PERUBAHAN GLOBAL & PENGUATAN PILAR KEBANGSAAN MELALUI PKn Winarno* Abstrak Pengaruh globalisasi politik adalah akan semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang yang ditandai oleh menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik, antara lain membawa internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis, termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia. Disisi lain ada pula masuknya pengaruh ideologi lain seperti ideologi Islam yang berasal dari Timur Tengah. Implikasinya adalah negara semakin terbuka dalam pertemuan berbagai ideologi dan kepentingan politik negara. Dari sisi negatif, seperti merebaknya konsumerisme, materialisme, hedonisme, sekularisme, mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemewahan yang tidak semestinya, foya-foya, pergaulan bebas, budaya kekerasan, pornografi, pornoaksi, dan semacamnya. Pengaruh tersebut bukan saja lewat dunia film, namun juga lewat media cetak dan televisi dengan satelitnya, serta yang sekarang sedang menjadi trend adalah internet. Perubahan-perubahan yang amat cepat dan terus menerus baik pada dimensi global itu menuntut pula dilakukannya perubahan dan pembaharuan pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan yang menyiapkan warganegara agar dapat menjalani kehidupannya secara baik. Salah satu elemen pendidikan yang bertanggung jawab dalam hal penyiapan warganegara demikian adalah pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education. Penulis berpendapat, PKn sebagai pendidikan yang sifatnya interdisipliner dapat saja mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi sebagai antisipasi kecenderungan global dewasa ini. Namun, menjadikan PKn sebagai pendidikan demokrasi kiranya masih kurang, sebab kita tidak cukup dengan out world looking tetapi juga tetap menjadikan in world looking sebagai cara pandang. Artinya kita mempergunakan PKn itu dari, oleh dan untuk kita sebagai bangsa. Pendekatan in world looking beranjak dari asumsi bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari konteks maupun kepentingan bangsa yang bersangkutan. Empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) yang sekarang ini tengah gencar disosialisasikan oleh MPR memiliki makna penting, manakala PKn difungsikan sebagai pendidikan kebangsaan termasuk pula pendidikan karakter kebangsaan. Keempat pilar tersebut, menurut hemat penulis, berintikan pesan kebangsaan yang nantinya dapat disampaikan melalui PKn sebagai jalur pendidikan. Kata Kunci : Penguatan Empat Pilar, Pendidikan Kewarganegaraan
______________________ *) Dosen Prodi PPKn, UNS Surakarta
88
yang dikatakan sebagai beradab atau
A. Pendahuluan Peradaban global yang tengah
mencapai peradaban yang tinggi. Istilah
terjadi dewasa ini tidak bisa dipisahkan
"peradaban" sering juga dipakai untuk
dari
kata
dan
global.
menyebutkan suatu kebudayaan yang
kaitan
dengan
mempunyai
(1990)
pengetahuan, seni rupa, dan sistem
menyatakan bahwa disamping istilah
kenegaraan dan masyarakat kota yang
"kebudayaan"
maju dan kompleks.
Peradaban
peradaban memiliki
kebudayaan.
Koentjaraningrat
ada
pula
istilah
sistem
teknologi,
ilmu
"peradaban". Hal yang terakhir adalah
Kata "global" dapat bermakna
sama dengan istilah Inggris civilization
universal. Dari kata global berkembang
yang
untuk
istilah globalisasi yang saat ini amat
menyebutkan bagian-bagian dan unsur-
dikenal. Globalisasi belum memiliki
unsur dan kebudayaan yang maju, dan
defim'si yang mapan, kecuali sekadar
indah, seperti misalnya: kesenian, ilmu
definisi
pengetahuan
sopan-santun
sehingga tergantung dari sisi mana orang
menulis,
melihatnya. Ada yang memandangnya
organisasi kenegaraan dan sebagainya.
sebagai suatu proses sosial, atau proses
Huntington
(1996)
sejarah, atau proses alamiah yang akan
peradaban
(civilization)
biasanya
dipakai
adat
pengaulan,
kepandaian
mendefinisikan
(working
definition),
the
membawa seluruh bangsa dan negara di
highest social grouping of people and
dunia makin terikat satu sama lain,
the broadest level of cultural identity
mewujudkan satu tatanan kehidupan
people
baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan
have
short
sebagai
kerja
of
that
which
distinguish humans from other species.
menyingkirkan
Peradaban
ekonomi dan budaya masyarakat.
tidak
lain
adalah
perkembangan kebudayaan yang telah
Globalisasi
mendapat tingkat tertentu yang diperoleh
negara-negara
manusia
merasa
pendukungnya.
Taraf
batas-batas
telah
geografis,
dimunculkan
maju, karena
oleh
mereka
lebih
maju
dalam
teknologi,
telah
merasa
kebudayaan yang telah mencapai tingkat
menguasai
tertentu tercermin pada pendukungnya
memperoleh kemajuan yang sangat pesat
88
terutama
di
bidang
informasi,
kemajuan pengetahuan dan tekonologi
komunikasi, dan transportasi. Negara-
jelas
negara
lebih
Bagaimana peradaban global dewasa ini
jdidominasi oleh negara-negara Eropa
berpengaruh terhadap negara bangsa ,
Barat dan Amerika Serikat karena
seperti Indonesia ? Apa yang dapat
memang kemajuan teknologi negara-
dilakukan
negara tersebut dibanding dengan negara
Kewarganegaraan
lain. Sehingga tidak salah jika Arnold
hubungannya
Joseph Toynbee, sejarawan pertengahan
global saat ini?
maju
dewasa
ini
mempengaruhi
peradaban.
melalui
Pendidikan
(PKn)
dengan
dalam
kecenderungan
abad ke-20, pernah menyatakan: "Para ahli sejarah di masa mendatang akan
B. Proses dan Pengaruh Globalisasi
berkata bahwa kejadian yang besar di
Globalisasi
abad ke dua puluh adalah pengaruh kuat
proses.
peradaban
terbentuknya
Barat
terhadap
semua
menunjuk
Globalisasi sistem
adalah
adanya proses
organisasi
dan
masyarakat di dunia. Mereka juga akan
komunikasi antarmasyarakat dunia untuk
berkata bahwa pengaruh tersebut sangat
mengikuti sistem yang sama. Globalisasi
kuat
dalam
dan
bisa
menjungkirbalikkan
korbannya.... ".
arti
literal
adalah
sebuah
perubahan sosial, berupa bertambahnya
Berdasar pendapat ini, harus
keterkaitan di antara masyarakat dan
diakui bahwa kebudayaan dan peradaban
elemen-elemennya yang terjadi akibat
Barat memberi pengaruh besar bagi
transkulturasi
masyarakat dunia dewasa ini. Tinggi
teknologi di bidang transportasi dan
rendahnya
komunikasi
peradaban
suatu
bangsa
sangat dipengaruhi olzhfaktor kemajuan
pertukaran
teknologi, ilmu pengetahuan dan tingkat
internasional
pendidikan. Kemajuan teknologi dan
Wikepedia).
