4
J
i i b
i
i
BUPATI PACITAN
I
i PERATURAN BUPATI PACITAN I NOMOR e^l TAHUN 2008 ( i TENTANG i
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN PACITAN ! I TAHUN 2008 I
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA k I t
BUPATI PACITAN
Menimbang
: bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pacitan Tahun 2008, agar pengelolaannya lebih terarah, efektif dan efisien serta tetap memberi' peluang adanya prakarsa, kreatifitas dan partisipasi masyarakat, maka' dipandang perlu memberikan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan, Bantuan Langsung ADD Kabupaten Pacitan Tahun 2008 dalam suatu Peraturan. Jf
Mengingat
:' 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan' Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa. r I I f MEMUTUSKAN t
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2008. ( I
i
f
!
BAB I
j
KEDUDUKAN BANTUAN LANGSUNG ADD
i Pasal 1 (1) . Semua Desa dalam wilayah Kabupaten Pacitan memperoleh bantuan langsung ADD Tahun 2008 yang pembayarannya berasal dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2008 dan merupakan bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa; (2) . ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa dan dimasukkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk Peraturan Desa.
'
BAB II KLASIFIKASI DESA
Pasal 2 f (1) . Bantuan Langsung ADD pada tiap-tiap berdasarkan Klasifikasi Desa.
Desa ditentukan
(
(2) . Klasifikasi Desa sebagaimana ayat (1) didasarkan pada penilaian atas bobot permasalahan dan beban pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa. ; Pasal 3 t (1) . Klasifikasi Desa dan besaran Bantuan Langsung ADD yang diterimanya adalah sebagai berikut: a. Klasifikasi I, memperoleh bantuan langsung ADD sebesar I Rp. 100,000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); b. Klasifikasi II, memperoleh bantuan langsung ADD sebesar i Rp. 90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah); c. Klasifikasi III, memperoleh bantuan langsung ADD sebesar i Rp. 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah), termasuk 7 I (tujuh) Desa Baru hasil pemekaran. (2) . Penetapan Klasifikasi Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati,
!
BAB lit PETUNJUK PELAKSANAAN
i
; V
Rasa! 4
\
Untuk memberikan panduan bagi Pengelola dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung ADD Kabupaten Pacitan Tahun 2008, disusun Petunjuk Pelaksanaan yang naskah lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan ini. ! i
•i
BAB IV ;
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
!
• Pasal 5
r
(1) . Fenyusunan APBDes dalam bentuk Peraturan Desa yang di dalamnya tercantum Bantuan Langsung ADD bagi masing-masing Desa merupakan syarat awal pencairan Bantuan Langsung ADD. (2) . Agar kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh Bantuan Langsung ADD dapat dilaksanakan secara terkendali serta mencapai sasaran sesuai prioritas kebutuhan masyarakat, maka setelah tersusun Peraturan Desa tentang APBDes harus ditindaklanjuti dengan penyusunan proposal kegiatan yang berisi perencanaan lebih detail penggunaan Bantuan Langsung ADD. (3) . Petunjuk penyusunan proposal sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang dalam Lampiran II Peraturan ini. i BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN \
Pasal 6
(1) . Agar pengelolaan ADD dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efesien, Bupati melaksankan fungsi koordinasi dan pengendalian. L
(2) . Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana ayat 1) perlu dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Staf Administrasi Keuangan Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Bupati. BAB VI ; PELAKSANAAN KEGIATAN i ; Rasa! 7 i Untuk ; melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh bantuan langsung ADD dibentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan ADD di Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. I
'
BAB VII
j PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN \ Pasal 8 t
Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban peiaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat. ;
Pasal 9
Pengawasan struktural terhadap pelaksanaan Bantuan Langsung ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Pemerintah Kabupaten dan pengawasan langsung oleh masyarakat.
I
BAB VIII PENUTUP I
Pasal 10
Semua unsur yang terlibat dalam struktur Pengelola ADD baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa dalam melaksanakan tugasnya wajib menggunakan ketentuan dalam Peraturan ini sebagai pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan. \
Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memehntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. i I
f \
\ 1
Ditetapkan di Pada tanggai
: Pacitan : fll -Q2.- 2008
I
\
BUPATI PACITAN
H. S U J O N O
f
I
1
i\ \ \ I
\
Petunjuk Pelaksanaan /TTDD Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2008 Z^-"
SAMPUL DAFTAR ISI .™
Later Belakang Maksud dan Tujuan Sasaran.................. Prinsip Dasar............ Dasar Pelaksanaan ADD
Struktur Organisasl Tingkat Kabupaten Tingkat Kecamatan Tingkat Desa
Pengawasan .........................
—
......................... ................—
1 2 2 3 3
9 9 11 12
16 16 18 19
• UMPIRAN II (Form Proposal) Form Laporan Bulanan Form Laporan SPJ |
Pembangunan di pedesaan secara temsnnenerus dimanlapkan dan ditingkatkan hingga awal Era ReformasI pembangunan di pedesaan belum sepenuhnya mampu menimallslr kesenjangan yang terjadi antara masyarakat di perkotaan dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Salah satu langkah strategis dalam rangka mengimbangi pertumbuhan ekonomi adalah pemerataan pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Anggaran Tahun 200S dengan memberikan dana stimulan untuk pembangunan di pedesaan Kabupaten Pacitan. Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut pada dasamya mulai dirintis sejak Program Inpres Desa Tert'nggal (IDT) yang dikembangkan lebih lanjut dengan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertlnggal (P3DT) dan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), Program Pembangunan Kecamatan (PPIO, ,Program Gardu Taskin serta Program Kompensasi Pengurangan Subsldi-Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dan pada saat ini yang sedang bergulir yaitu PNPM-PPK untuk memblayai 10 kelompok bidang antara lain: Bidang Beasiswa Pendidikan, Program jaminan Kesehatan untuk Rakyat M/sWh, Subsidi Bern untuk Rakyat Miskin, Pembangunan Infra Struktur Daerah Tertinggal, Pembangunan Rumah Sehat Sederhana, Program Pelayanan Sosial, Dana Bergulir untuk Usaha Mikro, Pelayanan Kontrasepsi untuk Keluarga Berencana, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pes/s/r serta Penanganan Dampak Kenaikan BBM dan Penghematan Energi.
Program-program tersebut secara keseluruhan masuk ke Desa untuk mengurangi kemiskinan yang tersebar di pedesaan di Kabupaten Pacitan dari tahun ke tahun. Dalam kerangka OtonomI Daerah dan Desentralisasi maka Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai media untuk:membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan masyarakat yang didorong dan dikuatkan untuk dapat mengorganlsir diri termasuk menentukan sendiri kegiatan pembangunan desanya secara musyawarah sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pelaksanaannya mengacu pada azas 'Dari, OLeh dan Untuk Masyarakat {DOUMf serta cakupan kegiatannya terbuka luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan. Pembangunan Desa sebagai proses pembelajaran sosial masyarakat merupakan adanyatindakankolektif melalui organisasl sosial maupun jaringan kerja sosial yang tert>entuk dalam tatanan masyarakat demokratis. Pengembangan tatanan masyarakat dengan cara mendorong masyarakat desa berprestasi dalam perumusan dan penetapan kebljakan publik pada desa dengan demikian pembangunan menjadi wahana pendidikan politik masyarakat, dimana masyarakat belajar mengasplrasikan kebutuhannya sesuai dengan kondlsl wilayahnya.
Petunjuk PaUkMOMn Alokwri Dana Deu (ADO) Tahun 2008
r\X^
Pelayanan publik diadakan berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri yang diintegrasikar) | dengan sistem perencanaan pembangunan didaerah melalui perencanaan partisipatif atau boffom of planning. Dengan demikian pembangunan pedesaan benar-benar dari masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan hasil sepenuhnya untuk masyarakat yang berada dl pedesaan. Pemerintah Daerah sebagai fasiiitaior dan kataHsator pembangunan diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat secara langsung melalui proses pemberdayaan masyarakat dengan cara mengembangkan manajemen pembangunan partisipatif dalam sisitem perencanaan: pembangunan pedesaan di Kabupaten Pacitan melalui Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD).
