BAB II KERANGKA TEORITIK
A. Jual Beli 1. Pengertian Jual Beli Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata Jual dan beli mempunyai arti yang satu sama laimya bertolak belakang.
Kata
sedangkan
jual menunjukkan
beli adalah
adanya
bahwa
adanya
perbuatan membeli.
perbuatan
menjual,
Dengan demikian,
perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.1 Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai‟, al-Tijarah dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah SWT. Berfirman :2
Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,” (Q.S Fathir:29).3 Sesuai
dengan
ketetapan
hukum
maksudnya
ialah
memenuhi
persyaratan- persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya
1
Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 128. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.67. 3 Al-Qur‟an Surat Fathir Ayat 29, Al Qur‟an dan Terjemahannya, Mubarokatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 206. 2
11
12
dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara‟. 4 Menurut pengertian Syari'at, vang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:5 a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Cara pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela, akan timbul pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan harta? Yang di maksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan harta di sini sama
pengertiannya dengan objek hukum yaitu: meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud' yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).6 Cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat
dibenarkan.
Adapun yang dimaksud
dengan ganti yang dapat
dibenarkan di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.
4
Hendi Suhendi, Op. Cit., hal.68. Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit. hal. 129. 6 Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit. hal. 129. 5
13
2. Rukun dan Syarat Jual Beli Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak
penjual kepada pihak
pembeli, maka dengan sendirinya dalam
perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.7 Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari: a. Adanya Pihak Penjual dan Pihak Pembeli; Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatuyang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang balik barang itu ada di hadapan di pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.8 b. Adanya Uang dan Benda; dan9 Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebur harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara‟. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi)
danyang
lain-lainnya.
Penggunaan
harta
tersebut
dibolehkan
sepanjang tidak dilarang syara‟. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.10
7
Ibid. hal. 129. Hendi Suhendi, Op. Cit., hal.67. 9 Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit. hal. 129. 10 Hendi Suhendi, Op. Cit., hal.67. 8
14
c. Adanya Lafal. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisuatau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.11 Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.
Jual beli haruslah memenuhi syarat baik tentang subjeknya, tentang objeknya dan tentang lafal. a. Tentang Subjeknya Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah : 1) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya; Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. 12 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa); Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendak sendiri" adalah tidak sah. Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukanatas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan : 11 12
Ibid., hal.68. Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit. hal. 129.
15
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisaa‟: 29).13 Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan. 3) Keduanya tidak mubazir; Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebaborang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendirisesuatu
perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu
menyangkut kepentingannya sendiri.14 Orang boros (mubazir) didalam perbuatan hukum berada di bawah
pengampuan/perwalian,
yang
melakukan
perbuatan
hukum
untuk keperluannya adalah pengampuannya/walinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum:
Artinya : “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (merekayang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 13
Al-Qur‟an Surat An Nisa‟ Ayat 29, Al Qur‟an dan Terjemahannya, Mubarokatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 60. 14 Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit. hal. 129.
16
kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa': 5).15 Perlu
dikemukakan
bahwa
yang dimaksud
dengan belum
sempurna akalnya oleh penafsir diartikan sebagai anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya. 16 Sedangkan kalimat mereka yang ada dalam kekuasaanmu menunjukkan bahwa walilah yang bertanggung jawab penuh untuk segala perbuatan hukum guna kepentingan orang yang ditaruh di bawah pengampuan. 4) Baligh. Persyaratan selanjutnya tentang subjek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli tersebut adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam Hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.
b. Tentang Objeknya Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: Bersih barangnya.
dapat dimanfaatkan,
milik
orang yang melakukan akad,
mampu menyerahkan, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan.
17
15 Al-Qur‟an Surat An Nisa‟ Ayat 5, Al Qur‟an dan Terjemahannya, Mubarokatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 59. 16 Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit., hal. 129. 17 Ibid., hal. 129.
