30
PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI NEGERI DAN BENDAHARAWAN MENURUT PASAL 74 dan 77 lew
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Oleh: Bohari, S.H. _ _ _ _ _ _ _----,._ Fungsi Bendaharawan adalah fungsi kepercayaan dan pilihan, yang tidak dapat diberikan kepada sembarang orang. Sebelum seseorang ditunjnk untuk memangku jabatan Bendaharawan, syarat pendidikan dalam bidang itu, pengalaman kerja, khususnya di bidang keuangan negara perlu diperhatikan. Di sarnping itu sifat-sifat pribadinya, apakah ia rnemiliki sifat kesederhanaan, dapat dipercaya, merupakan bahan pertimbangan untuk pengusulannya dalam jabatan Bendaharawan. Pegawai yang ditunjuk untuk mernangku fungsi Bendaharawan, harus dapat merasakan bahwa penunjukan itu sudah merupakan penghargaan dan kepercayaan terhadapnya dari pihak atasan, sehingga ia wajib berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pejabat yang berwenang rnenunjuk seorang sebagai Bendaharawan harus memperhatikan faktor-faktor yang diuraikan di atas. Bila pejabat itu tidak mengindahkan faktor-faktor termaksud dan kemudian terjadi sesuatu hal yang tidak diingini, rnaka ia dapat dipersalahkan bahwa ia telah mengabaikan syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam rnenunjuk sese orang pegawai pemangku jabatan Bendaharawan. Dasar hukum tentang Bendaharawan (comptabel) diternukan dalam Pasal 77 leW, yang jika ditinjau dari keadaan sekarang, rnaka isinya adalah
seperti berikut : "Yang dimaksud dengan Bendaharawan adalah orang-orang dan badan-badan yang karena negara ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar (mengeluarkan) atau menyerahkan uang, atau kertas berharga dan barang-barang di dalam gudang-gudang atau tempattempat penyimpanan yang lain sebagai dimaksud d'llam Pasal55 lew danselaku demikian diwajibkan memberi perhitungan ten tang hal pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan". 1
Di sarnping orang-orang sebagai pegawai negeri yang berfungsi selaku Bendaharawan, dapat pula berfungsi sebagai Bendaharawan orang-orang swasta, rilisalnya Panitia Pernilihan Urn urn untuk rnenyimpan uang Pernilihan-Urnum . . Juga dapat berfungsi selaku Bendaharawan adalah Bank-bank Pemerintah lainnya atau Bank-bank Swasta yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Seprang Kasir adalah bukan Bendaharawan karena hanya menerima dan mengehfarkan, tetapi tidak rnenyimpan. Dengan uang dimaksudkan di sini selain uang kepunyaan negara, juga uang kepunyaan pihak ketiga yang dikuasai oleh negara, rnisalnya uang para pern1 A.P.
van Gogh, Undang-undang Bendaharawan yang Terpenting dan Peraturanperaturan Lainnya dari Negara Indonesia, terjemahan oleh RD. Syarifuddin Soemintardja, J.B. Wolters-Jakarta-Groningen, him. 33.
• •
•
•
•
Pertanggun/liawaban Pegawal Negeri
borong pada Bank Tabungan Negara. Dengan uang berupa alat pembeayaan , disamakan juga kertas-kertas berharga misalnya Surat Perintah Membayar (disingkat SPMU) atau mandat, cek, giro dan lain sebagainya. 2 Seorang Bendaharawan (comptabel) oleh Pasal 77 leW diwajibkan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SP]) yang merupakan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam pengurusan Bendaharawan. Surat Pertanggungjawaban ini dapat dibuat baik oleh Bendaharawan Umum maupun oleh Bendaharawan khusus. Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendaharawan khusus .dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendaharawan Umum . (Kepala Kas Negara) memiliki perbedaan prinsipil antara lain: , 1. Pembuatan SP] oleh Bendaharawan Khusus disampaikan kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yang telah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama Bendaharawan yang bersangkutan. 2. Kepada Departemen/ Lembaga Negara (Biro Keuangan) yang membawahi Bendaharawan tersebut. 3. Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bahan pengawasan dan pemeriksaan. Sedang pembuatan SP1 oleh Bendaharawan Umum disampaikan kepada: 1. Kantor Wilayah Direktorat 1enderal Anggaran. 2. Direktorat ]enderal Anggaran (Direktorat Kas Negara, sub Direktorat Pengumpulan Data).
31
Selain perbedaan dalam hal penyampaian SP], juga berbeda dalam hal bentuk pembuatan SPJ oleh Bendaharawan Khusus dan Bendaharawan Umum. SP] yang dibuat oleh Bendaharawan Khusus hams disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Kantor/ atasan , langsungnya , sedangkan bagi Bendaharawan Umum tidak perlu ada persetujuan dari atasan langsung , karena Bendaharawan Umum sekaligus bertindak sebagai top manajer pada Kantor Kas Negara. Yang akan kami uraikan di sini hanyalah mengenai Bendaharawan Khusus karena Bendaharawan Khusus ini yang banyak berhubuhgan lang sung dengan pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana disinggung di alas, bahwa Bendaharawan Khusus diwajibkan untuk membuat SP] menyangkut mengenai penerimaan dan pengeluaran • yang dilakukannya dalam pengurusan keuangan negara. Kemudian SP1 tersebut harus diperiksa lebih dahulu oleh Kepala Kantor (atasan langsung) Bendaharawan yang bersangkutan. Adapun maksud pemeriksaan yang dilakukan terhadap Bendaharawan tadi adalah untuk meneliti pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan , apakah pengeluaran-pengeluaran itu sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku (rechmatigheid) dan juga apakah pengeluaran-pengeluaran yang telah dilaksanakan sudah memenuhi keserasian harga yang ada ataupun telah dipergunakan harga yang semurah-murahnya (doelmatigheid). 3 Sesudah atasan lang sung memeriksanya, maka SP] tersebut dikirimkan
•
2 Harjono Sumosudirdjo, ' S.H. dkk., Buku Pedoman Bendaharawan Pegawai Administrasi Pengawas Keuangan, (Jakarta: Penerbit, Kurnia Esa), him. 58.
3Harjono Sumosudirdjo, S.H., Op. Cit., him. 238. .
Februari 1987
Hukum dan Pembangunan
32 kepada instansi yang berwenang seper-, ti : 1. Kantor Perbendaharaan Negara; 2. Biro Keuangan Departemen/ Lembaga Negara yang membawahi Bendaharawan; 3. Badan Pemeriksa Keuangan. Baik Kantor Perbendaharaan Negara maupun Biro Keuangan Departemen/ Lembaga Negara tidak dapat mengubah perhitungan Bendaharawan yang tercermin dalam .SPJ tersebut, tetapi , haknya BPK yang berwenang melakukan tindakan-tindakan berupa perubahan SPJ, jika dalam pemeriksaan SPJ terdapat keganjilan-keganjilan atau penyimpanganpenyimpangan yang berakibat kekurangan perbendaharaan (comptabel tekort) yang disebabkan karena : 1. Kekurangan-kekurangan uang disebabkan kesalahan atau kealpaan Bendaharawan yang bersangkutan; 2. Karena adanya penerimaan-penerimaan yang tidak dipertanggungjawabkan ataupun adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak sah menurut peraturan yang berlaku; 3. Adanya kekurangan-kekurangan yang disebabkan persekot-persekot at as tanggungan Bendaharawan sendiri yang tidak diselesaikan tepat pada waktunya; 4. Karena perbuatan/kecurangan Bendaharawan ataupun perbuatan orang lain yang merupakan tanggung jawab Bendaharawan. Maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberitahukan hal itu kepada Departemen/Lembaga Negara yang membawahi Bendaharawan yang bersangkutan. Oleh Menteri/Ketua Lembaga akan menerbitkan Surat Kepu- ' tusan Ganti Rugi Semen tara yang dimaksudkan untuk menjamin kepen-
•