ilmu
pengetahuan
dan
perkembangan
yang budaya
memfasilitasi dan
(Kamus
ekonomi May
a
mempengaruhi
Globalisasi sendiri merupakan
peradaban sebuah bangsa. Ini artinya
proses yang panjang dalam sejarah dan
globalisasi
telah mengalami enam tahapan. Tahapan
yang
digerakkan
oleh
89
itu adalah: a) tahap embrional (tahun 1500-1800),
b)
tahap
c. Arus keuangan yang ditandai dengan
pertumbuhan
makin tingginya mobilitas modal,
(tahun 1810-1870), c) tahap take off
investasi, pembelian melalui internet
(tahun 1870-1920), d) tahap perjuangan
penyimpanan uang di bank asing.
hegemoni (tahun 1920-1960), e) tahap
d. Arus media yang ditandai dengan
ketidakpastian (tahun 1960-1990), dan f)
makin kuamya mobilitas informasi,
tahap kebudayaan global (setelah 1990).
baik melalui media cetak maupun
Keenam tahapan itu merupakan
elektronik. Berbagai peristiwa di
akibat revolusi ilmu pengetahuan dan
belahan dunia seakan-akan berada di
teknologi. Revolusi ilmu pengetahuan
hadapan
dengan segala
informasi.
perwujudannya
telah
kita
karena
cepatnya
mendorong meluasnya budaya global
e. Arus ide yang ditandai dengan makin
dengan ciri mobilitas tinggi dan arus
derasnya nilai baru yang masuk ke
informasi
terbendung.
suatu negara. Dalam arus ide ini
Adapun wujud dari arus global ini
muncul isu-isu yang telah menjadi
adalah sebagai berikut;
bagian dari masyarakat internasional.
a. Arus etnis ditandai dengan mobilitas
Isu-isu
yang
tidak
ini
merupakan
manusia yang tinggi dalam bentuk
internasional
imigran, turis, pengungsi, tenaga
berlaku di suatu wilayah nasional
kerja, dan pendatang. Arus manusia
negara.
ini
telah
melewati
batas-batas
territorial negara. b. Arus
teknologi
mobilitas
yang
tidak
isu hanya
Kenichi Ohmae dalam The End of Nation State (1996) menyatakan
ditandai
teknologi
dengan
munculnya
adanya
4
(empat)
arus
I
dalam
globalisasi yakni arus investasi, industri,
multinational
corporation
dan
informasi dan individu. Tidak dapat
transnational
corporation
yang
dipungkiri lagi bahwa arus budaya
kegiatannya dapat menembus batas-
global terutama arus ide dan informasi
batas negara.
telah
memunculkan
berbagai
isu
internasional. Kita sebagai bangsa tidak
90
dapat lagi mengisolasi diri karena batas-
intensif antar negara terutama negara
batas negara tidak mampu lagi menutup
berkembang
serbuan
kemajuan di negara -negara maju.
arus
global.
ketergantungan
dan
Saling hubungan
antarbangsa telah menjadikan bangsa
1.
Alvin Toffler dalam bukunya The
1970M
sampai
3.
kemajuan
teknologi
memudahkan
informasi
manusia
4.
5.
ini
melahirkan
suatu
Perubahan dari ekonomi nasional ke
Perubahan dari jangka pendek ke
Perubahan
6.
7.
Perubahan
sebutan the global village (kampung
partisipatori 8.
akan mencapai puncaknya pada 10-20
ke
demokrasi demokrasi
10. Perubahan dari satu diantara dua
bahwa
pilihan
perubahan-perubahan yang akan dialami
dari
Perubahan dari Utara ke Selatan
pilihan
memunculkan
dari
Perubahan dari dari sistem hierarkhi
Megatrends 2000 (1991), menyatakan globalisasi
ke
ke jaringan kerja 9.
John Naisbitt dalam bukunya
sentralisasi
bantuan diri sendiri
perwakilan
tahun mendatang.
dari
Perubahan dari bantuan lembaga ke
masyarakat dunia yang dikenal dengan
global). Diperkirakan era informasi ini
yang
desentralisasi
berkomunikasi dalam berbagai bidang. Gelombang
teknologi
jangka panjang
yang untuk
dari
ekonomi dunia
sekarang. Gelombang tiga merupakan revolusi informasi yang ditandai dengan
Perubahan
teknologi canggih
III yakni peradaban informasi yang mulai
Perubahan dari masyarakat industri
mengandalkan kekuatan tenaga ke
Third Wave (1980) menyatakan bahwa
berlangsung
oleh
ke masyarakat informasi 2.
sekarang ini kita berada pada gelombang
terpangaruh
Perubahan-perubahan tersebut adalah
kita harus berinteraksi dan berkompetisi untuk kemajuan.
akan
menjadi
Globalisasi
macam-macam
sebagai
fenomena
oleh negara-negara dunia. Perubahan itu
abad sekarang memberi implikasi yang
terjadi karena interaksi yang dekat dan
luas bagi semua bangsa dan masyarakat
91
internasional.
Dengan
didukung
dan penyebaran pemikiran serta nilai-
teknologi komum'kasi dan transportasi
nilai demokratis, termasuk di dalamnya
yang canggih, dampak globalisasi akan
masalah hak asasi manusia. Disisi lain
sangat luas dan kompleks. Menurut
ada pula masuknya pengaruh ideologi
Malcolm Waters (1995), ada tiga tema
lain seperti ideologi Islam yang berasal
atau dimensi utama globalisasi yaitu
dari Timur Tengah. Implikasinya adalah
political
riegara
globalization,
economic
semakin
terbuka
globalization, dan cultural globalization.
pertemuan
berbagai
Economic globalization atau globalisasi
kepentingan politik negara.
dalam
ideologi
dan
ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya
Pengaruh globalisasi ekonomi
pasar uang dunia, zona perdagangan
antara lain menguatnya kapitalisme dan
bebas, pertukaran global akan barang
pasar bebas. Hal ini ditunjukkan dengan
dan jasa serta tumbuhnya korporasi
semakin
internasional.
perusahaan
Political
globalization
tumbuhnya
perusahaan-
transnasional
yang
atau globalisai politik ditandai dengan
beroperasi tanpa mengenal batas-batas
digantikannya nation state oleh organisai
negara. Selanjutnya juga akan semakin
internasional dan munculnya politik
ketatnya persaingan dalam menghasilkan
global.
barang dan jasa dalam pasar bebas.
Cultural
globalisasi
globalization
budaya
ditandai
atau
dengan
Kapitalisme
juga
menuntut
adanya
aliran informasi, simbol dan tanda ke
ekonomi pasar yang lebih bebas untuk
seluruh bagian dunia.
mempertinggi
Pengaruh adalah
akan
pengaruh
globalisasi semakin
menguatnya
akumulasi
modal,
membuat keuntungan, serta manajemen yang rasional. Ini semua menuntut
perpolitikan negara-negara berkembang
adanya mekanisme global baru berupa
yang ditandai oleh menguatnya ide
struktur
kebebasan dan demokrasi. Pengaruh
ditentukan oleh ekonomi raksasa.
terhadap
liberal
kewiraswastaan,
manfaat,
dalam
globalisasi
ideologi
politik
asas
bidang
politik,
antara lain membawa internasionalisasi
kelembagaan
Pengaruh
baru
globalisasi
yang
sosial
budaya adalah masuknya nilai-nilai dari
92
peradaban
lain.
