MASA DEPAN POLITIK DUNIA MELAYU
Oleh: Dr. Tengku Hasan M.di Tiro
Cetakan pertama 1965; Cetakan kedua, 1977; Cetakan ketiga, 1984
Diterbitkan oleh: KEMENTRIAN PENERANGAN NEGARA ACHEH SUMATRA 1984
PENGANTAR Buku MASA-DEPAN POLITIK DUNIA MELAYU sudah dikeluarkan pertama kali pada tahun 1965, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa mana buku ini pertama kali ditulis oleh pengarangnya dengan nama THE POLITICAL FUTURE OF THE MALAY ARCHIPELAGO. Buku ini telah banyak mendapat perhatian dunia dan isinya telah mendjadi pedoman bagi banyak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menentukan sikap mereka terhadap Asia Tenggara dimana Dunia Melayu merupakan bagiannya yang terbesar. Walaupun buku ini sudah ditulis 19 tahun yang silam isinya masih tetap hangat dan mengandung ramalan-ramalan politik yang sudah kedjadian dan karena itu telah merupakan satu karangan classic yang membuka tabir pertarungan dan perdjuangan politik yang sesungguhnya (real politik) di Dunia Melaju. Isinya sudah masuk dalam Verbatim Records dari perdebatan antara negara dalam sidang-sidang Komité KeEmpat (Decolonization Commission) dari Perserikatan Bangsa. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengeluarkannya dalam bahasa Melaju Asli - satu bahasa rasmi Negara Acheh Sumatera – untuk mendjadi bahan batjaan bagi chalajak ramai Dunia Melaju. KEMENTRIAN PENDIDIKAN NEGARA ACHEH SUMATRA Acheh Sumatra, Wilajah Berdaulat, 16 September, 1984
INILAH INDONESIA-JAWA Apa yang kita persaksikan sekarang ini di Tanah Pusaka, kampung halaman kita, bukanlah satu kejadian yang sementara, tetapi satu keadaan yang tetap dan mungkin kekal. Satu perobahanpun tidak akan terjadi dengan sendirnyja, dimasa yang akan datang. Dua-puluh tahun adalah satu masa yang sangat lama, sama dengan masa berlalu nya satu keturunan manusia. Dalam masa dua-puluh tahun ini beberapa kerajaan sudah dibagi-bagi dan dibubarkan, lebih 60 buah negara-negara baru sudah dibangunkan, hampir seluruh bangsa yang dahulunya terjajah sudah memperoleh kembali kemerdekaan mereka, seluruh ekonomi dan industri benua Eropa dan Djepang sudah selesai dibangunkan kembali dari runtuhan puing Perang Dunia Ke-II. Apa yang sudah dan sedang terjadi di Tanah Pusaka kita dalam masa yang selama itu adalah terlalu menyedihkan untuk diperbincangkan disini. Tetapi apa yang sudah kita alami selama masa satu keturunan, bukanlah lagi satu keadaan sementara; ini adalah suatu keadaan yang kekal dari indonesia- Jawa. Inilah rupa dan wajah indonesia-Jawa yang sebenar-benarnya: dimana rakyat makin sehari makin bertambah lapar; dimana politik keuangan negara terdiri dari pemotongan uang setiap beberapa tahun berselang; dimana inflasi merupakan satu sifat yang kekal dari ekonomi yang telah meruntuhkan simpanan, harta benda, kekayaan dan kehormatan rakyat kita; dimana tidak ada lagi kebebasan menulis, dan tidak ada lagi kebebasan dari dari ketakutan dan ancaman; dimana setiap orang terancam oleh penahanan dan penangkapan yang sewenang-wenang, bahkan oleh pembunuhan yang semena-mena oleh polisi dan tentera; dimana tidak ada lagi ke’adilan dan hukum; dimana Undang-undang Dasar negara hanyalah apa yang disebut oleh fuehrer Jawa belaka; dimana rakyat sudah kehilangan hakhak politik dan hak-hak asasi kemanusiaan mereka, dimana pertumpahan darah terus menerus terdjadi dengan tidak berhenti-hentinya ketjuali di daerah-daerah bangsa Jawa; dimana semua orang baik-baik yang dahulunya sudah berdjuang untuk kemerdekaan indonesia berada dan meringkuk dalam penjara, sedang mereka yang seharusnya dalam penjara berada diluar membanggabanggakan pakaian-seragam jenderal-jenderal dan kedudukan menteri-menteri. Inilah gambaran dan rupa indonesia-Jawa, “satu kerajaan pencuri dan perampok” (“a hoodlum empire”) sebagai seorang penulis Amerika sudah menggambarkannya, atau “satu sandiwara Belanda berkulit sawoh-matang”“a brown Dutchmen show” – sebagai seorang pengarang Australia sudah mensifatkannya. Inilah gambaran dari Indonesia-jawa semendjak dua-puluh tahun yang silam. Inilah gambaran dari Indonesia-Jawa untuk dua-puluh abad yang akan datang, jika kita putera-putera Acheh-sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Sunda dan lain-lain, tidak bangun serentak dari tidur kita, dan tegak berdiri merebut kembali kemerdekaan kita yang selama dua-puluh tahun ini sudah diabaiabaikan dan direndah-rendahkan oleh kaum kolonialis Jawa. Waktunya sudah sampai buat kita untuk menyuruh kaum kolonialis Jawa itu pulang kenegerinya sendiri; untuk mengatakan kepada mereka supaja berhenti mendékté kepada tentang bagaimana memerintah Tanah Pusaka, kampung halaman kita sendiri, bagaimana memepergunakan kekayaan kita sendiri, dan bagaimana mendidik anak-keturunan kita sendiri. Kalau kita tidak segera mendapat kembali perasaan harga-diri kita, perasaan pertjaja pada diri kita sendiri, dan mengambil kekuasaan atas Tanah ibu, kampung halaman rumah-tangga dan harta benda kekayaan kita sendiri maka masa sekarang dan masa depan kita dan keturunan kita akan hilang untuk selama-lamanya sebagaimana halnya dengan masa silam kita seketurunan ini. KOLONIALISME BELANDA TIDAK DIHAPUSKAN TETAPI DITERUSKAN DENGAN NAMA BARU Apa yang sudah terdjadi dikepulauan kita selama 20 tahun ini bukanlah penghapusan dari kolonialisme yang telah didirikan oleh Belanda itu, tetapi adalah penerusan dan pemeliharaannya dalam bentuk dan dasar-dasarnya yang sungguh asli. Yang berobah hanyalah orang-orang yang
menduduki istana-istana di Jakarta dan Bogor. Apa yang sudah terjadi sebenarnya hanya pertukaran nama-nama pegawai seorang Belanda yang bernama Hubertus Van Mook telah diganti oleh sorang Jawa bernama Sukarno atau Suharto. Sedang seluruh system penjajahan Belnada dalam bentuk keluasan dan kesatuan daerahnya, dalam bentuk susunan politik dan administrasinya, semuanya pada dasarnyadipelihara bulat-bulat sebagai semula. Pengorbanan terakhir, penyerahan orang Papua Barat (yang juga dicoba tukar namanya oleh Jawa menjadi “Irian”) kepada kaum kolonialis Jawa, telah dilakukan atas ‘kekuatan’ alasan yang bahwa mereka itupun dahulunya dijajah oleh Belanda, dan karena itu merekapun masuk daftar ‘hak-milik” dan ‘harta-benda’ Hindia Belanda yang harus diserahkan kepada keturunan Hindia Belanda itu, yaitu Indonesia-Jawa. Sudahlah terang-benderang jika hasil dari penjajahan dan penaklukkan Belanda diserahkan kepada Jawa, maka akibatnya tidak boleh tidak, berdirinya satu imperialisme Jawa diatas tempat yang tadinya diduduki oleh imperialisme Belanda. Karena itu tidaklahn mengherankan kalau inilah yang sudah terjadi. Bagaimana maka hal yang semacam ini telah diterima sebagai satu ‘pemberian kemerdekaan’ dan sebagai satu tindakan penghapusan penjajahan atas Tanah Pusaka kita adalah satu hal yang sungguh mengherankan sekali. Tanah Pusaka kita bukan dikembalikan kepada kita masing-masing, tetapi diserahkan kepada Jawa yang membuat perjanjian dengan Belanda untuk memelihara kepentingan penjajahannya sampai akhir zaman. Pada waktu penjajahan Inggeris telah diakhiri dengan mengembalikan hasil-hasil dari penaklukkan Inggeris kepada pemilik-pemilik aslinya dari siapa neger-negeri itu sudah dirampas dahulunya: India dikembalikan kepada orang India, Pakistan dikembalikan kepada orang Pakistan, Burma dikembalikan kepada orang Burma, Ceylon dikembalikan kepada orang Ceylon, Ghana dikembalikan kepada orang Ghana, Kenya kepada orang Kenya, Kuweit kepada orang Kuweit, Iraq kepada orang Iraq, dan demikianlah seterusnya. Pada waktu penjajahan Perancis sudah dihapuskan dengan mengembalikan semua hasil dari penaklukkan Perancis masing-masing kepada penduduk aslinya yang berhak: Syria dikembalikan kepada orang Syria, Lebanon dikembalikan kepada orang Lebanon, Tunisia dikembalikan kepada orang Tunisia, Aljazair dikemabalikan kepada orang Aljazair, Maurertania dikembalikan kepada orang Mauretania, Madagaskar dikembalikan kepada orang Madagaskar (Malagasy), Congo kepada orang Congo, Vietnam kepada orang Vietnam, Kamboja kepada orang Kamboja, Laos kepada orang Laos, dan demikianlah seterusnya. Bertentangan sekali dengan aliran zaman ini, dan berlawanan sekali dengan segala hukum keadilan, maka penjajahan Belanda dikepulauan kita telah dipelihara bulat-bulat, daerah-daerah yang ditakluknya tidaklah dikembalikan kepada bangsa asli yang berhak atas daerah-daerah itu yang dahulunya direbut oleh Belanda dari mereka dengan peperangan yang berlumur darah: AchehSumatra tidak dikembalikan kepada orang Acheh-Sumatra, Kalimantan tidak tidak dikembalikan kepada orang Kalimantan, Sulawesi tidak dikembalikan kepada orang Sulawesi, Maluku tidak dikembalikan kepada orang Maluku, Bali tidak dikembalikan kepada orang Bali, Sunda tidak dikemabalikan kepada orang Sunda, tetapi semuanya itu telah diserahkan bulat-bulat kepada kaum kolonialis Jawa, dengan tidak ada pertanyaan, apalagi pemilihan. Semuanya dengan serta-merta telah diserahkan kepada Jawa, seakan-akan kita semua adalah ‘hak-milik’ dan ‘harta-benda’ dari Hindia Belanda yang dapat diwariskan begitu saja kepada bonekanya nyakni Indonesia-Jawa. Oleh karena itu tindakanpemerdekaan (decolonization) sebagaimana yang dikehendaki oleh Piagam Perserikatan Bangsa belumlah lagi dijalankan di kepeluan Melayu kita sebgaimana yang telah dijalankan di Indocina, Asia dan Afrika. Perbuatan Belanda menyerahkan ‘kedautannya’ yang sebenarnya tidak pernah ada dalam tangannya itu kepada Indonesia-Jawa adalah Illegal menurut Hukum Internasional. Oleh karena republik Indonesia-Jawa yang sekarang dalam teorinya dan dalam kenyataannya adalah lanjutan dan sambungan dari penjajahan Belanda, dan waris dari segala ‘hasil’ penaklukkan dan perang kolonial yang tidak sah dan perampokan belaka dari pemerintah Hindia Belanda, maka
kelegalan kekuasaan dan pendiriannya adalah masalah yang sangat penting sekali, karena republik Indonesia-Jawa yang sekarang nyata-nyata satu negara yang tidak sah dan satu negara yang tidak mempunyai dasar hukum. Walaupun republik Indonesia-Jawa sekarang menduduki AchehSumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Bali, Pasundan, dan lain-lain, kenyataan penduduk saja teidaklah memberi hak hukum kepada kaum kolonialis Jawa untuk menguasai negernegeri besar tsb. Kea’dilan dan hukum tidaklaj berasal dari pendudukan, dan tidak pula berdasarkan pada pendudukan itu, tetapi pada bagaimana hal ihwal dan asal usul terjadinya pendudukan itu dimasa yang sudah, dan bagaimana hal itu dipertahankan sekarang. Untuk membuktikan ke’adilan sesuatu tuntutan (claim) terhadap sesuatu daerah (territory), kita harus memeriksa lebih dahulu tentang tata-tertib (procedure) yang dengan melaluinya daerah itu sudah diambil atau diperoleh. Dan akhirnya dengan mempastikan kedudukan dari tata-tertib ini dalam Hukum Internasional (International Law). Apakah tata-tertib (procedure) yang dipakai oleh Belanda dalam mengambil Acheh-Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, dan lain lain, dan dalam membuat neger-negeri itu menjadi bagian dari Hindia Belanda alias Indonesia? Rasanya tidaklah perlu kita paparkan lagi disini tentang sejarah peperangan kolonial yang kejam sekali yang telah dilakukan oleh Belanda untuk menaklukkan Acheh-Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan lain-lain, dalam usahanya untuk merampas dan menempatkan neger-negeri itu kebawah penjajahan Belanda yang kemudian oleh Belanda sendiri ditukar namanya menjadi “indonesia”. Ratusan ribu nenek moyang kita telah mengorbankan jiwa mereka dengan sifat kepahlawanan yang tidak ada taranya untuk mempertahankan Tanah Pusaka kita dari serangan Belanda dan serdadu sewaannya. Ini adalah sejarah kita yang megah yang tidak bisa diubah-ubah lagi, dan yang kita tidak mau mengubahnya. Ini adalah ‘tata-tertib’ dan cara yang dipakai oleh Belanda dalam mengambil Acheh-Sumatra, Sulawesi, Maluku, Bali, dan lain-lain telah dihancurkan. Ini terang-terangan satu perbuatan yang tidak sah, satu tindakan perampokan belaka. Perbuatan yang semacam ini tidak pernah dibenarkan baik menurut hukum-hukum nasional maupun Hukum International. Jika dasar Hindia Belanda adalah salah, maka Indonesia-Jawa yang 100% didasarkan atas Hindia Belanda itu, baik mengenai wilayahnya, maupun mengenai hak hukumnya, tidaklah dapat menjadi benar. Dasar Hukum Internasional yang mengatakan bahwa ex injuria jus non oritur, hak tidak dapat berasal dari yang bukan hak, keadilan tidak dapat lahir dari kejahatan, adalah menjadi dasar hukum dunia beradab. Kesalahan dan ketidak-adilan yang bersejarah ini hanya dapat diperbaiki dan dipulihkan dengan mengembalikan kedaulatan atas Acheh-Sumatera kepada orang Acheh-Sumatra, kedaulatan atas Kalimantan kepda orang Kalimantan, kedaulatan atas Sulawesi kepada orang Sulawesi, atas Maluku kepada orang Maluku, atas Bali kepada orang Bali, atas Pasundan kepada orang Sunda, dan lain sebgainya. Kesalahan dan ketidak-adilan ini sekali-kali tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan dengan memelihara kesatuan wilayah Hindia Belanda - walaupun dengan memakai nama atau merek baru ‘indonesia’. Perbuatan yang sedemikian menyolok mata initakkan diterima orang dibagian dunia yang manapun juga. Tak ada bangsa yang masih berkehormatan akan menerima penipuan yang semacam ini. Jika hal yang semacam ini berlaku dibahagian dunia yang lain, maka lebih 60 buah negara-negara baru yang telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa takkan pernah memperoleh kembali kemerdekaan mereka. Jika demikianlah kedudukan perkara dan penyelesaiannya maka Kamboja, Vietnam dan Laos takkan pernah mendapatkan kembali kemerdekaan mereka dari Perancis, karena kedaulatan atas neger-negeri mereka dengan mudah dapat diserahkan kepada satu ‘republik indocina’ yang dibuat-buat saja, seperti halnya dengan ‘republik indonesia’; jika demikianlah gerangan duduk perkaranya, maka Pakistan, Burma, Ceylon, takkan pernah mendapat kemerdekaan mereka kemabali dari Inggeris karena seluruh daerah jajahan Inggeris dibenua Asia dengan mudah dapat dimasukkan dalam satu negara kesatuan India; jika demikian gerangan soalnya, maka Tunisia, Moroko, Aljazair dan Mauretania takkan pernah ada lagi karena semua mereka dapat diserahkan kepada satu negara Afrika perancis dengan suatu nama samaran yang lain pula. Jika demikianlah aturannya maka Kenya, Tanganyka, Zanzibar, Ghana, Ivory Coast, Sierra Leone, dan lain-lain, takkan pernah memperoleh kembali kemerdekaan mereka,
karena semua mereka dapat diserahkan kepada sesuatu negara kesatuan Afrika Inggeris dengan memakai sesuatu nama samaran yang lain pula. Demikian juga Madagaskar (Malagasy), Congo, Mali, Togo dan lain-lain, takkan pernah dapat mencapai kemerdekaan mereka kembali karena semua mereka dapat dimasukkan dalam sesuatu Afrika Perancis dengan sesuatu nama lain yang dibuat-buat pula. Tetapi inilah bentuk dan isi dari ‘kemerdekaan’ yang telah diberikan kepada bangsa di daerah bekas Hindia Belanda. Teranglah sudah jika kesatuan daerah kekuasaan (territorial integrity) dari Hindia Belanda tetap dipelihara dan tetap dipertahankan, maka tidak mungkin dan mustahil Acheh-Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan lain-lain, dapat merdeka, karena pemeliharaan kesatuan daerah kekuaasaan Hindia Belanda dengan nama baru apapun, berarti perkosaan yang terus-menerus atas kedaulatan Acheh-Sumatra, sulawesi, maluku, Bali, dan lain-lain. Selama kedaulatan itu belum dikembalikan kepada kita masing-masing, maka kemerdekaan kitapun belumlah dikembalikan. Keika Belanda pergi dari kepulauan kita, kedaulatan yang menjadi hak luhur kita itu tidak dikembalikan kepada kita. Sebaliknya kedaulatan kita itu sudah diserahkan bulat-bulat kepada regime Jawa di Jakarta. Pada hal kita mengatahui bahwa keputusan pihak kolonialis Belanda untuk memusatkan segala kekuasaan administrasinya di Jakarta, dan menjadikannya sebagai ibu-kota jajahan mereka, adalah berdasarkan pada pertimbangan kaum kolonialis Belanda sendiri untuk memudahkan pemerasan jajahan mereka dan bukan karena pertimbangan-perimbangan untuk kepentingan kita bangsa yang bukan Jawa, yang negara-negara kita sudah dirampok Belanda. Juga pembikinan Jakarta sebagai ibu-kota Hindia Belanda itu dipaksakan oleh keadaan mereka sendiri pada waktu itu, dimana Acheh-Sumatra, Sulawesi, Kalimantan danlain-lain masih merdeka dan berdaulat, belum dapat dikalahkan oleh penjajahan Belanda. Sekarang ini kaum kolonialis Jawa berbicara seakan-akan Jakarta mereka sudah dijadikan Tuhan sebagai ibukota bagi kita semua. Pembikinan Jakarta sebagai ibukota Indonesia Jawa adalah 100% buatan kolonialis Belanda. Tak ada alasan sejarah, alasan hukum, alasan politik, alasan ekonomi, atau administrasi mengapa kita bangsa Acheh-Sumatra, sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, Papua dan lain-lain dari luar Jawa harus menerima diktat dari mereka yang berada di Jakarta dan Jawa yang hendak meneruskan penjajahan Belanda atas kita di abad ke-20 ini. Apa yang sudah terjadi di Tanah Air dan kampung halaman kita antara tahun 1945 dan 1950 adalah satu tindakan (Act) pemindahan kekuasaan dari satu kekuasaan imperialis kepada satu kekuasaan imperialis yang lain, dari imperialis lama kepada imperialis baru, nyakni pemindahan kekuasaan atas seluruh kepulauan kita dari imperialisme Belanda kepada imperialisme Jawa: dengan kesatuan wilajah kekuasaan negara penjajah Hindia-Belanda dipelihara sebulat-bulatnya. Dan pemeliharaan bulat dari wilayah kekuasaan suatu negara atau kerajaan sama dengan pemeliharaan total dari negara atau kerajaan itu sendiri. Suatu negara kolonial tidaklah dibubarkan atau ditiadakan jika wilajah kekuasaannya dipelihara dan dipertahankan bulat-bulat. Tindakan penghapusan kolonialisme hanya dapat dilakukan dengan mengembalikan hak kedaulatan atas tiap-tiap wilayah kepada bangsa asli yang berhak, dan ini berarti kembali kepada status quo ante bellum, sebagaimana sudah dijalankan dibagian-bagian dunia yang lain. Tindakan penghapusan kolonialisme ini belum lagi dijalankan di kepulauan kita. Tindakan penghapusan penjajahan ini tidaklah dapat dilakukan dengan hanya menukar nama Hindia Belanda dari bahasa Belanda ke bahasa Yunani, nyakni dari ‘Nederlandsch Indië’ menjadi ‘indonesia’. Penghapusan sesuatu negara jajahan tidaklah dapat dilakukan hanya dengan menukar namanya, tetapi harus dilakukan dengan menyerahkan kembali wilayah kekuasaannya kepada bangsa asli yang berhak, dari siapa wilayah-wilayah itu dahulunya sudah dirampas oleh sipenjajah. Jadi teranglah sudah bahwa Acheh-Sumatra haruslah dikembalikan kepada bangsa Acheh-Sumatra, Maluku kepada bangsa Maluku, sulawesi kepada bangsa Sulawesi, Bali kepada bangsa Bali, Papua
kepada bangsa Papua, dan sebagainya. Hanya sesudah itu barulah penjajahan sudah dihapuskan dari bumi kita. Satu jalan legal lagi dalam mebubarkan sesuatu kolonialisme ialah dengan pemungutan suara yang bebas dari bangsa yang bersangkutan untuk memilih sesuatu bentuk pemerintahan baru yang mereka ingin sendiri. Sudah sama-samalah kita ketahui bahwa baik jalan yang pertama, maupun yang kedua ini tidaklah pernah dijalankan di kepulauan kita. Apa yang sudah terjadi ialah bahwa kita semua, dengan serta-merta, telah diserahkan oleh Belanda kebawah penguasaan kolonialisme Jawa Kaum kolonialis Jawa tidaklah mempunyai suatu hak apapun juga, baik hak sejarah, maupun hak politik, apalagi hak moral untuk menjajah bangsa lain dikepulauan Melaju ini. Segala macam penjajahan, dalam bentuk dan warna apapun juga, baik putih, kuning atau sawoh-matang, tidaklah dapat diterima oleh bangsa Acheh-Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua, dan lain-lain disini. Kita tidak menentang untuk bekerjasama dengan segala bangsa, termasuk dengan bangsa Jawa, tetapi kerjasama ini haruslah berdasarkan pada sama-sama berdaulat (sovereign equals). Dalam pada itu patutlah kita kemukakan dari semula bahwa kolonialisme Jawa, sebagaimana semua kolonialisme yang lain, bukanlah kolonialisme yang disokong oleh seluruh rakyatnya. Kolonialisme Jawa hanya disokong oleh satu golongan bangsa Jawa, dan penyokong-penyokong ini tediri dari dari golongan yang menerima keuntungan langsung atau tidak langsung dari penjajahan Jawa atas seluruh kepulauan kita. Mereka ini terdiri dari beberapa juta orang Jawa yang mempunyai kedudukan sebagai perwira sampai ke prajurit dalam angkatan darat, laut dan udara, kepala-kepala jawatan, pegawai, polisi, kepala perusahaan negara, diplomat, kepala-kepala partai, yang kesemua mereka bersama-sama memegang monopoli dalam segala lapangan didalam indonesia-Jawa. Tetapi sebenarnya memang tidak ada satu kolonialismepun dalam sejarah yang disokong oleh seluruh bangsa penjajah itu. Walaupun kolonialisme Inggris, Perancis, Belanda, Spanjol, dan lain-lain, tidaklah pernah mendapat sokongan lebih dari segolongan kecil dari bangsa itu. Bahkan orangorang yang sungguh-sungguh anti kolonialisme terdapat di Inggris, seperti Jeremy Bentham, John Hobson, dan lain-lain. Tetapi walaupun demikian tidaklah dapat disangkal tentang adanya kolonialis Inggris, tentang adanya kolonialisme Belanda (walaupun Multatuli), dan demikianlah seterusnya. Oleh karena itu kalau kita menyebut kolonialisme Jawa, maka kita tidaklah sekali-kali bermaksud untuk mengatakan bahwa semua orang Jawa itu kolonialis, walaupun sampai hari ini, 20 tahun sesudah kolonialisme Jawa didirikan, kita masih belum mendengansatu orang Jawapun yang mempunyai kejujuran untuk mengecam kolonialisme Jawa itu sebagaimana John Hobson telah mengecam kolonialisme Inggeris, dan sebagai Multatuli telah mengecam kolonialisme Belanda. “INDONESIA” ARTINYA “KEPULAUAN KELING” BUKAN NAMA BANGSA KITA Propagandis-propagandis jawa, didalam dan diluar negeri, sudah berusaha untuk mengabui mata kita, dan mata dunia, guna untuk menutup-nutup kolonialisme Jawa yang sedang mereka lakukan atas seluruh kepualauan kita, dengan mengemukakan kepada orang-orang yang tidak mengatahui sejarah kita seakan-akan bahwa nama “indonesia” itu menunjukkan nama satu bangsa yang sesungguhnya, yang orangnya dengan tegas dapat ditunjukkan dan dibuktikan. “Indonesia” adalah kata-kata dari bahasa Yunani (Griek) yang berarti “Kepulauan Keling”. Oleh Belanda nama “Hindia Belanda” atau “Nederlandsch Indie” ditukarnya menjadi “Indonesia” pada waktu hampir pecah Perang Dunia ke-II. Nama ini paling banyak dapat diterima sebagai suatu geographic expression (semacam sebutan nama wilajah yang luas dipeta bumi) yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan tapal batas politik, bangas, bahasa atau ekonomi, yang sama artinya dengan nama-nama “Indo Tjina”, “Afrika”, “Eropa” atau “Amerika”. Nama-nama ini tidaklah menunjukkan kepada sesuatu bangsa yang tertentu. Nama “Kepulauan Keling” atau “Indonesia” yang sudah diberikan bangsa asing kepada Dunia Melayu kita ini, tidaklah mempunyai sangkut-paut apa-apa dengan
sejarah kita. Nama ini tidaklah mempunyai sedjarah dan tidak mempunyai masa yang silam, dan orang Jawa golongan kolonialis sudah merusakkan masa sekarangnya. Karena itu nama ini tidak mempunyai masa depan lagi selain dari pada sebagai topeng belaka bagi kolonialisme Jawa. Sesuatu dakwaan bahwa nama “Kepulauan Keling” atau dalam bahasa asing “Indonesia” itu bukan hanya sebutan daerah peta bumi saja, dakwaan yang serupa itu tidak boleh tidak akan langsung bertentangan dengan kenyataan-kenyataan ilmu sejarah (history), ilmu keturunan manusia (anthropology), ilmu bangsa (Ethnology), ilmu masyarakat (sociology), dan kebudayaan (culture), dari pada bangsa yang menjadi penduduk bagian dunia kita yang amat luas ini. Mungkin bangsa penduduk bagian dunia kita yang maha luas ini pada suatu waktu akan mejadi satu bangsa, tetapi masa itu tidak akan datang sebelum bangsa Perancis, bangsa Inggris, bangsa Spanjol, bangsa Belanda, bangsa Italia, bangsa Jerman dan bangsa Rusia semuanya menjdi satu bangsa “Eropa”; bangsa Kanada, Kuba, Mexico, Brazil, Panama, Argentina, dan lain-lain, mejadi satu bangsa “Amerika”; bangsa Kamboja, Laos, dan Vietnam semuanya menjadi satu bangsa “Indo Cina”; tetapi sebelum hari itu datang, orang tidak dapat meminta kita dari Acheh-Sumatra, Maluku, Sulawesi, Papua, dan lain-lain untuk menjadi satu bangsa “Kepulauan Keling” dengan begitu saja, apalagi hanya untuk menjadi tanah jajahan dari bangsa Jawa kolonialis. Juga cerita-cerita sudah dikemukakan bahwa bangsa penduduk kepulauan kita itu sudah dibuat menjadi satu bangsa yang tunggal, yang tidak dapat dibeda-bedakan dan dipisah-pisahkan lagi, oleh penjajahan Belanda selama 350 tahun itu, yakni oleh apa yang disebut “persamaan nasib” (community of fate). Tak ada suatu hal yang lebih jauh dari keadaan yang sebenarnya. Pertama sekali, tak ada satu bangsapun diseluruh kepulauan kita yang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun kecuali bangsa Jawa sendiri. Tak ada satu bangsapun yang lain dibagian dunia kita yang amat luas ini yang mengalami sejarah yang sangat menyesalkan ini. Bangsa yang lain dikepulauan kita sudah berperang mati-matian memprtahankan kedaulatan bangsa mereka dari serangan Belanda dan pada umumnya mereka tidak jatuh kebawah penjajahan Belanda lebih dari rata-rata lima puluh tahun. Sedang bangsa Acheh tidak hilang kemerdekaannya kepada bangsa Belanda kecuali beberapa tahun saja, itupun sesudah peperangan yang terbesar dibagian dunia ini, yang dimulai oleh serangan Belanda ditahun 1873 dan tidak berakhir sampai tahun 1942 waktu Belanda diusir kembali oleh Bangsa Acheh. Dalam perang yang lebih setengah abad ini bangsa Acheh sudah memperlihatkan kepahlawanan yang dapat dibandingkan dengan kepahlawanan bangsa manapun dalam sejarah dunia. 10,000 tentra Belanda yang melakukan serangan dan pendaratan pertama ke Acheh dibawah pimpinan Jendral Kohler dihancur-leburkan oleh tentra Kerajaan Acheh dalam medan perang Bandar Acheh. Inilah kekalahan militer yang pertama yang dialami bangsa Eropa ditangan suatu bangsa Melayu di Asia Timur. Surat kabar THE LONDON TIMES menulis dihalaman mukanya pada hari bulan 22 April, 1873, sebagai berikut: “Suatu kejadian yang luar biasa dalam sejarah penjajahan modern sudah diberitakan dari kepulauan Melayu. Suatu keutan besar yang terdiri dari bangsa Eropa sudah dikalahkan dan dihancurkan oleh satu angkatan perang bumi putra…Angkatan Perang Negara Kerajaan Acheh. Orang Acheh sudah mendapat kemenangan yang memutuskan. Musuh-musuh mereka bukan saja sudah dikalahkan, tetapi dipaksa lari.” Surat kabar Amerika THE NEW YORK TIMES menulis pada hari bulan 6 Mei, 1873, sebagai berikut: “Suatu peperangan yang berkubang darah sudah terjadi di Acheh, satu kerajaan bumiputra yang terletak dibahagian Utara pulau Sumatra. Tentra Belanda telah melakukan serangan besar-besaran dan kini kita sudah mengatahui hasilnya. Serangan itu telah dipukul mundur dengan penyembelihan besar-besaran. Jendral Belanda sudah dibinuh oleh tentra Acheh dan tentra Belanda terpaksa lari lintang-pukang. Menurut kenyataan, tentra Belanda sungguh-sungguh sudah dihancur-leburkan.” Sebagai akibat dari kejadian ini, President Amerika Serikat Ulysses S.Grant menyatakan sikap tidak berpihak (neutral) dalam perang antara Belanda dengan Acheh. Peperangan antara Belanda dengan Acheh ini berjalan begitu lama sehingga dinamakan oleh Majalah Amerika HARPER’S MAGAZINE sebagai “PERANG SERATUS TAHUN ZAMAN IN” (“A HUNDRED YEARS WAR OF TODAY”), dalam penerbitannya bulan Agustus, 1905. Perlawanan yang lama terhadap Belanda juga terjadi di Bali, Lombok dan Sulawesi. Oleh karena itu tidaklah mungkin bagi kita putera-putera Acheh-
