Draft Revisi ANGGARAN DASAR (AD) PERSATUAN PERAWAT GIGI INDONESIA
2013
Sanpelor’ 03-2013
ANGGARAN DASAR PERSATUAN PERAWAT GIGI INDONESIA MUKADIMAH Bahwa didorong oleh keinginan luhur untuk berperanserta secara aktif mengisi dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sehat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. dan mewujudkan peningkatan harkat, martabat, dan kesejahteraan tenaga kesehatan khususnya perawat gigi, maka perlu dibentuk suatu organisasi profesi. Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada 16 September 1996 dalam Pertemuan Perwakilan Perawatan Gigi Seluruh Indonesia di Ciloto-Cianjur-Jawa Barat, telah didirikan satu organisasi profesi perawat gigi dengan nama Persatuan Perawat Gigi Indonesia disingkat PPGI PPGI dibentuk untuk melindungi, mengayomi, membina dan mengembangkan profesi perawat gigi di Indonesia, serta berfungsi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas, dan profesional . Atas dasar hal-hal tesebut di atas, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Gigi Indonesia sebagai berikut: BAB I IDENTITAS ORGANISASI Pasal 1 Nama Organisasi Organisasi ini bernama Persatuan Perawat Gigi Gigi Indonesia disingkat PPGI. Pasal 2 Bentuk Organisasi PPGI berbentuk Persatuan, Musyawarah Nasional.
kedaulatan tertinggi ditangan anggota melalui
Pasal 3 Sifat Organisasi PPGI merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan profesi Pasal 4 Pendirian PPGI didirikan pada hari Jum’at tanggal 13 September 1996 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Sanpelor’ 03-2013
Pasal 5 Kedudukan PPGI berkedudukan di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia dengan Sekretariat Pusat berada di Ibukota Negara. Pasal 6 Atribut Organisasi Atribut organisasi terdiri dari Logo, Panji, Bendera, Seragam dan Perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
BAB II SIFAT, AZAS DAN TUJUAN Pasal 7 Sifat PPGI adalah organisasi Profesi Perawat Gigi Indonesia merupakan wadah pemersatu seluruh Perawat Gigi di Indonesia. Pasal 8 Azas PPGI berazaskan kaidah organisasi profesi dan nilai-nilai profesi Perawat Gigi yaitu integritas, kebenaran dan penghargaan dalam pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut. Pasal 9 Tujuan 1) Memantapkan persatuan dan kesatuan antar Perawat Gigi. 2) Meningkatan mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan gigi dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat. 3) Mengembangkan karir dan prestasi kerja bagi Perawat Gigi sejalan dengan peningkatan kesejahteraan Perawat Gigi. 4) Memfasilitasi anggota dalam memperoleh hak perlindungan hukum. 5) Meningkatan hubungan kerjasama dengan organisasi profesi lain, lembaga dan institusi baik di dalam maupun diluar negeri. BAB III PERAN DAN FUNGSI Pasal 10 Peran 1) PPGI berperan sebagai Pembina, pengembang dan pengawas terhadap mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan gigi 2) PPGI berperan sebagai Pembina serta pengembang ilmu dan teknologi keperawatan gigi 3) PPGI berperan sebagai Pembina, pengembang dan pengawas kehidupan berprofesi Sanpelor’ 03-2013
Pasal 11 Fungsi 1) PPGI berfungsi untuk membina, mengembangkan dan mengawasi mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan gigi 2) PPGI untuk membina, mengembangkan ilmu dan teknologi keperawatan gigi 3) PPGI berfungsi untuk membina, mengembangkan dan mengawasi kehidupan berprofesi
BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 12 Jenis Keanggotaan
Keanggotaan PPGI terdiri atas ; a. Anggota Biasa ialah warga negara Republik Indonesia yang berlatar belakang sebagai Perawat Gigi b. Anggota Luar Biasa 1) ialah mereka yang berminat pada upaya peningkatan derajat kesehatan gigi dan mulut serta menyeluruh. 2) ialah rnereka yang sedang mengikuti pendidikan Perawat Gigi. c. Anggota Kehormatan ialah mereka yang bukan berasal dari pendidikan Perawat Gigi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat PPGI karena dinilai telah berjasa terhadap PPGI BAB V SUSUNAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI Pasal 13 Susunan Organisasi (1) Susunan organisasi terdiri dari : a. Dewan Pengurus Pusat, b. Dewan Pengurus Daerah c. Dewan Pengurus Cabang (2) Bila diperlukan susunan organisasi dapat dilengkapi dengan : a. Koordinator Wilayah b. Komisariat Pasal 14 Kedudukan Pengurus Organisasi Susunan Pengurus Organisasi terdiri dari : a. Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara b. Dewan Pengurus Daerah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi c. Dewan Pengurus Cabang yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota Sanpelor’ 03-2013
d. Koordinator wilayah berkedudukan di salah satu Kabupaten atau Kota yang
ditunjuk e. Komisariat berkedudukan di suatu instansi, institusi atau lembaga.
Pasal 15 Komposisi Kepengurusan A. Komposisi Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPGI. Dewan Pengurus Pusat PPGI terdiri dari : 1. Ketua Umum 2. Ketua I 3. Ketua II 4. Sekretaris Umum 5. Sekretaris I 6. Sekretaris II 7. Bendahara Umum 8. Bendahara I 9. Bendahara II 10. Departemen Departemen : a. Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi. b. Departemen Diklat dan Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan Gigi c. Departemen Hukum dan Kerjasama d. Departemen Pengendalian Sumber Daya dan Dana. e. Departemen Pembinaan Kesejahteraan
B. Komposisi Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPGI, minimal terdiri dari: 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Wakil Sekretaris 5. Bendahara 6. Wakil Bendahara 7. Bidang-Bidang : a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi. b. Bidang Pendidikan dan Latihan c. Bidang Hukum dan Kerjasama C. Komposisi Koordinator Wilayah PPGI terdiri dari : 1. Ketua 2. Anggota D. Komposisi Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPGI, minimal terdiri dari : 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Wakil Sekretaris 4. Wakil Bendahara 5. Seksi – Seksi a. Seksi Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi. b. Seksi Pendidikan dan Latihan c. Seksi Hukum dan Kerjasama
Sanpelor’ 03-2013
E. Komposisi Komisariat PPGI terdiri dari : 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara Pasal 16 Masa Bakti Ketua 1) Ketua Umum/Ketua Pengurus Persatuan Perawat Gigi Gigi Indonesia dan Komisariat dipilih untuk masa bakti 4 (empat) tahun 2) Ketua Umum/Ketua Pengurus Persatuan Perawat Gigi Gigi Indonesia dan Komisariat dibatasi hanya dapat dipilih dalam dua periode berturut-turut.
