NO.
PERTANYAAN
1
Apakah Dasar Hukum Pendidikan dan Budaya anti Korupsi (PBAK) ?
2
Apa yang dimaksud dengan PBAK ?
3
Apakah maksud dan tujuan PBAK?
JAWABAN 1.Kepmenkes RI Nomor 232/Menkes/SK/VI/2013 tentang Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Kesehatan Tahun 2013 2.Permenkes Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Adalah panduan dalam dalam berkomunikasi untuk perubahan perilaku dan budaya anti korupsi di lingkungan kemenkes Maksud PBAK : a. Untuk mempermudah rancangan program dan kegiatan komunikasi PBAK di satuan kerja b. Sebagai pedoman pelaksanaan PBAK di Satker c. Membantu Kemenkes dalam mengembangkan sinergisitas komunikasi pesan PBAK Tujuan PBAK : a. Memberikan informasi dan meningkatkan kepedulian tentang perilaku dan budaya anti korupsi b. Membangun pemahaman dan kesadaran seluruh karyawan di satuan kerja c. Meningkatkan peran serta karyawan di satuan kerja dalam pelaksanaan budaya anti korupsi
4
Apakah Pengertian Korupsi ?
5
Apa saja yang termasuk kategori Korupsi ?
1|Rumah SakitO rtopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta
Korupsi adalah perbuatan mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan haknya, yang merugikan kepentingan public atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau golongan 1. 2. 3. 4.
Suap-menyuap Penggelapan Jabatan Pemerasan Perbuatan curang (contoh: pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan) 5. Benturan kepentingan dalam pengadaan (contoh PNS ikut serta dalam pengadaan yang diurusnya) 6. Gratifikasi
No
PERTANYAAN
JAWABAN
6
Apakah Korupsi ?
Dampak
Korupsi dapat merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat/publik
7
Apakah Pegertian Gratifikasi?
Gratifikasi adalah Pemberian dalam pengertian luas, yaitu : pemberian dalam bentuk barang, uang, rabat/diskon, pinjaman tanpa bunga, komisi , pinjaman tanpa bunga yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
8
Apakah jenis2 gratifikasi yang bisa dianggap suap?
: Jenis-jenis gratifikasi yang bisa dianggap suap antara lain 1.“Cash back” 2.“marketing fee” adalah pemasaran suatu produk
imbalan
yang
terkait
3.Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pelayanan public atau proses lainnya 4.Sponsorship yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk 9
Apakah jenis-jenis gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait dengan kedinasan?
Jenis-jenis gratifikasi yang tidak bisa dianggap suap antara lain: A. Terkait kedinasan : 1.Cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan, seperti rapat, seminar, workshop 2.Kompensasi yang terkait dengan kedinasan, contoh honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya, aslkan tidak terdapat pembiayaan ganda dan sesuai standaqr biaya 3.Sponsorship yang dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel untuk pengembangan institusi, perayaan tertentu B. Tidak terkait kedinasan 1. Hadiah untuk pernikahan, acara keagamaan dll dan dilaporkan pada KPK 2. Hadiah dari atasan kepada bawahan sepanjang tidak menggunakan anggaran Negara 3. Hadiah pada acara menyangkut perayaan menyangkut kedudukan/jabatan , seperti pisahsambut , prpmosi , pension dan dilaporkan pada KPK 4. Hadiah hasil undian, rabat/diskon dan voucher
2|Rumah SakitO rtopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta
yang juga berlaku umum 5. Hidangan /sajian berlaku umum 6. Prestasi akademis atau non akademis yang menggunakan biaya sendiri 7. Keuntungan/bunga dari penempatan investasi pribadi yang berlaku umum
dana
8. Kompensasi atas penghasilan atas profesi yang dilaksanakan pada saat jam kerja dan mendapat ijin tertulis dari atasan langsung dan atau pihak lain yang berwenang 10
Siapa yang bisa dikatakan penerima gratifikasi ?
Pegawai Negeri Sipil (orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah ) dan Penyelenggara Negara
11
Siapa saja penyelenggara Negara yang dimaksud dalam pertanyaaan diatas ?
Penyelenggara Negara , diantaranya : 1.Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara 2.Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara 3.Menteri 4.Gubernur 5.Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan yang berlaku : Duta Besar, Wa.Gub, Bupati/Walikota 6.Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis, diantaranya : a. komisaris, Direksi, Pejabat Struktural BUMN dan BUMD b. Pimpinan BI c. Pimpinan Perguruan Tinggi d. Pejabat eselon I dan Pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil dan MIliter e.Jaksa f. Penyidik g. Panitera Pengadilan h. Pimpinan proyek atau Bendahara Proyek
12
Apakah Sangsi yang diberikan kepada penerima gratifikasi ?
3|Rumah SakitO rtopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta
Pasal 12B ayat (2) UU No. 20/2001 Pidana penjara seumur hidup, paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta paling banyak 1 Milyar
13 14
Apakah sangsi bagi pemberi gratifikasi ?
Pasal 13 UU No. 31 tanhun 1999 Pidana Penjara 3 tahun dan denda 120 juta
Kegiatan apa saja yang dapat dikategorikan gratifikasi ?
1. Uang “terimakasih” dari pemenang lelang 2. Voucher belanja dan tiket tamasya ke dalam dan luar negeri dari vendor 3. Kendaraan/ hadiah lain untuk perkenalan kepada pejabat baru 4. Uang “lelah” kepada petugas perijinan/pembuat surat keterangan kesehatan 5. Fasilitas pemeriksaan kesehatan (pengobatan) gratis kepada seorang PNS/keluarganya 6. Pemberian dari pihak lain yang terkait urusan kantor 7. Menerima hadiah ulang tahun/perkawinan dari rekanan 8. Memberi hadiah pada atasan
15
Apa saja kegiatan yang dilarang bagi PNS dan Penyelenggara Negara
16
Bagaimana pengendalian penerimaan Gratifikasi?
17
Kepada siapakah harus dilaporkan apabila ditemukan adanya kasus gratifikasi ?
18
Bagaimana sikap terhadap gratifikasi ?
Bertemu dengan rekanan urusan kantor di luar jam kantor Bertemu dengan rekanan urusan kantor di luar kantor
Cara
Melalui peningkatan pelaporan gratifikasi
pemahaman
dan
kesadaran
Untuk kementerian kesehatan, pelaporan kepada kementerian ) kesehatan (Inspektoran Jenderal yang selanjutnya akan diteruskan kepada KPK
4|Rumah SakitO rtopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta
1. Ditolak 2. Terima dan laporkan (pasal 16 UU 30/2002)
19
Apakah Upaya yang sudah dilakukan oleh RSO dalam mencegah korupsi dan gratifikasi?
Upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi di RSO 1. Sosialisasi tentang Korupsi dan gratifikasi pada pegawai 2. Pemasanagan Banner anti korupsi 3. Pemasangan spanduk anti korupsi 4. Penayangan Budaya anti korupsi melalui media televisi Rumah Sakit 5. Pencanangan Wilayah bebas korupsi dengan penandatangan bersama spanduk 6. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai 7. Pemasangan CCTV pada area dalam rumah sakit 8. Sosialisasi PBAK melalui web RSO 9. Soaialisasi PBAK melalui sarasehan 10. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi. 11. Pelatihan yang diikuti oleh Ketua SPI dan Jajaran Direksi tentang Pencegahan Korupsi.
5|Rumah SakitO rtopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta
