Pertanyaan & Jawaban tentang Amandemen “Undang-undang Tenaga Kerja Migran” Desember 2009
◈ “Pengumuman untuk amandemen Undang-undang Tenaga Kerja Migran” diterbitkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 16 September 2009 dan ditetapkan sebagai undang-undang pada tanggal 9 Oktober 2009. ◈ Amandemen akan berlaku mulai tanggal 10 April 2010, enam bulan sejak tanggal ditetapkan kecuali untuk ketentuan terkait Mempekerjakan Kembali (Pasal 18-2) dan Berpindah Tempat Kerja (Pasal 25) yang mulai berlaku sejak tanggal 10 Desember 2009. ◈ Informasi tentang Pertanyaan & Jawaban berikut ini hanya untuk sebagian dari amandemen. Kunjungi www.eps.go.kr untuk membaca keseluruhan amandemen.
Divisi Kebijakan Tenaga Kerja Migran Kementrian Tenaga Kerja
Tanggal Berlakunya Amandemen Undang-undang Tenaga Kerja Migran Ketentuan Tambahan
Pasal 1 (Tanggal Berlaku) Undang-undang ini berlaku mulai enam bulan setelah tanggal ditetapkan kecuali untuk ketentuan pada Pasal 18-2 dan Pasal 25 yang mulai berlaku dua bulan setelah tanggal ditetapkan. Pasal 3 (Penerapan Kondisi Khusus untuk Pembatasan Periode Kerja) Ketentuan amandemen pada Pasal 18-2 berlaku bagi karyawan migran yang dipekerjakan di bawah ketentuan lama Pasal 18-1 pada saat Undang-undang ini ditetapkan selama lebih dari tiga tahun dengan permohonan mempekerjakan kembali dari majikannya. Pasal 5 (Tindakan Sementara untuk Ketentuan Kontrak Kerja) Apabila majikan yang terlibat dalam kontrak kerja sesuai Pasal 9-3 lama pada saat Undang-undang ini ditetapkan ingin membuat kontrak baru atau memperbarui kontrak untuk periode yang tersisa dari total waktu tiga tahun sesuai dengan Pasal 9-3 lama. Pasal 6 (Tindakan Sementara untuk Penalti dan Denda) Ketentuan lama berlaku untuk semua tindakan yang dilakukan sebelum Undang-undang terkait penalti dan denda ini ditetapkan.
Tanggal berlakunya amandemen - Amandemen berlaku mulai tanggal 10 April 2010 (enam bulan setelah ditetapkan). - Namun, ketentuan terkait Mempekerjakan Kembali (Pasal 18-2) dan Berpindah Tempat Kerja (Pasal 25) berlaku mulai tanggal 10 Desember 2009 (dua bulan setelah ditetapkan).
Penerapan ketentuan terkait mempekerjakan kembali - Ketentuan berlaku bagi karyawan migran yang dipekerjakan mulai tanggal 10 Desember 2009 selama lebih dari tiga tahun sejak tanggal 10 Desember 2009 dengan permohonan mempekerjakan kembali dari majikannya. - Ketentuan tersebut berlaku untuk permohonan mempekerjakan kembali yang diajukan oleh majikan setelah tanggal 10 Desember 2009. Ketentuan kontrak kerja - Ketentuan tersebut berlaku untuk kontrak kerja baru atau yang diperbarui setelah tanggal 10 April 2010. - misalnya) Apabila majikan ingin memperbarui kontrak kerja setelah menandatangani kontrak dengan karyawan yang masuk Korea pada tanggal 1 Mei 2009 selama satu tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2009 hingga tanggal 30 April 2010, majikan dapat memperbarui kontrak untuk maksimal dua tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2010.
