Pesohor yang kini terjun ke dunia politik Desy Ratnasari

Sosok

08

edisi 2 | 7 MEI 2014

Sulaiman Abda

Ingin Damai

N

ama Sulaiman Abda sepertinya tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh, khususnya di daerah pemilihannya (dapil-1) yang terdiri dari Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Sabang. Kepopulerannya membaut dirinya kembali terpilih menjadi anggota DPR Aceh periode 2014-2019. Sulaiman Abda yang kini Wakil Ketua DPR Aceh periode 2009-2014 dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Aceh, selain dekat dengan masyarakat juga merupakan sosok sangat berpengalaman di dunia politik yang digelutinya sejak masih mahasiswa di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh. Masyarakat begitu kenal dengan Sulaiman Abda, karena selama menjadi wakil rakyat selalu memberikan perhatian besar kepada rakyat untuk membangun daerah, khususnya di tiga daerah tersebut. Sulaiman Abda yang akrab dipanggil Bang

Leman dan kini kembali terpilih menjadi anggota DPR Aceh yang ketiga kalinya itu, bisa dikatakan politikus sejati, karena sejak awal karier politiknya tidak pernah berpindah-pindah partai, yakni tetap Partai Golkar. Partai Golkar memang sudah mendarah daging dalam hidup Sulaiman, karena pria bertubuh tinggi besar ini sudah masuk partai berlambang pohon beringin itu sejak masih mahasiswa pada tahun 1977. Ia juga aktif di beberapa organisasi dan pernah menjadi Ketua KNPI Aceh. Selain itu, Sulaiman juga bertugas sebagai ‘supir’ bagi anak-anaknya. “Meskipun ada supir, setiap pagi saya mengantar anak ke sekolah. Karena waktu pagi saya anggap hanya ini waktu yang saya punya untuk memberi pendidikan kepada anak-anak saya. Karena saya baru pulang ke rumah malam hari, terkadang saat anak-anak sudah tidur,” ujarnya. Sebagai Ketua Golkar dirinya sangat merindukan proses damai ini. Siapa saja gubernurnya silahkan, yang paling penting adalah Aceh aman dan damai.” Kita harus terbuka, harus iklas. Saya rasa kalau kita terbuka mudah menyelesaikan persoalan,” ujarnya. (Heru/ Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution) Sulaiman Abda. ANTARA FOTO/Ampelsa

Desy Ratnasari

Tetap Dosen

P

esohor yang kini terjun ke dunia politik Desy Ratnasari bertekad tetap menjadi dosen di perguruan tinggi swasta di Jakarta meskipun telah terpilih menjadi anggota DPR RI hasil Pemilu 9 April lalu untuk periode 2014-2019. Menjadi politisi dan akademisi bagi perempuan kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 12 Desember 1973 itu agaknya bukan sesuatu yang bertolak belakang. Namun lain halnya dengan dunia selebritas yang menjadikannya ternama selama ini. Desy yang pernah dijuluki “miss no comment” dan menjadi aktris, model, bintang iklan, penyanyi, dan pembawa acara papan atas itu, berniat meninggalkan dunia hiburan setelah aktif di parlemen.

“Saya akan tetap menjadi dosen, kalau dunia hiburan mungkin akan menjauh untuk sementara,” kata aktris yang pada era 1990-an selalu bermain sebagai protagonis dan bertahta sebagai artis nomor 1 dan termahal yang menguasai jagat hiburan Indonesia itu. Desy yang juga menjadi artis pertama Indonesia yang dibuat cap tangannya untuk disimpan di Planet Hollywood itu kini berkiprah di dunia politik dalam naungan Partai Amanat Nasional (PAN). Tentu saja, meski berencana menjauh dari dunia hiburan, Desy akan tetap memberikan bakat seninya pada konstituennya dalam acara yang digelar partai politik yang mengusungnya. “Kalau lagi di atas panggung dan diminta menyanyi oleh fans dan konstituen, yang pasti tak akan saya tolak,” kata Desy yang mengawali karirnya saat berusia 14 tahun menjadi juara II Gadis Sampul sebuah majalah remaja. (M Sunyoto/B Setiawanto) Desy Ratnasari. ANTARA FOTO/Agus Apriyanto

Rieke Diah Pitaloka Pemimpin

H

Rieke Diah Pitaloka. ANTARA FOTO/Agus Bebeng

Baru

arapan memiliki pemimpin baru yang sesuai keinginan rakyat juga muncul dari pesohor yang sukses terjun ke dunia politik. Rieke Diah Pitaloka, yang terpilih kembali sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat untuk periode kedua itu berharap Indonesia menemukan pemimpin baru yang lebih baik untuk membawa rakyat lebih sejahtera. B a gi p o li ti si PD I Pe r juan g an kelahiran Garut, Jawa Barat, 8 Januari

1974 yang gemar membaca dan diskusi itu, pemimpin baru yang memenangkan Pemilu Presiden 9 Juli 2014 itu akan diberi amanah menemukan terobosan mengatasi masalah bangsa. Menurut Rieke, pemimpin yang menjadi pembawa perubahan mestilah p emimp in y an g m enan g dalam persaingan politik dan terbebas dari politik uang. Pemimpin yang antipolitik uang pasti pemimpin yang antikorupsi, katanya. (M Sunyoto/B Setiawanto)

Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika | EDISI 02/4/7 MEI 2014

Polhukam

Desy Ratnasari

Halaman 4

Halaman 8

Kapolri Serius Berantas Pungli

Tetap Dosen

EKONOMI H 3 Pendapat H 5 POLHUKAM H 9 Antara Siarkan Hitung Cepat RRI

SELAMAT DATANG WAKIL RAKYAT

Inilah wajah para wakil rakyat hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2014. Ada wajah baru dan lama serta ada pula yang gagal dan meninggalkan parlemen. Bagi yang terpilih, selamat mengemban tugas amanat rakyat dengan memenuhi janji dan kewajiban sebagai wakil rakyat. Bagi yang tidak terpilih, masih banyak bidang pengabdian lain. ........................................... Bersambung ke halaman 2

H4

Tajuk

P

Liputan Utama

02

Wakil Rakyat

ara wakil rakyat terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 9 Juli 2014 telah hadir dan tak lama lagi mereka mulai mengemban tugas untuk periode 2014-2019. Mereka orang pilihan dan diberi kepercayaan oleh rakyat lewat pemilu demokratis. Rakyat kini sedang menanti tugas wakil mereka dalam penyelenggaraan aktivitas kenegaraan yang sangat mulia itu. Harapan yang diletakkan di pundak para legislator sangat besar. Rakyat meminta sungguh-sungguh bahwa para wakil mereka akan bekerja semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pribadi dan golongan. Di balik pilihan rakyat, mereka yang terpilih dituntut membuktikan janji-janji saat berkampanye. Tentu tidak ada jaminan bahwa harapan itu akan terpenuhi secara memuaskan. Selalu ada wakil rakyat yang terpilih dengan mempertaruhkan modal material yang tak sedikit. Bagi mereka ini, berpolitik mengandung segi transaksional. Mereka yang menempuh dunia politik untuk merebut kursi kekuasaan dengan dana yang besar dan tak ingin dananya itu sirna begitu saja. Tentu akan mengutamakan pengembalian modal yang telah dikeluarkan selama kampanye. Namun, tentu masih banyak wakil rakyat yang memilih menjadi legislator dengan niat suci. Tanpa menyebut nama, ada caleg dari Jawa Barat yang karena kemasyhuran moralitasnya bisa lolos menjadi anggota legislatif tanpa mengeluarkan dana kampanye sepeserpun. Wakil rakyat seperti ini memang tidak otomatis membebaskan diri pribadinya dari kepentingan material untuk keluarga atau patron politiknya. Namun, kemasyhuran dan moralitasnya akan menjadi penjaga gawang moral dalam menjalankan kiprahnya sebagai wakil rakyat. Selain tuntutan tentang pembebasan dari kepentingan pribadi dan golongan yang berakibat buruk bagi kesejahteraan publik, tuntutan yang tak kalah pentingnya yang harus dipenuhi para legislator adalah imperatif untuk bersikap dan bertindak dalam koridor keadilan. Nilai keadilan inilah yang menjadikan tatanan publik tetap berdiri kokoh dan stabil. *

SURAT PEMBACA Citra Positif Aceh Tidak terasa perdamaian MoU Helsinki hampir berjalan sembilan tahun. Rasanya sudah sangat banyak pembangunan yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk mengisinya. Memasuki tahun ke-9 MoU Helsinki, Pemerintah Aceh terus mengajak media massa terlibat membangun perdamaian. Media massa, memiliki peran penting dalam


Suara untuk Wakil Rakyat

C

alon anggota DPR, DPD, dan DPRD berbunga-bunga karena berhasil ke Senayan. telah mendulang suara rakyat. Ada “Ini hadiah ultah, suaranya sekitar 105 ribu dan wajah baru dan lama yang terpilih menjadi terbanyak,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kelahiran Bali 24 April tetapi ada pula yang tereleminasi. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang 1949 itu. Jero berterima kasih kepada rakyat Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mereka Bali dan siap mengabdi untuk rakyat. Menteri Perhubungan EE Mangindaan juga yang terpilih adalah memenuhi angka bilangan pembagi pemilih dari hasil pembagian suara sah menduduki satu dari enam kursi DPR dari dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan. Untuk Sulawesi Utara dengan 81.169 suara. Lima anggota DPD adalah empat calon yang meraih kursi lainnya diraih oleh Olly Dondokambey dan Vanda Sarundajang (PDIP), EE Mangindaan suara terbanyak di tiap provinsi. Suka duka Pemilu pada 9 April lalu kini (Demokrat), Aditya Moha (Golkar), Yasti terlihat saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supredjo (PAN), dan Wenny Warow (Gerindra). pada 26 April - 9 Mei 2014 melakukan rekapitulasi, pengesahan, dan penetapan Berbagi kursi Hal menarik terjadi di NTB, 10 kursi DPR perolehan suara partai politik dan anggota dari daerah pemilihan terbagi satu kursi Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Popularitas anggota DPR periode 2009- untuk 10 partai politik yakni Fahri Hamzah 2014 tak menjamin terpilih kembali. Hal itu (PKS), Muhammad Lutfi (Golkar), Wilgo Zainar dialami Max Sopacua dari Partai Demokrat yang (Gerindra), dan Syamsul Lutfi (Demokrat), legowo, kalah dari rekan separtainya Anton Kurtubi (Partai NasDem), Rahmat Hidayat Suratto di Jawa Barat V atau Kabupaten Bogor. (PDIP), Helmy Faizal Zaini (PKB), Syafrudin dari Lima dari sembilan anggota DPR terpilih PAN, Ermalena (PPP), Gde Syamsul dari Partai dari Jawa Barat V adalah muka lama yakni Hanura. Helmy Faizal Zaini juga menjabat Airlangga Hartarto dari Partai Golkar yang Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal meraih 113.939 suara, Primus Yustisio (PAN) sedangkan Kurtubi pakar perminyakan. Pendatang baru Partai NasDem 45.485 suara, Achmad Farial (PPP) 50.686 suara, Anton Sukartono Suratto (Demokrat) menunjukkan elektabilitas tinggi. Di Bengkulu, 23.554, dan Tb Soenmandjaja (PKS) 17.196 misalnya, Sekjen NasDem Patrice Rio Capella suara, sedangkan empat wajah baru adalah meraih suara tertinggi dengan 83.741 suara Ichsan Firdaus (Golkar) 27.986 suara, Adian dari total 125.541 suara sah yang diperoleh Yunus Yusak Napitupulu (PDIP) 35.589 suara, partai politik dan caleg. Tiga dari empat kursi Indra P Simatupang (PDIP) 35.139, dan Fadli lain dari Bengkulu semua oleh perempuan yakni diraih Elva Hartati (PDIP), Susi Marleni Zon (Gerindra) 79.074 suara. Nasib serupa dialami Ketua DPR Marzuki Bachsin (Gerindra), dan Dewi Coryati (PAN) Alie, Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana, atau 75 persen sehingga khusus untuk Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf, kursi dari Bengkulu telah melampaui kuota Ketua Komisi III Pieter Zulkifli, anggota Komisi 30 persen perempuan. Hanya Dewi yang perdamaian Aceh. Karena itu, III Ruhut Sitompul, dan anggota Komisi I merupakan wajah lama. (M Arief Iskandar/ informasi yang disampaikan Ramadhan Pohan. Riza Harahap/Anwar Maga/HM Sipayung/ hendaknya menyajikan citra N a m u n M e n t e r i E S D M J e r o W a c i k Bambang SH/B Setiawanto/M Sunyoto) positif provinsi berpenduduk sekitar 5 juta jiwa itu. SUSUNAN REDAKSI K a l a u d i i n f o r m a s i k a n Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika s e o l a h - o l a h A c e h t i d a k Dewan pengarah: Wakil Redaktur (NTT), Evy Ratnawaty Sekretariat pelaksana (Kepri), Key Tokan Abdul Asis Redaksi: aman, tentu kita yang rugi. Saiful Hadi Kusaeni Irmanto (Papua) , Heru Dwi Atmojo Indri Prasetyowati Jangankan wisatawan, orang Akhmad Hempi N Prajudi Dewan Redaksi (Aceh), M Tohamaksum Bachtiar Aceh yang tinggal di luar Aceh Endah Sri Wahyuni Budi Santoso, Budi (Lampung), Agus Setiawan Keuangan: Setiawanto, Mulyo Sunyoto (Sulsel), Santoso (Sulteng), Kusnanto saja enggan pulang, kalau Naufal Mahfudz PEMIMPIN perusahaan Rahmad Nasution, Risbiani John Nikita Sahusilawane Bambang Tri M setiap hari media menyajikan Hempi N Prajudi Fardaniah, Unggul Tri Ratomo (Maluku), Yanes Setat (NTB) sirkulasi: PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Wijaya, Atman Ahdiat, Foto: Iswahyuni daerah ini tidak kondusif. Akhmad Kusaeni Arief Mujayatno, Guido Maha Eka Swasta Murthalamuddin Redaktur pelaksana Merung (Sulut), Zaenal Abidin Design LAYOUT: P l t K e p a l a B i r o H u m a s Erafzon Saptiyulda AS (Kalbar), Laurensius Molan Syofiar Chan Pemprov Aceh Alamat Redaksi Pusat : Nusa Tenggara Timur : Jl. Veteran Negara No 2-Teluk Betung Sipil belakang Soya) Ambon

sorot “Kami sudah menyiapkan seluruh perangkat untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan,” Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di Jakarta dalam Pertemuan Koordinasi Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu.

Wisma Antara lantai 20, Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Fax: (021) 3865577 Email: [email protected]

Biro Kalimantan Barat : Jl. Johar No. 1 - Pontianak 78111 - Telp: (0561) 732800, 741312 - Fax : (0561) 732800, 738982. Biro Sulawesi Utara : Jl. 17 Agustus - Manado 95113-Telp: (0431) 852828-Fax : (0431) 852828 - Biro

No. 6 - Kupang 85228 - Telp : (0380) 8554711 - Fax: (0380) 825159 Biro Otorita Batam (Kepri) : Jl. Raja Haji No 10 - Batam 29422-Telp: (0778) 323520- Fax: (0778) 323508 - Biro Papua : Jl. Percetakan Negara No 19 - Jayapura 99111Telp : (0967) 533503-Fax : (0967) 536257 - Biro Aceh : Jl. T. Panglima Nyak Makam No 16, Kampung Pineung, - Kota Banda Aceh 23125 - Telp : (0651) 23606 - Fax : (0651) 24063 - Biro Lampung : Jl. Abdi

Utara,Lampung 35214-Telp: (0721) 482001 - Fax : (0721) 486602 - Biro Sulawesi Tengah: Jl. Tanjung Dako No. 17 - Palu 94112 - Telp : (0451) 429089 - Fax : (0451) 421120 - Biro Sulawesi Selatan Jl. Andi Pangeran Pettarani Blok A No. 30, Makassar 90222 Telp: (0411) 451489/ 451570, Fax: (0411) 451849 - Biro Maluku Jl. Rijali (depan kantor cat.

telp: (0911) 352221 - Biro NTT Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp: (0911) 352221 - Kaltim Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp: (0911) 352221 - Biro Ambon Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp: (0911) 352221- Biro NTB Biro Komp. Perkantoran, Jl. Singosari No. 1, Kekalik, Mataram 83127, Telp: (0370) 634094.

07


Lumbung Sapi

M

enjadi lumbung sapi bagi Kabupaten Aceh besar adalah mimpi yang harus diraih kembali. Mimpi itu sebetulnya pernah terwujud mengingat era 1990-an kabupaten itu merupakan salah satu daerah “lumbung” sapi di Provinsi Aceh, sehingga produksi dagingnya tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tapi juga dipasok ke Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Namun, dalam dasawarsa terakhir produksi daging di kabupaten yang bertetangga dengan Kota Banda Aceh itu mengalami penurunan, khususnya setelah terjadi bencana tsunami pada 2004. Kepala Dinas Peternakan Kabu paten Aceh Besar Ahmad Tarmizi, mengatakan populasi sapi dan kerbau di daerahnya sekitar 130 ribu ekor. “Jumlah populasi ternak sapi itu jauh menurun bila dibandingkan sebelum terjadinya bencana tsunami 26 Desember 2004 yang diperkirakan mencapai sekitar 260 ribu ekor,” katanya. Oleh karenanya, untuk mengem balikan Aceh Besar sebagai lumbung daging, Dinas Peternakan Aceh Besar tetap fokus pada program peningkatan populasi ternak sapi, kerbau dan kambing sebagai upaya meningkatkan produksi pada 2014.

“Untuk 2014, kami melanjutkan program tahun sebelumnya berupa peningkatan populasi ternak, dengan harapan dapat meningkatkan produksi daging bagi kebutuhan masyarakat Aceh Besar dan Kota Banda Aceh,” ujarnya. Dijelaskan, program peningkatan

populasi ternak itu antara lain melalui pendistribusian ternak sapi betina kepada masyarakat atau kelompok petani di sejumlah desa di kabupaten berpenduduk sekitar 250 ribu jiwa tersebut. Selain itu, Dinas Peternakan Aceh Besar juga meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk program peningkatan populasi ternak melalui alat Inseminasi Buatan (IB) dan sperma. Ahmad menjelaskan program peningkatan populasi ternak melalui

Daerah

perluasan penyediaan kebun rumput dan hingga saat ini Aceh Besar memiliki sekitar 5.400 hektare kebun rumput yang merupakan milik petani peternak, selain seluas 5.50 hektare kepunyaan pemerintah. Dia menyebutkan hingga 2017, Aceh Besar telah menargetkan peningkatan populasi ternak mencapai 230 ribu ekor dan jika terealisasi maka diharapkan bisa menekan tingginya harga jual daging ternak di Aceh. (Azhari/Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)

Para pedagang mengangkut sapi menggunakan mobil saat tiba di pasar hewan, Desa Cot Irie, Krueng Baruna Jaya, Aceh Besar. ANTARA FOTO/Ampelsa

Sawit Menjanjikan

Seorang petani mengangkut buah kelapa sawit saat bekerja di desa Sei Minyak Kec Besitang Kab Langkat, Sumut. ANTARA FOTO/Septianda Perdana

S

iapa bilang minyak sawit yang selama ini terus mendapat serangan dari negara produsen kedelai karena dianggap tidak sehat tak lagi menjanjikan. Buktinya investasi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Aceh masih menjanjikan, karena potensi lahan yang tersedia sangat luas dan peminatnya banyak. Kalangan pengusaha pun menyatakan keseriusannya untuk fokus meningkatkan pengembangan komoditas tersebut di provinsi itu. “Industri sawit memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi dan juga menampung tenaga kerja,” kata Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joefly J Bachroeny. Komposisi kebun kelapa sawit rakyat di Aceh mencapai 53 persen dari total luas perkebunan dan angka tersebut

melebihi rata-rata nasional, Industri minyak sawit sangat berperan meningkatkan ekonomi nasional karena mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pembangunan daerah. Ia mengatakan industri kelapa sawit juga menciptakan pusat perkebunan dan ekonomi baru di luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. “Minyak yang dihasilkan dari kelapa sawit penghasil devisa kedua terbesar setelah minyak dan gasbumi,” katanya. Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk berinvestasi disektor komoditas sawit di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu. Sementara itu, Ketua Gaperda Aceh SabriBasyah mengatakan sebagai wujud keseriusan Gapki dan Gaperda dalam pengelolaan perkebunan sawit, pihaknya telah membuka kantor di Aceh (Heru/ Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)

Ekonomi


03

Pariwisata

Investasi Asing Boleh 100 Persen

B

oleh dibilang setiap provinsi di Indonesia memiliki potensi wisata. Tapi tidak semua pemerintah provinsi mampu mengembangkannya. Salah satu faktor penghambat adalah dana. Untuk itu diperlukan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Firmansyah Rahim mengatakan investasi asing pada sektor pariwisata dibolehkan hingga 100 persen sepanjang investor tersebut menggandeng mitra lokal. Indonesia kaya dengan destinasi pariwisata yang belum dikembangkan secara optimal sehingga keberadaan investor sangat diperlukan untuk mendongkrak kemajuan sebuah destinasi pariwisata. Pemerintah terus mendorong peningkatan investasi di bidang pariwisata melalui berbagai upaya dan program. “Meningkatnya investasi pariwisata akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena akan membuka lapangan kerja,”

Seorang wisman berenang di Pantai Watu Karung, Pacitan Jatim. ANTARA FOTO/Eric Ireng

katanya. Persepsi dunia terhadap Indonesia semakin membaik hingga mendorong investor untuk berinvestasi di Indonesia. Hasil survei terbaru oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menyebutkan Indonesia berada dalam peringkat tertinggi dalam persepsi pelaku bisnis global sebagai negara tujuan investasi dalam jangka menengah atau sekitar tiga tahun ke

depan. Survei JBIC tahun 2013 itu melibatkan 488 pelaku usaha sebagai responden. Kepada responden diminta memilih lima negara yang dinilai memberi prospek investasi yang layak dipertimbangkan dalam jangka waktu lebih dari tiga tahun ke depan. Hasilnya, 219 responden (44,9 persen) memasukkan Indon esia sebagai negara pilihan yang layak dipertimbangkan.

