PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KARANGANYAR
NASKAH PUBLIKASI
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun Oleh : DEVY SILVIA HAPSARI C.100.120.243
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2016
iii
iiiii
iiiiv
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KARANGANYAR DEVY SILVIA HAPSARI ABSTRAK Perubahan dari penggunaan tanah untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non pertanian semakin mengalami peningkatan. Pada awalnya, tujuan utama dari perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di kantor pertanahan kabupaten Karanganyar dan hambatan yang terjadi pada saat permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di kantor pertanahan Karanganyar. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan daftar wawancara. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dari pihak pemohon dan mengetahui hambatan hambatan yang ada di dalamnya, memahami dan mengembangkan teori yang di peroleh, sehingga dapat di terapkan dalam praktek lapangan dangan harapan agar dapat menjadi sumbangan dalam pemikiran untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam pengalihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Kata Kunci: Perubahan Penggunaan Tanah, Proses Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian
ABSTRACT Change of use of land for agriculture to non-agricultural use for getting increased. Especially for the Indonesian people, this phenomenon can bring serious problems later if not immediately anticipated from now. This study aims to investigate the implementation of changes in the use of agricultural land to non-agricultural land office Karanganyar district and barriers that occur at the time of application for change of use of agricultural land to non-agricultural land office Karanganyar. This research method using descriptive empirical approach. Using this type of primary data and secondary data.Data collection techniques used through the study of literature, documentation, a list of questions and the interview list.By using qualitative data analysis. Results obtained from this research that the implementation of the change of use of agricultural land to nonagricultural from the applicant and know the resistance barriers that exist in it, understand and develop a theory that was obtained, so that it can be applied in practice courts invitation expectation that will be of help in thinking to solve the problems faced in the transfer function of agricultural land to non-agricultural. Keywords: Changes in Land Use, Land Transfer Function Process Into NonAgricultural Farms 1
1. PENDAHULUAN Dalam proses pembangunan berencana diusahakan agar setiap tahap memiliki kemampuan menopang pembangunan dalam tahap berikutnya. Karena itu di samping usaha meningkatkan kemajuan menjadi penting pula usaha memantapkan kemajuan yang sudah dicapai.1 Pengembangan pola tataguna tanah, zonering dan tataguna ruang akan sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat kecil dan sekaligus mengusahalan pelestarian sumber alam ini dipakai secara sambung-sinambung untuk jangka panjang. Sejalan dengan pola Tata Guna Tanah ini penerapannya ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-undang bagi Hasil berikut ketentuan pelaksanaannya, agar menjadi sangat penting. Kehadiran Wakil Menteri Negara PPLH dalam Pantia Pertimbangan Landreform memungkinkan masuknya matra keletarian dalam segi pengelolaan tanah ini.2 Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA dan merupakan permukaan bumi dalam Pasal 4 ayat 1.3 Dalam Pasal 4 ini dengan menyatakan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari Negara dengan ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum”. Pasal 4 UUPA ini diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.4 Berdasarkan pada Instuksi Gubernur No. 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tanah pertanian ialah tanah yang digunakan untuk usaha pertanian dalam arti mencakup persawahan, hutan, perikanan, perkebunan, tegalan, padang pengembalaan dan semua jenis penggunaan lain yang lazim dikatakan sebagai usaha pertanian. 1
Emil Salim, 1988, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: LP3ES, hal. 1 Ibid, hal. 34 3 Ibid, hal. 18 4 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya Edisi), Jakarta: Djambatan, hal. 19. 2
2
Tanah pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk usaha pertanian yang selain sebagai persawahan dan tegalan juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas lading dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.5 Permasalahan tanah sawah di Indonesia dapat di kelompokkan menjadi dua masalah pokok, yaitu (a) adanya penyusutan luasan lahan sawah akibat terjadinya konversi lahan sawah menjadi non pertanian, seperti daerah pemukiman, daerah industri, dan lain-lain dan (b) adanya produktivitas (lavelling off) dalam produksi padi.6 Perubahan dari penggunaan tanah untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non pertanian semakin mengalami peningkatan. Khusus untuk bangsa Indonesia, fenomena ini dapat mendatangkan permasalahan yang serius di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi dari sekarang. Pada awalnya, tujuan utama dari perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian bangsa. Namun pada pelaksanaannya dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan apabila tidak terkendali. Bahkan dalam jangka panjang, perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dapat mengakibatkan kerugian sosial.7 Perubahan penggunaan tanah semestinya harus mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia. Baik dari sisi kelangsungan hidup sebagai mahluk hidup maupun untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu perlu dibentuk instrumen-instrumen dalam suatu manajemen pertanahan untuk dapat menekan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut. Walaupun telah banyak peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, 5
Budi Utomo, 2011, Prosedur Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Sukoharjo, Skripsi Diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3. 6 Sarwoto Hardjowigeno dan Luthfi Rayes, 2005, Tanah Sawah, Malang: Bayumedia, hal. 31. 7 Maria Ulfah, 2003, Deptan Menahan Laju Konversi Lahan Pertanian, dalam http://www.tempointeraktif. com (diakses tanggal 22 Maret 2016).
3
namun dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut masih sering diabaikan atau dilaksanakan secara manipulatif dengan alasan demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bagi pemerintah dalam rangka perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seharusnya tetap perpegangan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, hal ini sebagaimana pendapat Sunaryati Hartono,8 dan tanpa menyampingkan syarat-syarat keadilan dan kepastian hukum, negara tetap berhak untuk menentukan penggunaan tanah milik tersebut, sesuai dengan pola pembangunan dan ketentuan hukum mengenai tata guna tanah secara nasional, maupun regional. Berbagai peraturan dikeluarkan dengan maksud sebagai sarana pengatur dan pengendali perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian tetapi pengeringan masih juga berjalan. Hal ini memang bisa di pahami karena permasalahan pengeringan bukan masalah dari pelakunya sendiri tetapi juga masalah pemerintah bahkan lebih luas merupakan masalah sosial yang perlu mendapat perhatian.9 Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pertama, bagaimana pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan Karanganyar. Kedua, hambatan apa saja yang terjadi pada saat permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan Karanganyar. Untuk melihat lebih jauh bagaimana perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan Karanganyar, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di kantor pertanahan kabupaten Karanganyar dan Untuk mengetahui hambatan yang terjadi
8
Sunaryati Hartono, 1978, Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah, Bandung: Alumni, hal. 51. 9 Boedi Harsono, 2002, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan, hal. 583.
4
pada saat permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di kantor pertanahan Karanganyar. Manfaat penulis melakukan penelitian ini meliputi: pertama, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Perdata khususnya di bidang Hukum Agraria mengenai perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai teaching materials pada mata kuliah Hukum Agraria dan memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum. Ketiga, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya yang sejenis.
2. METODE PENELITIAN Metode penelitian menggunakan metode pendekatan empiris dengan jenis penilitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara menganalisis data sekunder dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Setiap izin permohonan penggunaan tanah timnya harus didahului dengan pertimbangan teknis pertanahan jadi orang pemohon pertimbangan teknis pertanahan itu setelah mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan dari sini kemudian dilampirkan dalam ijin perubahan penggunaan tanah ini kalau PTP itu timnya hanya intern PBN. Di izin perubahan penggunaan tanah ini timnya melibatkan oleh instansi terkait itu, ada kepala kantor sebagai ketua, K1 sebagai wakil ketua kemudian anggotanya dari Bappeda, kepala bagian pemerintahan, kepala bagian hukum, dinas pertanian, camat, lurah.10
10
Wasena, Bagian Peantagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu BPN Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, 15 Juni 2016, Pukul 09.45 WIB.