Sumatra, Sulawesi, Bali, dan lain-lain untuk menerima “thesis Jawa” tentang 350 tahun dibawah penjajahan itu, selama kita masih mengenal dan mengakui sejarah kita, selama kita tidak melupakan perjuangan suci nenek-moyang kita. Sebenarnya kita akan harus memalsukan sejarah kita, kita akan harus mengchianati ingatan dan kenang-kenangan kepada kepahlawanan nenek-moyang sebelum kita dapat menerima “thesis Jawa” yang memalukan ini. Sudah terang tidak ada manusia yang terpelajar dan berperadaban dapat diharapkan untuk mengikuti kehendak kaum kolonialis Jawa yang bukan-bukan (nonsense) ini. Semua ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidaklah mempunyai hubungan dan sangkut –paut apa-apa dengan orang Jawa dalam sejarah kita, sebagaimana kitapun tidaklah mempunyai hubungan apa-apa dengan tanah mereka. Kita tidaklah mempunyai persamaan sejarah politik dengan orangorang Jawa, kita tidaklah mempunyai satu sejarah kebangsaan yang sama dengan mereka, dan karena itu kita tidak mempunyai persamaan ingatan dan kenang-kenangan; kita tidak mempunyai persamaan kemegahan dan kehinaan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang sama dalam sejarah kita dimasa yang silam atau dalam masa sekarang. Sebenarnya kita sudah melihat selama 20 tahun yang akhir-akhir ini bagaimana pahlawan-pahlawan Acheh-Sumatra, Sulawesi, Maluku, dan lain-lain yang menegakkan ke’adilan dan menentang kezaliman penjajah Jawa mereka disebutkan sebagai “pengkhianat” oleh orang-orang Jawa dan surat-surat kabar mereka. Sungguh kita mempunyai penilaian yang tidak sama dengan kaum kolonialis Jawa mengenai masa depan kita, sebab kita ingin memelihara hak suci kedaulatan bangsa kita, sedang mereka ingin merampok kita sebagai Belanda! Juga kedua, mengenai dongeng ‘persamaan nasib’. Sudah menjadi pengatahuan umum dalam sejarah kita bahwa penjajahan Belanda telah berhasil dipaksakan atas Tanah Ibu, kampung halaman kita dengan mempergunakan serdadu-serdadu sewaan (mercenaries) bangsa Jawa secara besarbesaran. Nama-nama mereka - dari Adikromos sampai kepada Sukarno dan Suhartos – masih terpahat atas batu-batu kuburan serdadu-serdadu Belanda seperti di Peutjut, Kuta Raja, dimana tertanam ribuan bangkai serdadu-serdadu kolonialis Jawa dan Belanda itu dalam kuburan bersama mereka yang menunjukkan mereka memang sehidup-semati. Karena itu adalah satu perkara yang sewajarnya untuk kita bertanya: apakah mungkin terdapat suatu persamaan nasib antara serdaduserdadu sewaan (mereka yang digaji untuk membunuh) dengan bangsa yang dibunuh oleh mereka, dibagian dunia manapun juga? Disamping itu patutlah diketahui dan dicamkan bahwa penjajahan tidaklah pernah mempersatukan sesuatu bangsa pada zaman apapun, dan dibagian dunia manapun juga. Bangsa Polandia, Tjek, Slovak, Hongaria, Austria dan Yugoslavia tidaklah pernah menjadi satu, dan tidaklah pernah melupakan diri mereka masing-masing walaupun mereka itu semuanya berabad-abad lamanya mengalami ‘persamaan nasib’ dibawah penjajahan kerajaan AustroHongaria. Sebaliknya ‘persamaan nasib’ itu telah membuat mereka lebih bermusuhan satu sama lainnya karena raja-raja Austro-Hongaria selalu memperalat satu golongan untuk menindas golongan yang lain. Bila bangsa Polandia berontak, maka pasukan-pasukan Tjek yang dikirim untuk menindasnya; bila orang Yugoslavia yang berontak maka pasukan Slovak yang dikirim untuk menindasnya. Tidaklah semua ini mengingatkan kita kepada politik kaum kolonialis Jawa selama ini dimana mereka mengirim pasukan-pasukan Batak dan Minangkabau untuk menyembelih rakyat di Acheh, dan mereka mengirim pasukan-pasukan Acheh untuk menyerang Maluku dan Sulawesi? Semua ini dilakukan untuk mengekalkan politik pecah dan jajah mereka: pertama untuk mengurangi jumlah jiwa bangsa yang bukan Jawa – biar mereka berbunuh-bunuhan sesama sendiri – dan kedua, supaya mereka semua tidak mungkin lagi bersatu untuk melawan penjajah mereka bersama: kaum kolonialis Jawa! Suatu contoh lain yang membuktikan bahwa ‘persamaan nasib’ dibawah penjajahan asing tidaklah mempersatukan bangsa yang berlainan dapat kita lihat dengan apa yang terjadi atas bangsa Kamboja, Laos dan Vietnam. Walaupun mereka itu sudah mengalami ‘persamaan nasib’ dibawah penjajahan Perancis, mereka tidaklah menjadi satu bangsa ‘Indo Cina’ oleh karena persamaan nasib
buruk itu sebagaimana kita kabarnya konon sudah menjadi satu bangsa ‘indonesia’, demi kepentingan sipenjajah Jawa. Walaupun demikian masih ada orang-orang yang mencoba-coba mengatakan bahwa kita bangsa Acheh-Sumatra, bangsa Maluku, bangsa Sulawesi, bangsa Kalimantan, dan lain-lain, karena ‘persamaan nasib’ dibawah Belanda, maka kita semua telah berobah sifat, telah berobah agama dan kebudayaan, telah menjadi satu jenis ‘bangsa’ baru, satu bangsa “Pulau Keling” alias “indonesia”. Semua bangsa yang terjajah didunia tidaklah pernah melupakan dan mentiadakan kebangsaan asli mereka masing-masing walaupun mereka mengalami ‘persamaan nasib’ dibawah penjajahan. Kenyataan ini dapat kita kaji diseluruh dunia meliputi benua Afrika, AmerikaLatin dan Asia dimana ‘persamaan nasib’ yang dipaksakan oleh penjajahan Inggris, Perancis, Portugis dan Spanyol tidaklah pernah mempersatukan siapapun dan tidaklah pernah mengobah sesuatu bangsa menjadi sesuatu bangsa yang lain. Apa yang disebut ‘persamaan nasib’ dibawah penjajahan asing itu telah semakin lebih memecah-belahkan bangsa itu dari pada mempersatukannya. Tetapi semua semua ‘omong-kosong’ ini sudah dipropagandakan oleh kaum kolonialis Jawa untuk mengabui mata kita supaya kita menerima penjajahan mereka. KOLONIALISME JAWA TELAH MENGGANTIKAN KOLONIALISME BELANDA Orang-orang Jawa yang dahulunya paling tertindas dan melarat kini sudah menukar status dan kedudukan mereka menjadi golongan yang memerintah atas seluruh Dunia Melayu, satu kedudukan yang mereka terima dari Belanda 20 tahun yang silam. Mereka sekarang memegang monopoli atas segala pekerjaan yang terpenting dan terbaik, serta memegang kendali kekuasaan dalam pemerintahan negara penjajah Indonesia-Jawa. Ambillah sesuatu daftar dari nama-nama wakil Indonesia-Jawa dinegara manapun diseluruh dunia, atau daftar nama-nama dari sesuatu Kmentrian, terutama lapangan ketentraan dan kepolisian. Jika saudar mengenal nama-nama Jawa, maka daftardaftar itu akan hidup dihadapan mata saudara, untuk menerangkan kepada saudara apa yang dimaksudkan dengan kolonialisme Jawa, kalau saudara sendiri belum juga menyadarinya. Merek dan nama ‘pemerintah’ ini mungkin “indonesia” - dengan tidak menyebut-nyebutkan nama Jawanya: tetapi orang-orang yang memegang kekuasaan didalamnya adalah nyata-nyata orang Jawa. Merek diluar bungkusan pura-pura menyatakan kemerdekaan, tetapi isi yang sesungguhnya didalam adalah kolonialisme, penjajahan: penguasaan oleh satu bangsa atas bangsa yang lain. Orang Jawa sudah mebuat diri mereka, diatas persada Tanah Pusaka kita sendiri, sebagai golongan atas, golongan yang memerintah, pihak ‘penguasa’, golongan yang kedudukan dan pekerjaannya terjamin, sedangkan golongan yang bukan Jawa, pada umumnya mengalami berbagai macam kesukaran untuk mendapat kedudukan dan lebih sukar lagi untuk mendapat kenaikan pangkat dalam jabatannya. Kejauhan dan perpisahan antara klas kolonialis Jawa dengan bangsa yang diperintahi mereka di daerah-daerah yang disebut mereka sebagai ‘tanah seberang’ semakin bertambah lagi dengan adanya perbedaan-perbedaan bangsa, budaya dan bahasa antara rakyat ‘tanah seberang’ dengan kaum kolonialis Jawa itu. Ditempat-tempat terbaik di atas Tanah Pusaka kita dimana dahulunya terdengan bahasa Belanda, kini sudah digantikan dengan bahasa Jawa - satu bahasa yang menurut ilmu philology (ilmu bahasa) adalah satu bahasa yang tidak masuk dalam rumpun bahasabahasa Melayu. Sedang pemuda-pemuda Jawa disiapkan untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan dan perusahaan-perusahaan, pemuda-pemuda yang bukan Jawa dari sehari ke sehari semakin menjadi si-pemikul air dan si-pemotong kayu bagi bangsa tuan-tuan (“Herrenvolk”) yang baru muncul dari bawah kolong itu. Tetapi setiap langkah yang diambil oleh kaum kolonialis Jawa untuk menjamin kekelnya kedudukan dan status mereka yang baru itu, harus dibayar dengan harga yang semakin mahal dan dengan bahaya yang semakin bertambah besar. Perkembangan ini sudah memutuskan hubungan
moral dan politik antara kaum kolonialis Jawa itu dengan bangsa yang telah ditipu menjadi anak jajahan mereka di Acheh-Sumatra, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Papua Barat dan lain-lain. Kenyataan bahwa semua ‘anak seberang’ itu sebenarnya adalah bangsa lain yang dahulunya harus diperangi untuk ditaklukkan kebawah pemerintah kolonial di Jakarta, yang mempunyai sejarah mereka sendiri, kebudayaan-kebudayaan mereka sendiri, malah nama-nama mereka sendiri yang sangat berbeda dari orang Jawa, semua ini semakin memperjauh hubungan antara mereka dengan kolonialis Jawa itu. Perkembangan kesadaran bangsa ini yang mana adalah keharusan sejarah, sudah mebuat kaum kolonialis jawa menjadi sasaran yang tidak dapat dielakkan dari proses perkembangan politik dan masjarakat yang berupa perlawanan dan pemberontakan yang tidak berkesudahan, yang sudah terjadi terus menerus di Acheh-Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua Barat, dan lain-lain. Jalan menuju kolonialisme Jawa yang telah diambil oleh pemimpinpemimpin Jawa dengan maksud untuk memperkuat kedudukan bangsa mereka dengan tidak mengindahkan hak-hak bangsa lain, telah membawa bangsa Jawa bukan kepada kedudukan yang lebih selamat, tetapi kepada kedudukan yang sebenarnya lebih berbahaya dan lebih banyak mangandung anasir-anasir keruntuhan, karena mereka tidak boleh tidak, akhirnya akan harus menghadapi perlawanan yang serentak dari bangsa yang sudah mereka jajah dan tindas itu. Ada pula satu golongan kecil orang-orang bukan Jawa alias ‘orang seberang lautan’ yang diberikan pekerjaan dibawah regime jawa. Mereka ini jumlahnya kecil sekali dibandingkan dengan kita bangsa ‘seberang lautan’ dari Jawa yang berjumlah puluhan juta itu, malah jauh lebih banyak dari orang Jawa sebab bangsa Jawa bukanlah golongan majority tetapi hanya golongan plurality dari penduduk Kepulauan Melayu. Merreka itu bekerja sebagai pelayannya kaum kolonialis Jawa, diterima dan dipecat menurut kesenangan hati majikan Jawanya. Kolonialis Jawa pada umumnya mempergunakan mereka ini sebagai alat propaganda keluar dan kedalam negeri untuk menimbulkan kesan umum seakan-akan kita bangsa ‘seberang lautan’ juga ‘diwakili’ dalam pemerintahan kolonialis Jawa. Alat yang terpenting dari kolonialis Jawa ialah negara kesatuan yang mereka pakasakan atas seluruh kepulauan kita. Sebenarnya inilah langkah pertama yang diambil oleh kaum kolonialis Jawa untuk mendirikan penjajahan mereka atas kita. Satu negara kesatuan yang tidak berasas demokrasi dan anti – Islam, dengan segala-galanya di pegang dan dikendalikan dari Jawa, telah dipaksakan atas kita dengan tidak ada musyawarat dan pemilihan bebas. Satu birokrasi pusat dengan dibantu oleh polisi – rahsia dan terbuka – yang dikendalikan dari Jawa pula, ditambah dengan tentera yang hampir semuanya terdiri dari orang-orang Jawa, telah melahirkan penjajahan Jawa ke alam kenyataan dengan seterang-terangnya. Alat yang lain dari kolonialisme Jawa ialah ketiga-tiga partai politik yang dikendalikan oleh orang Jawa, yaitu PKI (Partai Komunis Indonesia), NU (Nahdatul Ulama) dan PNI (Partai Nasional Indonesia). Partai-partai politik yang lain yang tidak dibawah kendali orang Jawa seperti Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia) dan PSI (Partai Sosialis) sudah dibubarkan dan dilarang hidup oleh kaum kolonialis Jawa karena partai-partai ini mengahalang-halangi politik penjajahan mereka. Tetapi mengatahui nama-nama dari partai-partai itu tidaklah cukup. Kita harus mengatahui golongan bangsa yang menjadi anggotanya dalam bentuk darah-daging mereka. Terutama sekali pembubaran dan pelarangan partai Masyumi adalah sangat penting karena hal itu menyingkap tabir politik kaum kolonialis Jawa untuk kesekian kalinya. Sebagaimana umum diketahui bahagian yang terbesar sekali dari anggota-anggota Masyumi terdiri dari bangsa Acheh-Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan lain-lain yang bukan Jawa. Hal ini telah dibuktikan dengan setegastegasnya oleh kemenangan Masyumi dalam pemilihan umum yang silam dimana Masyumi selalu mendapat kemenanagan diluar Jawa. Karena itu Masyumi adalah satu partai yang membela kepentingan rakyat ‘seberang’, yaitu bangsa yang bukan Jawa. Inilah sebab yang sebenarnya maka
Sukarno, dengan disokong oleh golongan kolonialis Jawa yang lain-lain telah melarang hidupnya Masyumi. Walaupun partai-partai PKI, PNI dan NU tiada berhenti-hentinya menyatakan diri mereka sebagai partai-partai ‘indonesia’, ketiga-tiga partai itu dialam kenyataan, di darah-dagingnya, adalah partaipartai Jawa belaka. Hasil pemilihan umum tahun 1955 umpanya menunjukkan angka-angka suara bagi PKI sebagai berikut: PROVINSI-PROVINSI: SUARA PKI: PROVINSI-PROVINSI: SUARA PKI: Jawa Timur…… Jawa Tengah….. Jawa Barat…… Jakarta………… Sumatra Selatan Sumatra Tengah Sumatra Utara…
Jawa Timur Jawa Tengah. Jawa Barat Jakarta Sumatra Selatan Sumatra Tengah Sumatra Utara