Hortikultura

Benih Lokal Mampu Bersaing

K

onsumen benih hortikultura tidak perlu khawatir terhadap kekurangan pasokan. Produsen benih hortikultura nasional menjamin pasokan untuk memenuhi kebutuhan benih dalam negeri. Menurut Ketua Presidium Ikatan Produsen Benih Hortikultura (IPBH) Slamet Sulistyono, produksi benih yang dihasilkan industri benih lokal mampu bersaing dengan benih impor maupun produksi perusahaan asing. Apalagi, benih impor tidak sesuai dengan iklim di Indonesia, bahkan daya adaptasisnya rendah.

Industri benih lokal sesungguhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan benih hortikultura dalam negeri karena kapasitas produksinya melebihi permintaan. Slamet yang juga Direktur Utama PT Benih Citra Asia (BCA) itu menyatakan pada 2013 produksi benih sayuran -- yang dihasilkan perusahaannya -- mencapai 1,6 juta kilogram atau sekitar 1.600 ton. “Setiap tahun peningkatan penjualan benih sekitar 30 persen,” katanya. Kapasitas produksi benih dari perusahaan itu mencapai 2.000 ton/tahun.

Benih sayuran dan buah-buahan seperti cabai, tomat, kacang panjang, melon, semangka tersebut 100 persen diproduksi di dalam negeri oleh tenaga lokal. “Tidak ada sedikitpun benih ini yang diimpor, termasuk benih sumbernya,” katanya di Jember, Jawa Timur. Distributor benih di Malang Rudijanto Soetikno menyatakan permintaan pasar benih hortikultura dari produsen lokal meningkat pesat sejak empat tahun terakhir. “Permintaan masyarakat menggunakan benih produk lokal meningkat hingga 10 kali lipat dari

Hasil survei itu menaikkan peringkat Indonesia dari ketiga menjadi pertama, yang sebelumnya diduduki RRT. Di posisi kedua India (43,6 persen), ketiga Thailand (38,5), keempat RRT (37,5), dan kelima Vietnam (30,3). Tahun 2013 Indonesia dikunjungi 8.802.129 wisatawan mancanegera atau tumbuh 9,42 persen dengan perolehan devisa 10,05 miliar dolar AS. (Hanni Sofia/Irmanto/Risbiani) 2009. Untuk komoditas jagung manis pertumbuhan tahun lalu dapat mencapai 30 persen,” katanya. Fenomena tersebut berbeda dengan yang terjadi sebelum tahun 2009 yang saat itu pasar lebih percaya pada benih produk buatan produsen multinasional seperti Moonsanto dan Dupont daripada industri lokal. “Pada tahun 1971, pasar benih hortikultura hampir 90 persen dikuasai perusahaan asing,” katanya. Namun, sejak empat tahun tahun terakhir konsumen mulai mempercayai kualitas benih hortikultura buatan produsen lokal sehingga tidak lagi bergantung pada buatan asing. Sementara itu Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Yul Bahar menegaskan bahwa industri benih dalam negeri mampu memproduksi benih hortikultura dengan kualitas yang bersaing. (Subagyo/Irmanto/Risbiani)

Daerah

06


Partai Lokal Kuasai DPRA

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi (kedua kanan) bersama anggota komisioner memperlihatkan rekapitulasi surat suara Pemilu saat sidang pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif DPR, DPD dan DPRA tingkat propinsi pada pemilu 2014 di gedung DPRA, Banda Aceh. ANTARA FOTO/Ampelsa

S

eperti diduga sebelumnya, partai lokal kembali menguasai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) setelah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu Legislatif 2014. “Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyelesaikan penghitungan seluruh perolehan suara sesuai jadwal yang

ditetapkan,” kata Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi. Untuk jatah 13 kursi DPR RI, diraih sembilan partai politik, yakni Partai Nasdem dua kursi, PKB (1), PKS (1), Partai Golkar (2), Partai Gerindra (2), PAN (1), PDIP (1), Partai Demokrat (2) dan PPP dapat satu kursi. Wakil-wakil Aceh yang akan ke Senayan, yaitu Bachtiar Aly dan Zulfan

64 Persen Baru

A

nggota DPR Aceh periode 2014-2019 bakal diduduki wajah-wajah baru. Pasalnya dari 81 kursi yang tersedia, 52 orang atau 64 persen di antaranya pendatang baru, sedangkan selebihnya 29 kursi

Lindan (Partai Nasdem), Irmawan (PKB), M Nasir Djamil (PKS), M Salim Fachry dan Firmandes (Golkar), Fadhlullah dan Khaidir (Gerindra), Muslim Aiyub (PAN), T Tagore Abubakar (PDIP), T Riefky Harsya dan Muslim (Demokrat), Anwar Idris (PPP). Sementara, sebanyak 13 dari 15 partai politik yang ikut pemilu di Aceh mendapat kursi DPR Aceh

ditempati wajah lama. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Partai Aceh (PA) yang merupakan partai lokal, paling banyak menempatkan wajah baru di kursi DPRA mencapai 19 orang. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lima orang, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing tiga orang, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dua orang. Yang mengejutkan adalah pendatang baru, Partai Nasdem yang meloloskan delapan kadernya, semuanya merupakan wajah baru, dan Partai Gerindra tiga orang. Partai lokal lainnya, Partai Nasional

Aceh (PNA) yang meloloskan tiga orang, dua diantaranya wajah baru, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masingmasing satu orang.

yang jumlahnya 81 kursi. Partai Aceh yang merupakan partai lokal masih mendominasi peroleh kursi, yakni 29 kursi. Kemudian, disusul Partai Golkar sembilan kursi, urutan kedua dan ketiga Partai Demokrat dan Partai Nasdem masing-masing delapan kursi, urutan empat PAN tujuh kursi, PPP (6), PKS (4), kemudian Partai Gerinda dan Partai Nasional Aceh (partai lokal) masing-masing mendapat tiga kursi. Selanjutnya, Partai Daulat Aceh (partai lokal), PKB, PBB, dan PKPI masing-masing satu kursi, sedangkan PDIP dan Partai Hanura belum memperoleh kursi di DPRA. Jatah empat kursi dewan perwakilan daerah (DPD) diraih oleh Fachrul Razi dengan 345.915 suara, Ghazali Abbas Adan (144.505), Sudirman (136.964 dan Rafli (134.509). Ridwan menyatakan, partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya cukup baik yakni mencapai 70 persen. Dikatakan, jumlah suara sah yang masuk dari 23 kabupaten/kota untuk perolehan suara caleg DPR, DPD, DPRA sekitar 2,3 juta suara, sedangkan jumlah daftar pemilih 3,3 juta orang. Ridwan juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyukseskan rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPR, DPD dan DPRA yang berlangsung mulai 22 hingga 26 April 2014 di Gedung Utama DPRA. (Heru/ Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)

Sedangkan 29 wajah lama yang kembali terpilih, 10 di antaranya berasal dari Partai Aceh, Partai Golkar enam orang, Partai Demokrat lima orang, PAN empat orang, PPP dua orang, PKS dua orang, Partai Damai Aceh (PDA) satu orang, dan PNA satu orang. Bagi anggota dewan muka baru tentu punya langkah tersendiri memulai bekerja, sedangkan petahana, setidaknya melanjutkan tugas yang belum selesai. “Kalau saya beradaptasi dulu. Tapi, waktunya tentu tidak lama. Apalagi saya pernah di DPRK Aceh Tenggara periode 2004-2009,” kata Sjech Ahmaddin, caleg PBB dari Daerah Pemilihan Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Tgk Makhyaruddin Yusuf, anggota DPRA yang terpilih kembali ini mengatakan, dirinya akan melanjutkan program yang sebelumnya dilakukan sejak ia terpilih sebagai anggota DPR Aceh periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. “Tentu melanjutkan program. Programnya tidak jauh dari mengentaskan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya. (Haris/Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)

Polhukam

04

J

auh sebelum keluar hasil Pemilu 2014, Joko Widodo berniat membangun koalisi tanpa syarat bagi-bagi kekuasaan. Setelah hasil suara PDI Perjuangan tak menembus 20 persen atau jauh dibawah target 27 persen, rupanya Jokowi tetap istiqomah untuk mengusung koalisi tanpa syarat itu. Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, merupakan partai yang siap membangun kesepahaman itu membentuk koalisi ramping. Politisi PDIP Aria Bima mengatakan koalisi ramping akan memaksa Jokowi untuk terus mengeluarkan kebijakankebijakan pro-rakyat apabila terpilih sebagai presiden nanti. “Konsekuensi koalisi ramping, parlemen mungkin akan semakin kritis,” kata Aria Bima yang duduk di Komisi VI DPR. Tekanan dari parlemen tidak akan menjadi masalah jika apa yang dijalankan benar-benar pro rakyat, bahkan hal itu justru akan memberikan pelajaran politik di mana parlemen dapat menjalankan peran sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Esensi sistem presidensial memang bukan bagi-bagi kekuasaan tetapi


Koalisi Ramping

Capres PDI Perjuangan Joko Widodo (kiri) ditemani Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo, bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta. ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan

presiden mempunyai kuasa penuh untuk menjalankan program-program pembangunannya dan semua menteri harus tunduk pada arah kebijakan Presiden. Sementara DPR pun menjalankan tugasnya mengawasi

pemerintah dalam konteks check and balance. Gemuk atau ramping sebuah koalisi bukanlah ukuran keberhasilan pemerintahan, karena terbukti koalisi gemuk yang dibangun Partai

Demokrat tidak sepenuhnya berjalan baik karena ada saja anggota koalisi yang tidak sepaham dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah seperti soal kenaikan harga BBM bersubsidi. (Rangga/Budi Santoso/Erafzon SAS)

pegawai Samsat dan oknum kepolisian yang justru menawarkan jasa cepat itu. Koodinator Aktivis Masyarakat Anti Korupsi (Maki) Bonyamin Saiman mendukung tindakan tegas Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dalam memberantas pungutan liar yang melibatkan oknum polisi di sejumlah loket pelayanan dokumen kendaraan. Pernyataan Bonyamin terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan tim Mabes Polri di Polda Metro Jaya dan Polda Jatim. Kapolri Jenderal Polisi Sutar man mengatakan bahwa diturun kannya Paminal Mabes Polri tersebut merupakan bentuk upaya Polri untuk membebaskan institusinya dari berbagai pungutan liar. “Kita kan sudah perintahkan tidak

ada pungutan di luar ketentuan. Kalau masih ada, ya, kita tangkap, kita ganti semua,” ungkap Sutarman. Kapolri menegaskan, temuan atas praktik pungutan liar itu mengindikasikan lemahnya pengawasan dari pimpinan di lapangan mulai dari kepala sub unit, kepala bagian, wakil direktur, sampai direkturnya. Mabes Polri Jumat (2/5) memutasi Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Nurhadi Yuwono dan Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur Kombes Pol Rahmat Hidayat. Nurhadi Yuwono digantikan Kombes Pol Restu Mulya Budyanto. Begitu juga Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur Kombes Pol Rahmat Hidayat diganti Kombes Pol Verdianto Iskadar Bitticaca. (Taufik Ridwan/Budi Santoso/Erafzon SAS)

Kapolri Serius Berantas Pungli

C

Kapolri Jenderal Polisi Sutarman di Komisi III DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/ Widodo S. Jusuf

alo pengurusan dokumen kendaraan memang sulit diberantas karena masyarakat Indonesia lebih suka hal-hal yang cepat dan praktis

walaupun dengan biaya yang lebih tinggi. Pesan untuk tidak mengurus melalui calo selalu terpampang di setiap kantor direktorat lalulintas dan Samsat, namun anehnya ada juga

05


Bahasa Indonesia

Tetap Gemilang Oleh: Mulyo Sunyoto

E

ksisteni Bahasa Indonesia tetap gilang-gemilang di tengah belantara praktik keseharian berbahasa yang amburadul, yang dilumuri kosa-kata keinggris-inggrisan, oleh sebagaian masyarakat kita. Untuk meneguhkan hal itu, penggawa di lembaga bahasa di negeri ini harus menyelenggarakan berbagai aktivitas seperti kampanye berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sepanjang tahun. Berbagai usul dalam seminar dan diskusi terbatas dilontarkan pada Lembaga Pembina Bahasa. Acara pemilihan pejabat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar diselenggarakan secara berkala. Diharapkan, akan banyak pejabat publik yang memperhatikan kualitas berbahasa Indonesia yang mereka

E

uforia pembentukan daerah otonom baru (DOB) semakin terasa dalam kurun waktu hampir satu dasawarsa terakhir, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia tercatat memiliki 34 daerah provinsi, 411 kabupaten dan 93 kota yang sebagian besar di antaranya merupakan hasil pemekaran daerah. Upaya daerah untuk memekarkan diri tersebut direstui oleh pemerintah pusat lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang bertujuan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud hingga ke pelosok. Pembentukan DOB juga melalui undang-undang. Selama 15 tahun sejak 1999, Pemerintah telah menambah sebanyak 205 daerah yang terdiri atas

gunakan ketika berpidato di depan khalayak ramai. Pengaruh pidato pejabat pada masyarakat diakui kuat. Lembaga bahasa, dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tak bosan-bosannya mengajak pers untuk menerapkan pemakaian bahasa yang baik dan benar ketika menyampaikan informasi lewat pemberitaan. Memang masih banyak media massa yang abai terhadap seruan Badan Bahasa. Pelanggaran berbahasa Indonesia paling sepele pun dilakukan oleh koran-koran besar. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diproduksi lembaga pemerintah itu tak sepenuhnya jadi panutan awak media.

Namun, sesungguhnya penggunaan bahasa Indonesia yang amburadul di banyak kalangan tak harus diratapi karena selalu ada para perawat bahasa Indonesia yang menjadikannya tetap gilang-gemilang. Para perawat bahasa Indonesia yang bekerja dengan cinta yang keras hati itu adalah para penyair, prosais, eseis, dan penulis kolom berbagai bidang ilmu yang menggunakan bahasa Indonesia dengan keterampilan tingkat tinggi. Dalam dunia politik, penulis seperti Eep Saifullah Fatah, Yudi Latif, Donny Gahral Adian, Anies Baswedan adalah para perawat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tulisan-tulisan mereka nyaman dibaca dan pantas dikenang. Bukan sekadar gagasan menarik yang mereka sampaikan yang membuat karya mereka pantas dikenang, tetapi juga cara mereka menyampaikannya dalam bentuk retorika berbahasa Indonesia yang menawan. Di kalangan ekonom, ada nama Renald Kasali, Faisal Basri, Dawam Rahardjo, dan Kwik Kian Gie. Tulisan mereka mengangkut gagasan ekonomi yang kadang kompleks tetapi tetap bisa diekspresikan dengan jernih

Laju Otonomi Daerah Oleh: Fransiska Ninditya tujuh provinsi, 146 kabupaten dan 52 kota. Namun dari ratusan daerah tersebut, sebagian besar di antaranya ternyata tidak menyelenggarakan fungsi otonomi daerah sebagaimana harusnya. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah mengatakan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh kementerian yang dipimpinnya bahwa ditemukan 70 persen dari 205 DOB tersebut gagal dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kegagalan tersebut diduga terjadi akibat salah persepsi yang muncul di kalangan elit daerah dalam mengusulkan pembentukan DOB. Saat menyerahkan 12 undang-

undang dari 19 usulan DOB, Mendagri memperingatkan para penjabat dan elit daerah baru tersebut untuk menjalankan amanat sesungguhnya dari pembentukan DOB tersebut, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Permintaan pembentukan DOB ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus membanjir. Usulan pembentukan 19 DOB sejak 2012 masih menyisakan empat calon daerah baru yang belum memenuhi syarat untuk disahkan undang-undang pembentukan DOB-nya. Hingga kini, usulan pemekaran daerah menjadi Kota Raha, Muna Barat, Buton Selatan dan Buton Tengah masih belum memenuhi syarat

Pendapat

melalui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di kalangan penulis masalahmasalah kebudayaan, para perawat bahasa Indonesia tentu tak sedikit jumlahnya. Di antara sekian banyak perawat yang berjasa, salah satu di antara mereka, adalah eseis dan penyair Goenawan Mohamad. Gaya dan cara berekspresi dalam berbahasa Indonesia adalah gagasan itu sendiri. Variasi sintaksis dan diksi yang kaya menjadikan bahasa Indonesia di tangan mereka bak warna-warni bunga di taman. Jadi bahasa Indonesia tak perlu dikhawatirkan akan terjerembab menjadi bahasa yang tak sanggup digunakan untuk mengungkapkan ide-ide cemerlang dengan formulasi linguistik yang juga cemerlang. Bagi mereka yang sempat membaca risalah-risalah pendek tentang kenegaraan dan kebangsaan yang ditulis oleh Tan Malaka, Soekarno, Haji Agus Salim, Muhammad Hatta dan lain-lain, bahasa Indonesia sejak dulu adalah alat ekspresi yang lentur, ekspresif dan akurat. * Mulyo Sunyoto adalah wartawan LKBN Antara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Masalah yang menjadi kendala dalam usulan DOB tersebut terkait dengan pelimpahan sejumlah kewenangan dari daerah induk yang belum diselesaikan sejak pemekaran daerah sebelumnya. Kementerian Dalam Negeri akan menghapus daerah yang sudah mekar namun tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri akan meleburkan kembali DOB dengan kapasitas buruk ke daerah induknya. *Fransiska Ninditya adalah wartawan LKBN Antara

Sosok

08


Ahmad Istiqlal

Menguatkan Ekonomi

A

hmad Istiqlal Ismail merupakan salah satu politikus PDI-P Sulawesi Barat yang akan mewarnai parlemen DPRD Sulbar setelah sukses mengunci kursi ketujuh dari sembilan kursi yang diperebutkan di Daerah Pemilihan Sulbar V Kabupaten Mamuju. Politisi kelahiran Mamuju 1988 mampu mengumpulkan suara hingga mencapai angka 11.000 lebih. Perolehan suaranya mampu mengalahkan politisi senior Hanura seperti Almalik Pababari, mantan Bupati Mamuju. Setelah diberikan kepercayaan rakyat maka Istiqlal yang juga putra Sekprov Sulbar ini berjanji akan mengawal dan memperjuangkan program konsep penguatan ekonomi kreatif dalam menjaga kondisi ekonomi masyarakat yang ada di daerahnya. “Pertumbuhan ekonomi Sulbar dalam beberapa tahun terakhir memang cukup menggeliat. Namun angka statistik itu harus

Ahmad Istiqlal

Desy Ratnasari

Tetap Dosen

P




H


dibarengi dengan penguatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ahmad Istiqlal. Menurutnya, kemiskinan di daerah Mamuju bukan hanya berada di wilayah perkotaan, namun masyarakat perdesaan malah lebih dominan. Karena itu, dalam setiap kesempatan ia mengkampanyekan konsep penguatan ekonomi jika diberikan kepercayaan pada momentum Pemilu 9 April 2014. “Saat ini masih banyak masyarakat kita tak bisa berdaya akibat ketidakseimbangan ekonomi masyarakat. Karena itu, tugas wakil rakyat yang ada di parlemen lima tahun kedepan harus mendorong hal ini,” jelasnya. Istiqlal menyampaikan, jika ada penguatan ekonomi masyarakat maka tingkat kesejahteraan dipastikan membaik. “Daerah kita memiliki banyak potensi untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Saatnya pemerintah lebih peka untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan cara memberikan ruang yang cukup agar masyarakat lebih mandiri,” ujar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. (Aco Ahmad/Unggul Tri Ratomo/ Ahmad Wijaya)

Baru



07


Potensi Jeneponto

B

anyak orang mengira Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, tak memiliki potensi karena hanya terlihat hamparan pantai yang tak terlalu indah. Kabupaten yang berada di sisi selatan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi panjang tepi pantai 114 kilometer. Namun kalau ditanyakan ke orang luar tentang kabupaten yang pada 1 Mei 2014 merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 151 ini, selalu mengatakan sebagai daerah kering. Memang kalau berjalan dari arah Makassar, melewati Kabupaten Takalar kemudian menuju Kabupaten Jeneponto, maka akan melewati hamparan kapur dan areal lahan garam penduduk. Jarang terlihat rerimbunan pohon-pohonan apalagi sawah yang menghijau. Namun tidak berarti daerah ini tidak memiliki potensi sama sekali. Salah satu korporasi besar di Makassar, Bosowa Corporation telah mendirikan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 125 MW melalui PT Bosowa Energi, yang berlokasi di Desa