1. Maksud ADO: Untuk memblayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat 2. Tujuan ADD: a. Menlngkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan. b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.: c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekeqa dan berusaha bagi masyarakat Desa. d. Mendorong penlngkatan swadaya gotong-royong masyarakat
1. Sasaran lokasi ; Sasaran lokasi Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa adatah seiuruh Desa dengan memakai pola Alokasi Dana yang diatur melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640/SJ mengenal Pedoman Alokasi Dana Desa bagi Kabupaten/ Kota untuk Pemerintahan Desa. 2. Sasaran kegiatan Sasaran Ini diperjelas pada Bab.ll pada Rambu-rambu kegiatan baik yang akan dilaksanakan oleh kegiatanfisikmaupun kegiatan non fisik.
Petunjuk MakMnun /^nn Alokasi Dana DeM (ADD) Tahun 2008
1. Keterpihakan : Keberpihaan setiap kegiatan yang dilaksanakan balk dalam proses maupun pemanfaatan hasilnya ditujukan bagi masyarakat Keberpihakan Ini sangat penting mengingat pemberdayaan masyarakat atau penlngkatan kualitas hidup masyarakat merupakan tujuan utama ADD dalam Kabupaten Pacitan. 2. TransparansI ; Pengelolaan seiuruh kegiatan yang direncanakan sesuai hasil musyawarah harus ditakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 3. Partislpasi Pengertlan partislpasi adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian. 4. Desentralisasi ; Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada Desa untuk mengelola pembangunan secara mandid dan partisipatif 5. Kerja samaf musyawarah Setiap pengambilan keputusan penting dalam ADD dilakukan melalui kerjasama antar kelompok masyarakat dengan musyawarah untuk mencapai mufakat
Dasar hukum dalam pelaksanaan program Inl antara lain: 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18Tahunl997; ^ , 2. Undang-undang Nomor UJahiin 2003t|^ang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor TTahun 2004 t^r^^^gaipf^lfean Negara; 4. Undang-undang No an Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Neg ' t||tang Pe^^mmhan laerah; 5. Undang-undang Nomi Undang-undang N' an Keuangan Antara 6. un 2{] tentE Pemerintah Pusat Ih Daer >Tahun: }1 tentang l^^vbaerah; 7. Peraturan Pemeriri Peraturan Pemerin i Tahun: JlVtentang Restribusi Daerah; 8. ig Desa. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7: tentang Pengelolaan keuangan 10. Peraturan Menteri Dalam Nege Daerah. 11. Intniksi Presiden; Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan; 12. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ perihal ADD Bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa;
Petunjuk Pelakianaan /JC'DQ Alokad Dana Desa (ADD) Tihun 2008 r\X^
13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143 / 2328 / PMD, tanggai, 20 November 2007 Perihal Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Penetapan Penghasilan tetap bag! Kepala desa dan Perangkat Desa. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor.... Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Tahun 2008 16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD Tahun 2008.
Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan yang dibantukan langsung secara keseluaihan disalurkan kepada setiap Desa yang ditetapkan dalam APBD II Kabupaten oleh DPRD yang pembaglannya berdasarkan klasifikasi sebagai berikut a. Klasifikasi Dana
^MIAHMID ''QIMPNM
m
1. 2. 3.
1 II III
58 Desa 60,000.000 40.000.000 43 Desa 60.000.000 30.000.000 65 Desa 60,000.000 20.000.000
JUMLAH TOTAL
100.000.000 5.800.000,000 90,000,000 3.870.000,000 80,000,000 5.200,000,000 JUMLAH 14.870.000.000
b. BOP Kabupaten sebesar : Rp. 300.000.000,BOP ini dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 180.000.000,00 dan Kecamatan Rp. 120.000.000,00 masing-masing penggunaannya sebagaimana tersebut dibawah: > Honor Pemimpin Kegiatan, Staf, Bendahara dan Pelatlh (4 x166 Desa) > Biaya Monitoring, Pengadaan Alat lulls Kantar (ATI^ Pelaporan/ SPJ dan Iain-Iain yang dipandang periu yang diatur dalam RASK maupun DASK. > BOP 12 Kecamatan sebesar @ Rp. 10.000.000,00 = Rp. 120.000.000,-
D|g^^^^^^^^^^^^^^^w^^^^^^^^^^^^^^ > Insentif Camat; : Rp.75.000x10 bulan = Rp. 750.000,>Insentjf KasI Ekbang : Rp 50.000x10 bulan = Rp. 500.000,> Insentif Staf Ekbang : Rp 40.000x10 bulan = Rp. 400.000,-
JUMUkH
Rp. 10.000.000,-
Jumlah ADD untuk Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 15.170.000.000,{Lima Balas Milyard Seratus TuJuh Puluh Ribu Rupiah)
Besamya Bantuan langsung ADD untuk Anggaran 2008 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
r
1
P«tuVuk Makunaan <^nQ Alokad Dana Dwi (ADD) Tahun 2008 ^
Rambu-rambu Penggunaan Bantuan Langsung ADD untuk Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut ' a. 30 % digunakan untuk Belanja Aparatur, Operasional dan Administrasi, antara lain: 1. Rutin Pemerintahan Desa 2. Rutin U<MD; 3. Rutin PKKAnak dan Balita 4. Karang Taruna 5. LKD 6. Pendataan profil desa 7. Iain-Iain sesuai kebutuhan yang sudah dimusyawarahkan sehingga kebutuhan desa satu dan yang lain bervariatif. b. 70 % digunakan untuk Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat, antara lain: 1. Prasarana Produksl 2. Prasarana Sosial 3. Prasarana Perhubungan 4. Prasarana Pemasaran 5. Pemugaran Rumah Warga Miskin (PRWM) 6. Program pendidikan usia dini seperti: TK. Play Group, RABA, PAUD dan Polindes yang belum dianggarkan oleh Dinas terkait 7. LalnJaIn sesuai dengan kebutuhan yang dimusyawarahkan. c. Untuk rambu-rambu tersebut diatas bentuk kegiatannyatidaktumpang tindih dengan kegiatan dinas sektoral. tesamya biava umum: Biaya inl untuk dianggarkan makslmal 3% dari anggaran fisik yang telah ditetapkan hasil musyawarah desa. Digunakan untuk: a. Biaya gambar i Pembuatan gambar dilakukan oleh salah satu Anggota TPK Desa, gambarfisikyang akan dibangun setelah s^esal digambar kemudian ditandatanganl penggambar dan diketahui Kepala Desa serta disahkan oleh Camat masing-masing. b. Biaya pembuatan papan nama dan prasasti proyek Pada tahun sebelumnya pembuatan papan nama dan prasati diabaikan/ tidak dlpatuhi maka kamI harapkan dengan rasa tanggungjawab pada Program ADD Tahun 2008 supaya dibuat Papan Nama/: Prasasti Proyek dibuat dengan ukuran; lebar (60 cm), Panjang m rm) rtflogan tiiliMn
S.Sos
60 cm
I
Pstunjuk PelakMnaan ,-K'nn Afokaat Dana DeM (ADD) Tahun 2008
90cm
PROYEKBAWTUAN LANGSUNG AtOEAl^ANX^DESA lADD) TAHUN 200. 1. Digunakan untuk membangun 2. Dengan ukuran/volutTw: 8. Panjang b. Ubac. Tinggi 3. Sumber dana a APBD Kabupaten b. Swadaya Mumi Jumlah 4. Pelaksanaan kegiatan Selesai tanggai
60cm
200.. 200..
