PERPRES 70 TAHUN 2012 Langkah Strategis Mendukung Percepatan Penyerapan Anggaran ANNY RATNAWATI WAKIL MENTERI KEUANGAN

WARTA UTAMA

PERPRES 70 TAHUN 2012 Langkah Strategis Mendukung Percepatan Penyerapan Anggaran

WARTA TOKOH

ANNY RATNAWATI

WAKIL MENTERI KEUANGAN WA R TA P ReOCUR - P R O CEM WAeR-TA U REN EMTEN• TEDISI • ED I SVI I|I IOkto • 2 0 1b2er | 2 0 1 2

1

SALAM WARTA

Salam Warta, Assalamualaikum Wr. Wb, salam sejahtera bagi kita semua Tak terasa Warta e-Procurement yang diterbitkan oleh Pusat LPSE Kementerian Keuangan sejak tahun 2011, telah memasuki edisi kelima dan tetap setia menemani para pembaca melalui informasi yang terkait dengan kebijakan dan layanan e-Procurement Kementerian Keuangan, serta selalu memanjakan daya pikir kita dengan tema-tema faktual yang sedang menjadi hot issue pada saat ini, dan tentunya sebagai penyeimbang tulisan kami selalu menyampaikan hasil wawancara dengan para tokoh/publik figur yang dianggap representatif untuk memberikan professional opinion terhadap hot issue tersebut. Untuk edisi yang kelima ini, Tim Warta e-Procurement telah memilih tema yang terkait dengan diterbitkannya Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta berita -berita menarik lainnya, yang kami kemas sedemikian rupa untuk menyajikan informasi seputar penyelenggaraan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan secara lugas dan komprehensif.

TIM REDAKSI WARTA e-PROCUREMENT Pemimpin Umum Kepala Pusat LPSE Pemimpin Redaksi Luqman Joyo Kartono Dewan Redaksi Mulat Handayani Samsul Hidayat Asnidar Indro Bawono Yulia Candra Kusumarini Erwin M. Lucky Akbar Redaktur Pelaksana Slamet Jumadi Editor Santi Rahayu Efi Firmani Penulis dan Reporter Edi Purwanto Raditya Yudha Perdana Achmad Zaki Rifai Wahyu Stiawan Bary R. Pratama Dina Karlina A. Lubis Billy Sangeroki Layouter dan Designer Wardah Adina Wildan Farani Alamat Redaksi: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 3443009; (021) 3449230 pswt 6855

2

Pada edisi kelima ini, kami mengambil tema besar yang cukup menarik yaitu “Perpres No. 70 Tahun 2012: Langkah Strategis Mendukung Percepatan Penyerapan Anggaran” di mana dalam mengupas tema tersebut, tim reportase Warta e-Procurement akan menyajikan secara ekslusif hasil wawancara dengan Wakil Kementerian Keuangan RI yaitu Ibu Anny Ratnawati, termasuk didalamnya tanggapan Beliau mengenai langkah-langkah strategis penyerapan anggaran yang dapat dicapai dengan diterbitkannya Perpres No. 70 tahun 2012 ini, yang kami rangkum dalam sebuah hasil wawancara yang bertajuk: “Optimis Perpres 70 Tingkatkan Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran”. Seperti telah kami sampaikan, pemilihan tema Warta e-Procurement pada edisi kelima ini, tidak terlepas dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dimana dengan mengupas berbagai kebijakan terkini dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, para pembaca akan mengetahui langkah-langkah strategis yang wajib diterapkan oleh stakeholder pengadaan barang/jasa agar tercapai percepatan pelaksanaan APBN dan APBD yang optimal, termasuk solusi terhadap masalah multi tafsir regulasi pengadaan yang kerap terjadi, dan arah reformasi kebijakan pengadaan ke depan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari program reformasi birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah. Selanjutnya dalam edisi kelima Warta e-Procurement kami juga menyampaikan informasi capaian kinerja yang terkait dengan penerapan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu sejak awal tahun 2012 sampai dengan akhir kuartal ketiga tahun anggaran 2012, yang secara garis besar meliputi: penyedia barang dan jasa yang telah terverifikasi sebanyak 3465 penyedia, total transaksi pengadaan barang dan jasa yang berhasil dihimpun adalah Rp 3,6 trilyun dan menghasilkan penghematan sebesar Rp 433,1 milyar (10,73%). Selain itu, LPSE Kementerian Keuangan juga telah secara resmi melayani 80 Instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan yang terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum di tingkat pusat, serta perguruan tinggi, unit pelaksana teknis, dan satuan kerja perangkat daerah untuk pelaksanaan kerja sama di daerah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Warta e-Procurement edisi V Tahun 2012 dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengguna jasa layanan baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun Kementerian/Lembaga/Komisi lainnya, yang telah berkontribusi dalam penulisan Warta e-Procurement kali ini. Wassalammualaikum Wr. Wb.