tingan negara. Surat Keputusan Ganti Rugi Sementara ini dapat dijadikan dasar oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) untuk menerbitkan Surat Penagihan (SPN) kepada Bendaharawan untuk memotong gaji/ penghasilan Bendaharawan yang dikenakan ganti 4 rugi sementara. Dengan diketemukannya oleh BPK terhadap penyimpangan-penyimpangan atau keganjilan dalam SPJ Bendaharawan tadi, maka BPK akan mengajukan nota kepada Departemen/ Lembaga Negara yang membawahi Bendaharawan yang bersangkutan, agar Departemen/Lembaga Negara memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya tentang kega,njilan-keganjilan/penyimpangan-penyimpangan yang diketemukan oleh BPK d'alam pemeriksaan SP J Bendaharawan tersebut. Oleh Departemen/ Lembaga Negara dapat memerintahkan kepada Bendaharawannya agar SPJ tersebut diadakan perubahan-perubahan. Jika Bendaharawan yang bersangkutan tidak bersedia mengubahnya, maka Departemen/ Lembaga Negara ataupun KBN tidak dapat memaksanya, dan meneruskan SP J tadi kepada BPK. Jika BPK ·tetap menolak atau tetap tidak mengakui kebenaran SPJ tersebut, maka kepada Bendaharawan akan dituntut dan diberlakukan Pasal 77 leW yang berisi sebagai berikut : 1. Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan batas waktu kepada Bendaharawan yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan-keberatan atas teguran dan perubahan-perubahan yang diadakan oleh BPK •
4 M .N . Azmy Achir, Masalah Pengurusan Keuangan Negara. Jilid I (Bandung: CV. Yulianti), him. 150. •
•
, •
Hukum dan Pembanl1unan
33
atas perhitungan Bendaharawan dang Pleno (sidang lengkap) BPK. Jika dalam sidang lengkap ini suara yang telah diajukan itu. 2. Setelah lewat waktu tersebut, maka pro dan kontra sama banyaknya, maBPK mengambil keputusan untuk ka putusan jatuh dengan menguntungmemulai persidangan terhadap Ben- kan Bendaharawan. Keputusan tentang pembebanan ganti rugi terhadap daharawan tadi. Proses peradilan Bendaharawan di- Bendaharawan tadi mempunyai kebagi dalam 2 tingkat; yakni proses kuatan hukum yang pasti yang sama tingkat I, dan proses tingkat ke-II. dengan kekuatan putusan Hakim yang Dalam proses' tingkat I ini dilakukan . dapat dilaksanakan. Dengan demikian oleh satu meja yang anggotanya terdi- keputusan sidang pleno BPK merupari dari seorang Ketua dan 2 orang ang- kan putusan yang tidak dapat dimingota. Dalam proses ini BPK men yam- takan banding lagi. Beban pembuktipaikan secara resmi dengan surat kean terhadap tuntuta,n ganti rugi Benputusan persilangan (hoorbesluit) yak- daharawan diletakkan pada Bendahani pemberitahuan tentang perubahan- rawan itu sendiri atas kerugian yang perubahan dalam surat pertanggung- dituduhkan kepadanya. s Terhadap tuntutan Ganti Rugi bagi jawab (SPJ) Bendaharawan beserta jangka waktu untuk mengajukan pem- Pegawai Negeri bukan Bendaharawan belaannya. Jika BPK menerima pembe- diatur dalam Pasal 74 ICW yang menelaan Bendaharawan, maka perubahan- kankan bahwa : perubahan atas perhitungan (SPJ) Ben"Semua pegawai yang bukan Bendaharawan melakukal1, perbuatan melawan daharawan yang diminta oleh BPK, hukum di dalam lingkungan tugasnya, ditiadakan yang berarti perhitungan yang membawa akibat kerugian lang sung dari Bendaharawan yang bersangkutan a tau tidak lang sung kepada negara, dadipulihkan seperti semula untuk kepat dituntut ganti rugi", mudian disahkan oleh