PERSEPSI MASYARAKAT DESA SELOREJO KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN The Society’s Perception Against The Adultery Criminal Action at Selorejo Village Ngunut District Tulungagung Regency Bahrin Jumaidah Pembimbing :
Prof. Dr. H. Suko Wiyono, SH. MH Nuruddin Hady, SH. MH Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Email:
[email protected] ABSTRAK : Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan (1) penyebab maraknya tindak pidana perzinahan menurut masyarakat Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, (2) persepsi masyarakat Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terhadap tindak pidana perzinahan, (3) upaya yang dilakukan masyarakat Desa Selorejo dalam mengatasi dan mencegah terjadinya tindak pidana perzinahan. Data dikumpulkan dengan observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, serta dianalisis dengan teknik deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian adalah: (1) penyebab maraknya tindak pidana perzinahan di Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten tulungagung adalah multifaktoral yang saling berkaitan, mulanya adalah faktor ekonomi (salah satu pasangan merantau ke luar negeri menjadi TKI), faktor biologis (kekurangan nafkah batin dan abnormalitas seks), faktor selanjutnya adalah faktor salah pergaulan di masyarakat, dan faktor yang terakhir adalah faktor kecanggihan teknologi komunikasi (ketidakbijaksanaan dalam menggunakan HandPhone). Keseluruhan faktor yang telah disebutkan di atas terjadi karena kurang kuatnya iman kepada Yang Maha Kuasa; (2) persepsi masyarakat Desa Selorejo secara kolektif menyatakan tidak setuju dengan adanya beberapa anggota masyarakat desa Selorejo yang melakukan tindak pidana perzinahan. Masyarakat Desa Selorejo juga tidak mengetahui bahwa perzinahan yang banyak dilakukan oleh warga masyarakat desa Selorejo telah diatur oleh pemerintah dengan dimasukkannya ke dalam KUHP dan dikategorikan sebagai kejahatan; (3) Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selorejo dalam mengatasi dan mencegah maraknya tindak pidana perzinahan hingga saat ini masih belum ada. Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Tindak Pidana Perzinahan
Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Namun pada prakteknya ikatan suci pernikahan yang diatur sedemikian rupa dalam aturan hukum suatu negara banyak terjadi penyimpangan yaitu tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Desa Selorejo terletak di wilayah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, saat ini telah terjadi tindak pidana perzinahan. Masyarakat Desa Selorejo merasa resah dengan maraknya kasus tindak pidana perzinahan yang dari waktu ke waktu terus ada, dan tidak pernah ada tanggapan serius dari tokoh masyarakat maupun dari aparat desa. Banyaknya salah satu pasangan dalam rumah tangga yang merantau ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) disebut-sebut sebagai pangkal dari terjadinya tindak pidana perzinahan. Para suami/istri yang ditinggal merantau dalam waktu yang lama mengalami kekurangan nafkah batin, yang mengakibatkan para suami/istri yang ditinggal ini melakukan perbuatan menyimpang yaitu berzina. Hal tersebut merupakan persoalan pribadi namun telah mengganggu kepentingan umum. Memberi dampak buruk bagi generasi muda karena telah memberi contoh yang tidak baik serta mencemarkan nama baik Desa Selorejo. Selengkapnya isi dari Pasal 284 KUHP sebagai dasar hukum serta yang mengatur tentang Perzinahan, atau yang biasa disebut mukah (overspel), terdiri dari lima (5) ayat sebagai berikut. Pasal 284 KUHP (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah,padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja atau ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75 KUHP. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap. Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan. Seseorang bisa dikenakan pasal ini, bilamana salah satu atau duaduanya sudah menikah dengan orang lain.
METODE Penelitian ini dilakukan selama dua bulan di Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis jenis penelitian deskriptif untuk melakukan analisis data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan penyebab penyebab maraknya tindak pidana perzinahan menurut masyarakat Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, mendeskripsikan persepsi masyarakat Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terhadap tindak pidana perzinahan, mendeskripsikan upaya yang dilakukan masyarakat Desa Selorejo dalam mengatasi dan mencegah terjadinya tindak pidana perzinahan. landasan teori mengenai persepsi masyarakat Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terhadap tindak pidana perzinahan dalam kaitannya dengan penelitian ini dibatasi pada kajian yaitu : (1) Pengertian persepsi; (2) Proses terjadinya persepsi; (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi; (4) Masyarakat; (5) Pengertian perzinahan; dan (6) Norma sosial yang menyangkut perzinahan. Pada penelitian ini kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument utama dan berperan sebagai pengamat. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, lokasi ini dipilih karena lokasinya berada di daerah pedesaan dan berada pada wilayah yang sedang berkembang dan tidak banyak orang yang tahu lokasi ini, selain itu pada lokasi ini masyarakatnya banyak yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mengakibatkan banyaknya kasus perzinahan. Sumber data pada penelitian ini meliputi sumber data primer yang diperoleh langsung dengan mewawancarai beberapa informan yaitu perangkat Desa Selorejo, diantaranya Kepala Desa (Bapak Hadi), Sekretaris Desa (Bapak Suradji), Ketua RW06 (Bapak Trimo), serta dari tokoh masyarakat diantaranya pemuka agama (Bapak Salim dan Bapak Ahmad Thohir) dan beberapa anggota masyarakat Desa Selorejo diantaranya Bapak Khoirul Mufid, Ibu Siti Rohmah, Ibu Yunari, Ibu Ti’in, Bapak Karli, dan Bapak Muzaki, dan juga peneliti mewawancarai salah satu pelaku zina yang namanya disamarkan yaitu saudara IND terkait dengan penyebab dan alasan sehingga ia melakukan zina, dan data sekunder dengan mengumpulkan data dari dokumen Desa Selorejo yaitu profil desa. Analisi data meliputi beberapa langkah sebagai berikut: pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada bagian ini untuk menetukan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability) (Moleong, 2007:324). Namun pada penelitian ini hanya menggunakan satu kriteria yang relevan yaitu derajat kepercayaan (credibility), pada kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan datanya dilakukan dengan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. HASIL Gambaran umum Desa Selorejo Desa Selorejo merupakan salah satu dari 18 desa di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Desa Selorejo memiliki luas wilayah 141.20 hektar (Profil Desa Selorejo Tahun 2013). Desa Selorejo terdiri dari satu dusun dan dibagi menjadi 6 RW dan 12 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 2.315 jiwa, diantaranya jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.168 Orang, perempuan 1.147 Orang, dan kepala keluarga sebanyak 722 KK dengan mayoritas penduduk bergama Islam. Desa Selorejo dipimpin oleh Kepala Desa dengan dibantu para perangkat lainnya. Penyebab maraknya tindak pidana perzinahan menurut masyarakat Desa Selorejo Berdasarkan hasil penelitian, penyebab tindak pidana perzinahan di Desa Selorejo yaitu multifaktoral yang saling berkaitan, diantaranya faktor ekonomi, faktor biologis, faktor kecanggihan teknologi, dan faktor salah pergaulan. Persepsi masyarakat terhadap tindak pidana perzinahan Berdasarkan hasil penelitian, secara kolektif masyarakat Desa Selorejo tidak setuju dengan maraknya tindak pidana perzinahan yang terjadi, namun masyarakat Desa Selorejo tidak dapat berbuat apa-apa, menegur pun enggan dilakukan karena apada masyarakat desa masih terdapat unsur ewuh pakewuh, selain itu perzinahan merupaka persoalan pribadi rumah tangga seseorang yang tidak semua orang dapat ikut mencampurinya. Upaya yang dilakukan masyarakat Desa Selorejo dalam mengatasi dan mencegah tindak pidana perzinahan Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan masyarakat Desa Selorejo hingga saat ini masih belum ada.