Hal
ini
berakibat
fenomena-fenomena
baru
yang
timbulnya erosi nilai-nilai sosial budaya
sebelumnya belum pernah dihadapi oleh
suatu bangsa, yang menjadi jati dirinya.
negara bangsa. Fenomena baru itu
Pengaruh ini semakin lancar dengan
misalnya
pesatnya
multinasional,
media
informasi
dan
hadirnya semakin
komunikasi seperti televisi, komputer,
perdagangan global,
satelit,
lingkungan hidup.
internet,
dan
sebagainya.
perusahaan luasnya
dan persoalan Kondisi negara-
Masuknya nilai budaya asing akan
bangsa dewasa ini digambarkan sebagai
membawa pengaruh pada sikap, perilaku
berikut;
dan kelembagaan masyarakat.
C. Posisi Negara Bangsa dalam Era Global Globalisasi abad XXI diyakini berpengaruh besar terhadap terhadap kehidupan suatu bangsa. Globalisasi akan
menimbulkan
tantangan
yang
ancaman ditengarai
dan bisa
(Sumber diolah dari Poppy S Winanti, 2002)
berdampak negatif bagi bangsa dan negara. Namun di sisi lain globalisasi memberikan
peluang
yang
akan
berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa.
global ini perlu kita ketahui macam atau
tantangan
apa
yang
diperkirakan dapat melemahkan posisi negara -bangsa. Perlu disadari bersama bahwa
global ini akan memperlemah kekuatan suatu
bangsa
globalisasi
menghadirkan
ataukah
justru
akan
memperkuat kemampuan bangsa dalam menjamin
Oleh karena itu , dalam era
ancaman
Apakah fenomena baru di era
kelangsungan
hidupnya?
Fenomena ini akan memunculkan dua potensi yaitu ancaman atau peluang. Ancaman dan potensi akan berdampak berbeda-beda
tiap
negara.
Hal
ini
dikarenakan kondisi tiap negara juga berbeda-beda baik dari segi keadaan
93
geografinya,
kemampuan
penduduk,
yang
tidak
bisa
ditolak.
Berbagai
sistem poliitik , sistem perthanan dan
kebijakan yang dilakukan pemerintah
yang lainnya. Akhirnya tergantung pada
Indonesia menyiratkan bahwa Indonesia
kemampuan
yang
ikut serta dalam arus global. Misalnya
bersangkutan dalam mengelola aspek-
dengan ikut serta dalam forum WTO,
aspek kehidupan yang terkena dampak
APEC, dan AFTA.
nasional
negara
dari fenomena global.
Globalisasi perlu diwaspadai dan
Dalam menghadapi globalisasi
dihadapi dengan sikap arif bijaksana.
ini, bangsa-bangsa di dunia memberi
Salah satu sisi negatif dari globalisasi
repsons atau tanggapan yang dapat
adalah semakin menguatnya nilai-nilai
dikategorikan sebagai berikut.
materialistis pada masyarakat Indonesia.
a. Sebagian bangsa menyambut positif
Di sisi lain nilai-nilai solidaritas sosial,
globalisasi karena dianggap sebagai
kekeluargaan, keramahtamahan sosial,
jalan keluar baru untuk perbaikan
dan rasa cinta tanah air yang pernah
nasib umat manusia.
dianggap sebagai kekuatan pemersatu
b. Sebagian masyarakat yang kritis
dan ciri khas bangsa Indonesia, makin
menolak globalisasi karena dianggap
pudar. Sisi negatif ini dimungkinkan
sebagai
karena
bentuk
(kolonialisme)
baru
penjajahan
melalui
cara-cara
masuknya
diri
bidang politik, ekonomi dan budaya.
melongsorkan
menerima sebuah
yang
lain
tetap
globalisasi
sebagai
keniscayaan
akibat
global.
Inilah yang menyebabkan krisis pada jati
baru yang bersifat transnasional di
c. Sebagian
nilai-nilai
bangsa.
Globalisasi identitas
dapat nasional
(Kalidjernih, 2010). Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap
Indonesia
sebagai
negara
perkembangan teknologi informasi
bangsa ? Globalisasi telah melanda
dan transportasi, tetapi tetap kritis
kehidupan berbangsa dan bernegara
terhadap akibat negatif globalisasi.
Indonesia. Globalisasi telah memberikan
Tampaknya bagi negara-bangsa Indonesia, globalisasi sebagai sesuatu
pengaruh
besar
dalam
kehidupan
bersama, baik pengaruh positif maupun
94
pengaruh
negatif.
memengaruhi gejala
Proses
saling
namun juga lewat media cetak dan
sesungguhnya
adalah
televisi dengan satelitnya, serta yang
interaksi
sekarang sedang menjadi trend adalah
interaksi
internet.
yang wajar
antarmasyarakat.
dalam
Melalui
Nilai-nilai
yang
dibawa
dengan berbagai masyarakat lain, bangsa
peradaban global terutama peradaban
ataupun
kelompok-kelompok
Barat dapat memberi dampak buruk baru
masyarakat yang menghuni Nusantara
bagi sikap dan perilaku masyarakat
(sebelum bangsa Indonesia terbentuk)
Indonesia.
telah mengalami proses dipengaruhi dan
Kecenderungaan
negatif
ini
memengaruhi. Pada hakikatnya, bangsa
umumnya adalah efek globalisasi dalam
Indonesia
dimensi
atau
bangsa-bangsa
lain
sosial
budaya
berkembang karena adanya pengaruh-
globalization).
pengaruh luar. Kemajuan bisa dihasilkan
(1998)
oleh interaksi dengan pihak dari luar.
kecenderungan global (global trend). Di
Gambaran di atas menunjukkan bahwa
antara
pengaruh dunia luar adalah sesuatu yang
globalisasi
wajar
ditakutkan.
sebagai berikut;
selamanya
1. Individuals,
dan
Pengaruh
tidak
perlu
tersebut
Cogan
(cultural
and
mengidentifikasi
ada
kecenderungan budaya
ini
Derricot
tersebut, ditunjukkan
families,
communities
negatif.
influence due to the increased level sisi
negatif,
merebaknya
seperti
konsumerisme,
of
regulation
and
lose
and
mempunyai dua sisi, yaitu positif dan
Dari
will
19
political
control
by
governments
materialisme, hedonisme, sekularisme,
2. It will be increasingly difficult to
mengagung-agungkan ilmu pengetahuan
develop a shred belief of the common
dan teknologi, kemewahan yang tidak
good
semestinya, foya-foya, pergaulan bebas, budaya
kekerasan,
pornografi,
3. Drug-related crime will increasingly dominate social life in urban area
pornoaksi, dan semacamnya. Pengaruh tersebut bukan saja lewat dunia film,
95
4. People's sense of community and
liberal. Dikatakan liberal oleh karena
social responsibility will decline
proses globalisasi nilai-nilai dari Barat
significant
ke peradaban lainnya bercirikan "liberal
5. Consumerism
will
increasingly
dominate social life
sekuler"
yang
peradaban
Sedangkan globalisasi sebagai
2005).
sebelumnya
Kristen
Maka
adalah
(Adian
Husaini,
yang
muncul
adalah
budaya.