2,299,602 2,326,108 755,634 96,363 176,900 90,513 258,875
Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara/Tengah Sulawesi Selatan Maluku Nusa Tenggara
8,526 17,210 8,209 33,204 17,831 4,792 71,075
Suara PKI yang datang dari Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Barat dan Provinsi-provinsi lain kebanyakan berasal dari suara kaum pengungsi Jawa yang berada di-daerah-daerah itu. Hasil pemilihan umum pada bulan Agustus 1957, menunjukkan perbandingan suara dalam tiga provinsi-provinsi pulau Jawa termasuk Jakarta, sebagai berikut: Partai PKI PNI NU Masyumi
Jakarta Jawa Barat 137,305 1,087,269 124,955 1,055,801 104,892 597,356 153,709 1,841,030
Jawa Tengah 2,706,893 2,235,714 1,771,556 714,722
Jawa Timur 2,704,523 1,899,782 2,999,785 977,443
Sebagaimana dengan mudah dapat dipersaksikan, jumlah suara yang diberikan kepada ketiga-tiga partai yang menyokong kolonialisme Jawa yaitu PKI, PNI dan Nu datangnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu tanah air bangsa Jawa sendiri. Suara untuk ketiga partai ini yang diperdapat di Jawa Barat (tanah air bangsa Sunda) datangnya dari daerah-daerah perbatasan dengan Jawa Tengah yang diduduki oleh bangsa Jawa. Hasil pemilihan umum ini menguatkan lagi kenyataan bahwa PKI, PNI dan NU walaupun mereka memakai nama-nama yang berlainan, mereka itu pada hakikatnya adalah partai orang-orang Jawa: mereka tumbuh dari tanah yang sama, anggota-anggotanya terdiri dari anggota masyarakat yang sama, yang menghadapi persoalan dan kesukaran ekonomi yang sama, mereka memakai satu bahasa oleh karena mereka satu bangsa; mereka mempunyai satu kebudayaan, satu adat, satu sejarah; karena itu mereka mempunyai kepentingan kebudayaan yang sama, kepentingan politik yang sama, atau sekurang-kurangnya tidak jauh berbeda, dan kepentingan ekonomi yang sama: semua kepentingan ini berjalin rapat, tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana sudah dibuktikan oleh mereka sendiri kepada seluruh dunia, yaitu dengan sokongan
mereka bersama terhadap kolonialisme Jawa dikepulauan kita ini. Mereka mempunyai satu kepentingan, yaitu kepentingan bangsa Jawa, yang mempersatukan mereka dalam menentang segala kepentingan bangsa luar Jawa atau ‘orang seberang’ sebagaimana memang mereka sendiri menamakan dan memandang kita. Seakan-akan penguasaan mereka atas alat-alat negara dan pemerintahan belum cukup, mereka memakai pula ketiga-tiga partai ini, PKI, NU dan PNI sebagai senjata politik yang tajam sekali untuk memecah, mengendalikan, dan menjajah bangsa yang bukan Jawa. Partai-partai ini didirikan diseluruh ‘indonesia’ dan diperkenalkan sebagai partai-partai “nasional” artinya partai-partai yang bersifat keseluruhan ‘indonesia’ – pada hal partai-partai ini hanyalah partainya bangsa Jawa belaka. Bangsa ‘seberang’ yang memasuki partai-partai ini, dengan tidak disadarinya sudah menambah lagi suara bagi bangsa Jawa, dan memecah-belahkan persatuan bangsa sendiri. Politik partai-partai ini memberi kesempatan kepada kaum kolonialis Jawa untuk campur tangan dalam soal-soal daerah, soal-soal rumah tangga dari bangsa yang bukan Jawa dengan tidak memberi kesempatan kepada bangsa yang bukan Jawa untuk campur tangan dalam politik bangsa Jawa sendiri. Sukarno telah mempersatukan ketiga-serangkai ini secara resmi – secara tidak rasmi sebenrnya mereka selalu bersatu dalam membela kepentingan bersama bangsa Jawa – dalam satu kabinet ‘Nasakom’: ‘Nas’ diartikannya ‘nasionalis’ atau PNI; ‘a’ diartikannya ‘agama’ atau NU; ‘kom’ dimaksudkan ‘komunis’ atau PKI. Apa yang tidak disebutkan ialah bahwa kabinet ‘Nasakom’ itu sebenarnya hanya satu tabir baru untuk menutup-nutup kolonialisme Jawa atas bangsa kepulauan kita ini. Tujuan daripada kabinet ‘Nasakom’ adalah untuk mangabui mata dunia guna mengesankan seakan-akan pemerintah kolonialis Jawa di Jakarta itu didukung oleh tiga partai besar dari berbagai aliran yang tidak ada hubungan dan sangkut-pautnya dengan bangsa Jawa. Padahal sebenarnya ketiga-tiga partai itu adalah partai-partai bangsa Jawa sendiri, dan aliran yang diwakili mereka adalah aliran-aliran Jawa pula. (Waktu Suharto merebut kekuasaan partai-partai lama itu dilarangnya dan didirikannya tigaserangkai baru, yaitu ‘Golkar’, ‘PPP’, dan ‘PDI’ yang ketiga-tiganya dikendalikannya sendiri. Ini masih pertunjukkan sandiwara Jawa lama juga hanya dengan costume (baju) baru. SIFAT KOLONIALISME JAWA DAN SIFAT INDONESIA-JAWA Adalah satu pelajaran sejarah bahwa negara seperti Indonesia-Jawa dimana beberapa bangsa berada dibawah penindasan s a t u bangsa yang tertentu, negara yang demikian itu selalu terlibat dalam dua macam peperangan: peperangan dalam negeri atau peperangan dengan luar negeri. Peperangan dalam negeri disebabkan oleh perlawanan dari bangsa yang tertindas dan terjajah yang akan selalu memperjuangkan kemerdekaan mereka dari sipenjajah, tepat sebagaimana apa yang telah telah terjadi terus-menerus di kepulauan kita: di Acheh-Sumatera, Sulawesi, kalimantan, maluku, Papua Barat dan lain-lain selama lebih 10 tahun ini. Peperangan dengan luar negeri, disebabkan oleh usaha-usaha golongan yang memerintah untuk memindahkan perhatian rakyat dari kesusahan dan kesukaran hidup kepada musuh dari luar, karena sesudah terjadi pemberontakan-pemberontakan keadaan menjadi sedemikian rupa sehingga lebih mudah untuk memelihara ke amanan dalam negeri kalau golongan yang memerintah dapat menakut-nakutkan rakyat dengan adanya ‘serangan’ atau ‘bahaya’ dari luar. Apalagi kalau dapat dicari satu negara tetangga yang kecil yang dapat dijadikan sasaran yang tidak begitu berbahaya. Satu contoh yang menyolok mata dari politik ini ialah ‘konfrontasi’ nya Indonesia-Jawa terhadap Malaysia baru-baru ini. Tetapi taktik jahat ini tidak akan selalu dapat dikendalikan karena sedikit saja terjadi kesalahan perhitungan dapat membawa negara penyerang – inilah sifat yang tak dapat di elakkan lagi dari Indonesia-Jawa kepada pintu gerbang kehancuran nya. Sesuatu peperangan dengan negara luar, walaupun dilakukan oleh Indonesia-Jawa, berati melibatkan diri dan bermain-main dengan
keseimbangan politik dunia, dengan segala akibatnya yang berbahaya. Walaupun kekuatan militer Indonesia-Jawa lebih besar dibandingkan dengan keukuatan militer Malaysia tetapi kekuatan militer semua negara dalam sesuatu peperangan dengan negara lain adalah adalah relative, artinya lebihkurang bergantung kepada beberapa perkara yang lain. Kekuatan militer sesuatu negara tidaklah mempunyai arti apa-apa kecuali bila dibandingkan dengan kekuatan militer yang negara yang hendak diserangnya ditambah dengan kekuatan militer negara-negara sekutu dari negara yang hendak diserangnya itu. Karena itu, untuk dapat "mengganyang" Malaysia, Sukarno memerlukan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan militer negara-negara sekutu dari Malaysia, yaitu Australia, New Zealand dan Inggris. Teranglah sudah bahwa Sukarno tidak akan pernah dapat mengatasi ini. Sebab itulah maka achir dari dari pada 'konfrontasi' Indonesia-Jawa terhadap Malaysia sudah dapat diterka dari semula. Tetapi satu peperangan gerilja kecil-kecil diperbatasan Serawak dan Sabah mungkin ada gunanya bagi Sukarno atau Suharto sekedar untuk memalingkan perhatian rakyat yang melarat didalam negeri kepada 'musuh-musuh' dari luar yang tentunya akan dipersalahkan oleh kolonialis Jawa sebagai yang bertanggung jawab atas kebrobrokan ekonomi dalam negeri Indonesia-Jawa, walaupun sebenarnya segala kebrobrokan itu adalah buah-tangan kaum kolonialis Jawa sendiri. Demikian djuga dengan adanya peperangan diperbatasan dengan malaya ini, Sukarno dan kaum kolonialis Jawa yang lain mengharapkan agar dengan demikian maka peperangan dalam negeri yang sebenarnya lebih berbahaya bagi mereka dapat dielakkan. Kaum kolonialis Jawa dewasa ini sudah sampai pada taraf kedudukan kaum penjajah yang sulit, dimana oleh karena perkembangan sosial dan politik, mereka akan selalu harus memilih salah satu diantara dua perkara yang berbahaya ini: menghadapi peperangan dalam negeri, atau menghadapi peperangan dengan luar negeri. Kalau pada suatu ketika kedua macam peperangan ini akan terjadi pada waktu yang sama dan serentak, maka hari itu akan merupakan hari berachirnya dan musnahnya kolonialisme Jawa dikepulauan kita, dan hari tibanya kemerdekaan yang sejati bagi bangsa Acheh-Sumatra, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Papua, Bali, Sunda, dan lain-lain ketika kedaulatan atas negara-negara mereka akan kembali ke tangan mereka sendiri. Tetapi semua ini bergantung pada keberanian mereka untuk bertindak. Saat bertindak ini sudah pernah dihidangkan kepada kita waktu terjadi 'konfrontasi' antara Indonesia Jawa dengan Malaysia. Tetapi kesempatan itu telah tidak dipergunakan untuk bangun oleh bangsa kepulauan kita karena mereka masih belum mengerti apa yang terjadi atas diri mereka, mereka masih belum memehami dalam proses politik apa mereka sekarang sudah terlibat dan sebagian besar masih belum mengerti adanya kolonialisme jawa sama sekali. Tetapi kesempatan baru akan selalu datang atau dapat kita adakan sendiri. Saidina Ali telah berkata, "untuk tiap-tiap penindasan harus ada dua pihak: pihak yang menindas dan pihak yang mau menerima penindasan itu". Dengan perkataan lain, penindasan atau penjajahan dapat dihancurkan bila dilawan. Sejarah bangun dan jatuhnya kerajaan Austria-Hongaria akan memberi pelajaran dan teladan yang sangat berguna kepada peninjau-peninjau kehidupan kolonialisme Jawa dikepulauan kita, dan tentang kepastian kehancuran kolonialisme Jawa ini. Kerajaan Austria-Hongaria adalah satu kerajaan yang rakyatnya terdiri dari bangsa Eropa Tengah yang ditaklukkan, seperti bangsa Tjek, bangsa Solvak, bangsa Serbia, bangsa Croatia, bangsa Polandia, dan lain-lain. Selama masa berdirinya kerajaan ini selalu terlibat kedalam dua macam peperangan: peperangan dalam negeri, atau peperangan dengan luar negeri. Oleh karena ia selalu terlibat dalam peperangan maka kerajaan ini achirnya berobah sifatnya dan menjadi kerajaan militer semata-mata. Peperangan dalam negeri disebabkan oleh pemborontakan yang tiada berhenti-hentinya dari bangsa-bangsa tertindas yang mencoba mendapatkan kemerdekaan mereka kembali; sedang peperangan dengan luar negeri ditimbulkan oleh usaha raja-raja Austria-Hongaria untuk memalingkan perhatian rakyat kepada musuh dari luar, untuk dapat memelihara keamanan dalam negeri. Untuk beberapa waktu kekuasaan raja-raja Austria-Hongaria telah dapat dipertahankan berkat politik pecah-dan-jajah mereka, dengan mengirimkan pasukan-pasukan Tjek untuk menindas pemberontak-pemberontak Slovakia, mengirimkan batalyon-batalyon Slovakia untuk menundukkan pemberontak-pemberontak Polandia, dan demikianlah seterusnya sama benar sebagai perbuatan kaum kolonialis Jawa
mengirimkan pasukan-pasukan Batak dan Minangkabau untuk menyerang Acheh, dan mengirimkan pasukan-pasukan Acheh menyerang Maluku, mengirimkan pasukan-pasukan Maluku menyerang Bugis, dan demikianlah setrusnya, suatu politik petjah-dan jajah yang sudah begitu terkenal dan sudah menjadi kejadian sehari-hari bagi kita semua yang hidup dalam tanah jajahan Indonesia-Jawa ini. Di achir tahun 1914, kerajaan Austria-Hongaria membuat kesalahan besar, yaitu melibatkan dirinya dalam peperangan luar negeri pada saat yang salah, walaupun disebabkan oleh pancingan yang besar, yaitu dibunuhnya Putera Austria-Hongaria oleh kaum revolusioner di Sarajevo. Peperangan yang dimulai oleh Austria.Hongaria terhadap Serbia yang kecil itu telah menggoncangkan keseimbangan kekuasaan antara negara-negara besar di Eropa yang mebawa kepada campur tangan mereka dalam perang kecil itu, yang achirnya menimbulkan Perang Dunia ke-I. Bangsa yang tertindas dibawah penjajahan Austria-Hongaria mengambil kesempatan itu untuk menyatakan kemerdekaan mereka atas dasar Hak Menentukan Nasib Diri-Sendiri dari segala bangsa. Demikianlah, atas runtuhan kerajaan Austria-Hongaria timbullah beberapa negara: Tjekoslovakia, Polandia, Yugoslavia, Austria dan Hongaria. Tetapi bangsa kepulauan Melayu sama sekali gagal untuk memepergunakan 'konfrontasi' antara Indonesia-Jawa dengan Malaysia untuk mencapai kemerdekaan mereka masing-masing. Mereka hanya tidur membuang waktu yang bertahun-tahun itu. Akibatnya mereka masih hidup dibawah telapak kaki sipenjajah Jawa sampai sekarang. KAUM KOLONIALIS JAWA TIDAK SANGGUP MEMBANGUN KEPULAUAN KITA Oleh karena Indonesia-Jawa selalu terlibat dalam peperangan, baik peperangan dalam negeri yang mereka namakan 'pemberontakan', atau peperangan luar negeri yang mereka namakan 'konfrontasi' sebagaimana sudah terjadi dimasa yang lampau, maka tidak pernah ada kesempatan untuk membangun guna kepentingan rakyat dan dalam arti yang sebenar-benarnya, sebagaimana ternyata dimasa yang sudah-sudah. Apa yang mereka namakan 'pembangunan' sekarang tidak lain dari perampokan besar-besaran dari kekayaan Tanah Pusaka kita untuk kepentingan kaum kapitalis Barat yang tidak ada gunanya sedikitpun kepada rakyat dari bangsa kepulauan Melayu yang empunya kekayaan iyu. Dalam masa 20 tahun yang lampau ini, kaum kolonialis Jawa sudah berhasil merusak segala yang sudah ada lebih dahulu di Tanah Ibu, kampung halaman kita. Mereka sudah merampok apa yang mereka dapat ambil dengan tangan mereka dinegeri kita dan mengangkut segala yang mereka boleh bawa ke Jawa, Mereka sedang membangun negeri mereka sendiri, pulau Jawa, dengan kekayaaan Acheh-Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan lain sebgainya. Sebenarnya kaum kolonialis Jawa tidak mempunyai kecakapan untuk membangun kepulauan kita , sebagaimana telah ternyata dan terbukti selama 20 tahun yang silam, terutama sekali disebabkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, suasana yang tidak berketetntuan, ketidak-adilan, korupsi, penindasan, inflasi, birokrasi, dan peperangan yang yang terus-menerus, yang kesemuanya adalah pertanda atau 'trademark' dari Indonesia-Jawa tidaklah memungkinkan pembangunan, kemajuan dan peradaban (civillization). Dibawah 'pimpinan' kaum kolonialis Jawa kita akan dipaksa kembali ke zaman jahiliyah, kezaman kegelapan, ke zaman siksaan dan ke zaman larangan membaca dan pembakaran kitab-kitab dab buku-buku. Kedua, kepentingan bangsa Jawa sebagai satu bangsa adalah berlainan sekali dari kepentingan kita bangsa Acheh-Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lain-lain. Perbedaan kepentingan nasional antara kita dengan orang Jawa itu begitu besar sehingga kalau kita tidak bodoh sebenarnya kita tidak akan membolehkannya mereka menentukan bagaimana rumah tangga kita dan ekonomi kita harus di atur. Perbedaan antara kepentingan nasional mereka dan antara persoalan hidup