PEMBAHASAN Penyebab maraknya tindak pidana perzinahan menurut masyarakat Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Penyebab maraknya tindak pidana perzinahan menurut masyarakat Desa Selorejo yaitu multifaktoral yang saling berkaitan, mulanya adalah faktor ekonomi, yang mengharuskan salah satu pasangan harus pergi merantau menjadi TKI, hal ini disebabkan adanya anggapan bekerja diluar negeri penghasilannya lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan bekerja di tanah air, selain itu terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri dan tingkat pendapatan ekonomi keluarga yang rendah, turut menjadi pendorong masyarakat angkatan kerja mencari pekerjaan ke luar negeri. Profesi TKI menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga di masayarakat Desa Selorejo. Faktor biologis, karena ditinggal dalam waktu yang lama sebagai TKI, para suami/istri yang ditinggal ini mengalami kekurangan nafkah batin, bahwa yang dimaksud dengan nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istimta’ (hubungan suami istri) (Al-Malibariy,1979:190). Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga. Dan kecanggihan tekhnologi yakni penggunaan Handphone (HP) sebagai salah satu faktor pendukung berikutnya. Para suami/istri yang ditinggal merantau ini dengan sangat mudah tergoda rayuan orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya saja para suami/istri yang ditinggal merantau menjadi TKI rata-rata memegang atau menggunakan HP sebagai alat komunikasi. Namun, HP yang seharusnya digunakan untuk berkomunikasi dengan pasangan resminya yang ada di luar negeri malah disalahgunakan untuk berkomunikasi dengan Pria Idaman Lain (PIL) atau pun Wanita Idaman Lain (WIL). Para suami/istri yang ditinggal merantau menjadi TKI yang kesepian akhirnya mudah tergoda dengan rayuan-rayuan orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, para suami/istri yang ditinggal merantau banyak yang terlibat dalam pergaulan bebas yang ada di lingkungan masyarakat, yang memang pada saat ini kehidupan bermasyarakat mengalami pergeseran yang tidak terelakkan serta interaksi pergaulan masyarakat sudah tidak terkontrol. Namun tidak semua faktor tadi mempengaruhi terjadinya tindak pidana perzinahan, ada dari beberapa pelaku zina yang sudah mapan dan serba berkecukupan secara ekonomi. Beberapa pelaku zina ini melakukan zina karena mengalami penyimpangan seksual, yaitu melakukan zina karena merasa bahagia apabila berhubungan badan bukan dengan pasangan resminya melainkan dengan orang lain. Dan ini dapat dikategorikan ke dalam faktor biologis, karena mengalami abnormalitas seksual yang disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak normal (abnormal) dalam kehidupan seksualnya.
Tetapi semua faktor multifaktoral yang telah disebutkan di atas terjadi karena lemahnya iman kepada Yang Maha Kuasa. Apabila seseorang yang memiliki iman yang kuat kepada Yang Maha Kuasa, maka tidak mungkin akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Persepsi masyarakat Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terhadap tindak pidana perzinahan Persepsi masyarakat Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terhadap tindak pidana perzinahan adalah jelas masyarakat Desa Selorejo secara kolektif menyatakan tidak setuju dengan adanya tindak pidana perzinahan di Desa mereka. Namun hingga saat ini masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa dengan kasus perzinahan tersebut. Masyarakat menyerahkan penyelesaian kasus perzinahan pada aparat desa, karena masyarakat beranggapan bahwa maraknya kasus perzinahan yang tidak kunjung selesai salah satu penyebabnya adalah lemahnya peran aparat desa dalam menindak pelaku perzinahan yang ada di Desa Selorejo. Aparat desa pun menanggapi asumsi masyarakat terkait lemahnya peran aparat desa dan krisis wibawa pada aparat desa. Menurut aparat desa, pihaknya tidak berhak mengadili ataupun menghakimi para pelaku zina yang ada di masyarakat Desa Selorejo. Aparat desa sifatnya hanya pelayanan, yaitu melayani masyarakat terkait urusan administratif. Bagi aparat desa membahas ataupun membicarakan kasus perzinahan merupakan hal yang masih sensitif dan tabu. Selain itu, menanggapi persoalan maraknya kasus perzinahan yang ada di Desa Selorejo, aparat desa memang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili ataupun menghakimi para pelaku zina. Aparat desa tidak bisa gegabah