1
PETUNJUK TEKNIS
BIMBINGAN TEKNIS VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (PBI-JK)
SATUAN TUGAS PERCEPATAN VERTIFIKASI DAN VALIDASI DATA PBI-JK KEMENTERIAN SOSIAL RI September 2015
2
I.
Latar belakang Sebagai bagian dari proses percepatan verifikasi dan validasi data PBI JK oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pendampingan dan bimbingan teknis bagi petugas Dinas Sosial dan TKSK dalam melakukan verifikasi dan validasi data PBI-JK serta mengolah data yang akan ditetapkan melalui SK Menteri Sosial.
II
Dasar Hukum Pelaksanaan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 91/HUK/2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015
III
Maksud dan Tujuan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data PBI JK, serta mendapatkan data hasil verifikasi dan validasi PBI-JK untuk selanjutnya dilakukan pengolahan dan penetapan oleh Menteri Sosial. Adapun tujuan kegiatan ini adalah: a. Memberikan bimbingan teknis dalam pengisian form hasil verifikasi dan validasi data PBI-JK b. Memberikan pendampingan dalam proses verifikasi dan validasi lapangan c. Mengecek dan memperbaiki data hasil verifikasi dan validasi untuk pengolahan dan penetapan data PBI JK d. Memberikan bimbingan teknis dalam proses pengolahan hasil verifikasi dan validasi data PBI-JK
III
Mekanisme 1. Petugas Bimtek sebelum ke Daerah harus melakukan kontak awal kepada Contact Person Dinas Sosial termasuk memastikan perkembangan terakhir kegiatan verifikasi dan validasi PBI – JK yang telah dilakukan Daerah 2. Petugas Bimtek membawa data dasar penerima PBI-JK yang bersumber dari master file Basis Data Terpadu hasil PPLS-011 dalam bentuk soft copy dan print out per kecamatan di lokasi bimtek tingkat Kab/Kota 3. Sebelum Bimtek Verifikasi dan Validasi dilaksanakan, telah beredar form Verifikasi dan Validasi PBI-JK. Untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data PBI-JK diperlukan penyesuaian format verifikasi dan validasi yang lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan data pencetakan kartu
3
PBI-JK 2015 dan data dapat diperoleh dengan cepat dengan cara yang masih memungkin dilaksanakan oleh petugas yang ditetapkan daerah. 4. Tugas utama dalam verifikasi dan validasi adalah melakukan pengecekan tentang status dan keberadaan dan mencatatkan dalam kolom keterangan seperti meninggal, nama ganda, pindah alamat, mampu (naik status sosial ekonomi/ tidak termasuk miskin lagi). 5. Petugas Bimtek bersama-sama TKSK ( disarankan melakukan pertemuan di Dinas Sosial/tempat yang disepakati) untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang sudah tersedia maupun menentukan langkahlangkah pengisian kolom yang datanya belum tersedia dan segera melaksanakan verifikasi dan validasi. 6. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh TKSK melalui pengecekan langsung ke rumah tangga/keluarga penerima PBI dan/ atau konsultasi dengan Kepala Desa/Lurah. Pada saat bimtek berlangsung, sebagian besar daerah sudah menyelesaikan Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015, sehingga hasil pemutakhiran tersebut dimungkinkan untuk jadi rujukan dalam melakukan verifikasi dan validasi data PBI-JK. 7. Hasil verifikasi dan validasi memungkinkan adanya usulan baru dengan status pengganti dari penerima PBI-JK yang meninggal, nama ganda dan sudah kategori mampu. Usulan baru berasal dari fakir miskin dan tidak mampu yang teregrister maupun unregrister. -
Jumlah usulan pengganti dari fakir miskin yang regrister tidak melebihi quota yang telah ditetapkan, termasuk memasukkan bayi baru lahir dari keluarga msikin yang sudah tercatat penerima PBI-JK.
-
Jumlah usulan baru fakir miskin dan tidak mampu yang unregrister terdiri dari : 1) PMKS yang tinggal dipanti 2) PMKS yang tidak punya tempat tinggal (homeless) 3) Penghuni Lapas (status miskin)
8. Jumlah usulan pengganti dari fakir miskin dan tidak mampu yang teregrister harus sama dengan jumlah peserta PBI yang keluar karena meninggal, nama ganda atau naik status/ mampu. Sementara usulan baru dari fakir miskin dan tidak mampu kategori unregrister diajukan dengan format sama yang isinya merupakan rangking calon PBI baru. Penetapan jumlah calon PBI baru akan ditentukan berdasarkan proporsi quota kab/kota secara nasional.
