapkan bahwa setiap orang dapat menerima pelayanan-pelayanan umum atau swasta yang tepat, nasihat dan bantuan pribadi, seperti yang mungkin diminta untuk menccgah menghilangkan atau mengurangi kebutuhan pribadi atau kebutuhan keluarga: 3. menerapkan ketentuan-ketentuan yang ditunjuk dalam ayat 1, 2, dan 3 Pasal ini pada suatu pijakan yang sama dengan warga negara mereka kepada warga negara dari para Negara Pihak yang secara sah berada dalam wilayah mereka, sesuai dcngan kewajiban mereka menurut Konvensi Eropa tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Kesehatan,
yang
ditandatangani di Paris pada 11 Desember 1953.
flak atas kemanfaatan dari pelayanan kesejalzteraan sosial
Pasall4 Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak atas kemanfaatan dari pelayanan kesejahteraan sosial, maka para Negara Pihak berusaha: 1. meningkatkan atau menyediakan berbagai pelayanan dengan menggunakan metode- metode kerja sosial, yang akan memberikan sumbangan pada kesejahteraan dan pembangunan keduanya baik individu atau kelompok dalam masyarakat, dan pada penyesuaian mereka dengan lingkungan sosial; 2. mendorong partisipasi individu dan sukarelawan atau pembentukan dan pemeliharaan berbagai pelayanan tersebut.
organisasi
Iainnya
dalam
flak orang-orang cacat fisik atau cacat mental atas pelatihan kejuruan, rehabilitasi, dan pemukiman kembali masyarakat
PasallS Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak orang-orang cacat fisik atau cacat mental atas pelatihan kejuruan, rehabilitasi dan pemukiman kcmbali masyarakaL maka para Negara Pihak berusaha: 1. mengambil tindakan-tindakan yang memadai untuk pcnyediaan berbagai kemudahan pelatihan termasuk, apabila perlu, lembaga-Iembaga khusus, negara atau swasta: 2. mengambil tindakan-tindakan yang memadai untuk penempatan orang-orang cacat dalam pekerjaan seperti berbagai pclayanan penempatan yang khusus, kemudahan bagi pekcrja yang terlindung dan tindakan untuk mendorong majikan agar berkenan mcmpekcrjakan orang-orang cacat.
Hak keluarga atas perlindungan sosial, hukum dan ekonomi
Pasall6 Dengan maksud untuk menjamin kondisi-kondisi yang diperlukan untuk pembangunan keluarga sepenuhnya yang merupakan kesatuan dasar masyarakat, maka para Negara Pihak berusaha meningkatkan perlindungan ekonomi, hukum dan sosial terhadap kehidupan keluarga dengan tindakan-tindakan seperti kemanfaatan sosial dan keluarga, pengaturan keuangan, ketentuan perumahan keluarga, kemanfaatan bagi perkawinan yang baru, dan tindakan-tindakan tepat Iainnya.
Hak ibu dan anak atas perlindungan sosial dan ekonomi
Pasal17 Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak ibu dan anak atas perlindungan sosial dan ekonomi, maka para Negara Pihak akan mengambil semua tindakan yang tepat dan diperlukan termasuk pembentukan atau pemeliharaan berbagai lembaga ataupun pelayanan yang tepat.
Hak untuk ikut serta dalam pekerjaan yang menguntungkan di wilayah negara pihak yang lain
Pasal18 Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak untuk ikut serta dalam pekerjaan yang menguntungkan di wilayah para Negara Pihak yang lain, maka para Negara Pihak berusaha: I. memberlakukan peraturan-peraturan yang ada dalam semangat kebebasan; 2. menyederhanakan berbagai formalitas yang ada dan mengurangi atau menghapuskan iuran kedutaan dan kewajiban lain yang dapat dibayar oleh para pekerja asing kepada majikan mereka; 3. menghapus hambatan secara individual atau kolektif, peraturan-peraturan pekerjaan para pekerja asing; dan mengakui; 4. hak para warga negara mereka meninggalkan negara untuk ikut serta dalam pekerjaan yang menguntungkan di dalam wilayah-wilayah para Negara Pihak yang lain.
