Perspektif Restorasi Justice Hakim Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 1 (April 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

HASIL PENELITIAN

Perspektif Restorasi Justice Hakim Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Sumiadi1 Laila M Rasyid2 Romi Asmara3 Correspondence: [email protected] 1. 2.

3.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstract Children are part of the younger generation as one of the human resources is a potential successor to the ideals of the struggle of peoples in the future. Violation of law that occurs in the community not only done by adults but also by children, the implementation of the sentence would have been very different from adults. In children should more be rehabilitation rather than punitive. The results showed that a judge who examine and rule on cases of children in conflict with the law in the District Court Lhoksukon still wing positivistic / legalistic where decisions are decided by the judges of the most commonly used approach is based on the criminal justice system alone. Keywords: Judge Perspective, Children, In conflict with Law, District Court

Perspektif Restorasi Justice Hakim… – Sumiadi, dkk. (87-103)| 87

ISSN 2302-6219

Perspektif Restorasi Justice Hakim… – Sumiadi, dkk. (87-103)

LATAR BELAKANG

merupakan potensi dan penerus citacita perjuangan bangsa di masa yang

Anak

merupakan

amanah

akan datang, yang memiliki peran

sekaligus karunia Tuhan Yang Maha

strategis dan mempunyai ciri dan

Esa, bahkan anak dianggap sebagai

sifat

harta kekayaan yang paling berharga

pembinaan dan perlindungan dalam

dibandingkan kekayaan harta benda

rangka menjamin pertumbuhan dan

lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan

perkembangan fisik, mental, dan

harus

sosial secara seimbang.3

senantiasa

dijaga

dan

khusus,

memerlukan

dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-

Seiring

perjalanan

hak sebagai manusia yang harus

dalam

dijunjung tinggi. Anak menpunyai

pelanggaran hukum yang terdapat di

kedudukan yang sangat strategis

dalam

dalam kehidupan berbangsa dan

dilakukan oleh orang dewasa, tetapi

bernegara1 dan Hak asasi anak

juga

merupakan bagian dari hak asasi

Pelaksanaan hukuman akibat dari

manusia

tindak pidana yang dilakukan oleh

yang

Undang-Undang Konvensi

termuat Dasar

dalam

1945

Perserikatan

dan

Bangsa-

Bangsa tentang Hak-Hak Anak.2 adalah

bagian

1

2

daya

manusia

dilakukan

anak

oleh

dewasa tidak

ini saja

anak-anak.

tentulah

sangat

berbeda dengan orang yang telah dewasa. Tindakan koreksi terhadap

dari

generasi muda sebagai salah satu sumber

masyarakat

seorang

anak Anak

kenyataannya

waktu

delinkuen

bersifat

haruslah

rehabilitasi

lebih

daripada

bersifat menghukum.4

yang

Romi Asmara, Fauzah Nur Aksa Dan Sumiadi, “Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe)”, Jurnal Pasai, Vol Ii No 2 Nopember 2008, LPPM Universitas Malikussaleh Aceh Utara, hlm. 700. Lukman Hakim Nainggolan, “Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak”, Jurnal Equality, Vol 10 No 2 Agustus 2005, Fh Universitas Sumatera Utara,

hlm. 90. Lihat Juga Dewi Nurul Musjtari,”Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak”, Jurnal Konstitusi, Vol 3 No 2 Mei 2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 25. 3

Lushiana Primasari, “Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Universitas Sebelas Maret, hlm. 1.

4

W.A Gerungan, Psikologi Sosial, Eresco, Bandung, 1996, hlm. 215.

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 1 (April 2015)| 88

ISSN 2302-6219


Anak sebagai pelaku tindak pidana

sering

dijumpai

dalam

proses pemeriksaan perkara anakanak sebagai pelaku tindak pidana,

kehidupan sehari-hari. Perilaku anak

baik

melakukan

penuntutan,

tindak

pidana

sering

pada

tahap

penyidikan,

maupun

pemeriksaan

pada

saat

dikategorikan sebagai anak nakal

sidang

atau melakukan pelanggaran hukum.

pengadilan7

Anak-anak dalam kondisi demikian

hakim berupa hukuman penjara.8

bahkan

di

muka

100%

vonis

disebut dengan anak yang berkonflik Dalam

dengan hukum (Children in conflict

perkembangannya

with the law).5 Anak yang berkonflik

banyak faktor yang menyebabkan

dengan hukum dapat didefenisikan

seorang

anak yang disangka, dituduh atau

hukum, baik faktor internal anak itu

diakui

sendiri maupun eksternal nya yang

sebagai

telah

melanggar

anak

berkonflik

dengan

antara lain faktor keluarga, sekolah

undang-undang hukum pidana.6

juga faktor lingkungan sekitar yang Pada

dasarnya

anak

tidak selalu menguntungkan bagi

mempunyai hak yang bersifat asasi,

pendidikan

sebagaimana yang dimiliki orang

9

anak.

dan

perkembangan

dewasa, yaitu hak asasi manusia Beberapa

(HAM), namun yang terjadi adalah anak-anak

pelaku

tindak

pidana

menyebabkan

konflik anak

yang

berkonflik

tidak mendapat perlindungan hukum

dengan hukum membawa mereka ke

sebagaimana mestinya dalam suatu

dalam kondisi yang merugikan anak-

proses hukum.

