DEPARTEMEN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN Nomor : 01019/Kpts/PD.430/F/07/2008 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN PEMBIBITAN AYAM RAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN, Menimbang :
a. bahwa salah satu upaya menciptakan iklim usaha ayam ras yang kondusif adalah dengan menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran ayam ras sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat; b. bahwa untuk mengetahui kebutuhan protein hewani bagi masyarakat tersebut diperlukan ketersediaan data yang akurat melalui penyampaian laporan yang cepat dan tepat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, sekaligus untuk memberikan kejelasan kepada pembibit dalam penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pembibitan ayam ras perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaporan Pembibitan Ayam Ras dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 10.
2
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan; Pencegahan; Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102 ); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 299, tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2007; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/ 6/2002 tentang Pedoman perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/PD.430/6/ 2005 tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/PD.420/ 08/2005 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang Baik; 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian; 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.210/ 07/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ Permentan/OT.140/2/2007; 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/ 9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/ Permentan/OT.140/2/2007; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
KEDUA
:
:
Petunjuk Teknis Pelaporan Pembibitan Ayam Ras seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. Petunjuk Teknis Pelaporan Pembibitan Ayam Ras sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi perusahaan pembibitan ayam ras dalam melakukan 3
kegiatan pembibitan ayam ras dan bagi petugas pengawas pembibitan ayam ras dalam melakukan kegiatan pengawasan pembibitan ayam ras. KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2008 DIREKTUR JENDERAL,
TJEPPY D. SOEDJANA SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Pertanian; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian; 3. Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi seluruh Indonesia; 4. Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
4
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN Nomor : 01019/Kpts/PD.430/F/07/2008 Tanggal : 1 Juli 2008
PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN PEMBIBITAN AYAM RAS BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ternak unggas sebagai salah satu komoditas yang berperan dalam penyediaan protein hewani bagi masyarakat. Ayam ras sebagai bagian dari komoditas ternak unggas yang memberikan sumbangan terbesar dalam memenuhi kebutuhan protein hewani karena memiliki kemampuan genetik yang tinggi. Usaha ayam ras dari waktu ke waktu selalu mengalami gejolak, disebabkan ketidakseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply). Untuk menjaga iklim usaha ayam ras yang kondusif, serta keseimbangan permintaan dan penawarannya, salah satu upaya yang diperlukan adalah ketersediaan data yang akurat melalui penyampaian pelaporan yang cepat dan tepat secara berkala sebagai bahan analisa untuk pengambilan keputusan dan atau kebijakan perbibitan ayam ras. Pelaporan tersebut berupa laporan populasi, produksi dan distribusi bibit ayam ras, serta realisasi pemasukan benih dan atau bibit ayam ras bagi masing-masing pembibit yang merupakan aplikasi dari rencana pemasukan. Hal ini sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Peternakan nomor 150/PD.410/F/11/2007 tanggal 19 November 2007 tentang kebijakan pengendalian pasokan ayam broiler. 5
B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut: a. bagi pembibit, sebagai acuan dalam perkembangan usaha pembibitan ayam ras;
menyusun laporan