BAB VI KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 17 Kewenangan 1) Dewan Pengurus Pusat berwenang : a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan organisasi ditingkat nasional berdasarkan AD/ART dan Rekomendasi Musyawarah Nasional dan atau hasil Rapat Kerja Nasional. b. Membentuk dan mengesahkan kompetensi Keperawatan Gigi c. Mengangkat dan mengambil keputusan terhadap seseorang yang berjasa terhadap profesi Perawat Gigi untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan. d. Bertindak dan untuk atas nama organisasi secara nasional dalam mewakili organisasi baik didalam maupun diluar negeri. e. Kebijakan seperti dimaksud pada ayat (a) diatas dinyatakan sah apa bila ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris umum f. Menetapkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Daerah g. Menghimpun dana baik berupa iuran keanggotaan yang diterima melalui DPD atau dana-dana lainnya yang sah dan mengelola dana-dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan PPGI 2) Dewan Pengurus Daerah berwenang : a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan organisasi di tingkat provinsi berdasarkan AD/ART, Rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional, dan Kebijakan Pengurus Pusat, Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Daerah. b. Mensahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Cabang. c. Menghimpun dana baik berupa iuran keanggotaan yang diterima melalui DPC atau dana-dana lain yang sah, serta mengelola dana-dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan PPGI 3) Pengurus Koordinator Wilayah a. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ ART b. Melaksanakan koordinasi dengan DPD dan antar DPC wilayah kerjanya
4) Dewan Pengurus Cabang berwenang : a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan organisasi ditingkat Kabupaten / Kota berdasarkan AD/ART, Rekomendasi Munas dan Kebijakan Pengurus Pusat dan Daerah, rekomendasi Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Daerah Sanpelor’ 03-2013
dan Rekomendasi Musyawarah Cabang serta rekomendasi Rapat Kerja Cabang. b. Mensahkan komposisi dan personalia pengurus Komisariat. c. Menghimpun dana baik berupa iuran keanggotaan yang diterima langsung dari anggota atau melalui komisariat serta dana-dana lain yang sah serta mengelola dana-dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan PPGI 5) Pengurus Komisariat berwenang : a. Melaksanakan kebijakan organisasi berdasarkan AD/ART, Rekomendasi Munas dan Kebijakan Pengurus Pusat dan Daerah, rekomendasi Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Daerah dan Rekomendasi Musyawarah Cabang serta rekomendasi Rapat Kerja Cabang. b. Memungut iuran keanggotaan dari anggota komisariat yang bersangkutan. Pasal 18 Kewajiban 1). Dewan Pengurus Pusat berkewajiban : a. Menyampaikan pertangungjawaban organisasi pada Musyawarah Nasional b. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ART c. Melaksanakan program kerja DPP yang disahkan pada Musyawarah Nasional d. Memberikan pengakuan kompetensi Perawat Gigi Indonesia e. Melaksanakan pembinaan organisasi secara berjenjang mulai dari Pengurus Daerah, Cabang dan Komisariat. f. Mengelola dana yang dihimpun dari anggota dan dana dari sumber lain yang sah sepenuhnya untuk kepentingan organisasi PPGI 2). Dewan Pengurus Daerah berkewajiban : a. Menyampaikan pertangungjawaban organisasi pada Musyawarah Daerah b. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ART c. Melaksanakan program kerja DPD yang disahkan pada Musyawarah Daerah d. Melaksanakan pembinaan organisasi secara berjenjang mulai dari Pengurus Cabang sampai ke Pengurus Komisariat e. Menyetorkan iuran anggota yang menjadi hak DPP melalui rekening DPP f. Mengelola dana yang dihimpun dari anggota dan dana dari sumber lain yang sah sepenuhnya untuk kepentingan organisasi PPGI 6) Pengurus Koordinator Wilayah c. Menjalankan ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ ART d. Melaksanakan pembinaan organisasi terhadap DPC di wilayah kerjanya e. Berkoordinasi dengan DPD dan antar DPC diwilayah kerjanya 7) Dewan Pengurus Cabang berkewajiban : a. Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi pada Musyawarah Cabang b. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ ART c. Melaksanakan program kerja DPD yang disahkan pada Musyawarah Cabang d. Melaksanakan pembinaan organisasi secara berjenjang mulai dari Pengurus Komisariat sampai ke Anggota e. Menyetorkan iuran keanggotaan yang menjadi hak DPP dan DPD melalui rekening DPD f. Mengelola dana yang dihimpun dari anggota dan dana dari sumber lain yang sah sepenuhnya untuk kepentingan organisasi PPGI 8) Pengurus Komisariat berkewajiban : Sanpelor’ 03-2013
g. Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi pada Musyawarah Anggota
Komisariat h. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ ART i. Melaksanakan program kerja DPD yang disahkan pada Musyawarah Anggota Komisariat j. Melaksanakan pembinaan anggota k. Menyetorkan iuran keanggotaan yang menjadi hak DPP, DPD dan DPC melalui rekening DPC setempat l. Mengelola dana yang dihimpun dari anggota dan dana dari sumber lain yang sah sepenuhnya untuk kepentingan organisasi PPGI
BAB VII DEWAN PERTIMBANGAN Pasal 19 Pembentukan Dewan Pertimbangan dibentuk melalui Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang
keputusan
Musyawarah
Nasional/
Pasal 20 Kewenangan Dewan Pertimbangan merupakan badan yang berwenang memberikan arahan, petunjuk dan pertimbangan, saran serta nasihat kepada Pengurus PPGI sesuai dengan tingkat kepengurusan organisasi Pasal 21 Susunan dan Komposisi Kepengurusan 1) Dewan Pertimbangan berada di tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan
Pengurus Cabang 2) Komposisi Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua dan Anggota. Pasal 22 Tugas Pokok Memberikan pertimbangan, arahan, nasehat, saran dan petunjuk kepada Pengurus PPGI dalam lingkungan kepengurusan yang bersangkutan baik diminta maupun tidak diminta demi kemajuan pengembangan organisasi dan profesi Keperawatan Gigi.