BPK. Kewenangan menentukan ganti rugi Apabila BPK menolak pembelaan menurut Pasal 74 ICW berada sepenuhBendaharawan atau Bendaharawan tinya pada Menteri yang membawahi dak menggunakan waktu untuk mempegawai yang bersangkutan. Keputus· bela diri, maka BPK mengeluarkan an tentang pembebanan ganti rugi hasurat Keputusan Pembebanan sejumrus dengan pertimbangan yang ceIIllat lah ketekoran yang harus diganti oleh karena bersifat suatu hukuman, kareBendaharawan yang bersngkutan. Kenanya seluruh data/bahan yang diperputusan BPK tersebut yang menentulukan harus diajukan kepada Menteri. kan jumlah ganti rugi berkepala "DeDi bawah ini akan diuraikan proses mi keadilan berdasarkan Ketuhanan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Yang Maha Esa". negeri sebagai byrikut : Pada proses tingkat ke-II ini, Ben1. Berita ten tang kerugian negara yang daharawan diberikan hak untuk menuntut peninjauan kembali keputusan tingkat I dalam tenggang waktu satu 5 Husain Achmad, S.H., dan Bohari, S,H .• bulan setelah keputusan itu diberita- Hukum Keuangan Negara. Diterbitkan oleh hukan. Keputusan tentang peninjau- Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin an kembali ini dilakukan dalam si· Ujung Pandang, 1986, him. 136. Februari 1987 ,
.
34
Hukum dan Pembanl'unan ,
ditimbulkan oIeh perbuatan terceIa seorang pegawai, dilaporkan ke De. partemen yang membawahi pegawai terse but dalam waktu satu minggu seteIah terjadinya peristiwa terSe· but.
'.
2. Menteri seteIah menerima Iaporan itu memt:rintahkan penyelidikan, apakah negara benar-benar dirugi kan, apakah kerugian itu karena perbuatan tercela yang dilakukan oleh . pegawai yang bersangkutan, apakah perbuatan dilakukan secara lang sung atau tidak langsung. 3. Berdasarkan laporan lengkap tersebut dan ada bukti-bukti untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai tersebut, maka Menteri ,memberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan yang menyatakan bahwa ia akan diwajibkan , mengganti kerugian yang diderita Negara dengan menyebut secara tegas besarnya jumlah kerugian, alasan-alas an kenapa ia harus mengganti, dan jangka waktu yang diberikan kepadanya untuk mengajukan perilbelaannya. 4. Setelah jangka waktu yang diberikan untuk membela diri dan pembelaan diri telah diterima oIeh Menteri, maka Menteri setelah mendengar nasihat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembebanan ganti rugi kepada pegawai yang ber· sangkutan. Tuntutan ganti rugi dapat pula ditiadakan ; jikalau pegawai negeri tersebut mengakui tanggung jawabnya . at as terjadinya kerugian negara itu dan berjanji menyetorkan jumlah uang kerugian sekaligus di dalam kas negara, atau mengansur jumlah itu selama-Iamanya 2 '.
(dua) tahun.6 Kewenangan menuntut ganti rugi ini tidak dilimpahkan kepada pejabat yang labih rendah,karenanya Menteri mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan. Dalam tuntutan ganti rugi ini. NegaraZah yang harus membuktikan bahwa pegawai itu bersalah, jadi negara yang dibebani pembuktian.
I
•
•
)
•
,
• untuk Bendaharawan.
6 Buku Pedoman Pegawai Administrasi dan Pengawas Keuangc an. Jilid I, diterbitkan oleh Panitia Pusat Penyelenggara Upgrading Bendaharawan Departemen Keuangan Jakarta, him. 185. •
•
•
,
•
•