17
1) Bersih barangnya Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal itu didasarkan kepada ketentuan: Dari Jabin Bin Abdullah, berkata Rasulullah
SAW.:
mengharamkan
“Sesungguhnya
menjual
arak
Allah
(minuman
dan yang
Rasul-Nya
telah
memabukkan)
dan
bangkai, begitu juga babi dan berhala ..." (Sepakat ahli Hadits). Seperti dapat dilihat dari pelarangan khamr, maka perdagangan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan dosa adalah juga haram, misalnya pornografi, ganja, dan obat-obatan lainnya, pembuatan patung, dan lain-lain. Perdagangan semacam ini cenderung akan mendorong dan menyebarkan segala apa yang haram dan menyebabkan perilaku haram.18 Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri
mengecualikan
barang-barang
bermanfaat,
dapat
dijadikan,
sebagaiobjek jual beli. Untuk itu mereka mengatakan “Diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis. Karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barangbarang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.” Berdagang komoditi yang diharamkan seperti minuman keras, bangkai, daging babi, perdagangan riba dan sejenisnya tidak akan membuat pengusaha muslim yang jujur berpaling dari Rabbnya apalagi harus menjebloskan diri ke dalam semua perniagaan haram tersebut atau menjadikannya sebagai sumber usahanya. 19 Namun demikian, perlu diingatkan bahwa barang itu (barangbarang yang mengandung najis, arak, dan bangkai) boleh diperjual 18 Muhammad, Etika Bisnis Islam, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, hal. 32. 19 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004, hal. 5-6.
18
belikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.
20
Landasan hukum tentang hal ini dapat dipedomani ketentuan hukumyang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad saw. pada suatu hari NabiMuhammad lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja. Kemudian Rasulullah bersabda,“Mengapa kalian tidakmengambil kulitnya, kemudian kalian samak dan ia dapat kalian manfaatkan?” parasahabat berkata, “Wahai Rasulullah, kambing itu telah mati menjadi bangkai.” Rasulullah menjawab,
“Sesungguhnya
yang
diharamkan
adalah
hanya
memakannya.” Dari ketentuan di atas dapatlah disimpulkan bahwa atas barang-barang yang merupakan najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukanlah untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.
21
2) Dapat dimanfaatkan Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lainlain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bungaan, dan lainlain)
dinikmati
suaranya
(radio,
televisi,
dan
lain-lain)
serta
dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Dengan demikian, timbul pertanyaan, apakah yang dijadikan standar ukuran sesuatu barang itu dapat dikualifikasikan sebagai benda yangbermanfaat atau benda tidak bermanfaat? Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan
ketentuan
hukum
agama
(syari'at
Isiam).
Maksudnya
pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma- norma 20 21
Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit. hal. 129. Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit. hal. 129.
19
agama.
Misalnya
kalau
sesuatu
barang
dibeli,
yang
tujuan
pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat. 3) Milik orang yang melakukan akad Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.
22
Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau kemudian (setelah terjadinya perjanjian jual beli) mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut? Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat ada/lahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut. 4) Mampu menyerahkan Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Ketentuan itu dapat disandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad
dari Ibnu Mas'ud
ra.
yang berbunyi,
"Janganlah kamu
membeliikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya yang demikian itu penipuan. " (Sayyid Sabiq, 12, 1988: 59). Dari ketentuan hukum di atas dapat dikemukakan bahwa wujud barang yang dijual itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik 22
Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit. hal. 129.
20
ukuranmaupun besarnya). Dengan apa yang diuraikan di atas jelaslah bahwa jual beli barang-barang yang dalam keadaan dihipotekkan, digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
23
5) Mengetahui Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut atas pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui
tentang
jumlah
pembayaran
maupun
jangka
waktu
pembayaran. 6) Barang yang diakadkan di tangan Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. Adapun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad, Al-Barhaqie, dan lbnu Hibban dengan sanad yanghasan.
Hakim
Bin
Hizam
berkata,
“Wahai
Rasulullah,
sesungguhnyaaku membeli jualan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?” Rasulullah bersabda, “Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada di tanganmu.” 24
23 24
Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit. hal. 129. Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit. hal. 129.
21
3. Jual Beli yang Dilarang Secara
khusus,
hal-hal yang dilarang dalam jual beli dapat
dikemukakan sebagai berikut.25 a. Larangan menjual/membeli barang yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahan secara syara‟ dan rasa. Jual beli tersebut sama dengan gharar (penipuan). Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Mas‟ud r.a., Janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air, sesungguhya yang demikian itu penipuan.” b. Jual beli dengan batil. Ayat Al Qur‟an menyebutkan,
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisaa‟: 29).26 c. Jual beli mudhar (terpaksa) Orang yang menjual barang dengan harga di bawah standar karena terpaksa (karena berutang/untuk mencukupi kebutuhannya), maka jual beli ini tidak sampai dilarang, hanya makruh. Orang yang seperti ini disyariatkan dibantu dan diberikan qiradh (pinjaman lunak) sehingga ia terbebaskan dari belenggu kesulitan yang menimpanya. Dalam sebuah atsar, perkataan Ali r.a., “Akan datag suatu masa, sebagian orang beruang menggigit apa yang ada di tangannya, suatu perbuatan yang tak pernah diperintahkan.