BAB VIII KOLEGIUM Pasal 23 Demi kemajuan dan pengembangan profesi Keperawatan gigi, maka dapat dibentuk Kolegium bidang Keperawatan gigi
Sanpelor’ 03-2013
Pasal 24 Tatacara pembentukan, kedudukan, masa kepengurusan, kewenangan dan tugas pokok Kolegium dapat disusun dan tetapkan melalui surat keputusan DPP PPGI.
BAB IX MAJELIS ETIK Pasal 25 Demi terjaganya dan terpeliharanya profesionalisme Perwatan Gigi dalam menjalankan kegiatan profesinya maka dibentuk Majelis Etik Keperawatan Gigi Pasal 26 Pembentukan Majelis Etik 1) Majelis Etik dapat dibentuk berdasarkan ......................................................... dengan mempertimbangkan ............................................................. 2) Majelis Etik adalah ............................................................ 3) Majelis Etik terdiri dari...................................... 4) Pimpinan Majelis Etik dipilih dari dan oleh Anggota Majelis Etik 5) Majelis Etik disyahkan dan dilantik oleh Ketua Umum DPP PPGI 6) Majelis Etik hanya ada ditingkat nasional. Pasal 27 Kedudukan 1) Majelis Etik bertanggung jawab kepada DPP PPGI 2) AD/ ART Majelis Etik harus mendapat persetujuan dari DPP PPGI 3) AD/ ART Majelis Etik yang telah mendapat persetujuan DPP PPGI berstatus memiliki kekuatan hukum. Pasal 28 Kewenangan 1) Memberikan masukan kepada PPGI untuk .................. 2) Menjadi ............................... 3) Menyusun ....................... 4) Menjaga ................... 5) Kewenangan Majelis Etik diatur secara rinci dalam AD/ART Majelis Etik Pasal 29 Sanpelor’ 03-2013
Tugas Pokok Majelis Etik memiliki tugas pokok ..................................................... Pasal 30 Masa Kepengurusan Masa kepengurusan Majelis Etik adalah 4 (empat) tahun.
BAB X MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 31 Musyawarah dan Jenis-jenis Rapat PPGI adalah ; a. Musyawarah Nasional. b. Musyawarah Luar Biasa Nasional c. Rapat Pengurus Nasional d. Rapat Kerja Nasional e. Musyawarah Daerah . f. Rapat Pengurus Daerah g. Rapat Kerja Daerah h. Musyawarah Cabang i. Rapat Pengurus Cabang j. Rapat Kerja Cabang k. Musyawarah Anggota Komisariat
BAB XI BADAN-BADAN LAIN Pasal 32 1) Badan-badan lain dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan perlu diatur dengan Peraturan Organisasi 2) Badan lain seperti dimaksud ayat (1) pasal ini bersifat ad hock dan disahkan melalui surat keputusan Dewan Pengurus Pusat
BAB XII KEKAYAAN Pasal 33 Kekayaan organisasi dapat berasal dari: a. Uang Pendaftaran Keanggotaan b. Uang iuran anggota c. Hibah dan sumbangan d. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat
Sanpelor’ 03-2013
BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 34 Perubahan Anggaran Dasar Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional
Pasal 35 Peembubaran Organisasi 1) Pembubaran organisasi hanya bisa dilakukan melalui suatu Musyawarah Nasional Luar Biasa. 2) Dalam hal ini, apabila Organisasi dibubarkan maka kekayaan Organisasi diserahkan kepada lembaga sosial atau Negara Republik Indonesia
BAB XIV PERATURAN PERALIHAN Pasal 36 Peraturan-peraturan dan badan- badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga.
Pasal 37 Penutup 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar 2) Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di: Solo, Pada tanggal: ……………………………. 2013
Sanpelor’ 03-2013
Draft Revisi ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) PERSATUAN PERAWAT GIGI INDONESIA
2013
Sanpelor’ 03-2013
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN PERAWAT GIGI INDONESIA PENJELASAN UMUM 1) Yang dimaksud dengan Perawat Gigi dalam Organisasi ini ialah setiap orang
yang telah lulus dari pendidikan Perawat Gigi sesuai dengan perundangundangan yang melaksanakan pelayanan klinis, pendidikan dan konsultasi dalam kerangka pencegahan penyakit gigi dan mulut dan peningkatan kesehatan gigi dan mulut masyarakat melalui pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut. 2) PPGI adalah Organisasi Profesi Perawat Gigi sesuai dengan Undang-Undang tentang organisasi kernasyarakatan, akan tetapi program kerjanya lebih menekankan kepada kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu 'dan .jangkauan profesi keperawatan. 3) Ruang lingkup dan keanggotaan PPGI adalah seluruh anggota keperawatan gigi baik yang bertugas maupun tidak dan termasuk pensiunan. 4) Profesi keperawaratan gigi dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rurnah Tangga ini dimaksudkan adalah Pelayanan keperawatan gigi dengan kriteria sebagai : a) Menerapkan pengetahuan dan keperawatan gigi yang terus menerus dikembangkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi. b) Memiliki otonomi. c) Memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat d) Mandiri dalam melaksanakan peran dan fungsi. e) Melaksanakan praktek keperawatan gigi berdasarkan standar dan kode etik keperawatan gigi.