Punagaya, Kecamatan Bangkala, Pendirian PLTU dinilai belum cukup. Masih banyak potensi yang belum dikerjakan dan bisa memberi dampak kesejahteraan bagi rakyat. Karena itu pada akhir April telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman Aryaguna Holding Company (IAHC) dan PT Duta Finansi Mandiri untuk merintis pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di

daerah tersebut. Penandatangan dilakukan oleh Asisten II Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Nur Alam MSi dengan Presiden Direktur IAHC, Iswan Ibrahim dan Dirut PT Duta Finansi Mandiri, Dr Ir Mahmud Ahmad MM di pendopo Pemkab Jeneponto, Sabtu, usai seminar pembentukan BUMD. PT Duta Finansi Mandiri merupakan perusahaan konsultan pembangunan dan pencari investor. Sedangkan Isar Aryaguna Holding Company (IAHC) bergerak dalam bidang industri, pertambangan, gas dan pelabuhan. Asisten II Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Nur Alam MSi dalam

B

sambutannya mengatakan seminar pembentukan BUMD dilakukan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke 151 Kabupaten Jeneponto pada 1 Mei 2014. “Kami berharap kerja sama dengan konsultan dan investor menjadi momentum awal untuk membentuk BUMD di Jeneponto karena daerah ini memiliki sumber daya dan komoditi unggulan yang potensial,” katanya. (Agus Setiawan/Unggul Tri Ratomo/ Ahmad Wijaya)

PLTU Kabupaten Jeneponto, Sulsel. Foto/Yusran Uccang

Ziarah Makam Lajangiru

agi penggemar ziarah ke tokoh Islam, datanglah ke Kompleks Makam Lajangiru di Kecamatan Bontoala dan Makam Sitti Habiba, Raja Bone ke-14,

Daerah

di Kompleks Pasar Kalimbu. “Di Kompleks Makam Lajangiru ini, terdapat lima makam besar yang bangunannya berbentuk kubah masjid, mereka yang dimakamkan

di sini adalah penyiar Agama Islam ratusan tahun silam,” kata juru kunci Kompleks Makam Rajangiru, Muh Tahir di Makassar. Ke lima makam itu adalah makam Ince Habib Hasan wafat 1920, Habib Muhsin wafat 1278 Hijriyah (H), Habib Assegaf, Habib Ali Sihab dan Habib Adam Muri. Sedang lainnya adalah makam Lajangiru bersama anggota keluarganya. Lajangiru

adalah tuan tanah pribumi pada zaman penjajahan Belanda yang mewakafkan lahannya untuk kompleks pemakaman. “Sebelum ditangani Dinas Kebu dayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel, kami hanya merawat makam ini secara turun-temurun secara sukarela,” ungkap Tahir yang juga mengurusi makam tersebut. Makam lainnya yang berada di sebelah kompleks makam Lajangiru, terdapat sebuah makam keturunan Timur Tengah yang juga menyebarkan Agama Islam di daerah ini yakni makam Yusuf Afandi. Makam turunan Turki tersebut terbuat dari batu marmer putih dengan hiasan kaligrafi dan tertera tahun wafat 1335 H. Juga terlihat makam Sitti Habibah yang merupakan Raja Bone yang ke24 sekitar 150 tahun silam. Uniknya, raja ini merupakan perempuan yang berwibawa dan menjadi salah satu penyiar agama Islam di Sulsel. (Suriani Mappong/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)

Daerah

06


Demokrat Unggul

M

akassar kini tak lagi jadi “lumbung” suara Partai Golkar. Rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif untuk tingkat Kota Makassar, Partai Demokrat meraih perolehan suara terbanyak mengalahkan Partai Golkar yang berada di urutan kedua. Data KPU Makassar, jumlah total perolehan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 86.612 suara dengan perolehan merata di atas 15 ribu per Daerah Pemilihan (Dapil). Partai Golkar mendapatkan suara terbanyak kedua sekitar 85.909 suara dengan suara bervariasi antara 13 ribu lebih hingga 20 ribuan per Dapil. Partai Gerindra berada di posisi tiga besar dengan perolehan suara siginifikan sebanyak 72.238 suara. Kemudian Partai Nasdem bertengger di urutan empat besar dengan 72.238 suara. Sedangkan Partai PDI Perjuangan memperoleh 43.525 suara di posisi lima besar.

Pendukung Partai Demokrat mengecat bagian kepalanya saat kampanye terbuka di Kasemen, Serang, Banten. Partai Demokrat menggelar aksi simpatik dengan mendatangi warga untuk mengajak mencoblos dan tidak golput. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Ketua KPU Kota Makassar Syarif Amir menyebutkan, hasil rapat pleno rekapitulasi suara sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam pedoman pelaksanaan perundang-

undangan serta Peraturan KPU yang telah mengaturnya. “Kalaupun ada sengketa pemilu itu sudah wajar dan penyelesaiannya pun sudah diatur dalam Undang-undang,”

Caleg Baru Dipercaya

G

enderang pesta demokrasi pemilihan legislatif 9 April 2014 baru saja berlalu. Momentum Pemilu menjadi titik awal para legislator untuk mewujudkan aspirasi yang disuarakan masyarakatnya. Pada Pemilu 2014, terdapat 540 Caleg di Sulbar bersaing memperebutkan 45 kursi di DPRD tingkat provinsi. Faktanya, rakyat di daerah ini lebih tertarik memberikan kepercayaan kepada Caleg baru. Berdasarkan rekapitulasi KPU setempat, terdapat 27 wajah baru diproyeksikan lolos ke parlemen dan hanya 18 caleg petahana yang melenggang ke DPRD Sulbar masa bhakti 2014-2019. Tumbangnya caleg petahana itu dimungkinkan karena rakyat tak lagi percaya kepeda mereka. Diantara caleg yang melenggang mulus diantaranya empat wajah baru Dapil Sulbar I atau Mamasa yakni

ujarnya. Untuk partisipasi pemilih, lanjutnya, di Makassar, Sulawesi Selatan mencapai 61,45 persen atau sekitar 627,178 pemilih dari daftar total pemilih 1.020.585 jiwa. “Ada beberapa kecamatan dengan partisipasinya rendah seperti di Kecamatan Tamalaate, Tallo, Manggala karena rata-rata pendidikan masyarakatnya masih rendah,” katanya. Adapun lima Dapil terbagi di 14 kecamatan yakni Dapil I Makassar, Ujung Pandang, Rappocini, Dapil II Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah Dapil III Biringkanaya, Tamalanrea, Dapil IV Manggala, Panakukang dan Dapil V Mariso, Mamajang, dan Tamalate. Menurut dia, rendahnya tingkat partisipasi pemilih disebabkan perilaku masyarakat yang masih apatis. Padahal pihaknya telah melakukan secara maksimal sosialisasi dan melibatkan semua lembaga. Mengenai suara tidak sah atau batal di Kota Makassar, tambahnya, cukup besar sekitar 42.989 atau mencapai 6,85 persen dari jumlah hak pilih 627.178 jiwa. Sedangkan tidak memilih atau golput mencapai 38,55 persen. (Darwin Fatir/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)

ke Partai Demokrat. Unsur ketua bakal diduduki Aras Tammauni sebagai peraih terbanyak dari Partai Demokrat dengan 10 kursi, disusul Golkar sebanyak 9 kursi serta Gerindra dan Munandar (Gerindra) yang juga anak tahun apes bagi partai yang cukup PAN sebagai wakil ketua DPRD. (Aco Bupati Mamasa, Sahara (Golkar) yang berpengalaman ini. Ahmad/Unggul Tri Ratomo/Ahmad juga istri kepala Dinas Transmigrasi Tahun 2014 dewi fortuna berpihak Wijaya) dan Tenaga Kerja Sulbar, Yahuda (Demokrat) dan Sadrah (PPP). Wajah baru lainnya yang diprediksi merebut kursi terhormat di DPRD Sulbar juga terdapat di Dapil Majene diantaranya, caleg Golkar Nurul Fuada dan Caleg PDI-PAndi Itol Saiful Tondra. Rahmat Idrus yang juga Dekan Fakultas Hukum dan Politik Universitas Tomakaka menilai, hasil pilihan rakyat di Pemilu belum mencerminkan nilainilai demokratis sebab tak sedikit Caleg masih melakukan politik transaksional untuk membujuk pilihan masyarakat. Caleg pendatang baru maupun petahana harus bekerja keras untuk mewujudkan harapan masyarakat yang ia wakili . Hasil Pemilu tahun 2009 Partai Golkar sukses mengunci 14 kursi di Ketua KPPS di TPS 3 Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, melakukan proses perhitungan suara hasil pemunguta suara Pemilihan Legislatif 9 April 2014. Hasil rekapitulasi yang DPRD Sulbar. dilaksanakan KPU Sulbar, menunjukkan dominasi caleg pendatang baru untuk DPRD Sulbar periode Kini tahun 2014 merupakan 2014-2019. Foto/Aco Ahmad

Tajuk

P

Liputan Utama

02

Wakil Rakyat


SURAT PEMBACA Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum nasional yang selalu diperingati pada 2 Mei. Bahkan dirayakan dengan meriah sebagai bentuk unjuk keberhasilan di bidang pendidikan. Semestinya pemerintah maupun elemen masyarakat tidak terlena dengan peringatan berbentuk seremonial saja. Tetapi hendaknya jadi ajang introspeksi terhadap dunia

pendidikan. Slogan pendidikan gratis benarkah sudah terjabarkan di lapangan atau sebagai jualan politik saja? Itu semua harus dikoreksi bersama dengan niat yang baik untuk memperbaiki dan membangun dunia pendidikan di negara ini yang masih tertinggal dengan negara lain. Direktur Eksekutif Lembaga Pendidikan Informasi Studi Media Publik Makassar Hadawiah, SE, MSi




C

alon anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mendulang suara rakyat. Ada wajah baru dan lama yang terpilih tetapi ada pula yang tereleminasi. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mereka yang terpilih adalah memenuhi angka bilangan pembagi pemilih dari hasil pembagian suara sah dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan. Untuk anggota DPD adalah empat calon yang meraih suara terbanyak di tiap provinsi. Suka duka Pemilu pada 9 April lalu kini terlihat saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 26 April - 9 Mei 2014 melakukan rekapitulasi, pengesahan, dan penetapan perolehan suara partai politik dan anggota Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Popularitas anggota DPR periode 20092014 tak menjamin terpilih kembali. Hal itu dialami Max Sopacua dari Partai Demokrat yang legowo, kalah dari rekan separtainya Anton Suratto di Jawa Barat V atau Kabupaten Bogor. Lima dari sembilan anggota DPR terpilih dari Jawa Barat V adalah muka lama yakni Airlangga Hartarto dari Partai Golkar yang meraih 113.939 suara, Primus Yustisio (PAN) 45.485 suara, Achmad Farial (PPP) 50.686 suara, Anton Sukartono Suratto (Demokrat) 23.554, dan Tb Soenmandjaja (PKS) 17.196 suara, sedangkan empat wajah baru adalah Ichsan Firdaus (Golkar) 27.986 suara, Adian Yunus Yusak Napitupulu (PDIP) 35.589 suara, Indra P Simatupang (PDIP) 35.139, dan Fadli Zon (Gerindra) 79.074 suara. Nasib serupa dialami Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana, Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf, Ketua Komisi III Pieter Zulkifli, anggota Komisi III Ruhut Sitompul, dan anggota Komisi I Ramadhan Pohan. Namun Menteri ESDM Jero Wacik

berbunga-bunga karena berhasil ke Senayan. “Ini hadiah ultah, suaranya sekitar 105 ribu dan menjadi terbanyak,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kelahiran Bali 24 April 1949 itu. Jero berterima kasih kepada rakyat Bali dan siap mengabdi untuk rakyat. Menteri Perhubungan EE Mangindaan juga menduduki satu dari enam kursi DPR dari Sulawesi Utara dengan 81.169 suara. Lima kursi lainnya diraih oleh Olly Dondokambey dan Vanda Sarundajang (PDIP), EE Mangindaan (Demokrat), Aditya Moha (Golkar), Yasti Supredjo (PAN), dan Wenny Warow (Gerindra). Berbagi kursi Hal menarik terjadi di NTB, 10 kursi DPR dari daerah pemilihan terbagi satu kursi untuk 10 partai politik yakni Fahri Hamzah (PKS), Muhammad Lutfi (Golkar), Wilgo Zainar (Gerindra), dan Syamsul Lutfi (Demokrat), Kurtubi (Partai NasDem), Rahmat Hidayat (PDIP), Helmy Faizal Zaini (PKB), Syafrudin dari PAN, Ermalena (PPP), Gde Syamsul dari Partai Hanura. Helmy Faizal Zaini juga menjabat Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal sedangkan Kurtubi pakar perminyakan. Pendatang baru Partai NasDem menunjukkan elektabilitas tinggi. Di Bengkulu, misalnya, Sekjen NasDem Patrice Rio Capella meraih suara tertinggi dengan 83.741 suara dari total 125.541 suara sah yang diperoleh partai politik dan caleg. Tiga dari empat kursi lain dari Bengkulu semua oleh perempuan yakni diraih Elva Hartati (PDIP), Susi Marleni Bachsin (Gerindra), dan Dewi Coryati (PAN) atau 75 persen sehingga khusus untuk kursi dari Bengkulu telah melampaui kuota 30 persen perempuan. Hanya Dewi yang merupakan wajah lama. (M Arief Iskandar/ Riza Harahap/Anwar Maga/HM Sipayung/ Bambang SH/B Setiawanto/M Sunyoto)

SUSUNAN REDAKSI

Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dewan pengarah: Saiful Hadi Akhmad Kusaeni Hempi N Prajudi Endah Sri Wahyuni Naufal Mahfudz PEMIMPIN perusahaan Hempi N Prajudi PEMIMPIN REDAKSI Akhmad Kusaeni Redaktur pelaksana Erafzon Saptiyulda AS

Wakil Redaktur pelaksana Irmanto Dewan Redaksi Budi Santoso, Budi Setiawanto, Mulyo Sunyoto Rahmad Nasution, Risbiani Fardaniah, Unggul Tri Ratomo Ahmad Wijaya, Atman Ahdiat, Arief Mujayatno, Guido Merung (Sulut), Zaenal Abidin (Kalbar), Laurensius Molan

Alamat Redaksi Pusat : Wisma Antara lantai 20, Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Fax: (021) 3865577 Email: [email protected] Biro Kalimantan Barat : Jl. Johar No. 1 - Pontianak 78111 - Telp: (0561) 732800, 741312 - Fax : (0561) 732800, 738982. Biro Sulawesi Utara : Jl. 17 Agustus - Manado 95113-Telp: (0431) 852828-Fax : (0431) 852828 - Biro

Nusa Tenggara Timur : Jl. Veteran No. 6 - Kupang 85228 - Telp : (0380) 8554711 - Fax: (0380) 825159 Biro Otorita Batam (Kepri) : Jl. Raja Haji No 10 - Batam 29422-Telp: (0778) 323520- Fax: (0778) 323508 - Biro Papua : Jl. Percetakan Negara No 19 - Jayapura 99111Telp : (0967) 533503-Fax : (0967) 536257 - Biro Aceh : Jl. T. Panglima Nyak Makam No 16, Kampung Pineung, - Kota Banda Aceh 23125 - Telp : (0651) 23606 - Fax : (0651) 24063 - Biro Lampung : Jl. Abdi

(NTT), Evy Ratnawaty (Kepri), Key Tokan Abdul Asis (Papua) , Heru Dwi Atmojo (Aceh), M Tohamaksum (Lampung), Agus Setiawan (Sulsel), Santoso (Sulteng), John Nikita Sahusilawane (Maluku), Yanes Setat (NTB) Foto: Maha Eka Swasta Design LAYOUT: Syofiar Chan Negara No 2-Teluk Betung Utara,Lampung 35214-Telp: (0721) 482001 - Fax : (0721) 486602 - Biro Sulawesi Tengah: Jl. Tanjung Dako No. 17 - Palu 94112 - Telp : (0451) 429089 - Fax : (0451) 421120 - Biro Sulawesi Selatan Jl. Andi Pangeran Pettarani Blok A No. 30, Makassar 90222 Telp: (0411) 451489/ 451570, Fax: (0411) 451849 - Biro Maluku Jl. Rijali (depan kantor cat.

Sekretariat Redaksi: Indri Prasetyowati Bachtiar Keuangan: Kusnanto Bambang Tri M sirkulasi: Iswahyuni

Sipil belakang Soya) Ambon telp: (0911) 352221 - Biro NTT Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp: (0911) 352221 - Kaltim Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp: (0911) 352221 - Biro Ambon Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp: (0911) 352221- Biro NTB Biro Komp. Perkantoran, Jl. Singosari No. 1, Kekalik, Mataram 83127, Telp: (0370) 634094.

Sosok

08


Hendra

Majukan Waykanan

C

ita-cita Hendara untuk memajukan Waykanan tampaknya segera terwujud. Masalahnya dia yang merupakan Caleg Partai hanura Daerah pemilihan Waykanan 1, Kecamatan Blambangan Umpu dan Neggeriagung diperkirakan berhasil lolos menjadi anggota DPRD. Dia yang akan menduduki parlemen periode 2014-2019 bertekad membuat sejumlah perubahan positif guna memajukan daerah yang pada April lalu berusia 15 tahun. “Berpisahnya Kabupaten Waykanan dengan Lampung Utara ialah untuk terjadinya kemajuan. Pembangunan Waykanan saat

Hendra:

Desy Ratnasari

Tetap Dosen

P


ini masih melenceng, saya ingin meletakan pada cita-cita semula tersebut,” katanya. Waykanan, daerah di ujung utara Provinsi Lampung berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan. Infrastruktur belum memadai ialah persoalan di daerah yang dipimpin Bupati Bustami Zainudin, Ketua DPC PDI Perjuangan Waykanan. “Yang akan saya lakukan ke depan ialah membantu terwujudnya pembangunan infrastruktur yang kurang merata,” ujar kata Hendra. Di Dapil 1 Waykanan yang memperebutkan sembilan kursi, Hendra meraih 1.000 suara lebih,



H


mengungguli Caleg di internal partainya. Secara akumulasi, Partai Hanura meraih 2.492 suara. Wakil Ketua DPC Partai Hanura Waykanan itu menilai, keterbukaan informasi di Waykanan tidak ada. Masyarakat kesusahan mengakses APBD. “Berdasarkan peraturan daerah itu, Kelurahan Blambangan Umpu dan Kampung Lembasung merupakan areal perkantoran dan permukiman, lalu Kampung Negeribaru merupakan areal perdagangan atau pasar. Selanjutnya Kampung Sidorajo dan Bumiratu merupakan sentral perkantoran swasta, dan Kampung Umpubakti merupakan pusat pendidikan. Namun demikian, hal tersebut hingga saat ini belum terwujud,” kata Hendra. Jika peraturan daerah yang ditetapkan sejak 2002 itu dilaksanakan, tentu Waykanan maju akan terwujud. (Gatot Arifianto/M.Tohamaksun/ Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)

Baru



Daerah

06


PDIP Merajai

total suara yang diraih PDI Perjuangan untuk pemilu legislatif DPR-RI adalah 15,87 persen dari partisipasi pemilih atau 711.346 suara. Pada Daerah pemilihan Lampung I, PDI Perjuangan berhasil memperoleh suara 363.555 atau 16,82 persen, sedangkan di Lampung II memperoleh 347.791 atau 14,99 persen. Sementara itu, untuk perolehan

suara DPRD Provinsi Lampung, PDI Perjuangan unggul dengan perolehan suara terbanyak nyaris di delapan daerah pemilihan dengan total suara 745.316 pemilih. Berdasarkan hasil rekapitulasi DPRRI, Jumlah suara sah di Dapil Lampung I yaitu 1.927.584, sedangkan suara tidak sah 232.808, dan total pemilih di dapil itu 2.160.392. Jumlah suara sah

di Dapil Lampung II adalah 2.131.897, suara tidak sah 187.868, dan total pemilih 2.319.765. Hasil Rapat Pleno tersebut ditandatangani Lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, saksi dari partai politik, dan saksi dari DPD Provinsi Lampung, pada 25 April 2014. Sayangnya, hasil rapat pleno tersebut belum dapat disahkan oleh KPU pusat, pasalnya karena jumlah suara sah yang ditetapkan KPU Lampung melebihi Daftar Pemilih Tetap. Berdasarkan perintah KPU pusat, KPU Lampung disarankan untuk menggelar pleno ulang penghitungan suara guna memperbaiki hasil rekapitulasi hingga 6 Mei 2014. Rapat pleno rekapitulasi mendadak “memanas” karena adanya perbedaan suara sangat besar, yakni mencapai 881 ribu suara di Provinsi Lampung. Pleno akhirnya memutuskan menunda rekap dari KPU Lampung. Hal itu terjadi ketika Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono memaparkan hasil penghitungan suara di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Ada kejanggalan data pada hasil penghitungan suara untuk kursi DPR dan DPD dari Lampung, ada pula selisih suara yang amat besar antara jumlah pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan untuk pemilihan calon anggota DPD, dengan jumlah pemilih di DPT yang digunakan untuk pemilihan calon anggota DPR. (Agusta Hidayatullah/M. TohamaksunAhmad Wijaya/Rahmad Nasution)

diprediksikan 17 kursi dari PDI Perjuangan, masing-masing 10 kursi diraih Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Masing-masing delapan kursi diraih Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai NasDem. Lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih tujuh kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lima kursi, dan Partai Hanura sebanyak dua kursi. Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak meraih kursi satu pun. Sebanyak 85 kursi itu, sekitar 30-31 persen wajah lama, dan hampir 70 persen wajah baru, walaupun di

antaranya pernah duduk di DPRD kabupaten/kota di Lampung atau beberapa periode lalu pernah duduk pula di DPRD. Sebagian diantaranya (12 orang) adalah perempuan (14 persen), yaitu dari PDI Perjuangan tiga orang (Eva Dwiana Herman HN, Apriliati, Syafariah Widianti), Partai NasDem tiga orang (Sahanah, Sahyana, dan Asih Fatmawati), Partai Golkar dua orang (Ririn Kuswantari dan Mega Putri Tarmizi), serta masingmasing satu orang dari Partai Gerindra (Elly Wahyuni), PPP (Zeldayanti), Karlina (PKB), dan Asmara Dewi (PAN). Para caleg terpilih muka baru, selain pernah duduk di DPRD kabupaten/

kota tempat daerah pemilihan mereka pada Pemilu 2014 ini, sebagian lainnya mantan birokrat, mantan aktivis LSM maupun politisi/pengurus parpol. Adapula mantan wali kota (Mozes Herman) dan mantan wakil bupati (Noverisman Subung). Wajah baru itu antara lain Eva Dwiana (istri Wali Kota Bandarlampung), Apriliati (pengacara), Toto Sumirat, Rizal, Dadang Sumpena, Yanuar Irawan, Edi Rusdianto, Yose Rizal, Bambang Suryadi, Mingrum Gumay (mantan LBH Bandarlampung) dan Mikdar Ilyas, Pattimura (mantan KPU Lampung). (Budisantoso Budiman/M.Tohamaksun/Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)