Dan tak jarang

anak, padahal tingginya kasus anak

kekerasan masih mewarnai dalam

yang berakhir di penjara, sepertinya

5

Ika Saimima, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 Nomor 3 Tahun 2008.

8

Yanuar Farida Wismayanti, Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum, Jurnal Informasi, Vol 12 No 03 Tahun 2007, hlm. 41.

6

Ibid, hlm. 940

9

7

Mahmud Mulyadi, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari Tahun 2008, hlm. 83.

Kasus Para Remaja Yang Dijuluki Anak Punk Yang Dilakukan Pembinaan Oleh Pemko Banda Aceh Dengan Menahan Mereka, Membawa Ke Seulawah, Mencukur Rambut Mereka, Menyeburkan Mereka Ke Kolam, Apakah Termasuk Dalam Tindakan Yang Memiliki Dasar Hukum Yang Kuat Dan Tidak Justru Melanggar Hak Anak.


ISSN 2302-6219


tidak sebanding dengan keberhasilan

bagaimana

model pemenjaraan dalam menekan

hakim

tingkat kriminalitas pada anak10

memutus suatu perkara.

Menurut Putusan

Franc

hakim

itu

mencerminkan hakim,

Loppy, mahkota,

segalanya

tanggung

bagi

jawabnya,

kejujurannya,

kearifannya,

sesungguhnya

memeriksa,

seorang

mengadili,

Putusan bukanlah kesimpulan karena

putusan

didasarkan

pertimbangan-pertimbangan mendalam

atas

Pertimbangan

setiap

ini

yang

perkara.

diperoleh

fakta-fakta

ilmuannya, moralitasnya, ketulusan-

persidangan. Suatu putusan yang

nya,

memuat

sebagainya.

dan

lain

11

sanksi

terungkap

dari

kecerdasannya, kreatifitasnya, kekeshalehannya

yang

atas

didahului

di oleh

pernyataan terbuktinya seseorang secara

Putusan

merupakan

tahap

akhir dan merupakan tujuan akhir

sah

dan

menyakinkan

bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu.

dari setiap pemeriksaan perkara. Penjatuhan

putusan

inilah

yang

Berkaitan dengan sanksi pada

menentukan salah atau tidaknya

anak nakal dapat berupa pidana

terdakwa anak nakal. Dalam hal

maupun

penjatuhan putusan dilakukan hakim

ditentukan dalam UU No. 3 Tahun

tunggal tentulah musyawarah tidak

1997.

diperlukan akan tetapi dalam hal

pertimbangan

susunan hakim majelis musyawarah

dilakukan

merupakan hal yang wajib.

penjatuhan sanksi terhadap anak

tindakan Dasar

sebagaimana pertimbangan-

mendalam

hakim

dalam

yang rangka

nakal dapat dikategorikan dalam Menurut

pernyataan

para

beberapa faktor yaitu:12

hakim di Pengadilan Negeri Pati, putusan merupakan mahkota dari

1. Faktor Yuridis

seorang

2. Faktor Non Yuridis

hakim,

artinya

dari

putusannyalah sebenarnya diketahui

10

Ibid, hlm. 42.

11

Fauzan, Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan Prof.Z Asikin S.H, Varia

Peradilan Tahun xxiii, 267 Februari, Tahun 2008, hlm. 37. 12

Ibid.


ISSN 2302-6219


a. Faktor Filosofis

terlepas dari persoalan anak yang

b. Faktor Sosiologis

berkonflik dengan hukum dengan

c. Faktor Psikologis

berbagai jenisnya, Pada 4 tahun

d. Faktor Kriminologis

terakhir (2010-2014) terdapat angka yang cukup banyak yang melibatkan

Meskipun faktor yuridis dan

anak sebagai terdakwa, antara lain

faktor non yuridis merupakan dasar

pada perkara pencurian, kecelakaan

penjatuhan sanksi terhadap anak

lalu lintas, narkotika, dan perbuatan

nakal, akan tetapi kenyataannya

cabul.

