PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA (Studi Kasus Masyarakat Balikpapan)

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA (Studi Kasus Masyarakat Balikpapan). --------------------------------------------------------------------------------------------------PERCEPTION ABOUT URGENTION OF RELIGION COMMUNITY PROTECTION (Case Study of Balikpapan) Oleh: Husnan Nurjuman Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, HP : 085218269667, email : [email protected]

Akmal Salim Rais Peneliti Puslitbang Kehidupan Keberagamaan Kementerian Agama RI, HP: 081514137711, email: [email protected]

Farhan Muntafa Peneliti Puslitbang Kehidupan Keberagamaan Kementerian Agama RI, HP : 085721497576, email : [email protected]

ABSTRAK Tulisan ini menggambarkan sua tupenelitian yang bertujuan untuk mengetahui Persepsi masyarakat tentang 1) kebebasan berkeyakinan tentang agama. 2) kebebasan menjalankan ajaran agama. 3) kebebasan menyebarkan ajaran agama. 4) kebasan untuk mendapatkan pendidikan agama. 5) kebebasan beridentitas agama. 6) Persepsi masyarakat tentang kebebasan dari gangguan dan penistaan dalam beragama. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang memadukan kuantitatif dan kualitatif,melauii survey yang mendaptkan pendalaman dengan wawancara keada tokohtokoh agama tentang problematka kehidupan beragama di Balikpapan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat Balikpapan memandang perlu regulasi pemerintah tentang perlindungan umat beragama yang dapat diidentifikasi dengan beberapa komponen. 1) Kebebasan dalam meyakini agama, terdiri atas Meyakini kitab suci, dan Meyakini rasul/pembawa ajaran. 2) Kebebasan beribadah berupa kebebasan Pendirian rumah ibadah. 3) Kebebasan penyebaran agama dalam bentuk kebebasan cara dan isi materi penyebaran agama.4) Kebebasan dalam mendapatkan pendidikan agama berupa regulasi tentang Peserta dan konten materi pendidikan agama. 5) Kebebasan beridentitas agama melalui penggunaan simbol agama. 6) Kebebasan dari gangguan dan pensitaan agama berupa Penistaan ajaran agama, Penistaan simbol agama dan Penistaan kitab suci agama.

JURNAL RISET KOMUNIKASI

51

Persepsi Masyarakat Tentang Perlindungan Umat Beragama (Studi Kasus Masyarakat Balikpapan)

Kata Kunci : Persepsi, Regulasi, Kebebasan Beragama

ABSTRACT This paper describes the research which aims to determine the public perception about 1) the freedom of faith. 2) freedom to practice religious teachings. 3) the freedom to spread religious teachings. 4 ) freedoom to get religious education. 5) freedom of religious identity. 6) free from interference and defamation of religion. This research was conducted with an approach that combines quantitative and qualitative with survey to respondent from Balikpapan citizen and interviews to religious figures about reality of religious life in Balikpapan. These results indicate that the Balikpapan community sees the need of government regulation on the protection of religious communities can be identified with some c omponents. 1) The freedom of faith, consisting of Believing the scripture, and Believing apostle / carrier teachings. 2) Freedom of worship such as the freedom of establishment of houses of worship. 3) Freedom of religion spread in the form of freedom and the way the material content deployment agama.4) Freedom in getting religious education in the form of regulation of the participants and the content of religious education materials. 5) Freedom of religious identity through the use of religious symbols. 6) Freedom from interference and confiscation of religious form of Defamation of religion, religious symbols and Sacrilege Sacrilege religious scriptures.

Keywords: Perceptions, Regulations, Faith Freedom


52


kebijakan

PENDAHULUAN Fungsi

sebuah

negara

adalah

di

bidang

agama

oleh

Pemerintah, sebagai operator negara. Sejarah

melaksanakan tujuan negara yang termuat

bangsa

Indonesia,

dalam konstitusi dan ketetapan-ketetapan

menunjukan kesenjangan antara amanat

negara.

oleh

konstitusi dalam bidang agama dengan

dengan

realitas struktur administrasi negara dan

kehendak-

perangkat peraturan perundangan yang

Konstitusi

masyarakat

disusun

suatu

negara

mengejawantahkan

arah,

dinilai belum memadai. Hal itu setidaknya

tujuan, lingkup, hingga aturan-aturan yang

terlihat dalam dua hal. Pertama, Adanya

disepakati sebagai acuan bersama dalam

ketidakterpenuhan

bernegara.

terkait pengakuan dan pelayanan agama-

kehendaknya,

baik

menyangkut

Khusus menyangkut agama dan kehidupan

beragama,

konstitusi

menegaskan posisinya di Pasal 29, sebagai berikut:

(1)

Ketuhanan

Negara Yang

berdasar

Maha

Esa,

atas dan

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

dan

untuk

beribadat

menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Butir-butir konstitusi ini menunjukkan makna kehadiran dan fungsi negara bagi masyarakat Indonesia yang agamis dan terdiri dari penduduk yang menganut beragam agama. Dengan Pasal 29 Ayat (1), negara menegaskan bahwa masyarakat yang ada di negara ini harus berKetuhananYang

Maha

Esa,

atau

beragama. Adapun di Ayat (2), negara menegaskan

jaminan

kebebasan

pemelukan agama dan pelaksanaan ibadat menurut

keyakinan

anggota

masyarakat.

masing-masing Secara

tugas

pemerintah

agama. Hal itu ditandaidengan beberapa kelompok agama yang merasa tidak diakui sebagai

agama,

pelayanan hingga

belum

keagamaan ketiadaan

mendapatkan yang

optimal,

jaminan

dalam

pemelukan agama dan pelaksanaan ibadat. Adanya penilaian bahwa agama-agama di luar yang enam (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) dan penganut kepercayaan

tidak menerima

pengakuan, perlakuan, dan pelayanan yang memadai.

Pemerintah

sendiri

belum

memiliki

perangkat

hukum

dalam

pengakuan

(recognition)

kepercayaan

itu.

agama-

Kedua,

ekspresi

kebebasan suatu individu atau kelompok dalam memeluk agama dan ibadat agama masih

belum

terjamin.

Kondisi

itu

potensial menimbulkan ketidakrukunan, gesekan, atau

bahkan konflik antar-

pemeluk agama.

faktual,

Pemerintah berupaya memperbaiki

makna kehadiran dan fungsi negara itu

keadaan tersebut. Menteri Agama Lukman

diimplementasikan

Hakim

dalam

kebijakan-

Saifuddin

bahkan


53

sudah


menegaskan upaya melindungi segenap

persepsi masyarakat tentang ap isu-isu di

umat

seputar

beragama

dengan

menyatakan

perlindungan

terhadap

umat

urgensi regulasi yang lebih memadai dan

beragama di Indonesia khususnya di

berkekuatan

Balikpapan, antara lain : 1) Persepsi

sudah

hukum.

menyatakan

Menteri dan

Agama

mengenalkan

masyarakat

tentang

kebebasan

istilah “Perlindungan Umat Beragama”,

berkeyakinan tentang agama. 2) Persepsi

dengan

masyarakat

akan

Undang-Undang

disusunnya

Rancangan

Perlindungan

Umat

tentang

kebebasan

menjalankan ajaran agama. 3) Persepsi

Beragama (RUU PUB), untuk menjawab

masyarakat

problem-problem di atas. RUU PUB dan

menyebarkan ajaran agama. 4) Persepsi

Naskah

masyarakat

Akademisnya

telah

mulai

tentang tentang

kebebasan kebasan

diujipublikkan pada April 2015, untuk

mendapatkan

menerima berbagai masukan dari berbagai

Persepsi masyarakat tentang kebebasan

pihak.

beridentitas agama. 6) Persepsi masyarakat Balikpapan adalah salah satu kota di

provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 503,3 km² (⅔

luas

Jakarta)

dan

amat majemuk. Memiliki penduduk yang beragam dalam hal etnis, bahasa, budaya dan agama. Berdasarkan pengamaan awal terhadap

kehidupan

masyarakat

kota

tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada suku atau etnis yang mendominasi dalam kehidupan sosial kota tersebut, baik suku melayu, jawa, cina keturunan, bugis, mapun suku aseli dayak. Begitupun dalam kehidupan beragama, masyarakat kota Balikpapan

memeluk

agama

Islam,

Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka secara umum tulisan ini bertujuan untukmenggambarkan

5)

penistaan dalam beragama METODE Tulisan ini menggambarkan sebuah proses penelitian yang dilakukan melalui pendekatan

mixmethode.Pendekatan

kuantitatif yang kemudian ditindaklanjuti dengan

pendekatan

kualitatif.

Pengembangan operasional konsep dan angket dilakukan melaui sebuah kajian pustaka yang mendalam tentang konsep kebebaan

beragama,

kewajiban

pemerintah dan hak – hak warganegara yang

kemudian

diikuti

dengan

pengumpulan data melauai penyearan angket kepada 100 responden. Penelitian

Konghuchu.

agama.

tentang kebebasan dari gangguan dan

berpenIB).

