Petunjuk Teknis
Penatausahaan Piutang PNBP Dengan Sistem Informasi BATAN Susana PPIKSN - BATAN
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PUSAT PENDAYAGUNAAN INFORMATIKA DAN KAWASAN STRATEGIS NUKLIR TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Kementerian
Negara/Lembaga
ditegaskan
bahwa
setiap
Satuan
Kerja
Kementerian
Negara/Lembaga wajib melaksanakan penatausahaan PNBP yang menjadi tanggung jawabnya agar setiap piutang PNBP dapat diselesaikan seluruhnya secara tepat waktu. Untuk mengatur tata cara penatausahaan piutang PNBP tersebut telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan Piutang PNBP Nomor : SOP 036.02/KU 04 02/UM tanggal 27 Januari 2014 agar pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP pada satuan kerja di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dapat berjalan tertib, lancer, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan. Atas dasar kedua peraturan diatas Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) bekerjasama dengan Biro Umum BATAN mengembangkan program aplikasi berbasis komputer yang diberinama Sistem Informasi Penatausahaan Piutang PNBP untuk selanjutnya disingkat SIPPIN. Diharapkan dengan dioperasikannya SIPPIN pada satuan kerja di lingkungan BATAN akan memudahkan dalam melaksanakan penatausahaan Piutang PNBP. Alur proses dan format laporan yang dihasilkan oleh aplikasi SIPPIN telah mengacu pada peraturan DJPB serta SOP BATAN. Petunjuk Teknis ini dibuat untuk memberikan panduan rinci kepada Bendahara dan atau Unit Pembukuan pada satuan kerja didalam pelaksanaan penatausahaan Piutang PNBP di BATAN dengan menggunakan Aplikasi SIPPIN. 1.2.
MAKSUD DAN TUJUAN
Petunjuk teknis ini merupakan acuan yang digunakan oleh satuan kerja di lingkungan BATAN yang meggunakan Aplikasi SIPPIN sebagai tools dalam melaksanakan penatausahaan piutang PNBP. Petunjuk teknis ini menyertakan contoh format laporan yang harus dibuat oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) sebagai sumber data serta cara pengoperasian Aplikasi SIPPIN secara ringkas.
Tujuan petunjuk teknis ini adalah : 1. Adanya keseragaman format laporan dalam pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP pada satuan kerja di lingkungan BATAN sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan penatausahaan piutang PNBP 1.3.
DEFINISI
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. 2. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada kementerian/lembaga dan/atau hak kementerian negara/lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau berakibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 3. Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. 4. Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun. 5. Satuan Kerja (Satker) adalah bagian dari suatu unit organisasi di BATAN yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang diberi wewenang atas penerimaan dan pengeluaran anggaran dan pengelolaan barang serta mempunyai kode Satker. 6. Konfirmasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 7. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual adalah data pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, belanja yang masih harus dibayar, belanja dibayar di muka. 8. Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang menyatakan bahwa piutang PNBP pihak terutang telah lunas. 9. Surat Penagihan (SPn) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja untuk penagihan pertama piutang PNBP kepada pihak terutang (debitur). 10. Surat Penagihan Kedua (SPn Kedua) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja untuk penagihan pertama piutang PNBP apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn, pihak terutang belum melunasi piutang PNBP. 11. Surat Penagihan Ketiga (SPn Ketiga) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala
Satuan Kerja untuk penagihan pertama piutang PNBP apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn Kedua, pihak terutang belum melunasi piutang PNBP. 12. Unit Pembukuan adalah unit/organisasi yang melaksanakan pembukuan dan pelaporan piutang. 13. Bendahara adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan APBN. 14. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai. 15. Sistem Informasi Penatausahaan Piutang PNBP yang selanjutnya disingkat SIPPIN adalah program aplikasi komputer yang digunakan untuk membantu melaksanakan pembukuan dan pelaporan piutang. 16. Dokumen Sumber (DS) Piutang PNBP adalah dokumen yang digunakan sebagai sumber atau bukti penetapan piutang, antara lain: perjanjian/kontrak piutang PNBP, Surat Ketetapan dalam hal piutang PNBP, Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM/SKTM), Surat Setoran Bukan Pajak dan bukti setor lainnya, Surat Keputusan Penghapusan, Dokumen lain yang berkaitan dengan piutang PNBP. 1.4.