menanggapi persoalan perzinahan, karena perzinahan merupakan persolan pribadi atau individu, yang tidak semua orang bahkan aparat desa pun tidak bisa ikut mencampurinya, kalau pun ada laporan terkait perzinahan dari pihak-pihak yang berwenang melaporkan aparat desa hanya berwenang sebagai mediator untuk berdamai. Kasus tindak pidana perzinahan merupakan perbuatan pidana/perkara aduan atau delik aduan, yang baru bisa ditindak lanjuti apabila telah ada aduan ataupun laporan dari pihak yang berwenang melaporkan persoalan perzinahan tersebut. Hendaknya aparat desa memiliki aturan mengenai perzinahan, karena banyaknya kasus perzinahan yang terjadi sudah seyogyanya aturan yang jelas dan sanksi yang tegas harus ada. Masyarakat Desa Selorejo cenderung permisif terhadap tindak pidana perzinahan. Dengan maraknya kasus yang terus ada dan tidak adanya aturan dari aparat desa, ini mengindikasikan membiarkan perzinahan terus terjadi di desa ini. Masyarakat desa Selorejo tidak ada yang mengetahui dan sudah tentu tidak ada yang mengerti tentang KUHP. Sesuai dengan KUHP, perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah
kawin (nikah) dengan perempuan atau laki-laki bukan istri atau suaminya. Lemahnya kesadaran terhadap hukum pada masyarakat Desa Selorejo mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa apabila membicarakan soal hukum pasti tidak jauh-jauh dari persoalan politik uang atau penyuapan. Karena untuk hidup sehari-hari saja masyarakat sudah kesusahan, jadi apabila kasus perzinahan dibawa hingga ke jalur hukum sudah pasti masyarakat tidak akan memperkarakannya, dikarenakan tidak adanya biaya. Upaya yang dilakukan masyarakat Desa Selorejo dalam mengatasi dan mencegah Tindak Pidana Perzinahan Upaya yang dilakukan masyarakat Desa Selorejo dalam mengatasi dan mencegah maraknya tindak pidana perzinahan hingga saat ini masih belum terlihat. Masyarakat Desa Selorejo hingga saat ini hanya bisa pasrah dan berdo’a kepada Yang Maha Kuasa agar tindak pidana perzinahan dapat ditiadakan dari Desa Selorejo, selain itu masyarakat lebih mengembalikannya pada individu masing-masing untuk lebih meningkatkan kadar keimanan kepada Yang Maha Kuasa supaya terhindar dari kasus perzinahan. Masyarakat Desa Selorejo berharap aparat desa memiliki program-program yang berkualitas dan bermanfaat perihal mengatasi dan mencegah maraknya kasus perzinahan. Masyarakat juga berharap peraturan desa (PerDes) yang jelas dan sanksi yang tegas perihal perzinahan juga harus mulai dipikirkan untuk dibuat, supaya para pelaku zina memiliki efek jera serta tidak mengulangi perbuatannya ataupun bagi masyarakat yang lain agar tidak ikut terjerumus ke dalam perzinahan. Pada waktu sekitar tahun 2008 lembaga BPD pernah mengadakan pertemuan yang dalam pertemuan itu membahas rencana pembuatan Peraturan Desa (PerDes) tentang perzinahan. Namun rencana tersebut tidak pernah ada tindak lanjut hingga sekarang, dan draft PerDes yang telah direncanakan tersebut tidak pernah disahkan, menurut aparat desa peraturan yang dibuat di wilayah desa tidak boleh berbenturan dengan peraturan yang ada pada lembaga di atasnya. Apabila aparat desa tidak memiliki aturan bagi pelanggar perzinahan, minimal aparat desa bisa menggunakan hukum adat sebagai alternatif dalam menindak kasus perzinahan. Namun di Desa Selorejo hukum adat yang seharusnya mampu dan bisa menjadi pedoman dalam menyelesaikan perkara pada masyarakat sudah tidak berlaku lagi. Menurut Soepomo (1987:3) Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat merupakan suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat tidak tertulis namun ditaati oleh seluruh unsur lapisan masyarakat, sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Menurut Soepomo (1987:11) kedudukan hukum adat dalam seluruh sistem perundang-undangan, yang berlaku baru di Indonesia, masih saja tetap sebagai keadaan pada akhir zaman kolonial. Jadi, tidak ada alasan bahwa hukum adat sudah tidak berlaku
