PETA INFORMASI PUBLIK: TERBUKA DAN DIKECUALIKAN Mahyudin Yusdar Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Informasi keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
• Informasi Publik informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
INFORMASI PUBLIK SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA • Pasal 28F UUD 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. • Pasal 28J UUD 1945 (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
ASAS INFORMASI PUBLIK 1. Bersifat terbuka dan dapat diakses setiap pengguna informasi publik. 2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia - Sesuai UndangUndang, - Kepatutan - Kepentingan umum
Tujuan UUKIP a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Hak dan Kewajiban Pemohon & Pengguna IP HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK • •
• • • •
•
memperoleh Informasi Publik melihat dan mengetahui Informasi Publik menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik. mendapatkan salinan Informasi Publik menyebarluaskan Informasi Publik mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan. mengajukan gugatan ke pengadilan apabila mendapat hambatan atau kegagalan dalam memperoleh Informasi Publik.
KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK
• menggunakan Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. • mencantumkan sumber Informasi Publik
BADAN PUBLIK • • • •
eksekutif legislatif yudikatif badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBNdan/atau APBD • organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK BIDANG INFORMASI PUBLIK HAK BADAN PUBLIK
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
•
•
• •
• • •
Menolak memberikan informasi yang dikecualikan: informasi yang dapat membahayakan negara informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
•
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
KEWAJIBAN TAHUNAN BADAN PUBLIK Mengumumkan Layanan Informasi, yang meliputi: a. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau d. alasan penolakan permintaan informasi.
INFORMASI TERBUKA
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau • d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
INFORMASI TERBUKA
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTAMERTA
informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
INFORMASI TERBUKA
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang KIP.
INFORMASI TERBUKA
TERMASUK INFORMASI TERBUKA SEBAGAI INFORMASI PUBLIK
a. putusan badan peradilan; b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain serta pertimbangan lembaga penegak hukum; c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum; f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi g. informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
a. Menghambat proses penegakan hukum b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang h. Mengungkap rahasia pribadi i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan. j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) Tugas dan Tanggung Jawab • • • • • • •
•
Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informsi; Pelayanan informasi sesuai aturan yang berlaku; Pelayanan informasi publik yang cepat dan sederhana; Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informas publik; Pengujian konsekwensi; Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
•
PPID juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
•
Jika PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan.
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.
PENYELESAIAN SENGKETA • Sengketa Informasi Publik diselesaikan di Komisi Informasi • Sengketa berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UUKIP.
KETENTUAN PIDANA Pasal 51
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 52 Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
KETENTUAN PIDANA Pasal 53 Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pasal 54 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
KETENTUAN PIDANA Pasal 55 Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
TERIMAKASIH