5
Nanti selain pertimbangannya dari pertimbangan teknis pertanahan tadi itu juga ada berita acara dari tim tadi jadi keputusannya itu ada di tim tadi, selain kita mengacu pada tata ruang itu kita juga mempertimbangkan tim tadi, jadi tim rapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar setelah itu kita meninjau di lapangan bagaimana kondisi dilokasi, lalu keputusan tersebut setelah itu menuju ke lapangan. Jadi orang mohon berapa pun kalau disini boleh hanya keputusannya di izinkan seberapa, misal minta 1000 bisa jadi 500 itu dari pertimbangan tadi ada yang minta 3000 di izinkan separuh, ada yang di tolak dari keputusan tim tersebut. Begitu orang itu mohon, di izinkan Surat Keputusan yang diterima itu kemudian didaftarkan lalu dikembalikan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar beserta sertifikat aslinya kemudian akan dicatat sertifikatnya disitu berdasarkan Surat Keputusan...Tanggal....Status tanah pertanian ke non pertanian akan dicatatkan ada biaya pemasukan negara dan sesuai dengan pembiayaan pendaftaran dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau pendaftaran yang dibuat aturan-aturan oleh Badan Pertanahan Nasional kalau sudah mendapatkan izin harus dicatatkan dan sudah ada pada PP Nomor 128 Tahun 2015.11 Pertama, proses administrasi pemeriksaan kelengkapan dilakukan oleh pegawai/staff bagian subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Apabila telah dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan kebenaran dari berkas Permohonan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian tersebut. Pemeriksaan kebenaran dari berkas permohonan tidak hanya sekedar formalitas, tetapi langsung di periksa kebenarannya ke lokasi tanah yang dimohonkan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian oleh staff/pegawai bagian subseksi penatagunaan tanah dan kawasan tertentu Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Pemeriksaan kebenaran
berkas
permohonan
ini
bertujuan
untuk
mencegah
timbulnya
permasalahan/perselisihan di kemudian hari. Setelah dinyatakan benar, maka selanjunta yaitu proses teknis. 11
Ibid.,
6
Kedua, proses teknis permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan diperiksa kebenarannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari akan dilaksanakan penelitian awal oleh suatu tim yang dibentuk oleh Bupati Karanganyar dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 503/534 tahun 2016, yang disebut Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah. Pertimbangan yang telah diberikan oleh masing-masing anggota panitia pertimbangan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut yang ditandatangani oleh semua anggota panitia peretimbangan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Dalam BAP tersebut, semua anggota panitia pertimbangan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian telah menyepakati permohonan tersenut untuk disetujui atau tidak. Setelah ditandatangani oleh semua anggota, maka akan segera diserahkan kembali ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Ketiga, proses penentuan keputusan Apabila terjadi kelalaian/pelanggaran terhadap isi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, maka dapat berakibat batalnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tersebut. Surat Keputusan berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan, izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap pejabat yang berwenang yang menerbitkan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Jadi, Bupati yang mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan permohonan IPPL mapun PTRD harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengajuan IPPL maupun perubahan PTRD yang telahmendapatkan Surat Keputusan Bupati tentang persetujuan permohonan IPPL/Perubahan PTRD, maka permohonan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dapat 7
dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Namun apabila ditolak, maka permohonan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tidak dapat dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Adapun dasar-dasar yang menjadi pertimbangan dikabulkannya permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut adalah: (1) rencana penggunaan tanah telah jelas, (2) permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari PanitiaPertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, (3) permohonan tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan IzinPerubahan Pemanfaatan Lahan dari Bupati Karanganyar, (4) permohonan tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan Perubahan Pola Tata Ruang Desa oleh Bupati Karanganyar, (5) perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Dasar-dasar yang menjadi pertimbangan tidak dikabulkannya permohonan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut adalah: (1) rencana penggunaan tanah tidak jelas, (2) permohonan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, (3) permohonan tersebut tidak mendapatkan Surat Keputusan Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan dari Bupati Karanganyar, (4) permohonan tersebut tidak mendapatkan Surat Keputusan Perubahan Pola Tata Ruang Desa oleh Bupati Karanganyar. Pada tahun 2011, jumlah lahan pertanian yang diajukan permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 102,145 hektar, pada tahun 2012 seluas 117,6358 hektar, pada tahun 2013 seluas 105,2496 hektar, pada tahun 2014 seluas 94,0045 hektar, dan pada tahun 2015 seluas 75,3809 hektar (tabel terlampir). Dari tahun 2011-2015 menunjukkan adanya penurunan luas lahan yang diajukan permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat adanya pengendalian laju perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian secara kuantitas yang dilakukan oleh 8