Gbr. Format Papan Nama Proyek
c. Biaya foto 0%, 50% dan 100%. Untuk Pemugaran Rumah Warga Miskin Foto yang ditampilkan kondlsl sebelum dan sesudah dipugar (0% dan 100%) d. Biaya administrasi proyek antara lain pengadaan ATK dan biayafotokopi dli !
B.
1. Insentif / Honor TPK (FiSIK sebesar 3%) dari Jumiah anggaran fisik yang dialokasikan. > Ketua, > Sekretaris, > Bendahara serta > Khusus Pengelola Pemugaran Rumah Warga Miskin selama 1 bulan yang pelaksanaannya disamakan dengan Bulan Bhakti Gotong Royong LKMD. 2. Insentif/ Honor kegiatan nonfisikmakslmal 10% dari masing-masing kegiatan yang diterima. > Insentif Ketua. > Sekretaris dan > Bendahara untuk dianggarkan 3. Insentiff Honor masing-masing kegiatan dibayarkan selama 10 (sepuluh) bulan tertiitung mulai bulan Maret s/d Desember 2008 dan diterimakan setiap butan.
Langkah selanjutnya TPK membuat proposal tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa yang disesuaikan dengan prasarana yang akan dibangun dan disesuaikan dengan contM materi Pelatihan Bendattara atau sesuai hasil musyawarah di Desanya masingmaslng. O.WmUIAJHHA
Petunjuk Pelakunun ^X'DQ Alokasi Dana Den (ADO) Tahun 2008 rKJ^r
B.
C.
Agar pembangunan fisik dan nonfisik dapat berdaya guna dan bertiasil guna maka harap dimusyawarahkan dengan lembaga yang ada di Desa untuk lebih menghidupkan semangat gotong-royong masyarakat dalam menunjang swadaya guna mendukung pembangunan fisik yang mendapat bantuan langsung proyek ADD Tahun Anggaran 2008. Hasil musyawarah agar dibuatkan berita acara rapat dan dilampid daftar hadir rapat sesuai contoh petunjuk teknis ADD. Setelah mengetahul pembagtan dana untuk masing-masing kegiatan baik yang akan dilaksanakan deh kegiatan Fisik maupun Non Fisik sebagaimana rambu-rambu kegiatan tersebut diatas agar segera membuat DIK sesuai hasQ musyawarah yang telah disepakati dalam rapat antara Pemerintah Desa berdasarkan skala prioritas/kebutuhannya. Setelah menentukan skata prioritas yang mengambil dari salah satu atau lebih prasarana yang akan dibangun agar Kepala Desa menindaklanjuti musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bag! Desa untuk menentukan besar kecilnya dukungan swadaya masyarakat dalam menunjang Program ADD, seperti contoh bianco Berita Acara Musyawarah ADD, Berita Acara tersebut dilampiri dafter tiadir yang semua ditandatanganl Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camsit masing-masing. Hasit swadaya Kegiatan Fisik maupun Non Fisik yang menjadi pendukung program kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) agar dimasukkan termasuk dukungan swadaya gotong royong masyarakatterdiri: t a) . Lahan yang jelas kepemilikannya b) . Pdwn-pohonan atau tanaman c) . Bahan-bahan atau alat-alat d) . Berupa tenaga kerja e) . Berupa kle-ide/ pemlkiran dan f) . Juga berupa uang Hal tersebut diatas seluruhnya dinilal uang setelah ketemu dimasukkan dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK). Daftar Islan kegiatan yang sudah dlisi agar ditandatangarv oleh masing-masing Pengebta, mengetahul Kepala Desa dan Ketua BPD dan dimintakan pengesahan Camat masing-masing atas nama Bupati Pacitan.
1
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA BANTUAN LANGSUNG ALOKAgI DANA DESA
Struktur Organisasl Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) pada hakekatnya merupakan struktur herarki atau hubungan bidang tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan Lembaga yang ada di Tingkat Desa serta sudah disyahkan bersama dalam DIK. Struktur tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan lingkungan kerja Alokasi Dana Desa serta sistem Informasi yang direncanakan maka periu adanya dukungan kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dari setiap unsur yang terlibat dalam struktur tersebut harus mampu memahami dan mampu menjalankan agar bisa melaksanakan program ADD sesuai bidang tugasnya masing-masing.
A. TIM KOOFWINASI TINGKAT KABUPATEN Susunan Anggota Tim Koordinasi Bantuan Langsung ADD Tingkat Kabupaten sebagai berikut PENANGGUNG JAWAB : Bupati Pacitan : Sekretaris Daerah Padtan PEMBINA ' : Aslsten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ftekyat KETUA Setda Padtan : Kepala Bapemas & Pemerintahan Desa WAKIL KhlUAl Kabupaten Padtan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan WAKIL KETUA II ; Penanaman Modal Kabupaten Padtan : Kabld. Sosbud & UEM di Bapemas dan Pemerintahan SEKRETARIS Desa Kabupaten Padtan ANGGOTA
: - Kepala InspektoratKab. Padtan - Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Padtan • Kepala Bagian Hukum Setda. Pacitan
Petunjuk Pelakunaan /JC'DQ. Alokasi Dana Deu (ADO) Tahun 2008 ^ -
•TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB 1. Bupati I Bupati sebagai penenggung jawab Bantuan ADD di Kabupaten Pacitan, mempunyai tanggung jawab sebagai berikut ^ Menetapkan ketua dan keanggotaan Tim Koordinasi Bantuan Langsung ADD Kabupaten: ^ Menetapkan Camat selaku Ttm Pengendali ADD masing-masing Kecamatan; 51 Menetapkan Pemimpin Kegiatan dan Bendahara Kegiatan Bantuan Langsung ADD bertempat di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan dengan Surat Keputusan Bupati; 51 Menetapkan PJOK untuk setiap Kecamatan Penerima Bantuan Langsung ADD; 2. Tim Koordinasi (Pembina, Ketua. Wakll Ketua I & 11, Sekretaris I & II. Anggota) Tim Koordinasi Bantuan Langsung ADD Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari Dinas/ Badan/ Instansi terkait yang berfungsi melakukan pembinaan, pengembangan peran serta masyarakat pada selumh Tahapan program serta memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi dl Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan fungsi sekretanat Tim Koordinasi Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten yang bertempat di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan. 3. Tim Monitoring dan Evaluasl 51 Tim Monitoring dan Evaluasl Kabupaten merupakan Tim yang dibentuk dari sebagian anggota Tim Koordinasi Bantuan Langsung ADD yang memillkl pengalaman dan keahlian khusus sesuai bidang tugas masing-masing. 5t Tim Monev (monitoring dan evaluasl) gabungan antara Pemimpin Kegiatan Bantuan Langsung ADD Bapemas & Pemerintahan Desa dengan Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2008 beserla Staf agar melaksanakan tugasnya dibidang administrasi yang menyangkut SPJ dan hasilnya dllaporkan ke Tim Koordinasi ADD Kabupaten Pacitan setiap selesai Monev. 4. Bendahara Bendahara Kegiatan Bantuan Langsung ADD mempunyai tugas dan tanggung jawab 51 Meroncana dan melaksanakan isian kegiatan yang periu didanai dalam RASK dan DASK yang dlbutuhkan ke Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal tentang Bantuan Langsung ADD dan BOP yang ditangani Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pxitan. 51 Menerima dan mengeluarkan baik yang berkaitan Bantuan Langsung ADD ke Desa maupun BOP sesuai RASK - DASK ADD Tahun Anggaran 2008. 5t Membukukan dan meng-SPJ-kan dana BOP-ADD setiap bulan sekali secara rutin. 51 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab segala kegiatan yang sudah direncanakan oleh Pemimpin Kegiatan dan Tim Pembina/ Koordinalor Tingkat Kabupaten.
