pertama, Iman dan Ketaatan dari subyek amal. Dalam konteks zakat

143

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Konsep fiqh al-awlawiyyah pada prioritas kebutuhan mustahik dalam distribusi zakat terbagi menjadi dua metode dalam penetapan skala prioritasnya. Adapun metode pertama disebut dengan Metode Tekstual (Tans}is} Al-Awlawi>), yaitu metode penetapan skala prioritas yang dibatasi dan ditentukan oleh Syara’.dalam metode ini terdapat beberapa parameter yang disebutkan oleh nas} yang menjadikan suatu amal itu lebih diutamakan dan diprioritaskan dibandingkan amal yang lain. Parameter tersebut ialah,

pertama, Iman dan Ketaatan dari subyek amal. Dalam konteks zakat sebagaimana di atur oleh QS. al-Tawbah, bahwa golongan yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan, maka kedelapan golongan (as}naf>) yang muslim lebih prior dari pada as}na>f yang kafir. Kedua, Ilmu. Kategori ini dalam konteks zakat hanya dapat diberlakukan untuk amil zakat sebagai satu-satunya pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan lembaga zakat, mulai dari tahap pengumpulan, pencatatan serta pengalokasiannya. Untuk itu ukuran keilmuan pengurus amil menjadi tolok ukur kesuksesan lembaga zakat. ketiga, Urgensi Amal. Kategori ini mencakup semua as}naf secara temporal, yaitu tergantung pada keadaan, yaitu siapapun dari kedelapan golongan yang paling membutuhkan, maka dia didahulukan dari as}naf yang lain. Keempat, Kecakapan serta Kepantasan pelaku amal. Hal ini bisa diukur dengan melihat pada kriteria-

143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

144

kriteria as}naf untuk menetapkan as}naf yang cakap dan pantas menerima zakat. Metode kedua ialah Prioritas dengan Metode Ijtihad (al-Ijtiha>d al-Aula>wi>), yaitu metode ijtihad skala prioritas yang dibatasi oleh mujtahid sendiri melalui penalarannya. Wilayah ijtiha>d aula>wi> sendiri terbagi menjadi dua yaitu, Pertama, Ijtihad Prioritas dengan Teks (Nus}us}) dan Dalil(‘Adillah), yaitu ijtihad yang dilakukan saat teks bersifat dzanni, baik dari sisi tsubut dan dilalahnya maupun keduanya. Pada teks yang seperti inilah ijtihad diperlukan untuk mencari dalil yang yang lebih sesuai dan lebih dekat dengan kebenaran. Peran ijtihad prioritas dalam hal ini adalah apabila terdapat dua dalil yang bertentangan, maka mujtahid harus bisa menetukan dalil yang lebih rajih dan mendekati kebenaran. Dalam konteks zakat, terdapat banyak perbedaan ulama mengenai as}na>f, baik terhadap kuantitas, kualitas, dan prioritas di mana ayat tersebut tidak menjelaskan perincian pembagian diantara delapan as}naf. Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori mustahik. Bahkan Nabi sendiri tidak pernah menerangkan cara pembagian itu. Sehingga penulis hanya menggunakan tiga pendapat paling masyhur yang digunakan oleh orang Islam. pertama, pendapat jumhur bahwa zakat boleh diberikan pada yang paling membutuhkan sesuai prioritasnya. Kedua, pendapat imam Syafi’i dimana zakat dianjurkan untuk dibagikan secara merata kepada seluruh mustahik zakat. ketiga, menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani as}na>f terbagi ke dalam dua kelompok, yang mana empat golongan pertama menjadi as}na>f yang paling utama dari pada empat as}na>f berikutnya. Dari tiga model tersebut


145

semuanya benar, akan tetapi pendapat pertama lebih sesuai dengan konsep

fiqh al-awlawiyyah. Kedua, Ijtihad Prioritas Melalui Fakta. fikih prioritas dengan metode ini dilengkapi dengan seperangkat kaidah yang menjadi batasan-batasan dalam menentukan sebuah amalan yang harus lebih diprioritaskan dari pada yang lainnya dan kaidah tersebut siap pakai dalam merespons problematika kontemporer. Kaidah-kaidah tersebut terdiri dari tiga cakupan, yakni a. Pengetahuan Tingkatan Hukum (Fiqh Nusus dan Fiqh Maqasid). b. Pengetahuan Ralitas (fiqh al-waqi’). c. Kaidah-kaidah saat terjadinya kontradiksi antar hukum (fiqh al-muwazanah). Semua kaidah-kaidah tersebut dapat dipakai dalam menentukan skala prioritas kebutuhan mustahik zakat dan menentukan golongan mana yang harus diprioritaskan apabila terdapat dua golongan yang sama-sama penting dan harus memilih salah satunya. 2. Implementasi Fiqh al-Awalwiyyah pada Prioritas Kebutuhan Mustahik dalam Distribusi Zakat di Lembaga Amil Zakat (BAZ) Pamekasan melalui tiga pengukuran skala prioritas di atas sesuai dengan konsep fiqh al-