Mempekerjakan Kembali (Berlaku mulai 10 Desember 2009) Sebelum
Sesudah
Pasal 18-2 (Kondisi Khusus untuk PembatasanPasal 18-2 (Kondisi Khusus untuk Pembatasan Periode Kerja) Periode Kerja) ① Ketentuan yang ditetapkan pada① Namun demikian, sesuai pada Pasal 18-1 karyawan migran Pasal 18-2 dapat dikurangi dengan Keputusan dapat diberikan penambahan masa kerja satu kali selama Presiden untuk karyawan yang dipekerjakan di periode maksimum dua tahun menurut subayat berikut: bawah undang-undang ini yang hampir habis masa kerjanya apabila majikannya mengajukan 1. Apabila karyawan migran dipekerjakan oleh majikan permohonan sebelum ia meninggalkan Korea. yang memiliki izin kerja sesuai Pasal 8-4 dan majikan mengajukan permohonan penambahan masa kerja sebelum keberangkatan karyawan karena telah habis masa kerjanya selama tiga tahun sesuai Pasal 18 pada Peraturan Kementrian Tenaga Kerja. 2. Apabila karyawan migran dipekerjakan oleh majikan yang memiliki konfirmasi kerja khusus sesuai Pasal 12-3 dan majikan mengajukan permohonan perpanjangan masa kerja sebelum karyawan meninggalkan Korea karena telah habis masa kerjanya selama tiga tahun sesuai Pasal 18 pada Peraturan Kementrian Tenaga Kerja. < Dihapus > ② Pasal 7-2 dan 11 tidak berlaku bagi karyawan ② Peraturan Kementrian Tenaga Kerja berlaku untuk semua migran yang masuk kembali ke Republik Korea hal terkait prosedur permohonan mempekerjakan kembali sesuai dan yang diperkerjakan sesuai Ayat 1 di atas. Ayat 1. ③ Peraturan Kementrian Tenaga Kerja berlaku untuk semua hal termasuk prosedur permohonan majikan sesuai Ayat 1.
1. Kapan amandemen “Kebijakan Mempekerjakan Kembali” mulai berlaku? Amandemen “Kebijakan Mempekerjakan Kembali” mulai berlaku untuk permohonan mempekerjakan kembali oleh majikan mulai tanggal 10 Desember 2009. (Pasal 3 Ketentuan Tambahan) misalnya) Apabila majikan mengajukan permohonan mempekerjakan kembali pada tanggal 8 Desember 2009 untuk karyawan migran yang masa kerjanya akan habis pada tanggal 15 Januari 2010, mereka harus meninggalkan Korea selama satu bulan menurut ketentuan sebelumnya. (Tanpa penerapan amandemen, pekerja migran dapat dipekerjakan kembali hingga tiga tahun setelah masuk kembali ke Korea.) - Apabila majikan mengajukan permohonan mempekerjakan kembali pada tanggal 10 Desember 2009 dan mendapatkan izin bagi karyawan yang masa kerjanya akan habis pada tanggal 15 Januari 2010, karyawan dapat kembali bekerja di tempat yang sama tanpa harus meninggalkan Korea. (Setelah penerapan amandemen) * Di bawah Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Tenaga Kerja Migran, majikan harus mengajukan permohonan mempekerjakan kembali sejak 90 hari hingga 30 hari sebelum masa kerja karyawan habis. (Hubungi Pusat Dukungan Tenaga Kerja untuk keterangan selengkapnya.)
2. (Penghapusan syarat masuk kembali bagi karyawan) Di bawah amandemen “Kebijakan Mempekerjakan Kembali”, apakah karyawan migran yang telah disetujui untuk dipekerjakan kembali tidak perlu meninggalkan Korea selama satu bulan? Berdasarkan ketentuan sebelumnya, karyawan migran harus masuk kembali ke Korea setelah satu bulan sejak habis masa kerjanya selama tiga tahun untuk dipekerjakan kembali. - Di bawah ketentuan yang sudah diamandemen, apabila majikan mengajukan permohonan mempekerjakan kembali sejak tanggal 10 Desember 2009 dan diizinkan, karyawan dapat tetap bekerja selama perpanjangan masa kerja tanpa harus meninggalkan Korea selama satu bulan.
3. (Pembatasan mempekerjakan kembali) Berapa kali diizinkan mempekerjakan kembali? Berapa lama masa perpanjangan saat dipekerjakan kembali? Hanya diperkenankan satu kali “dipekerjakan kembali” dan masa kerja karyawan yang dipekerjakan kembali dapat diperpanjang maksimal selama dua tahun. Selama perpanjangan masa kerja, karyawan diizinkan berpindah tempat kerja maksimal dua kali (dengan sebab yang dapat dibenarkan). Oleh karena itu, karyawan migran diizinkan untuk bekerja hingga lima tahun termasuk tiga tahun pertama terhitung sejak tanggal kedatangan dan dua tahun tambahan selama perpanjangan masa kerja.