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP meliputi kegiatan -
Melakukan pencatatan piutang berdasarkan dokumen-dokumen transaksi
-
Melakukan pencataan penerimaan pembayaran dari kreditur oleh bendahara
-
Melakukan pencatatan setoran piutang ke Bank atau melalui pemotongan gaji pegawai
-
Membuat kartu piutang untuk setiap kreditur
-
Membuat buku pembantu piutang
-
Membuat laporan-laporan yang diperlukan baik oleh internal BATAN mauput instansi eksternal terkait dengan format yang telah mengacu pada peraturan yang berlaku
-
Melakukan pengarsipan dokumen secara elektronik
Sedangkan Jenis piutang yang dikelola dibatasi pada : 1. Piutang Pengembalian Belanja Pegawai 2. Piutang Penerimaan Jasa Layanan (PNBP Fungsional) 3. Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berupa TGR Karyasiswa, TGR Pegawai keluar dalam masa perjanjian serta TGR barang hilang
1.5.
SISTEMATIKA
Sistematika petunjuk teknis ini terdiri : BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP 2.1. SPESIFIKASI APLIKASI SIPPIN 2.2. PIUTANG PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI 2.3. PIUTANG PNBP FUNGSIONAL 2.4. PENGOPERASIAN APLIKASI SIPPIN
BAB III
: PENUTUP
LAMPIRAN 1. Format Laporan Piutang Pengembalian Belanja Pegawai oleh PPABP
BAB II PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP 2.1. SPESIFIKASI APLIKASI SIPPIN Menu utama pada Aplikasi SIPPIN dikelompokkan berdasarkan jenis piutang PNBP yang dikelola, meliputi piutang pengembalian belanja pegawai, piutang layanan jasa atau disebut PNBP fungsional serta TGR yang terdiri atas TGR karyasiswa, TGR pegawai keluar dan TGR barang hilang. Tiap menu tersebut dijabarkan atas sub menu pencatatan piutang, pencatatan penerimaan atau pembayaran piutang ke bendahara, pencatatan setoran ke Negara serta pelaporan. Untuk laporan yang bersifat rekapitulasi tingkat BATAN dan biasanya diperlukan oleh instansi luar dipisahkan pada menu tersendiri. Pengguna dari Aplikasi SIPPIN adalah : 1. Bendara atau unit pembukuan piutang pada satuan kerja 2. Pegawai yang ditugaskan untuk mengelola dan mengadministrasi data TGR 3. Biro Umum sebagai pembina pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP serta yang bertanggung jawab terhadap keakuratan data rekapitulasi tingkat BATAN 4. Pimpinan baik level satuan kerja maupun level BATAN 5. Inspektorat sebagai auditor internal 6. Instansi luar atau lembaga auditor eksternal (BPK atau BPKP) 7. Pegawai pada Biro Umum yang ditunjuk sebagai administrator Berdasarkan menu-menu yang tersedia dan pengguna aplikasi dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Pada satuan kerja disediakan 2 (dua) level yaitu level admin dan level pimpinan. Level admin satker dapat dioperasikan oleh bendahara (apabila satker memiliki bendahara penerimaan) dan apabila satuan kerja tidak ada bendahara penerimaan dapat menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pembukuan piutang PNBP. Baik level admin maupun pimpinan satuan kerja hanya dapat melakukan pencatatan, menampilkan atau memproses data piutang pada satuan kerja nya dan tidak dapat melihat data pada satuan kerja lain. 2. Biro Umum disediakan 4 (tiga) level yaitu administrator, admin dan pimpinan satker dan Operator Biro Umum