Hak para pekerja pendatang dan keluarganya atas perlindungan dan hantuan
Pasall9 Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak para pekerja pendatang dan
keluarganya atas perlindungan dan bantuan di dalam wilayah setiap Negara Pihak yang lain, maka para Negara Pihak berusaha: I. menjaga atau mereka yang yakin bahwa terdapat pelayanan-pelayanan yang dijaga tetap memadai dan cuma-cuma untuk membantu para pekerja tersebut, terutama dalam memperoleh informasi yang seksama dan mengambil scmua langkah yang tepat, scjauh undang-undang dan peraturan-peraturan nasional memperkenankan, tcrhadap propaganda yang menyesatkan mengenai cmigrasi dan imigrasi; 2. mengambil tindakan-tindakan yang tepat di dalam yurisdiksi mcreka sendiri untuk memberi kemudahan keberangkatan, perjalanan, dan penerimaan para pckerja tcrscbut dan keluarganya, dan menyediakan, di dalam yurisdiksi mcreka scndiri, berbagai pelayanan yang tepat untuk kcsehatan, perawatan keschatan dan kondisi kesehatan yang baik selama perjalanan; 3.
meningkatkan kerja sama, sebagaimana yang tepat, antara berbagai pelayanan sosial, negara dan swasta, di negara-negara emigrasi dan imigrasi;
4. menjamin para pekerja tersebut yang secara sah berada dalam wilayah mereka, scjauh masalah-masalah tersebut diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan atau tunduk pada pengawasan para penguasa administratif, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan terhadap warga negara mereka scndiri mengenai masalah-masalah berikut: (a) pengupahan dan pekerjaan lain dan syarat-syarat perburuhan; (b) keanggotaan serikat sekerja dan penikmatan berbagai kemudahan perundingan kolektif; (c) akomodasi; 5. menjamin bagi para pekerja tersebut yang secara sah berada di dalam wilayah mereka perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan terhadap warga negara mereka sendiri, mengenai pajak pekerjaan, iuran atau kontribusi yang dapat dibayar, berkaitan dengan orang-orang yang dipekerjakan; 6. memberikan kemudahan sejauh mungkin untuk penyatuan kembali keluarga seorang pekerja asing yang diperkenankan membentuk dirinya sendiri di wilayah itu; 7. menjamin bagi para pekerja tersebut secara sah berada dalam wilayah mcrcka perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan terhadap warga ncgara mereka sendiri mengenai tindakan hukum yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ditunjuk dalam Pasal ini; 8. menjamin bahwa para pekerja tersebut yang secara sah bertempat tinggal dalam wilayah mereka tidak dipaksa keluar kecuali mereka membahayakan keamanan nasional atau melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum atau moralitas umum; 9. memperkenankan,
dalam batas-batas hukum, pengiriman bagian penghasilan-penghasilan
tcrsebut dan tabungan para pekerja tersebut seperti yang mereka mungkin menginginkannya; 10. memberikan peri indungan dan bantuan yang ditentukan dalam Pasal ini kepada para pcndatang yang hekerja sendiri sejauh tindakan-tindakan tersebut dilakukan.
Bagian III Usaha-usaha
Pasal 20 1. Masing-masing Negara Pihak berusaha: (a) menganggap Bagian I dari Piagam ini sebagai deklarasi mengenai tujuan-tUJUan yang dia ingm kejar dengan semua sarana yang tepat, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat pendahuluan dari Bagian tersebut; (b) menganggap dirinya sendiri terikat oleh paling sedikit lima dari Pasal-pasal berikut dari Bagian II Piagam ini: Pasal L 5, 6, 12, 13, 16 dan 19; (c) sebagai tambahan pada Pasai-pasal yang dipilih sesuai dengan sub-ayat terdahulu, menganggap dirinya sendiri terikat oleh sejumlah Pasal tersebut atau ayat-ayat bernomor dari Bagian II Piagam seperti yang boleh dipilih, asalkan total jumlah Pasal atau ayat bernomor yang dengannya dia terikat, tidak kurang. dari 10 Pasal atau 45 ayat bernomor; Pasal-pasal atau ayat-ayat yang dipilih menurut ketentuan mb-ayat (b) dan tc) ayat 1 Pasai im haru diheritahukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa pada waktu ketika naskah ratJfikasi atau perserujuan Negara Pihak yang bersangkutan disimpan. 3. Setiap Negara Pihak, dapat menyatakan dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal bahv,;: dia menganggap dirinya sendiri terikat oleh Pasal-pasal manapun atau ayat-ayat bernomor manapun dari Bagian II Piagam yang dia telah mencrimanya menurut ';yarat-syarat :1\ at 1 Pasal ini. Usaha semacam itu yang kemudian diberikan harus dianggap menjacli sebuah bagian dari ratifikasi atau persetujuan yang integral, dan harus mempunyai akibat yang sama sejak dari hari ketiga puluh sesudah tanggal pemberitahuan. 4. Sekretaris Jenderal akan mengirimkan kepada semua Pemerintah penandatangan dan kepada Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional setiap pemberitahuan yang dia sudah mencrimanya menurut Bagian ini dari Piagam. 5.