4
9. Pengiriman data elektronik (soft copy) dipusatkan melalui alamat:
[email protected] 10. Ketentuan-ketentuan lain terkait dengan mekanisme pengesahan masih tetap berlaku. 11. Jika ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan lebih lanjut agar menghubungi Call Center PBI-JK di nomor 021 – 3161557 12. Hasil yang dicapai dari kegiatan verifikasi dan validasi data PBI-JK harus dituangkan dalam Berita Acara Hasil verifikasi dan validasi Data PBI-JK (form terlampir) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang diperoleh (soft copy data hasil verifikasi dan validasi, surat pengesahan dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang mewakili) IV
Cara Pengisian 1. Petugas TKSK atau Dinsos Kabupaten/Kota tidak merubah atau mengganti data yang ada sesuai dengan data awal yang telah diterima Dinsos/yang dibawa petugas Bimtek, yang perlu dilakukan adalah mengecek dan mengisikan keterangan dalam kolom keterangan tentang status dan keberadaan yang besangkutan seperti meninggal, nama ganda, pindah alamat dan mampu. 2. Untuk mempermudah dalam pengecekan data atau pengusulan peserta pengganti, maka variable yang diverifikasi dan divalidasi adalah variabelvariabel pokok yaitu: Kolom (1) Nomor ID PBI Kolom (2) Provinsi Kolom (3) Kabupaten Kolom (4) Kecamatan Kolom (5) Desa/Kelurahan/Nagari*) Kolom (6) Alamat Kolom (7) Nomor KK Kolom (8) Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kolom (9) Nama Anggota Keluarga Kolom (10) Tanggal Lahir Kolom (11) Status/ keterangan, dengan kode: 1) Meninggal 2) Ganda 3) Mampu 4) Pindah 5) Tidak Ditemukan
5
Tabel Verifikasi dan Validasi Data PBI-JK NOMOR ID PBI
PROV
KAB/KOTA
KEC
DESA/KEL/ NAGARI*)
ALAMAT
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
NO KK
NIK
(7) (8)
NAMA ANGGOTA KELUARGA
TANGGAL LAHIR
STATUS/ KETERANGAN
(9)
(10)
(11)
3. Cara pengisian sebagai berikut: Kolom (1) Nomor ID PBI : cek kebenarannya dan jika belum terisi agar koordinasi dengan BPJS setempat, mengingat PBI yang diverifikasi adalan PBI yang sudah akses JK 2014 (kecuali usulan baru) Kolom (2) Provinsi: sudah terisi Kolom (3) Kabupaten: sudah terisi Kolom (4) Kecamatan:sudah terisi Kolom (5) Desa/Kelurahan/Nagari: sudah terisi Kolom (6) Alamat: agar dilengkapi sejelas mungkin, seperti kebenaran nomor rumah, blok, RT, RW dan Kampung Kolom (7) Nomor KK: sudah terisi, dan jika belum agar mengisi dari data kecamatan/kelurahan/desa Kolom (8) Nomor Induk Kependudukan (NIK): untuk NIK yang tidak ada agar dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau merujuk data di Kelurahan/ Desa setempat. Kolom (9) Nama Anggota Keluarga: dicek kebenaran namanya dan jika ditemukan nama yang ganda agar dicantumkan kode “2” dalam kolom (11). Nama Ganda yang dimaksud adalah nama ganda yang unsur-unsur lainnya mengadung kesamaan, sehingga diusulkan untuk dihapuskan nama yang samanya. Nama ganda yang berbeda NIK dan keterangan lainnya belum tentu termasuk PBI yang akan dihapuskan.
6
Kolom (10) Tanggal Lahir: sudah terisi namun masih perlu cek format penulisan Kolom (11) Status/Keterangan : isikan nomor kode sebagai berikut Isi ‘1’ jika sudah Meninggal Isi ‘2’ jika Nama Ganda Isi ‘3’ jika Mampu Isi ‘4’ jika Pindah alamat Isi ‘5’ jika Tidak Ditemukan Dikosongkan, apabila nama yang bersangkutan masih memenuhi syarat (valid)
V
Lain-lain Untuk proses pendampingan dalam rangka memberikan bimbingan teknis terhadap Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan verifikasi dan validasi data PBI JK, petugas diharuskan membawa perlengkapan : 1. Surat Tugas Bimtek 2. Kep Mensos RI Nomor 91/HUK/2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015. 3. Soft Copy data PBI-JK yang akan diverifikasi dan divalidasi 4. Hard Copy (Printout) data PBI-JK yang akan diverifikasi dan divalidasi 5. Petunjuk teknis verifikasi dan validasi data PBI-JK 6. Laptop 7. Berita Acara hasil verifikasi dan validasi Data PBI-JK
Satgas Percepatan Verifikasi dan Validasi Data PBI JK TTD Dr. Ir. Harry Hikmat, MSi Ketua