Balikpapan adalah kota yang secara sosial

pendidikan

untuk

ini

dilakukan

Kota

Balikpapan, kecamatan Balikpapan Utara yang melalui sistem random sampling diplih dua kelurahan yang melingkupi delapan Rukun Tetangga sebagai berikut


54


Kewenangan

Tabel 1

Pemerintah

untuk

menentukan menyetujui kelompok agama,

Pembagian Sample Responden Penelitian lokasi

Kelurahan/

RT 5

2) Pengembangan Agama yang dilayani

sebaran angket

desa I (Margasari)

RT 7

oleh pemerintah. 3) Pembatasan pelayanan

RT 11

hanya kepada agama yang teregistrasi oleh

RT 21

pemerintah, 4) Kewenangan pemerintah

Kelurahan/

RT 6

untuk menyatakan suatu kelompok agama

desa II (Margomulyo)

RT 25

dipandang sesat.5) Perlunya satu wadah

RT 31

/majelis agama yang diakui untuk tiap

RT 32

agama. 6) Regulasi pendirian rumah

@1213 angket

ibadah.

Kota Balikpapan

Kecamatan Balikpapan Utara 100 angket

Jumlah angket

@50 angket

Setelah data yang bersifat kuantitatif diolah dan tersajikan,kemudian dilakukan

Tahap pengolahan data dimulai dari

pengumpulan data dengan pendekatan

editing, tabulasi, kompilasi, dan data entry

kualitatif berupa wawancara mendalam

yang memanfaatkan software Exel 2003

kepada beberapa tokoh agama di kota

dan selanjutnya dianalisis dengan bantuan

Balikpapan.

software SPSS (Statistical Package for

mengeksplorasi berbagai persoalan yang

Social Sciences).

terjadi sebagai latar yang menjelaskan

Komponen sebagai

yang

operasional

dikembangkan konsep

dalam

penelitian ini adalah persepsi masyarakat Balikpapan intervensi

tentang pemerintah

perlu dalam

tidaknya bentuk

regulasi tentang kebebasan 1)berkeyakinan tentang agama,

2)menjalankan ajaran

agama, 3)menyebarkan ajaran agama, 4)mendapatkan

pendidikan

Wawancara

tersebut

persepsi masyarakat tersebut. Tokoh = tokoh yang diwawancari mewakili Majelis Ulama

Indonesia

(MUI),

Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Muhammadiyah, Hidayatullah,

Badan

Kerjasama Gereja Balikpapan (BKGSB), dan tokoh organisasi keagamaan Katholik di Balikpapan.

agama,

5)beridentitas agama serta 6)kebasan dari

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

gangguan dan penistaan dalam beragama.

Perlindungan terhadap Kebebasan

Lebih jauh, penelitian ini juga

Meyakini Agama. Gambaran

menggambarkan tentang sikap masyarakat balikpapan terhadap berbagai isu regulasi

(perlu

yang terkait dengan sumber – sumber

pemerintah

konflik

keagamaan.

Antara

lain

atau

tentang tidaknya)

dalam

urgensi regulasi

perlindungan

1) JURNAL RISET KOMUNIKASI

55


terhadap kebebasan meyakini dapat

muncul kelompok syi’ah yang dinilai

digambarkan dalam table berikut :

oleh sebagian tokoh tersebut telah merendahkan

Tabel 2 : Kebebasan Meyakni Agama Memerlukan Regulasi

Dimensi

Rasulullah

Tidak Memerlukan Regulasi

yang

tersebut

menujukan

masyarakat

Balikpapan

mengenai urgensi regulasi tentang meyakini agama. Dalam hal meyakini Tuhan, mereka berpandangan bahwa masalah meyakini tuhan baik tentang keberadaan-Nya, sifat – sifat-Nya, berikut

merupakan

ke-Esaan-Nya

urusan

tidakmemerlukan

yang

campur

tangan

pemerintah dalam bentuk regulasi. Lain halnya ketika masalah keyakinan terkait

dengan

masalah

keyakinan terhadapkitab suci. Hal

tersebut

dilatari

oleh

berbagai konflik penyimpangan ajaran agama yang terkait dengan masalah kitab suci dan rasul /pembawa ajaran. Berdasarkan wawancara dengan tokoh tokoh

agama

mereka. riskan

memandang

masyarakat

memiliki pandangan yang berbeda

–

dipandang

tersebut

nama-Nya

dari

terhadap

pemalsuan sehingga para tokoh agama

√

bahwa

bagian

Begitupun dengan masalah kitab suci

√

Tabel

agama

sebagai

menghina

bentukpenympangan

√

Meyakini Tuhan Meyakini Kitab Suci Meyakini Rasul / Pembawa Ajaran

bahkan

di

Balikpapan,

diketahui bahwa di Balikpapan telah

wajar

berpendapat

jika bahwa

keyakinan terhadap kitab suci dan rasul/pembawa ajaran harus diatur oleh pemerintah. Perlindungan terhadap Kebebasan Menjalankan Ajaran Agama. Dalam