awlawiyyah, di mana distribusi yang dilakukan oleh BAZ Pamekasan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat Pamekasan baik diukur melalui Metode Tekstual (Tans}is} Al-Awlawi>) ataupun Metode Ijtihad (al-Ijtiha>d al-

Aula>wi>), baik dianalisa melalui kriteria-kriteria mustahik yang menerima zakat ataupun melalui realisasi program yang diberikan kepada mustahik yang pailng membutuhkan. Sedangkan Implementasi Fiqh al-Awalwiyyah pada Prioritas Kebutuhan Mustahik dalam Distribusi Zakat di Baitul Mal


146

Hidayatullah (BMH) Pamekasan menurut analisa (Tans}is} Al-Awlawi>) memiliki kesesuaian dengan ketentuan teks (nas}) al-Qur’a>n begitupula dalam tinjauan Ijtihad Prioritas dengan Teks (Nus}us}) dan Dalil(‘Adillah), program distribusi di BMH masih sesuai dengan petunjuk nas}. Namun pada fakta dilapangan, terdapat kekurang sesuaian mengenai prioritas distribusi zakat dengan golongan as}na>f

yang ada dalam program BMH, yakni

banyaknya program pendistribusian dana zakat untuk kelompok di sabilillah dengan kegiatan dakwah, di mana dana tersebut dipergunakan untuk mencetak kader da’i, sedangkan di pamekasan mayoritas penduduk merupakan muslim yang taat. Selain itu, terdapat banyak pesantren dan ulama-ulama yang menjadi panutan dakwah keislaman di Pamekasan. Sehingga menurut ukuran Ijtihad Prioritas Melalui Fakta, distribusi zakat di BMH kurang sesuai dengan konsep fiqh al-awlawiyyah. adapun Implementasi Fiqh al-Awalwiyyah pada Prioritas Kebutuhan Mustahik dalam Distribusi Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan menurut Metode Tekstual (Tans}is} Al-Awlawi>) ataupun Metode Ijtihad (al-Ijtiha>d al-Aula>wi>) melalui Ijtihad Prioritas dengan Teks (Nus}us}) dan Dalil(‘Adillah) masih sesuai dengan konsep Fiqh al-Awalwiyyah.

Sedangkan dengan metode

Ijtihad Prioritas Melalui Fakta, menemukan ketidak sesuaian dalam hal penyaluran dana, dimana dana zakat di LAZISMU Pamekasan hanya disalurkan

untuk

pelatihan

da’i,

sedangkan

sebagaimana

dibahas

sebelumnya bahwa Pamekasan merupakan kota dengan julukan Gerbang Salam, memiliki penduduk dengan 99% penganut Islam yang taat serta


147

terdapat

ratusan

pesantren.

Sedangkan

dalam

masalah

prioritas

pendistribusiannya terhadap mustahik, LAZISMU memiliki kesesuaian, di mana pendistribusian diberikan kepada dua kelompok yang sangat membutuhkan, bahakan di dominasi untuk fakir miskin. B. Saran 1. Sebagai konsep yang baru, konsep fiqh al-awlawiyyah ini layak untuk dikembangkan di Indonesia sebagai suatu konsep yang bisa menjadi tolok ukur dalam menilai suatu amal, sehingga setiap malakukan suatu amal dapat dikerjakan secara efektif dan efisien. Yang paling penting ialah adanya penerapan konsep

fiqh al-awlawiyyah dalam mengukur skala

kebutuhan mustahik zakat agar distribusi zakat bisa tepat sasaran serta tepat guna. 2. Setiap instansi zakat, baik BAZ atau LAZ perlu mengembangkan dan mepraktikkan konsep fiqh al-awlawiyyah ini dalam pendistribusian dana ZIS guna

mengetahui skala prioritas kebutuhan mustahik zakat dalam

rangka membangun sistem perzakatan yang efektif dan efisien untuk akhirnya mencapai cita mulia pendayagunaan zakat, yaitu menjadi instrument pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan umat.


pertama, Iman dan Ketaatan dari subyek amal. Dalam konteks zakat

Recommend Documents