Ratusan pendukung Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-P) memadati lapangan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

P

DIP benar-benar merajai peroleh suara di Provinsi Lampung dalam Pemilu Legislatif. Hasil rekapitulasi Pileg oleh Komisi Pemilihan Umum setempat menyatakan, PDIP meraih suara terbanyak. Partai itu merajai perolehan suara untuk pemilihan caleg DPRD Provinsi Lampung, dan DPR RI. Untuk pemilihan anggota DPR-RI

W

Wajah Segar di DPRD

ajah-wajah segar dan baru bakal menghiasi gedung DPRD Lampung setelah Pemilu Legislatif 9 April 2014. Hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 9 April 2014 di Provinsi Lampung, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak. Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono, mengatakan PDI Perjuangan memimpin perolehan suara untuk DPRD Provinsi Lampung dan DPR RI, sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota di Lampung mayoritas juga dimenangkan PDI Perjuangan. DPRD Lampung akan diisi 85 anggota periode 2014-2019,

07


Daerah

Kopi Diburu Belanda

K

Seorang petani menjemur kopi di Blambangan Umpu, Waykanan, Lampung. ANTARA FOTO/Gatot Arifianto

opi Lampung yang sudah sejak lama dikenal dengan kenikmatan dan wanginya terus diburu sampai kini. Provinsi Lampung memang penghasil kopi robusta utama nasional dengan produksi sekitar 134.700 ton pada 2013. Jumlah itu memberikan kontribusi 26 persen produksi nasional. Besarnya produksi dan kekhasan cita rasa kopi robusta Lampung membuat perusahaan besar luar negeri komoditas kopi sangat berminat terhadap kopi dari daerah ini. Institusi asing dari Belanda, Inisiatif Perdagangan Berkelanjutan (Initiatief Duurzame Handel/IDH) yang bertujuan memperbaiki keberlanjutan mata rantai pasokan komoditas untuk perdagangan internasional, menjajaki kemungkinan pengembangan kopi di Provinsi Lampung. “Kami telah mengunjungi sentra perkebunan kopi di Tanggamus. Namun belum menentukan prioritas daerah mana yang akan ditetapkan untuk pengembangan kopi ini,” kata Direktur Program IDH, Ted van der Put di Bandarlampung. Dalam visi program pengembangan kopi berkelanjutan, IDH melibatkan semua pihak seperti konsorsium perusahaan swasta utama, perwakilan industri kopi besar, perdagangan dan mitra ekspor,

Sulit Ditangkap

S

atono, mantan bupati Lampung Timur yang divonis bersalah Mahkamah Agung pada 2012 ibarat belut yang sulit ditangkap karena hingga kini tidak jelas keberadaannya. Anehnya, asetaset yang dimiliki buronan itu sudah raib karena penyitaannya lamban. Kejati Lampung Momock Bambang Samiarso pada awal tugasnya yakin segera menangkap Satono, namun hingga kini ia tak mampu mewujudkannya. Jangankan menangkap Satono, menyita hartanya juga lamban. Kejaksaan Tinggi Lampung menyebutkan harta Satono yang telah diinventarisasi sebanyak 14 item berupa tanah dan rumah yang tersebar di Bandarlampung, Metro,

dan Kabupaten Lampung Timur. Hampir 80 persen aset koruptor itu telah berpindah tangan. Dari 20 aset yang disita, hanya dua yang masih atas nama terpidana itu; berupa bangunan yang diperkirakan bernilai Rp2 miliar, atau jauh lebih kecil dibandingkan kerugian negara yang disebabkannya. Kejaksaan belum mendapatkan perhitungan riil dari aset yang telah disita mengingat langkah tersebut harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara. Satono dihukum penjara oleh MA selama 15 tahun pada Maret 2012, serta diwajibkan membayar denda Rp500 juta, subsider 6 bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp10,5 miliar. Dengan demikian, MA membatalkan

organisasi masyarakat sipil, pemerintah dan organisasi lainnya. Selain swasta, menurut dia, pihaknya juga berharap mendapatkan dukungan baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Karena itu, pihaknya ingin mengetahui lebih jauh terkait perkopian di Lampung, tidak hanya dari kebun atau petani tetapi juga dari pemerintah daerah. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Bambang GS mengatakan pemerintah dan swasta turut andil untuk memajukan pengembangan perkopian di daerah itu. “Mereka menginginkan agar produksi kopi tetap berkelanjutan mengingat produksi kopi dunia terus menurun sementara permintaan terus meningkat,” jelasnya. Terkait institusi asing dari Belanda yang menjajaki kemungkinan pengembangan kopi di Provinsi Lampung, AEKI juga menyambut baik. Mereka menurut Ketua AEKI Lampung Sumita, khawatir terhadap suplai biji kopi robusta dunia yang terus menurun menyusul perubahan iklim sehingga mempengaruhi pasokan komoditas tersebut di pasar dunia. (Agus Wira Sukarta/Tohamaksun/Ahmad Wijaya/ Rahmad Nasution)

putusan bebas Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang yang memvonis bebas Satono dari dakwaan korupsi APBD Lampung Timur sebesar Rp119 miliar

pada 17 Oktober 2011. (Roy Baskara Pratama/Hisar Sitanggang/M. Tohamaksun/Ahmad Wijaya/ Rahmad Nasution)

Tajuk

P

02

Wakil Rakyat


SURAT PEMBACA Sehubungan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang menjadi ukuran kelulusan pelajar SMP/Mts sederajat dan SMA/SMK/ MA sederajat kenapa selalu saja dihebohkan praktik jual beli kunci jawaban. Katanya paket soal UN itu dibuat 20 jenis, sehingga sulit dibocorkan. Tapi kenyataannya kenapa masih heboh seperti itu, dan kabarnya ada peserta UN yang mendapatkan bocoran kunci jawaban setelah membayar, isinya sebagian besar benar. Siapa yang membocorkan? Kenapa tidak ditangkap dan diproses hukum? Kenapa anak-anak selalu jadi korban dalam urusan UN setiap tahun. Serahkan saja penilaian kelulusan kepada guru yang mengetahui prestasi anak didik selama sekolah. Terima kasih. Ridwan A Warga Bandarlampung


Liputan Utama



C



SUSUNAN REDAKSI








Sosok

08


Alimuddin

“Petani” Di DPRD

A

limuddin Paada memastikan lolos sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2019 dari Partai Gerindra mewakili warga Kota Palu. Jika resmi dilantik nanti, dia bertekad membela kaum petani sesuai bidang keilmuan yang ditekuninya selama ini yakni doktor ilmu pertanian. Alimuddin prihatin dengan nasib petani di Sulawesi Tengah sebab nilai tukar petani kurang dari 100. Ini berarti tingkat kese jahteraan p e t a n i menurun.

Desy Ratnasari

Tetap Dosen

P


Menurut Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra Sulawesi Tengah ini perbaikan kesejahteraan petani bisa dilakukan dengan penyediaan pupuk dan bibit tanaman berkualitas namun mudah didapatkan dan terjangkau. Dia mendesak pemerintah memberikan subsidi pupuk dan benih sehingga petani diharapkan mampu membelinya. Hal ini tentu dapat meningkatkan produktivitas. “Jual murahlah bibit dan pupuk kepada petani,” katanya. Caleg nomor urut satu daerah pemilihan Kota Palu ini mengatakan kondisi tanah di Palu besar berpasir sehingga airnya mudah meresap ke dalam dan menyebabkan lahan pertanian cepat kering. Dia mengusulkan adanya zonasi tanah yang cocok untuk ditanam padi



H


lading dan padi sawah. “Pengetahuan ini penting diberikan kepada petani agar mereka mengetahui kondisi lahan yang dihadapi,” kata dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam Alkhairaat ini. Dia juga berharap ada modifikasi pupuk kandang untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan. Menurutnya, benih padi yang saat ini ditanam petani adalah benih yang sudah beberapa kali dipakai sehingga produktivitas pertanian tidak mengalami pertumbuhan. Olehnya, Alimuddin siap menjadi “petani” di DPR Sulawesi Tengah lima tahun ke depan untuk membantu mewujudkan visi misi Gubernur Sulawesi Tengah sebagai daerah agribisnis dan kelautan sehingga bisa sejajar dengan provinsi maju lainnya di kawasan timur Indonesia. (Riski Maruto/Santoso/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)

Baru



07


Situs Megalit

K

abupaten Poso, Sulawesi Tengah, bukan hanya dikenal dengan teroris saja tapi ternyata menyimpan objek wisata menarik, yaitu Situs Megali yang merupakan salah satu warisan budaya tertua di dunia. Untuk menuju tiga lokasi situs yang ada, dari jalan raya pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak. Selain itu, lokasi ini berjarak ratusan kilometer dari Kota Palu yang menjadi gerbang utama Sulawesi Tengah. Untuk menuju situs megalit di

Napu, Kecamatan Lore Selatan berjarak 105 km dari Kota Palu atau tiga jam memakai mobil. Wisatawan masih berjalan kaki sepanjang 1,5 kilometer. Sedangkan situs megalit Besoa, Kecamatan Lore Tengah berjarak 157 km dari Palu ditambah jalan kaki tiga kilometer. Situs megalit yang paling sulit dikunjungi adalah situs Bada di Kecamatan Lore Selatan. Untuk menuju ke sini, wisatawan harus melewati Kota Poso dengan jarak tempuh 500 km atau 8-9 jam dengan

Jaminan Perawatan

K

orban kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Tengah tak perlu susah-susah memikirkan perawatan. Soalnya korban mudah mendapatkan perawatan setelah PT (Persero) Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah menggandeng belasan rumah sakit. Semua rumah sakit umum daerah (RSUD) milik pemerintah daerah akan melayani korban kecelakaan. Semua Puskesmas di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong juga memberikan perawatan korban kecelakaan dengan jaminan Jasa Raharja. Pada 21 April 2014, delapan RSUD dan semua Puskesmas di empat kabupaten telah menandatangani

kerja sama pelayanan korban kecelakaan dengan Jasa Raharja. Delapan RSUD itu berada di Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Morowali, Morowali Utara, Banggai Laut, Donggala, Tolitoli dan Buol. Sebelumnya, sembilan rumah sakit termasuk tujuh di Kota Palu telah lebih dulu bekerja sama dengan Jasa Raharja. Kepala PT (Persero) Jasa Raharja Cabang Sulteng Nasir Obed mengatakan dengan kerjasama itu korban kecelakaan lalu lintas tidak perlu membayar biaya perawatan mulai Puskesmas sampai rumah sakit. Selama ini korban harus membayar terlebih dahulu biaya perawatan lalu mengajukan klaim santunan kepada Jasa Raharja.

Daerah

mobil. Pengungjung masih harus jalan kaki sejauh satu kilometer. Jika hujan turun, jalan setepak akan becek sehingga makin menyulitkan masuk ke lokasi situs. Di objek wisata ini pengunjung akan disuguhkan pemandangan batu megalit berupa patung, kuali, lesung, bejana dalam bentuk dan ukuran bervariasi dengan jumlahnya mencapai ratusan. Semuanya dalam bentuk batu utuh. Ukuran batu tertinggi mencapai empat meter dengan lebar 1,5 sampai 2,5 meter. Peneliti arkeologi menyebutkan megalit ini sudah ada sejak 3.000 tahun Sebelum Masehi dan yang termuda sekitar 1.300 tahun Sebelum Masehi. Situs megalit diyakini sebagai

sarana pemujaan roh nenek moyang pada masa itu. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan akses jalan akan memudahkan wisatawan berkunjung ke salah satu situs kebudayaan tertua di dunia. Longki menyatakan jika akses jalan sudah terbuka maka situs batu megalit akan dapat dikenal seperti halnya Candi Borobudur di Jawa Tengah. “Jalan sudah tembus tetapi baru jalan setapak. Nah, inilah yang akan kita buka sehingga kita lebih enteng bisa sampai ke lokasi,” katanya. Namun kendala utama adalah akses ke situs itu melewati kawasan Taman Nasional Lore Lindu sehingga butuh izin menteri jika ingin membangun jalan. (Adha Nadjemuddin/Santoso/ Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)

Dengan kerja sama tersebut, korban bebas dari biaya perawatan di Puskesmas dan rumah sakit karena dijamin Jasa Raharja. “Ini semua sebagai wujud nyata

dari perhatian pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujar Nasir. (Anas Masa/Santoso/Unggul Tri Ratomo/ Ahmad Wijaya)

Warga memerhatikan bus dan truk yang saling bertabrakan di jalan poros Palu-Donggala, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

Daerah

06


Menuju Senayan

J

Pengendara motor melintas di depan gedung DPRD Sulawesi Tengah yang baru di Palu. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

alan menuju Senayan mulai tampak setelah pleno penghitungan suara hasil Pemilu Legislatif 2014 berakhir, sehingga bisa diketahui siapa saja yang duduk di kursi parlemen lima tahun mendatang. Dari perhitungan itu, terdapat enam wakil rakyat dari Sulawesi Tengah yang akan duduk sebagai wakil

P

rakyat sebagai anggota DPR RI untuk periode 2014-2019. Enam politisi itu adalah Muhidin M dari Partai Golkar yang meraup 131.508 suara dengan suara partai meraih 274.611 suara. Kemudian Ahmad Ali dari Partai Nasional Demokrat yang meraih 109.021 suara dan suara partai dengan

jargon Gerakan Restorasi ini meraih 171.293 suara. Politisi ketiga yang berhak ke Senayan adalah Verna Gladies Merry Inkiriwang dari Partai Demokrat yang mengoleksi 74.983 suara, sedangkan suara partainya sebanyak 174.006. Selanjutnya, politisi asal Partai Gerindra Supratman Andi Agtas

memperoleh 61.500 suara. Partainya meraih 182.217 suara. Rendy Affandy Lamadjido dari PDI Perjuangan meraih 47.709 suara dengan suara partai 143.106. Politisi terakhir yang melenggang ke Senayan adalah Sarifuddin Sudding dari Partai Hanura yang mengumpulkan 42.666 suara dengan suara partai sebanyak 123.652 suara. Dari enam politisi di atas, terdapat dua pendatang baru yakni Ahmad Ali dan Supratman Andi Agtas. Ahmad adalah pengusaha yang pernah maju di Pilkada Kabupaten Morowali. Ketua Partai Nasional Demokrat Sulawesi Tengah ini mampu meraih suara yang dan mengantarkannya ke Senayan. Supratman adalah Sekretaris Partai Gerindra Sulawesi Tengah yang pernah menjadi calon Wakil Bupati Tolitoli namun suaranya belum cukup untuk menjadi orang nomor dua di kabupaten itu. Selain enam orang yang berhak lolos ke DPR RI, terdapat empat wakil Sulawesi Tengah yang akan mewakili provinsi beribukota Palu ini ke DPD RI. Empat orang itu adalah Nurmawati Dewi Bantilan, Ma’mun Amir, Ahmad Syaifullah Malonda dan Delis Julkarson Hehi. Ma’mun dan Delis merupakan pendatang baru. Ma’mun adalah mantan Bupati Banggai sehingga masih mendapat dukungan kuat dari masyarakat setempat. Sedangkan Delis adalah mantan calon Wakil Bupati Morowali yang juga masih memiliki pendukung di daerahnya. (Riski Maruto/Santoso/ Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)

Wajah Baru Bermunculan

emilihan Umum Legislatif 2014 usai. Ada wakil rakyat yang terpilih lagi, ada yang terpental, ada pula yang wajah baru di legislatif. Di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah wajah baru bermunculan. Alimuddin Paada misalnya. Calon legislator dari Partai Gerindra Sulawesi Tengah ini mendapat suara lebih dari 20 ribu untuk menjadi wakil rakyat asal daerah pemilihan Kota Palu. Pendatang baru di DPRD Sulawesi Tengah selanjutnya berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yakni Habsa Yanti Ponulele yang

mengumpulkan hampir 10 ribu di derah pemilihan Kota Palu. Angka ini lebih dari setengah perolehan suara partai Nasdem yang mencapai 17.168 suara. Habsa Yanti sudah dikenal pemilih Palu karena pernah mencalonkan diri menjadi calon Wali Kota Palu pada 2010 namun gagal terpilih. Dia dinilai mampu memikat sebagian pemilih pemula dengan iklan politik yang dikirimkan ke telepon genggam para calon pemilih. Dalam kampanyenya, Habsa Yanti berjanji akan membawa perubahan di Kota Palu lebih

baik dalam segala hal dibanding. Wajah baru lainnya adalah Hadianto Rasyid dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai ini meraup 17.429 suara di daerah pemilihan Kota Palu sementara Hadiyanto mengumpulkan 7.399 suara. Hadianto sebelumnya adalah anggota DPRD Kota Palu yang “naik kelas” ke DPRD Sulawesi Tengah. Pengusaha di Kota Palu ini merasa memiliki pemilih setia sehingga yakin akan lolos ketika mencoba peruntungan ke DPRD Sulawesi Tengah. Ketua Partai Hanura Kota Palu ini bahkan membagikan sebagian gaji

anggota DPRD Kota diserahkan kepada masyarakat untuk bantuan sosial atau kegiatan lainnya. Legislator yang duduk perdana di DPRD Sulawesi Tengah selanjutnya adalah Matindas J Rumamdi. Ketua PDI Perjuangan Kota Palu ini meraup 7.763 suara, sementara partainya meraih 18.251 suara. Muka baru lainnya adalah Zalzulmida A Djanggola (Gerindra), Edmond Leonardo Siahaan (Partai Nasdem), dan Bayu Alexander Montang (Hanura). (Riski Maruto/ Santoso/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)

Tajuk

P

Liputan Utama

02

Wakil Rakyat


SURAT PEMBACA Ujian Nasional (UN) tingkat SMP berlangsung pada 5-8 Mei 2014. Saya mengi mbau para siswa-siswi untuk tidak mudah percaya adanya oknum masyarakat yang menawarkan kunci jawaban soal UN. Karena itu, saya meng ingatkan agar siswa atau orang tua tidak terjebak. Jika ada oknum mena warkan kunci jawaban segera melaporkan saja kepada

pihak berwajib agar ditangkap. Siswa hendaknya menger jakan soal UN tidak terburuburu. Perhatikan saat mengi si lembar jawaban komputer (LJK) dengan teliti. Nama dan nomor pes erta harus diisi dalam LJK dengan benar sebab jika keliru bisa fatal tidak lulus. Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP dan sederajat tingkat Kota Palu Drs Arsid Nurdin, M.Si




C



SUSUNAN REDAKSI








Sosok

08


Reinhard Toumahuw

Keluar Dari Predikat Termiskin

M

eski KPU Provinsi Maluku belum selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu 9 April 2014, namun sejumlah wajah baru sudah dipastikan tampil menghiasi kursi DPRD Maluku periode 2014-2019. Salah satu figur yang dikenal masyarakat Kota Ambon adalah politikus PDI Perjuangan Reinhard Toumahuw, yang sudah dipastikan masuk DPRD provinsi, setelah KPU Kota Ambon tuntas melakukan rapat pleno rekapitulasi pada Minggu (27/4). Hasil pleno KPU Kota Ambon menyebutkan berdasarkan jumlah 179.025 suara sah, PDI Perjuangan mendapat 33.477 suara untuk dua calegnya atas nama Lucky dan Reihnard dan Partai Golkar 28.070 suara atas nama Richard Rahakbauw. Pria kelahiran 21 Maret 1962 itu akhirnya menjadi salah satu pendatang baru di kursi legislatif provinsi untuk lima tahun ke depan. Murad Ismail

Desy Ratnasari

Tetap Dosen

P


Reinhard menjadi kader PDI Perjuangan sejak 1987 dan mulai berkiprah sebagai anggota DPRD Kota Ambon pada 1999. “Ada satu keprihatinan mendalam yang mengganjal di hati kami sebagai rakyat Maluku yang belakangan ini dikatakan sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia,” kata ayah dua anak itu. Dengan predikat buruk itu, katanya, membutuhkan tekad dan semangat seluruh masyarakat untuk membangun Maluku secara sungguh-sungguh. Apalagi, katanya, Maluku merupakan provinsi kedelapan yang berdiri sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Sebagai salah satu provinsi tertua, seharusnya Maluku seharusnya sudah maju pesat dan bukannya menjadi daerah termiskin. “Tugas utama kita menyejahterakan masyarakat. Saya bertekad menghilangkan stigma Maluku sebagai daerah termiskin,” kata Rein yang juga mantan Ketua DPRD Kota Ambon 2009-2014 itu. Ia yakin potensi kekayaan alam yang menjanjikan, serta ketersediaan sumberdaya manusia yang handal menjadi modal dasar bagi Maluku untuk maju. “Pimpinan Dewan dengan pemerintah harus selaras dalam membangun masyarakat Maluku,” katanya. (Daniel Leonard/John N.S/Arief M/Atman)



