KONSTITUSI DAN DEMOKRASI (KoDe) INISIATIF Jl. M. Kahfi I No. 8A Cilandak, Jakarta Selatan 12620 Telp/Fax: +62 21 78847507
www.kodeinisiatif.org PETA PETAHANA DAN POTENSI POLITISASI BIROKRASI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan Pilkada 2015 diikuti oleh 173 calon kepala daerah dari petahana yakni walikota (21), wakil walikota (11), gubernur (3), wakil gubernur (2), bupati (84) dan wakil bupati (52). Kepala daerah ini kembali maju baik di daerah yang sama (168), naik ke tingkat propinsi (3) dan ada juga yang mencalonkan diri di daerah lainnya (2). Sedangkan untuk calon wakil kepala diikuti oleh 32 orang petahana yang sebelumnya menjabat sebagai bupati (2), wakil bupati (22), wakil gubernur (2) dan wakil walikota (6). Umumnya mereka maju kembali di daerah yang sama (29) atau naik sebagai calon gubernur (3) seperti Jambi, Sumbar dan Kepulauan Riau.1 Jika data petahana itu diklasifikasikan berdasarkan soliditas pasangan kepala daerahnya, maka diperoleh dua kelompok yakni pasangan kepala daerah yang tetap solid dan pecah kongsi.Pasangan yang tetap solid dan kembali maju sebagai satu pasangan berjumlah 21 pasangan, sedangkan kepala daerah yang pecah kongsi dan berhadaphadapan dalam pilkada nanti sejumlah 34 pasangan. Berdasarkan peta petahana tersebut, maka KoDe inisiatif menilai perlunya memetakan potensi munculnya politisasi birokrasi, penggunaan fasilitas Negara dan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pemenangan.Hal ini penting untuk dipotret, sebab dalam Pilkada sebelumnya pola demikian banyak terjadi.Bahkan kasuskasus ini menjadi dasar bagi Mahkamah konstitusi memerintahkan diselenggarakan Pilkada ulang maupun pemungutan dan penghitungan suara ulang.Seperti kasus Kota Pekanbaru, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tebo dan Propinsi Gorontalo di tahun 2011.Lebih lanjut lihat lampiran. Dari pemetaan petahana tersebut, potensi politisasi birokrasi, penggunaan fasilitas Negara hingga penyalahgunaan wewenang untuk pemenangan bisa terjadi di lima varian posisi petahana dalam pilkada. Kelima varian itu adalah, [1] didaerah yang kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi, [2] didaerah yang kepala daerah dan wakilnya kembali maju dalam satu paket, [3] kepala daerah atau wakil yang melawan kepala daerah atau wakil yang berasal dari daerah lain, dan [4] kepala daerah atau wakil melawan kandidat non petahana, serta [6] kepala daerah dan wakil yang tidak lagi mencalonkan diri namun keluarganya maju sebagai calon kepala daerah dan wakil.