4. Apakah kebijakan mempekerjakan kembali berlaku bagi warga negara Korea yang tinggal di luar negeri (pemegang visa H-2)? Ya. Di bawah ketentuan yang sudah diamandemen, warga negara Korea yang tinggal di luar negeri (pemegang visa H-2) juga dikenai kebijakan mempekerjakan kembali. - Namun, majikan harus menandatangani kontrak kerja dengan karyawan sesuai Undangundang Tenaga Kerja Migran dan melaporkan “mulai kerja” kepada Menteri Tenaga Kerja. Misalnya, karyawan pemegang visa H-2 yang tinggal sejak tanggal 11 Januari 2007 harus kembali ke Korea pada akhir masa tinggalnya selama tiga tahun pada tanggal 10 Januari 2010, di bawah ketentuan lama. - Namun, amandemen kebijakan mempekerjakan kembali memungkinkan karyawan tetap melanjutkan kerja tanpa harus kembali ke Korea apabila majikan mengajukan permohonan mempekerjakan kembali. (Tanggal permohonan harus setelah tanggal berlakunya amandemen.) * “Warga negara Korea yang tinggal di luar negeri” dapat kembali ke Korea untuk melanjutkan masa kerjanya apabila tidak memungkinkan mempekerjakan kembali. (Berlaku ketentuan lama untuk kondisi ini.)
Berpindah Tempat Kerja (Berlaku mulai 10 Desember 2009) Sebelum
Sesudah
Pasal 25 (Izin untuk Berganti Bidang Usaha atau Pasal 25 (Izin Berganti Bidang Usaha atau Berpindah Berpindah Tempat Kerja) ① Karyawan migran Tempat Kerja) ① Karyawan migran yang dipekerjakan dapat berganti bidang usaha atau berpindah tempat oleh majikan dengan izin kerja yang diterbitkan di bawah kerja di Kantor Keselamatan Kerja berdasarkan Pasal 8-4 dan karyawan dengan masa kerja yang peraturan Kementerian Tenaga Kerja apabila tidak diperpanjang sesuai Pasal 18-2 dapat mengajukan dapat melanjutkan pekerjaan mereka karena hal- permohonan berganti bidang usaha atau berpindah tempat hal berikut ini: kerja di Kantor Keselamatan Kerja sesuai peraturan Kementerian Tenaga Kerja apabila mereka tidak dapat terus bekerja karena hal-hal berikut ini: 1. ～ 3. (dihapus)
1. ～ 3. (tetap sama) 4. (dihapus) 4. Apabila kondisi kerja tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam kontrak kerja atau kontrak ② (dihapus) tidak dapat dilaksanakan di bawah budaya setempat karena adanya perlakuan yang tidak adil dari majikan ③ Karyawan migran yang gagal mendapatkan izin termasuk pelanggaran kondisi kerja; untuk berganti bidang usaha atau berpindah tempat kerja sesuai Pasal 21 Undang-undang Kendali Imigrasi dalam kurun waktu dua bulan sejak 5. (tetap sama) tanggal pengajuan permohonan sesuai Ayat 1, atau ② (tetap sama) mengajukan permohonan untuk berganti bidang ③ Karyawan migran yang gagal mendapatkan izin untuk usaha atau berpindah tempat kerja dalam kurun berganti bidang usaha atau berpindah tempat kerja sesuai waktu satu bulan sejak tanggal habisnya kontrak Pasal 21 “Undang-undang Kendali Imigrasi” dalam kurun kerja harus meninggalkan Korea. bidang usaha atau berpindah tempat kerja dalam kurun waktu satu bulan sejak tanggal habisnya kontrak kerja harus meninggalkan Korea. Namun, apabila karyawan migran dapat mengajukan permohonan untuk ④ Karyawan migran pada dasarnya tidak boleh tidak berganti bidang usaha atau berpindah tempat kerja mendapatkan izin karena bencana industri, penyakit, sesuai Ayat 1, lebih dari tiga kali sesuai dengan kehamilan atau persalinan, karyawan diberikan masa tenggang. Ayat 18-1