25 Sofwan S. Harahap, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Salemba Empat,Jakarta, 2011, Hal. 137. 26 Al-Qur‟an Surat An Nisa‟ Ayat 29, Al Qur‟an dan Terjemahannya, Mubarokatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 60.
22
d. Jual beli sandiwara atau talji‟ah Jika seseorang takut akan orang zalim terhadap hartanyakemudian dia menjual hartanya untuk menghindari gangguan si zalim, dan melakukan akad jual beli dengan mengikuti ketentuan yang berlaku baik syarat maupun rukunnya maka jual beli seperti ini tidak sah karena kedua belah pihak sebenarnya tidak bermaksud melakukan jual beli, ibaratnya hanya bersandiwara.27 e. Larangan
banyak
bersumpah
dalam
berbisnis/jua1
beli.
Sabda
Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh lmam Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah, “Sumpah itu melariskan barang dagangan, tetapi menghapus keberkahannya.” f. Larangan jual beli di masjid Imam
Abu
Hanifah,
Imam
Malik,
dan
Imam
Syafii
membolehkan jual beli di masjid, tetapi memakruhkannya. Namun, Imam Ahmad mengharamkannya. Hadis Rasul, “Jika kamu melihat orang yang berjualbeli di masjid maka katakanlah: semoga Allah tidakakan memberikan untung dari perdagangannya.” g. Larangan jual beli saat azan Jumat Al Qur‟an menyebutkan,
Artinya :“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum‟at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS Al-Jum‟uah: 9).28 h. Larangan menimbun barang sehingga harga meningkat Berikut beberapa Hadis tentang larangan menimbun barang ini. 27
Sofwan S. Harahap, Op. Cit, Hal. 138. Al-Qur‟an Surat Jumuah Ayat 9, Al Qur‟an dan Terjemahannya, Mubarokatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 205. 28
23
1) HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Muslim dari Muammar, “Siapa yang melakukan penimbunan, ia dianggap bersalah.” 2) “Sejelek-jeleknya hamba adalah si penimbun. Jika ia mendengar barangmurah ia murka, dan jika barang menjadi mahal ia bergembira.” 3) HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Umar, “Orang-orang jalib (orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga ringan) itu diberi rizki dan penimbun dilaknat.” i. Larangan menyembunyikan cacat29 Berbagai Hadits menyebutkan: 1) HR.
Ibnu
Majah,
Daruquthni,
Al-Hakim,
dan
Ath-Thabrani,
“Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan.” 2) “Siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.” j. Larangan mencegat kafilah (pembeli dan penjual) dijalan Berbagai hadis menyebutkan sebagai berikut. HR. Abu Hurairah dan Muslim, “Janganlah kamu mencegat kafilah yang membawa dagangan di jalan, siapa gang melakukan itu dan membeli darinya, jika (kafilah) tersebut tiba di pasar, ia boleh berkhiar.” (opsi pilihan) k. Larangan tanajusy (berbisik) Tanajusy
dikategorikan
sebagai
ghubun
(curang),
yaitu
menaikkan harga dengan memasang orang yang berpura-pura ingin beli. Dalam hadis riwayat Mukhari dan Muslim, Rasulullah melarang tanajusy (berbisik). l. Larangan menuai barang yang tidak dapat diserahkan Juai beli ini dilarang karena seseorang menjual barang yang tidak dapat ia serahkan sebab barang itu pada hakikatnya bukan miliknya. Jadi, jual beli tersebut menjadi gharar atau petualangan. HR. 29
Sofwan S. Harahap, Op. Cit, Hal. 138.