1
Data diolah dari www.kpu.go.id
1|Page
Daerah yang kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi maka potensi pelibatan birokrasi akan sangat kuat. Kepala daerah bisa menggunakan pengaruhnya, begitu juga dengan wakil kepala daerahnya. Akibatnya, tarik menarik dukungan di internal aparatur sipil Negara (ASN)akan semakin kuat. Namun keuntungannya, masing-masing kandidat akan saling kontrol agar birokrasi tidak saling digunakan. Atau justru sebaliknya, keduanya menggunakan kekuatan birokrasi dan saling tidak menggangu. Sedangkan untuk daerah yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya kembali maju bersama, potensi politisasi birokrasinya akanjauh lebih kuat. Sebab keduanya menguasai birokrasi sehingga tidak ada lawan politiknya yang memiliki akses terhadap birokrasi. Oleh karena itu, untuk varian kedua ini akan sangat kuat memunculkan politisasi terhadap aparatur sipil Negara. Kondisi yang hampir sama muncul terhadap daerah yang hanya muncul satu petahana apakah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang maju dalam pilkada sehingga tidak ada kekuatan pembanding yang mampu mengontrol penggunaan birokrasi oleh petahana. Begitu juga dengan kepala daerah yang melawan kepala daerah daerah lain, sehingga hanya ada satu kekuatan petahana yang akan mengontrol birokrasi. Selain beberapa peta di atas, potensi politisasi birokrasi juga mungkin terjadi di daerah yang keluarga petahananya mencalonkan diri.Kepala daerah potensial untuk menggunakan kekuatan birokrasi sebagai mesin pemenangan terhadap keluarga kepala daerah. 2. Rekomendasi Berdasarkan pembahasan di atas, maka ada beberapa rekomendasi untuk mengantisipasi agar kekuatan birokrasi tidak digunakan sebagai alat pemenangan atau paling tidak mekanisme kontrol berjalan secara efektif. 1. Bawaslu menjadikan daerah dengan petahana atau keluarga petahana sebagai wilayah rawan pelanggaran, khususnya politisasi birokrasi, penggunaan fasilitas Negara dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pengawasan secara massif mesti dilakukan dengan bersinergi bersama kelembagaan lainnya, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), KemenPAN, Kementerian Dalam Negeri dan jika diperlukan KPK. 2. Bawaslu dan KPU dapat bekerjasama untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi tegas (pembatalan pasangan calon) jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petahana, Jakarta, 9 September 2015 Cp. Arie Muhammad Haikal/Peneliti (085265331945) Veri Junaidi/Ketua (085263006929)
2|Page
A. PROFILE PEKERJAAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Pemilihan kepala daerah serentak, 9 Desember 2015 diikuti oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari beragam profesi.Rata-rata para calon ini berlatar belakang sebagai aparatur sipil Negara yang tersebar di berbagai lembaga, juga tidak sedikit merupakan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali maju.Ada gubernur – wakil gubernur, bupati – wakil bupati, dan walikota – wakil walikota.Ada juga anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 1. Pekerjaan Calon Kepala Daerah Wakil Walikota, 11
Wakil Gubernur, 2
Walikota, 21
ASN, 105
Wakil Bupati, 52
Bupati, 84 Lain-lain, 252 DPRD, 54 DPR, 11
Gubernur, 3
DPRD Prov, 27
2. Pekerjaan Calon wakil kepala daerah
Wakil Bupati, 22
Wakil Gubernur, 2
Wakil Walikota, 6
Bupati, 2
ASN, 90 DPRD, 119 Lain-lain, 346
DPRD Prov, 21
3|Page
B. PROFILE PETAHANA Berdasarkan data profesi calon kepala daerah di atas, ada sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali maju.Mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota dan wakilnya. Rata-rata mereka kembali maju di daerah yang sama, namun beberapa ada yang kembali mencalonkan diri di daerah yang sama atau pindah daerah dan mengambil posisi setingkat di atasnya. 1. Petahana yang Maju Sebagai Calon Kepala Daerah
Petahana Calon Kepala Daerah Walikota
21
Wakil Walikota Wakil Gubernur
11 2
Wakil Bupati Gubernur
52 3
Bupati
84
Tingkat Pencalonan 168
2
3
Beda daerah
Naik Propinsi
Sama daerah
4|Page
2. Petahana Yang Maju Sebagai Calon Wakil Kepala Daerah
PETAHANA CAWAKADA 6
Wakil Walikota
2
Wakil Gubernur
22
Wakil Bupati 2 Bupati
TINGKAT PENCALONAN
Sama daerah
Naik Propinsi
29
3
C. SOLIDITAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Terhadap jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali maju (sebagai petahana), terdapat beberapa pola soliditas calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.Ada beberapa pasangan kepala daerah dan wakilnya kembali sama-sama maju dalam pilkada, juga ada kepala daerah yang pecah kongsi sehingga antara kepala daerah dan wakilnya saling berhadap-hadapan.Lebih lanjut bisa dilihat dalam table di bawah ini.
5|Page
1. Kepala Daerah dan Wakil Pecah Kongsi
Kepala Daerah vs Wakil Walikota vs Wakil
Gubernur vs Wakil
6
3
Bupati vs Wakil
Bupati vs Wakil Sleman Natuna Mamberamo Raya Banggai Mojokerto Bangka Barat Lombok Utara Bangka Tengah Minahasa Utara Blora Pangkajene Kepulauan Bungo Sidoarjo Fak Fak Tapanuli Selatan Luwu Utara Konawe Utara Melawi Simalungun Supiori Waropen Labuhan Batu Utara Agam Nunukan Kota Baru
25
Walikota vs Wakil Kota Balikpapan Kota Bukittinggi Kota Bandar Lampung Kota Magelang Kota Manado Kota Solok
Gubernur vs Wakil Prop Kepri Prop Sumbar Prop Jambi
6|Page
2. Kepala Daerah dan Wakil Maju Bersama
Kepala Daerah dan Wakil Maju Bersama Kota
5
Kabupaten
16
Bupati Banyuwangi Bone Bolango Gunung Kidul Indramayu Jembrana Kotawaringin Timur Lampung Selatan Ngawi Nias Pahuwato PakPak Bharat Pasaman Siak Solok Selatan Tabanan Toraja Utara
Kota Kota Binjai Kota Bontang Kota Samarinda Kota Surabaya Kota Surakarta
7|Page
D. POTENSI POLITISASI BIROKRASI 1. Kada vs Wakada
Kepala Daerah vs Wakil Walikota vs Wakil
6
Gubernur vs Wakil
3
Bupati vs Wakil
25
2. Kada Maju Bersama Wakada
Kepala Daerah dan Wakil Maju Bersama 16
5
Kabupaten
Bupati Banyuwangi Bone Bolango Gunung Kidul Indramayu Jembrana Kotawaringin Timur
Kota
Kota Kota Binjai Kota Bontang Kota Samarinda Kota Surabaya Kota Surakarta
8|Page
Lampung Selatan Ngawi Nias Pahuwato PakPak Bharat Pasaman Siak Solok Selatan Tabanan Toraja Utara
3. Kada vs Kada Beda Daerah Bupati vs Bupati ada di Kabupaten Indragiri Hulu dan Bupati vs Gubernur ada di Propinsi jambi. Tingkatan Perlawanan Bupati vs Bupati Bupati vs Gubernur
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Jambi
4. Kada/Wakada vs non petahana
15
Walikota
Wakil Walikota
Wakil Bupati
Bupati
5
27
56
9|Page
Bupati Pelalawan Keerom Indramayu Ogan Komering Ulu Banyuwangi Batanghari Bengkalis Nias Bengkulu Selatan Ponorogo Tabanan Kendal Nias Selatan Pahuwato Pasaman Bima Pesawaran Bantul Situbondo Sumenep Bolaang Mongondow Selatan Tanah Bambu Kotawaringin Timur Padang Pariaman Kutai Timur PakPak Bharat Labuhan Batu Lamongan Pemalang Lampung Selatan Lampung Timur Gunung Kidul Yalimo Lombok Tengah Rokan Hilir Boven Digoel Mamuju Utara Sukoharjo Demak Karawang Merauke Tana Toraja
Petahana Wakil Bupati Klaten Humbang Hasundutan Sumba Timur Pangandaran Rokan Hulu Solok Bengkulu Utara Badung Serdang Bedagai Sukabumi Trenggalek Yahukimo Gorontalo Grobokan Pegunungan Bintang Pesisir Selatan Lima Puluh Kota Bulungan Majene Balangan Manggarai Sumbawa Barat Tanah Datar Muko Muko Wakatobi Kepahiang Serang
Walikota Kota Binjai Kota Blitar Kota Bontang Kota Gunung Sitoli Kota Pasuruan Kota Sibolga Kota Sungai Penuh Kota Samarinda Kota Surabaya Kota Surakarta Prop Sulteng Malang Solok Selatan Kota Metro Prop Kalsel
Wakil Walikota Kota Bitung Kota Depok Kota Dumai Kota Pekalongan Kota Tanjung Balai
10 | P a g e
Dharmasraya Dompu Toraja Utara Bandung Way Kanan Ngada Ngawi Lebong Nias Barat Bone Bolango Siak Jembrana Kapuas Hulu 5. Keluarga Petahana Terkait dengan keluarga petahana, ada beberapa daerah yang kepala daerahnya tidak lagi mencalonkan diri.Namun keluarga kepala daerah yang kemudian maju sebagai calon baik statusnya sebagai anak, kakak, adik ipar maupun istri kepala daerah. Beberapa contoh daerah itu antara lain: Nama Calon Adnan Purichta Ichsan Tenri Olle Yasin Limpo
Status Pencalonan Calon bupati Gowa Calon bupati Gowa
Keterangan Putra Bupati Gowa Kakak kandung Gubernur Sulsel Putra Bupati Soppeng Putra Bupati Ogan Ilir (Ir. H.