BAB I ATRIBUT ORGANISASI Pasal 1 Lambang Lambang PPGI berbentuk ....................... Pasal 2 Panji Panji PPGI ....................... Pasal 3 Bendera Bendera PPGI berwarna dasar ......................., perbandingan panjang dan lebar (3 : 2) dengan ukuran bendera standar 120 X 80 cm. Lambang PPGI terletak tepat ditengahtengah dengan diameter 1/3 lebar bendera. Tulisan PPGI berwarna .......................berada dibawah lambang, simeteris antar sisi bawah lambang dengan sisi bawah bendera
Sanpelor’ 03-2013
Pasal 4 Seragam Organisasi Seragam organisasi PPGI terdiri dari jas/blazer yang bentuk, warna dan modelnya seragam. berwarna .......................dengan lembar PPGI terdapat di dada sebelah kiri dengan diameter 5 cm. Pasal 5 Kop Surat Dan Stempel Organisasi (1)
Kop surat PPGI terdiri dari kop surat DPP, DPD, dan DPC
(2) Pada kop surat PPGI terdapat lambang organisasi, dengan nama status organisasi bertuliskan DEWAN PIMPINAN PUSAT, DEWAN PIMPINAN DAERAH, dan DEWAN PIMPINAN CABANG . Tulisan PPGI ....................... (3)
Stempel PPGI terdiri dari stempel DPP, DPD, dan DPC.
(4)
Stempel PPGI berbentuk ....................... Pasal 6 Mars Dan Hymne PPGI Mars PPGI dan Hymne dinyanyikan pada kegiatan-kegiatan organisasi.
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 7 Persyaratan Anggota 1) Anggota Biasa: a. Warga Negara Indonesia b. Lulus pendidikan formal dibidang keperawatan gigi yang telah disyahkan oleh Pemerintah RI. c. Menyatakan diri untuk menjadi anggota PPGI melalui proses pendaftaran nggota pada Dewan Pengurus Cabang d. Mengisi dan Menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) PPGI e. Bersedia aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksanakan PPGI 2) Anggota Luar Biasa : a. Perawat Gigi warga Negara asing yang bekerja di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Pemerintah RI dan telah mengikuti proses adaptasi. Untuk Ketentuan adaptasi ini diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi tingkat pusat. b. Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada institusi pendidikan Keperawatan gigi yang diakui oleh pemerintah. c. Menyatakan diri untuk menjadi anggota PPGI melalui proses pendaftaran anggota pada Dewan Pengurus Cabang d. Mengisi dan menandatangani surat persetujuan mengikuti dan menaati AD/ ART PPGI e. Aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksanakan PPGI Sanpelor’ 03-2013
3) Anggota Kehormatan: Mereka yang bukan Perawat Gigi, tapi dianggap telah berjasa terhadap perkembangan Keperawatan gigi dan atau organisasi PPGI Pasal 8 Tata Cara Penerimaan Anggota 1) Anggota Biasa dan Luar Biasa a. Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PPGI di Sekretariat Dewan Pengurus Cabang b. Mengisi dan menandatangani: Formulir pendaftaran anggota, formulir kesediaan mengikuti kegiatan PPGI dan mentaati AD/ ART serta formulir kesediaan mentaati Kode Etik Perawat Gigi Gigi Indonesia c. Dewan Pengurus Cabang dapat menerima calon anggota tersebut apabila telah memenuhi persyaratan, Pengurus cabang mengusulkan untuk diterbitkannya Nomor Kartu Tanda Anggota dan kartu anggota bagi anggota yang telah diterima kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Daerah 2) Anggota Kehormatan a. Diusulkan oleh Dewan Pengurus Cabang dengan persetujuan Pengurus Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat dan wajib dilengkapi dengan data pendukung bahwa yang berjasa bagi profesi keperawatan gigi dan atau PPGI. Dewan Pengurus Pusat mengadakan rapat pleno khusus untuk membahas usulan calon anggota kehormatan yang diusulkan Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Cabang. Dalam rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat dapat menerima atau menolak usulan tersebut b. Apabila usulan diterima, maka Dewan Pengurus Pusat wajib mengundang calon anggota kehormatan tersebut untuk mengikuti acara pengesahan dalam forum Munas Kepada Anggota kehormatan yang telah disahkan dan diberikan nomor induk anggota kehormatan dan Kartu Anggota kehormatan oleh Dewan Pengurus Pusat Pasal 9 Kewajiban Anggota 1) Menjunjung tinggi, mentaati dan mengamalkan Sumpah Profesi Perawat Gigi, Kode Etik Keperawatan Gigi Indonesia, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua peraturan/keputusan PPGI 2) Membayar uang pendaftaran keanggotaan dan iuran anggota bulanan, kecuali anggota kehormatan 3) Menghadiri rapat-rapat atas undangan pengurus. Pasal 10 Hak Anggota 1) Anggota biasa berhak untuk mengajukan pendapat, usul atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pengurus PPGI, mengikuti seluruh kegiatan organisasi, memilih dan dipilih sesuai jenjang kepengurusan organisasi 2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak untuk mengajukan pendapat usul atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pengurus PPGI, mengikuti seluruh kegiatan organisasi, memilih tapi tidak berhak dipilih sebagai pengurus organisasi. Sanpelor’ 03-2013