Tiap-tiap Negara Pihak harus memelihara sistern pengawasan buruh yang cocok dengan kondisikondisi nasional.
Bagian IV
Laporan mengenai ketentuan-ketentuan yang diterima
Pasal21 Para Negara Pihak harus menyampaikan laporan, kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa pada selang waktu tiap dua tahun dalam bentuk yang ditentukan oleh komite para Menteri, mengenai penerapan ketentuan-ketentuan Bagian II dari Piagam seperti yang telah mereka terima.
Laporan mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak diterima
Pasal22 Para Negara Pihak harus menyampaikan laporan, kepada Sekretaris Jenderal pada scLmg waktu yang tepat seperti yang diminta oleh Komite para Menteri, mengenai kctcntuan- ketentuan Bagian II dari Piagam yang tidak mereka terima pada waktu ratifikasi atau persetujuan mereka atau pada pemberitahuan di kemudian hari. Komite para Menteri harus menentukan dari waktu ke waktu mengenai ketentuan-ketentuan yang diminta clan bentuk laporan yang harus diberikan.
Penyampaian salinan
Pasal23 I. Masing-masing Negara Pihak harus menyampaikan salinan-salinan laporannya yang clitunjuk clalam Pasal 21 dan Pasal 22 kepacla organisasi-organisasi nasionalnya yang menjacli anggota organisasi majikan internasional clan scrikat sekerja internasional, yang harus cliunclang menurut Pasal 27 ayat 2, yang harus diwakili pada pertemuan- pertemuan Sub-Komite clari Komite Sosial antar Pemerintah. 2. Para Negara Pihak harus mengajukan setiap tanggapan kepacla Sekretaris Jencleral mengenai laporan tersebut yang diterima dari organisasi-organisasi nasional ini, apabila "memang diminta oleh mereka.
Pemeriksaan laporan
Pasal24 Laporan-laporan yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 22 akan diperiksa olch Komite Ahli, yang akan juga memeriksa setiap tanggapan apapun yang diajukan kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketcntuan ayat 2 Pasal 23.
Komite pam ahli
Pasal 25 I. Komite para Ahli akan tcrdiri dari tidak lebih dari tujuh orang anggota yang ditunjuk olch Komitc para Menteri dari suatu daftar para ahli yang indcpcnden dan yang mcmpunyai integritas tertinggi dan kecakapan yang diakui dalam masalah-masalah so ial internasional, yang dicalonkan oleh para Negara Pihak. 2
Para anggota Komite akan ditunjuk untuk masa jabatan enam tahun Mcreka dapat dltunjuk kembali. Namun demikian, untuk para anggota yang ditunjuk pertama, masa jabatan dua orang anggotanya akan bcrakhir pacta akhir masa empat tahun.
3. Para anggota yang masa jabatannya berakhir pada masa jabatan empat tahun pertama akan dipilih dengan undian oleh Komite para Menteri segera sesudah referensi pertama dilakukan. 4. Seorang anggota Komitc para Ahli yang ditunjuk untuk menggantikan seorang anggma yang masa jabatannya belum berakhir akan memegang jabatan selama sisa waktu masa jabatan pendahulunya.
Keikutsertaan organisasi buruh internasional
Pasal26 Organisasi Buruh lnternasional akan diundang untuk mengajukan suatu perwakilan untuk ikut serta dalam suatu kedudukan konsultatif pada perundingan-perundingan Komite para Ahli.