24
Ahmad Ashabussunan dan disahihkan oleh At-Turmudzi dan Ibnu Hibban, “Janganlah kamu menjualbarang gang tidak ada padamu.” m. Larangan jual beli atas pembelian saudara HR. Bukhari dan Muslim, "Janganlan sebagian di antarakamu membeli ataspembelian sebagian yang lain.” Dari Abu Hurairah Rasul saw. bersabda,“Janganlah seorang muslim menawar atas tawaran saudara.” n. Jual beli barang secara taqsith (kreditdan dengan penambahan harga vangdikelompokkan sebagai tindakan riba).30 Ini bukan seperti penjualan murabahah, tetapi jual beli yang didasarkan pada penambahan harga akibat pembayaran tangguh. Dalam murabahah, tambahan harga bukan karena kredit, tetapi karena jual beli sehingga perbedaan itu disebut margin atau keuntungan yang sah dalamn Islam. Islam juga melarang memonopoli air, padang rumput, dan api. Air, rumput, dan api ini tentu adalah simbol kepentingan umum yang sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, unsur ini harus dilindungi dan tidak dapat menjadi penguasaan privat.31
Sedangkan menurut Suhendi, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :32 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar. 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. jual beli ini haram hukumnya. 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak. 4) Jual beli dengan muhaqallah: Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di 30
Sofwan S. Harahap, Op. Cit, Hal. 138. Sofwan S. Harahap, Op. Cit, Hal. 139. 32 Hendi Suhendi, Op. Cit., hal.68. 31
25
ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya. 5) Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena-barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya. 6) Jual beli dengan muammassah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena, mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. 7) Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, lemparkan kepadaku apayang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul. 8) Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemiiik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW. dengan sabdanya: 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata kujual buku ini seharga$ 10,- dengan tunai atau $ 15,- dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku. 10)
Jual beli dengan syarat (iwadhmahjul), jual beli seperti ini, hampir
sama dengan jual beli dengan rnenentukan dua harga, hanya saja di sini
26
dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syaratkamu mau menjual mobilmu padaku. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi‟i.
4. Jual Beli Patung Patung (ashnam) disini adalah bentuk benda yang dijadikan tempat ibadah dan tidak kewajiban
ada perbedaan dalam larangan memilikinya dan
menghancurkannya
mengharamkan
jual
dan
belinya
merubahnya.
dan
sebagian
Mayoritas ulama
ada
ulama yang
membolehkannya karena adanya manfaat dari puing-puingnya setelah dihancurkan sehingga manfaatnya pasti ada sehingga ada nilai harta dan dapat dinilai. Pendapat mayoritas ulama inilah yang benar karena penunjukkan hadits
Jabir
peringatan
dan
adanya
penekanan
darinya sebagai penutup
untuk
meninggalkannya
jalan kesyirikan.
serta
Ibnul Qayyim
menyatakan:33
ْل ْس ََل ًِ ٍِ ِْ بٍَ ِْغ ِ ْ َٗأ َ َش ُّذ ٍَُْافَاة ً ِى، َٕٗ ُ َ٘ أ َ ْػظَ ٌُ تَحْ ِشٌ ًَا َٗ ِإثْ ًَا،ًتَحْ ِشٌ ٌَ بٍَ ِْغ ْاْلَصْ ْ َ ِا .ٌش ِ اىْ َخ َْ ِش َٗاىْ ٍََْت َ ِت َٗاىْ ِخْْ ِض Artinya : “Pengharaman jual beli patung lebih besar dan lebih berdosa serta lebih bertentangan dengan islam dari jual beli khamr, bangkai dan babi”.
فٍَ ُ ْستَفَا ُد ٍِْْٔ ُ تَحْ ِشٌ ٌُ بٍَ ِْغ ُم ِّو آى َ ٍت ٍُت َّ َخ َز ٍة ىِي ِّششْ ِك َػيَى،ًَٗأ َ ٍَّا تَحْ ِشٌ ٌُ بٍَ ِْغ ْاْلَصْ ْ َ ِا ْ َ ّي ّ َ ْ٘ ٍع َما ْ َ ّي َٗجْ ٍٔ َما ُل اىْ ُنتُب َ ِ َٗ َم َزى،صيٍِبًا ِّ َ َٗ ٍِ ِْ أ،ت ِّ َ أ َ ْٗ َ صْ َ ًَا أ َ ْٗ َٗثًَْا أ َ ت ، فَٖ َ ِز ِٓ ُميَُّٖا ٌ َ ِجبُ إِ َصاىَتَُٖا َٗإِ ْػ َذا ٍَُٖا،َّللا ِ َّ َٗ ِػبَا َد ِة َغٍ ِْش،اىْ َُ ْشت َ َِيَت ُ َػيَى اى ِّششْ ِك فَٖ ُ َ٘ أ َ ْٗىَى بِتَحْ ِش ٌٌِ اىْبٍَ ِْغ ٍِ ِْ ُم ِّو ٍَا،َٗبٍَْ ُؼَٖا َر ِسٌ َؼت ٌ إِىَى اقْتَِْائَِٖا َٗات ِّ َخا ِرَٕا ،َػ َذإَا 33
hal. 1.