3) Setiap anggota berhak mendapat kesempatan menambah atau mengembangkan ilmu dan keterampilan keperawatan gigi yang diselenggarakan organisasi sesuai program dan kemampuan organisasi serta memenuhi persyaratan 4) Setap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi dan profesi apabila memenuhi: a. Ketentuan organisasi b. AD/ ART c. Kode Etik Keperawatan Indonesia d. Standar Kompetensi e. Standar Praktik/ Standar Pelayanan f. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Pasal 11 Pemberhentian Anggota Anggota berhenti/ hilang keanggotaanya apabila: 1) Meninggal dunia 2) Permintaan sendiri secara tertulis, setelah melakukan konsultasi dengan Dewan Pengurus Cabang 3) Diberhentikan oleh Pengurus Pusat atas usul Dewan Pertimbangan dan atau Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Setempat setelah terbukti berbuat hal-hal yang merugikan organisasi Pasal 12 Tata Cara Pemberhentian Anggota 1) Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Cabang dimana ia terdaftar, setelah terlebih dulu berkonsultasi dengan pengurus Kab/ Kota yang membidangi organisasi dan dianjurkan sekurang-kurangnya satu bulan sebelunnya 2) Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Pengurus Cabang setelah didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing 1 (satu) bulan dengan tembusan kepada pengurus propinsi dan Pengurus Pusat 3) Paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan pemberhentian sementara Pengurus Kab/ Kota dapat merehabilitasi kembali atau mengusulkan pemberhentian tetap dengan persetujuan Pengurus Propinsi kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhka, apabila tidak menunjukkan perubahan kearah perbaikan 4) Dalam kondisi luar biasa yang mengancam organisasi, Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentian langsung, kemudian memberitahukan kepada Pengurus Propinsi dan Pengurus Kab/ Kota
Pasal 13 Pembelaan 1) Anggota yang diberhentikan sementara dapat membela diri dihadapan rapat pleno pengurus cabang 2) Bila dipandang perlu, anggota yang dikenakan pemberhentian tetap dapat mengajukan pembelaannya pada Musyawarah Daerah (MUSDA) atau Musyawarah Nasional (MUNAS) 3) Keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) atau Musyawarah Nasional (MUNAS) dapat membatalkan atau memperkuat tindakan pemberhentian tetap tersebut Sanpelor’ 03-2013
dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut memenuhi quorum yakni didukung sekurang kurangnya 2/ 3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) atau Musyawarah Nasional (MUNAS) Pasal 14 Pengkaderan 1) Untuk Kesinambungan upaya organisasi perlu dibina kader-kader kepemimpinan PPGI 2) Kader- kader yang akan dipromosikan telah disaring dengan kriteria: a. Memiliki prestasi dedikasi dan loyal terhadap PPGI b. Mempunyai bakat dan pengetahuan serta pengalaman dalam kepemimpinan organisasi Keperawatan Gigi c. Telah melalui proses pendidikan dan atau pelatihan knusus untuk itu d. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela e. Ketentuan terkait pengkaderan dapat diatur tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ ART PPGI Pasal 15 Sanksi 1) Bagi anggota yang tidak melaksankan kewajiban organisasi dapat diberikan sanksi 2) Tata cara pemberian sanksi harus diatur lebih lanjut melalui peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat 3) Jenis sanksi yang dapat diberikan berupa: a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Penghentian sementara dari keanggotaan d. Penghentian permanen dari keanggotaan Pasal 16 Kartu Anggota 1) Kartu anggota dikeluarkan oleh DPP dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP 2) Nomor induk anggota dikeluarkan oleh DPP sesuai kodifikasi KTA KTA berlaku sejak ditetapkan sampai selama yang bersangkutan masih ? menjadi anggota.
BAB III SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI Pasal 17 Susunan Organisasi 1. Dewan Pengurus Pusat meliputi seluruh wilayah Indonesia dan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia 2. Dewan Pengurus Daerah meliputi 1 (satu) atau paling banyak 2 (dua) wilayah Propinsi, Daerah Istimewa, Daerah Khusus Ibu Kota,dan berkedudukan di ibukota Propinsi, Daerah Istimewa, Daerah Khusus Ibu Kota 3. Dewan Pengurus Cabang meliputi 1 (satu) atau lebih wilayah Kabupaten/ Kota dan berkedudukan di ibukota Kabupaten/ Kota
Sanpelor’ 03-2013
4. Pengurus Komisariat merupakan perwakilan dari Pengurus Kabupaten/ Kota pada instansu, institusi atau lembaga tertentu yang memiliki anggota sekurangkurangnya 20 orang Pasal 18 Dewan Pengurus Pusat 1. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Inti dan Pengurus Pleno 2. Pengurus Inti terdiri dari Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Jenderal, Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara 3. Dalam mengelola administrasi kepengurusan pusat dapat dibentuk staf sekretariat di bawah tanggung jawab Sekretaris Umum 4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Inti dan para Ketua Departemen serta Anggota Departemen 5. Komposisi Dewan Pengurus Pusat terdiri dari: a. Ketua Umum b. Ketua I : Membidangi Departemen Organisasi, Keanggotan dan Kaderisasi, Departemen Pendidikan dan Latihan,Departemen Hukum dan Kerjasama c. Ketua II : Membidangi, Departemen Sumberdaya dan Dana serta Departemen Kesejahteraan d. Sekretaris Jenderal Sekretaris I Sekretaris II e. Bendahara Umum Bendahara I Bendahara II f. Ketua-ketua Departemen : 1) Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi 2) Departemen Diklat dan pengendalian Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi 3) Departemen Hukum dan Kerjasama 4) Departemen Pengendalian Sumberdaya dan Dana 5) Departemen Kesejahteraan Pasal 19 Dewan Pengurus Daerah 1. Dewan Pengurus Daerah (Propinsi) terdiri dari Pengurus Inti dan Pengurus Pleno 2. Pengurus Inti terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara 3. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Inti dan para Ketua Bidang Komposisi dewan Pengurus Daerah terdiri dari: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil Sekretaris e. Bendahara f. Wakil Bendahara g. Ketua – ketua Bidang : Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Bidang Pendidikan dan Latihan Bidang Hukum dan Kerjasama (Dalam kondisi tertentu Bidang-bidang dapat ditambah sesuai kebutuhan) Sanpelor’ 03-2013