hal

kebebasan

menjalankan ajaran agama, masyarakat Balikpapan masalah

masih

dalam

menemukan

pendirian

rumah

ibadah. Di satu sisi, Rumah ibadah merupakan

kebutuhan

bagi

setiap

pemeluk agama, namun di sisi yang lain pendirian rumah ibadah juga merupakan sosialologis

masalah di

yang

tengah

bersifat

kehidupan

pluralitas masayarakat yang berporos pada aspek mayoritas dan mayoritas. Sebagai

contoh,

adanya

pendirian

masjid di tengah pemukiman warga yang

beragam

agamanya,memunculkan

keluhan

tentang suara yang dikeluarkan dengan keras dari pengeras suara masjid selain


56


adzan,

seperti

pemutaran

kaset

pembacaan qur’an beberapa waktu

Masalah

regulasi

tentang

sebelum adzan subuh, atau pengajian.

pendirian rumah ibadah, tidak terbatas

Selain itu, masalah jarak antar rumah

pada kriteria dan tata cara. Namun juga

ibadah baik yang seagamamaupun

tentang peran pemerintan memediasi

beda

sorotan

dan mengantisipasi dampak – dampak

masalah pelaksanaan ajaran agama.

sosiologis dari proses pendirian rumah

Misalnya

agam

jugamenjadi adanya

berdekatan

gereja

yang

ibadah. Pemrrintah harus melindungi

pura,

emat

kebebasan umat beragama untuk dapat

dengan

memunculkan keruweatan pengaturan

beribadah

parker serta keluhan gangguan tentang

sekaligus melindungi umat beragama

suara – suara nyanyian ibadah di gereja

dari damakpertentangan antar umat

yang

beragama yang terjadi dalam proses

dianggap

mengganggu

kehdmatansembahyang di pura. para

ibadahnya

agama atau berpindah agama dan

Balikpapan, hal – hal itulah yang

tentang tata cara ritual peribadatan,

mlelatari pemerintah

agama

Sedangkan masalah memilih

di

Balikpapan

tokoh

tempat

pendirian rumah ibadah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan

di

pandangan

masyakat

masyarakat Balikpapan memandang

tentang

perlunya

pemerintah

mengatur

secara

baik

tidak

perlu

membuat

regulasikhusus tentang hal tersebut.

regulasi pendirian rumah ibadah, dan

Minimnya

memandang

tentang urgensi aturan tentang kedua

tenanting

tidak cara

perlu

regulasi

masayarakat

dan

hal itu dikarenakan tidak ada latar

agama,

konflik yang signifikan tentang isu

sebagaimana yang tergambar dalam

tersebut, disampinng kesadaran bahwa

table berikut :

hal tersebut merupakan pilihan pribadi

kebebasan

beribadah

pandangan

memilih

Tabel 3 : Kebebasan Menjalankan Ajaran Agama

Dimensi Berpindah agama Beribadah Ritual Mendirikan Rumah ibadah

Memerlukan Regulasi


√ √ √

sebagai hak beragama. Perlindungan terhadap Kebebasan Menyebarkan Ajaran Agama. Pandangan Balikpapan terhadap

mengenai kebebasan

masyarakat perlindungan menyebarkan

ajaran agama, lebih mendorong agar JURNAL RISET KOMUNIKASI

57


pemerintah mengatur tentang cara


penyebaran

Mendapatkan Pendidikan Agama.

agama

dan

isi

dari

penyebaran agama. Hal itu tergambar dalam table berikut :

Dimensi

Memerlukan Regulasi

Cara /Metode penyebaran Sasaran penyebaran Isi penyebaran Media penyebaran

√

mengatur materipendidikan agama dan


muslim di Balikpapan sempat resah dengan adanya isu penyebaran agama oleh satu kelompok agama kepada pemeluk agama lain melalui acara – acara kegiatan sosial yang dinilai beragama missal

(healing). Masalah materi pengajian disebarkanmelauai

corong

pengeras suara keluar masjid juga menjadi

hal

yang

dikeluhkanoleh

sebagian umat beragama.

Kedua

kasus itu menjadi problematika yang melatiri pandangan bahwa metode dan isi penyebaran ajaran agama dianggap sebagai isu yang rentan menyebakan konflik antar pemeluk agama sehinga dipandang

perlu

adanya

tentang kedua hal itu.

perlu

adanya

Kendati

demikian,

dalam

para tokoh organisasi keagamaan di

Tokoh – tokoh masyarakat

yang

memandang

wawancara yang dilakukan dengan

√

penyembuahn

tidak agama.