pidana perampasan kemerdekaan tetap menjadi sentral dalam posisi

Angka di atas menunjukkan

stelsel sanksi pidana, kebanyakan

bahwa

hakim

cenderung

berkonflik

pidana

penjara

daripada

menjatuhkan anak,13

kepada

memilih

terhadap

kebanyakan

anak

yang

dengan

hukum

dijatuhkan

putusan

alternatif

pidana penjara yang tentu saja

hukuman lainnya sebagaimana yang

bertentangan dengan UU Nomor 39

diatur oleh undang-undang. Para

Tahun

hakim

Manusia dimana dirumuskan bahwa

masih

menganut

filosofi

1999

pemidanaan yang bersifat retributif

terhadap

(pembalasan)

kejahatan,

ketimbang

pemidanaan

yang

bersifat

restorative dengan tujuan untuk

Tentang

anak

yang

Hak

Asasi

melakukan

penjatuhan

pidana

berupa perampasan kemerdekaan adalah sebagai upaya terakhir.15

memperbaiki.14 Berdasarkan temuan tahun Lhokseumawe sebagai salah

pertama penelitian ini didapatkan

satu Kotamadya yang ada di Provinsi

bahwa perspektif para hakim yang

Aceh,

berada

karena

Kecamatan

13

terdiri

ternyata

dari

juga

4

di

Pengadilan

Negeri

tidak

Lhoksukon masih bersifat positivistic

Nashriana, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, FH Unsri, 2009, Lihat Juga Surastini Fiitriasih, Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Terpidana Anak (Studi Awal Tentang Putusan Hakim Anak), Laporan Penelitian,

Universitas Indonesia, Dapat Diakses Pada http://Lontar.Ui.Ac.Id/Opac/Ui/Detail. Jsp 14

Mahmud Mulyadi, Op Cit, hlm. 83.

15

Nashiana, Op Cit.


ISSN 2302-6219

dan


mengutamakan

kepastian

serta bagaimana perspektif hakim

hukum, belum pada keberpihakan

sendiri dalam membuat putusan

pada

mengenai

kepentingan

anak.

Yang

ditemukan dari sejumlah putusan

anak

yang

sedang

berkonflik dengan hukum.

yang dianalisis yang semua putusan yang dijatuhkan adalah penjatuhan

METODE PENELITIAN

pidana penjara kepada anak. Pada lokasi kedua penelitian ini adalah pengadilan

negeri

di

Kota

Lhokseumawe yang juga terdapat kasus yang sama tentang anak yang berkonflik tetapi

dengan

sejumlah

hukum putusan

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe karena lokasi ini salah satu tempat yang juga ada anak yang berkonflik dengan hukum.

akan hakim

Data-data yang dikumpulkan dalam

penelitian

ini

menurut

memiliki hal yang berbeda. Ada

jenisnya yaitu data primer dan data

beberapa

yang

sekunder. Dengan jenis pendekatan

memberikan hukuman dikembalikan

secara kualitatif yang dipilih karena

kepada orang tua untuk dibina.

informasi

putusan

hakim

Menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai perspektif hakim di Pengadilan

Negeri

Lhokseumawe

untuk didapat sebuah hasil yang dapat digunakan bagi para hakim anak di daerah lainnya.

dan

data

melalui

penelitian ini banyak dalam bentuk teks dan sejumlah studi kasus. Instrumen yang digunakan adalah studi

dokumentasi

untuk

menemukan kerangka konsepsional, azas

peraturan

perundang-

undangan. Observasi yang dilakukan dalam

PERMASALAHAN

penelitian

ini

dengan

melakukan

pengamatan

dalam

persidangan

anak,

Adapun

atas menjadi menarik untuk diteliti

wawancara

dilakukan

secara

lebih

mendalam

Berdasarkan latar belakang di jauh

mengenai

dasar

hakim

dalam

pengawasan terhadap hakim yang

menjatuhkan putusan pada anak

sudah berjalan selama ini baik oleh

yang berkonflik dengan hukum di

pemerintah.

pertimbangan

Pengadilan

untuk

mengetahui

Negeri Lhokseumawe,


ISSN 2302-6219


Data Sekunder terdiri dari hukum16

bahan

penelitian

ini

yang didapat

dalam dengan

telah didapatkan diolah dengan cara mengkategori antara data yang satu dengan

lainnya

dengan

penelusuran sejumlah literatur yang

pengkategorian data demikian dapat

berhubungan dengan pertimbangan

dikelompokkan

dalam putusan hakim. Juga dengan

masalah penelitian. Data yang sudah

meneliti

terkumpul kemudian diolah melalui

sejumlah

peraturan

perundang-undangan berhubungan

yang

dengan

anak

dan

tahap

data

berdasarkan

pemeriksaan

penandaan

(editing),

(coding),

penyusunan

peradilan anak, dari sistem hukum

(reconstructing), dan sistematisasi

positif Indonesia.