Level admin dan pimpinan satker pada Biro Umum memiliki fungsi sama seperti penjelasan no.1. Untuk level Operator memiliki wewenang lebih luas yaitu : dapat mengakses seluruh menu yang ada pada aplikasi termasuk jenis piutang TGR dan data seluruh satuan kerja serta mengakses menu laporan tingkat BATAN. Sedangkan level administrator memiliki hak akses seperti level Operator Biro Umum ditambah menu pengaturan system yang memiliki wewenang untuk menambah atau menghapus user, mengganti password serta menentukan hak akses dari tiap level pengguna. 3. Level Pimpinan BATAN dapat mengakses seluruh menu dan seluruh data satuan kerja akan tetapi sebatas melihat data dan menampilkan laporan tidak dimungkinkan untuk melakukan perubahan data. 4. Level Auditor (internal dan eksternal) hanya dapat mengakses menu pelaporan, baik tingkat satuan kerja maupun tingkat BATAN 2.2. PIUTANG PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI Timbulnya piutang pengembalian belanja pegawai disebabkan oleh kelebihan pembayaran gaji atau tunjangan yang telah diterima pegawai. Hal ini dapat terjadi karena Daftar Gaji Pegawai disusun dan diajukan ke KPPN untuk mendapat persetujuan dibayar dilakukan pada bulan N-1 artinya untuk pengajuan gaji bulan September dilakukan pada bulan Agustus dan kondisi kepegawaian pada bulan September belum tentu sama dengan kondisi kepegawaian pada bulan Agustus. Perbedaan kondisi kepegawaian ini dapat berakibat pada perbedaan tunjangan yang diterima misalnya seorang pegawai yang sebelumnya menjabat struktural pada akhir bulan Agustus diturunkan dari jabatan struktural yang berakibat dihapusnya tunjangan struktural pada bulan September, sementara itu pada awal Agustus sudah diajukan dan disetujui dibayarkan gaji beserta tunjangannya oleh KPPN. Selain itu ada beberapa alasan lain, diantaranya: -
kesalahan hitungan oleh petugas
-
terbitnya suatu Surat Keputusan (SK) yang menyebabkan penurunan tunjangan pegawai dan berlaku surut, misalnya SK pemberhentian sementara sebagai pejabat fungsional khusus yang berakhibat dihapusnya tunjangan fungsional, SK penurunan tunjangan kompensasi kerja (TBN)
-
pegawai melakukan cuti besar
-
dsb
Pada saat diketahui adanya kelebihan pembayaran belanja pegawai (dibuktikan dengan adanya SK atau surat keterangan lain) PPABP akan membuat laporan ke bendahara dan bendahara
melakukan pencatatan sebagai piutang pengembalian belanja pegawai pada kartu piutang. Untuk selanjutnya akan dibuat surat penagihan ke pegawai. Dari surat penagihan tersebut pegawai akan membuat pernyataan tentang waktu dan cara pembayaran. Surat pernyataan pegawai diantaranya berisi cara pembayaran piutang dengan sekali bayar atau dilakukan dengan mengangsur. Baik dengan sekali bayar ataupun angsuran dapat dilakukan dengan 2 (dua) sistem yaitu dengan sistem tunai dibayar ke bendahara penerimaan yang kemudian oleh bendahara akan disetor ke Bank atau kantor pos dengan formulir SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) untuk pengembalian belanja pegawai pada tahun yang berbeda dan SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) untuk pengembalian belanja pegawai pada tahun sama, ataupun dengan cara pemotongan dari gaji pegawai pada bulan berikutnya. Pada saat bendahara menerima pembayaran piutang pengembalian belanja pegawai akan dilakukan pencatatan kembali pada kartu piutang. Demikian juga pada saat melakukan setoran ke bank dan menerima bukti setor berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) bendahara juga akan melakukan pencataan pada kartu piutang serta menyimpan dokumen bukti setor berupa SSBP/SSPB. Sedangkan apabila dilakukan pemotongan dari gaji, PPABP akan memberi laporan ke bendahara untuk dilakukan pencatatan pelunasan. Jadi ada 3 kali proses pencatatan pada kartu piutang pengembalian belanja pegawai yaitu: 1. Mencatat waktu terjadi piutang meliputi : tanggal, nomor, nama pegawai, jumlah piutang, uraian, cara bayar (sekali bayar atau diangsur) 2. Mencatat waktu penerimaan bendahara (bila dibayar tunai ke bendahara) meliputi : tanggal, nomor dan jumlah diterima 3. Mencatat waktu disetor ke Bank atau dipotong gaji oleh PPABP meliputi : tanggal, NTPN untuk setor tunai dan nomor SP2D untuk potong gaji, kode akun, jumlah disetor, uraian dan cara setor (tunai atau dipotong gaji) Bendahara melakukan ketiga proses mencatat tersebut pada aplikasi SIPPIN serta dapat meng-upload dokumen SSBP/SSPB sebagai salah satu fasilitas penyimpanan dokumen secara elektronik sehingga apabila diperlukan akan memudahkan dalam proses temu kembali dokumen. Dari hasil pencatatan data akan diperoleh kartu piutang, buku pembantu piutang belanja pegawai, rekapitulasi piutang belanja pegawai, daftar saldo piutang belanja pegawai serta laporan-laporan lain yang diperlukan. Alur proses penatausahaan piutang belanja pegawai digambarkan pada flow diagram berikut
Penjelasan : 1. PPABP membuat dan mengirim laporan timbulnya piutang pengembalian belanja pegawai ke bendahara penerimaan dengan format laporan sesuai Lampiran 1. 2. Bendahara mencatat data timbulnya piutang pengembalian belanja pegawai meliputi data tanggal dan nomor buku, nama pegawai, jumlah piutang dan uraian piutang 3. Bendahara membuat surat penagihan piutang ke pegawai 4. Pegawai menyampaikan surat kesanggupan membayar dengan minimal mencantumkan waktu akan membayar, cara membayar dengan sekali membayar atau angsuran serta dengan tunai atau potong gaji 5. Apabilai tunai, pegawai melakukan pembayaran piutang ke bendahara 6. Bendahara mencatat waktu terima pembayaran meliputi data nomor dan tanggal buku serta jumlah 7. Bedahara menyetor ke bank/kantor pos dengan membuat biling dengan aplikasi Symponi atau langsung dengan menyampaikan formulir SSBP/SSPB selanjutnya akan diperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) 8. Bendahara akan melakukan konfirmasi dengan KPPN
9. Apabila dengan potong gaji, PPABP akan menyampaikan laporan pemotongan gaji pegawai atas piutang pengembalian belanja pegawai 10. Bendahara mencatat data setoran meliputi data NTPN dan tanggal setor serta cara setor (tunai atau potong gaji) 11. Melakukan posting data 12. Menampilkan laporan-laporan, diantaranya kartu piutang, buku pembantu dsb 2.3.