√

umat

peserta pendidikan agama, namun pengaturan tentang guru pendidikan

√

berbentuk

Balikpapan,

memandang bahwa pemerintah perlu

Tabel 4 : Kebebasan Menyebarkan Ajaran Agama

memanipulasi

Masyarakat

regulasi

Kota

Balikpapan,

tidak

ditemukanadanya keluhan atau sorotan yang spesifik mengenai perlindungan umat beragama dalamkebebasan untuk mendapatkan pendidikan. Hal yang mengaitkanlatar beragama

sosial

masyarakat

kehidupan Balikpapan

terhadap kebebasanpendidikan agama adalah

kehawatiran

tentang

berkembangnya berbagai pahamagama yang berbeda dengan paham yang diyakini kelompok mainstream. Hal tersebut terjadi baik dilingkunagn umat Islam, maupun umat Kristen. Dengan latar itu,menjadi beralasan jika konten materi pendidikan agamamenajdi hal yang dianggap memerlukan regulasi dari pemerintah. Tabel 5 : Kebebasan Mendapatkan Pendidikan Agama

Dimensi Materi pendidikan

Memerlukan Regulasi


√


58


agama Guru pendidikan agama Peserta pendidikan agama

termasuk pencantuman agama Islam

√

dalam KTP hanya boleh dilakukan oleh pemeluk agama Islam. Mereka

√

berpandangan bahwa orang – orang yang

beraliran

berhak

menyimpang

tidak

mencantumkan

kata


Islamdalamkolom agama KTP mereka,

Beridentitas Agama.

hal itu dipandang sebagai gangguan

Masyarakat Kota Balikpapan memandang

tidak

ada

persoalan

pada

penggunaan

simbol

sebagai identitas.

agama

Smbol agama

dengan kebebasan merayakan hari

dipandang sebagai suatu hal yang tidak

besar keagamaan dan kebebasan untuk

boleh

berorganisasi

sehingga

penganutnya atau untuk kegiatan yang

masyarakat tidak memandang perlu

tidak terkait dengan kegiatan agama

adanya regulasi tentang kedua hal itu.

pemilik simbol tersebut.

Tapi


keagamaan,

Masyarakat

menganggap

Balikpapan

pemerintah

perlu

membuat aturan tentang penggunaan simbol

agama

perlindungan

sebagai terhadap

upaya kebebasan

beridentitas agama.

Dari

digunakan

bukan

Gangguan

dan

oleh

Penistaan

Dalam Agama. Pandangan

masyarakat

Balikpapan tentang kebebasan dari gangguan

dan

pensitaan

agama

tergambar dalam table berikut : Tabel 6 : Kebebasan Beridentitas Agama

Dimensi Penggunaan simbol agama Merayakan hari besar agama Mendirikan organisasi agama

Memerlukan Regulasi


√ √ √

Para tokoh agama Islam di Balikpapan penggunaan

beranggapan simbol

agama

bahwa Islam

Tabel 7 : Kebebasan Dari Gangguan danPenistaan Dalam Beragama

Dimensi

Memerlukan Regulasi

Penyimpangan dan penistaan ajaran agama Penyimpangan dan penistaan ritual agama Penyimpangan dan penistaan simbol agama Penyimpangan dan penistaan teks kitab suci Penyimpangan dan pensitaan

√


√ √ √


√

59


bahasa agama

PEMBAHASAN

Tabel

tersebut

menujukan,

bahwa masyarakat ota Balikpapan sangat

terganggu

pensitaan

yang

dengan

maslah

terkait

dengan

Persepsi

Masyarakat

Perlindungan sebagai

tentang

Umat

Produk

Beragama

Sosialisasi

dan

Interkasi Kotler

penistaan ajaran agama, penistaan

(2000)

menjelaskan

simbol agama, dan penistaan terhadap

persepsi sebagai proses cara seseorang

teks

menyeleksi,

kitab

suci.

Berdasarkan

mengatur

dan

wawancara dengan tokoh – tokoh

menginterpretasikan

agama di Balikpapan,setidaknya ada

masukan informasi untuk menciptakan

dua kasus yang meresahkan mereka

gambaran keseluruhan yang berarti.