Kholid Syamhudi, Jual Beli yang Terlarang, e book, Penyejuk Hati, Jakarta, 2016,
27
Artinya : “Adapun pengharaman jual beli patung, maka diambil faedah adanya pengharaman semua alat yang digunakan untuk kesyirikan dari semua sisi dan dari jenis apapun, baik patung, gambar atau salib. Demikian juga kitab-kitab yang mengandung kesyirikan dan ibadah kepada selain Allah, maka ini semua wajib dihilangkan dan dihancurkan dan jual belinya adlaah sarana untuk memilikinya, sehingga lebih utama diharamkan jual belinya dari selainnya.” Jual beli terlarang karena dzatnya langsung adalah jual beli semua yang
terlarang
pemanfaatannya
oleh
syariat,
walaupun
terkadang
dibolehkan pemanfaatannya oleh syariat pada kondisi tertentu. Apabila asal pemanfaatannya terlarang dalam syariat maka jual belinya terlarang juga. Walaupun barang tersebut kadang diperbolehkan ketika ada hajat mendesak atau dalam keadaan darurat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam:34
َّ َُّ ِإ ُ َََْٔ َ َّللا َ َػ َّض َٗ َج َّو ِإ َرا َح َّش ًَ َػيَى ق َ ْ٘ ًٍ أ َ ْم َو َش ًْ ٍء َح َّش ًَ َػيٍَْ ِٖ ٌْ ث Artinya : “Sesunguhnya Allah apabila telah mengharamkan sesuatu atas satu kaum, maka mengharamkan juga hasil jual belinya. (HR Abu Dawud). Jual beli yang terlarang disebabkan dzat dan pemanfaatannya terlarang ini terbagi menjadi dua terlarang dzat dan pemanfaatannya secara total dan ini dijelaskan oleh Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam dalam hadits Jaabir bin Abdillah Radhiyallahu „anhu yang berbunyi:
َّ ًَ ض ِٔ ٍَْصيَّى َّللا ُ َػي َ َّللا ِ َّ َس َِ َغ َسسُ٘ َه:ُ ََّّٔ أ،َّللا ُ َػْْٖ ُ ََا ِ َّللا َس ِ َّ َػ ِْ َجا ِب ِش ب ِِْ َػبْ ِذ َّ َُّ « ِإ:َ ٌَقُ٘ ُه َػا ًَ اىفَتْ ِح َٕٗ ُ َ٘ ِب ََ َّنت،ٌَ َّ َٗ َسي ،َّللا َ َٗ َسسُ٘ىَٔ ُ َح َّش ًَ بٍَْ َغ اى َخ َْ ِش َ ٌَ أ َ َسأ،َّللا ،ْت ُشحُ٘ ًَ اى ٍََْت َ ِت ِ َّ ٌَا َسسُ٘ َه: فَقٍِ َو،»ًٌش َٗاْلَصْ ْ َ ِا ِ َٗ َٗاى ٍََْت َ ِت ِ اىخْْ ِض ْ ُ ٌ فَإََِّّٖا : ٌَٗ َ ْستَصْ ِب ُح ِبَٖا اىَّْاطُ ؟ فَقَا َه، ٌَٗ ُ ْذٕ َ ُِ بَِٖا اى ُجيُ٘ ُد،ُِ ُ طيَى بَِٖا اى ُّسف «قَات َ َو:ل َ ِصيَّى َّللا ُ َػيٍَْ ِٔ َٗ َسي َّ ٌَ ِػْْ َذ َرى َ َّللا ِ َّ ث ُ ٌَّ قَا َه َسسُ٘ ُه،»ًٌ ٕ ُ َ٘ َح َشا،َ«ال َّ َُّ َّللا ُ اىٍَٖ ُ٘ َد ِإ َّ »ُ َََْٔ َ فَأ َ َميُ٘ا ث،ُٓ٘ ث ُ ٌَّ بَا ُػ،َُُّٓ٘للا َ ى َ ََّا َح َّش ًَ ُشحُ٘ ٍََٖا َج ََي 34
Ibid., hal. 2.