Namun, ketentuan di atas tidak berlaku untuk kondisi di bawah ketentuan khusus sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
④ Karyawan migran pada dasarnya tidak boleh berganti bidang usaha atau berpindah tempat kerja sesuai Ayat 1, lebih dari tiga kali sesuai Pasal 18-1 atau lebih dari dua bulan selama masa perpanjangan sesuai Pasal 18-2-1 (kecuali untuk kondisi di mana karyawan migran berganti bidang usaha atau berpindah tempat kerja karena sebab-sebab yang telah ditetapkan pada Pasal 251-2). Namun, ketentuan di atas tidak berlaku untuk kondisi di bawah ketentuan khusus sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden
1. (Periode mempekerjakan kembali dengan berganti tempat kerja) Apabila karyawan migran telah mengajukan permohonan untuk berpindah tempat kerja, berapa lama mereka dapat dipekerjakan kembali? Karyawan migran yang telah mengajukan permohonan untuk berpindah tempat kerja akan dipekerjakan kembali dalam dua kurun waktu bulan sejak tanggal pengajuan permohonan di bawah ketentuan lama. - Ketentuan yang telah diamandemen memungkinkan karyawan yang mengajukan permohonan pada tanggal 10 Desember 2009 atau setelahnya memiliki periode tiga bulan sebelum mereka dipekerjakan kembali. Misalnya, karyawan migran yang kontrak kerjanya habis pada tanggal 1 Desember 2009 - harus mengajukan permohonan untuk berpindah tempat kerja dalam kurun waktu satu bulan sebelum tanggal 31 Desember 2009 dan harus menyelesaikan proses tersebut dalam kurun waktu tiga bulan hingga tanggal 31 Maret 2010.
2. (Berpindah tempat kerja) Berapa kali karyawan migran diizinkan berpindah tempat kerja? Karyawan migran diizinkan berpindah tempat kerja maksimal tiga kali selama periode kerjanya terhitung sejak pertama kali masuk (hingga tiga tahun). - Apabila masa kerjanya diperpanjang karena dipekerjakan kembali, mereka diizinkan berpindah tempat kerja maksimal dua kali selama masa perpanjangan (dengan sebab yang dapat dibenarkan). Jumlah perpindahan tempat kerja sebelum dan sesudah dipekerjakan kembali dihitung secara terpisah. Di bawah ketentuan lama, setiap perpindahan tempat kerja dihitung tanpa memperhatikan apakah alasan perpindahan berasal dari majikan atau dari karyawan migran. - Di bawah undang-undang yang telah diamandemen, setiap perpindahan tempat kerja tidak akan dihitung “apabila masa kerja dihentikan karena berhentinya usaha atau operasional usaha tidak dilanjutkan, atau alasan apa pun lainnya yang tidak disebabkan oleh karyawan migran” (Pasal 25-1-2). Misalnya, apabila karyawan migran berpindah tempat kerja dua kali pada tanggal 1 Oktober 2008 dan tanggal 1 Oktober 2009 sejak pertama kali masuk tanggal 1 Oktober 2007 karena alasan pribadi, - dan mengajukan permohonan berpindah tempat kerja “karena berhentinya usaha” pada tanggal 11 Desember 2009, ia masih diizinkan berpindah tempat kerja di masa mendatang di bawah Pasal 25-1-2 karena amandemen mulai berlaku pada “tanggal pengajuan permohonan”. - Oleh karena itu, karyawan migran diizinkan berpindah tempat kerja apabila ada sebab yang dapat dibenarkan sesuai Undang-undang Tenaga Kerja Migran.
3. (Sebab yang dapat dibenarkan untuk berpindah tempat kerja) Di bawah kondisi apa karyawan migran diizinkan berpindah tempat kerja?