PIUTANG PNBP FUNGSIONAL (LAYANAN JASA)
Yang termasuk piutang PNBP Fungsional di BATAN sebagian besar berupa layanan jasa laboratorium, layanan jasa kosultasi dan layanan jasa pendidikan/pelatihan. Timbulnya piutang ini disebabkan oleh belum terbayarnya tagihan layanan jasa dan telah jatuh tempo. Batasan waktu jatuh tempo piutang PNBP Fungsional tiap satuan kerja berbeda dan akan diatur dengan SOP Untuk tahun 2014 sebelum SOP tersusun jatuh tempo pembayaran layanan jasi dan konsultasi adalah 30 Juli 2014 dan 31 Desember 2014. Artinya seluruh layanan jasa dan konsultasi yang telah diberikan satuan kerja apabila pada tanggal tersebut pelanggan belum melakukan pembayaran sudah diperhitungkan sebagai piutang, jadi bendahara penerimaan atau pegawai yang ditunjuk untuk mencatat piutang akan mencatat. Terhitung 3 (tiga) hari setelah tanggal jatung tempo, akan dibuat surat penagihan. Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah surat penagihan pertama belum dilakukan pembayaran oleh kreditur akan dibuat surat penagihan yang ke 2 (dua). Demikian sampai dengan penagihan yang ke 3 (tiga). Dan apabila belum juga dilakukan pembayaran maka piutang tersebut akan diserahkan ke KPKNL. Sedangkan apabila kreditur telah melakukan pembayaran, bendahara akan mencatat sebagai penerimaan Negara dan selanjutnya dalam waktu 1 (satu) kali 24 (duapuluh empat) jam akan disetor ke Bank atau Kantor Pos dengan formulir SSBP. Dapat juga dengan aplikasi Symponi dibuatkan billing selanjutnya pelanggan yang akan menyetor sendiri tagihan piutang tersebut. Baik dengan cara bendahara yang menyetor atau pelanggan yang menyetor ke Negara akan
mendapatkan NTPN, kemudian akan dilakukan konfirmasi ke KPPN. Setelah NTPN tervalidasi oleh KPPN bendahara akan mencatat sebagai pelunasan atas piutang dan dibuatkan surat pelunasan. Alur proses penatausahaan piutang PNBP fungsional atau layanan jasa digambarkan pada flow diagram berikut Alur Pengelolaan Penatausahaan Piutang Fungsional (Layanan Jasa) Pelanggan
Bendahara Penerimaan/Unit Pembukuan
KPPN
Auditor
Pimpinan
Start
Belum melakukan pembayaran setelah jatuh tempo
Mencatat Piutang (tanggal dan nomor buku, nama kreditur, uraian serta jumlah piutang)
SPn (1,2,3)
Membuat Surat Penagihan
NTPN
Bayar
Tidak
Ya
SKTL
Menerima Pembayaran dan Mencatat (tanggal dan nomor buku, jumlah)
Membuat tanda lunas
Menyetor ke Bank/Kantor Pos (Biling Silabi atau SSBP/SSPB)
Mencatat Setoran (NTPN/SP2D, tanggal, jumlah)
Konfirmasi Piutang
NTPN telah dikonfirmasi
Membuat Laporan
Stop
Laporan Laporan
Laporan Laporan
Penjelasan : 1. Apabila pelanggan belum melakukan pembayaran terhadap layanan jasa dan telah jatuh tempo maka bendahara penerimaan akan mencatat sebagai piutang 2. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo akan dibuat surat penagihan pertama. 3. Akan dibuatkan surat penagihan ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) apabila pelanggan belum juga melakukan pembayaran dengan jeda waktu 1 (satu) bulan 4. Apabila kreditur melakukan pembayaran, bendahara mencatat sebagai pelunasan untuk selanjutnya disetor ke Negara 5. Bendara menerima NTPN dan dilakukan konfirnasi dengan KPPN 6. Bendahara mencatat NTPN dan meng-upload bukti setor ke sistem
7. Bendahara membuat surat pelunasan 8. Bendahara membuat laporan-laporan 2.3. PENGOPERASIAN APLIKASI SIPPIN Aplikasi SIPPIN merupakan bagian dari portal Sistem Informasi BATAN dan dapat diakses dengan alamat situs http://183.91.67.5/portal. Berikut adalah tampilan portal Sistem Informasi BATAN.
Gambar 4. Portal Sistem Informasi BATAN
Untuk dapat mengoperasikan aplikasi ini diperlukan username dan password. Pada tampilan depan tersedia beberapa slider dimana pada tiap slider tersedia tombol untuk meng-unduh peraturan yang mendasari format laporan pada aplikasi SIPPIN meliputi : - Slide 1 : dapat meng-unduh tayangan yang disampaikan pada Workshop yang telah dilaksanakan pada hari Kamis-Jum’at tanggal 2-3 Oktober 2014 di Jakarta.