28
Artinya : “Dari Jaabir bin Abdillah Rasdhiyallahu „anhuma bahwa beliau mendengar Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam bersabda pada tahun penaklukan Makkah di kota Makkah: Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung. Ada yang bertanya: Wahai rasulullah bagaimana menurut pendapat Engkau
tentang
lemak
bangkai,
karena
dapat
dimanfaatkan
untuk
mengecat perahu dan meminyaki kulit serta menjadi bahan bakar lampu? Maka beliau menjawab: Tidak boleh! Dia terlarang. Kemudian beliau shalallahu „alaihi wa sallam bersabda: Semoga Allah membinasakan orang Yahudi, sungguh Allah ketika mengharamkan lemah bangkai, mereka cairkan kemudian mereka jual lalu memakan hasil jual belinya tersebut. (Muttafaqun „alaihi).
35
Juga hadits Abu Hurairoh Radhiyallahu anhu yang
berbunyi:
،ًِّ َٗ ٍَٖ ِْش اىْب َ ِغ،ب ِ ْصيَّى َّللا ُ َػيٍَْ ِٔ َٗ َسي َّ ٌَ ََّٖى َػ ِْ ث َ ََ ِِ اىْ َني َ ِ«أ َ َُّ َسسُ٘ َه َّللا ،»ِِ ِٕ اُ اىْ َنا ِ َ٘ َْٗ ُحي Artinya : “Sungguh Nabi shalallahu „alaihi wa sallam melarang dari jual beli anjing (Muttafaqun „alaihi)”. Dari sini nampak jenis ini hanya ada lima saja yaitu: khamr, bangkai, babi, patung dan anjing.
5.
Jual Beli Menurut Hukum Perdata Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa untuk mengetahui suatu perjanjian sah atau tidak sah maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang 35
Ibid., hal. 2.
29
merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut, syarat sah yang subyekif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah. a.
Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement) Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu
kontrak dianggap saah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut: 1) Paksaan (dwang, duress) 2) Penipuan (bedrog, fraud) 3) Kesilapan (dwaling, mistake) Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. b.
Wenang atau Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity) Syarat
wenang
berbuat maksudnya adalah bahwa pihak
yang
melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orangorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu 1) Orang-orang yang belum dewasa 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan 3) Wanita yang bersuami.
30
Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing- masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal. c.
Obyek atau Perihal tertentu Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak
haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 ddan1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian” Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya” Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung” d.
Kausa yang diperbolehkan / halal / legal Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan
maksud
atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh
dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan
isi perjanjian
tidak
dilarang
bertentangan dengan kesusilaan atau
oleh
undang-undang
atau
tidak
ketertiban umum (Pasal 1337 KUH
Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hokum.
31
Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut: 1) Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata a. Objek / Perihal tertentu b. Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan 2) Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata a. Adanya kesepakatan dan kehendak b. Wenang berbuat 3) Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata a. Kontrak harus dilakukan dengan I‟tikad baik b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku c. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan d. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum 4) Syarat sah yang khusus a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu c. Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu d. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu
Jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
adalah
suatu
perjanjian,
dengan
mana
pihak
yang
satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli.36
36
Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Jual beli.
32
Jual beli menurut Prof. R. Subekti adalah jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut Unsur-unsur pokok (esensialia) jual beli berdasarkan pasal 1458 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata
adalah setelah orang-orang tersebut
sepakat tentang benda dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan,
maupun
harganya
belum
dibayar.
Berdasarkan
asas
konsendualisme tersebut, ditegaskan bahwa perjanjian lahir dan mengikat cukup dengan kata sepakat saja dan sudah dilahirkan pada saat detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut, sehingga bukan pada detik sebelumnya maupun sesudahnya. Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata: a. Kewajiban Para Pihak 1.) Penjual Kewajiban utama pihak penjual adalah : a.) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban ini meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Tiga macam penyerahan hak milik, adalah : 1. Barang bergerak37 Berdasarkan Perdata,
untuk
pasal
barang
612
Kitab
bergerak
Undang-Undang
penyerahan
cukup
Hukum dengan
penyerahan kekuasaan atas barang itu. Dari ketentuan ini, dapat dimungkinkan menyerahkan kunci saja (simbolik) kalau yang dijual adalah barang-barang yang disimpan dalam gudang, dan apabila
37
Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penyerahan hak milik barang bergerak.