Pada dasarnya, karyawan migran diharuskan bekerja di lokasi di mana mereka ditempatkan saat datang ke Korea. Namun, mereka diizinkan berpindah tempat kerja apabila ada sebab yang dibenarkan dan diizinkan oleh hukum, dan amandemen menyertakan satu sebab lain untuk berpindah tempat kerja selain empat sebab yang telah disebutkan. - Amandemen menyatakan bahwa “apabila kondisi kerja tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam kontrak kerja atau kontrak tidak dapat dilaksanakan di bawah budaya setempat karena adanya perlakukan yang tidak adil dari majikan termasuk pelanggaran kondisi kerja” (Berlaku mulai 10 Desember 2009) < Catatan: Sebab yang dapat dibenarkan untuk berpindah tempat kerja (Pasal 25-1 Undang-undang Tenaga Kerja Migran dan Pasal 30 Pelaksanaan Keputusan) 1. Apabila karyawan ingin berhenti bekerja selama periode kontrak kerja yang ada atau ingin menolak pembaruan kontrak kerja karena sebab yang dapat dibenarkan; 2. Apabila karyawan dianggap tidak mungkin terus bekerja di lokasi saat ini karena berhentinya usaha atau operasional usaha tidak dilanjutkan, atau alasan karena lainnya yang tidak disebabkan oleh karyawan migran; 3. Apabila izin kerja dibatalkan sesuai Pasal 19-1 atau hubungan kerja dibatasi sesuai Pasal 201; 4. Apabila kondisi kerja tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam kontrak kerja atau kontrak tidak dapat dilaksanakan di bawah budaya setempat karena adanya perlakukan yang tidak adil dari majikan termasuk pelanggaran kondisi kerja; 5. Apabila karyawan migran tidak dapat melanjutkan hubungan kerjanya karena mengalami luka namun dapat bekerja di tempat lain.
Kontrak Kerja (Berlaku mulai 10 April 2010) Sebelum Pasal 9 (Kontrak Kerja) ① dihapus ② Majikan yang ingin menandatangani kontrak kerja sesuai Ayat 1 harus menyewa agen yang ditetapkan pada Keputusan Presiden untuk melakukan proses tersebut. ③ Kontrak kerja tidak boleh melebihi periode satu tahun kecuali diperbarui untuk periode tidak lebih dari ketentuan pada Pasal 18-1, dan dalam hal ini, setiap masa perpanjangan tidak lebih dari satu tahun.
Sesudah Pasal 9 (Kontrak Kerja) ① dihapus ② Majikan yang ingin menandatangani kontrak kerja sesuai Ayat 1 dapat mempercayakan proses ini kepada Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Korea (HRD Korea) sesuai Undangundang Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Korea. ③ Majikan dengan izin kerja sesuai dengan Pasal 8 dan karyawan migran dapat membuat atau memperbarui kontrak kerja untuk masa yang disetujui bersama dan saling menguntungkan dalam periode yang diizinkan di bawah Pasal 181. ④ Karyawan migran yang masa kerjanya diperpanjang sesuai Pasal 18-2 dan majikan dapat menandatangani kontrak kerja selama perpanjangan masa kerja. ⑤ dihapus
1. Apakah majikan diizinkan menandatangani kontrak kerja dengan karyawan migran untuk lebih dari satu tahun? Berdasarkan amandemen, majikan dan karyawan migran diizinkan menandatangani atau memperbarui kontrak kerja untuk “maksimal tiga tahun selama masa kerja” “berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan”. Misalnya, apabila majikan ingin menandatangani kontrak kerja dengan karyawan migran yang sisa masa kerjanya masih ‘dua tahun enam bulan’, majikan dapat menandatangani kontrak “maksimal dua tahun enam bulan” ‘berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan’.
2. Apakah majikan diizinkan menandatangani kontrak kerja untuk lebih dari satu tahun dengan karyawan migran yang masa kerjanya diperpanjang dengan “pengajuan permohonan mempekerjakan kembali”? Majikan diizinkan menandatangani kontrak kerja dengan karyawan migran yang dipekerjakan kembali, yang masa kerjanya diperpanjang dengan pengajuan permohonan mempekerjakan kembali, hingga akhir masa perpanjangannya (masa kerja dapat diperpanjang untuk periode dua tahun). Misalnya, majikan dan karyawan migran membuat perjanjian dengan masa kontrak kerja dalam periode dua tahun dan mengajukan permohonan mempekerjakan kembali apabila majikan mengajukan permohonan mempekerjakan kembali karyawan migran.