Petunjuk Pelaksanaan ^^nn Alokad Dana DeM (ADO) Tahun 2008 ^ —
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PPTK diambil dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Padtan dan ditetapkan dengan SK Kepala Badan yang mempunyai tugas dan tangung jawab sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan sosialisasi yang akan digunakan oleh Tim Pembina, Tim Koordinasi ADD Tingkat Kabupaten ke wilayah Kecamatan se-Kabupaten Padtan.' b. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman Bantuan Langsung ADD baik Kecamatan, Desa dan para Pengelola dl Desa. c. Menyiapkan administrasi dan pelaporan yang akan digunakan oleh PJOK Kecamatan. PJAK dan PJOK, LKMD, PKK/ Anak dan Balita, Karang Taruna, LKD/ BUMDES, Pemugaran Rumah Warga Miskin yang menyangkut ADD, serta kegiatan lain yang dlbutuhkan di desa. d. Mengadakan monitoring dan evaluasl Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa, sesuai jadwal yang ditentukan oleh Kecamatan dan Desa.
• PELAKU Dl TINGKAT KECAMATAN 1, Pembina/ Pengendali : Camat 2. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK): KasI Ekbang/ Pemberdayaan ; Masyarakat i •TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB 1. Pembina/ Pengendali Tingkat kecamatan (Camat) - Camat atas nama Bupati berfungsi sebagai Pengendali, Pembina dan Pengawas pelaksanaan Program Bantuan Langsung ADD divrilayahnya dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan keberhasilan seiuruh kegiatan serta sebagd Tim Pembina dan Tim Pengendali sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan, tanggai:.... - 200.. Nomor - Camat melaksanakan tugas untuk memblna, mengawasi, mengendallkan, mengarahkan: dan memberi peringatan langsung maupun tertulis apabila ada penyimpangan kepada TPK melalui Kepala Desa. 2. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) - PJOK bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan keberhasilan seiuruh kegiatan, Bantuan Langsung ADD dan Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) di wilayahnya dijabat oleh Aparat Kecamatan (KasI Ekbang) yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan, tanggai: 200.. Nomor - PJOK Kecamatan mengkoordlnasikan kegiatan memfasllitasi Kepala Desa dil wilayahnya; - Memberikan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan masyarakat; - Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan; - Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan dan laporan bulanan, memfasllitasi pemantauan yang dilaksanakan kepada Bupati melalui Bapemas & Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
Petunjuk Pelakunaan /iCnn Alokasi Dana Deu (ADD) Tahun 2008
-
•
Memproses administrasi keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati, melalui Bapemas & Pemerintahan Desa Kabupaten Padtan.
PELAKU Dl TINGKAT DESA 1. Pembina/Pengendali : Kepala Desa 2. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK): Sekretaris Desa Desa/ 3. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK): Bendahara Keuangan/ kaur lain dipandang mampu LKMD 4. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Kaur yang
• TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB 1. Pembina/ Pengendali Tingkat Desa (Kepala Desa) Fungsi dan peran Kepala Desa adalah sebagai penggerak/ Pembina/ pengendali sekaligus sebagai Pengurus serta bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Bantuan Langsung ADD dan menetapkan Pengelola kegiatan sesuai dengan kebutuhan dl masing-masing desa dengan melalui musyawarah 2. PJAK PJAK bertanggungiawab atas seiuruh administrasi kegiatan yang dibiayai program ADD dan melaporkan < kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan sesuai dengan mekanlsmenya. \ 3. PJOK 3. PJOK bertugas mencukupi administrasi keuangan ADD yang antara lain termasuk membuka Rekening dl Bank Jatim, menerima penyaluran Bantuan Langsung ADD dari Bank Jatim yang diatur menjadi 2 (dua) tahap (Pencairan ADD dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Desa telah menyerahkan Foto Copy APBDes yang telah disahkan). b. Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Periu diketahui oleh masing-masing pengelola kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik pembuat SPJ Tahap I dan Tahap II masing-masing dibuat rangkap 4 (empat) lembar ASLI dengan ketentuan sebagai berikut: - Lembar I (Asli) dikirim ke Bapemas & Pemerintahan Desa setiap tanggai: 10 bulan beilkutnya. - Lembar II (Asli) dikirim ke Kecamatan, - Lembar III (Asli) sebagai arslpnya PJAK Desa dan - Lembar IV (Asli) sebagai arsip masing-masing Pengelola Desa.
PetUfUuk PelakniMan Alokad Dana Deu (ADO) Tahun 2008
\ ^
4. TPK 51 Membuat proposal kepada Bupati Pacitan masing-masing dibuatrangkap4 buku dengan nncian 1 buku untuk arsip Desa, 1 buku dikirim ke Kecamatan sedangkan 2 buku dikirim ke Bapemas & Pemerintahan Desa dan Beppeda Kabupaten Pacitan. Cara pembuatan proposal dan jadwal rencana kerja teknis pelaksanaan kegiatan yang dllengkapi Rencana Anggaran Belanja (RAB) padaforummusyawarah Desa juga termasuk DIK-nya Pemugaran Rumah Warga Miskin disampingfoto0% dan 100% dan selesai dipugar supaya Pemerintah Desa membuatkan Berita Acara Penyerahan Rumah yang dipugar dari Pemerintah Desa kepada pemilik rumah. Adapun pelaksanaannya bisa disesuaikan dalam satu bulan tepatnya bersamaan dengan kegiatan Bulan Bhaktl Gotong Royong LKMD. 5t Memberikan penjelasan dalam rangka pembuatan rencana kerja dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) padaforummusyawarah Desa antara lain sebagai berikut: - Menggerakkan potensi keswadayaan masyarakat Desa dalam rangka mendukung pelal^naan kegiatan. - Mengelola peiaksanaan kegiatanfisiksesuai DIK. - Melaporkan kemajuanfisiksetiap bulan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa selaku PJAK yang selanjutnya melaporkan ke Kecamatan melalui Kasi Ekbang selaku PJOK Kecamatan dan meneruskan laporan temebut ke Bapemas & Pemerintahan Desa dan Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan. - Mempertanggungjawabkan peiaksanaan kegiatan baik secara langsung dari TPK kepada masyarakat yang terdiri dari Tokoh Ulama, Cendikiawan, RW. RT, Kasun dan Tokoh Masyarakat yang lain pada waktu digeiar Rapat Desa supaya hadir untuk mendengarican pertanggungjawaban TPK kepada masyarakat. - Membuat Berita Acara Penyerahan pembangunan fisik setelah selesai 100%, hasil pekeijaan yang dlkerjakan disampaikan pada Tokoh Masyarakat dan dapat diterima oleh fooim musyawarah yang selanjutnya oleh TPK menyerahkan kepada Pemerintah Desa sesuai contoh bianco Juklak. SUSUNAN KEANGGOTAAN TPK a. KETUA TPK i diambilkan dari unsur Ketua LKMD yang tidak menduduki Pengelola Anggaran Rutin LKMD. 51 Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai penanggung jawab peiaksanaan kegiatan dl Desa, memberi komando pelaksanaan kegiatan di lapangan dan melaksanakan pengelolaan administrasi serta mengelola keuangan Bantuan langsung ADD dengan pengertian bahwa ketua dalam memberikan komando melakukan bimbingan, pengarahan, evaluasl dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
AMwIDaniDAM(ADD)Tahun2008
b. SEKRETARIS TPK Diambilkan dari Pengums LKMD yang menangani administrasi kegiatan TPK dimasing-masing Desa. 51 Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab Sekretaris membantu ketua dalam menangani administrasi Bantuan langsung ADD Tahun Anggaran 2008 yang menyangkut surat-menyurat dan pelaporan dil. c. BENDAHARA TPK Diambilkan dari Pengums U<MD/ Kaur yang dipandang mampu dalam menangani pembukuan keuangan. 51 Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab Bendahara membantu ketua dalam bidang keuangan khususnya yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran, membukukan tentang penggunaan uang serta melaporkan SPJ setiap bulan.