Namun
selain
peluang akan member! pengaruh positif.
liberalisasi
Artinya
serta
memunculkan homogenisasi, globalisasi
ditengarai
dapat pula menimbulkan hibridisasi dan
kemjuan
perbedaan pada wilayah-wilayah yang
globalisasi
peradaban
luar
berkontribusi
membawa yang
positif
bagi
bangsa Indonesia. Hal-hal positif itu
dijangkaunya.
misalnya budaya disiplin, kebersihan,
dengan
tanggung
sedangkan perbedaan ditandai dengan
budaya
jawab,
egalitarianisme,
kompetisi,
penghargaan
kerja
terhadap
keras,
orang
lain,
Hibridisasi,
munculnya
tumbuhnya
misalnya
"glokalisasi",
kebangkitan
etnik,
perjuangan hak-hak pribumi dan gerakan
demokrasi, jujur, optimis, mandiri, taat
fundamentalisme
aturan, dan sebagainya. Harus diakui
Plummer, 2005).
(Macionis
and
bahwa peradaban lama bangsa Indonesia
Sebagaimana diutarakan di atas,
tidak banyak mengenalkan nilai-nilai itu
nation state seperti Indonesia mesti
kepada masyarakat luas. Nilai-nilai ini
menghadapi dan terpengaruh isu, nilai-
semakin penting dan berkembang ketika
nilai dan efek global ini. Nation state
pengaruh global mulai muncul.
Indonesia dengan ideologi nasionalisme,
Jika
globalisasi
politik
dan
paling
tidak
sekarang
ini
ekonomi dipandang sebagai menguatnya
"berkonfrontasi" dengan homogenisasi
pengaruh
ideologi
ideologi
liberal
dalam
liberalismejika
globalisasi
perpolitikan dan ekonomi dunia, niaka
dipandang
globalisasi budaya dapat pula dipandang
westernisasi_kebangkitan-kebangkitan
sebagai
etnik/hak-hak
homogenisasi
kultural
(Kalidjernih, 2010), dalam hal ini kultur
sebagai
pribumi/fundamental
religius. Nasionalisme berada dalam
96
tarikan kanan dan kiri, antara paham
kewarganegaraan sekarang ini dianggap
global dan etnonasionalism.
tidak cukup bagi warganegara untuk memasuki
abad
memerlukan
D. Pentingnya Pendidikan
baru.
Warganegara
kemampuan
untuk
Kewarganegaraan (Citizenship
menanggapi dan menfokuskan diri pada
Education)
elemen-elemen yang beragam, berbagai
Perubahan-perubahan yang amat
isu dan konteks global.
cepat dan terus menerus baik pada dimensi
global
itu
demikian
karakter
pula
warganegara Indonesia yang hendak
dan
dibentuk dipengaruhi oleh kepentingan
pembaharuan pendidikan di Indonesia
dasar hidup berbangsa dan bernegara
khususnya pendidikan yang menyiapkan
namun
warganegara
menjalani
dengan perkembangan zamannya pula.
kehidupannya secara baik. Salah satu
Hal ini dikarenakan warganegara tidak
elemen pendidikan yang bertanggung
hanya hidup dalam lingkungan nasional
jawab dalam hal penyiapan warganegara
tetapi juga hidup dengan bangsa lain
demikian
pendidikan
dalam pergaulan internasional. Dengan
citizenship
demikian, karakter warganegara global
education. Isu global ini tidak dapat
dan untuk masa depan dewasa ini
dilepaskan dan menjadi bagian penting
menjadi penting bagi perubahan konsep
dari
kewarganegaraan
pendidikan kewarganegaraan. Cogan &
dewasa ini. Sebagaimana dikatakan oleh
Derricott (1998) menyebutnya sebagai
Cogan & Derricot (1998) bahwa "... that
warganegara
current
(multidimensional citizenship) dengan
dilakukannya
menuntut
Dengan
perubahan
agar
dapat
adalah
kewarganegaraan
atau
pendidikan
modes
of
educating
for
juga
mampu
menyesuaikan
multidimensional
citizenship will not be sufficient as we
delapan karakteristik sebagai berikut:
enter a new century. They require that
1. kemampuan untuk melihat dan
citizen be able to focus upon many
mendekati masalah sebagai anggota
diverse elements, issues dan contexts
masyarakat global; (the ability-to
simultaneously...". Konsep pendidikan
97
look at and approach problem as a
and consumption habits to protect
member of global society)
the environment)
2. kemampuan bekerja sama dengan
7.
kemampuan bersikap sensitif dan
yang lain dengan cara yang
melindung hak asasi manusia
kooperatif dan menerima tanggung
(misalnya, hak wanita, hak etnis
jawab atas peran/tugasnya di dalam
minoritas, dan lain-lain); (the ability
masyarakat; (the ability to work with
to be sensitive towards and to defend
others in a cooperative way and to
human rights (eg. rights of women,
take responsibility for one's rules
ethnic minorities and) dan
/duties within society)
8. keinginan dan kemampuan untuk
3. kemampuan memahami, menerima,
ikut serta dalam politik pada tingkat
menghargai dan dapat menerima
lokal, nasional dan internasional (the
perbedaan-perbedaan budaya; (the
willingness and ability to participate
ability to understand, accept,
in politics at local, national and
appreciate anf tolerate cultural
internasional levels)
differences) 4. kapasitas berpikir dengan cara yang
Delapan
karakteristik
warganegara ideal yang menjadi tujuan
kritis dan sistematis; (the capacity to
pendidikan
think in a critical and systematic
Cogan dipercayai sebagai sifat dan ciri
way)
dari warganegara yang sukses untuk bisa
5. keinginan untuk menyelesaikan
kewarganegaraan,
oleh
menjalani kehidupan di abad-21. Terkait
konflik dengan cara tanpa kekerasan;
dengan
(the willingness to resolve conflict in
warganegara global di atas, menuntut
a non violent manner)
pula pembaharuan konsep pendidikan
6. keinginan untuk mengubah gaya
karakter
atau
atribut
kewarganegaraan di Indonesia untuk
hidup dan kebiasaan konsumtifnya
mampu mewujudkan warganegara ideal
untuk melindungi lingkungan; (the
tersebut.
willingness to change one's life style
Namun jika ditelaah lebih lanjut, tawaran
yang
diberikan
Cogan
&
98
Derricot
(1998)
komunitas
termasuk
ahli
Kewarganegaraan
para
Pendidikan
lain,
seperti
of others" (Quigley & Bahmuller, CF. 1991).
MS
Penulis
berpendapat,
Branson (1998), Bahmueller & Patrick
sebagai
(1999), CICED (1999) menunjukkan
interdisipliner dapat saja mengemban
kecenderungan PRn untuk "larut" dalam
misi
pergerakan
satu
sebagai antisipasi kecenderungan global
adalah
dewasa ini. Namun, menjadikan PKn
menjadikan PKn sebagai pendidikan
sebagai pendidikan demokrasi kiranya
demokrasi dimana demokrasi adalah
masih kurang, sebab kita tidak cukup
salah satu isu utama globalisasi.
dengan out world looking tetapi juga
global.
kecenderungan
Jadi,
Salah
utamanya
demokrasi
sebagai
yang
pendidikan
sifatnya
demokrasi
sebagai
tetap menjadikan in world looking
menjadikan
sebagai cara pandang. Artinya kita
pendidikan demokrasi itu sendiri sebagai
mempergunakan PKn itu dari, oleh dan
esensi atau jatidiri dari pendidikan
untuk kita sebagai bangsa. Pendekatan in
kewarganegaraan (CICED: 1999; Udin,
world looking beranjak dari asumsi
2001). Ada hubungan yang amat erat
bahwa
antara
tidak
gagasan
isu
pendidikan
PKn
kuat
telah
citizenship
education
dan
pendidikan lepas
dari
kewarganegaraan konteks
maupun
demokrasi. Yvonne Hebert menyatakan
kepentingan bangsa yang bersangkutan.
"Citizenship
Boleh jadi cara melihat seperti ini
education
is
the
preparation of individuals to participate
dipandang
as active and responsible citizens in a
republicanism, terpengaruh oleh filsafat
democracy " (www.youthfluence. com)
pendidikan perrenialism dan ada dalam
Pendapat
masyarakat
lain
menyatakan
"Civic
tradisional,
mengesankan
komunitarian.
Bertolak
education in a democracy is education in
belakang dengan tradisi modern di Barat,
self-government. Self-government means
filsafat pendidikan proggresivism, dan
active participation in self-governance,
teori kewarganegaraan liberal.
not passive acquiescence in the actions
Gagasan ini bisa dirunut dari pertama, definisi kerja PKn menurut
99
William Galston (1989) bahwa bahwa
economic system, and global trends dan
pendidikan kewarganegaraan perdefinisi
structural
adalah pendidikan_di dalam dan demi_
organization of, and responsibilities for
tatanan politik yang ada. Pendidikan
education, educational values and aims,
kewarganegaraan
and
adalah
bentuk
pengemblengan individu-individu agar mendukung
dan
komunitas komunitas
politik
sepanjang
itu
adalah
hasil
yang
funding
meliputi
and
:
regulatory
arrangements.
memperkokoh
politiknya
factors
Jadi,
misi
apa
lagi
yang
seharusnya dan bisa dilakukan oleh PKn terkait dengan kecenderungan gbobal
kesepakatan. Tidak mungkin pendidikan
saat
kewarganegaraan itu menentang atau
pernyataan
berlawanan
komunitas
melongsorkan bentuk-bentuk identitas
pendidikan
nasional,
dengan
politiknya.
Sebaliknya
ini?
Jika
kita
bahwa
maka
kembali
pada
globalisasi
dapat
penguatan
identitas
kewarganegaraan itu gagal bila ia tidak
nasional berikut ideologi nasionalisme
mendukung
menjadi
dan
memperkokoh
penting
kembali
untuk
komunitas tersebut. Kedua, definisi PKn
ditampilkan. Oleh karena itu penting
menurut Will Kymlicka (2001) bahwa
untuk
pendidikan
pendidikan kebangsaan atau nationalism
kewarganegaraan
bukan
melulu mengajarkan tentang fakta-fakta dasar
tentang
berbagai
prinsip
memposisikan
PKn
sebagai
education. Sebenarnya
dalam
komunitas
PKn
sebagai
konstitusional, tetapi ia adalah persoalan
internasionalpun,
menanamkan
kebiasaan,
pendidikan kebangsaan atau nationalism
kebaikan serta jatidiri tertentu kepada
education diakui, hanya saja sekarang ini
warganya. Ketiga, bahwa PKn suatu
dianggap sebagai pendekatan tradisional,
negara tidak lepas dari faktor-faktor
karena lebih menekankan pada loyalitas
yang mempengaruhinya, sebagaimana
dan pemenuhan kewajiban-kewajiban
dikatakan David Kerr (1999) yakni :
warga negara dari pada isu-isu seperti
historical
geographical
human rights, globalization, equality,
structure,
multiculturalism, diversity dan pluralism
position,
berbagai
tradition, socio-political
100
(Alberta, 2005). Di negara -negara
untuk membentuk peserta didik menjadi
liberal, patriotism education dianggap
manusia
memunculkan kontroversial karena bisa
kebangsaan dan cinta tanah air (cetak
menimbulkan
tebaljjeri)".
dilema
antara
yang
memiliki
Sudut
pandang
rasa
ini
menumbuhkan warga negara yang loyal
selanjutnya secara implisit termuat pula
dan kohesi sosial dengan penumbuhan
dalam
warga
dan
tertuang dalam Bagian Pendahuluan
pendapat
Standar Isi PKn, Permendiknas No 22
negara
membolehkan
yang
kritis,
perbedaan
PKn
tahun
di negara -negara timur, PKn sebagai
dokumen tersebut menyatakan sebagai
nationalism
berikut;
tetap
diberlakukan dalam fungsinya untuk menanamkan
perasaan
identitas
nasional, loyalitas pada negara dan semangat patriotism, seperti di Jepang, Thailand, dan Singapura, bersamaan dengan fungsinya sebagai pendidikan moral (Yan Wing Leung & Murray Print, 2002). Terlepas dari kontroversi yang muncul, perbedaan
yang
dimungkinkan
paham
dan
oleh teori
kewarganegaraan yang ada, gagasan menjadikan PKn sebagai pendidikan kebangsaan di Indonesia tampak jelas dengan ungkapan dalam penjelasan atas pasal 37 Undang-Undang No 20 tahun 2003
bahwa
"pendidikan
kewarganegaraan adalah dimaksudkan
Bagian
sebagaimana
(Michael Merry, 2009 ). Sementara itu,
education
2006.
sekolah,
Pendahuluan
"Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia". "Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik". "Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah
101
mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk iru diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus." Dari dokumen formal ini, tampak bahwa politik pendidikan di Indonesia berupaya
menjadikan
PKn
sebagai
pendidikan kebangsaan. Jika ditelusuri lanjut Bagian Pendahuluan ini, PKn Indonesia tidak hanya mengemban misi sebagai pendidikan kebangsaan, tetapi juga pendidikan demokrasi, pendidikan kesadaran berkonstitusi, pendidikan bela negara, pendidikan HAM, pendidikan lingkungan
hidup,
pendidikan
multikultural, pendidikan hukum, dan pendidikan anti korupsi. Misi yang banyak dan beragam dari PKn ini memang mencerminkan PKn bidang yang "lintas disiplin" (Udin, 2001) atau "disiplin ilmu terintegrasi" (Sapriya, 2010). Penulis berpendapat, meskipun
PKn bersifat interdisiplin dan dapat dikembangkan dalam berbagai misi, namun PKn dalam konteks ruang dan waktu
tertentu,
tidaklah
harus
mengemban semua misi yang ada. Janganlah mengesankan PKn sebagai "obat mujarab" untuk menyembuhkan semua problem komunitas. Untuk kurun waktu dan konteks yang tepat, PKn dapat difungsikan dengan misi yang tepat pula.