33
barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukupdilakukan dengan suatu pernyataan saja. 2. Barang tetap (tidak bergerak)38 Berdasarkan
pasal
616
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata, penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 620. Kemudian pasal 620 Kitab Undang-Undang
Hukum
Perdata
menyatakan
bahwa
dengan
memindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memudahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam
lingkungannya
barang-barang
tak
bergerak
yang
harus
diserahkan berada, dan dengan membukukannya dalam register. 3. Barang tak bertubuh (cessie) Berdasarkan
pasal
613
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata, yaitu penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain b.) Menanggung
kenikmatan
tenteram atas
barang
tersebut dan
menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi Merupakan
konsekuensi dari jaminan yang oleh penjual
diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan deliver itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. 1. Gangguan yg ditunjukan kepada penguasaan secara tenang dan tentram yaitu dari pihak III atau ekstern (pasal 1429 s.d 1503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Gangguan karena adanya 38
pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penyerahan hak milik barang tetap.
34
putusan
pengadilan
yg
berisi hukuman
untuk
menyerahkan
barang baik seluruhnya maupun sebagian. Gangguan yang timbul karena adanya beban-beban berupa hak-hak pihak ke-3 atas barang. 2. Gangguan yang ditimbulkan karena adanya cacat tersembunyi. (Ps.1504
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata)
yang
dipertanggungjawabkan kepada si penjual. Penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi (meskipun ia sendiri tidakk tahu adanya cacad-cacad itu, kecuali diperjanjikan lain) pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak bisa dipakai
untuk
mengurangi
keperluan
pemakaian
yang
itu,
dimaksudkan
sehingga,
atau
seandainya
yang pembeli
mengetahui cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli atau akan membeli dengan harga kurang. Penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacad-cacad yang kelihatan.39 c.) Penjual dan pembeli diperbolehkan dengan janji-janji khusus memperluas
atau
mengurangi
kewajiban-kewajiban
yang
ditetapkan oleh undang-undang seperti yang disebutkan diatas, bahkan mereka diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung suatu apapun. Namun ini ada pembatasannya, yaitu sebgaai berikut : 1. Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan olehnya; semua persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal (pasal 1494 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 2. Si penjual, dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman terhadap si pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, 39
Pasal 1429 s.d 1503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
35
kecuali
apabila
dilakukan,
si
pembeli ini pada
waktu
pengembalian
mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk
menyerahkan barang yang dibelinya itu atau jika ia telah membeli barang itu dengan persyaratan tegas akan memikul sendiri untung ruginya.40
2.) Pembeli Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian dimana harga tersebut harus berupa sejumlah uang.
b. Beralihnya Hak Milik Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (telah dijelaskan diatas).41
c. Beralihnya Resiko Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.42 a.) Pasal 1460 KUH Perdata mengenai barang tertentu, bahwa barang itu sejak
saat
pembelian
adalah
tanggungan
si pembeli,
meskipun
penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. b.) Pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran Pasal 1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan. 40
Pasal 1495 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1459 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang beralihnya hak milik. 42 Pasal 1460 KUH Perdata mengenai barang tertentu. 41
36
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian yang mengangkat jual beli yang dilarang telah banyak dilakukan khususnya di bidang hukum. Namun, pandangan hukum Islam terhadap jual beli Sallib masih jarang dilakukan. Terdapat beberapa literatur tentang pandangan hukum Islam tentang jual beli Patung Dewa Kwan Kong yang dapat mendukung penelaahan dalam penelitian ini, antara lain penyusun temukan adalah: Skripsi “Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syafi‟i Dalam Pandangan Ulama‟ Kontemporer” yang ditulis oleh Siti Istiqlaiyah yang menerangkan tentang larangan mazhab Syafi‟i tentang jual beli patung dan menjelaskan pula tujuan pembuatan patung tersebut. Patung yang dijual sekarang ini sudah tidak untuk disembah tetapi untuk kreatifitas seni sebagai hiasan, tidak seperti zaman dahulu
patung
dijual kemudian dimanfaatkan sebagai sesembahan yang
dianggap Tuhan dan itu menurut Islam adalah perbuatan syirik.