WA R TA e - PR O C U R E ME N T • E D ISI V | O k to ber | 2012

Redaksi

DAFTAR ISI Rencana Kegiatan

Warta Utama Perpres 70/2012 Langkah Strategis Mendukung Penyerapan Anggaran

4

18

Regulasi

Warta Tokoh Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati

LPSE Incar Sertifikasi ISO 27001:2005

7

Perbedaan Peraturan Presiden Nomor 54/2010 Dan Peraturan Presiden Nomor 70/2012

19

Ngintip Negara Tetangga Penerapan e-Procurement di Korea Selatan (KONEPS)

23

Profil Kantor Daerah LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Yogyakarta

Kerjasama

Warta Kegiatan Pusat LPSE in the 27th Trade Expo Indonesia 2012

10

Time Management Training dan Capacity Building Pusat LPSE

11

Pelatihan Aplikasi SPSE

11 12

LPSE Pertahankan ISO 9001:2008 Survey dan Seleksi Anggota ULP Daerah Pada 5 Provinsi

12

Kunjungan Korean Expert on Public Procurement System

13

Kunjungan Kerja Sama Pusat LPSE ke K/L/D/I Regional Jakarta

13

Kegiatan Penyusunan Proses Bisnis Pengadaan Secara Elektronik

13

Satuan Kerja K/L/I yang Telah Bekerjasama Dengan LPSE Kementerian Keuangan

26

Tipnovasi Tips - Mencegah Permasalahan Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Yang Sering Ditemui

28

Inovasi - Penerapan Call Center Pusat LPSE Kementerian Keuangan

30

Warta Opini

Warta Info Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement)

24

14

Menggenggam Perpres NO. 70 Tahun 2012 Menuju Optimalisasi Penyerapan Anggaran

31

Rencana Kegiatan Proses Bisnis Lelang Secara Elektronik Cegah Lelang “Semi e-Proc”

17

WA R TA P ReOCUR - P R O CEM WAeR-TA U REN EMTEN• TEDISI • ED I SVI I|I IOkto • 2 0 1b2er | 2 0 1 2

3

WARTA UTAMA

Perpres 70/2012

Langkah Strategis Mendukung Percepatan Penyerapan Anggaran “Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.” -JFK-

K

utipan di atas diambil dari ucapan salah satu pemimpin Amerika Serikat yang terkenal, John F. Kennedy. Secara harfiah, perkataan tersebut dapat diartikan bahwa “Perubahan adalah hukum dari kehidupan. Dan mereka yang hanya melihat masa lalu dan masa kini, pastilah akan kehilangan masa depan.” Perubahan pasti terjadi di setiap bidang, dalam lingkup sempit maupun luas. Hal ini pun teraplikasi dalam bidang pengadaan barang/jasa di pemerintah. Tuntutan akan pengadaan yang transparan dan bersih selalu digaung-gaungkan sembari mengejar target terserapnya anggaran secara efektif. Tentunya, kita tidak lupa bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur secara seksama dalam Perpres 54 tahun 2010, yang juga memberikan mandat kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam menyusun kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, dan manual dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

54 Tahun 2010 dan dapat dipisahkan ke dalam 3 kategori tujuan perubahan (lihat tabel). Perubahan yang tertuang dalam Perpres 70 Tahun 2012 bertujuan menghilangkan “bottlenecking” atau yang diartikan sebagai penghambat dan multi tafsir yang menyebabkan terlambatnya penyerapan anggaran, serta memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan. PERUBAHAN DALAM PERPRES 70 TAHUN 2012 Perubahan yang ada dalam Perpres 70 Tahun 2012 antara lain adanya ketentuan

4

Secara lengkap, perubahan yang terkandung dalam Perpres 70 tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut1:

Tabel Perubahan Dalam Perpres 70 Tahun 2012

No Tujuan Perubahan 1.