mereka dengan persoalan hidup dan kepentingan bangsa kita adalah begitu besar hingga kita tidak dapat mengharapkan mereka untuk menjelaskan persoalan itu untuk kita. Sesungguhnya kita tidak ada alasan untuk berada dalam satu negara nasional dengan mereka, lain halnya dalam satu negara Islam yang tidak berdasarkan nasionalisme. Sebagai tjontoh, marilah kita perbincangkan satu persoalan penghidupan yang paling penting bagi orang Jawa sekarang ini, yaitu perkara 'kelebihan' dan kepadatan penduduk. Oleh karena persoalan ini maka kebutuhan orang Jawa yang terpenting sekarang ini ialah persoalan pembagian tanah. Tetapi untuk kita di Atjéh-Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan lain-lain ini adalah soal yang paling kecil, bahkan bukan satu persoalan yang perlu kita bicarakan dalam abad ini. Tetapi oleh karena kita hidup dalam satu negara dibawah genggaman orang Jawa, maka kepentingan kita sudah diletakkan dibawah kepentingan mereka, hak-hak kita sudah dikorbankan untuk kesenangan mereka: karena orang Jawa memerlukan tanah, maka Tanah Pusaka kita - bukan tanah mereka - di Acheh-Sumatra, Sulawesi, kalimantan, Maluku, dan lain-lain yang mereka rampas untuk dibagibagikan kepada orang-orang Jawa. Ini adalah satu perampokan secara besar-besaran. Tak ada suatu bangsapun di dunia ini, baik di Timur maupun di Barat, yang akan menerima perkosaan hak mereka secara ini dengan tidak memberi perlawanan. Tetapi sesuatu ketidak-adilan selamanya membawa kepada seribu-satu ketidak-adilan yang jauh lebih besar lagi. Demikianlah hal nya dengan 'peraturan' pembagian tanah yang dipaksakan keatas kita atas nama 'kepentingan nasioanal' - sebenarnya kepentingan Jawa - mengandung bibit-bibit ketidak-adilan dan bahaya yang semakin lebih besar lagi terhadap hak-hak kita, terhadap kehidupan kita dimasa sekarang, dan terhadap kehidupan keturunan kita dimasa yang akan datang, karena 'peraturan' pembagian tanah itu dalam kenyataan berarti perampasan Tanah Pusaka kita dan penyerahannya kepada orang-orang Jawa yang didatangkan ketengah-tengah kita dengan jumlah yang tidak terbatas, dengan tidak menhiraukan kepentingan ekonomi kita bangsa asli yang berhak. Mereka yang dipindahkan ini dimasa yang sudah-sudah merupakan alat penjajahan Jawa yang paling berbahaya, dan mereka akan lebih berbahaya lagi bagi kita dimasa yang akan datang. Sampai-sampai kepeda perasaan kemanusiaan kita diperas habis-habisan untuk membuat kita membiarkan keturunan kita hilang haknya atas Tanah Pusaka dari nenek-moyangnya. Untuk mencegah agar kita yangan sampai melupakan arti dan akibat politik daripada menerima orang-orang pengungsi - transmigrants - Jawa secara tidak terbatas dinegeri kita (kita tidak keberatan menerima mereka secara terbatas) dibawah ini kita salin beberapa peringatan dari Niccolo Machiavelli, ahli negara Italia yang kenamaan itu dalam bukunya Il Princep, yang ditulisnya 400 tahun yang silam, untuk menginsafkan kita kepada tipu-muslihat penjajah-penjajah besar dizaman yang silam telah menggunakan pemindahan penduduk sebagai tipu-muslihat untuk menjajah bangsa-bangsa lain: "Satu jalan yang mudah untuk menjajah ialah dengan mengirim pengungsi atau melakukan pemindahan penduduk ke beberapa tempat supaya mereka itu menjadi kunci untuk menguasai sesuatu daerah; inilah yang harus dilakukan, atau kalau tidak , maka haruslah di kirim tentra dan pasukan-pasukan bersenjata. Penjajahan tidaklah perlu melakukan pengeluaran wang yang banyak untuk keperluan orang-orang yang dipindahkan itu. Pengungsi-pengungsi itu dapat dikirim keluar dengan percuma atau dengan biaya yang sedikit sekali bagi penjajah. Mereka yang tidak senang kepada pengungsi-pengungsi itu hanyalah penduduk-penduduk asli yang tanah dan rumah mereka telah diambiluntuk diberikan kepada pengungsi-pengungsi baru itu. Tetapi oleh orang-orang yang hak mereka sudah dilanggar dan hati mereka sudah disakiti itu, mereka hanya merupakan golongan penduduk yang kecil jumlahnya. Dan karena mereka itu bercerai-berai dan miskin, maka mereka tidaklah membahyakan. Sedang golongan lain yang dibiarkan sendiri dan tidak diganggu, dengan sendirinya mudah didiamkan dan merekapun tidak berani membuat salah, karena mereka takut akan mengalami nasib sebagai jiran mereka yang sudah kita rampas harta-benda dan tanahnya. Pendeknya pemindahan penduduk ini bianya lebih murah dari biaya tentra; mereka lebifh setia dari
tentra; dan mereka mendapat perlawanan yang jauh lebih kurang dari orang setempat. Sedang penduduk asli yang sudah disakiti, dirampas harta-benda dan tanahnya, oleh karena mereka itu bercerai-berai dan miskin, mereka tidaklah berdaya untuk melawan sipenjajah. "Tetapi jika tentra yang dikirim dan bukan pengungsi, biayanya akan besar sekali, dan segala hasil dari pajak dan kekayaan negeri itu akan habis dipakai untuk mengawalnya, sehingga apa yang semestinya laba manjadi rugi. Juga penggunaan tentra akan lebih menyakitakan hati penduduk asli, karena perpindahan tentra dari satu tempat ke tempat yang lain menyusahkan seluruh penduduk, dan karena semua mereka merasa kesusahan dan penindasan, semuanya akan menjadi musuh……… "Oleh karena itu, ditilik dari segala sudut, maka cara menjajah dan mempertahankan penjajahan itu dengan pemindahan penduduk adalah jauh lebih mnguntungkan dari pada dengan memakai tentra. Kerajaan Roma telah menjalankan politik penjajahan dengan pemindahan penduduk ini terhadap daerah-daerah yang mereka kuasai dengan cermat sekali. Mereka mendirikan daerah-daerah kolonisasi dan daerah-daerah pemindahan penduduk, dan dilain pihak mereka membujuk bangsa yang lemah untuk lebih melemahkan mereka itu lagi.." Alasan ketiga mengapa kaum kolonialis Jawa tidak mempunyai kecakapan dan kesanggupan untuk membangun kepulauan kita ialah karena cara mereka itu berfikir yang sangat fanatik kepada sistem ekonomi paksaan atau totaliter, sudah terang tidak akan berhasil sebagaimana telah terbukti selama masa satu keturunan ini, dan tidak akan berhasil dimasa yang akan datang, oleh karena sebab-sebab sebagai berikut: (a) Kebutuhan-kebutuhan hidup dan tujuan-tujuan ekonomi dari berbagai bangsa yang berjumlah lebih 120 juta manusia yang berserak-serak di atas permukaan bumi sepanjang 5000 kilometer disekitar Khattulistiwa yang satu bagiannya terpisah dan tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan bagian lainnya, dan terdiri dari bangsa yang berlainan, yang masing-masing mempunyai masalah ekonominya sendiri-sendiri, yang berbeda dengan yang lain-lain, kepentingan ekonomi dari pada bangsa yang terpisah dan sebanyak ini tidak mungkin dapat direncanakan apalagi dikendalikan dari satu 'pusat' diluar neger-negeri itu sendiri dan oleh suatu bangsa asing, apalagi yang kepentingan nasionalnya bertentangan dengan kepentingan bangsa yang bersangkutan ini! Rencana pembangunan ekonomi bagi bangsa-bangsa dan neger-negeri yang bersifat seperti ini, yakni sifat dan kenyataan kebenua-an, hanya bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh bangsa dan di neger-negeri yang bersangkutan itu sendiri. Dalam keadaan yang sekarang satu-satu perkara yang dapat direncanakan lebih dahulu dan yang dapat diketahui dengan pasti hanyalah kebutuhankebutuhan militer saja: oleh karena itu, maka rencana 'pembangunan ekonomi' dari sesuatu bangsa dan sesuatu negara yang semacam ini, seperti halnya dengan Indonesia-Jawa, di alam kenyataan telah menjadi pembangunan kemiliteran, sebagaimana yang memang sudah terjadi dan sudah merupakan satu kenyataan. 'Pembangunan' Indonesia-Jawa ini telah melahirkan militerisme di neger-negeri kita ini dan bukan kemakmuran rakyat bersama. (b) Rencana pembangunan ekonomi yang berhasil untuk sesuatu daerah yang sangat luas, dan sesuatu penduduk yang sangat banyak, menghendaki penentuan yang mutlak tentang tujuan ekonomi nasional (national economic objectives) yang mana diambil dari pengertian yang tegastegas tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional (national interest). Oleh karena kepentingan nasional (kebangsaan) dan karenanya kepentingan ekonomi bangsa Jawa begitu bertentangan dengan kepentingan kebangsaan dan ekonomi kita bangsa Acheh-Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua dan sebagainya. Ini berarti bahwa bangsa yang bukan Jawa akan harus menunggu perbaikan ekonomi mereka sampai sesudah orang Jawa, bangsa 'penguasa' atau 'bangsa tuan-tuan' sudah selesai diperbaiki kehidupan ekonomi mereka lebih dahulu atas biaya dari bangsa
lain itu. Dalam lapangan ekonomi dan politik, ini adalah harapan-harapan yang tidak bisa diwujudkan sama sekali. (c ) Oleh karena segala rencana pembangunan ekonomi negara sekali sudah ditetapkan haruslah dijalankan, kalau perlu memakai alat-alat kekuasaan negara, maka pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi Jawa, (Inilah hakikat dari 'pembangunan' Indonesia-Jawa) dikepulauan kita, berarti pemakaian alat kekuasaan negara Indonesia-Jawa untuk menguasai segala sumber kekayaan alam seluruh kepulauan kita untuk kepentingan golongan kolonialis Jawa. (d ) Rencana pembangunan ekonomi totaliter menghendaki segala kegiatan ekonomi pemerintah dan bukan dengan kemauan atau keinginan golongan rakyat. Segala kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan rencana pemerintah haruslah dikontrol atau dilarang. Karena itu maka rencana ekonomi totaliter selalu disertai oleh pemakaian kekerasan secara besar-besaran, yang mana berarti pemerintahan sewenang-wenang dan kediktatoran. Sekali lagi 'pembangunan' dipakai sebagai topeng untuk membenarkan penguasaan sipenjajah Jawa atas segala sumber ekonomi kepulauan kita untuk kepentingan mereka. (e ) Dasar dan landasan tiap-tiap ekonomi berencana ialah tata-usaha yang rapi dan cermat. Syarat inilah yang tidak dapat dipenuhi oleh kaum kolonialis Jawa. Orang Jawa masih belum mempunyai kecakapan untuk menyusun rencana ekonomi yang benar-benar, dan mereka belum mepunyai disiplin untuk menjalankan tata-usaha yang rapi. Apa yang mereka pegang menjadi korupsi! Rencana-rencana ekonomi mereka yang selalu lebih mementingkan kepentingan bangsa Jawa dan pulau Jawa sudah pasti akan mendapat tentangan, secara terang-terangan atau diam-diam dari bangsa yang bukan Jawa. Kaum kolonialis Jawa masih masuk golongan bangsa yang masih terkebelakang, yang belum sanggup memecahkan masaalah-masaalah ekonomi dan politik mereka sendiri: tetapi sekarang mereka mau 'memimpin' kita! Perbuatan mereka meruntuhkan segala apa yang baik atas persada Tanah Pusaka kita selama 20 tahun yang lewat ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan ketiadaan kesanggupan mereka dalam hal ini. 'Pembangunan' yang mereka gembar-gemborkan itu hanya untuk memperkaya beberapa jendral jawa dan beberapa Cina kakitangan mereka, sedang rakyat yang terbanyak semakin menderita. Mata-wang Indonesia-Jawa, Rupiah, yang seharusnya menjadi simbol dari kesehatan ekonomi dan prestige (kehormatan) Indonesia-Jawa, masih belum mepunyai prestige dan tidak laku di dunia! (f ) Akhirnya, 'Rencana Pembangunan Ekonomi Indonesia-Jawa' berarti penguasaan dari satu pusat, dari pulau Jawa, atas ekonomi semua bangsa kepulauan Melayu ini. Kaum kolonialis Jawa telah mencoba memakai nama 'pembangunan' untuk menutup penjajahan mereka. 'Pembangunan' Ekonomi Berencana membenarkan penguasaan dari satu pusat, dan penguasaan dari satu pusat ini meletakkan segala kekayaan bangsa Dunia Melayu - tiga perempat dari Asia Tenggara - dalam jangkauan kaum kolonialis Jawa. Belanda memakai waktu 350 tahun untuk membunuh, merampok, dan menyerang bangsa Dunia Melayu ini untuk dipaksakan mereka tunduk kedalam wilayah Hindia Belanda alias 'Indonesia', tetapi kaum kolonialis Jawa telah memperolehnya dari Belanda hanya dengan satu-tanda tangan diatas secarik kertas pada tanggal 27 Desember, 1949. Menurut Hukum Internasional, 'penyerahan kedaulatan' dari Belanda kepada Jawa itu tidak sah sebab Belanda tidak mempunyai 'daulat' atas wilayah-wilayah itu dan Belanda wajib mengembalikan setiap wilayah kepada bangsa aslinya masing-masing dari siapa wilayah-wilayah itu sudah dirampasnya dahulu dengan perang kolonial. Apa yang selama ini disebut-sebut sebagai 'pembangunan' sebenarnya tidak lain dari pada satu tabir lagi untuk menutup-nutup kolonialisme Jawa atas Dunia Melayu. Sekarang kiranya jelaslah sudah bahwa jalan Indonesia-Jawa, dilihat dari sudut manapun juga, telah dan bakal terus-menerus meyeret Dunia Melayu kedalam kancah penindasan, korupsi, ketidakadilan, kekejaman, kediktatoran, peperangan dan keruntuhan.