E. Penguatan 4 Filar Kebangsaan Empat
pilar
kebangsaan
(Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) yang sekarang ini tengah gencar disosialisasikan oleh MPR memiliki makna penting, manakala PKn difungsikan
sebagai
pendidikan
kebangsaan termasuk pula pendidikan karakter kebangsaan. Keempat pilar tersebut, berintikan
menurut
hemat
penulis,
pesan
kebangsaan
yang
nantinya dapat disampaikan melalui PKn sebagai jalur pendidikan. PKn
sebagai
pendidikan
kebangsaan juga merupakan antisipasi atas efek global sebagaimana fungsi PKn sebagai pendidikan demokrasi. Dimensi
102
kebangsaan
dalam
alam
global
material) PKn. Sekarang ini ada kabar
relevansinya.
Proses
bahwa revisi kurikulum PKn sekolah
globalisasi telah memperlemah atau
terkait dengan dimasukkannya empat
melongsorkan bentuk-bentuk identitas
pilar kebangsaan ini sebagai materi
kultural suatu bangsa. Di atas tataran
pelajaran. Oleh karena akan dijadikan
kultur nasional, identifikasi global mulai
materi, maka yang diperlukan adalah
mendislokasikan
pendasarannya pada filsafat pendidikan
menunjukkan
menggantikan
dan
kadang-kadang
identifikasi
nasional
dan model kurikulum
yang
dianut
(Kalidjernih, 2009). Globalisasi pada
sampai pada pengorganisasian materi
hakekatnya
ajar
merupakan
gerakan
tersebut
secara
ilmiah
dan
kapitalisme international yang dilandasi
psikologis pedagogis. Secara ilmiah
oleh
dimana
artinya dibuat secara benar dan secara
menimbulkan
akademik dapat dipertanggung jawabkan
semacam hukum rimba yang berdasat
kebenarannya, termasuk menghilangkan
survival of the fittes. Karena itu kita
sisi-sisi doktriner dari bahan tersebut.
perlu memiliki jatidiri bangsa (Daniel
Harus diakui bahwa 4 pilar kebangsaan
Sukemi, 2007). Untuk dapat bertahan
ini
dari terpaan globalisasi yang inhuman
unavoidable
maka pribadi atau bangsa perlu memiliki
psikologis pedagogis, artinya bahan
identitasnya sendiri. Apabila seseorang
diorganisasikan seusai dengan tingkat
atau suatu masyarakat tidak mempunyai
perkembangan
keterikatan terhadap etnis atau dengan
pembelajaran dan efektif.
ideologi
munculnya
"neoliberal"
liberalisme
termasuk
bahan
PKn
indoctrination.
anak,
yang Secara
memudahkan
jatidirinya sebagai bangsa maka pribadi
Terkait dengan pilar pertama,
atau bangsa tersebut akan kehilangan
Pancasila dapat menjadi "core"nya PKn
pegangan akibat
di
terpaan globalisasi
(HAR Tilaar, 2007).
Indonesia
(Puskur,
2007).
Perkembangan materi Pancasila dalam
Empat pilar ini selanjutnya dalam
PKn selama ini menunjukkan bahwa
kurikulum pendidikan dapat dijadikan
materi Pancasila dikembangkan sebagai
materi
materi "rumus" dan "isi" Pancasila, serta
pembelajaran
(instructional
103
ada kehendak menjadikan Pancasila
negara.
sebagai genetivus subyektivus untuk
Pancasila ini berimplikasi pada fungsi
kajian PKn, sehingga muncul tahapan
PKn. Materi Pancasila juga berkaitan
"Pembelajaran
tentang
dengan
Pembelajaran
ber_Pancasila
Pembelajaran
untuk
Pancasila, dan
Pancasila"
(Winarno, 2011). Masalah utama yang dihadapi adalah materi Pancasila yang manakah yang seharusnya dimasukkan dalam PKn baik materi isi atau materi rumusnya, mengingat Pancasila sebagai konsep
memiliki
keragaman
dan
perpleksitas pemikiran (Pranarka, 1985: Eka Darmaputra, 1997; Asaad Said AH, 2009). Sebagai pemikiran akademik, Pancasila
bisa
didekati
melalui
pendekatan filsafat, sejarah, sosiologis, hukum dan ilmu politik berikut tafsirtafsir yang muncul darinya, baik tafsir
Penempatan
jenis
lingkup
tafsir
yang
materi
dapat
digunakan. Hubungan antara Materi Pancasila dan Fungsi PKn Materi Pancasila sebagai Isi PKn Pancasila sebagai jati diri bangsa Pancasila sebagai ideologi kebangsaan Pancasila sebagai dasar Negara
Fungsi PKn Sebagai pendidikan nilai moral Sebagai pendidikan kebangsaan Sebagai pendidikan politik dan hukum
Materi isi Pancasila dan jenis Tafsir yang digunakan Materi Pancasila Pancasila sebagai jati diri bangsa Pancasila sebagai ideologi kebangsaan Pancasila sebagai dasar Negara
Jenis tafsir yang digunakan Tafsir sosiologis dan filosofis Tafsir histori pendiri bangsa Tafsir yuridis dan filosofis
filosofis, historis, sosiologis, yuridis, dan Materi Pancasila dalam PKn
politis. Terkait keragaman pemikiran Pancasila ini, membawa konsekwensi bahwa dengan isi Pancasila, PKn di Indonesia
tidak
hanya
sebagai
Berikut ini penulis kemukakan tiga kategori konseptual Pancasila yakni jatidiri
bangsa,
Ough" yang tidak dapat dihindari untuk disampaikan (unavoidable
pendidikan kebangsaan.
Pancasila
termasuk bahan yang bersifat "The Great
Pancasila
ideologi kebangsaan dan Pancasila dasar
rangka kebangsaan,
kepada
peserta
indoctrination)
pembentukan cinta
tanah
didik dalam
semangat air
dan
pembangunan karakter keindonesiaan (nation charachter building). Materi
104
Pancasila mengandung unsur filsafat
Selanjutnya,
PKn
dalam
pendidikan perrenialisme oleh karena ia
mengembangkan materi Pancasila dapat
merupakan
memerinci lebih jauh materi tersebut
nilai-nilai
luhur
sebagai
warisan bangsa. Materi Pancasila dalam
disesuaikan
ilmu
yang
kompetensi yang ada pada bidang PKn.
sifatnya formal structure content sebagai
Penulis dengan mendasarkan pendapat
unsur perekat dan pemersatu bangsa.
M S Branson (1998) dan Quigley,
Oleh karena itu isi bahan yang tersaji
Buchanan
seharusnya sama dan tetap. Materi
membedakan tiga kompetensi dalam
Pancasila tersebut meliputi "rumus"
PKn yakni Civic Knowledge, Civic Skill
Pancasila yakni Pancasila jatidiri bangsa,
dan Civic Virtue. Dalam konteks materi
Pancasila
Pancasila,
sosial
termasuk
ideologi
bahan
kebangsaan,
dan
dengan
&
civic
tiga
dimensi
Bahmueller
(1991)
knowledge
adalah
Pancasila dasar negara. Sebagai mated
pengetahuan
yang bersifat formal structure content,
pengetahuan atas Pancasila pandangan
materi Pancasila tidaklah netral secara
hidup bangsa, ideologi kebangsaan, dan
akademik. la terkait dengan kepentingan
dasar negara serta isi yang terkandung
sebuah bangsa yakni pentingan untuk
dalam sila-sila Pancasila. Civic skill
melestarikan dan mewariskannya kepada
meliputi ketrampilan intelektual yang
tiap-tiap
generasi.