Mempercepat penyerapan anggaran

Perpres 54 Tahun 2010 telah beberapa kali mengalami penyesuaian untuk mengakomodasi perubahan kondisi dan peningkatan kualitas pengadaan yang lebih mumpuni. Tercatat, perubahan pertama telah dilakukan pada tahun 2011 dengan terbitnya Perpres 35 Tahun 2011. Perpres tersebut hanya mencakup satu perubahan, yaitu penambahan kriteria Penunjukan Langsung untuk pekerjaan jasa konsultan hukum (advokat) dan arbiter yang mendesak serta tidak bisa direncanakan terlebih dahulu. Perubahan yang lebih ekstrem lagi terjadi baru-baru ini, yaitu dengan dikeluarkannya Perpres 70 Tahun 2012 yang secara umum mempunyai 100 macam perubahan terhadap Perpres 1

baru yang mengatur tentang tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP. Sedangkan perubahan yang telah lebih dahulu ada atas ketentuan dalam Perpres 54 tahun 2010 ataupun Perpres 35 tahun 2011 adalah adanya ketentuan atas kewajiban setiap Kementerian, Lembaga, Instansi Daerah, dan Institusi Negara (K/L/D/I) membuat Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Penarikan.

Perubahan 1.

Kewajiban setiap K/L/D/I membuat Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Penarikan; 2. Kewajiban melaksanakan pengadaan di awal tahun anggaran sebelum DIPA/DPA; 3. Memperluas penggunaan e-Catalogue untuk barang-barang yang spesifikasi dan harga jelasnya di pasaran. Saat ini LKPP telah membuat e-Catalogue untuk kendaraan bermotor; 4. Menaikkan nilai pengadaan langsung untuk barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang semula s.d. Rp100 juta, menjadi s.d. Rp200 juta, dan menaikkan nilai pelelangan sederhana untuk barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang semula s.d. Rp200 juta, menjadi s.d. Rp5 milyar; 5. Hasil pengadaan langsung harus diumumkan di website masing-masing K/L/D/I untuk mencegah terjadinya penyimpangan; 6. Penambahan metode pelelangan terbatas untuk pengadaan barang; 7. Mengubah persyaratan konsultan internasional; 8. Pengecualian persyaratan sertifikat keahlian untuk PPK yang dijabat eselon II ke atas atau dijabat ole PA/KPA apabila tidak ada pejabat yang memenuhi persyaratan bersertifikat; 9. Memperpendek waktu pelelangan sederhana yang semula 14 hari kerja menjadi paling kurang 12 hari kerja; 10. Pendelegasian menjawab sanggah banding dari Pimpinan K/L/D/I ke Pejabat Eselon III; 11. Menaikkan jaminan sanggah banding semula 2/1000 (dua per mil) dengan nilai maksimum Rp50 juta menjadi 1% dari nilai HPS; 12. Mengubah besaran uang muka kontrak tahun jamak maksimum sebesar 20% dari nilai kontrak dan harus menyusun rencana penggunaan uang muka;

Dikutip dari website LKPP http://www.lkpp.go.id/v2/highlight-detail.php?id=1895378851, dengan beberapa penyesuaian.


2.

Tujuan Perubahan Memperjelas dan menghilangkan ketentuan yang multi tafsir

Perubahan 1. 2. 3. 4.

3.

Memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan

1.

2. 3.

Walaupun Perpres 70 tahun 2012 ini sudah berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2012, tetapi LKPP juga telah menyatakan bahwa proses pengadaan yang sedang dilaksanakan dapat tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010. Hal ini juga berlaku untuk perjanjian atau kontrak yang telah ditandatangani sebelum terbitnya Perpres ini hingga berakhirnya perjanjian atau kontrak tersebut. PERPRES 70: SOLUSI PENYERAPAN ANGGARAN? Pedoman baru di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Perpres 70 Tahun 2012 seakan membawa harapan baru bagi pemerintah, khususnya karena rasa optimis untuk tingkat penyerapan anggaran yang lebih baik di tahun 2013 nanti. Dengan adanya perubahan-perubahan seperti kenaikan batas maksimal untuk pengadaan langsung dari 100 juta menjadi 200 juta serta pelelangan sederhana dari 200 juta menjadi 5 milyar, pemerintah bisa mempunyai harapan bahwa pada triwulan pertama tahun depan, belanja negara dapat terserap sebesar 15-20% dari total pagu anggaran yang telah direncanakan untuk tahun tersebut. Sebagaimana harapan yang dikemukakan oleh Agus Suprijanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan 2