Pasal 20 Dewan Pengurus Cabang 1. Dewan Pengurus Cabang (Kab/Kota) terdiri dari Pengurus Inti dan Pengurus Pleno 2. Pengurus Inti terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara 3. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Inti dan para Ketua Seksi 4. Komposisi Dewan Pengurus Cabang terdiri dari: a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Ketua – ketua Seksi : Seksi Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Seksi Pendidikan dan Latihan SeksiHukum dan Kerjasama (Dalam kondisi tertentu Seksi-seksi dapat ditambah sesuai kebutuhan) Pasal 21 Pengurus Komisariat 1. Pengurus Komisariat merupakan perwakilan dari Pengurus Cabang pada instansi, intitusi atau lembaga tertentu yang anggotanya sekurang-kurangnya 20 orang. 2. Pengurus Komisariat PPGI terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara Pasal 22 Syarat Pengurus Organisasi 1. Berasal dari anggota yang berpengalaman dan mempunyai kepribadian yang baik, 2. berprestasi, dedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap PPGI 3. Mampu bekerjasama secara kolektif, mampu meningkatkan dan mengembangkan 4. peranan PPGI dalam pelayaanan Keperawatan gigi profesional dalam menjunjung pembangunan kesehatan khususnya dan pembangunan nasional umumnya 5. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dan profesi 6. Sanggup bekerja aktif dalam organisasi Pasal 23 Penggantian Pengurus Antar Waktu 1. Penggantian Kepengurusan organisasi dalam satu masa jabatan dimungkinkan karena ada pengurus: a. Meninggal dunia b. Berhenti atas permintaan sendiri c. Pindah ketempat lain yang memgakibatkan yang bersangkutan tidak dapat aktif dalam waktu 6 bulan d. Tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dinilai oleh rapat pleno pengurus e. Diberhentikan Sanpelor’ 03-2013
2. Kewenangan pemberhentian pengurus sesuai ayat (1) butir “d” diatur sebagai berikut: a. Pengurus Pusat dilakukan oleh Rapat pleno Pengurus Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Pusat b. Pengurus Propinsi dilakukan oleh Pengurus Pusat atas usulan hasil Rapat Pleno Pengurus Propinsi setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Propinsi c. Pengurus Cabang dilakukan oleh Pengurus Propinsi atas usulan hasil Rapat Pleno Pengurus Cabang setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Cabang d. Pengurus Komisariat dilakukan oleh Pengurus Cabang atas usulan hasil Rapat Pengurus Komosariat
BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 24 Musyawarah Nasional 1. Status: a. Musyawarah Nasional selanjutnya disingkat (MUNAS) merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi ditingkat nasional b. MUNAS diselenggarakan setiap 4 (empat)) tahun sekali oleh Dewan Pengurus Pusat melalui badan khusus yang disebut Panitia MUNAS yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Pusat c. Panitia MUNAS terdiri dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) d. Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu MUNAS LUAR BIASA (MUNASLUB) atas usul sekurang kurangnya 3 (Tiga) Pengurus Propinsi dan disetujui 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Propinsi yang ada. e. MUNAS dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi 2. Kewenangan a. Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib Munas b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan MUNAS c. Menyempurnakan atau menetapkan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi, pedoman-pedoman pokok, garis-garis besar program kerja organisasi dan pernyataan sikap/rekomendasi d. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat, apabila pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat selesai maka Dewan Pengurus Pusat dinyatakan demisioner dan selanjutnya personil Pengurus Pusat mempunyai status anggota biasa. e. Memilih dan melantik Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat terpilih f. Menunjuk Ketua Dewan Pengurus Pusat terpilih sebagai Ketua Tim Formatur g. Memilih anggota tim formatur h. Memberikan mandat kepada Tim Formatur untuk melengkapi personel Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Gigi Pusat, setelah terbentuk kepengurusan lengkap organisasi PPGI secara otimatis Tim Formatur dinyatakan bubar i. Memberikan mandat kepada ketua terpilih untuk melantik pengurus pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Gigi Pusat dan Kolegium PPGI yang baru j. Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus Pusat k. Menetapkan tempat MUNAS berikutnya Sanpelor’ 03-2013
3. Pedoman Umum MUNAS a. Munas diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat melalui Panitia MUNAS yang terdiri dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) yang diangkat dengan hak otonomi penuh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat b. Tempat Pelaksanaan MUNAS ditetapkan pada MUNAS Sebelumnya c. Peserta MUNAS, terdiri dari utusan-utusan; Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Dewan Pertimbangan dan Anggota d. Utusan wajib dibuktikan dengan surat tugas/mandat sebagai utusan dari organisasi yang diwakilinya e. Peninjau adalah Pengurus organisasi lain diluar PPGI dan undangan lain yang berminat menghadiri MUNAS f. MUNAS sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu jumlah DPD yang hadir, apabila persyaratan ini belum terpenuhi dapat ditunda paling lama 3 bulan, dan setelah itu MUNAS dianggap sah dengan peserta MUNAS yang hadir g. Peserta mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, kecuali anggota luar biasa mempunyai hak bicara dan hak memilih saja, sedangkan peninjau hanya mempunyai hak bicara saja. h. Sidang MUNAS untuk pengesahan quorum, jadwal, acara,tata tertib dan pemilihan Pimpinan Sidang MUNAS dipimpin setelah Steering Committee i. Pimpinan Sidang MUNAS yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 orang anggota. j. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman umum ini akan diatur dalam TataTertib MUNAS Pasal 25 Musyawarah Daerah 1.