b. bagi Pejabat Pemerintah (Direktorat Jenderal Peternakan), sebagai bahan pengambilan keputusan dan atau penentuan kebijakan perbibitan ayam ras; c. bagi Dinas yang membidangi fungsi peternakan di daerah provinsi dan kabupaten/kota, sebagai acuan dalam melakukan bimbingan usaha pembibitan ayam ras. 2. Tujuan Tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan kejelasan kepada pembibit dalam penyusunan dan penyampaian pelaporan kegiatan pembibitan ayam ras agar diperoleh data yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar analisa ketersediaan bibit ayam ras. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis ini meliputi jenis pelaporan dan tatacara pelaporan. D. Pengertian Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan; a. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan. b. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. 6
c. Benih adalah hasil pemuliaan ternak yang berupa mani (semen), sel (oocyt), telur tetas dan embrio. d. Strain atau Galur adalah sekelompok individu ternak dalam suatu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan atau karakteristik tertentu. e. Bibit Tetua (Grand Parent Stock / GPS) adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit induk (Parent Stock/PS). f. Bibit Induk (Parent Stock/PS) adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit sebar atau bibit niaga (Final Stock/FS) g. Day Old Chick (DOC) adalah anak ayam yang berumur sehari h. Telur Tetas (Hatching Egg/HE) adalah telur yang telah dibuahi sehingga memungkinkan untuk ditetaskan. i. Penetasan adalah kegiatan pengeraman (setter) dan penetasan (hatcher) HE untuk menghasilkan bibit ayam untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan. j. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. k. Pemasukan benih, bibit ternak, dan/atau ternak potong adalah serangkaian kegiatan untuk memasukan benih, bibit ternak, dan/atau ternak potong dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan benih, bibit ternak, dan/atau ternak potong dalam negeri. l. Dinas adalah instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. m. Negara asal pemasukan yang selanjutnya disebut negara asal adalah suatu negara yang mengeluarkan benih, bibit ternak, dan/atau ternak potong ke suatu tempat pemasukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7
BAB II JENIS PELAPORAN Jenis pelaporan dalam petunjuk teknis ini terdiri dari: 1. Laporan populasi, produksi dan distribusi bibit dan atau benih ayam ras. Pelaporan mengenai populasi, produksi dan distribusi bibit dan atau benih ayam ras sangat diperlukan sebagai bahan dalam menentukan keputusan dan atau penentuan kebijakan yang terkait dengan ketersediaan bibit ayam ras. Pelaporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi: a. jumlah populasi bibit ayam ras baik yang sedang berproduksi maupun yang belum berproduksi. b. jumlah produksi bibit dan atau benih ayam ras yang dihasilkan (PS dan FS). c. distribusi DOC dan HE baik PS maupun FS. Rekapitulasi laporan populasi, produksi dan distribusi bibit dan atau benih ayam ras dengan menggunakan formulir model 1a, 1b, 1c,dan 1d. Laporan populasi, produksi dan distribusi bibit dan atau benih ayam ras dengan menggunakan formulir model 2a,2b, 2c dan 2d. 2. Rencana pemasukan/impor bibit dan atau benih ayam ras. Selain laporan populasi, produksi dan distribusi bibit dan atau benih ayam ras, setiap pembibit ayam ras yang akan melakukan pemasukan bibit dan atau benih ayam ras dari luar negeri diwajibkan menyampaikan rencana pemasukannya yang meliputi bulan, jenis, jumlah dan negara asal. Dari data rencana pemasukan tersebut akan dilakukan perhitungan potensi produksi DOC FS yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam memberi rekomendasi pemasukan bibit ayam ras. Rencana pemasukan dengan menggunakan formulir model 3a, 3b, 3c, 3d dan 4a, 4b, 4c,4d. 8
3. Laporan realisasi pemasukan bibit dan atau benih ayam ras. Pelaporan juga diperlukan bagi setiap pembibit ayam ras yang telah melakukan pemasukan bibit dan atau benih ayam ras dari luar negeri diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pemasukan bibit dan benih ayam ras yang meliputi tanggal pemasukan, jenis, jumlah dan negara asal yang merupakan realisasi dari rencana pemasukan benih dan atau bibit ayam ras dari masing-masing pembibit. Laporan realisasi pemasukan dengan menggunakan formulir model 5. Contoh formulir laporan populasi, produksi, distribusi, dan rencana serta realisasi pemasukan, seperti tercantum pada lampiran-1 keputusan ini. Selanjutnya tata cara pengisian formulir seperti tercantum pada lampiran-2 keputusan ini.