Memperjelas keberadaan ULP di daerah yaitu 1 ULP untuk 1 provinsi/kabupaten/ kota; Memperjelas tugas dan kewenangan Ketua dan Pokja ULP (penanggung jawab proses pemilihan adalah Pokja ULP); Memperjelas adanya penyetaraan teknis untuk pelelangan dengan metode dua tahap; Memperjelas bahwa yang berhak menyanggah adalah peserta yang memasukkan penawaran. Lampiran Perpres 70 tahun 2012 dijadikan Peraturan Kepala LKPP/Perka LKPP No.6 tahun 2012 (dengan persetujuan Menteri PPN); Mempertegas adanya mainstream Regular Bidding dan Direct Purchasing; Penambahan jenis barang yang termasuk Direct Purchasing ditentukan oleh Kepala LKPP.

dalam wawancaranya dengan tabloid Kontan , “bahwa ini berarti pada triwulan pertama tahun depan belanja pemerintah diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sebab proyekproyek yang didanai APBN sudah bisa mulai jalan karena anggarannya dapat segera dicairkan”. Hal ini karena pengumuman dalam proses pelelangan sederhana hanya memakan waktu 3 hari saja, lebih cepat dari yang sebelumnya diatur di Perpres 54 tahun 2010 yaitu 7 hari. Jika ditambah dengan belanja rutin pemerintah, penyerapan anggaran di awal tahun 2013 nanti bisa melebihi 20%. Tetapi apakah peraturan baru ini benarbenar dapat mendorong penyerapan anggaran menjadi lebih baik? Masalah apakah yang sebenarnya menjadi faktor penghambat pemerintah untuk melakukan penyerapan anggaran barang dan modal? Kita sebelumnya harus melakukan analisa terlebih dahulu atas permasalahan yang ada. Kita tentu sering mendengar bahwa banyak pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi perencanaan/design untuk pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan di tahun berjalan, namun terlambat diselesaikan/diserahkan hasil pekerjaan konsultansinya sehingga berujung pada terhambatnya proses pengadaan konstruksi yang telah direncanakan.

WARTA UTAMA

No

Kejadian ini akan berakibat lebih buruk lagi apabila proses pelelangan pekerjaan tersebut mengalami lelang ulang, baik itu untuk jasa konsultansi perencanaannya ataupun pelaksanaan konstruksinya, efek domino akan tercipta sehingga pada akhirnya akan memperlambat proses pembayaran dari pekerjaan tersebut. Hal inilah yang dapat membuat penyerapan anggaran belanja barang/modal terkait dengan pengadaan pekerjaan tersebut sangat rendah bahkan tidak ada. Pasal 22 dan 23 pada Perpres 70 tahun 2012 yang membahas tentang Rencana Umum Pengadaan (RUP), sebenarnya sedikit banyak telah memberikan solusi atas masalah ini. Dalam pasal-pasal tersebut menyiratkan bahwa PA/KPA harus menyusun RUP satuan kerjanya secermat mungkin, termasuk RUP untuk tahun berikutnya yang sudah harus disusun pada tahun berjalan. Terlebih lagi bahwa PA/KPA juga harus menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) (pasal 22 ayat 3 huruf d). Berdasarkan KAK tersebut, PA/KPA harus membuat rencana kerja (uraian dan waktu pelaksanaan) dari seluruh pekerjaan yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana kerja inilah yang kurang menjadi perhatian dari PPK, apalagi bila mereka menangani lebih dari dua kegiatan/pekerjaan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa penyusunan rencana kerja pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan tersebut sangatlah penting bagi PA/KPA, karena dapat menjadi sarana pengendalian dan monitoring bagi PA/ KPA atas kinerja PPK. Masih adakah masalah lainnya? Kita juga harus memperhatikan tentang pembagian beban kerja. Maksudnya adalah bagaimana mendistribusikan seluruh beban kerja khususnya di bidang pengadaan barang/jasa di satuan kerja terkait di antara staf atau pegawai yang memenuhi syarat sebagai PPK. Syarat penunjukan PPK pun telah diubah dan semakin memperhatikan keterbatasanketerbatasan yang mungkin dimiliki satuan kerja (Pasal 12), seperti PPK dapat tetap menjabat sebagai PPSPM dalam hal PPK tersebut dijabat oleh PA/

Agus Triyono, “Optimis Awal Tahun Anggaran Terserap 29%”, http://nasional.kontan.co.id/news/optimis-awal-tahun-aggaran-terserap-20