(Tambahan: sesudah Suharto merampas kuasa (1965) nama-nama atau merek 'komunisme' dan 'sosialisme' sudah ditukar menjadi 'anti komunisme' dan 'anti-sosialisme' tetapi dalam kenyataan dasar-dasar komunisme dan sosialisme yang terpenting sekali - yang menguntungkan bangsa Jawa yaitu penguasaan dan pemilikan oleh negara kolonialis Jawa atas segala sumber kekayaan tanah kita bangsa yang bukan Jawa tetap dijalankannya, bahkan lebih diperkeras lagi dari diwaktu jayanya PKI. Dan dibawah Suharto kaum kolonialis Jawa semakin lebih merajalela lagi.) INDONESIA-JAWA BAHAYA BAGI PERDAMAIAN DALAM DAN LUAR NEGERI Keluar negeri, sebagaimana halnya juga kedalam negeri, Indonesia-Jawa sudah menjadi satu penyakit dan satu bahaya yang mengancam perdamaian di Asia tenggara. Pertama sekali, dizaman ini dimana satu bagian dunia saling bergantung dan berhubung dengan bagian lainnya, persiapan perang dalam sesuatu negara bukan hanya mempengaruhi kehidupan rakyat dalam negara itu sendiri tetapi juga mempengaruhi kehidupan rakyat seluruh negara-negara tetangganya. Dalam hal ini, persiapan perang yang terus-menerus dilakukan oleh Indonesia-Jawa, mau tidak mau akan harus di ikuti dengan persiapan perang pula oleh negara-negara tetangga, jika mereka mengatahui kepentingan bangsa mereka. Tak ada satu negarapun di dunia ini, yang mengatahui kepentingannya, akan membiarkan kekuatan militer yang berlebih-lebihan dari sesuatu negara tetangganya. Jika keadaan yang demikian terjadi, maka keseimbangan kekuatan haruslah dikemabalikan dengan segera, dengan mengadakan pula kekuatan yang cukup besar untuk mengimbangi kekuatan negara tetangga yang pertama tadi yang memulai persiapan militernya. Sedang bagi negara tetangga yang kecil, keadaan ini harus diatasi dengan mengadakan persekutuan dengan negara-negara lain yang mempunyai kepentingan pertahanan yang sama. Oleh karena itu, persiapan perang Indonesia-Jawa akan langsung mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi dan sosial bangsa Malaysia, Filipina, Australia, New Zealand, Papua New Guinea dan Singapura, karena negara-negara ini haruslah memperkuat pertahanan mereka pula yang mana berarti membuang uang yang sewajarnya dapat dipakai untuk membeli keperluan hidup, untuk membeli senjata militer yang tidak menghasilkan apa-apa itu. Jadi politik militer kaum kolonialis Jawa bukan saja merusakkan kemakmuran bangsa kita di Acheh-sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan lain-lain, tetapi juga merusakkan kemakmuran rakyat negara-negara tetangga kita disekitar negara penjajah Indonesia-Jawa ini. Kedua, kebutuhan yang tidak habis-habisnya dari Indonesia-Jawa untuk selalu harus mempunyai peperangan, dengan luar negeri untuk memelihara keamanan didalam negeri, menjadikan semua negara-negara tetangga tidak aman, lebih-lebih negara-negara tetangga yang kecil. Bahwa Malaysia sudah dijadikan mangsa yang ketiga dari serangan Indonesia-Jawa dalam peperangan yang dinamakan 'konfrontasi', - sesudah Republik Maluku Selatan, dan Papua Barat, tidaklah mengherankan sama sekali. Dan pasti pula bahwa Malaysia bukanlah sasarannya yang terakhir. Kemungkinan sekali akan menyusul Portugis Timur, dan sesudah itu Papua New Guinea. Ketiga, akibat strategis dari jajahannya Acheh-Sumatra, Kalimantan, sulawesi, Maluku, Papua Barat dan lain-lain oleh kolonialis Jawa adalah mencelakakan kesentosaan dan keamanan bagian dunia kita ini, karena ini berarti penghancuran keseimbangan kekuasaan dalam Dunia Melayu, dan karena itu juga di Asia Tenggara. Ketiadaan keseimbangan kekuasaan dalam Dunia Melayu yang amat luas ini - seluas Eropa Barat dan Eropa Timur disatukan - karena didalamnya hanya tinggal dua buah negara yang sangat tidak sama kekuatannya, yang satu, Indonesia-Jawa dengan penduduk 120 juta dan daerah yang luasnya sama dengan satu benua dan yang satu lagi, Malaysia, dengan penduduk hanya 10 juta dan wilayah yang kecil dibandingkan dengan kolonialis Indonesia-Jawa; menjadi sumber yang terpenting dari keadaan dan situasi yang terjadi baru-baru ini, yaitu percobaan dari Indonesia-Jawa untuk menelan Malaysia dengan 'konfrontasi'-nya. Sudahlah terang bahwa Malaysia tidak akan dapat mempertahankan dirinya dari serangan Indonesia-Jawa dengan tidak memasuki dalam sesuatu persekutuan dengan negara-negara lain dari luar Dunia Melayu. Filipina juga tidak akan dapat mempertahankan dirinya dari serangan Indonesia-Jawa kecuali dengan
persekutuan dengan sesuatu negara besar dari luar Asia tenggara ini. Australia dan New Zealand juga dalam keadaan yang sama jika Indonesia-Jawa dapat mencapai puncak kecermatannya - yang mana belum mungkin terjadi. Jadi teranglah sudah bahwa Indonesia-Jawa adalah satu bahaya bukan saja bagi kemerdekaan kita bangsa Acheh-Sumatra, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Papua dsb, tetapi juga bagi ketentraman dan keamanan bangsa lain seperti Malaysia, Filipina, Papua New Guinea, Australia, dan New Zealand. Sikap tegas dari Australia dan New Zealand yang memihak Malaysia dan menentang Indonesia-Jawa dimasa 'konfrontasi' adalah satu pertanda yang terangbenderang tentang adanya kekuatiran umum terhadap Indonesia-Jawa dibagian dunia kita ini. Keempat, dalam usahanya yang terus-menerus memancing peperangan dengan luar negeri, sudah tentu regime milier Indonesia-Jawa akan berusaha mencari mangsanya yang lemah agar peperangan yang dilakukannya itu dapat dibatasi dan dikendalikannya. Tetapi tiap-tiap peperangan adalah merupakan suatu permainan bertaruh. Tidak ada suatu peperangan yang seratus persen dapat dikendalikan. Lebih-lebih dizaman kita ini segala peperangan, samapai kepada peperangan kecil dapat merembet menjadi peperangan besar, bahkan menjadi perang dunia, manakala peperangan kecil ini menyinggung keseimbangan kekuasaan antara negara-negara besar. Misalnya, perang dunia ke-1 telah dimulai oleh Kerajaan Austria - Hongaria sebagai satu peperangan kecil terhadap Serbia, tetapi perang kecil terhadap Serbia inilah yang menyebabkan terjadinya perang dunia ke -I. Perang dunia ke - II telah dimulai pula dengan serangan kecil 'setempat' oleh Hitler atas Polandia. Tetapi peperangan kecil ini telah menyinggung keseimbangan kekuasaan di Eropa yang tidak dapat diterima oleh negara-negara lain hingga akhirnya menjadi perang dunia ke-II. Karena itu sesuatu negara yang memakai peperangan sebagai alat politik kenegaraannya - sebagaimana hal nya negara kolonialis militer Indonesia - Jawa - mungkin sekali akan menyebabkan terjadinya krisis antara negara yang akan menyebabkan perang besar yang akan melibatkan negara-negara lain sebagaimana yang telah terjadi waktu 'konfrontasi' dengan Malaysia dimana Inggris, Australia, New Zealand dan Amerika membantu pihak Malaysia. Karena itu politik kolonialis indonesia-Jawa bukan saja telah mengancam keamanan dan kesentosaan kita di Acheh-Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua dan lain-lain, tetapi juga mengancam keamanan dan kesentosaan Asia Tenggara dan dunia. KELEMAHAN-KELEMAHAN IMPERIALISME JAWA Dalam pada itu, imperialisme Jawa adalah satu Imperialisme dan satu kolonialisme yang paling lemah dalam sejarah dunia, sebenarnya ia merupakan satu paradox, satu perkara yang kejadiannya bertentangan dengan segala kaidah, satu kejadian yang sempat menyolok mata di abad ke 20 ini, yang telah dapat terjadi karena ketiadaan kesadaran politik dikalangan bangsa Dunia Melayu pada waktu berakhirnya perang dunia ke-II, yang menyebabkan mereka semua dapat ditipu oleh kaum kolonialis Jawa. Semua imperialisme dan kolonialisme dalam sejarah baru adalah dari bangsa yang sudah berindustri atas bangsa yang lemah ekonomi dan industrinya, dari bangsa yang sudah "maju" ekonominya tetapi jahat perangainya atas bangsa yang lemah ekonominya dan baik hati sifatnya. Kekuatan ekonomi dan industri merekalah yang telah membuat bangsa Eropa dapat menjajah Asia, Afrika, dan Latin Amerika di masa yang lampau. Tetapi bangsa Jawa masih satu bangsa terkebelakang yang tidak mepunyai industri dan ekonomi sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana membuat senjata; ekonominya dikontrol oleh perusahaan asing; keuangannya bergantung pada hutang dari luar negeri; biaya negara kolonialis Jawa bergantung 100% pada Acheh-Sumatra, Kalimantan dan Papua Barat. Karena itu kaum kolonialis Jawa ini tidaklah mempunyai kekuatan sendiri untuk terus-menerus menjajah Acheh-Sumatra, kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua bila bangsa ini sudah memutuskan untuk memerdekakan diri mereka. Segala senjata yang berada dalam telapak tangan Jawa kolonialis adalah senjata-senjata yang diberikan kepada mereka oleh kaum kapitalis Barat untuk mengawal modal mereka yang dipergunakan untuk merampas kekayaan negeri kita. Orang Jawa masih belum pandai membuat sendiri walaupun sepucuk pistol. Karena itu penjajahan Jawa tidak akan dapat dipertahankan
dengan kekuatan militer, apalagi jika bangsa yang terjajah dari Acheh-Sumatra sampai ke Maluku dan Papua Barat akan bangun dengan serentak memerdekakan diri mereka. Disamping itu, karena luasnya kepulauan Melayu yang sedang dicoba menggenggamnya oleh kolonialis Jawa itu adalah sedemikian rupa hingga jarak antara Sabang ke Maurauke adalah sama dengan antara Lissabon ke Moskow, atau antara New York ke Los Angeles, maka sama sekali tidak mungkin bagi kolonialis Jawa untuk menjaga perbatasannya untuk menghambat pemasukan senjata dari luar negeri kepada pejuang-pejuang kemerdekaan Dunia Melayu. Hal ini cukup buruk bagi Jawa kolonialis karena, pertama, mereka tidak ada kuasa untuk mencegah pembikinan senjata di luar negeri; kedua, mereka tidak ada kuasa pula untuk mencegah pemasukan senjata-senjata itu ke Dunia Melayu. Karena itulah mereka mengajak negara-negara tetangga mengadakan ASEAN, semata-mata untuk kepentingan kolonialis Jawa, supaya negara-negara itu mau membantu menjaga batas negara kolonialis Indonesia-Jawa yang tidak sanggup dikawalnya sendiri itu. Disamping itu, untuk mencoba mengontrol gerakan-gerakan kemerdekaan Dunia Melayu penjajah Jawa sudah meminta pula kepada negara-negara ASEAN supaya menanda-tangani perjanjian pemulangan 'penjahat' (extradition treaty) seperti dengan Thailand dan Malaysia. Sikap Malaysia ini adalah sangat tidak patut sebab ini berarti satu pengkhianatan terhadap sesama bangsa Melayu - Jawa bukan bangsa Melayu menurut Ilmu bahasa (philology) dan 'bahasa adalah tanda bangsa' - apalgi sebab bangsa Acheh-Sumatera dan Sulawesi telah berdiri dipihak Malaysia di zaman konfrontasi dengan Indonesia-Jawa, atas permintaan bantuan atas nama persaudaraan bangsa Melayu yang mengatakan 'susu dibalas dengan tuba' oleh regime Malaysia. Jadi Indonesia-Jawa adalah satu Imperiasme yang tidak mempunyai alat untuk mempertahankan dirinya sendiri karena ia tidak mempunyai sumber industri untuk tempat berpijak. Imperialisme Jawa ini bergantung 100% pada belas-kasihan bangsa berindustri dikedua pihak dari 'tirai besi' untuk mengakui penguasaan Jawa atas seluruh Dunia Melayu. Satu-satunya jalan yang terbuka kepada kaum kolonialis Jawa untuk mempertahankan kedudukan mereka dikepulauan Melayu hanyalah dengan menjadikan diri mereka sebagai 'satellite' - jongos dari sesuatu negara berindustri, baik Amerika Serikat atau Uni Sovjet. Inilah yang sudah terjadi selama ini, dan inilah kesimpulan dari pada 'diplomasi' Jawa. Untuk menutup kenyataan ini, mereka selalu menamakan politik luar negeri mereka 'politik bebas dan aktif' - padahal itulah yang bukan. Kepada Amerika Serikat pemimpin-pemimpin Jawa berkata: Tuan-tuan harus membantu kami supaya pengaruh Amerika dapa dibendung. Mereka selalu berusaha untuk mendapat bantuan dari kedua-belah pihak, tetapi jika yang satu pihak menolak, maka kaum kolonialis Jawa akan terpaksa menjual diri mereka kepihak yang sudi memakai mereka, karena hanya dengan jalan inilah mereka bisa diberikan senjata untuk dapat menindas semua bangsa-bangsa yang bukan Jawa dikepulauan kita. Inilah kesimpulan dari politik Sukarno yang pro-Sovjet, dan kesimpulan dari politik Suharto yang proAmerika. Dalam pada itu kepentingan kita bangsa yang bukan Jawa, yang mempunyai hak mutlak atas tanah kita masing-masing, telah dikorbankan untuk kepentingan bangsa Jawa memegang kekuasaan tertinggi, untuk kepentingan Amerika membendung pengaruh Amerika. Tegasnya kepentingan kita yang empunya negeri sudah dikorbankan oleh orang-orang luar. Ringkasnya, hidup-matinya dan tegak runtuhnya kolonialis Jawa, bergantung pada kesanggupan kaum kolonialis Jawa untuk mengontrole hubungan luar negeri kepulauan kita. Tetapi kontrole seperti ini tidak dapat mengatasi pendidikan dan kemajuan: sebagitu lekas bangsa Acheh-Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan lain-lain menjadi terpelajar, mereka tidak akan dapat dikurung lagi oleh kolonialis Jawa dari berhubungan langsung sendiri dengan seluruh masyarakat bangsa dunia. Dan kalau mereka ini sudah sanggup membuat hubungan luar negeri mereka sendiri yang sebenarnya satu hasil pendidikan - maka kolonialis Jawa akan runtuh. Jadi berachirnya kolonialisme Jawa adalah satu keharusan sejarah sebagaimana berachirnya kolonialisme Belanda, Inggeris, Amerika, Perancis, Spanyol dan Portugis, suatu akibat dari pada kemajuan, suatu hal yang tidak dapat dielakkan dan karena itu suatu hal yang pasti akan datang dan kapan datangnya hanya soal waktu saja.
