PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN SNI BATERAI PRIMER SECARA WAJIB
BAB I KETENTUAN UMUM 1.1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Baterai Primer adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diberikan kepada produsen yang mampu menghasilkan baterai primer sesuai persyaratan SNI. 1.2. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001-2000 atau revisinya. 1.3. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 1.4. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN. 1.5. Produk Baterai Primer adalah baterai yang terbuat dari satu sel atau lebih sel primer, termasuk pembungkus, terminal dan penandaan. 1.6. Kategori Baterai Primer adalah baterai yang bentuk sama tetapi dari sistem elektrokimia berbeda. 1.7. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Baterai Primer sesuai spesifikasi dan metode uji SNI dan telah diakreditasi oleh KAN atau laboratorium penguji yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian. 1
1.8. Sertifikat Hasil Uji (SHU) ádalah sertifikat hasil pengujian atas contoh Baterai Primer menurut ketentuan SNI yang diterbitkan oleh Laboratorium penguji, yang telah mempunyai Nota Kesepakatan (MOU) dengan LSPro tempat penerbitan SPPT SNI. 1.9. Perjanjian Saling Pengakuan, atau Mutual Recognition Arrangement atau Mutual Recognition of Approval (MRA) adalah kesepakatan yang dilakukan oleh KAN Indonesia dengan Badan Akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil-hasil penilaian kesesuaian.
BAB II PRODUK INDUSTRI BATERAI PRIMER WAJIB SNI
2.1. SNI Wajib Produk Industri Baterai Primer : No.
1.
Judul SNI
Baterai Primer – Bagian 1 : Umum
SNI Nomor
SNI 04-2051.1-2004
Lingkup Produk Baterai primer Mangan dioksida yang termasuk dalam HS 8506.10.10.00 HS 8506.10.90.00 Baterai primer Litium yang termasuk dalam HS 8506.50.00.00
2.
Baterai Primer – Bagian 2 : Spesifikasi Fisik dan Listrik
SNI 04-2051.2-2004
Baterai primer Seng Karbon yang termasuk dalam HS 8506.80.10.00 HS 8506.80.20.00
2.2. Kategori Baterai Primer yang Wajib SNI meliputi :
a. Kategori 1 : -
R1, R03, R6C, R6P, R6S, R14C, R14P, R14S, R20C, R20P, R20S, 2R10
-
LR8D425, LR1, LR03, LR6, LR14, LR20
-
CR 12A604 2
b. Kategori 2 : -
CR14250, CR17345, CR17450
-
BR17335, BR17345
c. Kategori 3 : -
LR9, LR53
-
CR11108
d. Kategori 4 : -
LR41, LR55, LR54, LR43, LR44
-
R41
-
CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR2012, CR1620, CR2016, CR2025,
-
CR2320, CR2032.CR2330, CR2430, CR2354, CR3032, CR2450
-
BR1225, BR2016, BR2020, BR2320, BR2325, BR3032
e. Kategori 5 : -
R40
-
4LR44
-
2CR13252
f. Kategori 6 :
2.3.
-
3R12C, 3R12P, 3R12S, 3LR12
-
4LR61
-
BR-P2, CR-P2
-
2CR5
-
2EP3863
-
4R25X, 4LR25X
-
4R25Y
-
4R25-2, 4LR25-2
-
6F22, 6LR61
-
6F100
Pengujian discharge (klausul 5.2) dan uji kebocoran (klausul 5.7) sesuai SNI 042051.1-2004 tidak perlu dilakukan untuk Baterai Primer kategori 2, kategori 4, kategori 5, dan kategori 6, sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2.2.
3
2.4. Sejak
diberlakukan
Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI
Nomor
101/M-
IND/PER/10/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan SNI Baterai Primer Secara Wajib, Baterai Primer yang tidak sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1, dilarang diproduksi dan diimpor untuk diperdagangkan diwilayah Republik Indonesia.
BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI
3.1. Tata cara memperoleh SPPT SNI sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Republik Indonesia No. 247/BPPI/X/2008 tentang Prosedur Operasional Standar Proses Penerbitan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Stándar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) sebagaimana dimaksud pada Lampiran Petunjuk Teknis ini.
BAB IV TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH
41. Tujuan
Tata cara pengambilan contoh ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengambilan contoh Baterai Primer dalam rangka sertifikasi Produk Penggunaan Tanda
SNI
sesuai
Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI
Nomor
101/M-
IND/PER/10/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib.
Tata cara ini diterapkan untuk : -
Pengambilan contoh di pabrik dalam rangka SPPT SNI.
-
Pengambilan contoh di pasar dan dalam pengawasan Produk Baterai Primer.
4
42. Ruang Lingkup
Tata cara ini mencakup tata cara pelaksanaan pengambilan jumlah contoh, pengemasan, penyegelan dan pengiriman contoh ke laboratorium.