»HiWWWy^iWWH
_
• • -•
Tahap pencairan dilakukan dengan dua tahap, hal ini dilakukan sekaligus sebagai bentuk i akuntabiiitas program Alokasi Dana Desa (ADD). I. Taliap I Pencairan Tahap I dicairkan sebesar 70% (dari Pagu) denganrinciansebagai berikut: a. 55% (pagu) digunakan untuk kegiatan Fisik b. 15% (pagu) digunakan untuk kegiatan Nonfisik II. Tahap II Pencairan Tahap II dicairkan sebesar 30% (dari pagu) denganrinciansebagai berikuk a. 15% (pagu) digunakan untuk kegiatan Fisik b. 15% (pagu) digunakan untuk kegiatan nonfisik Periu diperhatikan. bahwa untuk Pencairan Tahap II banj bisa dilakukan apabila Pencairan Tahap I (SPJ) sudah dapat dipertanggungjawabkan minimal 90%.
>
1. Pengawasan Fungsional: 5) Badan Pemeriksa Keuangan 51 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 51 Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri 51 Inspektorat Kabupaten Pacitan 2. Pengawas Fungsional dilakukan langsung oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan sejak dari Tingkat Kabupaten sampal Tingkat Desa secara vertikal sesuai dengan kebutuhan yang berlaku oleh Inspektorat 3. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan secara langsung atau lembaga yang lain (LSM) berupa kritik dan saran yang membangun agar pelaksanaan kegiatan proyek bisa bertiasil dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. 4. Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Program Alokasi Dana Desa (ADD), penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa kemudian Tingkat Kecamatan dan seterusnya sampai bisa ditangani secara tuntas sesuai peraturan Penjndangan yang berlaku.
1
Indikator penilaian keberhasilan pengelolaan ADD antara lain sebagai berikut: 51 Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD 51 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah guna merencanakan pembangunan ditingkatDesa 51 Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa. 51 Kegiatan yang telah didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam APB Desa 51 Biaya yang diserap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan dalam DIK ADD Tahun Anggaran 2008 51 Penyerapan tenaga kerja di Desa dalam pelaksanaan kegiatan ADD sangat tinggi 51 Besar penerimaan manfaat bagi warga masyarakat miskin di Tingkat Desa 51 Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 51 Mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada dl Desa yang berjalan saat ini.
Petunjuk Pelak«an»an X*D[> Alokml Dana Den (ADD) Tahun 2008
Pelanggaran atau kegiatan yang t'dak sesuai dengan Petunjuk Peiaksanaan (Juklak) akan mendapatkan sangsi dan akan ditindak dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran tersebut yang antara lain sebagai berikut 1. Desa yang pelaksanaan Program ADD-nya t'dak sesuai dengan DIK. 2. Kurangnya dukungan/ partisipasi masyarakat serta pembangunannya t'dak sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah 3. Jadwal yang telah ditentukantidakbisa selesai dengan alasan kekurangan dana dll 4. Pembuatan SPJ yang tidak sesuai dengan Juklak, Juknis dan tidak tertib 5. Permasalahantidakdapat diselesaikan oleh Kepala Desa beserla para Pengelola yang bertangung jawab dengan cepat cermet dan tepat waktu 6. Setelah dianggap oleh TPK Desa sudah selesai 100% dan mengadakanrapatdengan para Tokoh Agama/ Adat Tokoh Masyarakat (LSM), anggota BPD, anggota LKMD, Anggota PKK dan Karang Taruna, laporan tidak bisa diterima karena masih ada permasalahan dan banyak catatan 7. Hasil peiaksanaantidaksesuai dengan harapan dari warga masyarakat Desa maka Desa tersebut periu diberikan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku 8. Apabila terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam penyelenggaraan Program ADD maka penyeiesalan pada tingkat pertama dilakukan langsung oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut: a. Menugaskan Aparat Pengawas di Kabupaten Pacitan untuk mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap penyimpangan/ penyelewengan Program ADD b. Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut terbuktl tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku, maka dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan Peraturan Penjndangan yang berlaku c. Melakukan tuntutan ganti rug! berdasarkan Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau melakukan tuntutan berdasarkan hukum pidana dengan jalan menyerahkan kepada pihak yang berwenang d. Melaporkan penyeiesalan permasalahan sebagai mana dimaksud point "a, b dan c" diatas kepada Gubemur dan selanjutnya Gubemur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Di/jend. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
S
etelah proses pembangunan utamanya pembangunanfisikselesai maka perlu adanya t'ndak lanjut pelestarian hasil pembangunan agar bertahan lama dan awet yang harapanya pembangunan Itu fidak lagi merubah yang sudah ada akan tetapi mengembangkan dan menambah. Adapun tahapan setetah selesainya pembangunan adalah sebagai berikut: 1. TPK menyerahkan hasit program melalui rapat dengan para Tokoh Agama/ Adat, Tokoh Masyarakat (LSM). LKMD, BPD, PKK dan Karang Taruna beserta unsur Pemerintah Desa, dengan dllengkapi Berita Acara Penyerahan pembangunan fisik yang selesai dilaksanakan kepada Pemerintah Desa atas nama warga masyarakat Desa. Setelah menerima penyerahan dari TPK kepada Pemerintah Desa, kemudian mengumumkan kepada warga masyarakat agar semua pembangunan dari hasil Program ADD dan pembangunan yang lain diharapkan agar mempunyai rasa memillkl terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. 2. Dan diharapkan kepada semua warga masyarakat yang ada dl Desa mau menerima seperti miliknya sendiri, merawat dan melestarikan pembangunan hasil Program ADD atau pembangunan yang lain yang sudah diserahkan. 3. Disamping itu juga mampu memberi dampak positif dan berkelanjutan. 4. Hasil-hasit TPK dari Program ADD Tahun Anggaran 2008 merupakan asset Pemerintah/ masyarakat Desa yang harus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan sebalk-baiknya.
i i i i w ^ m i i y i i
A
dapun ket^tuan-ketentuan yang hams diperhatikan dan dipahami dengan cermat sebelum berlangsungnya kegiatan ADD Tahun 2008 dilaksanakan adalah: 1. Pelaksanaan kegiatan Program ADD Tahun Anggaran 2008, supaya berpedoman Peraturan Bupati Pacitan nomor: Tahun 2008 tentang Petunjuk Peiaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2008. i 2. Mekanisme maupun penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) agar mengacu sistim yang beilaku pada Pemerintah Kabupaten Padtan, termasuk juga yang menyangkut ketentoan yang lain: seperti pengawasan, sanksi supaya dipahami dalam Petunjuk Pelaksanaan Program ADD Tahun Anggaran 2008 3. Apabila Petunjuk Pelaksanaan Program ADD Tahun Anggaran 2008 ada kekeliman dan kekurangan yang berakibat batal dalam pelaksanaan, dimohon untuk memberikan kritik setta saran dan pertimbangan yang akan kami pergunakan untuk perbaikan kesempumaan Petunjuk Pelaksanaan tersebut diatas.
mumw P
ielunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008, diharapkan bisa benar-benar dipahami Kepala Desa dan para Pengelola sehingga dapat menguasai sistem perencanaan dan pelaksanaan dimasing-masing Desa serta diharapkan hasilnya akan sesuai dengan Petunjuk Peiaksanaan (Juklakj.yang secara spesifik memberikan keleluasaan Kepada pemerintah desa dalam mencukupi kebutuhannya.