Pancasila
telah
sesungguhnya sesuatu yang inseparable
diterima
sebagai
nilai
kebajikan
(M S Branson, 1998) atau tidak dapat
bersama,
yang
dalam
kewarganegaraan dianggap
sebagai
gagasan
dipisahkan
komunitarian,
knowledge)
konsepsi
kewarganegaraan
dari
kontennya dan
yakni
(content
ketrampilan
tentang
berpartisipasi. Ketrampilan intelektual
kehidupan yang baik. Bangsa dalam hal
ini meliputi kemampuan menjelaskan,
ini
berhak
menganalisis dan berfikir kritis atas
menyampaikan nilai-nilai kebajikan itu
Pancasila. Kemampuan berpartisipasi ini
kepada
misalnya
kemampuan
untuk
menyuarakan
penyelenggara
eksistensi
warganya dan
masyarakat itu sendiri.
negara
guna
menjaga
keberlangsungan
peserta
didik
pentingnya
Pancasila pada masyarakat luas dan
105
pancasila Kemampuan, loyalitas, bersikap positif, menghormati dan menghargai Pancasila Sikap religius, manusiawi, nasionalis, demokratis dan adil
upaya mempertahankannya. Civic virtue meliputi civic commitment, dan civic
Civic Virtue
Civic commitment
dispotition. Civic commitment adalah dengan
menerima
berkomitmen loyalitas
Pancasila,
terhadap terhadap
Civic dispotition
Pancasila, Pancasila,
menghormati dan menghargai Pancasila. Sedangkan civic dispotition adalah nilaidari
Pilar yang kedua yakni UUD
Pancasila yang diharapkan dimiliki oleh
NRI 1945 pada dasarnya merupakan
peserta didik yakni religius, manusiawi,
dimensi yuridis Pancasila dasar negara.
nasionalis, dernokratis dan adil.
UUD 1945 (pasal-pasal) merupakan
nilai
dasar
yang
Materi
bersumber
Pancasila
dalam
pencerminan
dari
nilai-nilai
luhur
dimensi
Pancasila sebagaimana termuat dalam
kompetensi dalam PKn tersebut dapat
Bagian Pembukaan. Pesan yang hendak
dideskripsikan
disampaikan melalui materi UUD 1945
hubungannya
dengan
pada
tabel
sebagai
berikut;
adalah agar warga negara memiliki
Materi Pancasila dalam dimensi PKn
pengetahuan atas UUD 1945, bersikap
Dimensi PKn Civic Knowledge
positif
Civic Skill
Penjabaran
Isi
Content Knowledge Pancasila dalam PKn
Pengetahuan atas pancasila pandangan hidup bangsa, ideology kebangsaan dan dasar Negara pengetahuan atas isi sila-sila Pancasila Kemampuan menjelaskan, menganalisis dan berfikir kritis atas Pancasila Kemampuan mempertahankan
Intellectual skill
Partisipation skill
terhadap
UUD
1945
dan
selanjutnya berperilaku konstitusional atau
menjadi
warga
negara
yang
"konstitusionalis" (istilah dari SBY). Menempatkan sebagai
bagian
UUD
dari
materi
1945 PKn
menjadikan PKn sebagai pendidikan kesadaran berkonstitusi. Pesan atau misi tersebut sebenarnya termuat pula dalam Standar
Isi
PKn
sekolah
bahwa
"konstitusi Negara Republik Indonesia
106
perlu
ditanamkan
kepada
seluruh
Juergensmeyer, 1998). Tantangan atas
komponen bangsa Indonesia, khususnya
ide nasionalisme di Indonesia selain dari
generasi muda sebagai generasi penerus"
paham individualisme liberalisme juga
(Permendiknas No. 22 Tahun
bisa
muncul
dari
2006). Persoalan yang muncul adalah
etnonasionalisme
bilamana tafsiran-tafsiran yuridis yang
transnasional. Pancasila, jika merujuk
diberikan melalui pasal-pasal UUD 1945
pada
dipandang bertentangan dengan nilai-
sebenarnya
nilai fundamental Pancasila. Para pelaku
nasionalisme.
gagasan
dan
gerakan
awal
keagamaan
Ir.
Soekarno
merupakan
ideologi
praksis pendidikan (guru dan dosen
Pilar keempat prinsip Bhineka
PKn) kemungkinan akan kesulitan dalam
Tunggal Ika dapat dipandang sebagai
menjelaskan perbedaan-perbedaan yang
pilihan
muncul.
mengintegrasikan bangsa yang plural.
Pilar
ketiga
NKRI
(Negara
strategi
dalam
rangka
Sebagai suatu nation state yang plural,
Kesatuan Republik Indonesia) juga lebih
pembangunan
merupakan pesan kebangsaan yakni
dilakukan.
komitmen seluruh warga bangsa untuk
pokok dari sebuah nation state. Bahkan
tetap mempertahakan dan melestarikan
dapat
bentuk negara kesatuan dan bentuk
bangsa hanya ada dalam format negara-
pemerintahan republik. Berkomitmen
bangsa (nation state). Pertanyaannya
terhadap Negara Kesatuan Republik
adalah mengapa negara-negara baru
Indonesia sebagai tipe nation state,
seperti Indonesia memerlukan integrasi
sekaligus
ide
nasional setelah lepas dari penjajahan.
nasionalisme
Pertama, karena pemerintah kolonial
pula
nasionalisme,
menanamkan karena
integrasi
Integrasi
dikatakan
menjadi
persoalan
tugas
integrasi
merupakan dasar pembentukan dari
tidak
negara nasional modern (Saafroedin
perlunya
kesetiaan
Bahar, 1996). Negara bangsa modern
semangat
kebangsaan
secara moral dan politis dijustifikasi oleh
jajahan, tetapi lebih pada penciptaan
konsep
kesetiaan
nasionalisme
(Mark
pernah
penting
memikirkan
kelompok
nasional pada
tentang dan rakyat
-kelompok
107
masyarakat terhadap penguasa kolonial. Kedua,
unsur-unsur
membentuk
awal
negara-bangsa
yang adalah
Tuntutan menciptakan integrasi nasional dengan semboyan Bhinneka Tunggal
Ika
tetaplah
menghadapi
kesatuan-kesatuan lokal yang bersifat
problem yang pelik bagi nation-state
primordial. Integrasi diperlukan untuk
Indonesia. Sebab suatu nation state
menciptakan kesetiaan baru terhadap
sebagaimana dikatakan Clifford Geertz
identitas - identitas baru yang mengiringi
(Yahya
terbentuknya negara.