4.3. Cara pengambilan contoh
a. Penerbitan SPPT SNI 1)
Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas yang memiliki surat tugas pengambilan contoh dari Lembaga Sertifikasi Produk.
2)
Pengambilan contoh dilakukan di pabrik pada aliran produksi dan atau di gudang.
3)
Pengambilan contoh ini perlu untuk setiap merek, kategori dan peruntukan.
4)
Pengambilan contoh dilakukan secara acak (random) sebanyak 9 (sembilan) buah untuk masing-masing pengujian kinerja, dalam rangka penerbitan SPPT SNI.
5)
Arsip uji laboratorium yang disimpan di pabrik sebanyak contoh uji sesuai butir 4.
6)
Contoh yang telah diambil harus dikemas dan disegel serta dibubuhi tanda tangan petugas.
7)
Pengiriman contoh ke Laboratorium Uji dapat dilakukan oleh perusahaan atau PPC.
8)
SPPT SNI dapat diterbitkan oleh LSPro apabila contoh uji telah memenuhi persyaratan dalam pengujian uji segar.
b. Pengambilan contoh dalam rangka evaluasi reabilitas produk 1) 9 (sembilan) buah untuk masing-masing pengujian kinerja diuji simpan selama 13 (tiga belas) minggu pada suhu 45 °C ± 2 °C, dalam rangka evaluasi reabilitas produk. Uji simpan dilakukan apabila menjadi dasar perjanjian antara pabrikan dan konsumen. 2) 9 (sembilan) buah untuk masing-masing pengujian kinerja diuji simpan pada suhu 20 °C ± 2 °C selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka evaluasi reabilitas produk. Uji simpan selama 12 (dua belas) bulan 5
dilakukan oleh perusahaaan yang hasil ujinya merupakan bahan evaluasi LSPro pada pelaksanaan pengawasan tahun ke 2 dan tahun selanjutnya.
c. Pengawasan di Pasar 1) Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas yang memiliki surat tugas pengambilan contoh dari instansi yang terkait. 2) Pengambilan contoh di pasar dilakukan di toko pada sebaran wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Pengambilan contoh dilakukan secara acak dengan jumlah 40 (empat puluh) contoh setiap merek dan kategori.
4.4. Pengemasan contoh uji
Contoh dikemas secara rapi dengan kemasan yang tidak mudah rusak, disegel dan diberikan identitas yang jelas tentang nama dan jumlah barang, tanggal pengambilan contoh, produsen/nama took dan petugas pengambil contoh.
4.5. Pelaksanaan Pengambilan Contoh
a. Dalam rangka SPPT SNI 1) Memberitahukan kepada pihak produsen terhadap waktu dan rencana pengambilan contoh (sampling plan). 2) Menyiapkan surat tugas pengambilan contoh. 3) Menyiapkan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji. 4) Mengambil contoh sesuai dengan metode yang ditetapkan. 5) Pengambilan contoh disaksikan oleh pihak produsen 6) Contoh dikemas dan diberi label atau disegel kemudian ditanda tangani oleh kedua pihak, serta dicap produsen. 7) Berita acara pengambilan contoh ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 8) Contoh kemudian dikirim ke laboratorium uji oleh pihak perusahaan atau PPC.
b. Pengawasan di Pasar 6
1) Menyiapkan surat tugas pengambilan contoh. 2) Menyiapkan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji. 3) Mengambil contoh sesuai dengan metode yang ditetapkan. 4) Pengambilan contoh dibuktikan dengan kuitansi/bon/bukti pembelian lainnya yang sah. 5) Contoh dikemas dan diberi label atau disegel 6) Membuat berita acara pengambilan contoh. 7) Contoh kemudian dikirim ke laboratorium uji.
4.6. Dokumen Terkait 1) Surat tugas pengambilan contoh 2) Berita acara pengambilan contoh 3) Label contoh
BAB V PENCANTUMAN TANDA SNI
5.1. Penandaan pada produk :
a. Setiap produk Baterai Primer harus dibubuhi tanda SNI, kecuali bagi produk Baterai Kancing (Chip); dan b. Penandaan SNI dilakukan pada posisi yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.
5.2. Penandaan pada kemasan :
Setiap kemasan luar Baterai Primer harus dibubuhi sekurang-kurangnya Nomor SNI 04-2051.2-2004 atau Nomor SNI 04-2051.1-2004 dan SNI 04-2051.2-2004.
BAB VI 7
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
6.1. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberlakuan Secara Wajib SNI Baterai Primer dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika.
6.2. Dalam melaksanakan pengawasan, Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika dapat menugaskan Petugas Pengawasan Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik (PPSP) untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petik sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB VII PENUTUP
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan SNI Baterai Primer secara wajib ini merupakan salah satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
8