H


Baru



Daerah

06


Anna dan Nono Paling Berpeluang

W

akil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Anna Latuconsina dan Dr. Nono Sampono M.Si paling berpeluang menjadi legislator di DPD RI, setelah keduanya meraih suara terbanyak di Dapil Maluku pada Pemilu 9 April 2014. Rekapitulasi suara dari delapan kabupaten/kota (Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Tual, Ambon, Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat) yang ditetapkan KPU Maluku pada Sabtu (3/5) menempatkan Anna di urutan teratas dengan dukungan 57.543 suara, diikuti Nono di peringkat kedua dengan 50.107 suara. Sementara itu, petahana Prof. Dr. John Pieries, SH. MH berada di peringkat ketiga dengan 45.421 suara. Urutan berikutnya Etha Aisya Hentihu dengan dukungan 43.935 suara, disusul Abdul Hamid Rahayaan (43.038 suara), Novita Anakotta, SH, MH (40.679 suara), dan H. La Ode Salimin, S.Pd (40.342 suara). Sedangkan petahana yang terpuruk pada Pemilun 2014 adalah Jacob Jack Ospara, S.Th. M.Th, yang baru mengumpulkan dukungan sebanyak 28.484 suara. Jack, yang sempat melontarkan tudingan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2014 “amburadul”, bahkan tidak mampu mengungguli pendatang baru semacam Cosmas F. Refra, SH yang mendapat 39.000 suara dan

Engelina Pattiasina dengan 34.455 suara. Di belakang Jack terdapat Deky Isak Sinmiasa, SH dengan perolehan 24.988 suara dan Hj. Merry Assegaff yang mendapat 24.882 suara. Peringkat berikutnya diduduki Abukasim Sangaji (18.661), disusul Abdullah Assagaf (15.221), Arsi Divinubun (14.008), Zulkarnain Awat Amur (13.578), Midin B Lamany

(10.588), Agustinus Dadadiara (9.907), Ismail Pelu (9.052), Soleman Lende Dapa (8.779), dan Sulaiman Washua (5.834). Tiga Caleg yang tidak memperoleh dukungan suara di atas 5.000 adalah M. Ramli Kamidin (3.827), M. Ramli Uswana (3.060), dan terakhir La Ode Rahim (1.967/diskualifikasi). Caleg DPD RI Dapil Maluku sebanyak 25 orang. Sampai dengan rekapitulasi

Gerindra Sukses di Maluku

S

ukses Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang meraih suara sekitar 11 persen secara nasional ternyata berbanding lurus dengan keberhasilan partai besutan Prabowo Subianto itu di Provinsi Maluku. Setelah hanya meloloskan satu legislator ke “Karang Panjang” (DPRD Provinsi Maluku) pada Pemilu 2009, secara mengejutkan Gerindra meraih lima kursi, bahkan boleh jadi enam kursi pada Pemilu 2014. Salah seorang legislator baru dari Partai Gerindra adalah Roby Gazpers dari

Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Ambon. “Ini sangat membanggakan, kami berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan besar kepada Gerindra,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra Maluku Melky Syairdekut. Menurut dia, kehadiran Fraksi Gerindra dengan lima atau enam legislator “baru” akan memberi warna tersendiri di Dewan, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berimbas besar bagi kesejahteraan rakyat daerah ini. Sebelumnya, Melky Syairdekut

pada periode 2009-2014 bergabung dengan Fraksi PDIP selaku “sekutu terdekat”. Sementara itu, PDI Perjuangan memastikan diri sebagai pemenang Pemilu 2014 di Maluku dengan meraih delapan kursi, mengalahkan rival berat Partai Golkar yang meraih tujuh kursi. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Edwin Adrian Huwae menyatakan delapan kursi itu diraih dari Dapil Maluku Tengah, Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon.

suara dari enam kabupaten dan dua kota, total suara sah tercatat sebanyak 592.801 suara. Rekapitulasi hasil Pemilu di Maluku mendapat toleransi batas waktu akhir di atas 5 Mei 2014 karena masih ada suara dari tiga kabupaten yang harus dihitung, yakni Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, dan Maluku Barat Daya. (John N.S/Arief M/Atman) Dari Dapil Kota Ambon, PDI Perjuangan meloloskan wajah lama Lucky Wattimury dan Reinhard Toumahuw, pendatang baru yang “melompat” dari kursi Ketua DPRD Kota Ambon. Wajah DPRD Maluku juga akan diwarnai dengan masuknya sejumlah kader Partai Nasional Demokrat, termasuk di dalamnya Hermanus Hattu dari Dapil Kota Ambon. Adapun wajah lama yang sudah dipastikan melenggang ke Karang Panjang antara lain Marcus Pentury dari Partai Demokrat, Zaid Musyakir Assagaf (Partai Keadilan Sejahtera), Syarief Hadler (Partai Persatuan Pembangunan), Ayu Hindun Hasanussy (Partai Hanura). (Daniel Leonard/John N.S/Arief M/Atman)


S

Mendaur Ulang Sampah

ampai saat ini sampah masih menjadi persoalan di berbagai daerah di Tanah air, tidak terkecuali di Kota Ambon, Maluku. Tumpukan barang tak terpakai, khususnya di kali at au sungai, berpotensi menimbulkan banjir yang menimbulkan kerugian materi serta penyakit berbahaya semacam infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sebagai dampak lanjutan. Salah satu daerah rawan banjir pada musim penghujan adalah Desa Batu Merah. Selama dua tahun berturut-turut (2012 dan 2013), warga setempat merasakan getirnya dampak hantaman air sungai yang meluap ke permukiman mereka. Sehubungan dengan itu, LSM yang menamakan diri Gerakan Konsolidasi Perempuan Muslim Maluku (GKPMM) berencana membuat program daur ulang sampah rumah tangga para penduduk di pinggiran kali Desa Batu Merah. “Fokus kami adalah bagaimana mendaur ulang sampah agar dapat kembali dimanfaatkan bahkan untuk pengembangan ekonomi keluarga,” kata ang gota Dewan Pengawas GKPMM Linda Holle, di Ambon, belum lama ini. Menurut dia, program itu bertujuan menggerakkan masyarakat pinggiran kali Batu Merah untuk lebih peduli

07

Daerah

Reswanti (37 tahun) seorang kader pengelola sampah membuat bando dari sampah plastik di tempat pengolahan sampah daur ulang, RW 01, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jabar. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

pada lingkungan hidupnya dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat, tetapi sebaliknya menjadikannya barang baru yang layak pakai. Pada tahap awal, para ibu rumah tangga itu akan diarahkan untuk memisahkan sampah rumah tangga berdasarkan jenis, organik dan nonorganik untuk mempermudah proses daur ulang. Linda mengakui, untuk mengubah ‘mindset’ masyarakat setempat dalam

penanganan sampah tidaklah mudah, harus dilakukan secara intensif dan edukatif. “Kebanyakan maunya yang gampang saja, mereka selalu berpikir kalau ada yang dekat kenapa harus jauh-jauh. Pemahaman ini yang harus diubah,” katanya. Sekadar catatan, sebuah kelompok sosial di Bulukumba, Sulawesi Selatan b er hasil menjadik an k aum ibu rumah tangga di daerah itu untuk

membangun industri kecil dengan mendaur ulang limbah kain perca, botol dan kantong plastik serta kaleng susu atau minuman menjadi produk seperti boneka, tas, aneka kembang, serbet, alas panci dan keset kaki. Oleh karena itu, ikhtiar yang sedang dilakukan GKPMM merupakan sebuah langkah positif yang perlu didukung semua pihak, masyarakat umum dan pemerintah daerah setempat. (Shariva Alaidrus/John N.S/Arief M/Atman)

tradisional khas India yang kemudian dijadikan mahar kawin oleh kaum bangsawan di Kepulauan Babar, Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Bahkan, menurut Kepala Badan Pelestarian Nilai Budaya Ambon Stevanus Tiwery, penggunaan kain saree hingga kini masih dipertahankan khususnya oleh kalangan bangsawan Babar. “Di Babar, kain itu dikenal dengan nama basta atau koka. Hanya bangsawan yang menggunakannya sebagai mahar dalam perkawinan dan menjadi penanda status sosial mereka,” katanya. Saree atau basta terdiri dari jenis kok warmer, kok wama, dan irilawan. Penamaan kain itu sesuai motif,

pola desain dan ketebalan. Paling banyak digunakan adalah motif bulatan-bulatan kecil dan garis-garis geometris yang saling berhubungan. Kain yang mulai digunakan sebagai mahar kawin pada abad XV itu pada awalnya merupakan hasil barter dengan pedagang Portugal di Banda. Setiap jenis ada nama tradisionalnya dalam bahasa Tanimbar. Dalam upacara, saree dan “barang seserahan” lain seperti sepasang anting emas dan gading gajah diletakkan di dalam tol’a (tempat sirih), sebelum kemudian ditempatkan dalam lumbung di bumbungan rumah. (Shariva Alaidrus/John N.S/Arief M/Atman)

Kain India dan Bangsawan Babar

B

arang peninggalan bangsa asing yang masuk ke Maluku pada masa lampau ternyata tidak hanya berasal dari buah tangan Portugal dan Belanda, tetapi juga dari India.

Tidak hanya bangunan semacam Benteng Duurstede di Pulau Saparua, Benteng Amsterdam di Desa Hila, Pulau Ambon, dan Benteng Belgica di Banda Naira, barang peninggalan yang cukup menarik adalah saree, kain

Tajuk

P

Liputan Utama

02

Wakil Rakyat


SURAT PEMBACA Pemberdayaan Informasi Fenomena penyebaran informasi merupakan kebutuhan mendesak saat ini, sehingga kehadiran Koran Sisipan “Indonesia Kini” hasil kerja sama Perum LKBN Antara dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa menjadi jawaban dari kebutuhan tersebut. Harapan pemberdayaan informasi akan menjadi nyata karena masyarakat dapat menerima berbagai informasi yang lengkap,

beragam, dan terpercaya. Sesuai semangat pemberdayaan informasi, maka Koran Sisipan akan bermanfaat jika mengemukakan informasi dari berbagai sumber yang lebih bernuansa kedaerahan. Kolaborasi informasi, baik nasional dan daerah, wilayah Jawa-luar Jawa, semakin memperkaya pengetahuan masyarakat di seluruh Indonesia. Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon Prof. Dr. Ir. August E. Pattiselanno, MSi




C



SUSUNAN REDAKSI








Sosok

08


Siska Mangindaan:

“Melayani adalah Kehormatan”

K

eberhasilannya meraih kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara sekaligus menjadi satusatunya wakil perempuan asal Kota Manado dari Partai Demokrat di lembaga legislatif itu dianggap Siska Mangindaan sebagai satu kehormatan. Bagi perempuan kelahiran Bandung 18 Oktober 1978 ini, keberhasilan itu akan membuka jalan bagi mimpinya melayani masyarakat Sulawesi Utara seperti yang dilakukan ayahandanya, EE Mangindaan, dan kakaknya, Harley AB Mangindaan, selama ini. Semula Siska mengaku tidak membayangkan hasil yang akan diraihnya saat memutuskan untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Ketika itu, Siska bahkan

Siska Mangindaan:

Desy Ratnasari

Tetap Dosen

P


harus bersaing dengan para politisi senior yang sudah memiliki basis massa dan pemilih sendiri. Siska adalah wajah baru di dunia politik Sulawesi Utara. Selain usianya yang masih relatif muda, dia pun nyaris tidak diperhitungkan banyak rivalnya. Namun hasil Pemilu 2014 telah menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing dan bahkan menggeser posisi politisi senior seperti Joudie Watung di DPRD provinsi, serta bersaing dengan rekan sesama politisi Partai Demokrat seperti Lock Kojongian, Ronny Eman dan Diana Mallo. “Berdasarkan hasil penghitungan final yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, saya mendapatkan suara 11.501 suara dari total 47.312 suara Partai Demokrat,” kata Siska.



H


Keberhasilannya itu membuatnya merasa terhormat dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat Kota Manado. Karenanya dia berjanji untuk melakukan yang terbaik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di DPRD provinsi nantinya. Bermodal pengalamannya aktif selama sekolah dan mahasiswa serta di berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia mau pun luar negeri, Siska membulatkan tekad untuk memperjuangkan aspirasi pemuda. “Saya ingin menjadi pejuang aspirasi para pemuda, serta mengajak mereka untuk memajukan diri sendiri agar bisa menghasilkan inovasi yang berarti nantinya,” kata Siska. (Joice Bukarakombang/Rahmad/Erafzon SAS)

Baru



07


DPRD Sulut

PDIP Jawaranya

P

Simpatisan membawa replika banteng saat kampanye terbuka PDI Perjuangan di lapangan pedurenan, Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

artai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi jawara dalam perolehan kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara setelah meraih suara terbanyak pada Pemilu 2014. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri dengan calon president Joko Widodo ini meraih 13 kursi dari 45 kursi DPRD Sulut setelah mengantongi 407.308 suara berdasarkan Pleno

Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut. Capaian PDIP tersebut mengungguli Partai Golkar (272.840 suara) dengan sembilan kursi, Partai Demokrat (170.665) dan Gerindra (152.104) yang sama-sama mendulang enam kursi, Partai Amanat Nasional (99.352) dengan tiga kursi, disusul Partai Nasdem (78.771), PKS (40.077) dan PKPI (53.851) dengan masing-masing

dua kursi serta Partai Hanura (66.164) dan PPP (45.102) masing-masing satu kursi. Dengan pencapaian tersebut, PDI Perjuangan diperkirakan memegang tampuk kepemimpinan di DPRD Provinsi Sulut dengan menduduki posisi ketua, sedangkan Partai Golkar, Demokrat dan Gerindra masingmasing duduk sebagai wakil ketua I, wakil ketua II dan wakil ketua III.

Ekspor Pala ke Jepang

S

iapa yang menyangka bahwa Jepang menilai pala dari Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, sebagai salah satu komoditas terbaik Indonesia yang sudah menembus banyak pasar dunia termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Menurut Kepala Bidang Perd ag angan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut, Tahi Siregar, volume ekspor pala daerah itu ke Jepang sepanjang 2013 tercatat 15,1 ton. Ekspor komoditas hasil perkebunan itu menyumbang devisa senilai 298.575 dolar AS, katanya.

Komoditas pala yang diekspor itu terdiri atas bunga pala sebanyak 5,5 ton dengan nilai 111.375 dolar AS, dan biji pala sebanyak 9,6 ton dengan nilai 187.200 dolar AS. “Permintaan komoditas pala dalam jumlah yang besar tersebut dikarenakan kualitasnya yang diakui terbaik,” katanya. Untuk mendukung peningkatan ekspor komoditas tersebut, Kementerian Perdagangan RI yang didukung oleh Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) akan memfasilitasi kemudahan ekspor Sulut ke Jepang.

Daerah

Keberhasilan PDI Perjuangan menjadi jawara di DPRD provinsi setelah partai ini menang di sejumlah daerah pemilihan (Dapil), seperti Kota Bitung dan Minahasa Utara, Kepulauan Sangihe , Talaud dan Sitaro, serta Bolaang Mongondow Raya. Di Dapil 2 Kota Bitung dan Mina hasa Utara, misalnya, PDI Perjuangan meraih dua kursi, disusul Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, PKPI, Hanura dan Partai Nasdem dengan masing-masing satu kursi. Di Dapil 3 Nusa Utara yang meliputi tiga kabupaten kepulauan, Sangihe, Talaud dan Sitaro, partai berlogo banteng bermoncong putih ini menyabet dua kursi disusul Golkar, Demokrat dan Gerindra dengan masing-masing satu kursi. Adapun di Dapil 4 Bolaang Mongondow Raya, PDIP mendapat tiga kursi, disusul Partai Golkar dan PAN dengan masing-masing dua kursi, serta PPP, Gerindra dan PKS dengan masing-masing satu kursi. Di Dapil 6 Minahasa Tomohon, PDIP tetap tak terkalahkan oleh partaipartai lain dengan meraih tiga kursi sedangkan Partai Golkar dua kursi serta Gerindra, Demokrat dan PKPI dengan masing-masing satu kursi. Calon anggota legislatif yang mendulang suara terbanyak pun adalah kader PDI Perjuangan asal Dapil Minahasa Tomohon. Dia adalah Steven Kandouw yang meraih 35.779 suara disusul Kristovorus Palinggi (Golkar) dari Dapil Minahasa Selatan dengan 34.582 suara, Marvel Makagansa (PDIP) dari Dapil Nusa Utara 28.024 suara, dan Muslimah Mongilong (PDIP) dari Dapil Bolmong Raya 27.511 suara. (Guido Merung/ Rahmad/Erafzon SAS)

“Ada banyak tahapan yang harus dilalui karena Jepang sangat ketat dalam pemeriksaan kualitas komoditas. Karena itu perlu bermitra dengan pelaku usaha Jepang,” kata Tahi Siregar. (Jootje Kumajas/ Rahmad/Erafzon SAS)

Buah Pala. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Daerah

06


Pemilu

Petahana Masih Dipercaya Mokoagow (PAN). Sementara satu pendatang baru yang melenggang ke Senayan dari hasil perhitungan terakhir di Komisi Pemilihan Sulut adalah Wenny Warouw dari Partai Gerindra. Pengumpul suara terbanyak pada Pemilu 2014 adalah Olly Dondokambey dengan 237.590 suara. Posisinya diikuti Vanda Sarundajang dengan 126.222 suara, Yasti Mokoagow (112.758 suara), EE Mangindaan (81.169 suara), Aditya Moha (77.258 suara) dan Wenny Warouw dengan 35.682 suara. Keberhasilan para petahana itu tidak terlepas dari hasil kerja dan kontribusi mereka selama menjadi wakil rakyat pada kemajuan daerah pemilihannya. Olly Dondokambey,

K

epercayaan masyarakat Sulawesi Utara terhadap para anggota legislatif petahana masih kuat terbukti dari keberhasilan mereka meraih lima dari enam kursi DPR-RI Dapil Sulut pada Pemilu legislatif 9 April lalu.

Kelima legislator hasil Pemilu 2009 yang tetap bertahan di Senayan karena memenangi Pemilu 2014 adalah Olly Dondokambey (PDIP), Vanda Sarundajang (PDIP), EE Mangindaan (Demokrat), Aditya Anugrah Moha(Golkar) dan Yasti Soepredjo

DPD RI

Wajah Baru Mendominasi

H

asil rekapitulasi peng hitungan suara yang dilaksanakan Komisi Pemilihan umum (KPU) Sulawesi Utara telah menghadirkan wajah baru di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Salah satunya adalah Maya Rumantir. Bersama Fabyan Sarundajang, Benny Rhamdany, dan Aryanthi Baramuli Putri , penyanyi pop kelahiran Ujung Pandang 2 April 1964 itu diperkirakan melenggang ke

gedung DPD-RI Jakarta. Maya Rumantir dan ketiga sejawatnya itu tercatat sebagai calon peraih suara terbanyak pada Pemilu 2014 yang diikuti 29 calon perseorangan yang memperebutkan kursi DPD RI di daerah pemilihan Sulut. Selain Maya, ada dua wajah baru yang lain, yakni Fabyan Sarundajang dan Benny Rhamdany, sedangkan Aryanthi Baramuli Putri merupakan petahana karena pernah menjadi anggota DPD RI periode 2004-2009

dan 2009-2014. Dari keempat calon tersebut, Maya Rumantir meraup dukungan terbanyak dengan 206.987 suara, diikuti Aryanthi Baramuli Putri dengan 150.255 suara; Fabyan Sarundajang (127.499 suara) dan Benny Rhamdani (94.588 suara). Menanggapi hasil rekapitulasi KPUD Sulut itu, Benny Rhamdani menyampaikan terima kasihnya kepada warga yang telah memilihnya pada Pemilu 9 April 2014. Ia mengatakan mandat yang telah

ketua DPD PDIP Sulut, misalnya, dinilai banyak pihak telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan beberapa program pengembangan masyarakat pedesaan yang dirasakan manfaatnya oleh warga. “Pak Olly bukan hanya memberi semangat kepada masyarakat Sulut tetapi juga telah berjuang sehingga beberapa program pembangunan infrastruktur pedesaan dapat terwujud. Dan ini sangat membantu masyarakat di pedesaan,” kata Martinus Mamuaja, kepala desa. Penilaian senada terhadap keberhasilan Olly juga disampaikan Lucky Senduk, salah satu pengurus PDIP Sulut. Menurut Lucky, Olly Dondokambey yang peduli pada pengembangan iman umat beragama di Sulut melalui program pembangunan dan rehabilitasi sarana peribadatan yang dimiliki pengikut seluruh agama yang ada menuai penilaian positif dari para pemilih. Begitu juga dengan Yasti dan Aditya yang meraih banyak suara pemilih di Kabupaten Bolaang Mongondow Raya karena tidak sedikit warga yang menganggap mereka peduli pada kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang menanti. “Ketimpangan pembangunan dan perekonomian masyarakat masih tampak di sana sini. Ini hendaknya menjadi perhatian para anggota DPRRI terpilih. Bagaimana caranya agar dana pemerintah pusat lebih banyak turun di Sulut,” kata Agus Poputra, pakar ekonomi dan sosial Sulut. (Guido Merung/Rahmad/ Erafzon SAS) diberikan masyarakat kepadanya secara tulus dan ikhlas ini akan dijawabnya melalui kerja keras dan pengabdian selama lima tahun ke depan. “Saya tidak menjanjikan banyak hal tetapi akan menjawabnya dengan kerja keras,” kata Rhamdani yang jika sudah duduk di DPD nanti berkeinginan kuat untuk berada di komite yang antara lain membidangi masalah pemerintah pusat dan daerah serta pemekaran daerah ini. Bidang tugas komisi ini, katanya, cocok dengan kegiatannya mengadvokasi masyarakat maupun dengan aktivitasnya selama menjadi anggota DPRD Sulut dari PDI Perjuangan selama periode 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014 ini. (Jorie M R Darondo/Rahmad/Erafzon SAS)

Tajuk

P

Liputan Utama

02

Wakil Rakyat


SURAT PEMBACA Sehubungan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang menjadi ukuran kelulusan pelajar SMP/Mts sederajat dan SMA/SMK/MA sederajat kenapa selalu saja dihebohkan praktik jual beli kunci jawaban. Katanya paket soal UN itu dibuat 20 jenis, sehingga sulit dibocorkan. Tapi kenyataannya kenapa masih heboh seperti itu, dan kabarnya ada peserta UN yang mendapatkan bocoran kunci

jawaban setelah membayar, isinya sebagian besar benar. Siapa yang membocorkan? Kenapa tidak ditangkap dan diproses hukum? Kenapa anak-anak selalu jadi korban dalam urusan UN setiap tahun. Serahkan saja penilaian kelulusan kepada guru yang mengetahui prestasi anak didik selama sekolah. Terima kasih. Ridwan A Warga Bandarlampung




C



SUSUNAN REDAKSI








Sosok

08


Nyimas Novi Ujiani

Menebar Jasa

T

etesan air mata tak terbendung ketika ia bercerita tentang loyalitas para pendukungnya yang ia sebut “panglima perang” untuk mengantarkannya menuju kursi DPRD Karimun. Nyimas Novi Ujiani, demikian nama caleg nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan politikus perempuan dengan suara terbanyak di Dapil IV Meral-Tebing-Meral Barat pada Pemilu 9 April 2014. Ia mengatakan para pendukungnya itu didominasi kaum perempuan dan praktisi pendidikan.