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan data-data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa persyaratan bagi pemohon yang ingin mengajukan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang tidak Terkendalikan. Prosedur-prosedur yang ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar baik prosedur administrasi maupun prosedur teknis telah dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan yang tertera dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang tidak Terkendalikan. Penetapan Surat Keputusan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan dikabulkan/tidaknya permohonan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian mengacu pada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang tidak Terkendalikan, dengan berdasarkan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. Adapun mengenai pengajuan permohonan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar guna mendapatkan Surat Keputusan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dari Kepala Kantor Pertanahan memang tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang tidak Terkendalikan, yaitu diajukan kepada Bupati Karanganyar guna mendapatkan Surat Keputusan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dari Bupati Karanganyar. 9
Hal tersebut dikarenakan pada tahun 1985 (pada saat Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang tidak Terkendalikan dikeluarkan), Direktorat Jenderal Agraria termasuk kedalam satu lingkungan Departemen Dalam Negeri, sehingga urusan pertanahan ditangani oleh Departemen Dalam Negeri. Sekarang semua urusan pertanahan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi independen. Jadi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian telah menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar Tanggal 21 Juni 2016 Nomor 503/ 534 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pemberian Pertimbangan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. Bahwa pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan. Kaitannya orang mohon itu tidak sesuai dengan tata ruangnya, jika sudah tidak sesuai dengan tata ruangnya itu biasanya ditolak, jadi intinya itu tidak dibolehkan atau di tolak, misal orang sudah bangun dulu kemudian denga tata ruang tidak sesuai. Ada orang yang memang sampai saat sekarang juga sudah jadi rumah tapi tata ruangnya pertanian tidak di izinkan tapi ada juga di izinkan. Itu lihat lokasi memang ada yang di Karangmojo itu di tengah hamparan kita tolak. 12 Dalam rangka pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, namun juga timbul berbagai hambatan-hambatan yang mempengaruhi. Menurut hasil penelitian, faktor-
12
Wasena, Bagian Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu BPN Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, 13 Juli 2016, Pukul 09.47 WIB.
10
faktor penghambat tersebut adalah: (a) adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat dualisme, yaitu kebijakan untuk melarang terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, dan kebijakan untuk menumbuhkan sektor industri/manufaktur serta sektor lainnya, (b) kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang RUTRK/RDTRK/IKK sebagai instrumen utama pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Karanganyar. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat dualisme merupakan hambatan utama dalam usaha pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Karanganyar. Di satu sisi Pemerintah Daerah berupaya untuk melarang terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, tetapi di sisi lain Pemerintah Daerah justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor non pertanian lainnya yang dalam kenyataannya menggunakan tanah pertanian cenderung mengesampingkan dampak negatif akibat perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, sebagai persoalan yang perlu ditangani secara serius dan konsisten. Pemerintah Daerah lebih mengoptimalkan sektor industri dan sektor non pertanian lainnya, karena dianggap mampu meningkatkan kemakmuran dan tingkat perekonomian daerah. Padahal apabila diteliti lebih dalam, optimalisasi sektor industri dan sektor non pertanian lainnya justru menekan sektor pertanian karena pembangunan industri pasti akan menggunakan lahan pertanian sehingga akan berdampak pada produksi pertanian di Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian, tujuan pembangunan Agraria yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, tidak dapat tercapai.
4. PENUTUP Pertama, pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 11
Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan. Kedua, terdapat adanya hambatan yang terjadi pada saat permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan Karanganyar. Pertama, pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan kebijakan yang lebih konsisten sehingga aparat pelaksana kebijakan tersebut dapat menjalankan tugas dengan pasti. Adanya dualisme kebijakan dapat menyebabkan kerusakan
tatanan
pembangunan
daerah,
khususnya
mengenai
kebijakan
RUTRK/RDTRK/IKK. Kedua, dilakukannya sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten
Karanganyar
mengenai
RUTRK/RDTRK/IKK
agar
masyarakat
mengetahui zonasi-zonasi daerah masing-masing sehingga akan menimbulkan kesadaran diri masyarakat untuk turut serta mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada masyarakat di perkotaan saja, tetapi juga masyarakat di pelosok desa dengan menyediakan peralatan yang memadai.
12
DAFTAR PUSTAKA Buku Salim, Emil, 1988, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: LP3ES Hardjowigeno, Sarwoto dan Luthfi Rayes, 2005, Tanah Sawah, Malang: Bayumedia Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya Edisi), Jakarta: Djambatan Harsono, Budi, 2002, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan Sunaryati Hartono, 1978, Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah, Bandung: Alumni Skripsi Utomo, Budi, 2011, Prosedur Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Sukoharjo, Skripsi Diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Internet Ulfah, Maria, 2003, Deptan Menahan Laju Konversi Lahan Pertanian, dalam http://www.tempointeraktif.com (diakses tanggal 22 Maret 2016)
13