9
BAB III TATA CARA PELAPORAN Setiap pembibit ayam ras menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Direktur Jenderal Peternakan dengan tata cara sebagai berikut : A. Waktu Pelaporan a. Penyampaian laporan rencana pemasukan bibit dan atau benih ayam ras selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun bersangkutan berjalan. b. Penyampaian laporan realisasi pemasukan bibit dan atau benih ayam ras, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemasukan. c. Penyampaian laporan populasi, produksi dan distribusi dilakukan secara berkala setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. B. Penyampaian Laporan 1. Laporan rencana pemasukan bibit dan atau benih ayam ras disampaikan oleh pembibit kepada Direktur Jenderal Peternakan. 2. Laporan realisasi pemasukan bibit dan atau benih ayam ras disampaikan oleh pembibit kepada Direktur Jenderal Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota lokasi pemasukan. 3. Rekapitulasi laporan populasi, produksi dan distribusi bibit dan atau benih ayam ras oleh pembibit disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan yang meliputi seluruh breeding farm disetiap propinsi milik pembibit tersebut. 4. Laporan populasi, produksi dan distribusi bibit dan atau benih ayam ras disampaikan oleh pembibit kepada Direktur Jenderal Peternakan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat. 10
5. Dinas di Kabupaten/Kota selanjutnya mengkompilasikan data populasi, produksi dan distribusi bibit dan atau benih ayam ras dari seluruh pembibitan ayam ras di wilayahnya, selanjutnya melaporkan data hasil kompilasi tersebut kepada Kepala Dinas Provinsi secara berkala setiap 3 bulan sekali. 6. Dinas di Provinsi selanjutnya mengkompilasikan data populasi, produksi dan distribusi bibit dan atau benih ayam ras dari seluruh pembibitan ayam ras yang ada di wilayahnya, selanjutnya melaporkan data hasil kompilasi tersebut kepada Direktur Jenderal Peternakan secara berkala setiap 3 bulan sekali.
11
BAB IV PENUTUP Demikian petunjuk teknis ini ditetapkan dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan bagi pembibit ayam ras dalam penyusunan dan penyampaian laporan usaha pembibitan ayam ras. Petunjuk teknis ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali berdasarkan perkembangan kebutuhan dan teknologi. DIREKTUR JENDERAL,
TJEPPY D. SOEDJANA NIP. 080 029 728
12
LAMPIRAN-1
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN NOMOR : 01019/Kpts/PD.430/F/07/2008 TANGGAL : 1 Juli 2008
JENIS FORMULIR PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN PEMBIBITAN AYAM RAS No
KODE
NAMA FORMULIR
1
Formulir Model – 1a
2
Formulir Model – 1b
3
Formulir Model – 1c
4
Formulir Model – 1d
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Formulir Model – 2a Formulir Model – 2b Formulir Model – 2c Formulir Model – 2d Formulir Model – 2e Formulir Model – 3a Formulir Model – 3b Formulir Model – 3c Formulir Model – 3d Formulir Model – 4a Formulir Model – 4b Formulir Model – 4c Formulir Model – 4d Formulir Model - 5
Rekapitulasi Populasi, Produksi dan Distribusi DOC PS Broiler Rekapitulasi Populasi, Produksi dan Distribusi DOC PS Layer Rekapitulasi Populasi, Produksi dan Distribusi DOC FS Broiler Rekapitulasi Populasi, Produksi dan Distribusi DOC FS Layer Laporan Populasi, Produksi dan Distribusi DOC PS Broiler Laporan Populasi, Produksi dan Distribusi DOC PS Layer Laporan Populasi, Produksi dan Distribusi DOC FS Broiler Laporan Populasi, Produksi dan Distribusi DOC FS Layer Laporan Perusahaan Penetasan Rencana Pemasukan Bibit Ayam Ras DOC GPS Broiler Rencana Pemasukan Bibit Ayam Ras DOC GPS Layer Rencana Pemasukan Benih Ayam Ras HE GPS Broiler Rencana Pemasukan Benih Ayam Ras HE GPS Layer Rencana Pemasukan Bibit Ayam Ras DOC PS Broiler Rencana Pemasukan Bibit Ayam Ras DOC PS Layer Rencana Pemasukan Benih Ayam Ras HE PS Broiler Rencana Pemasukan Benih Ayam Ras HE PS Layer Laporan Realisasi Pemasukan Bibit/Benih Ayam Ras
DIREKTUR JENDERAL,
TJEPPY D. SOEDJANA NIP. 080 029 728 13
14
LAMPIRAN 2 :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN NOMOR : 01019/Kpts/PD.430/F/07/2008 TANGGAL : 1 Juli 2008
TATA CARA PENGISIAN FORMULIR No
KODE
URAIAN
1
TC-01
Tata Cara Pengisian Formulir Model 1a, 1b, 1c, 1d. Rekapitulasi Populasi, Produksi Dan Distribusi Bibit Ayam Ras DOC PS/FS baik Broiler/Layer.