lagi dalam suatu wilayah seperti yang telah dikemukakan oleh aparat desa Selorejo, karena hukum adat sejatinya adalah hukum yang telah menyatu dengan kehidupan masyarakat, tidak tertulis namun ditaati oleh seluruh unsur yang ada di masyarakat itu sendiri. Menurut Muhammad (1991:66) perbuatan zina digolongkan ke dalam delik yang berat, yaitu perbuatan melanggar kehormatan keluarga dan kepentingan hukum dari seorang suami/istri dan juga melanggar kepentingan umum, merusak kesucian masyarakat. Dari sudut pandang ini maka menghukum pelaku menjadi tujuan utama dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu semua komponen dalam proses peradilan pidana mengarahkan perhatian dan segala kemampuannya untuk menghukum si pelaku dengan harapan bahwa dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dan mencegah pelaku lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ini dan masyarakat merasa tentram karena dilindungi oleh hukum, hal ini sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu sebagaimana dikatakan oleh Reksodiputro (dalam Amiriah, 2006:2) bahwa selain menegakkan hukum dan keadilan sistem peradilan pidana berfungsi : (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan ditegakkan dan yang salah telah dipidana; (3) mengusahakan agar yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. Dengan demikian semua komponen peradilan pidana yang bekerja dalam sebuah sistem harus berupaya mewujudkan tujuan dari sistem tersebut yaitu sebagai lembaga yudikatif yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan serta mencegah masyarakat menjadi korban kriminalitas. Hingga saat ini masyarakat Desa Selorejo hanya bisa pasrah, menegur pun enggan dilakukan oleh masyarakat kepada para pelaku zina, karena pada masyarakat desa terdapat unsur ewuh pakewuh ataupun sungkan apabila menyangkut kasus tersebut, masyarakat juga tidak mau terlalu mencampuri urusan orang lain. Masyarakat hanya bisa berdo’a agar kasus perzinahan dapat ditiadakan dari desa Selorejo. Selain itu, masyarakat lebih mengembalikannya pada individu masing-masing untuk lebih meningkatkan kadar keimanan kepada Yang Maha Kuasa. Masyarakat Desa Selorejo juga berharap bahwa sosialisasi tentang perzinahan yang telah diatur pemerintah dengan dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dikategorikan sebagai kejahatan, dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi oleh pihak berwajib juga perlu diberikan kepada warga masyarakat agar warga masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Dan sudah seharusnya masyarakat Desa Selorejo memiliki kesadaran tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Pembinaan secara rohani juga tidak kalah pentingnya bagi masyarakat yang pernah terjerat kasus tindak pidana perzinahan.
PENUTUP Kesimpulan Bertolak dari temuan penelitian dan pembahasan, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa penyebab maraknya tindak pidana perzinahan di Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten tulungagung adalah multifaktoral yang saling berkaitan, mulanya adalah faktor ekonomi (salah satu pasangan merantau ke luar negeri menjadi TKI), faktor biologis (kekurangan nafkah batin dan abnormalitas seks), faktor selanjutnya adalah faktor salah pergaulan di masyarakat, dan faktor yang terakhir adalah faktor kecanggihan teknologi komunikasi (ketidakbijaksanaan dalam menggunakan HandPhone). Keseluruhan faktor yang telah disebutkan di atas terjadi karena kurang kuatnya iman kepada Yang Maha Kuasa, apabila seseorang telah memiliki iman yang kuat, maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan sejelek itu (perzinahan). Persepsi masyarakat Desa Selorejo secara kolektif menyatakan tidak setuju dengan adanya beberapa anggota masyarakat desa Selorejo yang melakukan tindak pidana perzinahan. Masyarakat merasa resah dengan maraknya kasus perzinahan yang terus ada. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selorejo dalam mengatasi dan mencegah maraknya tindak pidana perzinahan hingga saat ini masih belum terlihat. Secara kolektif masyarakat tidak setuju terhadap adanya masyarakat yang melakukan perzinahan, tetapi masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa, menegur pun enggan dilakukan karena masih terdapat unsur “ewuh pakewuh” ataupun sungkan pada pergaulan masyarakat desa serta masyarakat tidak mau terlalu ikut mencampuri urusan orang lain. Saran Berdasarkan simpulan di atas, maka saran/rekomendasi yang diajukan dirumuskan sebagai berikut. Hendaknya bagi masyarakat Desa Selorejo lebih kreatif dalam menggali potensi diri dalam mencukupi kebutuhan ekonomi, agar dapat menekan angka penduduk yang bekerja di luar negeri menjadi TKI, sehingga kasus perzinahan yang diakibatkan karena banyaknya pasangan yang pergi merantau dan mengakibatkan kurangnya nafkah batin dapat ditiadakan. Serta aparat desa Selorejo hendaknya memiliki program-program terkait pemberdayaan dalam menggali potensi diri masyarakatnya. Masyarakat Desa Selorejo hendaknya tidak permisif terhadap tindak pidana perzinahan yang marak terjadi. Masyarakat harus berperan aktif menegur siapa saja apabila dicurigai melakukan zina, agar nantinya pelaku perzinahan memiliki rasa malu terhadap apa yang dilakukannya. Dalam mengatasi dan mencegah tindak pidana perzinahan hendaknya lebih dioptimalkan lagi dengan memaksimalkan peran ulama atau tokoh agama yang ada di Desa Selorejo, karena di daerah pedesaan biasanya peran tokoh agama sangat penting dalam mempengaruhi