5

WARTA UTAMA

KPA , persyaratan manajerial dengan pendidikan min S1 dapat diganti dengan sekurang-kurangnya golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa apabila jumlah pegawai negeri yang memenuhi persyaratan terbatas, serta dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK maka persyaratan memiliki sertifikat dikecualikan untuk (a) PPK yang dijabat oleh eselon I atau II; dan/atau (b) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK. Namun PA/KPA juga tidak boleh lupa untuk mempertimbangkan banyak faktor seperti tingkat kesulitan teknis pekerjaan, risiko dalam pelaksanaan paket pekerjaan, serta kemampuan teknis dan manajerial dari masing-masing pegawai yang ditunjuk sebagai PPK dalam menangani suatu paket pekerjaan. Pembagian secara merata bukan berdasarkan jumlah pekerjaan, tetapi mempertimbangkan ketiga faktor tersebut. Faktor beban kerja ini juga dapat mempengaruhi kelompok kerja ULP.

Walaupun PPK telah berkinerja baik tetapi bila kelompok kerja ULP tidak dapat menangani seluruh paket pengadaan/pekerjaan, sudah tentu akan menghambat pelaksanaan proses pengadaan/pekerjaan yang telah direncanakan matang oleh PA/ KPA. Skenario terburuk adalah adanya penumpukan pekerjaan di ULP itu sendiri. Inilah mengapa jumlah kelompok kerja ULP harus cukup memadai dan terdiri dari pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa, meskipun dalam pengadaan/pekerjaan yang bersifat khusus dapat dibantu tim atau tenaga ahli. TERAPKAN PERPRES 70, OPTIMISME PENYERAPAN ANGGARAN MAKSIMAL Harapan kita semua bila menemui perubahan atau hal baru adalah hal tersebut dapat membawa nilai positif yang bermanfaat dalam hidup kita. Sama halnya dengan harapan semua orang, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam pengadaan barang/

jasa pemerintah akan terbitnya Perpres 70 tahun 2012 ini. Sesuai maksud dan tujuan dari penyusunannya, diharapkan dengan adanya ketentuan baru ini masalah penyerapan anggaran yang tidak maksimal dapat perlahan teratasi, kurangnya SDM yang bersertifikasi pengadaan barang/jasa bisa hilang, masalah multi tafsir yang sering terjadi dapat disamakan dalam satu pemahaman sekaligus kita beranjak menuju perubahan/reformasi pengadaan yang masih menjunjung terciptanya proses pengadaan yang jujur, bersih, transparan, dan akuntabel. Sekali lagi, mari kita rangkul perubahan tersebut dan kita jadikan penyemangat kita dalam mengemban amanat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat berkontribusi penuh untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. (Wahyu)

DIRGAHAYU HARI OEANG KE 66 Menggelorakan Semangat Pelayanan Dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

6


WARTA TOKOH

ANNY RATNAWATI WAKIL MENTERI KEUANGAN

OPTIMIS PERPRES 70 TINGKATKAN EFISIENSI PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENYERAPAN ANGGARAN Terbitnya Perpres No. 70 Tahun 2012, adalah sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk menjawab permasalahan rendahnya penyerapan anggaran khususnya belanja barang dan belanja modal, yang ditengarai karena peraturan pengadaan barang dan jasa yang ada selama ini terlalu rigid diterapkan di lingkungan Instansi Pemerintah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini Tim Warta e-Procurement mencoba berdiskusi dengan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dan Beliau berkenan untuk menjawab pertanyaan Tim Warta e-Procurement secara tertulis mengenai seluk-beluk proses penerbitan Perpres No. 70 Tahun 2012 hingga sasaran dan harapan yang ingin dicapai. Berikut petikannya. Terima kasih sebelumnya atas perkenan Ibu menjawab beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Sebagai pembuka, menurut pendapat Ibu apa yang melatarbelakangi perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010? Berdasarkan identifikasi di lapangan, banyak hal yang menghambat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, misalnya persyaratan pejabat pembuat komitmen yang harus bersertifikat, dan harus berkualifikasi minimal S1, proses pelelangan yang membutuhkan waktu lama, kurangnya pemahaman terhadap Perpres No. 54/2010 yang berdampak pada kegagalan lelang dan lain sebagainya. Inti dari permasalahan tersebut berkaitan erat dengan implementasi Perpres No 54 tahun 2010. Berdasarkan permasalahan tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk memperbaiki disbursement dan procurement melalui perubahan aturan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah (Perpres Nomor 54 Tahun 2010).