2
TC-02
Tata Cara Pengisian Formulir Model 2a, 2b, 2c, 2d. Populasi, Produksi Dan Distribusi DOC PS/FS Broiler/Layer
3
TC-02e
Tata Cara Pengisian Formulir Model 2e. Laboran Perusahaan Penetasan
4
TC-03
Tata Cara Pengisian Formulir Model 3a, 3b, 3c, 3d. Rencana Pemasukan Bibit Ayam Ras DOC GPS Broiler/Layer dan Bibit Ayam Ras HE GPS Broiler/Layer.
5
TC-04
Tata Cara Pengisian Formulir Model 4a, 4b, 4c, 4d. Rencana Pemasukan Bibit Ayam Ras DOC PS Broiler/Layer dan Benih Ayam Ras HE PS Broiler/Layer.
6
TC-05
Tata Cara Pengisian Formulir Model 5. Pemasukan Bibit / Benih Ayam Ras
Laporan Realisasi
DIREKTUR JENDERAL,
TJEPPY D. SOEDJANA NIP. 080 029 728 36
TC-01
Tata Cara Pengisian Formulir Model 1a, 1b, 1c, 1d. Rekapitulasi Populasi, Produksi Dan Distribusi Bibit Ayam Ras DOC PS/FS baik Broiler/Layer. Diisi oleh kantor pusat perusahaan pembibitan ayam ras. 1. Nama Perusahaan : Diisi dengan nama perusahaan pembibitan 2. Alamat Perusahaan : Diisi dengan alamat kantor Pusat Perusahaan 3. Periode : Diisi dengan bulan dan tahun periode rekapitulasi 4. Lokasi Farm : Diisi dengan nama propinsi/kabupaten semua lokasi breeding farm yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan . 5. Strain : Diisi nama strain bibit ayam ras yang dipelihara pada periode rekapitulasi 6. Populasi GPS. Diisi populasi GPS female line female (FLF/D line) yang belum berproduksi dan sedang berproduksi pada bulan bersangkutan. 7. Produksi DOC PS. Diisi produksi DOC PS pada bulan bersangkutan. 8. Distribusi DOC PS. Diisi jumlah DOC PS yang didistribusi ke masing-masing propinsi pada bulan bersangkutan.
37
TC-02
Tata Cara Pengisian Formulir Model 2a, 2b, 2c, 2d. Populasi, Produksi Dan Distribusi DOC PS/FS Broiler/Layer Diisi oleh kantor pusat perusahaan pembibitan ayam ras. 1. Nama Perusahaan Pembibit : Diisi dengan nama perusahaan pembibitan 2. Alamat kantor : Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan pembibit 3. Periode : Diisi dengan bulan dan tahun periode laporan 4. Uraian Lokasi Farm : Diisi dengan nama semua lokasi breeding farm yang dimiliki perusahaan di propinsi yang bersangkutan. 5. Strain : Diisi nama strain bibit ayam ras yang dipelihara pada periode rekapitulasi 6. Populasi . a. Diisi populasi GPS (D-Line) untuk formulir model 2a dan 2b. b. Diisi populasi PS (betina) untuk formulir model 2c dan 2d. 7. Produksi Telur (HE) Diisi dengan produksi telur HE 8. Distribusi a. Lokasi Diisi dengan nama Propinsi/Kabupaten penerima HE PS/FS b. Hatchery Penerima Diisi dengan nama Hatchery penerima HE PS/FS c. Jumlah HE PS Diisi dengan jumlah HE PS/FS terdistribusi 38
9. Produksi DOC PS/FS Diisi dengan jumlah DOC PS/FS 10. Distribusi DOC PS/FS a. Lokasi Diisi dengan nama Propinsi/Kabupaten penerima DOC PS/FS b. Hatchery Penerima Diisi dengan nama Hatchery penerima DOC PS/FS c. Jumlah DOC PS/FS si dengan jumlah DOC PS/FS terdistribusi
39
TC-02e
Tata Cara Pengisian Formulir Model 2e. Laporan Perusahaan Penetasan Diisi oleh kantor pusat perusahaan penetasan ayam ras. 1. Nama Perusahaan Penetasan : Diisi dengan nama perusahaan penetasan 2. Alamat : Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan penetasan 3. Bulan : Diisi dengan bulan dan tahun periode laporan 4. Asal telur tetas/HE : Diisi nama-nama breeding asal telur, nama strain dan jumlah telurnya dari masing-masing breeding. 5. Mesin : Diisi dengan jumlah mesin yang sedang operasional dan tidak beserta kapasitasnya baik setter dan hatcher. 6. Produksi : Diisi dengan jumlah produksi DOC sesuai dengan jenisnya.