(systematizing) ber-dasarkan urutan pokok

Data primer dalam penelitian ini

diperoleh

melalui

bahasan

dan

sub-pokok

anak

diangkat

bahasan.

penelitian

lapangan untuk mengetahui apakah

PEMBAHASAN

peraturan perundang-undangan yang Hakim

mengatur mengenai peradilan anak dan pengawasan hakim anak yang

berdasarkan

sudah berlaku dengan melakukan

Mahkamah Agung atas usul Ketua

observasi dan wawancara dengan

Pengadilan

Negeri

yang

nara sumber yang telah ditentukan.

bersangkutan

melalui

Ketua

Pengadilan Pengolahan

data

surat

Tinggi.

keputusan

Berdasarkan

dalam

Pasal 10 UU No.3 tahun 1997, hakim

penelitian tidak terpisahkan dari

anak harus mempunyai kualifikasi: a)

pengumpulan data. Data primer yang

telah berpengalaman sebagai hakim

16

3.

Bahan hukum sekunder (secondary law material) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik);

4.

Bahan hukum tertier (tertiary law material) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Lihat: Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet., 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm.13. Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Bahan hukum primer (primary law material) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundangundangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim);


ISSN 2302-6219

di


pengadilan

dalam

lingkungan

berkeluarga,

atau

sudah

yang

peradilan umum. B) mempunyai

berkeluarga yang telah bertugas

minat,

dan

sebagai hakim minimal 15 (lima

memahami masalah anak. Berkaitan

belas) tahun. Hakim tersebut lebih

dengan Pasal 10 UU No.3 Tahun 1997

mempunyai

ini,

yang luas, yang diharapkan lebih arif

perhatian,

perlu

dedikasi,

dibuat

peraturan

pengalaman/wawasan

pelaksanaan yang mengatur tentang

dan

syarat-syarat menjadi hakim anak.

perkara pidana anak. Hakim anak

Seperti tentang pengalaman menjadi

sebaiknya

yang

hakim, perlu ditegaskan disamping

kualifikasi

setingkat

anak-anak

khusus

Dua/Magister (S-2) bahkan Strata

ditempuh.

Hal

yang ini

perlu

didasarkan

bijaksana

Tiga/Doktor

pertimbangan bahwa hakim anak

memiliki

merupakan

diharapkan

memiliki

hakim

keahlian

khusus khusus

yang dalam

Strata

Hakim

kualifikasi dapat

yang

tersebut, menganalisis

segala hal yang berkaitan dengan masalah

anak

memprediksi

berpendidikan

menagani mempunyai

(S-3).

rangka perlindungan anak. Hakim disamping

dalam

anak,

dan serta

dapat mampu

sarjana hukum ditambah dengan

mengambil tindakan yang akurat

pengetahuan

berkaitan dengan perkara pidana

tentang

psikologi,

psikiatri, sosiologi, sosial padogi dan

anak.

andragogi. Mencintai anak, dapat Kemampuan

menyelami jiwa anak, ingin ikut

memprediksi

membina dan membantu, terutama

dan menganalisi dimiliki oleh hakim

anak yang dalam kesulitan.

tersebut dengan pendidikan yang diperoleh,

Sesungguhnya,

disamping

terutama

pengetahuan

atau

Filsafat

atas

Hukum.

syarat-syarat yang ditentukan di

Apabila para penegak hukum telah

atas, perlu ditambah persyaratan

dididik

umur

mengalami perkara pidana anak,

atau

lama

bertugas

di

secara

khusus

perlindungan

Pengadilan untuk diangkat menjadi

maka

Hakim Anak. Yang cocok menjadi

diwujudkan,

hakim anak adalah para hakim yang

dapat

telah berumur 45 (empat puluh lima)

menangani kenakalan anak, yang

tahun ke atas dan yang sudah

paling mendasar adalah memahami

karena

mehamami

anak

untuk dapat

benar-benar anak.

Dalam


ISSN 2302-6219

keadaan


jiwa

anak

sebelum

memahami bahwa atas umur anak

pidana

maupun

adalah 16 (enam belas) tahun yang

keadaan jiwa anak setelah putusan

ke bawah, yang berumur 18 (delapan

dijatuhkan. Dalam hal ini psikologi

belas) tahun ke bawah. Pemahaman

kriminil/psikiatri sebagai salah satu

para hakim tentang perlindungan

cabang dari psikologi mempunyai

anak kurang tepat, dan mereka

peranan yang sangat penting untuk

jarang

memahami

keadaan

anak.

mengikuti lokakarya atau penataran

Psikologi

kriminal/

psikiatri

tentang perlindungan anak. Hal ini

berupaya mencari sebab kejahatan,

mempengaruhi penanganan perkara

cara-cara

pidana anak, hakim tidak mampu

menjatuhkan

jiwa

pencegahannya

baik

bahkan

tidak

preventif maupun represif serta

memprediksi

usaha-usaha

kemungkinan yang terjadi diambil

perbaikan

definitif

perbuatan

menyimpang

(kenakalan)

secara yang

dan

pernah

menganalisis

suatu keputusan tertentu.17

dengan Mahkamah Agung RI sebagai

cara-cara pendekatan psikologi. badan Dalam praktik, pemahaman

tertinggi

pelaksanaan

kekuasan

kehakiman

para hakim tentang peradilana anak

membawahi

4

sebagaimana diatur dalam UU No. 3

peradilan

tahun 1997, masih belum tepat.

peradilan umum, peradilan agama,

Seperti

tentang

peradilan militer, dan peradilan tata

pengertian anak, banyak para Hakim

usaha negara, telah menentukan

masih memahami bahwa pengertian

bahwa

anak

mempertimbangkan

pemahaman

adalah

pengertian

anak

yang

(empat)

badan

dibawahnya,

yaitu

putusan

hakim segala

harus aspek

menurut ketentuan Pasal 45 KUHP,

yang bersifat yuridis, filosofis, dan

pada hal pasal tersebut tidak berlaku

sosiologis, sehingga keadilan yan

lagi dengan berlakunya UU No. 3

ingin dicapai, diwujudkan, dan di-

Tahun

hakim

pertanggungjawabkan

anak,

putusan hakim adalah keadilan yang

kenyataannya belum tepat. Ada yang

berorientasi pada keadilan hukum

tentang

17

1997.

Pemahaman

batasan

umur

dalam

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 114


ISSN 2302-6219

(legal


justice),

(moral

keadilan

justice),

dan

moral

penerapanannya sangat sulit sebab

keadilan

tidak mengikuti asas legalitas dan

masyarakat (social justice).

tidak

terikat

pada

sistem.

Pencantuman ketiga unsur tersebut Aspek

yuridis

merupakan

tidak lain agar putusan dianggap adil

aspek yang pertama dan utama

dan diterima masyarakat. Keadilan

dengan berpatokan kepada undang-

hukum

undang yang berlaku. Hakim sebagai

keadilan berdasarkan hukum dan

aplikator

perundang-undangan.

undang-undang,

harus

(legal

justice),

adalah

Dalam

arti

memahami undang-undang dengan

hakim hanya memutuskan perkara

mencari

undang-undang

yang

hanya berdasarkan hukum positif

berkaitan

dengan

perkara

yang

dan peraturan perundang-undangan.

Hakim

harus

sedang

dihadapi.

menilai

apakah

tersebut

undang-undang

harus

adil,

ada

Keadilan

seperti

ini

keadilan

menurut penganut aliran legalistis positivisme.

Dalam

menegakkan

kemanfaatannya, atau memberikan

keadilan ini hakim atau pengadilan

kepastian hukum jika ditegakkan,

hanya sebagai pelaksana undang-

sebab salah satu tujuan hukum itu

undang belaka, hakim tidak perlu

unsurnya

mencari sumber-sumber hukum di

adalah

menciptakan

keadilan.

luar dari hukum tertulis dan hakim

Mengenai

aspek

filosofis,

merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan, sedangkan

sosiologis,

mempertimbang-kan budaya

yang

masyarakat. sosiologis,

tata

hidup

Aspek

memerlukan

pengalaman

pengetahuan

yang

mengikuti

luas

yang nilai-nilai

dan

sangat

dipandang

undang-undang

menerapkan

pada

perkara-

perkara konkret rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut undang-undang.

dalam

filosofis

penerapannya

kebijaksanaan

nilai

hanya

Dalam perspektif peradilan anak,

sub-sistim

peradilan

anak

dalam

sistim

mempunyai

dan

kekhususan, dimana terhadap anak

serta

sebagai suatu kajian hukum yang

mampu

khusus, membutuhkan aparat-aparat

dalam

yang secara khusus diberi wewenang

masyarakat yang terabaikan. Jelas

untuk

menyelenggarakan

proses


ISSN 2302-6219


peradilan pidana terhadap anak yang

yang pelakunya adalah anak yang

berhadapan dengan hukum. Secara

berkonflik

garis besar, aparat penegak hukum

Tahun 2011 terdapat 14 perkara dan

dalam sistem peradilan pidana bagi

pada

anak yang melakukan kenakalan

perkara. Tahun 2013 terdapat 7

sama

perkara

dengan

Sistem

Peradilan

dengan

tahun

hukum.

2012

dan

Pada

terdapat

tahun2014

16

sampai

Pidana yang berlaku bagi orang

dengan Juni 10 perkara adalah

dewasa (ada Polisi, Jaksa Penuntut

perkara anak. Putusan pengadilan

Umum, Hakim pemutus perkara, dan

terhadap

Lembaga Permasyarakatan), namun

dengan hukum diatas tercantum

bagi

pada tabel di bawah ini.

anak

ada

kekhususan-

anak

yang

berkonflik

kekhususan yang dipersyarakatkan bagi aparat penegak tersebut. Yang paling berbeda bahwa dalam proses peradilan anak diperlukan lembaga khusus

yang

disebut

tugas

pemasyarakatan. Pengadilan Negeri Klas I B Kota Lhokseeumawe adalah salah satu Pengadilan Negeri yang ada di Aceh yang telah memiliki beberapa hakim

yang

masalah

khusus

menangani

yang

berkonflik

anak

Tabel I Data Perkara Anak di Pengadilan Negeri Lhokseumawe No Tahun Jumlah Jenis Perkara Hukuman 1 2010 9 Putusan Penjara 2 2011 14 Putusan 12 Penjara dan 2 Dikembalikan Ke Orang Tua 3 2012 16 Putusan 11 Penjara, 1 Bebas dan 4 Dikembalikan Ke Orang Tua 4 2013 7 Putusan 5 2014 10 Putusan 9 Penjara dan 1 dikembalikan Pada Orang tuan

dengan hukum. Dari 5 tahun terakhir Dari seluruh putusan yang

putusan yang telah dibaca dan dianalisis

kebanyakan

bentuk

dijatuhkan

oleh

Hakim,

penghukuman yang diberikan adalah

menunjukkan bahwa hamper sama

bentuk

septi pada Hakim di Pengadilan

hukuman

pidana

berupa

Negeri

penjara kepada anak.

pemutus Pada Pengadilan

wilayah Negeri

hukum

Lhokseumawe

pada tahun 2010 terdapat 9 perkara

Lhoksukon, perkara

dipengaruhi

oleh

positivis/legalistik. hukum

baru

sikap kental

Hakim atau

alam

fikiran

Artinya

suatu

dinyatakan

sebagai


ISSN 2302-6219

hukum


apabila

terumus

undang-undang,

dalam

itulah

yang

menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak.

diterapkan, tidak terkecuali bagi Berdasarkan data di atas

anak-anak pelaku penyalahgunaan narkoba.

Putusan

hakim

yang

menunjukkan

bahwa

sebagian bersifat kumulaif stelsel

terendah

(dengan

pidana

pengadilan yaitu putusan bebas,

penjara yang dikumulatifkan dengan

dikembalikan pada orang tua dan

pidana

merupakan

putusan tertinggi adalah 3 (tiga)

masalah, Yang menunjukkan bahwa

tahun 3 bulan. Putusan terendah

hakim kurang memiliki rasa keadilan

dijatuhkan

dan kepatutan. Selain juga putusan

perlindungan

pidana penjara yang dijatuhkan,

putusan tertinggi dijatuhkan juga

menunjukkan bahwa hakim yang

pada tindak pidana narkotika. Ada

diminta oleh UU Pengadilan Anak

terdapat

lebih memahami segala hal ikhwal

memutuskan mengembalikan anak

anak, seharusnya tidak begitu saja

pada orangtuanya dan 1 putusan

menjatuhkan pidana penjara yang

bebas.

mengancamkan denda),

juga

didalam aturan positif Indonesia adalah sebagai upaya yang terakhir.