43
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Siti Istiqlaiyah adalah jika penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli patung, maka dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli Patung Dewa Kwan Kong. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian Siti Istiqlaiyah yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli barang yang digunakan sebagai sarana agama lain dalam beribadah. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jenitri Di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen” yang ditulis Najid Anhar. Jenitri merupakan biji bijian yang digunakan untuk acara ritual sesembahan kepada para Dewa yang dianggap suci dan asessoris patung. Kesimpulan mengenai status akad jual beli Jenitri di toko sentral jenitri kebumen apabila di lihat dan dianalisis
dengan
memperhatikan
norma-norma
hukum Islam merupakan
kategori akad batil, jika seorang penjual mengetahui secara pasti dengan buktibukti yang falid bahawa di pembeli menggunakan objek tersebut untuk sesuatu yang diharamkan yaitu ritual sesembahan dan anggapan dapat menghapus dosa 43
Siti Istiqlaliyah, Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syafi‟i Dalam Pandangan Ulama‟ Kontemporer, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, Hal. 50-52.
37
yang mengarah kepada perbuatan menyekutukan tuhan (syirik), sehingga menyebabkan objek akad tersebut tidak bisa menerima hukum akad. Akan tetapi jika seorang penjual tidak mengetahui secara pasti bahwa jenitri digunakan oleh si pembeli untuk ritual sesembahan dan anggapan dapat menghapus dosa maka akad tersebut termasuk kategori sah, dan dibolehkan secara syari‟at.44 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Najid Anhar adalah jika penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli jenitri yaitu biji-bijian yang digunakan untuk acara ritual sesembahan kepada para Dewa, maka dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli Patung Dewa Kwan Kong. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian Najid Anhar yaitu samasama membahas mengenai jual beli barang yang digunakan sebagai sarana agama lain dalam beribadah. Penelitian Muhammad Muafa yang berjudul tinjauan hukum islam tentang Menjual Dupa untuk Ibadah Umat Tionghoa yang menunjukkan bahwa Seorang Muslim dilarang memproduksi, memasarkan dan menjual dupa yang digunakan umat Tionghoa untuk sembahyang karena dupa terkait dengan ibadah dan kepercayaan kufur mereka. Agama Konghucu sebagaimana agama Hindu,
Budha
dan
semisalnya
adalah
agama
syirik
sehingga
seluruh
kepercayaan dan ibadah mereka termasuk dalam kebatilan. Memang benar hukum asal berjual beli dengan orang Kafir adalah mubah, namun jika ada nash yang menunjukkan keharaman berjual beli dengan mereka terkait benda tertentu,
maka
maka
nash
tersebut
menjadi takhsish
keumuman bolehnya jual beli tersebut sehingga
(mengkhususkan)
jual beli terhadap benda
tersebut menjadi haram.45
44
Najid Anhar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jenitri di Toko Ssentral Jenitri Mertokondo Kebumen, Skripsi, Fakultas Syari‟ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, hal. ii. 45 Muhammad Muafa, Tinjauan Hukum Islam Tentang Menjual Dupa Untuk Ibadah Umat Tionghoa, Juranl IRTAQI, Malang, 2012, hal. 1.
38
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Muafa adalah jika penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli dupa untuk ibadah umat Tionghoa, maka dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli Patung Dewa Kwan Kong. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Muafa yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli barang yang digunakan sebagai sarana agama lain dalam beribadah.
C. Kerangka Berpikir Jual beli adalah merupakan satu komponen dari 5 sistem muamalah yang memiliki kedudukan tersendiri dalam hukum Islam. Sistem muamalah tersebut dipandang memiliki manfaat yang sangat besar dalam lalu lintas perekonomian Islam, yakni terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera. Menurut bahasa, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan di dalam syari‟at Islam adalah menukar barang atau milik atas dasar suka sama suka. Jual beli yang dilarang terbagi dua : pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Islam adalah agama yang syamil, yang mencangkup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya mubah atau boleh, berdasarkan Al Quran, sunnah, ijma‟ dan dalil aqli. Allah SWT membolehkan jual-beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini. Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuanketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena telah menyelahi
39
aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang. Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Jual Beli
Patung Dewa Kwan Kong
Pelaksanaan
Pemesanan
Pengambilan Pesanan
Tinjauan Hukum Islam
Kecenderungan Syirik
Unsur Seni