40
TC-03
Tata Cara Pengisian Formulir Model 3a, 3b, 3c, 3d. Rencana Pemasukan Bibit Ayam Ras DOC GPS Broiler/Layer dan Bibit Ayam Ras HE GPS Broiler/Layer. Diisi oleh pembibit yang melakukan impor bibit ayam ras. 1. Nama perusahaan pembibit : Diisi dengan nama perusahaan 2. Alamat perusahaan : Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan pembibit. 3. Tahun : Diisi dengan tahun rencana pemasukan/impor bibit ayam ras akan dilaksanakan 4. Bulan : Diisi dengan bulan rencana pemasukan/impor bibit ayam ras akan dilaksanakan 5. Negara asal: Diisi negara asal bibit ayam ras 6. Strain : Diisi dengan nama strain bibit ayam ras 7. Rincian : Diisi rincian jumlah bibit ayam ras setiap jalur (line) yang akan dimasukan/diimpor. a. A Line : Jantan dari Jalur Jantan/ Male Line Male (MLM) b. B Line : Betina dari Jalur Jantan/ Female Line Male (FLM) c. C Line : Jantan dari Jalur Betina/ Male Line Female (MLF) d. D Line : Betina dari Jalur Betina/ Female Line Female (FLF) 8. Total : Diisi dengan total bibit ayam ras yang akan dimasukan/diimpor. 9. Keterangan: Diisi apabila ada catatan tertentu. 41
TC-04
Tata Cara Pengisian Formulir Model 4a, 4b, 4c, 4d. Rencana Pemasukan Bibit Ayam Ras DOC PS Broiler/Layer dan Benih Ayam Ras HE PS Broiler/Layer. Diisi oleh pembibit yang melakukan pemasukan bibit ayam ras (HE/DOC) PS Broiler/Layer : 1. Nama perusahaan : Diisi dengan nama perusahaan 2. Alamat perusahaan : Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan 3. Tahun : Diisi dengan tahun rencana pemasukan akan dilaksanakan 4. Bulan : Diisi dengan bulan rencana pemasukan akan dilaksanakan 5. Negara asal Diisi dengan nama negara asal DOC/HE 6. Strain : Diisi dengan nama strain bibit ayam ras 7. Rincian : Diisi dengan rincian jumlah jantan, betina bibit ayam ras yang akan dimasukan. 8. Total : Diisi dengan total bibit ayam ras (HE/DOC) PS yang akan dimasukan. 9. Keterangan : Diisi apabila ada catatan tertentu.
42
TC-05
Tata Cara Pengisian Formulir Model 5. Laporan Realisasi Pemasukan Bibit/ Benih Ayam Ras Diisi oleh pembibit yang melakukan pemasukan/impor bibit ayam ras. 1. Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) Bibit Ayam Ras : Diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan. 2. Pemegang SPP Bibit Ayam Ras : Diisi dengan nama perusahaan, alamat kantor dan NPWP 3. Pelaksana pemasukan : Diisi dengan nama perusahaan, alamat kantor dan nomor APIT yang melaksanakan pemasukan/impor bibit ayam ras 4. Rincian pemasukan : Diisi dengan jenis, strain, rincian jumlah Male line male (MLM), Male line female (MLF), Female line male (FLM), Female line female (FLF), dan jumlah total) untuk GPS atau rincian jumlah (jantan, betina) untuk PS, negara asal, provinsi pemasukan, lokasi farm pembibitan, pelabuhan asal, dan pelabuhan tujuan serta jadwal pemasukan 5. Realisasi pemasukan : Diisi tanggal realisasi pemasukan/impor bibit ayam ras, dan jumlah Male-line male (MLM), Male-line female (MLF), Female-line male (FLM), Female-line female (FLF), untuk GPS, jumlah jantan, betina untuk PS.
43