dalam halpensitaan agama. Munculnya

Mangkunegara (dalam Arindita, 2002)

kelompok syi’ahdi tengah – tengah

berpendapat bahwa persepsi adalah

umat

sekte

suatu proses pemberian arti atau makna

yehova di tengah – tengah komunitas

terhadap lingkungan. Dalam hal ini

Kristen. Bagi para tokoh Islam di

persepsi mecakup penafsiran obyek,

Balikpapan,

penerimaan

Islam

danmunculnya

Kelompok

Syi’ah

masukan-

stimulus

(Input),

dipandang telah melakukan pensitaan

pengorganisasian

terhadap ajaran, simbol ajaran dan

penafsiran terhadap stimulus yang

tekskitab

telah

suci

agamaIslam,karena

menyebarluaskan

ajaran

yang

stimulus,

diorganisasikan

mempengaruhi

dan

dengan

perilaku

cara dan

menyimpang dari ajaran Islam dan teks

pembentukan sikap. Adapun Robbins

qur’an bahkan dianggap cenderung

(2003)

menghina Rasulullah SAW dan para

dalam kaitannya dengan lingkungan,

sahabat

yaitu sebagai proses di mana individu-

yang

dipandang

sebagai

mendeskripsikan

persepsi

simbol agama Islam. Demikian juga

individu

dengan Sekte Yehova, Sekte Kristen

menafsirkan kesan indera mereka agar

yang

memberi makna kepada lingkungan

menyebarkan

ajaran

bahwa

mengorganisasikan

Yesus Kristus bukan Tuhan dianggap

mereka.

telah

mengemukakan

agama.

melakukan

penistaan

ajaran

Walgito

dan

(1993)

bahwa

persepsi

seseorang merupakan proses aktif yang memegang

peranan,

bukan


60

hanya


stimulus yang mengenainya tetapi juga

tanggapan yang muncul dari proses

individu sebagai satu kesatuan dengan

sosialisasi dan interaksi dengan realitas

pengalaman-pengalamannya, motivasi

kehidupandanpengetahuan.

serta sikapnya yang relevan dalam

Masyarakat Balikpapan menyeleksi,

menanggapi stimulus. Alport (dalam

mengatur

Mar’at,

masukan – masukan informasi dan

1991)

proses

persepsi

dan

merupakan suatu proses kognitif yang

pengalaman

dipengaruhi

realitas

oleh

pengalaman,

menginterprtasikan

–pengalaman

kehidupan

tentang

beragama

cakrawala, dan pengetahuan individu.

bermasyarakat

Pengalaman dan proses belajar akan

tentang

memberikan bentuk dan struktur bagi

kewajiban warga negara, wawasan

objek yang ditangkap panca indera,

kebangsaan, tatanan sosial dan budaya

sedangkan pengetahuan dan cakrawala

yang ada di Balikpapan. Pengalaman

akan memberikan arti terhadap objek

dan

yang ditangkap individu, dan akhirnya

ditafsirkan

komponen individu akan berperan

keseluruhan gambaran berupa presepsi

dalam

tentang urgensi perlindungan umat

menentukan

tersedianya

ajaran

beragama

laku individu terhadap objek yang ada.

pemerintah.

dapat

ditarik

persepsi

kesimpulan

merupakan

bagaimana mengatur

suatu

seseorang dan

dalam

hak

itu

sehingga

Persepsi

pengetahuan

agama,

pengethauan

jawaban yang berupa sikap dan tingkah

Dari definisi persepsi di atas

serta

dan dan

kemudian menciptakan

bentuk

individu

regulasi

dipengaruhi

bahwa

oleh faktor fungsional dan struktural.

proses

Faktor fungsional ialah faktor-faktor

menyeleksi,

menginterpretasikan

yang

bersifat

personal.

Misalnya

kebutuhan individu, usia, pengalaman

dan

masa lalu, kepribadian, jenis kelamin,

pengalaman-pengalaman yang ada dan

dan hal-hal lain yang bersifat subjektif.

kemudian

Faktor struktural adalah faktor di luar

masukan-masukan

informasi

menafsirkannya

untuk

menciptakan keseluruhan gambaran

individu,

yang berarti.

budaya, dan norma sosial sangat

Peresepsi

masyarakatkota

Balikpapan

tentang

perlindungan

umat

urgensi merupakan

misalnya

lingkungan,

berpengaruh terhadap seseorang dalam mempresepsikan sesuatu. Dengan kata lain,

persepsi

dipengaruhi

oleh

beberapa faktor internal dan eksternal,


61


yaitu faktor pemersepsi (perceiver),

konflik yang terjadi pada internal

obyek yang dipersepsi dan konteks

kelompok agama.

situasi persepsi dilakukan.