Andi Zulkarnaen Soetomo AW Noviandi
Calon Bupati Soppeng Calon Bupati Ogan Ilir
H. Muchendi Mahzareki SE
Calon Wakil Bupati Ogan Ilir Putra Wakil Gubernur Sumsel
Hj. Norbaiti, A.Md
Calon Bupati Kutai Timur
Memori Eva Ulina Panggabean, SH Hj. Arini Harimurti
Calon Walikota Sibolga
Mawardi Yahya)
Calon Wakil Bupati Pekalongan Sumber: diolah dari berbagai sumber
Ishak Mekki Istri mantan Bupati Kutai Timur Isran Noor Istri mantan Wakil Walikota Sibolga Marudut Situmorang Istri dari Bupati Pekalongan Drs. H. Amat Antono . Msi
11 | P a g e
LAMPIRAN Beberapa Contoh Kasus Penyimpangan oleh Petahana Dalam Pilkada 2011 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Daerah Kota Pekanbaru Putusan Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 Kab Cianjur Putusan No 10-12/PHPU.DIX/2011
Kab Tebo Putusan No 33/PHPU.D-IX/2011 Prop Gorontalo Nomor 120/PHPU.DIX/2011
Bentuk Pelanggaran yang menjadi Dasar Putusan MK Keterlibatan Walikota Pekanbaru dalam mutasi yang dilakukan oleh beberapa orang pejabat terhadap jajaran staf ataupun pejabat yang telah bersikap netral dalam Pemilukada Kota Pekanbaru dan tanpa melalui pertimbangan dari Baperjakat. Upaya ini untuk memenangkan Paslon yang didukung. Telah diterbitkan secara resmi Radiogram Nomor 005/3307/PEMDES bertanggal 14 Desember 2010 tertanda dari Bupati Cianjur yang dikirimkan oleh Adam Hidayat selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengenai Sosialisasi Program 10 Juta per RT. Adapun isi radiogram itu meminta seluruh Camat beserta PAC Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) se-Kabupaten Cianjur untuk mensosialisasikan kembali program insentif Rp. 10 juta per RT. Selain itu, Bupatidengan sengaja menggunakan momentum dalam berbagai forum pertemuan resmi aparatur Pemerintah Daerah, yaitu para pengurus RT/RW, untuk secara tidak langsung meminta dukungan pencalonannya selaku calon Bupati Kabupaten Cianjur agar rencana program pemerintah daerah yang juga menjadi program kampanyenya dapat dilaksanakan jika yang bersangkutan terpilih. Terjadi pelibatan PNS terutama camat dan kepala desa secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Tebo untuk memenangkan Pihak Terkait Terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd) yang merupakan Bupati Kabupaten Gorontalo dengan melibatkan struktur aparat Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Aktor Kandidat Pemenang, Penyelenggara pemilu, dan Kepala daerah Kepala daerah (incumbent)
Kepala Daerah (Incumbent)
Kepala daerah (Incumbent)
12 | P a g e