yang

putusan

pada

dijatuhkan

tindak

anak

6

hakim,

dalam

Sedangkan

putusan

Berdasarkan

pidana

yang

responden

waktu

menangani

Menyangkut tentang kasus

perkara menggunakan metode yang

anak nakal, hakim sebaiknya lebih

khusus kepada anak, juga harus lebih

bijak melihat bahwa terhadap anak

dewasa lagi menanganinya tidak

putusan

semata-

seperti perkara lain, kemudian juga

semata memperhatikan kepentingan

sesuai dengan UU No 35 tahun 2014

yang terbaik bagi anak sebagai asas

yang terakhir itu, juga dipanggil

yang mendasar berlaku universal

bimbingan

terhadap

berkonflik

sehingga di dapat kesimpulan kalau

dampak

si anak itu dalam bergaul tidak

dengan negatif

yang

anak

yang

hukum

karena

pidana

kemerdekaan 18

diberikan

perampasan yang

dari

pemasyarakatan

terkontrol.18

dapat

Wawancara Hakim, Rabu 25 Juni 2015


ISSN 2302-6219


Responden Hakim yang lain juga mengungkap hal yang sama

mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.20

dimana beliau dalam menangani kasus

yang

pelakunya

Dari seluruh putusan yang

anak

keputusan atau pertimbangan yang

diberikan

oleh

hakim

diambil sudah barang tentu yang

berbentuk

pidana

memperhatikan masa depan anak

denda,

tersebut.19

diberikan lebih ringan dari tuntutan

walaupun

adalah

penjara putusan

dan yang

dalam dakwaan yang diajukan oleh Walaupun Putusan hakim di Pengadilan

Negeri

jaksa penuntut umum.21

Lhoksuemawe Dari seluruh putusan yang

sebagian besar adalah sanksi pidana perampasan kemerdekaan, dari pada

dijatuhkan

sanksi

menunjukkan bahwa sikap Hakim

tindakan,

akan

tetapi

oleh

responden hakim dianggap perlu

pemutus

perkara

oleh hakim dipertimbangkan bahwa

dipengaruhi

Hakim, kental

oleh

alam

22

atau fikiran

sanksi tersebut harus sesuai dengan

positivis/legalistik.

kebutuhan dan masa depan anak.

hukum

baru

Selain itu hakim dalam memeriksa

hukum

apabila

dan memutus perkara anak wajib

undang-undang,

menggali,

dan

diterapkan, tidak terkecuali bagi

memahami nilai-nilai yang hidup

anak-anak pelaku penyalahgunaan

dalam

untuk

narkoba.

mengikuti, masyarakat,

Artinya suatu

dinyatakan terumus itulah

Putusan

hakim

sebagai dalam yang

yang

memberikan

perlindungan

serta

sebagian bersifat kumulaif stelsel

mewujudkan

kesejahteraan

anak

(dengan

mengancamkan

pidana

tetap menjaga objektifitas sehingga

penjara yang dikumulatifkan dengan

putusan

pidana

tersebut

dapat

denda),

juga

merupakan

masalah, Yang menunjukkan bahwa

19

Wawancara Hakim, Rabu 25 Juni 2015

20

Elly Sudarti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Ajudikasi, Jurnal Ilmu Hukum No 2 Volume 2, FH Unja, 2011, hlm. 14.

21

Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, Unsri, Palembang. 22

Data sekunder Putusan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di PN Lhokseumawe 2010 s/d 2014

Nashriana, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara


ISSN 2302-6219


hakim kurang memiliki rasa keadilan

pendekatan

yang

dan kepatutan. Selain juga putusan

mengedepankan

kesejahteraan

pidana penjara yang dijatuhkan,

anak,

kesejahteraan

menunjukkan bahwa hakim yang

dengan

diminta oleh UU Pengadilan Anak

pendekatan

lebih memahami segala hal ikhwal

berpatokan pada sistem peradilan

anak, seharusnya tidak begitu saja

pidana semata, pendekatan edukatif

menjatuhkan pidana penjara yang

dalam

didalam aturan positif Indonesia

pendekatan

pendekatan

intervensi yang

hukum,

menggunakan/

pemberian penghukuman 23

murni

hukum, yang

adalah sebagai upaya yang terakhir.

murni retributif.

Menyangkut

anak

Negeri Lhokseumawe seorang jaksa

nakal, hakim sebaiknya lebih bijak

maupun hakim masih merangkap

melihat

bahwa

urusan yaitu anak dan dewasa. Hal

putusan

yang

tentang

semata

kasus

terhadap

diberikan

anak

semata-

memperhati-kan

ini

dapat

terbawanya

Pada Pengadilan

mengakibatkannya kebiasaan

yang

kepentingan yang terbaik bagi anak

dilakukan terhadap pelaku tindak

sebagai asas yang mendasar berlaku

pidana dewasa ke terdakwa anak.24

universal

terhadap

anak

yang karena

Mengutip pendapat Lawrence

dampak negatif pidana perampasan

Friedman bahwa penegakan hukum

kemerdekaan

dapat

tergantung dari tiga komponen yaitu

menghambat perkembangan fisik,

substansi hukum, struktur hukum,

psikis, dan sosial anak.

dan budaya hukum. Oleh karena itu,

berkonflik dengan hukum yang

perlindungan hukum terhadap anak Mengutip

pendapat

yang paling dominan tergantung

Muhammad Azil Maskur sedikitnya

pada struktur hukumnya (aparat

ada 5 (lima) macam pendekatan

penegak

umum

dalam

hukumnya. Hal ini dapat dikatakan

menangani anak yang melakukan

UU. No. 3 tahun 1997 bisa dikatakan

pelanggaran

yaitu

sebagai undang-undang pelindung

Muhammad Azil Maskur, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Deliquency) Dalam Proses Acara Pidana

Indonesia, Jurnal Pandecta, Volume 7 Nomor 2 Juli 2012, hlm. 179.