Nyimas Novi Ujiani

Desy Ratnasari

Tetap Dosen

P


“Apa yang saya raih tidak terlepas dari dukungan dan kerja ikhlas para panglima perang saya. Mereka tidak tergiur dengan iming-iming, karena maaf, banyak yang menawarkan mereka imbalan agar memilih caleg tertentu,” katanya. Menurut Novi, sapaan akrab istri Sabari Basirun ini, sukses meraih suara terbanyak tidak terlepas dari kesehariannya yang aktif dengan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan pendidikan. “Saya aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan bukan karena politik, tapi ingin berbuat dan berbagi sekaligus menjadi pelayan masyarakat. Namun, saya akui kegiatan sosial kemasyarakatan yang saya tekuni menjadi modal bagi saya untuk meraih dukungan,” kata dia.



H


Dengan mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sinar Bangsa pada 2005, ia mulai fokus memberikan pendidikan keaksaraan bagi masyarakat buta huruf yang termarjinalkan. PKBM itu memiliki balai pendidikan di Teluk Setimbul, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral. Melalui balai pendidikan itu, warga Teluk Setimbul yang notabene suku Akit atau suku asli Karimun belajar membaca, kemudian mendapat pelatihan ketrampilan, seperti pelatihan menjahit. “Kegiatan sosial melalui PKBM itu telah melahirkan pendukung yang kuat,” katanya. Dukungan juga dari kaum ibu yang aktif di wirid dan pengajian di tingkat RT, kelurahan hingga kecamatan, serta dukungan suara dari praktisi pendidikan pada Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi). (Rusdianto/Evy R. Syamsir/budi santoso/erafzon sas)

Baru



07


Daerah

Berbenah sambut MTQ Nasional

B

atam sedang berbenah untuk menyambut Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Nasional ke-25 yang akan diadakan di dataran Engku Putri, yang merupakan alun-alun kota. Taman kota yang berlokasi di samping Kantor Wali Kota itu kini telah disulap menjadi suatu kawasan bernuansa Timur Tengah yang berpadu dengan budaya Melayu. Dari kejauhan, bangunan Astaka terlihat megah dan unik, mengalahkan bangunan lain yang berada di jantung kota. Di dalam Astaka itu sendiri terdiri dari lima kubah, dengan memiliki

sedikitnya delapan skat ruangan yang terdiri dari ruang juri, qori dan qoriah, panitia dan lain sebagainya. Selain itu, Astaka juga diapit dua menara setinggi 25 meter. Panggung utama dibangun seluas 900 meter persegi dengan beberapa fasilitas, seperti WC umum dan jalan khusus untuk penyandang cacat. Untuk memberikan pelayanan yang baik bagi kafilah dari dalam negeri serta tamu dari negara sahabat, Pemerintah Kota Batam juga membenahi fasilitas pendukung seperti Masjid Raya yang lokasinya persis di seberang Engku Puteri. “Untuk mendukung kelancaran

Internet Gratis

B

pelaksanaan MTQ Nasional, Masjid Raya juga direnovasi. Salah satu bagian yang akan diperbaiki adalah lantai masjid. Lantainya masih licin, jadi perlu dibersihkan lagi,” ujar Wakil Wali Kota Batam, Rudi. Pembenahan akan dilakukan pada kamar mandi dan tempat wudhu serta saluran pembuangan begitu juga lokasi parkir. Lokasi parkir tidak hanya di laman Masjid Raya tapi juga di lokasi Engku Puteri dan kawasan yang berdekatan. “Bangunan-bangunan pendukung MTQ ditarget selesai pada pertengahan Mei ini karena 6 Juni MTQ mulai berlangsung,” katanya.

eberapa tetes peluh ma sih melekat di pelipis Hastuti, perempuan yang penuh semangat ini terus mensosialisasilan cara mengggunakan fasilitas internet kepada masyarakat di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. “Walaupun mobil internet ini hanya ada satu, tapi kami berusaha berkeliling secara merata agar mereka dapat tahu apa itu internet,” ujar Hastuti yang juga Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Natuna. Ia menjelaskan, animo masyarakat Natuna terhadap internet sangat tinggi sehingga mobil dengan fasilitas internet gratis itu sangat berarti. Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) itu diberikan Kementrian Kominfo melalui program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau Universal Service Obligation (USO).

Tidak hanya pembenahan fisik, persiapan acara pembukaan MTQ juga terus dilakukan dengan melibatkan ratusan seniman lokal dan nasional. Koordinator Bidang Pembukaan MTQ Nasional, Buralimar mengatakan, pembukaan akan menampilkan seni tari dengan kreografer dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Bersamaan dengan MTQ Nasional ke-25 juga digelar Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI). Sebagai tuan rumah, Kepri mengikuti seluruh cabang perlombaan dan menargetkan tampil sebagai juara umum. (Evy R. Syamsir/budi santoso/erafzon sas)

Selain menyambangi kantor-kantor kecamatan dan desa, MPLIK juga mengunjungi sekolah-sekolah di beberapa kecamatan yang terdapat di Pulau Bunguran dari tingkat SMP hingga SMA sederajat dan mendapat sambutan antusias dari pelajar dan guru. “Guru di sekolah-sekolah tersebut juga membantu memperkenalkan internet kepada anak didiknya,” jelas Hastuti. Menurut dia, untuk mengantisipasi dibukanya situs-situs yang terlarang pihaknya menerjunkan staf pendamping dari Bidang Komunikasi dan Informatika dan dibantu oleh guru pendamping di sekolah-sekolah tersebut. Ia mengharapkan ada penambahan MPLIK mengingat kabupaten yang berhadapan dengan beberapa negara asing itu masih tertinggal dalam bidang informasi di bandingkan daerah lain. (Zam Jambak/Evy R. Syamsir/budi santoso/erafzon sas)

Daerah

06


KPU Batam Dinonaktifkan

R

ekapituasi data dari sebelas partai peserta Pemilu 2014 untuk tingkat nasional, dengan masing-masing mempunyai enam sampai 12 calon tentu memerlukan waktu yang lama dan sangat memungkinkan terjadi kesalahan karena faktor kelelahan fisik. Hal itu juga terjadi di Kota Batam yang menyebabkan banyaknya versi hasil rekapitulasi. Akibat kisruh penghitungan suara itu KPU Kepulauan Riau menonaktifkan lima anggota KPU Batam yakni M Syahdan, Ahmad Yani, Mulkan Siregar, Yudi Kornelis dan Jernih M Siregar. KPU Kepri mengatakan pemecatan para komisioner KPU Batam karena

rekapitulasi suara tingkat KPU Batam hingga saat ini masih belum tuntas akibat adanya perbedaan data rekapitulasi yang dikeluarkan KPU Batam dengan hasil yang diplenokan. Selain terjadi perbedaan data dengan saksi partai, data yang dikeluarkan KPU Batam juga berbeda dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu Batam. Saat ini terdapat dua versi hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu di Batam, pertama versi pleno KPU Batam di Batam pada Senin (28/4) dan hasil rekapitulasi perbaikan di KPU Kepri Tanjungpinang pada Selasa (29/4). Keputusan penonaktifkan seluruh anggota KPU Batam tersebut di

ungkapkan Ketua KPU Kepri Said Sirajuddin dalam jumpa pers di Tanjung Pinang, Rabu (30/4). KPU Kepri sebenarnya memberi waktu tambahan, hingga tanggal 27 April, tapi KPU Batam yang menjadwalkan pleno rekapitulasi tanggal 28 April juga batal karena anggota KPU Batam tak kunjung tiba ke Kantor KPU Kepri di Tanjungpinang sehingga kemudian anggota KPU Kepri harus mendatangi KPU Batam. “Pada pleno Selasa (29/4), agenda awalnya KPU Batam menyerahkan hasil rekapitulasi kepada Panwalsu dan saksi. Namun perubahan kembali terjadi. Saksi tidak menyetujui hasil rekapitulasi dari pleno yang

Golkar dua orang, PPP dua orang, Gerindra dua orang, Hanura satu orang dan Nasdem satu orang. Nama-nama caleg yang dipastikan duduk untuk Dapil 3 adalah Wan Sofian (PDI-P), Sudirman (Golkar), Marzuki (Gerindra), Dwitra Gunawan (Demokrat), Syaifullah (Hanura), Raja Marzuni (PPP), Abil Hanafi (PAN). Untuk Dapil 2 Hadi Candra (Golkar), Bahrudin (Demokrat), Joharis Ibro (PAN), H. Pang Ali (PPP). Sementara untuk Dapil 1 adalah Rokiah (Nasdem), Rusli (PDI-P), Wan Aris Munandar (Golkar), Jarmin (Gerindra), Yusripandi dan Hendri FN (Demokrat), Daeng Amhar (PAN), Harken (PPP) dan Sunaryo (Hanura). Nama-nama anggota DPRD Anambas dari dapil 1 yakni Wan Zuhendra dari PDI-P, Raja Bayu Febri Gunadian (Golkar), Muhammad Da’i (PAN) dan Imran ( PPP). Sementara dari Dapil 2 dan 3,

dari empat kursi yang tersedia masih disabet oleh incumbent antara lain pimpinan DPRD Anambas yaitu Amat Yani (PBB) dan Nur Adnan Nala (Demokrat) serta Julius (Hanura). Sementara sosok baru yang menduduki DPRD Anambas dari Dapil 1, adalah Syamsil Umri (PDI-P), Tetti Hadiyanti (Gerindra), Dhannun (PPP), Mulyadi alias Kan-kan (Hanura), dan Amri dari PBB. Sementara dari Dapil 2 yaitu Yusli YS (PDIP), Yulius (Gerindra), Jasril JML (PAN), Hasnidar (PPP) dan Dharusman (PBB), serta satu dari Dapil 3 yaitu Ayub. (Zam Jambak/Radja/Evy R. Syamsir/budi santoso/erafzon sas)

dilakukan pada 28 April. Sehingga Panwalsu Batam merekomendasikan dilakukannya pleno perbaikan rekapitulasi. Guna sinkronisasi hasil perolehan suara,” katanya. Sementara itu, M. Syahdan Ketua KPU Batam yang dinonaktifkan justru mengatakan sidang pleno KPU Batam pada 28 April 2014 telah selesai dan sah. Karena itu ia menganggap pleno perbaikan yang digelar di Kantor KPU Kepri di Tanjungpinang ilegal. (Evy R. Syamsir/budi santoso/erafzon sas)

Paras Baru di DPRD Natuna dan Anambas

K

abupaten Natuna dan Kabu paten Kepulauan Anambas, telah menyelesaikan tahapan pemilu legislatif sesuai jadwal tahapan pemilu legislatif. Hasil rekap suara pemilu melahirkan paras baru yang akan menjadi anggota dewan yang terhormat periode 2014-2019. Dari 20 orang anggota DPRD Natuna sebanyak 12 orang merupakan wajah baru begitu juga DPRD Anambas terdapat 11 orang pendatang baru dari 20 orang anggota dewan. Partai Demokrat sebagai pemenang di Natuna dengan meloloskan empat calegnya, demikian juga PPP yang memenangi di Anambas dengan empat caleg. Sebelumnya PPP hanya mampu menempatkan dua calegnya di DPRD Anambas. Adapun caleg yang terpilih sebagai figur baru DPRD Natuna berasal dari Partai Demokrat sebanyak tiga orang,

Tajuk

P

Liputan Utama

02

Wakil Rakyat


SURAT PEMBACA

kepada masyarakat, seperti informasi ilmu pendidikan, teknologi, sosial dan budaya yang disajikan secara berimbang. Saya berharap, semoga berita yang di sajikan oleh Antara bisa di baca dan akses oleh warga yang berada jauh dipelosok-pelosok desa dengan mudah.

Sebagai Lembaga Kantor Berita Nasional yang menyajikan informasi terkini, aktual dan terpercaya tentang berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia, diharapkan berita Antara juga menyajikan berbagai berita yang terjadi di daerah perbatasan, khususnya Kabupaten Natuna. Antara sudah memainkan Shaidir, perannya sebagai media Camat Bunguran Selatan, yang menyebarkan informasi Kabupaten Natuna




C



SUSUNAN REDAKSI








Sosok

08


Erma Ranik

Keteguhan yang Terpelihara

B

erusia muda, namun memiliki keteguhan yang tetap terpelihara. Inilah sosok seorang caleg perempuan asal Kalimantan Barat, Erma Suryani Ranik. Setelah duduk di kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2009-2014, kini ia berhasil meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Meski menggunakan “perahu” Partai Demokrat yang sesungguhnya sedang “terjun” pamornya, Erma memperoleh dukungan 34.420suara, dari sebanyak 196.890 penduduk Kalbar yang memilih Partai Demokrat di pemilihan legislatif 2014. “Saya berterima kasih kepada masyarakat Kalbar yang memilih saya. Banyak telepon yang masuk dari berbagai simpatisan yang tidak percaya dengan kemenangan ini,” kata perempuan kelahiran Ketapang, 14 Mei 1975. Ia mengatakan, selama berkampanye hanya

Erma Ranik

Desy Ratnasari

Tetap Dosen

P


berbekalkan majalah kecil, baliho dan kartu nama. “Ini membuktikan bahwa rakyat Kalbar masih banyak yang mempunyai harga diri. Tidak semua rakyat bisa dibeli dengan uang,” kata alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak itu. Ketika kampanye untuk DPR RI, ia sering ditanya, misalnya, mau sumbang apa? Erma selalu menjawab tak ada. “Saya hanya janji kalau terpilih, saya akan balik lagi ke kampung ini untuk memperjuangkan aspirasi mereka,” jawab Erma yang suka ceplasceplos. Ia mengungkap ada tiga orang yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Pertama, Ranik, ayahnya yang mengajarkan kesederhanaan dan percaya diri. Kedua adalah Rusmiyati, ibunya yang mengajarkan kasih sayang tanpa memandang suku dan agama. Dan ketiga adalah Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang berani mengambil segala risiko untuk menghapuskan perbudakan kaum kulit hitam di tanah Amerika. “Semua orang bisa melalui penderitaan, tapi untuk menguji karakter seseorang beri dia kekuasaan’,” kata Erma Suryani Ranik yang mengingat betul katakata mutiara Abraham Lincoln itu. (Nurul Hayat/budi santoso/erafzon sas)



H


Baru



Daerah

06


Kalbar Masih PDI Perjuangan

P

artai banteng moncong putih tetap tangguh di Kalbar, terbukti hasil rekapitulasi suara Pemilu 9 April 2014, tetap mendominasi di tiap daerah pemilihan di Kalbar. Sebanyak tujuh dari delapan dapil tersebut, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak. PDIP di Kota Pontianak meraih 49.655 suara, menggeser Partai Demokrat, namun di Kabupaten Sambas 41.718 suara, kalah tipis dari PAN yang mendapat 41.870 suara, di dapil lainnya PDIP tetap unggul sehingga total perolehan PDIP Kalbar mencapai 592.236 suara. Wajah lama yang masih memenuhi ruang fraksi PDIP nantinya yaitu Minsen, Tapanus, M Jimi, M Kebing L dan Krisantus Kurniawan. Sementara wajah baru yang bakal duduk antara lain Meiske Anggraini, Eka Kurniawan, Heldi dan Darso. Partai Golkar yang diketuai Morkes Effendi, Bupati Ketapang dua periode, berada di peringkat kedua terbanyak dengan raihan 300.027 suara. Sang istri, Suma Jenny Heryanti, meraih suara terbanyak di Dapil VIII dengan 26.581 suara sehingga berlanjut di periode kedua di DPRD. Wajah lama tetap bertahan, seperti Mulyadi M Yamin, Zulkarnaen Siregar dan Prabasa Ananta Tur, sementara wajah baru yang masuk seperti Masdar AR, Bong Cin Nen, Yohanes Anselmus, dan Henny Dwi Rini.

T

Ketua KPU Provinsi Kalbar Umi Rifdiyawati (berjilbab) sedang menerima protes dari peserta rapat pleno saat rekapitulasi suara pemilihan legislatif 2014 di Pontianak. Foto Teguh Imam Wibowo

Sedangkan wajah lama Partai Demokrat ada Setyo Gunawan, M Isya, Mijino, dan Andi Aswaddan yang baru naik, seperti Neneng dan Affandie AR. Ketua DPD PAN Kalbar, Ikhwani A Rahim juga kembali lolos dari Dapil I didampingi Guntur yang menyisihkan Tony Kurniadi, anggota DPRD dua periode dari Dapil IV. Nama Bahasan, dari PKPI, yang sebelumnya masih terasa asing, secara

mengejutkan meraih 14.600 suara, yang terbanyak dari Dapil I. Dari Partai NasDem, ada nama Michael Yan Sriwidodo dan Luthfi A Hadi. Keduanya pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar periode 2004 – 2009, yakni Michael Yan dari Partai Golkar, Luthfi dari PBR. Dari PPP, ada nama Ketua DPW Provinsi Kalbar Ahmadi Usman dan H Miftah. Gerindra meloloskan Ishak Ali

Al Muthahar, Syarif Amin Muhammad, dan Antonius Situmorang. KPU Provinsi Kalbar akan menetapkan anggota dewan terpilih pada rapat pleno tanggal 11 – 13 Mei mendatang.Sementara nama-nama yang dimunculkan di atas, dihitung berdasarkan perolehan suara dalam rapat pleno beberapa waktu lalu. (Teguh Imam Wibowo/budi santoso/ erafzon sas)

Oesman Sapta. Pengusaha nasional yang berkibar dengan OSO Grup itu sangat terkenal di Kalbar. Pria kelahiran Sukadana, Kabupaten Kayong Utara itu mendapat 188.528 suara. Bagi Oesman Sapta, Senayan bukanlah hal baru. Pada 1999-2004, ia pernah menjadi anggota MPR dari Fraksi Utusan Daerah. Kemudian ada sosok Abdul Rahmi. Pria berambut putih ini pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar sebelum periode 2009 – 2014 dari Partai Keadilan Sejahtera. Ia memperoleh suara ketiga terbanyak,

yakni 185.625 suara. Di posisi terakhir dari empat besar calon terpilih anggota DPD RI asal Kalbar, ada Rubaeti Erlita. Ia adalah istri dari Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar, Prabasa Ananta Tur. Rubaeti mendapat 139.856 suara. Ia dikenal melalui beragam aktivitas yang berkaitan dengan perempuan, seperti Ketua Gerakan Organisasi Wanita dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK di Kabupaten Sambas saat Prabasa menjabat sebagai wakil bupati tahun 2001-2006. Kemudian menjadi Ketua Perempuan Ormas Musyawarah Kerja

Gotong Royong (MKGR), aktif di Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) serta kerap berceramah di berbagai daerah di Kalbar. Dua petahana lain yang diprediksi gagal, yakni Hairiah dan Ishaq Saleh, masing-masing mendapat 131.492 suara dan 58.262 suara. Satu petahana senator atas nama Erma S Ranik memilih bertarung melalui jalur partai politik, Partai Demokrat untuk DPR RI. Seluruhnya calon DPD asal Kalbar yang bertarung pada Pemilu 2014 sebanyak 34 orang. (Teguh Imam Wibowo/budi santoso/erafzon sas)

Wajah Calon Senator Kalbar

iga wajah baru akan mendominasi calon senator dari Provinsi Kalbar periode 2014 – 2019, berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dipimpin Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Umi Rifdiyawati di Hotel Mercure Pontianak, Jumat (25/4) malam. Sementara satu wajah lama yaitu Maria Goreti yang memperoleh dukungan terbanyak, yakni 246.329 suara. Ini merupakan periode ketiga bagi sosok yang sederhana tersebut. Wajah baru yang lolos yaitu

07


Perluasan Pelabuhan Seng Hie

B

au ikan asin yang menyengat biasa tercium oleh penumpang kapal yang mendarat Pelabuhan Seng Hie, pelabuhan tradisional utama di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berdiri pada abad ke-18, peran pelabuhan perniagaan tertua di Pontianak saat ini sangat besar sebagai tempat sandar berbagai kapal yang akan bongkar muat berbagai kebutuhan pokok sebelum didistribusikan ke pedalaman Kalbar dan turun naiknya penumpang kapal motor cepat. Nama pelabuhan Sheng Hie sendiri

Kawasan pelabuhan kini terasa tidak memadai lagi untuk menampung hiruk pikuk arus masuk-keluar barang dagang dan penumpang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas kawasan pelabuhan tersebut. “Daya tampung Pelabuhan Seng Hie sudah tidak memadai sehingga harus diperluas,” kata Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Pelabuhan ini baru memiliki luas sekitar 6.500 meter persegi atau tidak sebanding volume kapal yang sandar dan jumlah kendaraan roda empat yang melakukan aktivitas bongkar muat. Dalam sehari paling tidak diambil dari nama pengusahahasil bumi negeri Tiongkok yang bermukim di Pontianak. Pelabuhan ini memiliki letak yang strategis karena terletak di tepi Sungai Kapuas, yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia dan jalur pelayaran air utama menuju berbagai kota di hulu. Seiring perkembangan zaman, Pelabuhan Seng Hie juga digunakan untuk aktivitas turun naiknya kapal motor express jurusan Pontianak ke kota-kota di pesisir Kalimantan Barat, seperti Ketapang dan Kayong Utara dan sebaliknya, sehingga aktivitas di pelabuhan sangat sibuk.