Program Bantuan Langsung ADD agar dimasukkan dalam APBDes sesuai dengan klasifikasi Oesa sesuai Sural Keputusan Bupati Pacitan tentang Jumlah Desa Penerima Bantuan Langsung ADD setiap Desanya. Disamping hal, tersebut diatas dalam pembuatan Daftar Islan Kegiatan (DIK) agar disesuaikan dengan contoh pengisian dalam DIK dalam lampiran petunjuk Pelaksanaan Program ADD yang disyahkan Bupati Pacitan. Bag! Oesa yang sudah dua kali (2x) memprogramkan pembangunan Balai/ Kantor Desa dan sekarang akan mengajukan program pembangunan yang sama lagi maka supaya mengajukan Permintaan Surat RekomendasI yang dilengkapi alasan-alasan yang lengkap dan ditandatanganl Ketua BPD dan Kepala Desa serta diketahui oleh Camat yang kemudian dikirimkan kepada Bupati Pacitan untuk diberi rekomendasi melalui Instansi yang menangani. Apabila tidak disetujui maka dalam waktu dekat akan diberikan surat balasan resmi dari Kantor, Badan yang menangani Program ini. Selanjutnya apabila diperiukan. maka untuk memberikan keleluasaan atau kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Pemerintati Oesa diberi wewenang untuk mengatur secara lebih rind, penggunaan dana tersebut supaya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan Desa yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ADD Tahun 2008 yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Tim Koordinasi ADD Tingkat Kabupaten, yang terpenting segala sesuatunya harus dimusyawarahkan secara mufakat Terlma Kasih....
BUPATI PACITAN
H. SUJONO
I
LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor : CYf Tahun 2008 Tanggai : Oj. Cg.- 2008
F O R M A T
P R O P O S A L
r*
'
INFORM PROPOSAL ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2008
s
S
DAFTAR ISI
SAMPUL PROPOSAL
1
DAFTAR ISI
2
1. BAB I
PENDAHULUAN
3
A. Later Belakang Alokasi Dana Desa (ADD)
3
B. Tujuan
3
C. Sasaran ateu Rambu-Rambu Kegiatan
3
D. Prinsip Dasar Program ADD
2. BAB II
.—.. 4
DESKRIPSI
5
A. Gambaran Umum Desa.
5
B. Lokasi Proyek..
5
......................
C. Analisa Biaya Rencana Pembangunan Fisik. D. Pelaksanaan...................
3. BAB III
....................
5 6
E. .Penet1tiuan Manfaat
7
F. .Swadaya Masyarakat...............
7
G. Rekapltulasi Rencana Belanja....................
8
H. Dokumentasi..............
8
UMPIRAN
8
• Form Daftar Hadir Musyawarah Anggota BPD dan Anggota LKMD- 8 . DIK
9
. SPPB . SP3
10 11
. BA-PPB
12
• SKPENGELOU
13
KESIMPULAN/PENUTUP
13
I
4. BAB IV
BABl PENDAHULUAN K
Utar Belakang Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam rangka mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pembangunan di pedesaan adalah pemerataan pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dengan membenkan stimulan kepada Pemerintah Desa untuk mengadakan pembangunan di perdesaan Kabupaten Pacitan. Upaya pemberdayaan masyarakat pada dasamya telah dirintis sejak program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dikembangkan lebih lanjut dengan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (P2MPD), Program Pembangunan Kecamatan (PPK). Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi - Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dan saat Ini yang akan bergulir Program PNPM-PPK yang dialokasikan ke Desa Miskin untuk digunakan dalam pembangunan infrastrukturdan kegiatan yang lain.
B. Tujuan Program ADD bertujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat melalui penlngkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelengaraan pembangunan Desa serta mengembangkan usaha penlngkatan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakal i C. Sasaran dan Rambu-rambu Kegiatan Sasaran Program ADD di Kabupaten Pacitan digunakan untuk kegiatan f sik dan non fisik dengan rambu-rambu kegiatan sebagai berikut 1, Kegiatan Non FlsIk adalah kegiatan yang dibiayai dari Belanja Aparatur, Operasional dan Administrasi (30% dari ADD) antara lain: a. Rutin Pemerintahan Desa b. Rutin LKMD c. Rutin PKK anak dan Balita d. Karang Taruna e. LKD f. Pendataan prafil desa g. Laln-lain sesuai kebutuhan yang sudah dimusyawarahkan sehingga kebutuhan desa satu dengan yang lain bervariatif. 2. Pembangunan i Flslk adalah kegiatan yang dibiayai dari Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (70% dari ADD) antara lain: a. Prasarana Produksl b. Prasarana Perhubungan c. Prasarana Pemasaran/Perokonomian d. Prasarana Sosial e. Pemugaran Rumah Warga Miskin (PRWM) f. Program pendidikan usia din) seperti; TK, Play Group, RASA, PAUD dan Polindes yang belum dianggarkan oleh Dinas terkait g. Lain-latn sesuai dengan kebubihan yang sudah dimusyawarahkan desa. •) Unfuk rambu-rambu tersebut diatas bentuk kegiatannya bdak tumpang tinditi dengan kegiatan dinas sefdoral.
3. Tahap Pencairan Pencairan tahap pertama setiesar 70% antara kegiatan fisik: 55% dan Non fisik; 15%. Setelah pencairan tahap pertama selesai SPJ 90% dapat direalisasi pencairan kedua. D. Prinsip Oaaar Program ADD Prinsip Dasar Program ADD sebagai berikut 1. Keterpihakan! Orientasi, proses, kegiatan dan pemanfaatan hasil usaha ditujukan bag! masyarakat Desa 2.
TransparansI; Pengelolaan kegiatan ditakukan secara transparan (terbuka) diketahui oleh mayarakat Desa ;
3.
Partislpasi Keteriibatan warga masyarakat Desa proses pembangunan yang akan dilaksanakan.
4.
Desentralisasi Pemberian kewenangan secara mandiri dan partisipatif di Desa
5.
Musyawarah Pengambilan Keputusan dengan musyawarah yang melibatkan para Tokoh Agama/ Mat, Tokoh Terkemuka (LSM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LKMD, maupun masyarakat lainnya yang dianggap periu baik yang terlllbat secara langsung menangani kegiatan maufxin yang toldak dalam Desa
secara aktif dalam setiap
BAB II DESKRIPSI
A. Gambaran Umum Desa Gambarantersebutmemuat/ menggambarkan kondisi Desa yang antara lain berisi: a. Peta Geografis Desa Berisi gambar Peta dan Luas Wilayah Desa b. Demografi/Penduduk Memuat jumlah penduduk menutut jenis kelamin dan golongan umur (0 s/d 5, 6 s/d 17,
Id s/d 40 dan 40 tahun keatas) dan Jenis mata pencarian penduduk Desa B. Lokasi Proyek ; Lokasi Proyek Pemt^ngunan Rsik berupa Peta yang menunjukkan lokasi proyek yang dibangun melalui program ADD. C. Analisa Biaya Rencana Pembagunan FIsIk Analisa merupakan perhitungan biaya baik material maupun tenaga yang diuangkan dalam proses pembangunan. Misal membangun Los Pasar Desa membutuhkan material dan tenaga. (Snnterb Aired Jtfdnqjte As)^^ ANAUSA RENCANA BELANJA KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 200...
JUMLAH
JUMLAH
D. Pelaksanaan ; Pelaksanaan dibuatkan Jadwal Pelaksanaan (skedusi kegiatan )yang dibuat seperti pada contoh tersebut dibawahB dengan diketahui cleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan mengetahul Kepala Desa.
5
COHTOH FORM SKEOUL KEGIATAN JADWAL RENCANA KEGIATAN BAHTtJAH LANGSUNG ALOKASI DANA DESA tADDl
1 2 3 4
Perencanaan Pel^csanaan Keg. Evaluasl Pelapocan Nama Desa, ...-...-200..