- Slide 2 : dapat meng-unduh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga - Slide 3 : dapat meng-unduh Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan Piutang PNBP BATAN Nomor : SOP 036.02/KU 04 02/UM - Slide 4 : dapat meng-unduh Juknis tulisan ini
Gambar 5. Menu Login
Menu utama pada Aplikasi SIPPIN dikelompokkan berdasarkan jenis piutang PNBP yang dikelola, meliputi Piutang Pengembalian Belanja Pegawai, Piutang Layanan Jasa atau disebut PNBP Fungsional dan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) serta menu untuk melakukan Seting Tahun Anggaran dan Menu Pengaturan Sistem. Tiap jenis piutang terdiri atas sub menu : -
Mencatat Piutang
-
Setoran Piutang
-
Pelaporan Piutang
Gambar 6. Sub Menu Piutang
Sebelum membuat laporan tersedia menu untuk posting data, tujuan dari menu ini adalah mempercepat dalam proses pencetakan laporan.
BAB III PENUTUP Petunjuk teknis ini diharapkan dapat memberikan panduan satuan kerja di lingkungan BATAN dalam penatausahaan piutang PNBP baik yang berasal dari PNBP Fungsional maupun PNBP Umum dengan menggunakan sistem informasi. Dengan terkelolanya data piutang satuan kerja dengan baik diharapkan : 1. Memudahkan dan mempercepat satuan kerja dalam pembuatan kartu piutang dan penyusunan laporan-laporan 2. Memudahkan Biro Umum dalam menyusun rekapitulasi data piutang BATAN 3. Penyeragaman format laporan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku baik peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan maupun SOP BATAN 4. Memudahkan BATAN dalam menyajikan laporan yang selalu diminta oleh DPR atau BPK Diharapkan dengan telah terkelolanya data piutang BATAN dengan baik dan benar tidak ada lagi temuan hasil pemeriksaan BPK atau BPKP yang berhubungan dengan piutang BATAN sehingga BATAN dapat mempertahankan penilaian WTP.
Lampiran 1 Laporan Piutang Pengembalian Belanja Pegawai Satuan Kerja : (1) Bulan : (2) No .
Tanggal
(3)
(4)
1
15-07-2014
Nama Pegawai / NIP (5)
Fulan
Uraian
Jumlah Pengembalian
TMT
Keterangan (SK)
(6)
(7)
(8)
(9)
01-01-2014
SK TBN No. 234/XX/2014 Tgl. 25-01-2014
Pengembalian kelebihan bayar Tunjangan Bahaya Nuklir mulai bulan Januari s/d Maret 2014
600.000
………(10) , ……(11)………… Diterima, Bendahara / Petugas Pembukuan Piutang (12) ……………(14)..……………..
No.
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (13) ……………(15)……………………..
Petunjuk Pengisian
(1)
Nama Satuan Kerja
(2)
Bulan dan Tahun Laporan
(3)
Nomor urut
(4)
Tanggal pencatatan, diisi tanggal saat bendahara menerima SK yang menyebabkan pengembalian belanja pegawai
(5)
Nama dan NIP Pegawai
(6)
Uraian tentang jenis dan periode pengembalian belanja pegawai
(7)
Jumlah pengembalian
(8)
TMT SK
(9)
Keterangan, dapat diisi Jenis, Nomor dan Tanggal SK yang menyebabkan pengembalian belanja pegawai
(10)
Tempat dibuatnya laporan
(11)
Tanggal dibuatnya laporan
(12)
Tanda tangan bendahara atau petugas pembukuan piutang
(13)
Tanda tangan petugas pengelola administrasi belanja pegawai
(14)
Nama dan NIP bendahara atau petugas pembukuan piutang
(15)
Nama dan NIP petugas pengelola administrasi belanja pegawai