HAK MENENTUKAN NASIB DIRI-SENDIRI Bagaimana kita dapat mengobah sistem kolonialis Jawa yang tidak dapat kita terima di Tanah Pusaka, kampung halaman kita? Dengan nasihat-nasihat dan bujukan? Tak ada orang atau golongan yang mau melepaskan kekuasaan mereka dengan sukarela. Segala anjuran dan nasihat kepada kaum kolonialis Jawa untuk mengobah sistem penjajahan mereka, sudah lama terbukti sia-sia belaka. Saya sendiri termasuk salah seorang yang pada waktu-waktu yang lampau pernah mengusulkan satu cara yang adil yang dapat kita terima pada waktu itu untuk bekerja sama dengan orang Jawa dengan membentuk satu pemerintahan bersistem federation. Saya sudah menulis buku Demokrasi Untuk Indonesia (1956) dalam mengusahakan penyelesaian secara damai itu. Tetapi sebagai umum sudah mengatahui, segala usaha itu tidaklah memberi kesan apa-apa pada kaum kolonialis Jawa yang memegang kekuasaan yang tidak sah di Jakarta. Sebaliknya mereka memperlihatkan kesombongan yang tiada batas dengan melarang beredarnya buku tersebut. Apakah keadaan yang tidak adil dan tidak diterima ini dapat diubah dengan mengadakan perlawanan terbatas sebagai dimasa yang sudah-sudah? Segala macam langkah ini sudah diambil selama 20 tahun yang silam dan semuanya telah berachir dengan kegagalan. Gerombolan penguasa Jawa yang berada di Jakarta itu tidak dapat lagi ditumbangkan dengan perlawanan terbatas dalam negeri semata-mata karena apa yang disebut 'republik indonesia' itu sudah berubah sifat nya menjadi satu negara kolonialis Jawa. Dan sesuatu negara kolonialis tidak dapat digulingkan dengan perlawanan terbatas ('pemberontakan') atau dengan 'perang saudara' , karena sifat persaudaraan itu tidak ada lagi disana: yang ada hanya si-penguasa dengan yang dikuasainya, si-penjajah dengan yang dijajahnya. Kehidupan kaum kolonialis Jawa di Jakarta tidak lagi bergantung pada pilihan dan kesukaan rakyat di Acheh-Sumatra, kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan lain-lain yang kedudukan mereka sudah diturunkan menjadi anak jajahan Jawa. Sebagaimana pemberontakan rakyat dikepulauan Melayu tidak dapat mengubah pemerintah kolonialis Belanda di dan Haag dahulu, demikian juga 'pemberontakan' di 'tanah seberang' tidak dapat mengobah kedudukan gerombolan kolonialis Jawa di Jakarta sekarang ini. Oleh karena itu mengadakan perlawanan terbatas secara yang sudah-sudah itu, yaitu masih atas nama 'bangsa pulau Keling' lawan 'bangsa pulau Keling' alias 'indonesia lawan indonesia' adalah perbuatan yang sia-sia belaka. Yang kita maksudkan dengan cara perlawanan terbatas yang sudah-sudah itu ialah 'pemberontakan' dengan tidak menyatakan diri mereka masing-masing MERDEKA dan BEBAS dari negara kolonialis Indonesia-Jawa yang sebenarnya hanya sambungan dari Hindia Belanda. Dengan demikian mereka itu sendiri yang telah membatasi perlawanan mereka, menjadikannya hanya soal dalam negeri semata-mata, yang tidak ada hubungannya dengan hak bangsa untuk melawan penjajah dan hak menentukan nasib diri-sendiri. Kalau kedua perkara ini tidak menjadi soal dan bukan perkara, maka PBB dan badan-badan internasional yang lain tidak berhak campur-tangan atau memberi bantuan. Keadaan mereka itu sama dengan orang-orang yang berteriak meminta bantuan karena rumah-rumah mereka sedang kebakaran: tetapi pada waktu itu juga mereka dengan sengaja mengunci semua pintu dari dalam sehingga tidak ada bantuan yang dapat dimasukkan. Pada hal perlawanan mereka terhadap kolonialisme Jawa itu adalah 100% perjuangan yang bersifat internasioanl, yang dilindungi oleh Hukum Internasional dalam Hak Menentukan Nasib Diri-sendiri dan Hak Melawan penjajahan. Pemimpin-pemimpin dari perlawanan yang sudah-sudah itu adalah orang baik-baik dan berani tetapi mereka mengalami urat saraf mereka 'beku' menghadapi pengertian kebangsaan 'pulau keling' yang sudah mereka terima selama ini dengan tidak berpikir panjang karena kekurangan kesadaran mereka kepada sejarah, kebudayaan, bahasa, ekonomi dan politik dari bangsa mereka masingmasing. Mereka tidak sanggup memikirkan tentang adanya jalan lain kemasa depan bangsa kita selain lewat perairan kanal-kanal kotor dari Ciliwung - yang digali oleh belanda. Mereka
sebenarnya sudah berperang melawan satu gerombolan kolonialis tetapi ini dilakukan semata-mata dengan mempergunakan strategi perang saudara. Mereka sebenarnya menghadapi satu perang internasional -antara bangsa- melawan musuh yang datang mendarat dari seberang lautan (invaders) - dari Jawa! - tetapi perlawanan masih tetap dilakukan atas nama satu 'bangsa' yakni 'bangsa pulau keling' lawan 'bangsa pulau keling'. Pada dasarnya semua mereka mengalami penyakit tidakmengenal-diri-sendiri atau identity crisis yang nampaknya belum sembuh sampai sekarang. Diluar negeri, perlawanan mereka itu telah memberi kesan seakan-akan hanya perebutan kursi belaka antara mereka yang tidak mempunyai kedudukan dengan mereka yang duduk dikursi pemerintahan, karena tidak ada pernyataan kemerdekaan dan tidak ada pula tuntutan yang tegastegas untuk hak menentukan nasib-diri-sendiri. Kesan-kesan yang begini diluar negeri adalah sangat merugikan kepada perjuangan mereka sendiri. Kebalikannya hal ini sangatlah menguntungkan kepada kaum kolonialis Jawa: mereka telah mengatakan kepada dunia bahwa 'pemberontakpemberontak' itu adalah: 'rebels without a cause' - 'pemberontak-pemberontak yang tidak mempunyai perjuangan suci'. Sedang perkara yang sebenarnya, yaitu soal kolonialisme Jawa dan hak menentukan nasib diri-sendiri dari bangsa kepulauan Melayu tidak pernah dikemukakan dengan tegas-tegas karena pemimpin-pemimpin perlawanan takut menyinggung perasaan bangsa Jawa tetapi tidak takut melanggar keadilan terhadap hak kemerdekaan bangsa mereka sendiri. Sudahlah pasti bahwa usaha-usaha perlawanan terhadap sesuatu kolonialisme secara setengah hati itu tentu menemui kegagalan. Mereka yang setengah-setengah selalu merusakkan mereka yang sungguhsungguh! Suatu jalan baru menuju kepada kemerdekaan yang sejati, dengan mempergunakan cara-cara nasional dan internasional haruslah dicari untuk bangsa Acheh-Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan lain-lain: jalan baru ini tidak lain melainkan jalan Hak Menentukan Nasib Diri Sendiri yang menuju kepada kemerdekaan yang sejati! Hak menentukan nasib diri sendiri dari segala bangsa adalah kunci kepada masa depan politik bangsa Dunia Melayu. Kalau kita tidak menuntut dan mempertahankan hak suci kita ini maka kita tidak mempunyai lagi masa depan. Jalan Indonesia-Jawa adalah jalan yang langsung menuju kebodohan, kemunduran, kehancuran dan perbudakan. Hak menentukan nasib diri-sendiri dari segala bangsa adalah satu hak suci yang telah menjadi dasar ketertiban dunia sejak Perang Dunia ke-I yang telah menjadi dasar ketertiban dunia sejak Perang Dunia ke-II dengan dicantumkannya dalam Piagam Perserikatan Bangsa. Dan malah sekarang sudah didirikan satu badan tersendiri dari PBB untuk mengamat-amati pelaksanaannya, yaitu, Decolonization Commission atau Badan Untuk Meniadakan Penjajahan. Hak ini telah dihormati oleh hampir semua bekas kerajaan/negara imperialis dengan mengembalikan hak menentukan nasib diri-sendiri kepada bangsa yang pernah dijajah mereka kecuali oleh Belanda yang telah bekerja sama dengan kolonialis Indonesia-jawa untuk tidak mengembalikan hak menentukan nasib dirisendiri itu kepada kita bangsa Dunia Melayu. Semua negara-negara baru di dunia yang berdiri sejak setengah abad ini telah memperolah hak hidup mereka dari pada hak bangsa Acheh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Sunda, dan lain-lain. Belumlah dikembalikan kepada mereka sampai sekarang. Waktu untuk mengembalikan kedaulatan atas setiap negeri di Dunia Melayu kepada bangsa asli yang berhak sudah tiba. Penjajahan sudah dikecam diseluruh pelosok dunia yang lain, bahkan sudah dinamakan dengan resmi sebagai satu 'kejahatan dunia' (internasional crime) tetapi masih juga diteruskan oleh gerombolan kolonialis Indonesia-Jawa atas bangsa Dunia Melayu.