Suh-komite dari komite sosial antar pemerintah
Pasal27 I. Laporan para Negara Pihak dan kesimpulan Komite para Ahli akan disampaikan untuk pemeriksaan kepada Sub-komite dari Komite Sosial antar Pemerintah dari Dewan Eropa. 2. Sub-komite akan terdiri dari satu perwakilan dari masing-masing Ncgara Pillak. Sub- komite tidak dapat mcngundang lebih dari dua organisasi majikan internasional dan tidak lebih dari dua organisasi serikat sekerja internasional sebagaimana Sub-komite boleh menunjuk untuk diwakili sebagai pcninjau dalam kedudukan konsultatif pada pertemuanpertemuannya. Tambahan lagi, dia tidak dapat merninta nasihat lebih dari dua perwakilan organisasi internasional dan non-pemerintah yang mempunyai status konsultatif dengan Dewan Eropa, mengenai masalah-masalah yang organisasi-organisasi itu berwenang menanganinya seperti kesejahteraan sosial, dan perlindungan ekonomi dan sosial bagi keluarga. 3. Sub-komite akan mengajukan kepada Komite para Menteri, sebuah laporan yang berisi kesimpulan-kesimpulannya dan melampirkan laporan Komite para Ahli.
Majelis konsultatif
Pasal28 Sekretaris Jenderal Dewan Eropa akan menyampaikan kepada Majelis Konsultatif, Kesimpulankesimpulan Komite para Ahli. Majelis Konsultatif akan mengirimkan pendapatnya mengenai Kesimpulan-kesimpulan ini kepada Komite para Menteri.
Komite para menteri
Pasal29 Dengan mayoritas dua pertiga dari para anggota yang berhak duduk dalam Komite, Komite para Menteri, atas dasar laporan Sub-komite dan sesudah konsultasi dengan Dewan Konsultatif dapat membuat setiap rekomendasi yang perlu kepada Negara Pihak.
Bagian V
Pelanggaran di waktu perang atau darurat umum
Pasal30 I. Di waktu perang atau darurat umum lain yang mengancam kehidupan bangsa, maka setiap Negara Pihak boleh mengambil tindakan-tindakan yang melanggar kewajiban- kewajiban menurut Piagam ini sampai sejauh yang sepenuhnya dibutuhkan oleh urgensi situasi, asalkan tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban- kewajibannya yang lain menurut hukum internasional.
2. Setiap Negara Pihak yang telah dapat mengambil manfaat sendiri dari hak atas pelanggaran ini dalam suatu selang waktu yang wajar, harus menjaga agar Sekretaris Jenderal Dewan Eropa terus diberi informasi secara penuh mengenai tindakan-tindakan yang diambil dan alasan-alasannya. Demikianjuga dia harus menyampaikan informasi kepada Sekretaris Jenderal kapan tindakan-tindakan tersebut dihentikan dan ketentuan- ketentuan Piagam yang Negara Pihak itu telah menerimanya sedang dilaksanakan lagi sepenuhnya. 3. Sekretaris Jenderal sebaliknya akan menyampaikan informasi kepada Negara Pihak yang lain dan Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional mengenai semua amanat/ surat pengaduan yang diterima sesuai dengan ketentuan ayat 2 Pasal ini.
Pembatasan-pembatasan
Pasal 31 1. Hak-hak dan asas-asas yang dinyatakan dalam Bagian I apabila diwujudkan secara efektif, dan pelaksanaan mereka yang efektif seperti yang ditentukan pada Bagian II, tidak dapat tunduk pada setiap pelarangan atau pembatasan yang tidak ditentukan dalam Bagian-bagian tersebut kecuali seperti yang ditetapkan oleh undang-undang dan diperlukan dalam masyarakat demokrasi untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan- kebebasan orang lain atau untuk perlindungan kepentingan umum, keamanan nasional, kesehatan masyarakat, atau kesusilaan umum. 2. Pembatasan-pembatasan diperkenankan menurut Piagam ini terhadap hak-hak dan kcwajibankewajiban yang dinyatakan di dalamnya tidak boleh diberlakukan untuk tujuan apapun selain tujuan yang untuk itu mereka telah ditentukan.