tindakan masyarakat, termasuk menyadarkan pada orangtua akan pentingnya memenanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral kepada anak-anak, agar nantinya tindak pidana perzinahan dapat ditiadakan. DAFTAR RUJUKAN Al-Qur’an dan Terjemahannya. 2007. Al-Hikmah. Bandung: Diponegoro. Amiriah, Hilda. 2006. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan (Studi Polres Pasuruan). Malang: Universitas Brawijaya. Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. Al-Malibariy, Syaik Zainuddin bin Abdul Aziz. Fathul Mu’in (Jilid 3). TerjemahanAs’ad, Aliy M. 1979. Kudus: Menara Kudus. Basrowi. 2005. Pengantar Sosiologi. Bogor: Ghalia Indonesia. Bawengan, Gerson. 1977. Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat. Jakarta: Pradnya Paramitha. Hamzah, Andi. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Kartono, Kartini. 1978. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Bandung: Mandar Maju. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2007. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Meinarno, Eko A, dkk. 2011. Manusia Dalam Kebudayaan dan Masyarakat. Jakarta: Salemba Humanika. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Moeljatno. 2008. KUHP=Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara. Muhammad, Bushar. 1991. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita. Muslich, Wardi Ahmad. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Patriyani, Ayu Meirina. 2013. Persepsi Masyarakat Terhadap Status Wilayah Gunung Kelud (Studi Pada Masyarakat di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). Malang: Universitas Negeri Malang. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk SMP/MTs. 2013. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: PT Rineka Cipta. Soelaeman, Munandar. 2001. Ilmu Sosial Dasar. Bandung: PT Refika Aditama. Soepomo. 1987. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sutedjo, Ayu Triasmoro. 2012. Persepsi Sejumlah siswa SMA Negeri Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Kotamadya Blitar. Malang: Universitas Negeri Malang. Thoha, Miftah. 2004. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Universitas Negeri Malang. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Edisi Kelima). Malang: UM Press.
Ulum, A’An Warul. 2010. Pandangan Ulama’ Kabupaten Pasuruan Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan). Malang: Universitas Negeri Malang. Walgito, Bimo. 1999. Psikologi Sosial. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. _____ . 2013. Profil Desa Selorejo. Desa Selorejo. Bahiej, Ahmad. 2013. Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.(http://www.gwinetwork.com/sites/default/files/ebooks/deli k-perzinahan-dan-berbagai-sistem-hukum-dan-dalam-pembaharuanhukum-pidana-indonesia.pdf/, diakses anggal 27 November 2013 pukul 10.05 WIB). Hukum online. 2013. Persoalan Kawin Siri dan Perzinahan. (Online), (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbda54730a68/persoala n-kawin-siri-dan-perzinahan. html /, diakses tanggal 18 Nopember 2013 pukul 06.45 WIB). Muhajirin. 2013. Sejarah pengerian dan Isilah Hukum Islam. (Online). (http://muhajirinsyukurmaruapey.blogspot.com/2013/03/sejarahpengertian-dan-istilah-hukum.html/, diakses tanggal 27 November 2013 pukul 10.50 WIB). Sosialsosiologi. 2012. Definisi Masyarakat. (Online), (http://sosialsosiologi.blogspot.com/2012/12/definisimasyarakat.html/, diakses tanggal 25 Semptember 2013 pukul 16.45). Wikipedia. 2013. Hukum, (Online), (http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum, diakses 15 September 2013 pukul 14.23 WIB). Zenyqq. 2012. Hukum Perzinahan Menurut Pandangan Islam. (Online), (http://zenyqq.wordpress.com/2012/12/28/hukum-perzinahan-menurutpandangan-islam/, diakses tanggal 25 September 2013 pukul 16.35).