PENDIRIAN NEGARA-NEGARA ACHEH-SUMATERA, SULAWESI, MALUKU, PAPUABARAT, KALIMANTAN, BALI, JAWA SUNDA DAN KONFEDERASI ASIA TENGGARA Pendirian kembali Negara Acheh-Sumatra, Negara Sulawesi, Negara Maluku, Negara Papua-Barat, Negara kalimantan, Negara Bali, Negara Jawa, Negara Sunda dan lain-lain akan mengembalikan hak menentukan nasib diri sendiri dibagian dunia kita ini kepada pemilik-pemiliknya yang sah dan sebenarnya. Kita tidak perlu lagi memberi alasan lebar-panjang untuk membenarkan pembangunan negara-negara ini kembali, karena masing-masing bangsa ini mempunyai hak sejarah dan hukum, baik nasional maupun internasional, untuk memerintah diri mereka sendiri, dan bukan oleh kolonialis Jawa dari Jakarta. Negara Acheh-Sumatera, dengan penduduknya 20 juta, bukanlah hanya satu negara kecil, tetapi merupakan satu negara menengah dengan kemungkinan-kemungkinan yang jauh lebih besar, setingkat dengan Iran, Thailand, Yugoslavia, rumania atau Argentina. Diantara 111 negara-negara anggota PBB dewasa ini, 93 diantaranya lebih kecil dari Acheh-Sumatera. Negara Sulawesi, dengan penduduk yang 9 juta itu sama tingkatnya menurut jumlah penduduk dengan Australia, Austria, Sweden, Belgium, Kuba, Yunani, Hongaria, Portugis dan Arabia. Diantara negara-negara yang menjadi anggota PBB sekarang ini 58 buah lebih kecil dari Negara Sulawesi. Negara Kalimantan dengan penduduk 5 juta, sama tingkatnya dengan Kamboja, Denmark, Equador, Finland, Ghana, Malagasy dan Yaman. Diantara negara-negara anggota PBB, 45 diantaranya lebih kecil dari Negara Kalimantan. Itu semua menurut angka jumlah penduduk. Sedang menurut luas daerahnya, Negara Kalimantan termasuk salah satu negara terbesar didunia, seluas Spanyol dan Portugis bersama. Negara Maluku dan Negara Bali, dengan penduduk masing-masing 2 juta, sama besarnya menurut angka penduduk dengan Albania, Costa Rica, Dahomey, Honduras, Yordan, Lebanon, New Zealand, Paraguai dan Somalia. Dan masih ada lagi 19 buah negara-negara anggota PBB yang lebih kecil dari Negara Maluku atau Bali. Menurut ukuran wilayahnya maka Negara Maluku yang jauh lebih luas dari Bali itu hampir seluas wilayah Caribbean di Latin Amerika. Negara Papua Barat, dengan penduduk 750.000 jiwa sama besarnya dengan Congo (Brazzaville), Cyprus, Gabon, Iceland dan Luxembourg yang kesemuanya adalah negara-negara anggota PBB. Sedang menurut luas wilayahnya maka Negara Papua Barat adalah satu negara raksasa. Negara Sunda dengan pendduk 25 juta berhak mendapat kedudukan yang sama dengan Filipina, Turki dan Mesir. Sedang lebih 100 buah negara anggota PBB lebih kecil dari Sunda menurut jumlah penduduknya. Dalam wilayah dunia antara pulau Inggeris dengan Iran terdapat lebih 25 buah negara-negara berdaulat: siapapun tak dapat bertengkar bahwa 8 buah negara - kita hitung satu negara Jawa tersendiri, karena kita tidak menolak hak memerintah diri sendiri kepada bangsa Jawa, walaupun mereka menolaknya untuk kita, - dalam satu wilayah yang sama luasnya adalah terlalu banyak untuk Asia Tenggara, karena jarak antara Acheh dengan Papua adalah sama sebagai antara Inggeris dengan Iran. Demikian juga, kalau didunia sekarang terdapat 24 buah negara-negara Amerika, 25 buah negara-negara Eropa, 24 buah negara-negara Afrika, 4 buah negara-negara Indocina, dan lebih 15 buah negara-negara Arab, siapakah boleh mengatakan bahwa kita tidak boleh mempunyai sekurang-kurangnya 8 buah negara mardeka di DUNIA MELAYU, satu bagian dunia yang cukup luas dan mempunyai penduduk yang cukup banyak dibandingkan dengan bagian-bagian dunia yang lain itu? Janganlah kita terpedaya oleh propaganda kaum kolonialis Jawa yang mencoba-coba mengabui mata kita seakan-akan pintu idjtihad ke arah keselamatan hak suci kita sudah tertutup
untuk selama-lamnya. Pintu idjtihad ke arah menyelamatkan hak suci kemerdekaan yang sejati bagi kita semua masih terbuka selebar-lebarnya dan kuncinya ada pada tangan kita masing-masing, bukan dalam tangan kaum kolonialis Jawa yang mencoba merampas hak-hak kita. Pengembalian kedaulatan atas Acheh-Sumatera kepada bangsa Acheh-Sumatera, atas Sulawesi kepada bangsa Sulawesi, atas Maluku kepada bangsa Maluka, atas Papua kepada bangsa Papua, atas Bali kepada bangsa Bali, atas Sunda kepada bangsa Sunda, dan atas daerah bangsa Jawa kepada bangsa Jawa, adalah semata-mata satu tindakan keadilan yang sudah lama sekali tidak dijalankan. Inilah satu-satunya jalan untuk mengembalikan keamanan, ketentraman, ketenangan kepada bagian dunia yang amat luas ini hingga kini terlibat dalam kancah kekacauan, penindasan, perampasan, ketiadaan hukum dan ketidak-adilan disebabkan oleh perlawanan yang tidak berhentihentinya terhadap kolonialisme Jawa disatu pihak, dan dilainpihak oleh penindasan yang kejam terhadap bangsa yang melawan itu oleh kaum kolonialis Jawa. Dengan tindakan keadilan ini maka sumber kekacauan dan perselisihan yang terbesar, yaitu: satu bangsa dari satu pulau mencoba-coba memperbudakkan bangsa dari pulau-pulau lain - akan tak dapat dilakukan lagi! Atas sama-sama berdaulat dan sederajat ini maka suatu bentuk susunan kerjasama yang baru antara negara-negara yang benar-benar merdeka ini akan dapat kita bangunkan di kepulauan kita dalam bentuk KONFEDERASI ASIA TENGGARA yang terdiri dari negara-negara Acheh-Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua Barat, Bali, Sunda dan Jawa sebagai anggota yang sederajat dalam memajukan kepentingan kita bersama dengan keadilan untuk semua dan dengan tidak ada kerugian untuk pihak manapun. Dalam lingkungan Konfederasi Asia Tenggara yang besar dan adil kita bangsa Acheh-Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua Barat, Bali, Sunda, bahkan Jawa akan dapat bekerja sama atas dasar keadilan dalam usaha membangun dunia baru untuk kita sendiri dan keturunan kita dalam suasana bantu membantu yang diberikan dengan keichlasan dan bukan dalam suasana penindasan, dan penjajahan sebagai yang sedang terjadi dalam republik Indonesia-Jawa sekarang ini. Oleh karena masing-masing kita sudah mendapat kesempatan untuk mengurus dan membereskan rumah-tangga kita masing-masing lebih dahulu, maka kita akan dapat menolong satu sama lain secara lebih baik dan berarti. Bahkan soal kepadatan penduduk di pulau Jawa akan dapat diatasi secara lebih baik, dengan usaha bersama negara-negara anggota Konfederasi Asia Tanggara, dengan rencana pemindahan penduduk yang bertanggung-jawab, ke wilayah-wilayah anggota Konfederasi yang ekonominya dapat menampung penduduk baru itu. Dengan demikian kita akan dapat memindahkan soal kepadatan penduduk di Jawa dari gelanggang politik - dimana persoalan ini sekarang dipakai oleh kaum kolonialis Jawa sebagai alat politik untuk mencapai maksud menguasai wilayah-wilayah, dan bukan semata-mata untuk menolong golongan Jawa yang melarat itu sendiri - kelapangan kemanusiaan, kemasyarakatan dan perekonomian dimana terletak tempat yang sebenarnya dari persoalan ini, untuk kebaikan kita semua, baik mereka yang menghajati tempat baru, maupun bagi mereka yang menerima. Seluruh dunia terbuka untuk Imigrasi yang jujur. Tetapi seluruh dunia menutup pintunya untuk imigrasi yang bermksud politik. KONFEDERASI ASIA TENGGARA DAN PERDAMAIAN DUNIA MELAYU Dipandang dari sudut politik internasional, dan politik nasional, pendirian satu Konfederasi Asia Tenggara yang anggotanya terdiri dari Negara-negara Atjéh-Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Papua Barat, Bali, dan Jawa akan membawa perdamaian dan ketentraman politik kembali kepada bagian dunia kita ini, karena dengan demikian segala akar-akar perselisihan politik sudah dibongkar ke ujung-ujungnya dan ditiadakan. Dengan pendirian kembali negara-negara ini maka suatu sistem keseimbangan kekuasaan (balance of power) yang dapat bekerja dan berjalan sendiri ditimbulkan dibagian dunia kita ini. Sejak dunia terkembang keseimbangan kekuasaan itu adalah menjadi dasar perdamaian dibagian dunia yang manapun juga. Pada waktu ini dalam Dunia
Melayu tidak ada lagi keseimbangan kekeuasaan, karena itu perdamaian tak akan dapat dikembalikan di Asia Tenggara samapai keseimbangan kekuasaan itu dapat dibangunkan kembali. Dalam sejarah, serangan itu selamanya merupakan suatu akibat yang tak dapat dielakkan dari ketiadaan keseimbangan kekuasaan antara duwa negara yang berdekatan. Malaysia sudah dijadikan mangsa ketiga dari serangan Indonesia-Jawa, sesudah Maluku Selatan dan Papua-Barat, karena Malaysia berada sangat dekat dan mudah dijadikan mangsa. Sesudah Malaysia, kalau imperialisme Jawa berhasil maka akan datang pula giliran Portugis Timor, Papua New Guinea, Filipina, dan lainlain. Oleh karena tak ada satu negarapun di dunia Melayu dan Asia Tenggara ini yang lebih besar dari Indonesia-jawa, semua negara-negara yang berdekatan haruslah mencari keselamatan dengan mengadakan persekutuan dengan negara-negara yang lebih besar dari luar bagian dunia kita ini. Ini sudah merupakan satu keharusan strategi bagi semua negara-negara tetangga Indonesia-Jawa. Karena itu perdamaian hanya bisa dipertahankan di Asia Tenggara dengan campur-tangan (intervention) sesuatu kekuasaan dari luar Dunia Melayu ini. Dengan berdirinya kembali Negara-negara Acheh-sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Bali, Sunda dan Jawa maka pertama sekali, ketentraman politik akan dapat dikembalikan ke bagian dunia ini sebagaimana dizaman sebelum penjajahan Belanda, karena dalam susunan ini perbedaan kekuatan antara negara-negara dibagian dunia ini sudah dikurangi. Tak ada lagi negara yang yang terlalu besar, dan tak ada yang terlalu kecil. Persatuan semua mereka dalam satu Konfederasi Asia Tenggara akan dapat mempertahankan bagian dunia kita dari serangan-serangan dari luar atau serangan dari dalam, karena kalau salah-satu diantara mereka menjadi sipenyerang, seperti Indonesia-jawa dewasa ini, - ia akan dapat ditundukkan dengan mudah. Indonesia - Jawa akan berhenti menjadi negara penyerang karena ia tidak akan dapat lagi bertindak dengan tidak bertanggung-jawab sebagai sekarang. Lagi pula dalam bentuknya yang sekarang, walaupun Indonesia-Jawa itu mepunyai daya menyerang, ia sama sekali tidak dapat mempertahankan dirinya dari serangan luar, karena ia tidak disayangi oleh rakyat terbanyak yang sudah dijajahnya. Brebicara mengenai soal pertahan, Indonesia-Jawa tidak dapat mempertahankan dirinya dari serangan luar walaupun dari negara yang jauh lebih kecil dari padanya. Kedua, pendirian kembali negara-negara ini (yang sudah ada sebelum penjajahan Belanda) akan menambah ketentraman politik dunia kita karena dengan demikian jumlah negara-negara yang ikut serta dalam sistem keseimbangan kekuasaan disini akan bertambah. Makin banyak negara yang ikut serta maka sistem keseimbangan kekuatan itu semakin kuat. Ketiga, karena negara-negara ini letaknya sangat baik, yang satu terpisah dengan yang lainnya dengan suatu jarak yang sedang, dan kebanyakannya dengan laut, semua ini akan membantu menetramkan dunia kita, karena letak negara-negara yang sangat berdekatan satu sama lainnya memang merupakan sebab pula dari timbulnya persengketaan dan peperangan, sebagaimana telah terbukti dalam sejarah. Keempat, manakala kedelapan negara-negara ini mengambil tempat yang menjadi hak mereka di forum internasional sebagai anggota PBB, atau badan-badan internasional yang lain-lain, hal ini akan menambah pengaruh, peranan dan kehormatan kita bangsa Dunia Melayu dimata dunia; hal ini akan membawa kita kepada kedudukan diplomatik baru yang amat penting, dan akan lebih memudahkan bagi kita untuk mempertahankan kepentingan kita bersama, baik di dalam bagian dunia kita maupun di forum internasional, karena suara yang baru kita peroleh kembali dilapangan politik internasional akan menjadi tjairan orang, dan keputusan-keputusan kita bersama akan mempunyai nilai yang besar dalam percaturan politik dunia. Hal ini jauh sekali bedanya dari keadaan kita sekarang yang sekali tidak mempunyai lagi kedudukan internasional yang pada suatu masa diduduki oleh nenek-moyang kita; bahkan sekarang kita bangsa Acheh-Sumatera, Kalimanta, Sulawesi, Maluku, Bali, Sunda dan lain-lain. , seakan-
akan tidak ada lagi didunia, dan tidak masuk masyarakat manusia lagi! Kedudukan yang menjadi hak kita di majelis-majelis internasional telah diserobot oleh delegasi kaum kolonialis Jawa (yang dikirim kesana dengan uang kita!) yang kerjanya dipertemuan-pertemuan internasional hanya membeo kepada sesuatu negara besar yang mau memberikan hutang dan senjata kepada mereka. Dalam susunan baru ini kita akan memiliki kembali kedudukan yang menjadi hak kita didunia, dan kita akan mendapat tujuh atau delapan suara baru di PBB dan forum internasional yang lain-lain dimana kita sekarang hanya 'diwakili' oleh kolonialis Indonesia-Jawa yang hanya mempunyai 1 (satu) suara saja, dan suara yang satu itu sebenarnya dipergunakan mereka untuk meniadakan dan bukan untuk mempertahankan hak kita. Dan akhirnya untuk kemakmuran dan perdamaian bagian dunia kita, Konfederasi Asia Tenggara dapat diperluas meliputi Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, Papua New Guinea, Australia, New Zealand dan Singapura jika negara-negara ini bersedia menyertainya sebagai anggota yang sederajat dan sama-sama berdaulat dengan kita dari Acheh-Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Bali, Sunda dan Jawa. Dengan demikian, kedudukan kita bangsa Dunia Melayu ini akan berpindah dari pinggir ke tengah-tengah perkembangan politik dan ekonomi di Asia Tenggara ini. (Pikiran KONFEDERASI ASIA TENGGARA yang telah lebih dahulu lahirnya jauh sekali bedanya dari ASEAN yang baru diadakan se-mata-mata untuk menjaga batas negara kolonialis IndonesiaJawa yang tidak dipertahankannya sendiri dengan tidak ada bantuan negara-negara lain di Asia Tenggara walaupun bertopengkan kerjasama ekonomi yang sebenarnya tidak berarti sama sekali (perdagangan antara negara-negara ASEAN hanya 13% dibandingkan dengan perdagangan mereka dengan negara-negara Barat yang lebih dari 85%). ASEAN adalah persekutuan militer tidak rasmi dibawah asuhan Amerika Serikat sebagai ganti dari SEATO untuk melindungi Indonesia-Jawa yang sudah menjadi neo-colony (jajahan baru) dari semua negara-negara kapitalis Barat. Tujuannya bukan untuk mempersatukan Asia Tenggara tetapi untuk memecahnya, dan menjadikannya kubu dari pihak kapitalis Barat untuk mempersatukan Asia Tenggara tetapi untuk memecahnya, dan menjadikannya kubu dari pihak kapitalis barat untuk menentang pengaruh Sovjet di Asia Tenggara. Tujuan dari KONFEDERASI ASIA TENGGARA kita ada untuk berdiri sendiri, bukan untuk diperalat oleh sesuatu pihak luar DUNIA MELAYU). KESIMPULAN: PANGGILAN KEHORMATAN Walaupun kita tidak dapat lagi menguasai masa silam kita, tetapi kita masih dapat menguasai masa depan kita. Ahli-ahli sejarah memandang bahwa masa depan itu adalah kelanjutan dan perkembangan dari masa silam, tetapi dalam perkembangan dan kelanjutan ini termasuk juga kemauan, keinginan, maksud dan rencana kita sekarang. Masa depan kita untuk sebahagian besarnya bergantung pada apa yang kita lakukan pada masa sekarang. Kita dapat mengobah keadaan dan penghidupan bangsa kita yang morat-marit sekarang; kita dapat melemparkan belenggu-belenggu penjajahan Jawa; kita dapat mencapai hak menentukan nasib diri sendiri, jika kita sadar pada kepentingan bangsa kita, jika kita sadar pada kepentingan bangsa kita, jika sadar pada sejarah kita, dan pada adat istiadat kita. Tetapi suatu bangsa yang sudah hilang ingatannya, yang sudah melupakan sejarahnya, yang sudah meninggalkan adat-istiadatnya, yang tidak memahami kepentingan bangsanya sendiri, bangsa semacam ini tidak akan memperoleh hak menentukan nasib diri sendiri lagi, mereka sudah masak untuk dijajah dan diperbudakkan. Bangsa yang semacam ini sudah seperti kapal tidak berkemudi, seperti orang tidak mempunyai ingatan, tidak lagi berjalan menuju sesuatu tujuan yang tertentu dan pasti-pasti, tetapi hanya hanyut dengan tak tentu arah tujuannya. Dan mereka yang hanyut sudah kehilangan kendali atas masa-depannya sebagaimana atas masa silamnya.
Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan hak menetukan nasib diri sendiri bukanlah suatu perjuangan yang sia-sia. Pertanda sejarah dalam abad yang lalu, abad ke - 19, memang menunjukkan kemenangan bagi kaum kolonialis karena pada waktu itu Hukum Internasioanl belum dijalankan, PBB belum dilahirkan; tetapi pertanda sejarah dalam abad ke-20 ini menunjukkan kemenangan yang gilang-gemilang bagi setiap gerakan kemerdekaan disegala benua, dan kekalahan yang mutlak bagi semua kaum kolonialis dalam usaha mempertahankan jajahan mereka. Saat sejarah untuk menyatakan kemerdekaan Acheh-Sumatra, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Sunda, Papua dan lain-lain sudah tiba di tengah-tengah kita. Kita sekarang sedang berhadaphadapan muka dengan saat sejarah ini. Kita harus mempergunakan sa'at ini untuk menyatakan kemerdekaan kita dari kolonialisme Jawa dan mengambil kembali segala hak pusaka milik kita. Marilah kita mempergunakan kesempatan saat sejarah ini untuk membela kehormatan kita dan untuk memelihara masa depan anak keturunan kita dengan memerdekakan Tanah Ibu kita masingmasing dari penindasan kolonialis Jawa. "Kebahagiaan hidup kita bergantung pada kemerdekaan, dan kemerdekaan bergantung pada keberanian", kata Pericles, 4000 tahun yang lalu. Apakah kita berani merdeka? Kemerdekaan sudah mengetok dipintu! Marilah kita buka pintu untuk MERDEKA! Tengku Hasan M. di Tiro New York, 3 Januari, 1965