Hubungan antara piagam dan hukum domestik atau perjanjian internasional
Pasal32 Kctentuan-ketentuan Piagam ini tidak akan mengurangi ketentuan-ketentuan hukum domestik atau perjanj ian-perjanj ian internasional bilateral atau multilateral manapun, konvensi- konvensi atau persetujuan-persetujuan yang sudah berlaku. atau mungkin mulai berlaku, yang menurut perlakuan yang lebih menguntungkan akan diberikan kepada orang-orang yang dilindungi.
Pelaksanaan dengan persetujuan-persetujuan kolektif
Pasal33 1. Pada setiap Negara anggota apabila ketentuan-ketentuan dari ayat 1, 2. 3, 4, dan 5 Pasal 2, ayat-ayat 4, 6, dan 7 Pasal 7, dan ayat-ayat 1, 2, 3, dan 4 Pasal 10 Bagian II Piagam ini adalah persoalan-persoalan yang lazimnya diserahkan pada persetujuan antara majikan atau organisasi-organisasi majikan dan organisasi-organisasi buruh, atau lazimnya dilaksanakan sebaliknya selain undang-undang, pelaksanaan ayat-ayat tersebut boleh diberikan, dan kepatuhan pada mereka akan dipcrlakukan efektif kalau ketentuan-ketentuan mereka diterapkan melalui persetujuan-persetujuan tersebut atau sarana-sarana lain kepada mayoritas besar para pekerja yang bersangkutan.
2. Pada setiap Negara anggota apabila ketentuan-ketentuan ini biasanya merupakan pokok dari perundang-undangan, pelaksanaan-pe1aksanaan yang bersangkutan boleh juga diberikan dan kepatuhan pada mereka akan dianggap efektif kalau ketentuan-ketentuan tersebut diber1akukan o1eh undang-undang kepada mayoritas besar para pekerja yang bersangkutan.
Penerapan teritorial
Pasal34 1. Piagam ini mulai berlaku di wilayah metropolitan masing-masing Negara Pihak. Masing- masing Pemerintah peserta penandatangan, pada waktu penandatanganan atau penyimpanan berkas naskah ratifikasinya atau persetujuannya, boleh menentukan dengan pernyataan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, wilayah yang dianggap merupakan wilayah metropolitan. 2. Setiap Negara Pihak pada waktu ratifikasi atau persetujuan Piagam ini atau kapan pun sesudahnya, boleh menyatakan dengan pemberitahuan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, bahwa Piagam ini akan meluas dalam keseluruhan atau sebagian pada suatu wilayah non-metropolitan atau wilayah-wilayah yang ditentukan dalam deklarasi tersebut yang untuk hubungan-hubungan internasionalnya Negara Pihak tersebut bertanggungjawab, atau yang untuk itu memikul tanggungjawab internasional. Negara Pihak yang bersangkutan harus merinci dalam pernyataan Pasal-pasal atau ayat-ayat Bagian II dari Piagam yang dia terima sebagai mengikat dalam kaitannya dengan wilayah-wilayah yang disebut dalam deklarasi. 3. Piagam ini akan meluas pada wilayah atau wilayah-wilayah yang disebut dalam deklarasi yang disebut sebelumnya sejak dari hari ketiga puluh sesudah tanggal yang Sekretaris Jenderal sudah menerima pemberitahuan mengenai pernyataan tersebut. 4. Setiap Negara Pihak boleh menyatakan pacta suatu tanggal di kemudian hari dengan pcmberitahuan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, bahwa berkaitan dcngan satu wilayah atau lebih di mana Piagam ini telah diperluas sesuai dengan ketentuan ayat 2 Pasal ini, Negara Pihak yang bersangkutan menerima sebagai mengikat setiap Pasal yang dia belum menerima dalam kaitannya dengan wilayah atau wilayah-wilayah tersebut. Usaha semacam itu yang diberikan kemudian dianggap sebagai bagian integral dari pernyataan asli dalam kaitannya dengan wilayah yang bersangkutan, dan harus mempunyai akibat yang sama sejak dari hari ketiga puluh sesudah tanggal pemberitahuan. S. Sekretaris Jenderal akan menyampaikan kepada para Pemerintah penandatangan yang lain dan kepada Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional setiap pemberitahuan yang disampaikan kepadanya menurut Pasal ini.