Mengetahul Kepala Desa..:
Ketua TPK
E. Penerimaan Manfaat Menipakan perhitungan yang menggambarkan dimana proyek yang dibangun akan memberikan nilai manfaal yang tinggi dengan kata lain berapa jumlah orang, Dusun yang menggunakan proyek tersebut F. Swadaya Masyarakat Merupakan Data yang berisi tentang Dana yang berasal dari sumbangan masyarakat yang berupa tenaga (diuangkan), uang, material (diuangkan), lahan (diuangkan) dan laln-lain yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan Desa seperti Contoh Berita Acara Swadaya yang dimusyawarahkan yang semuanya dapat dinllai dengan uang. SERTTA ACARA SWADAYA/ SUMBANGAN MASYARAKAT Pada hal Inl NAMA HAR|_Tanggal. JDISIHURUF) ^Bulan (DISIHURUF) ^Tahun (OlSl HURUF) • Bertempat dl Desa. .Kecamatan. Kabupaten Pacitan. Kami yang bertandatangan dibawah Inl mewakil selumh warga desa, beserta unsur-unsur Perangkat Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat Alim Ulama dan Organisasl Desa lainnya serta masyarakaL Dengan Inl memutuskan bahwa dalam rangka melaksanakan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) sangatlah dlbutuhkan swadaya masyarakal maka untuk Itu desa kami sepakat melaksanakan swadaya yang berupa: 1. Materia 2. U^ 3. L ^ 4. Tenaga Kerja 5. dil. Demikian Berita Acara kami bual dengan s^ienamya Kepala Desa..
Ketua BPD Catalan;
Bertta Acara Swadayal Sumbangan agar dltampirt daftar hadir yang dilanda tanganl peserta musyawarah.
D:\DOiajHEHJ)INAS\M»I0ae\FO(UtP(WPOS>LJlaC
6
Lampiran Berita Acara Swadaya Pendukung Program ADD ^y
'--^tp:^^^^
C-Q.. \. .
^ i mammmam
1
JUMLAH Keteranqan Kotom Program Kegiatan disesuaikan yrJ. kegiatan (S desa
Kepala Desa..
G. Rekapltulasi Rencana Belanja Merupakan gambaran biaya pembangunan suatu proyek yang menyangkut berapa besamya dana yang dlbutuhkan untuk menyelesaikan proyek ADD. H. Dokumentasi Dokumentasi tersebut berupa Foto yang akan dibangun melalui Program ADD dengan kondisi 0%
D:\[X)nJMOIJ>INA5W»200eVOWl^ROraSALclOC
7
t 1
BAB III LAMPIRAN Lampiran Pendukung i Lampiran tersebut berisi sebagai mana tersebut dibawah Inl 1. DARAR HADIR MUSYAWARAH ANGGOTA BPD DAN ANGGOTA LKMD DARAR HADIR MUSYAWARAH ANGGOTA BPD DAN ANGGOTA LKMD
Marl
:
Tanggai
: .............200..
1
1 2
2
1
3
4
4 DtL
1
i
Mongetahui, ; Kepala Desa
KeluaLKMD
8
Nama Desa. - -200.. Ketua BPD
2. DAFTAR ISIAN KEGIATAN (DIK) Diisi sesuai plafon dana yang telah diketahui dari sumber Dana Bantuan Langsung ADD ditambah nilai swadaya masyarakat. 1
DAHAR ISIAN KEGIATAN (DIK) PENGGUNAAN DANA BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 200. DESA KECAMATAN KABUPATENfltOTA PROPINSl
PACITAN JAWATIMUR
Diisi sesuai dengan Kebutuhan
.
i
IIMIIlBIMIIIIIIIIIilli
li
Diisi sesucu dengan Kebutuhan
Mengelahui ; Kepala Desa
KeluaBPD
Disahkan oleh An. Bupali Pacitan Camat NAMATERANG NIP. I D:\D0MJMENJ>IIWSVU»I008V<>'UUWPO5AL^
9
Nama Desa 200.. Ketua I LKMD
3. SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)
Dosa Kacamatan Kabupaten Nomor Tanggai
PACITAN • 200..
Yang tertandatangan d bawah hi kami: I. Nama :f ' Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOtq Bantuan Langsung Alokasi Jabatan i Dana Desa (ADD) i Kabupaten/ Kota Dalam surat perjanjian hi Kacamatan ; berthdak atas mana Pemerintah, yang selanjutnya dsebut sebagai PtKAK > KESATU. II. Nama Jabatan
Pena>ggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam Surat Perjanjian hi bertindak alas nama jabatannya, yang selanjutnya disebut sebaga PIHAK KEDUA.
Dengan hi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hei-t\3i sebc^al berikut 1. PIHAK KESATU menyetujii pembayaran Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) kepada PIHAK KEDUA yang akan digunakan untuk: & Menunjang Anggaran Rutin Pemerintah Desa, LKMD dan PKIV Anak dan Balita serta Karang Taruna termasuk tambahan modal LKD/ BUMDES. b. Menunjang Anggaran Pembangunan Fisik termasuk Pemugaran Rumah warga miskh. 2. Penarik^ pencairan dana oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap. yaitu penarikan atau Pencairan Tahap I Triwulan JI, sebesar 70% atau dana yang disetujui untuk masing-masing jenis kegiatan setelah surat perjan^an hi dilanda tanganl 3. Penarikan/ Pencairan Tahap 11 Triwulan III, dilakukan deh PIHAK KEDUA sebesar 30% atau, dengan ketentuan apabila hasil penggunaan dana yang ditanV dicairkan pada Tahap I telah mencapd 90%. dan SPJ Tahap I sudah dilaporkan deh masing-masing pengelda kepada PJAK Desa 4. Dan setelah sdesal program yang dilaksanakan membuat bertta acara penyerahan proyeknya kepada pemerintah Desa, terutama pembangunan Fisik yang dilaksanakan. 5. Pihak kedua wajib menyebariuaskan SPPB inl kepada masyarakat umum khususnya warga masyarakat Desa yang bersangkutan melalui papan pengumuman. i Demikian Surat Perjanjian Pemberian Dana hi dibuat untuk dipergunakan sebagairrma mesSnya, dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab deh Kedua Be)^ Pihak. PIHAK KESATU PJOK Kecamatan
PIHAK KEDUA PJOK Desa ,
(. Disahkan oleh Camat Selaku Kelua Tim Pengendali/ Penangung Jawab ADO Kecamatan
10
4. SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN (SP3)
Yang bertandatangan dibawah inl, Tim Pengdola Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Desa , dengan hi menyatakan bahwa: 1. Pelaksana kegiatan - dalam rangka meningkaStan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pemtiangunan serta mendorong kelembagaan sistem pembangunan partsipasif Desa , Kecamatan , tdah dilaksanakan sesuai der)gan rencana yang disepakaU pada SPPB. Z Pelaksana Kegiatan Rutin yang memmjang Pemerintah Desa. Kecamatan telah dilaksanakan sesuai denganrencanayang tdah disepakati pada SPPB. 3. Pelaksanaan kegiatan Rutin yang menunjang LKMD Desa ters^xit diatas t^ah dilaksanakan sesuai dengan perindan yang telah disepakati pada SPPB. 4. Pelaksanaan kegiatan Rutin yang menunjang LKMD Desa tersebut diatas tdah dilaksanakan sesuai dengan perindan yang telah disepakati pada SPPB. S. Pelaksanaan kegiatan Rutin yang menunjang PKK, anak dan Balita Desa tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai dengan perindan yang tdah disepakati pada SPPB 6. Pelaksanaan kegiatan Rudn yang roOTunjang Karang Taruna Desa tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai dengan perindan yangtelahdisepakati pada SPPB 7. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik untuk menunjang kegiatan pembangunan Desa tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai dengan perindan yang telah sepakaU pada SPPB. (Jntuk hat, tersebut maka stsa dana bantuan sebesar Rp.
, dapat dibayarkan.
Dengan selesainya pekerjaan ters^xit maka PJOK Desa tersebut diatas berkewajiban untuk memelihara dan melestarikan. !