Andrew, 1982) memiliki dua jenis motif
Ada
dua
strategi
Muhaimin
dan
Collin
Me
kebijakan
yang kuat dan saling mempengaruhi,
integrasi, yakni "policy assimilasionis"
berbeda satu sama lain, dan seringkali
dan policy bhineka tunggal ika" (Myron
bertentangan,
Wiener dalam Yahya Muhaimin dan
mencari identitas (kepribadian) sebagai
Collin Me Andrew, 1982). Strategi
sesuatu yang penting untuk "menjadi
pertama dengan cara penghapusan sifat-
seseorang di dunia" dan dua, kehendak
sifat kultural utama dari komunitas kecil
untuk menciptakan suatu negara yang
yang
semacam
efisien dan dinamis. Motif pertama,
kebudayaan nasional. Strategi kedua,
berkaitan dengan tuntutan identitas-
dengan
kesetiaan
identitas lokal dan primordial agar
menghapuskan
diakui sebagai identitas dalam sebuah
kebudayaan lokal. Bhineka Tunggal Ika
negara bangsa, sedang motif kedua
mencerminkan
keinginan membentuk negara bangsa
berbeda
cara
nasional
menjadi
penciptaan
tanpa
deskriptive
yakni
usaha
(menggambarkan sekaligus mengakui
yang
keadaan
tersebut. Kedua motif ini menciptakan
obyektif
bangsa
yang
mengatasi
pertama,
beragam/berbhineka) dan mencerminkan
dilema
preskriptive
menginginkan
integrasi. Apalagi ketika sebuah bangsa
terwujudnya kesatuan sebagai formulasi
sudah dalam taraf pembangunan dimana
subyektif). Jadi, meskipun berbeda-beda
ketidakadilan
(obyektif) tetapi hendaknya tetap satu
sebagian warga bangsa. Sulit kiranya
jua (subyektif).
merasa "satu jua" ketika yang ada adalah
(
bagi
identitas-identitas
upaya
mulai
pembangunan
dirasakan
oleh
108
perlakuan tidak adil, yang satu makmur, yang satu semakin miskin. Pada akhirnya, dapat dikatakan 4 pilar kebangsaan berupaya membawa pesan kebangsaan, semangat bagaimana tetap mempertahankan Indonesia sebagai suatu
negara
kebangsaan
modem.
Semangat kebangsaan kiranya masih
Democratic Citizenship. Bloominton. EMC Cogan, J & Derricott, Ray. (Eds). 1998. Citizenship Education For 21 st Century; Setting the Contex. London: Kogan Page Cogan, J.J. dan Derricott,R. (Ed). 1998. Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education, London: Kogan Page.
relevan dalam pergulatannya dengan gejala global sekarang ini. Hanya saja, sebagaimana pernah dingatkan oleh Ir. Soekarno bahwa kebangsaan Indonesia haruslah
yang hidup dalam
dalam
taman-sarinya internasionalisme.
Daftar Pustaka
Cogan, JJ. 1999. Developing the Civic Society : The Role Of Civic Education. Bandung: CICED. Daniel Sukemi. 2007. "Pancasila sebagai Djati Diri Bangsa" Proseding Hasil Sarasehan Hari pendidikan Nasional 2007, tanggal 10 Nopember 2007 di Yogyakarta.
Adian Husaini. 2005. Wajah Peradaban Barat. Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler Liberal. Jakarta: Gema Insani Press.
David Kerr. 1999. Citizenship Education : An Internasional Comparison. London : NFER Derek Heater,. 2004. A Brief History of Citizenship. New York: New York University
Alberta Schools. 2005. The Hearth of the Matter: Character and Citizenship Education in Alberta Schools. Canada: Albert
Eka Darmaputra.1997. Pancasila antara Identitas dan Modernitas. Tinjauan Etis dan Budaya. Edisi ke-6. Jakarta: Gunung Agung
Alvin Toffler. 1980. The Third Wave. USA: Bantam Books
Freddy K Kalidjernih, 2009. Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan. Bandung: Widya Aksara Press
Asaad Said AH. 2009. Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bersama. Jakarta: LP3S. Bahmueller and Patrick. 1999. Principles and Practices of Education for
Freddy K Kalidjernih, 2010. Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan Edisi II. Bandung: Widya Aksara Press
109
HAR Tilaar.2007. Mengindonesia. Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta. Herimanto dan Winarno.2008. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta: Bumi Aksara John Naisbitt, & Patricia. Aburdance. 1991. Megatrends 2000 New Directions for Tommorow. New York: William Morrow & Coy Kenichi Ohmae. 1996. The End of Nation State. The Rise of Regional Economies. New York: Simon and Schuster Inc., Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antroplogi. Jakarta: Rineka Cipta Macionis and Plummer. 2005. Sociology : A Global Introduction. New York: Prentice Hall Malcom Waters. 1995. London: Routledge
Globalization.
Margaret Stimmann Branson, . 1998. Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network Mark Juergensmeyer. 1998. Menentang Negara Sekuler. Pent: Noorhaidi. Jakarta: Mizan Michael Merry. 2009. Patriotism, History and the Legitimate Aims of American Education in EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND THEORY, VOLUME 41 NUMBER 4 AUGUST 2009
Poppy S Winanti. Globalisasi dan Negara Bangsa : Kompetesi Perspektif Globalis dan Skepstis dalam Studi Hubungan Internasional dalam Jurnal Ketahanan Nasional No VII, April 2002 Pranarka.1985. Sejarah Pancasila. Jakarta: CSIS
Pemikiran
Pusat Kurikulum . 2007. Naskah Akademik Kajian Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Depdiknas: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum Quigley & Bahmuller, CF. 1991. Civitas : A Framework for Civic Education. CICIVED Quigley, C. N., Buchanan, Jr & J. H., Bahmueller, C. F. 1991. Civitas : A Framework for Civic Education. Calabasas : Center for Civic Education Saafroedin Bahar. 1996. Masalah Etnisitas dan Ketahanan Nasional dalam Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Ketahanan Nasional. Yogyakarta: UGM Press Samuel P Huntington. 1996. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. London: Simon & Schuster Sapriya, 2010. Membangun Body Of Knowledge PKn sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi bahan Proceeding Seminar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa. Bandung : Lab Prodi PKn UPI
110
Udin
S Winatapura. 2001. Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana" sistematik pendidikan demokrasi. Disertasi. Bandung : PPS UPI
for Civics and Citizenship Education : The Case of Hong Kong in Asia Pacific Education Review 2002., Vol. 3, No. 2, 197-209 Sumber internet dan dokumen formal:
Udin S Winatapura. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan suatu bidang kajian Pendidikan Sosial Berbasis Pendidikan Demokrasi yang bersifat Multifacet. Tinjauan Filosofis Pedagogis. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 1 Oktober 2005 di UNNES Semarang Will Kymlicka. 2001. Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. Oxford: Oxford University Press.
www.wikipedia.or.id www.youthfluence.com Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Stantar Isi Makalah disajikan dalam Seminar Nasional di IKIP PGRI Madiun, tanggal 7 Januari 2012 Dosen Prodi PKn FKIP UNS, koresp
[email protected]
William Galston. 1989. Civic Education in The Liberal State dalam Nancy L Rosenblum ed. Liberal and The Morality Life. Cambridge Mass, and London: Harvard University Winarno. 2009. Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis. Bandung: Alfabeta Winarno.2011. Implementasi Pancasila melalui PKn sebagai Upaya Mengembangkan Jatidiri Bangsa. Disertasi PKn UPI. Tidak diterbitkan Yahya Muhaimin, & Collin Me Andrews (Peny) (1982). Masalah Masalah Pembangunan Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Yan Weng Leung & Murray Print. 2002. Nationalistic Education as the Focus
111