Penandatanganan, ratifikasi dan pemberlakuan
Pasal35 1. Piagam ini akan terbuka untuk penandatanganan oleh para Anggota Dewan Eropa. Piagam ini harus diratifikasi atau disetujui. Berkas naskah ratifikasi atau persetujuan harus diserahkan untuk disimpan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa. 2. Piagam ini mulai berlaku sejak dari hari ketiga puluh sesudah tanggal penyerahan untuk
disimpan berkas naskah ratifikasi atau persetujuan kelima. 3. Mengenai setiap Pemerintah peserta penandatangan yang meratifikasi di hari kemudian, Piagam ini akan mulai berlaku sejak dari hari ketiga puluh sesudah tanggal penyerahan untuk disimpan berkas naskah ratifikasinya atau persetujuannya. 4. Sekretaris Jenderal akan memberitahukan kepada semua Anggota Dewan Eropa dan Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional, mengenai mulai berlakunya Piagam, namanama para Negara Pihak yang telah meratifikasi atau menyetujuinya dan penyerahan untuk disimpan berikutnya setiap berkas naskah ratifikasi atau persetujuan.
Amandeme1z-amandemen
Pasal36 Sctiap Anggota Dewan Eropa boleh mengusulkan amandemen terhadap Piagam ini dalam amanat/pengaduan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa. Sekretaris Jenderal akan menyampaikan kepada Anggota Dewan Eropa lainnya setiap amandemen yang diusulkan, kemudian akan dipertimbangkan oleh Komite para Menteri dan disampaikan kepada Majelis Konsultatifuntuk memperoleh pendapat. Setiap amandemen yang disetujui Komite para Menteri akan mulai berlaku sejak dad hari ketiga puluh sesudah semua Negara Pihak memberitahukan pencrimaan mereka kepada Sckretaris Jenderal. Sckrctaris Jendcral akan membcritahukan kepada semua Anggota Dewan Eropa dan Direktur Jcndcral Kantor Buruh Internasional mengenai mulai berlakunya amandemen-amandemcn tcrsebut.
Pengajuan Bantahan
Pasal 37 1. Setiap Negara Pihak boleh menyangkal Piagam ini hanya pada akhir periode lima tahun dari tanggal di mana Piagam ini mulai berlaku atau pada akhir sembarang periode dua tahun berturut-turut, dan dalam masing-masing kasus, sesudah memberikan enam bulan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, yang akan memberitahukan kepada Negara Pihak lainnya dan Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional. Bantahan tersebut tidak akan mengurangi keabsahan dari Piagam yang berkaitan dengan para Negara Pihak lainnya asalkan pada semua waktu terdapat tidak kurang dari lima Negara Pihak semacam tersebut. 2. Setiap Negara Pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dipaparkan dalam ayat terdahulu, boleh menyangkal sembarang Pasal atau ayat dari Bagian II Piagam yang cliterima, asalkan jumlah Pasal atau ayat yang Negara Pihak ini terikat tidak pernah kurang dari sepuluh dalam kasus pertama dan empat puluh lima dalam kasus berikutnya dan bahwa jumlah Pasal atau ayat ini terus mencakup Pasal-pasal yang dipilih oleh Negara Pihak eli antara Pasal-pasal eli mana clilakukan referensi khusus dalam Pasal 20 ayat 1 sub-ayat (b). 3. Setiap Negara Pihak boleh menyangkal Piagam ini atau setiap di antara pasal-pasal atau ayat-ayat dari Bagian II Piagam, menurut syarat-syarat yang clitentukan clalam ayat 1 Pasal ini mengenai setiap wilayah eli mana Piagam tersebut berlaku berclasarkan pernyataan yang clibuat sesuai clengan ketentuan ayat 2 Pasal 34.
Tambahan
Pasal38 Tambahan pacta Piagam ini merupakan bagian integral dari Piagam. Sebagai tancla bukti, yang bertancla tangan eli bawah ini, yang clikuasakan sebagaimana mestinya telah menanclatangani piagam ini. Dibuat di Turin, pacla 18 Oktober 1961, dalam bahasa Inggris clan Prancis keclua naskah itu samasama berwenang dalam satu salinan tunggal yang harus cliserahkan untuk clisimpan clalam arsip Dewan Eropa. Sekretaris Jencleral akan mengirimkan salinan-salinan yang disahkan kepada masingmasing peserta Penanclatangan.