Pembatalan Izin Kerja & Pembatasan Kerja (Berlaku mulai 10 April 2010) Sebelum
Sesudah
Pasal 19 (Pembatasan Izin Kerja) ① Di dalam Pasal 19 (Pembatalan Izin Kerja atau Konfirmasi Kerja kondisi berikut, Menteri Tenaga Kerja dapat Khusus) ① Di bawah kondisi berikut, kepala Kantor menerbitkan perintah pembatalan izin kerja sesuai Keselamatan Kerja dapat menerbitkan perintah Pasal 8 di bawah Keputusan Presiden: pembatalan izin kerja sesuai Pasal 8-4 atau konfirmasi kerja khusus sesuai Pasal 12-3 di bawah Keputusan 3. Apabila izin kerja diperoleh dengan memberikan Presiden: informasi palsu atau tindak penipuan; 1. Apabila izin kerja atau konfirmasi kerja khusus 1. Apabila majikan melanggar kontrak kerja yang diperoleh dengan memberikan informasi palsu atau tindak disetujui sebelum karyawan masuk; penipuan; 2. Apabila kontrak kerja tidak dapat dilaksanakan karena penundaan pembayaran gaji atau pelanggaran kontrak kerja lainnya.
2. Apabila majikan melanggar kontrak kerja yang disetujui sebelum karyawan masuk; 3. Apabila kontrak kerja tidak dapat dilaksanakan karena penundaan pembayaran gaji atau pelanggaran atas kontrak kerja lainnya.
Alasan pembatalan konfirmasi kerja khusus untuk warga negara Korea yang tinggal di luar negeri (pemegang visa H-2) telah ditetapkan selain pembatalan izin kerja untuk karyawan migran (pemegang visa E-9). Dengan kata lain, apaila majikan mendapatkan konfirmasi kerja khusus dengan memberikan informasi palsu atau tindak penipuan, atau melanggar ketentuan kontrak kerja terkait upah dan ketentuan kerja lainnya, atau menunda pembayaran upah dan melanggar hukum, konfirmasi kerja khusus dapat dibatalkan. Sebelum Pasal 20 (Pembatasan Kerja) ① Menteri Tenaga Kerja dapat mengenakan pembatasan bagi majikan untuk periode tiga tahun dalam masing-masing kondisi berikut ini: 1. Apabila majikan mempekerjakan karyawan migran tanpa mendapatkan izin kerja sesuai Pasal 8-4; 2. Apabila majikan membatalkan izin kerjanya sesuai Pasal 19-1; 3. ~ 4. (dihapus)
Sesudah Pasal 20 (Pembatasan Kerja) ① Kepala Kantor Keselamatan Kerja dapat mengenakan pembatasan bagi majikan untuk periode tiga tahun dalam masing-masing kondisi berikut ini: 1. Apabila majikan mempekerjakan karyawan migran tanpa mendapatkan izin kerja atau konfirmasi kerja khusus sesuai Pasal 8-4 dan 12-6; 2. Apabila majikan membatalkan izin kerja konfirmasi kerja khususnya sesuai Pasal 19-1;
atau
3. ~ 4. (dihapus)
Alasan pembatasan dalam mempekerjakan karyawan migran telah ditetapkan. Dengan kata lain, pembatasan diberlakukan kepada majikan “yang mempekerjakan karyawan migran tanpa mendapatkan konfirmasi kerja khusus” dan “kepada majikan yang konfirmasi kerja khususnya dibatalkan sesuai Pasal 19-1”, selain pembatasan yang telah ada.
Lain-lain (Berlaku mulai 10 April 2010) Ketentuan ditetapkan untuk mengevaluasi berbagai keterampilan kerja selain kefasihan bahasa Korea untuk karyawan migran yang akan digunakan untuk seleksi para pelamar kerja. (HRD Korea yang melakukan evaluasi.) Menteri Tenaga Kerja dapat memberikan informasi kerja kepada pemegang izin kerja (H-2) atas permohonan sebelum bekerja di Korea. Ketentuan penetapan Badan Konsultasi untuk Perlindungan Hak Karyawan Migran sudah dibentuk.
* Informasi di atas adalah Pertanyaan & Jawaban untuk sebagian dari amandemen saja. Kunjungi visit www.eps.go.kr untuk membaca keseluruhan amandemen.