Perlindungan

Persepsi masyarakat Balikpapan Beragama

berbagai

dipengaruhi

faktor.

oleh

Pertama,

kemajemukan suku, adat, bahasa dan agama yang berimbang, Tidakada suku dan kelompok agama yang dominan sebagai mayoritas. Kelompok besar yang ada di Balikpapan adalah suku Melayu, Jawa, Cina keturunan, Bugis, mapun suku asli Dayak. Begitupun dalam

kehidupan

beragama,

masyarakat kota Balikpapan memeluk agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha

dan

Konghuchu.Kedua,masyarakat Balikpapan adalah masyarakat urban yang memiliki oentasi ekonomi yang kuat

dan

ekonomi

berada yang

dalam

cukup.

konsisi Hal

itu

memposisikan mereka tidak terlalu rentang dengan konflik berisu agama

Beragama

sebagai Kewajiban Negara

tentang urgensi regulasi perlindungan Umat

Umat

Dalam kajian HAM, kebebasan beragama dibedakan pada dua wilayah, yakni forum Internum dan forum eksternum.

Kebebasan

di

internum

merupakan

kebebasan

forum

internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan. Kebebasan forum internum ini

bersifat

absolut,

tidak

bisa

dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun (non-derogable rights), bahkan dalam keadaan perang dan darurat umum sekalipun. Dalam kaitan ini, negara wajib untuk tidak mengintervensi kebebasan di

forum internum

ini. Adapun

forum

eksternum

selama tidak menggangu kehidupan

merupakan kebebasan eksternal untuk

ekonomi.

memanifestasikan

Ketiga,

Peran

Forum

agama

dan

Kerukunan Umat Beragama terlihat

keyakinan dalam bentuk beribadat baik

dapat

menjembatani

secara pribadi maupun bersama-sama

ataumediasikomunikasiantar pemeluk

baik secara tertutup maupun terbuka,

agama yang berbeda di Balikpapan,

kebebasan untuk mendirikan tempat

walau

ibadat,

belum

bisa

menyelesaikan

hak

kebebasan

untuk

menggunakan simbol-simbol agama, JURNAL RISET KOMUNIKASI

62


hak kebebasan untuk merayakan hari

agama dan 5)Kebebasan

besar agama, hak kebebasan untuk

organisasi keagamaan. Sedangkan Isu

menetapkan pemimpin agama, hak

–isu yang dianggap sebagai forum

untuk mengajarkan dan menyebarkan

eksternum antara lain : 1)Meyakini

ajaran agama, hak orang tua untuk

kitab suci, 2)Meyakini rasul/pembawa

mendidik agama kepada anaknya, hak

ajaran, 3) Pendirian rumah ibadah, 4)

untuk

Cara

mendirikan

dan

mengelola

penyebaran

memilih

agama,

5)

Isi

organisasi keagamaan. Terhadap forum

penyebaran

agama,

6)

Metode

eksternum,

adanya

penyebaran

agama,

7)

Peserta

dengan

pendidikanagama,

diperbolehkan

pembatasan-pembatasan

8)Konten

materi

yang

pendidikan agama, 9) Penggunaan

sejalan dengan prinsip HAM. Negara

simbol agama,10) Penistaan ajaran

dapat “mengintervensi” wilayah ini

agama,11) Penistaan simbol agama,

dengan regulasi/kebijakan tertentu.

12) Penistaan kitab suci agama. Forum

pertimbangan-pertimbangan

Pada kasus persepsi masyarakat kota

Balikpapan

tentang

urgensi

regulasi tentang perlindungan umat beragama, masyarakat

dapat

manaurusan

memerlukan

campur

tangan

pemerintah dalam bentuk regulasi.

bahwa

Secara yuridis-normatif, jaminan

memdahkan

kebebasan beragama di Indonesia telah

terlihat

mencoba

eskternum tersebut menjadiisu yang

urusan

kebebasan

cukup

memadai

tersedia

dalam

beragama yang terkait forum internum

berbagai instrumen hukum nasional

yang tidak memerlukan intervensi

maupun

regulasi pemerintah.dan mana urusan

diratifikasi. Hal-hal itu adalah UUD

kebebasan beragama yang merupakan

1945 Pasal 29, 28E, 28I, UU No. 39

forum

harus

tahun 1999 tentang HAM. Terdapat

dipayungi dengan regulasi pemerintah.

pula “pembatasan” atas hak kebebasan

Isu yang dpat diidentifikasi sebagai

beragama

forum

sebagaimana termaktub dalam Pasal 28

eksternum

internum

kebeasan Kebebasan

beragama

yang

pada

masalah

adalah

meyakini

1) tuhan,

2)Kebebasan memilih atau berpindah agama, 3)Kebebasan beribadah ritual, 4) Kebebasan merayakan hari besar

J

internasional

UUD

itu.

yang

Hal

1945

telah

tersebut

serta

UU

No.1/PNPS/1965. Dalam

perspektif

instrumen

HAM, negara memiliki kewajiban atau


63


tugas

untuk

“menghormati”