AKN Cetak Tenaga Siap Pakai

A

kademi vokasional yang fokus pada peningkatan ketrampilan sangat dibutuhkansebelum memasuki dunia kerja dan jika ingin berwirausaha. Untuk memenuhi tuntutan itu Pemkab Sintang akan membuka Akademi Komunitas Negeri (AKN) Sintang pada tahun ajaran 2014/2015. “Kampus sementara AKN Sintang menyatu dengan SMKN 1 Sintang. Dosen sudah siap, dananya juga sudah siap. Pemkab Sintang mengucurkan Rp5 miliar per tahun selama tiga tahun pertama,” ungkap Bupati Sintang Milton Crosby. Akademi itu merupakan amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) untuk mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi. Mahasiswa yang selesai menempuh program pendidikan ini akan mendapat gelar setara dengan

Daerah

belasan hingga puluhan kapal motor berbagai ukuran yang melakukan aktivitas bongkar dan muat barang di Pelabuhan Seng Hie Pontianak. “Biaya perluasan masih terus dikaji. Asal dananya bisa dari APBD Kota Pontianak dan bantuan dari pemerintah pusat,” tambahnya. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Pontianak Syarif Saleh mengakui perluasan Pelabuhan Seng Hie sudah sangat mendesak karena saat ini menjadi alternatif untuk aktivitas turun naiknya penumpang dari kapal-kapal besar, kalau pelabuhan utama Dwikora Pontianak sudah tidak muat lagi. (Andilala/budi santoso/erafzon sas)

diploma satu (D1) atau D2. AKN Sintang di tahun pertama paling tidak akan membuka program studi Teknik Pertanian, Teknik Perkebunan dan Teknik Perikanan. “Tidak hanya lulusan SMA/SMK, para petani yang sedang bekerja juga dapat kuliah di akademi tersebut,” tuturnya. Milton berharap dengan mendalami tehnik budidaya, petani mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha di pertanian, perkebunan dan peternakan. Sekolah serupa juga telah ada di Kalbar yaitu AKN Singkawang yang berjalan sejak tahun ajaran 2012/2013 dengan program studi Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dan Teknik Informatika. AKN Singkawang telah menandatangani kesepakatan dengan Pemkot Singkawang, perbankan, dan usaha industri rumahan pada awal Maret 2014. (Zaenal Abidin/budi santoso/erafzon sas)

Tajuk

P

Liputan Utama

02

Wakil Rakyat


SURAT PEMBACA Butuh Jalan Desa Sebagian warga Desa Parit Banjar menekuni bisnis buah kelapa secara tradisional. Kelapa dibeli seharga Rp1.000 per butir dan setelah dikupas sabutnya, dijual seharga Rp2.000 per butir. Permintaan buah kelapa memang cukup tinggi, dan menjadi masalah saat musim kering tiba karena sungai yang menjadi andalan untuk mencari pasokan kelapa tidak bisa dilalui perahu dan

terpaksa hanya mengandalkan jalan darat. Sayangnya kondisi jalan darat di sekitar desa kami masih sempit sehingga menganggu pengangkutan kelapa dari sentra perkebunan. Kami berharap pemerintah Kabupaten Pontianak membangun infrastruktur jalan antardesa yang lebih lebar agar kami tidak hanya mengandalkan jalur transportasi sungai saja. Nut Jali Parit Banjar Kabupaten Pontianak




C



SUSUNAN REDAKSI








Sosok

08


Ansgerius Takalapeta

Pembangunan Setda NTT itu. Ayah tiga orang anak itu mengatakan makna bersama pemerintah tersebut hanya dalam spirit “check and balance” terutama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan program pemberdayaan dalam rangka percepatan pembangunan “Kalau kita bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan rambumasyarakat di daerah ini. rambu yang ada, tidak “Saya tidak merasa risih dengan perlu risih apalagi takut stigmatisasi soal sumber korupsi dalam menghadapi setiap di lembaga perwakilan rakyat tanggungjawab,” tersebut. Sebagai wakil rakyat, kita dewan di tengah sorotan kritis harus mampu menyesuaikan diri masyarakat terhadap eksistensi dengan keinginan masyarakat yang lembaga legislatif ini akibat sejumlah menghendaki adanya transparansi dan kasus korupsi yang melibatkan pertanggungjawaban publik,” legislator? “Kalau kita bekerja sesuai “Saya hanya ingin tetap berada dengan rambu-rambu yang ada, di jalur pemerintahan sehingga tidak perlu risih apalagi takut dalam langkah bersama untuk meningkatkan menghadapi setiap tanggungjawab,” pendapatan rakyat menuju sejahtera kata ayah dari Anita Takalapeta, dengan memanfaatkan potensi T e g u h L a m e n t u r T a k a l a p e t a lokal yang ada menjadi lebih dan Andayani Takalapeta ini. mudah dilakukan,” kata mantan (Laurensius Molan/Hironimus Bifel/ Kadis Pariwisata NTT dan Asisten Rahmad/Erafzon SAS)

Spirit “Check and Balance”

K

etika Partai Golkar mencan tumkan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2014-2019 dari daerah pemilihan NTT-6 yang meliputi Flores Timur, Lembata dan Alor, banyak kalangan sudah memperkirakan kemenangan Ansgerius Takalapeta (59). Perkiraan bahwa mantan Bupati Alor dua periode (1999-2009) itu akan menang didasarkan pada pengalaman kerja dan popularitas dirinya baik sebagai mantan bupati maupun mantan pejabat tinggi di lingkungan Setda NTT. Lalu, apa motivasi suami Pendeta Dina Takalapeta-Meller S.Th itu sehingga dia mau menjadi anggota

Ansgerius Takalapeta

Desy Ratnasari

Tetap Dosen

P




H

Baru



07


Menanti Kasih UNHCR

Para imigran asal Timur Tengah sedang menanyakan status mereka sebagai pengungsi (refugee) kepada petugas keimigrasian setempat saat berkunjung ke Rumah Detensi Imigran (Rudenim) Kupang beberapa waktu lalu. Para imigran ini hendak menyeberangan secara ilegal ke Australia untuk mencari suaka, namun perahu yang mereka tumpangi dihalau masuk oleh otoritas keamanan laut Australia. Foto: Laurensius Molan

M

uhammad Reyas (19), imigran asal Myanmar, melangkah perlahan ke arah petugas Imigrasi sambil memperlihatkan selembar sertifikat dari Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) ketika berkunjung ke Rumah Detensi Imigran (Rudenim) Kupang beberapa waktu lalu.

Ternak

Sertifikat dari UNHCR yang memberi status pengungsi (refugee) kepada pria kelahiran Myanmar 22 Juni 1995 itu dikeluarkan pada 23 Oktober 2013 atau tujuh bulan setelah imigran tersebut masuk ke Indonesia bersama ratusan pengungsi lainnya dari Timur Tengah pada 7 Maret 2013. Selama 2013, Rudenim Kupang

sempat menampung sekitar 990 imigran gelap asal Timur Tengah. Mereka hendak menyeberang secara ilegal ke Australia untuk mencari ketenangan hidup di sana. Namun, sebagian besar perahu yang mereka tumpangi dihalau masuk oleh patroli keamanan laut Australia. Dari jumlah tersebut, 355 imigran

Upaya untuk Kembali Berjaya

P

eternakan sapi di Nusa Tenggara Timur sempat menarik minat investor nasional dan asing sehingga memunculkan harapan bagi tercapainya kejayaan sektor peternakan di daerah itu. Kejayaan itu pernah dicapai di masa lalu. Setidaknya jejaknya dapat ditelusuri dari perjalanan bisnis PT Timor Livestock Company (Timlico). Perusahaan ini pernah mengembangkan usaha peternakan sapi potong di kawasan Asasu, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada 1971-1980 dengan luas padang penggembalaan sekitar 90.000 hektare untuk sekitar 10.000 ekor sapi. Timlico juga memiliki usaha di Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada 1982-1989 dengan didukung 4.000 hektare padang penggembalaan.

Daerah

di antaranya mendapat status sebagai pengungsi dan 591 imigran lainnya mendapat status sebagai pencari suaka dari UNHCR. “Ada sekitar 130 imigran yang harus keluar dari Rudenim Kupang dan dimutasi ke 12 Rudenim lainnya di Indonesia karena daya tampungnya yang terbatas. Ada pula yang dideportasi ke negara asalnya masing-masing,” kata Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Wisner Sitompul. Menyangkut status imigran sebagai pengungsi dan pencari suaka, Wisner Sitompul mengatakan persoalan tersebut merupakan kewenangan UNHCR, bukan imigrasi. “Kapan mereka (imigran) dise barkan ke negara-negara pene rima suaka dan pengungsi, adalah kewenangan UNHCR. Tugas kami hanya menampung, serta mendeportasi mereka jika mau kembali ke negara asalnya,” katanya. Arus masuk imigran gelap ke Indonesia ini seakan tak pernah reda dalam upaya mereka menyeberang ke Australia. Beberapa pulau di sekitar NTT bahkan seakan menjadi “jembatan penyeberangan” bagi para imigran tersebut menuju negara kangguru itu. Muhammad Reyas dan banyak imigran yang mengadu nasib seperti dirinya menanti keputusan UNHCR meski mereka mengaku nyaman hidup berdampingan satu sama lain di Rudenim Kupang. (Laurensius Molan/ Rahmad/Erafzon SAS)

Nota kesepahaman yang ditandatangani Pemerintah DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur tentang pengembangan ternak sapi baru-baru ini membawa harapan baru sekaligus tantangan bagi pemerintah dan pelaku usaha di daerah itu untuk terus berbenah. “Kerja sama ini bisa dilakukan badan usaha milik daerah kedua provinsi, yakni antara PD Pasar Jaya dan PT Flobamor. Bisa juga antara PD Pasar Jaya dan pihak swasta misalnya dengan PT Bumi Tirta atau antara PD Pasar Jaya dan kelompok peternak,” kata Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT Thobias Uly. Kerja sama ini akan difokuskan pada pengembangan pusat pembibitan sapi -- bukan pembelian ternak sapi -- dengan rencana investasi senilai Rp2 triliun. “Artinya, jika di hulunya tidak kita perhatikan, sapi NTT akan habis kalau dibeli dengan dana sebesar itu sedangkan pola ‘briding’ (pembibitan) akan meningkatkan populasi sapi,” katanya. (Bernadus Tokan/Laurensius Molan/Rahmad/ Erafzon SAS)

Daerah Pemilu

06


Runtuhnya Dominasi Golkar-PDIP

D

ominasi Partai Golkar dan PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai runtuh dalam pemilu legislatif 9 April 2014 karena hampir semua partai politik berhasil meraih kursi dengan jumlah kekuatan yang hampir seimbang. Kondisi ini tidak berlaku bagi PPP dan PBB yang tidak mampu mengantar kadernya ke parlemen provinsi. Dalam pemilu legislatif kali ini, Partai Golkar hanya mampu meraih 450.998 suara atau sekitar 19,21 persen dari 2.346.712 total suara sah sehingga hanya mampu merebut 11 dari 65 kursi di parlemen provinsi. Sementara, PDI Perjuangan hanya meraih 403.568 suara atau sekitar 17,19 persen atau setara dengan 10 kursi di DPRD provinsi. Partai Nasional Demokrat (NasDem) justru tampil mengejutkan. Sebagai pendatang baru dalam jagat partai politik peserta pemilu di Tanah Air, NasDem langsung merebut delapan kursi di parlemen provinsi atau sama dengan perolehan

Perhitungan surat suara pemilu legislatif di Nusa Tenggara Timur menunjukkan Golkar dan PDI Perjuangan masih merebut kursi terbanyak, namun tidak signifikan karena hampir semua parpol peserta pemilu memiliki perwakilan yang seimbang di DPRD NTT periode 2014-2019. Dominasi Golkar dan PDIP selama ini mulai runtuh. Foto Dokumentasi

Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). NasDem meraih 276.965 suara atau sekitar 11,80 persen dari total suara sah pemilih dan suara partai, Partai Demokrat 309.156 suara (13,17 persen), dan Partai Gerindra 231.950 suara (9,88 persen).

Sementara, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing menggaet lima kursi di parlemen provinsi dengan perolehan suara masing-masing mencapai 198.584 (8,46 persen), 148.008 suara (6,30

Didominasi Wajah Baru

P

ara wakil rakyat yang bakal duduk di DPRD Nusa Tenggara Timur hasil pemilu legislatif 9 April 2014 akan didominasi wajah-wajah baru. Hampir 76,92 persen atau 50 dari 65 kursi yang diperebutkan di parlemen provinsi, diisi oleh wajah baru, sedang 15 sisanya kembali diduduki legislator periode 20092014. Dari puluhan wakil rakyat yang berwajah baru itu, dua di antaranya adalah Gabriel Manek, politisi Partai Golkar yang pernah menjadi bupati Timor Tengah Utara, dan Ansgerius Takalapeta, mantan Bupati Alor yang pernah menjabat sebagai Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT serta Asisten Bidang Pembangunan Setda NTT. Selain itu, ada Yucundianus Lepa dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Jonathan Kana dari Partai

persen), dan 131.195 suara (5,59 persen). Lima kursi yang tersisa direbut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jika pada Pemilu 2009, PKPI hanya memiliki satu kursi di parlemen provinsi, pada Pemilu 2014, partai ini justru menyabet tiga kursi setelah meraih 2,59 persen suara atau 60.809 suara. PKS yang sebelumnya tidak memiliki perwakilan di parlemen provinsi justru mampu merebut dua kursi setelah berhasil meraih 63.111 suara atau sekitar 2,68 persen. Partai ini menyingkirkan dominasi PPP dan PBB yang sebelumnya punya perwakilan di DPRD NTT. Ketua KPU Nusa Tenggara Timur Johanes Depa mengatakan penentuan calon legislatif terpilih untuk DPR-RI dan DPRD NTT belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu rampungnya pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk mendapatkan bilangan pembagi pemilih (BPP). (Laurensius Molan/ Rahmad/Erafzon SAS) Demokrat. Mereka kembali merebut kursi parlemen yang ditinggalkan sebelumnya. Ada juga anggota dewan kabupaten yang berhasil lolos ke dewan provinsi seperti Thomas Tiba dari Kabupaten Nagekeo untuk Partai Golkar. Wajah baru di DPRD Provinsi NTT itu tidak hanya datang dari kalangan politisi partai dan birokrat tetapi juga dari kalangan perguruan tinggi. Di antara mereka ada Kasimirus Kolo dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang mendaftar sebagai calon legislator dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), serta pegiat LSM seperti Winston Rondo dari Partai Demokrat. Parlemen provinsi yang bakal diisi 50 wajah baru itu diharapkan mampu mengemban amanat rakyat sebagai wakil yang sejati dalam menyuarakan aspirasi mereka ke arah perbaikan kesejahteraan hidup agar mereka yang masih dililit keterbelakangan dan kemiskinan dapat terentaskan dan hidup lebih baik. (Laurensius Molan/Rahmad/ Erafzon SAS)

Tajuk

P

Liputan Utama

02

Wakil Rakyat


SURAT PEMBACA Sehubungan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang menjadi ukuran kelulusan pelajar SMP/Mts sederajat dan SMA/SMK/MA sederajat kenapa selalu saja dihebohkan praktik jual beli kunci jawaban. Katanya paket soal UN itu dibuat 20 jenis, sehingga sulit dibocorkan. Tapi kenyataannya kenapa masih heboh seperti itu, dan kabarnya ada peserta UN yang mendapatkan bocoran kunci

jawaban setelah membayar, isinya sebagian besar benar. Siapa yang membocorkan? Kenapa tidak ditangkap dan diproses hukum? Kenapa anak-anak selalu jadi korban dalam urusan UN setiap tahun. Serahkan saja penilaian kelulusan kepada guru yang mengetahui prestasi anak didik selama sekolah. Terima kasih. Ridwan A Warga Bandarlampung




C



SUSUNAN REDAKSI








Sosok

08


Majrun

Menuju DPRD

S

ejak kecil, kehidupan saya selalu dibaluti lumpur tatkala membantu orang tua bertanam palawija. Setelah saya lolos sebagai anggota DPRD Lombok Tengah, pekerjaan saya nanti mungkin akan lebih banyak bertutur untuk menyuarakan keberpihakan pada masyarakat,” kata Majrun, seorang petani yang menggantungkan hidup pada kemurahan alam. Majrun termasuk deretan orang beruntung karena lolos sebagai anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) berkat dukungan murni rakyat, khususnya petani yang tergabung dalam Asosiasi Marije Bonga. Melalui Partai Nasional

Majrun

Desy Ratnasari

Tetap Dosen

P


Demokrat, ia berhasil mengumpulkan sebanyak 6.259 suara untuk wilayah Praya Barat dan Praya Barat Daya. Asosiasi Marije Bongas adalah kelompok petani yang tinggal di wilayah antara pegunungan Marije dan Bongas yang berdiri sejak 2001 dengan jumlah anggota sebanyak 8.200 kepala keluarga atau 121 kelompok tani. “Meski namanya kelompok tani, tetapi kami tidak menggarap lahan pertanian untuk makanan produksi, melainkan untuk penghijauan,” kata pria kelahiran 31 Desember 1960 itu. Menjadi petani penghijauan dijalani Majrun sejak 1990 setelah sebelumnya bertanam palawija. Seiring perjalanan



H


waktu, Majrun mulai mengkalkulasi bahwa setiap hektare sawah menghasilkan 3-4 ton per tahun, sementara harga padi per kwintal rata-rata Rp400 ribu. Tetapi jika menanam tanaman penghijauan seperti sengon atau galelina (jati putih), hasilnya per hektare antara Rp600-Rp700 juta per 5-7 tahun, berlipat ganda dibandingkan palawija. Pengalihan objek jenis tanaman membuat warga lain perlahanlahan mengikuti langkahnya dan seiring meningkatnya taraf perekonomian warga binaan Majrun, timbul keinginan warga untuk memiliki wakil di lembaga DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka. “Berkat kebesaran Tuhan, saya bisa lolos. Ke depan saya tidak akan berhenti berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di wilayah ini,” ujarnya. (Vivi/Atman Ahdiat/Arief M)

Baru




Dendang Gendang Beleq

B

ernaung di bawah teduh dedaunan pohon rambutan, dengan mata menerawang dan berteman hembusan angin di tengah terik, seorang lelaki paruh baya ‘hanyut’ memainkan dendang gendang beleq. Inilah keseharian Komang Kantun, pembuat alat musik tradisional di Dusun Rendang Bajur, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sejak kecil, Kantun selalu terpesona pada alat musik tradisional, termasuk gendang beleq. Beleq

ujarnya. Menurut pria 60 tahun ini, secara garis keturunan, ia sebenarnya tidak memiliki hak untuk mengambil pekerjaan sebagai pembuat alat musik tradisional. Pekerjaan tersebut lazim dikerjakan oleh seseorang bersoroh atau klen Pande. “Pekerjaan ini sebenarnya hak seseorang dari soroh Pande. Jadi boleh dikatakan saya ini ‘membegal’ pekerjaan orang lain. Atas alasan ini, maka setiap 15 hari sekali, demi keselamatan diri, maka saya menghaturkan ‘beras pati’,” ujar suami dari Nengah Tamah. Beras pati, adalah persembahan berupa beras, kapas atau benang, buah pinang, uang, bunga ‘rampe’, merupakan gendang atau kendang dupa dan ‘tirtha’ kepada Sang berdiameter antara 34 - 50 cm, lebih besar dari gendang lazimnya. Ikatan rasa cinta ini membuat Kantun membulatkan tekad menjadi pembuat alat musik tradisional beleq yang sekarang banyak dipesan, tidak saja masyarakat lokal, tapi juga mancanegara. “Sudah beberapa kali ada pesanan dari Swedia, Australia, Malaysia, Taiwan dan Jepang. Kalau masyarakat lokal, khususnya warga Lombok, biasanya memesan gendang beleq setelah panen padi atau tembakau,”

Tangan-tangan Ringkih Pemecah Batu

P

anas terik di atas langit Desa Tanah Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tidak menghalangi Hilmawati (20) untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai pemecah batu. Perempuan yang biasa disapa Wati itu dengan cekatan mengayunkan palu di tangannya ke arah batu hingga pecah menjadi kepingan kecil. “Ijazah saya cuma SD, mana bisa mendapatkan pekerjaan lain,” ujar Wati yang telah enam tahun menekuni pekerjaan itu. Pekerjaan ini, kata Wati, bisa dibilang sebagai pengharapan sekaligus pelipur lara dalam kehidupannya. Meski penghasilannya tidak seberapa, ia bisa bercengkerama dengan teman-temannya sesama pemecah batu.