PJOK Kecamatan
PJOK Desa
( Disahkan, An. BUPATI PACfTAN Camat
D:U»MJHBfjDINAS\ADOI00e\]lJIIMSV«^^
Mengetahul, Kepala Desa
II
.,200.,
)
5. BERITA ACARA PEMBAYARAN/ PENARIKAN BANTUAN (BA-PPB)
Homor:. DeM Kecamatan Kabupaten/Kota Proplnel Pada hari inl DITUUS HURUF . tanggd DITUUS HURUF , Bulai DITUUS HURUF , kanK yang bertanda taigan di bawah ini:
DmjUS HURUF T^un
I. Nama Jabatan Kecamatan
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADO
II. Nama Jabatan Desa Kecamatan
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD
Dengan Inl bersama-sama telah melakukan penelitian:
1. Penanggung Jawab Operaskmai Kegiatan Desa
Kecamatan Kabupaten/ Kota telah slap melaksanakan Pengelola Dana Tahap I dan II Kegiatan ADD Tahun 200... Rindan Penggunaan Dana: Yang dimaksud rincian penggunaan dana ini adalah dimana flhak desa mengalokasikan anggaran ke masingmasing pengelola kegiatan sehingga dlmungkinkan antara desa satu dengan desa yang lain tidak sama in! terqantunq dad kebututiai desa vang tmarnkutan. (lebih lelasnva llhal pada rambu-rambu kegiatan), ^ ^ ^ ^ -
1. Total dana
yang disetujui
Rp.
- --
-
Rp-
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Penarikan Tah^l 3. Penarikan Tahap II 2.
3. Tddi dipenuhl persyaratan teknis dan administrasi, maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) layak untuk memperoleh pembayaran Tahap I dan I MbesarRp. dengan rindan: a. Penunjang Anggaran Rutin Pemerintah Desa, LKMD dan PKK, Karang Taruna, Anak dai Balita Rp.__ b. Penunjang Anggaran Pembangunan Fisik dan NonFisik Desa Rp Dengan telah disalurkan pemberian bantuan Inl, maka Penanggung Jawab Operasional Kegiatan bertanggung jawab sepenuhnya. : Demldan berita acara ini dibuat untuk dapat dpergunakan sdiagaimana mestinya. ..Nama Desa.. -200... Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD
PJOK Kecamatan
QsahkanOleh, An. BUPATI Camat
Mengetahul, Kepala Desa
HAMAnRAHG NIP. D:\[»nJME)U>DMSVW200eifOW1J«OK6ALdac
12
I i
i
6. SKKEPAU DESA PENGELOLA ADD DI DESA Yang dibuatkan dengan SK Kepala Desa bagi para pengebia Kegiatan ADD sebagai berikut.: a. SK Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJA)^ " Sekretaris Desa b. SK Penanggung Jawab Operasioal Kegiatan (PJOK) • Kaur Keuangan/ Kaur lain yang dianggap mampu 4
c. Semua pengelola program kegiatan ADD baikfisikmaupun non fisik. d. Sebagai bentuk akuntabiiitas pelaksanaan program kegiatan anggaran yang telah diterima dimasing-masing kegiatan maka agar kepala desa selektif mungkin untuk menentukan para pengelola kegiatan.
BAB IV KESIMPULAN/PENUTUP Keslmpulan Pada bab ini bentuk naransinya disesuaikan dengan kcxidisi saat Inl.
O:V»njMIIJ)tNAS\AI»2006\FORM.P(IOIX^^ I
13
Contoh Urutan Format
Pembuatan Laporan Bulanan
1
• L A P O R A N BULAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2008
2
REKAPTTULASI lAPORAN REAUSASI FISIK DAN KEUANGAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 200... Keadaan Bular;
1 ^ ; r'si0'^m/i^/m^i0s^.ic^^
Mengetahul, Carnal NAMATERANG NIP.
-.'
Nama Desa,. - 200.. PJOK ADD Kecamatan NAMATERANG NIP.
3 LAPORAN REAUSASI FISIK DAN KEUANGAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 200.. Keadaan Bulan:
Mengetahul, Kepala NAMATERANG NIP.
n q DiWoniwLEMswo n o t u r t U N M N M
20O.. TPKADD Desa
NAMATERANG NIP.
4
KECAMATAN KABUPATEN PROPMSI
UPORAN PENGESAHAN DIK DAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 200... Keadaai Bulan:
\y^r~y.i:
>fiS^
PACITAN JAWATIMUR
.YX;^~)
*CalM^ UMBpfi Penuby Lapoon:
HamiKflC
.
. 200_
Tim PengmdaD ADD Kacamatan CAMAT. NAMATERANG NIP.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN Jalan
LEMBAR KERJA Nama Kegiatan
: Biaya Operasional (BOP) Alokaa Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran :200... i Lokasi : Kecamatan _ Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur
BIAYA OPERASIONAL (BOP) PEMBINAAN I. GaJtfUpah - Insentif Pengendali - Insentif PJOK - Insentif Staf Administrasi - dst. b. Alat Tulis Kantor (ATK) - KertasHVSVOgr' - Pencil - KertasKarbon - dst. c Foto Copy/Pelaporan - SPJ - Surat - dst., d. Rapat Koordinasi
- dst. i. Monitoring - Perjalanan Dinas - dsi. JUMLAH Disahkan oleh, An. Bupati Padtan Kepala Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Drs.V.SUKOHADI. MM Pembina Utama Muda NIP. 510 091477
Pacitan
-
•200...
Camat,
NAMATERANG NIP
•LAPORAN SPJ
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2008
K A B U P A T E N PACITAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI DANA DESA SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) TAHUN ANGGARAN 200 KEGIATAN:
KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR
JUMLAH BULAN tNI JUMLAH S/D BULAN LALU SISA
JUMLAH BULAN INI JUMLAH S/D BULAN LALU
Mengetahul, KEPALA DESA
NAMATERANG
KETUA PENGELOLA KEGIATAN
NAMATERANG
BENDAHARA PENGELOLA KEGIATAN
NAMATERANG
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI DANA DESA KAB. PACITAN : TAHUN ANGGARAN 200 BUKU KAS BANTU KEGIATAN
:
JUMLAH BULAN INI JUMLAH S/D BULAN LALU SISA Pada hari ini tanggai - ....:„ - 200.. Oleh kami didapat dalam Kas Rp Terdiri dari: a) . Tunai Rp. b) . SaldoBank Rp. ..' c) . Surat Berharga Rp d) . SisaPanjar ^ Rp. .: Jumlah Rp.
KETUA PENGELOLA KEGIATAN :
Nama Desa -200., BENDAHARA PENGELOLA KEGIATAN
NAMATERANG
NAMATERANG
Kstentuan Ponuteon I 1. KflrtasAtrOar
2. ulcuran4lan«FontAMNinNr.12 4.: %)a*X
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI DANA DESA KAB. PACITAN i TAHUN ANGGARAN 200 ^ BUKU KAS BANTU KEGIATAN Na TAN06M. 1
2
URMAN \
3
PENERHAAN (RB.)
4
PENGELUARAN (Rp.) 5
\
1
I
JUMLAH BULAN 4t1 ' JUMLAH S/D BULAN LALU SISA Pada hari ini tanggai .- 200.. Cleh kami didapat dalam Kas Rp Terdiri dari; a). Tunai Rp. Rp. t>)- Saldo Bank c) . Surat Berharga Rp. d) . Sisa Panjar Rp. Jumlah Rp.
KETUA PENGELOLA KEGIATAN
Nama Desa -200., BENDAHARA PENGELOLA KEGIATAN
NAMATERANG
NAMATERANG
Catalan Ketentuan Penulisan Laporan: 1. KertasA4 70gr 2. ukuran Kuruf/Font Arial Narow 12 3. Spasil.S 4. Spas! 1 (utk. table)
BUPATI PACrTAN
H. SUJONO