(to

respect) , “melindungi” (to protect),

paling konkret bisa dinikmati oleh seluruh warganya (KontraS, 2012)

dan “memenuhinya” (to fulfill) hakhak setiap individu di wilayahnya. Kewajiban

menghormati

HAM

(obligation to respect) mengacu pada tugas negara untuk mendisiplinkan seluruh

aparaturnya

melakukan

untuk

pelanggaran

tidak

terhadap

pelaksanaan hak-hak asasi manusia (aspek vertikal) dari semua individu yang

berada

kuasanya.

di

bawah

Kewajiban

juridiksi

melindungi

HAM (obligation to protect) setiap individu di bawah juridiksi kuasanya menyangkut dua hal: upaya negara mencegah terjadinya suatu pelanggaran HAM yang dilakukan pihak manapun; dan bila terjadi suatu pelanggaran HAM,

negara

harus

melakukan

Terma Beragama” generik

“Perlindungan belum

yang

menjadi

telah

Penelitian

Umat istilah

terdefinisikan.

ini

mencoba

mendefinisikannya berdasarkan konsep RUU PUB yang sedang didiskusikan. Perlindungan

Umat

Beragama

didefinisikan sebagai penyelenggaraan kewajiban negara, terutama tanggung jawab pemerintah untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan kehidupan beragama dalam rangka menjamin

kemerdekaan

tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

agamanya

dan

kepercayaannya itu.

mekanisme koreksi, seperti penuntutan dan penghukuman bagi pelaku dan pemulihan

hak-hak

si

SIMPULAN

korban.

Simpulan

yang

dapat

Kewajiban untuk melindungi ini juga

dirumuskan dari gambaran pada tulisan

memiliki

ini

aspek

horisontal

karena

adalah

bahwa

masyarakat

negara juga wajib mengatur tata relasi

Balikpapan memandang perlu regulasi

antar aktor-aktor non-negara. Adapun

pemerintah tentang perlindungan umat

kewajiban negara untuk

beragama yang dapat diidentifikasi

memenuhi

(obligation to fulfill) menekankan pada

dengan beberapa

upaya-upaya positif negara melalui

Kebebasan dalam meyakini agama,

mekanisme legislatif, yudikatif, atau

terdiri atas Meyakini kitab suci, dan

administratif

Meyakini rasul/pembawa ajaran. 2)

untuk

menjamin

implementasi HAM di tingkat yang

Kebebasan

komponen.

beribadah


1)

berupa 64


kebebasAn 3)

Pendirian rumah ibadah.

Kebebasan

penyebaran

agama

dalam bentuk kebebasan cara dan isi materi Kebebasan

penyebaran dalam

agama.4) mendapatkan

pendidikan agama berupa regulasi tentang Peserta dan konten materi pendidikan beridentitas penggunaan Kebebasan

agama.

5)

Kebebasan

agama

melalui

simbol dari

agama.

gangguan

pensitaan agama berupa

6) dan

Penistaan

ajaran agama, Penistaan simbol agama dan Penistaan kitab suci agama.


65


DAFTAR PUSTAKA Biggar, Nigel, and Linda Hogan: Religious Voices in Public (Oxford, Oxford Places University Press, 2009) Capps,Walter H., Religious Studies the Making of Discipline (Minneapolis, Fortress Press, 1995) Comb, New. 1998. Psikologi Sosial. Jakarta. Percetakan Diponegoro. Cribb, Robert. (2000). Historical Hawaii: Atlas of Indonesia. University Of Hawaii Press.

Stigler, George J., Citizen and the State, Essays on Regulation (Chicago, University of Chicago Press, 1975) Sullivan, Winnifred Fallers, The Impossibility of Religious Freedom (Princeton, Princeton University Press, 2005) Toha,

Mifta. 1990. Perilaku Organisasi. Jakarta. Rajawali.

Walgito, Bimo. 2003. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.

Davis, Derek, and Barry Hankins, New Religious Movements and Religious Liberty in America (Waco, Texas, Baylor University Press, 2003) Gray,

John, Liberalism, Second Edition (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1995)

Gulalp, Haldun, Citizenship and Ethnic Conflict, Challenging the Nation State, (London, Routledge, 2006) Kotler, Philip. 2000. Marketing Manajemen: Analysis, Planning, implementation, and Control 9th Edition, Prentice Hall International, Int, New Yersey. Kymlicka,Will, Multicultural Cirtizenship, A Liberal Theory of Minority Right, (Oxford, Clarendon Press, 1995) Robbins, S.P. 2003. Perilaku Organisasi. Jilid I. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Garmedia. Sharma, Arvind, Problematizzing Religious Freedom (London, Springer, 2010)


66

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA (Studi Kasus Masyarakat Balikpapan)

Recommend Documents