Status: a. Musyawarah Daerah selanjutnya disingkat MUSDA merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi ditingkat propinsi b. MUSDA diselenggarakan setiap 4 tahun sekali oleh Dewan Pengurus Daerah melalui tim khusus yang disebut Panitia MUSDA, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Daerah c. Panitia MUSDA terdiri dari Steering Conmmity (SC) dan Organising Commity (OC) yang diangkat dengan hak otonomi penuh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Daerah d. Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu waktu Musyawarah Daerah Luar Biasa, atas usul sekurang kurangnya 3 pengurus cabang dan disetujui 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang ada di Daerah tersebut e. MUSDA dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi
2. Kewenangan a. Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib MUSDA b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan MUSDA c. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pengurus Daerah mengenai amanat yang diberikan oleh MUSDA sebelumnya, apabila pertanggung jawaban Dewan pengurus Daerah selesai maka Dewan Pengurus Daerah dinyatakan demisioner dan selanjutnya personil Dewan Pengurus Daerah mempunyai status anggota biasa d. Memilih Ketua Dewan Pengurus Daerah yang selanjutnya Ketua DPD dilantik oleh Ketua Umum DPP PPGI atau yang diberi mandat Sanpelor’ 03-2013
e. Menunjuk Ketua DPD terpilih sebagai ketua Tim Formatur f. Memilih Anggota Tim Formatur Daerah g. Memberikan mandat kepada Tim Formatur untuk menyusun personil Dewan
Pengurus Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah, dan setelah terbentuk kepengurusan lengkap organisasi DPD PPGI secara otomatis Tim Formatur dinyatakan bubar h. Memberikan mandat kepada Tim Formatur untuk mengusulkan personel pengurus Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Gigi Propinsi kepada MKEP Pusat i. Memberikan mandat kepada Ketua DPP terpilih untuk melantik Pengurus Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Gigi Propinsi j. Menetapkan garis-garis besar program kerja Dewan Pengurus Daerah 3. Pedoman Umum MUSDA a. MUSDA diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah melalui Panitia PelaksanaMUSDA yang diangkat oleh Pengurus Propinsi b. Tempat pelaksanaan MUSDA ditetapkan pada MUSDA sebelumnya c. Panitia Pelaksana MUSDA bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraan MUSDA d. Peserta MUSDA terdiri dari: i. Utusan DPD, DPC, Dewan Pertimbangan Daerah, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Gigi dan anggota. Utusan wajib menunjukkan dibuktikan mandat sebagai utusan dari organisasiyang diwakilinya ii Peninjau adalah Pengurus organisasi lain diluar PPGI dan undangan lain yang berminat menghadiri MUSDA e. MUSDA sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu jumlah DPC di daerah bersangkutan, apabila persyaratan ini belum terpenuhi dapat ditunda paling lambat 3 bulan dan setelah itu MUSDA dianggap sah dengan peserta MUSDA yang hadir f. Peserta mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, kecuali anggota luar biasa mempunyai hak bicara dan hak memilih saja, sedangkan peninjau hanya mempunyai hak bicara saja. g. Sidang MUSDA untuk pengesahan quorum, jadwal, acara,tata tertib dan pemilihan Pimpinan Sidang MUSDA dipimpin setelah Steering Committee h. Pimpinan Sidang MUSDA yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 orang anggota. i. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman umum ini akan diatur dalam TataTertib MUSDA Pasal 26 Musyawarah Cabang 1. Status: a. Musyawarah Cabang selanjutnya disingkat MUSCAB merupakan b. pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi ditingkat Cabang c. MUSCAB diselenggarakan setiap 4 tahun sekali oleh Dewan Pengurus Cabang melalui tim khusus yang disebut Panitia MUSCAB, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Cabang d. Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu waktu Musyawarah Cabang Luar Biasa atas usul sekurang kurangnya 2/3 anggota di DPC yang bersangkutan e. MUSCAB dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi Sanpelor’ 03-2013
2. Kewenangan a. Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib MUSCAB b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan MUSCAB c. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang mengenai amanat yang diberikan oleh MUSCAB sebelumnya, apabila pertanggungjawaban pengurus cabang selesai maka Pengurus cabang dinyatakan demisioner dan selanjutnya pengurus cabang mempunyai status anggota biasa d. Memilih Ketua Pengurus cabang yang selanjutnya Ketua Pengurus cabang dilantik oleh Ketua DPD atas nama Ketua Umum DPP PPGI e. Menunjuk Ketua Pengurus cabang terpilih sebagai ketua Tim Formatur f. Memilih Anggota Tim Formatur g. Memberikan mandat kepada Tim Formatur untuk menyusun personil pengurus cabang, Dewan Pertimbangan cabang, dan setelah terbentuk kepengurusan lengkap maka secara otomatis Tim Formatur dinyatakan bubar h. Memberikan mandat kepada Ketua Pengurus cabang terpilih untuk melantik Pengurus cabang, Dewan Pertimbangan cabang i. Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus cabang 3.
Pedoman Umum MUSCAB a. MUSCAB diselenggarakan oleh Pengurus Kab/ Kota melalui Panitia Pelaksana MUSCAB yang diangkat oleh Pengurus Kab/ kota b. Tempat pelaksanaan MUSCAB ditetapkan pada MUSCABsebelumnya c. Panitia Pelaksana MUSCAB bertanggung jawab dari segi teknispenyelenggaraan MUSCAB d. Peserta MUSCAB terdiri dari: 1) Utusan Komisariat dan anggota. Utusan wajib menunjukkan dibuktikan mandat sebagai utisan dari organisasiyang diwakilinya 2) Peninjau adalah Pengurus organisasi lain diluar PPGI dan undangan lain yang berminat menghadiri MUSCAB e. MUSCAB sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu jumlah anggota di DPC bersangkutan, apabila persyaratan ini belum terpenuhi dapat ditunda paling lambat 3 bulan dan setelah itu MUSCAB dianggap sah dengan peserta MUSCAB yang hadir f. Peserta mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, kecuali anggota luar biasa mempunyai hak bicara dan hak memilih saja, sedangkan peninjau hanya mempunyai hak bicara saja. g. Sidang MUSCAB untuk pengesahan quorum, jadwal, acara,tata tertib dan pemilihan Pimpinan Sidang MUSCAB dipimpin setelah Steering Committee h. Pimpinan Sidang MUSCAByang terdiri dari seorang ketua, 2 orang anggota. i. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman umum ini akan diatur dalam TataTertib MUSCAB Pasal 27 Rapat Kerja Nasional
1. Status: a. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS adalah rapat kerja pengurus Pusat yang dihadiri oleh DPP dan DPD dan dapat pula diikuti oleh DPC b. RAKERNAS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan c. Dalam keadaan luar biasa RAKERNAS dapat dilakukan sewaktu waktu atas usul DPP atau DPD dan mendapat persetujuan sekurang kurangnya 50% jumlah DPD. Sanpelor’ 03-2013
2. Kewenangan a. Menilai pelaksanaan program kerja MUNAS, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi c. Membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada MUNAS yang akan datang d. Mengambil Keputusan Organisasi secara nasional yang harus diikuti oleh seluruh pengurus dan anggota PPGI 3. Tata Tertib Rapat Kerja Nasional a. RAKERNAS diselenggarakan oleh DPP dengan Panitia Pelaksana DPD yang ditunjuk b. Panitia pelaksana RAKERNAS bertanggungjawab mengenai teknis penyelenggaraan RAKERNAS c. RAKERNAS dihadiri oleh DPP, DPD, Dewan Pertimbangan, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Gigi Indonesia, Kolegium dan badan khusus, peninjau dan undangan yang diundang Pengurus Pusat d. RAKERNAS dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam perturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART Pasal 28 Rapat Kerja Daerah 1.