23

yang

digunakan hukum,

24

hukum)

dan

budaya

Ibid, hlm. 179


ISSN 2302-6219


tehadap anak yang berhadap dengan

diseluruh

dunia,

hukum di persidangan.

perkembangannya mempersoalkan

Sedangkan penegakan

bagi

hukum

di

apatur

Kabupaten

namun banyak

penggunaan pidana penjara sebagai salah

satu

sarana

menanggulangi

kendala antara lain hakim anak yang

yang

belum

masalah efektivitasnya.

pelatihan

mendapatkan

tentang alasan

belum

dipersoalkan

ialah

masih

PENUTUP Kesimpulan

Begitu juga dengan budaya yang

masalah kejahatan

pernah

dipanggil Mahkamah Agung.25

hukum

sering

untuk

peningkatan

kapasitasnya sebagai hakim anak dengan

yang

kembali manfaat

Aceh Utara masih terdapat beberapa pernah

dalam

1. Hakim anak di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

menganggap

sudah

bahwa anak yang melakukan tindak

menerapkan prinsip restorative

pidana harus dihukum berat sebagai

justice

ajaran supaya tidak mengulanginya

memeriksa,

lagi.

proses

memutuskan perkara terhadap

persidangan yang belum dibacakan

anak dapat dilihat selama tahun

putusan,

sudah

2015 ini sudah memberikan 3

menyampaikan pada terdakwa anak

buah penetapan terhadap anak

agar pada sidang lanjutan minggu

yang berkonflik dengan hukum.

depan langsung membawa pakaian

Upaya diversi tersebut adalah

dan alas tidur,26 padahal anak tetap

upaya positif untuk mendorong

anak,

kea rah perubahan terhadap

Bahkan seorang

yang

pada hakim

melakukan

sesuatu

diversi

dalam

mengadili

dan

pemidanaan anak

kadang masih dalam taraf kenakalan artinya masih lumrah dilakukan.

dan

2. Secara

realitas,

selama

ini

pembimbingan anak oleh BAPAS Walau pidana penjara ini dapat

dikatakan

telah

dilaksanakan

menjadi

ketentuan peraturan perundang-

“pidana dunia”, artinya terdapat 25

Wawancara Hakim, 3 Juli 2014.

berdasarkan

undangan 26

sehingga

masih

Catatan Wawancara Orangtua Anak Yang berkonflik dengan hukum, 26 Juni 2014


ISSN 2302-6219


menggunakan

sistem

yang

berbasis pada petunjuk belum pada kebutuhan anak. Saran 4. Pada

Mahkamah

melakukan

Agung

agar

pelatihan-pelatihan

Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe), Jurnal Pasai, Vol. II No. 2 September 2008, Lhokseumawe. Nainggolan, Lukman Hakim, 2005, Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Jurnal Equality; Vol. 10 No. 2 Agustus 2006, FH. Universitas Sumatera Utara.

yang dapat meningkatkan kinerja dan keahlian seorang hakim yang mengadili perkara anak, yang diharapkan hakim tersebut lebih memiliki

kepekaan

terhadap

kesejahteraan si anak. 5. Pihak kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga perlu selalu meningkatkan kinerja para pembimbing agar

kemasyarakatan

dapat

menopang

pelaksanaan tugas pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk juga mendidik mereka agar memahami filosopi pembinaan anak nakal.

DAFTAR PUSTAKA Gerungan, WA, 1996, Psikologi Sosial, Eresco, Bandung. Sumiadi, Fauzah, Romi Asmara, 2008, Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban

Musjtari, Dewi Nurul, 2006, Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak, Jurnal Konstitusi, Vol. 3 No. 2 2006, Jakarta: Mahkamah Konstitusi. Saimima, Ika, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya, Vol. 9 No. 3. Mulyadi, Mahmud, 2008, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Wimayanti, Yanuar Farida, 2007, Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum, Jurnal Informasi, Vol. 12 No. 03 Fauzan, 2008, Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan, Prof. Z. Asikin, S.H”, Varia Peradilan, Vol. 12 No. 3. Nashriana, 2009, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, FH Unsri.


ISSN 2302-6219


Fitriasih, Sulastini, Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Terpidana Anak (Studi Awal Tentang Putusan Hakim Anak)”, Laporan Penelitian. Sanwani, 1997, Hak Asasi Anak Dan Perlindungan Hukum Menurut Konvensi PBB, FH. USU, Medan Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada: Jakarta.


Perspektif Restorasi Justice Hakim Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Recommend Documents