07

Daerah

Pencipta. Beras pati ini dimaksudkan sebagai bentuk permohonan izin karena telah mengerjakan pekerjaan orang lain. “Saya bersyukur menjalani profesi ini, nyaris tidak ada aral melintang. Semua proses berjalan lancar dan bisa dibantu karyawan, kecuali tahap ‘finishing’ untuk menyetem nada,” tutur ayah dari tiga putra-putri ini. Menyetem nada adalah pekerjaan yang gampang-gampang susah karena tergantung suasana hati. Kalau sedang bagus, Kantun bisa menyetem nada alat musik hanya dalam dua jam. Tapi sebaliknya, jika suasana hatinya sedang tidak pas, Kantun tidak kunjung bisa mendapatkan nada yang tepat, bahkan dalam seharian. (Vivi/ Atman Ahdiat/Arief M)

“Semoga adik-adik saya bisa sekolah. Biarlah saya sekarang bertahan menjadi pemecah batu, asal adik-adik tetap bersekolah dan nanti bisa mengubah nasib,” kata Wati yang pernah gagal berumah tangga. Wati tidak sendiri, ada juga Yuriyah (45) yang telah sembilan tahun bekerja sebagai pemecah batu. Namun Yuriyah tidak setiap waktu menjadi pemecah batu. Apabila musim tanam atau panen padi, Yuriyah terjun ke sawah sebagai buruh. “Seminggu sekali saya menerima gaji. Sehari kira-kira Rp10 ribu, saya bersyukur karena punya pekerjaan sehingga bisa membeli beras,” ujarnya. Pekerjaan pemecah batu memang menjadi andalan Yuriyah satu-satunya sejak suaminya meninggal. Kedua anaknya sudah menikah dan menjalani hidup masing-masing. “Saya sangat mensyukuri pekerjaan ini. Selama ada pekerjaan, artinya masih bisa makan,” katanya. (Viv/Atman/Arief M)

Daerah

06


Hasil Rekapitulasi Suara KPU NTB

R

ekapitulasi suara parpol, caleg dan calon anggota DPD RI telah selesai dilakukan KPU NTB. Hasil rekapitulasi ini menjadi acuan siapa-siapa saja yang akan menduduki kursi DPRD Provinsi NTB, DPR RI Dapil NTB dan DPD RI Dapil NTB. Untuk DPRD Provinsi NTB, calon anggota legislatif yang berhasil mengumpulkan suara terbanyak adalah H Humaidi dari Partai Golkar. Humaidi meraih sebanyak 23.470 suara di Dapil VII wilayah Lombok Tengah. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara parpol di sepuluh kabupaten/ kota, kecuali Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta Partai Bulan Bintang, jatah kursi di DPR RI Dapil NTB akan dibagi untuk sepuluh partai, sehingga masing-masing mendapatkan satu kursi. Politikus yang selanjutnya akan melenggang ke Senayan adalah Fahri Hamzah – PKS (125.083), Syamsul Luthfi – Demokrat (83.638), Lalu Gede Syamsul – Hanura (71.211), Helmi Faishal Zaini – PKB (69.542), Rachmat Hidayat – PDIP (62.987), Syafrudin – PAN (62.292), Muhammad Luthfi – Golkar (59.074), Wilgo Zainar – Gerindra (55.192), Ermalena – PPP (49.314) dan H Kurtubi – Nasdem (37.889). Sementara itu, empat calon anggota DPD RI adalah Baiq Diyah

Ketua KPU Provinsi NTB, Fauzan Khalid (2-kanan) didampingi anggota KPU lainnya saat melakukan rapat pleno terbuka verifikasi Parpol di kantor KPU Provinsi NTB di Mataram. FOTO ANTARA/Ahmad Subaidi

Ratu Ganefi (187.695), H Lalu Suhaimi Ismy (172.375), Farouk Muhammad (152.306) dan Robiatul Adawiyah (129.878). Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori menyatakan bahwa seluruh perwakilan dari parpol dan DPD sudah menandatangani hasil pleno penghitungan suara. “Kami bersyukur, proses Pemilu 2014 berlangsung aman dan

lancar. Ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini. Pada Pemilu 2009, partisipasi masyarakat mencapai 76 persen, namun pada Pemilu 2014 meningkat menjadi 77,31 persen,” kata Aksar. Surat suara yang digunakan mencapai 2.760.082, sedang yang tidak dipergunakan 776.696 lembar. Mengenai adanya protes terkait pengurangan dan penggelembungan

suara, Aksar mempersilakan pihakpihak yang keberatan terhadap hasil pemilu untuk menempuh jalur hukum. “Semua sudah ada mekanisme hukumnya. Silakan saja melapor melalui Mahkamah Konstitusi, jangan dengan cara-cara yang tidak elegan. Kini yang tengah kami persiapkan adalah menyambut Pilpres Juli 2014. Kami harap nanti juga berjalan lancar,” ujarnya. (Vivi/Atman Ahdiat/Arief M)

Wajah Baru Dominasi DPRD NTB

G

egap gempita Pemilu 2014 di NTB telah berlalu dan berdasarkan hitungan sementara, sebagian besar anggota DPRD periode 2014-2019 yang berjumlah 65 orang adalah pendatang baru, yaitu 67 persen. Hanya 21 anggota petahana yang lolos. Lompatan besar dilakukan Gerindra dengan merebut delapan kursi dari sebelumnya hanya dua kursi. Hanura yang pemilu lalu menempatkan tiga orang anggota, kini bisa membentuk fraksi tersendiri dengan lima anggota. PKB semula

hanya satu kursi, kini menjadi lima kursi. PAN mendapat lima kursi dari sebelumnya empat. PPP mendapat enam kursi dari empat kursi sebelumnya. PKS tetap enam kursi. PDIP tetap lima kursi. Golkar dari sebelumnya 10 kursi, kini memperoleh 11 kursi, dan Demokrat tetap delapan. Wajah baru antara lain dari Golkar Umar Said Sag (21.066 suara), TGH Muammar Arafat (17.298 ), Baiq Isvie Rupaeda (10.309), H Busrah Hasan (11.567), H Nurdin (8.635), H Humaidi (23.470), Lalu Satriawandi (8.465), dan H Lalu Darma Setiawan (6.368).

Demokrat mengusung wajah baru Mahalli Fikri (14.924 suara), Nasihuddin Badri (9.898), Muhammad Guntur Halba (9.041), Baijuri Bulkiah (11.817), Misfalah (16.567), Moh Rais Ishak (5.917), Lalu Sudiartawan (14.629) dan Kasdiono (13.445 suara). PKS menampilkan H L Pattimura Farhan (6.476 suara), Usmar Iwan Surambian (8.990), Syamsuddin Majid (10.883) dan Yek Agil (7.032). Wajah baru PDIP, Raden Nuna Abriadi (10.047 suara) dan Ahmad Yadiansyah (9.481), PBB: Junaidi Arif (4.745), Machsun Ridwainy (11.384), dan Burhanuddin

(13.213). Sedangkan dari PAN muncul nama Saefuddin Zohri (7.340) dan Lalu Teguh Juangsa Putra (9.934), PPP meliputi Syafriansar (7.419) dan HM Adung (6.016), dari Hanura, Rahman (15.885) dan Noerdin HM Jacub (8.446), Partai Gerindra Sarifuddin (11.660), Hamja (10.985), L Fathul Bahri (14.495), Lalu Jazuli Azhar (10.323), dan Abdul Karim (6.997). PKB memunculkan Nurlaela Chaerunisa (10.338), Pelita Putra (8.878), dan Ali Wirasaksi Amir Murni (11.225). (Vivi/Atman Ahdiat/ Arief M)

Tajuk

P

Liputan Utama

02

Wakil Rakyat


SURAT PEMBACA

Kami berharap, Korsip menjadi sumber referensi baru untuk mengikuti perkembangan dunia global, agar selalu “update” mengenai apa yang terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga tidak seperti “katak dalam tempurung”. Harapan kami, Korsip juga menjadi media yang mampu menginspirasi dan memberi pencerahan, serta menyuarakan isi hati rakyat.

Bravo Korsip! Sebagai warga NTB, kami sangat antusias dan menyambut baik kehadiran Koran Sisipan LKBN Antara “Indonesia Kini”, karena masih kurangnya media informasi aktual dan terpercaya. Kehadiran Korsip “Indonesia Kini” diharapkan dapat mencerdaskan dan menambah berwawasan masyarakat, sehingga lebih kritis dalam merespons apa yang terjadi di Sahabudin SH lingkungannya. Praktisi Hukum di Mataram




C



SUSUNAN REDAKSI








Sosok

08


Wajah Baru Dominasi DPRD

S

ejumlah wajah baru bakal menghuni lembaga DPRD Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil pemilu 2014 dan Partai Golkar masih teratas dengan perolehan 12 kursi. Wajah-wajah baru legislator Provinsi Gorontalo diperkirakan sekitar 70 sampai 80 persen, khususnya di Partai Golkar seperti nama Suharsi Igirisa dari Dapil Pohuwato, meraih suara signifikan ke DPRD Provinsi Gorontalo sebanyak 11.440. Sebelumnya Suharsi adalah Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, diikuti calon lainnya seperti Darwin Pagau, Nikmah Tahir, Ulul Kadji, Totok Bachtiar dapil Kota

Majrun

Desy Ratnasari

Tetap Dosen

P


Gorontalo dan Wasito Somawiyono dapil Kabupaten Gorontalo. Beberapa nama yang bertahan dari Partai Golkar, diantaranya Rustam Akili yang saat ini menjabat Ketua DPRD provinsi, kemudian ada Lisma Alamri dan Sun Biki. Lebih hebat lagi hasil yang digapai PDI Perjuangan, ternyata enam kursi adalah wajah baru. Karena pada periode 2009-2014 PDI Perjuangan hanya meraup dua kursi. Mereka diantaranya Alifudin Djamal, Espin Tulie, Venny Anwar, Sriyani Hadju, La Ode Haimudin serta Kris Wartabone. Sementara PAN juga beberapa wajah baru, diantaranya Feryanto Mayulu



H


yang juga Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo, karena sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota Gorontalo. Kemudian ada Loly Junus yang merupakan istri Bupati Bone Bolango, Daryanto Gobel dan Ismail Alulu. Partai Demokrat juga beberapa nama yang lolos ke lembaga DPRD adalah wajah baru, seperti Chamdi Mayang dan Mansur Datuege, sementara dua calon yang terpilih merupakan incumbent, yakni Hidayat Bouty dan Arifin Djakani. Sejumlah warga di Gorontalo berharap wajah baru akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan anggota DPRD yang sebentar lagi mengakhir tugasnya di tahun 2014. “Harapan kami ada di pundak para anggota DPRD yang baru, semoga ada inovasi baru untuk kemajuan daerah,” kata Fikry, salah satu warga Kota Gorontalo. (Hence/Atman)

Baru



07


Daerah

DPD Verifikasi Fisik Pemekaran Gorontalo Barat

K

omite I Dewan Perwakilan Daerah RI melakukan verifikasi fisik calon Kabupaten Gorontalo Barat sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Ketua Tim Komite Kamaruddin saat berkunjung ke Gorontalo (1/5), mengatakan tujuan kunjungan kerja ke daerah itu untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi calon kabupaten di ujung barat Gorontalo. “Setelah kami melakukan verifikasi administrasi, kali ini merupakan kunjungan kami yang ketiga untuk verifikasi fisik Gorontalo Barat,” kata Kamaruddin di Gorontalo. Pada verifikasi fisik ini, Komite akan melihat lokasi calon ibukota Gorontalo Barat, termasuk aset yang akan digunakan untuk kantor bupati dan kantor pemerintahan sementara. Selain itu, kata dia, juga untuk memastikan keakuratan beberapa data, yakni jumlah penduduk dan tapal batas. “Untuk jumlah penduduk harus dievaluasi kembali, karena data yang ada hanya menunjukkan jumlah penduduk pada 2012. Sedangkan tapal batas harus sudah dibuat secara tertulis,” katanya.

Terkait hibah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemkab Pohuwato untuk pelaksanaan Pilkada pertama, ia menyatakan hal itu tidak diperlukan lagi. “Kami sudah mengusulkan anggaran untuk Pilkada itu diambil dari APBN, dan sudah disetujui seluruh fraksi di Komisi II DPR RI. Jika memang ada bantuan hibah dari Pemprov Gorontalo dan Pemkab Pohuwato bisa dialihkan untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan,” lanjut anggota DPD RI dari Sultra. Kamaruddin juga menyampaikan, verifikasi fisik ini merupakan tahapan terakhir, kemudian akan diplenokan, dan selanjutnya akan dimasukkan ke paripurna DPD RI untuk menghasilkan rekomendasi yang akan dibahas bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah. Wagub Gorontalo Idris Rahim menilai bahwa pemekaran Kabupaten Gorontalo Barat sudah dipersiapkan dengan baik. “Untuk ibukota sudah disepakati bersama berlokasi di Kecamatan Lemito, demikian pula sarana prasana kantor dan persyaratan lainnya seperti peta tapal batas sudah siap,” tegas

Idris. Sementara menyangkut bantuan hibah, Idris mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengalokasikan dana hibah sebesar Rp2 miliar per tahun dalam dua tahun berturut-turut. “SK bantuan hibah ini sudah ditandatangani gubernur,” ujarnya (Hence/Atman)

Anggaran Terbatas RSUD Zus Gorontalo

P

emerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zaenal Umar Siddiqi (ZUS) pada 25 April 2014 lalu, tapi beroperasi dengan anggaran terbatas. Direktur RSUD ZUS, dr.Tito Bastiaan, mengaku anggaran operasional hanya Rp3,2 miliar dan itu hanya cukup untuk enam bulan, jauh dari anggaran ideal Rp7-8 miliar. Walaupun anggaran terbatas, tim medis telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, seperti yang diharapkan Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin.

Tito pun memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan termasuk mempercepat pengaspalan jalan masuk ke RSUD ZUS. Soal target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 oleh pemerintah daerah sebesar Rp600 juta, diharapkan mampu tercapai. Mengingat awal tahun ini, RSUD ZUS mampu mendapatkan PAD Rp200

juta. Ia pun mengaku gembira terhadap upaya bupati untuk membangun sarana penginapan bagi tenaga perawat di kompleks rumah sakit. Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin mengatakan, pemerintah daerah akan terus berupaya mengembangkan seluruh fasilitas dan tenaga medis yang masih sangat terbatas.

Bahkan rencananya, akan mendatangkan tiga dokter spesialis dari Makassar dan Manado, untuk penanganan penyakit tipes, demam berdarah, ginjal dan rematik. Ia berharap, setelah diresmikan RSUD ini mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, semakin sedikit jumlah pasien di rumah sakit menjadi indikator keberhasilan program kesehatan di daerah ini. (Hence/Atman)

Daerah

06


Partisipasi Gorontalo 82,62 Persen

B

erdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan KPU Provinsi Gorontalo , partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014 di daerah tersebut mencapai 82,62 persen. Berdasarkan informasi dari Ketua KPU Provinsi Gorontalo Mohamad N. Tuli, dari jumlah pemilih 803.186 orang, 663.625 orang menggunakan haknya. Jumlah pemilih tersebut merupakan total dari DPT penyempurnaan 6 April 2014, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan. Partisipasi pemilih tertinggi ada di Kabupaten Bone Bolango sebesar 88,25 persen atau jumlah pengguna hak pilih 93.769, kemudian Kabupaten Boalemo 85,13 persen atau pengguna hak pilih 227.790. D Kabupaten Pohuwato 84,06 persen atau jumlah pengguna hak pilih 81.529, Gorontalo Utara 81,80 persen, Kabupaten Gorontalo 80,58 persen dan Kota Gorontalo 80,13 persen. “Target nasional untuk partisipasi pemilih 75 persen, kami memprediksi pencapaian di Gorontalo tertinggi di Indonesia,” ujarnya. Bila dibandingkan Pemilu Legislatif 2009, partisipasi di Provinsi Gorontalo kali ini meningkat 3 persen. Di sisi lain, dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 402.923 orang, yang

For hal 6, artikel 1 (2.200 karakter) // foto Ketua KPU Gorontalo Muhamad Tuli

menggunakan hak pilihnya 326.345, sedangkan dari jumlah pemilih perempuan 402.263, pengguna hak pilih sebanyak 337.280 orang. Berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Provinsi Gorontalo, perolehan suara Fadel Muhammad dari Partai Golkar ke DPR RI sebanyak 163.054. Caleg Golkar nomor urut 2 yakni Roem Kono meraup suara sebanyak 117.831, sehingga jatah dua kursi ke DPR RI milik Fadel dan Kono dengan total jumlah suara keseluruhan partai Golkar 310.790. Untuk kuota kursi ketiga atau yang terakhir diraup caleg dari Partai Gerindra, dengan perolehan suara partai dan caleg mencapai 49.342 suara, kursi ketiga itu diraih Elnino

Husain Mohi. Selain perolehan suara ke DPR RI, khusus untuk perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Provinsi Gorontalo, istri Fadel Muhammad, yakni Hana Hasanah raih suara tertinggi sebanyak 185.079. Tiga calon lainnya, diantaranya Rahmijati Jahja yang juga istri Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib dengan suara sebanyak 179.789, urutan ketiga Abdurahman Bachmid sebanyak 42.152 suara serta keempatg Dewi Sartika Hemeto dengan 28.206 suara. (Debby H Mano/Atman)

Elnino Fokus untuk Kemandirian Bangsa

C

alon anggota DPR RI dari Partai Gerindra Elnino Husein Mohi, berjanji untuk fokus memperjuangkan kemandirian bangsa saat duduk di kursi legislatif. “Jika bicara tentang apa pun, saya akan mendasarkan omongan dan argumentasi saya pada pencapaian negara mandiri dan produktif,” kata Elnino, wajah baru di lembaga DPR RI itu setelah dinyatakan lolos kursi ketiga atau terakhir melalui penghitungan suara di KPU dari dapil Gorontalo. Elnino yang saat ini masih merupakan anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) menilai, baginya kekayaan Indonesia tak perlu dipertanyakan lagi, namun yang harus dilakukan adalah mempertahankan dan membebaskan kekayaan itu dari cengkeraman negara lain. Ia ingin memprioritaskan daerahnya dengan berjuang melalui Fraksi Gerindra, sesuai program dan janji partai yang sudah tertulis dan disebarkan ke masyarakat. Sebagai kader partai, ia menyatakan akan selalu mematuhi perintah Prabowo Subianto. “Bukan hanya karena beliau adalah pimpinan tertinggi partai, tapi karena saya meyakini niat luhur Prabowo

untuk bangsa ini harus didukung. Jika ada perbedaan argumentasi antara saya dengan Pak Prabowo, saya akan mengikuti keputusannya dengan pandangan yang lebih luas,” ungkapnya. Elnino yang sukses meraih kursi ketiga DPR RI --setelah Fadel Muhammad dan Roem Kono dari Partai Golkar-- itu mengaku tidak menggunakan politik uang dalam pencapaiannya. “Sejak maju sebagai anggota DPD hingga detik ini, tak ada uang kami yang keluar untuk membeli suara rakyat. Yang kami lakukan adalah mengajak masyarakat memahami

persoalan bangsa ini dan memberi solusinya,” jelasnya. Di sisi lain, meski sudah dipastikan duduk di kursi DPR, kandidat doktor di Universitas Indonesia yang dikenal sederhana ini tetap akan bergaya hidup sewajarnya. Cita-cita yang harus diemban nanti selama lima tahun di DPR RI, memberikan yang terbaik juga untuk daerah, sehingga Gorontalo bisa diperhitungkan di kancah nasional, termasuk membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara bersama-sama. (Hence/ Atman)

Tajuk

P

02

Wakil Rakyat


SURAT PEMBACA

Liputan Utama



C



SUSUNAN REDAKSI

iklan wpu









Pesohor yang kini terjun ke dunia politik Desy Ratnasari

Recommend Documents