Status: a. Rapat Kerja Propinsi disingkat RAKERDA adalah rapat kerja Pengurus Propinsi yang dihadiri oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Propinsi dan utusan Pengurus Cabang dan dapat pula diikuti oleh Pengurus Komisariat b. RAKERDA diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan c. Dalam keadaan luar biasa RAKERDA dapat dilakukan sewaktu waktu atas usul Pengurus Propinsi atau Pengurus Cabang dan mendapat persetujuan sekurang kurangnya setengah jumlah Pengurus Cabang yang ada di Propinsi tersebut
2.
Kewenangan a. Menilai pelaksanaan program kerja amanat MUSDA, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi c. Membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada MUSDA yang akan datang
3. Tata Tertib Rapat Kerja Propinsi a. RAKERDA diselenggarakan oleh DPD dengan Panitia Pelaksana DPC yang ditunjuk b. Panitia pelaksana RAKERDA bertanggungjawab mengenai teknis penyelenggaraan RAKERDA c. RAKERDA dihadiri oleh Pengurus DPD, Dewan Pertimbangan Daerah, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Indonesia, Pengurus DPC, Pengurus Ikatan/Himpunan dan badan khusus, peninjau dan undangan yang diundang Pengurus DPD d. RAKERDA dipimpin oleh Pengurus DPD e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam perturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART Sanpelor’ 03-2013
Pasal 29 Rapat Kerja Cabang 1.
2.
Status: a. Rapat Kerja Cabang disingkat RAKERCAB adalah rapat kerja Pengurus DPC yang dihadiri oleh utusan Pengurus Komisariat dan anggota b. RAKERCAB diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan c. Dalam keadaan luar biasa RAKERCAB dapat dilakukan sewaktu waktuatas usul Pengurus Komisariat dan mendapat persetujuan sekurang kurangnya setengah jumlah anggota DPC yang bersangkutan Kewenangan a. Menilai pelaksanaan program kerja amanat RAKERCAB b. Menyempurnakan dan memperbaiki program kerja untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya c. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi d. Membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada RAKERCAB dan atau RAKERCAB yang akan dating
3. Tata Tertib RAKERCAB a. RAKERCAB diselenggarakan oleh Pengurus DPC dengan Panitia Pelaksana Pengurus Komisariat/Anggota yang ditunjuk Pengurus DPC b. Panitia pelaksana RAKERCAB bertanggungjawab mengenai teknis penyelenggaraan RAKERCAB c. RAKERCAB dihadiri oleh utusan Pengurus DPC, Pengurus Komisariat dan anggota d. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam perturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ ART Pasal 30 Musyawarah Anggota 1. Status: a. Musyawarah Anggota adalah pelaksanaan kedaulatan tertinggi ditingkat komisariat yang dihadiri pengurus dan anggota Komisariat, utusan Pengurus DPC serta peserta yang diundang oleh Pengurus Komisariat b. Musyawarah Anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam (4) empat tahun c. Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Anggota dapat dilakukan sewaktu waktu atas anggota dan mendapat persetujuan sekurang kurangnya 50% jumlah anggota Komisariat tersebut 2.
Kewenangan a. Menetapkan dan menilai pelaksanaan program kerja Pengurus Komisariat serta memperbaiki program kerja untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi c. Memilih Pengurus Komisariat d. Menjabarkan program kerja komisariat sebagai pelaksanaan dari program kerja hasil MUSCAB
Sanpelor’ 03-2013
3. Pedoman Musyawarah Anggota a. Musyawarah Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat b. Musyawarah Anggota dihadiri oleh utusan Pengurus Cabang serta seluruh Pengurus dan anggota Komisariat tersebut c. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam perturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
BAB V KEKAYAAN Pasal 31 1. Besarnya uang pangkal dan uang iuran kenggotaan ditetapkan oleh MUNAS 2. Pengalokasian uang pangkal dan iuran bulanan anggota ditetapkan sebagai berikut : a. Dewan Pengurus Pusat sebesar 25% b. Dewan Pengurus Daerah sebesar 25% c. Dewan Pengurus Cabang sebesar 50% 3. Pembagian uang hasil usaha dari unit-unit pelaksana teknis atau usaha-usaha lain yang mengatasnamakan dan atau menggunakan nama PPGI antara lain: a. Pelaksana usaha yang bersangkutan 75% b. Fee organisasi sebanyak 25% dengan rincian : 1) Komisariat atau lokasi dimana badan usaha tersebut berada 10% 2) Pengurus Pusat, Propinsi dan Pengurus Kab/ Kota masing-masing 5% 3) Pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi wajib didokumentasikan sesuai dengan system yang berlaku untuk organisasi nirlaba.
BAB VI ATURAN TAMBAHAN Pasal 32 1. Setiap anggota PPGI dianggap telah mengetahui isi dari Anggaran Dasar dan RumahTangga PPGI 2. Perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PPGI ini diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat. 3. Hal - hal yang belum diatur dalam Anggran Rumah Tangga PPGI ini dimuat didalam Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.
Ditetapkan di : Solo Pada Tanggal : …………….. 2013
Sanpelor’ 03-2013