Kementerian Keuangan mempunyai tanggungjawab menyukseskan

penyerapan anggaran. Bagaimana peran dan kontribusi yang telah Kementerian Keuangan lakukan, baik saat penyusunan maupun penerbitan Perpres No 70 Tahun 2012 ini? Dalam proses penyusunan Perpres No 70 tahun 2012 Kementerian Keuangan terlibat secara langsung, mengingat bahwa pelaksanaan pengadaan merupakan bagian dari pelaksanaan APBN dan menurut tinjauan historis, kebijakan Pengadaan Barang/jasa tidak terlepas dari kebijakan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Pada lingkup Kementerian Keuangan, telah dilakukan identifikasi permasalahan mengenai pengadaan barang/jasa yang timbul, dan sudah membuat alternatif serta rekomendasi atas permasalahan tersebut. Rekomendasi dan penyempurnaan tersebut terdiri dari 13 substansi materi Perpres yang perlu disempurnakan dengan 22 usulan perbaikan terhadap Perpres 54 Tahun 2010. Guna mendukung rekomendasi tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan kajian mengenai penyerapan anggaran melalui monitoring dan evaluasi terhadap

realisasi anggaran pada seluruh K/L. Selain itu, Kementerian Keuangan juga mengkompilasi permasalahan, saran dan masukan mengenai proses pengadaan dari seluruh K/L, khususnya K/L yang memiliki pagu belanja modal yang besar. Setelah dilakukan inventarisasi, kemudian dilakukan pembahasan dengan 15 (lima belas) Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi pagu belanja modal terbesar di tahun 2012, dan hasilnya telah dibahas bersama dengan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) APBN 2012, Bappenas, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).

Sebagaimana diketahui bahwa telah dibentuk TEPPA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran) yang salah satu tugasnya adalah melakukan monitoring percepatan penyerapan anggaran. Bagaimana Perpres 70 2012 ini mendukung tugas tim tersebut? Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan perubahan Perpres, telah berkoordinasi dengan TEPPA. Perlu diketahui, pagu belanja modal tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp152 triliun,


7

WARTA TOKOH

implementasi) penyerapan anggaran.

Sejak ditetapkannya Perpres 70 Tahun 2012, Kementerian Keuangan terus menerus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perpres tersebut melalui monitoring serta identifikasi permasalahan yang timbul di lapangan.

dan belanja barang sebesar Rp188 triliun. Kedua pos belanja tersebut, pelaksanaannya tentu berpedoman pada Perpres mengenai Pengadaan Barang dan Jasa. TEPPA, sesuai amanah Presiden, berkepentingan agar penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan cepat, namun di satu sisi tentunya belanja negara harus berkualitas. Selain itu, concern utama TEPPA adalah debottlenecking (mengurai masalah dalam

8

Dengan demikian, perubahan Perpres 54 Tahun 2010, tentunya bertujuan untuk meningkatkan penyerapan anggaran, khususnya belanja modal dan belanja barang.

Dengan diterbitkannya Perpres No 70 tahun 2012, apakah sudah cukup sebagai regulasi yang memadai untuk memenuhi target kerja dan harapan dari TEPPA/Kemenkeu dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran? Penyusunan Perpres No 70 tahun 2012 telah melalui proses pembahasan yang cukup intens dan panjang yang melibatkan, Kementerian Keuangan, Bappenas, LKPP, TEPPA dan mengakomodir masukan dari K/L terkait. Oleh karena itu, kebijakan yang tertuang pada Perpres 70 tahun 2012 juga telah


disepakati oleh semua stakeholders yang terlibat. Sejak ditetapkannya Perpres 70 Tahun 2012, Kementerian Keuangan terus menerus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perpres tersebut melalui monitoring serta identifikasi permasalahan yang timbul di lapangan. Proses ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan TEPPA untuk diperoleh pemahaman yang sama dan solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan dalam penyerapan anggaran.

Dengan adanya Perpres No. 70 tahun 2012 ini, bagaimana proyeksi ke depan percepatan penyerapan anggaran di lingkungan Instansi Pemerintah? Perubahan-perubahan yang tertuang pada Perpres 70 Tahun 2012 bertujuan untuk menjawab permasalahan de-

bottlenecking penyerapan anggaran. Perubahan-perubahan tersebut antara lain menyangkut penyusunan rencana pengadaan serta pelaksanaan proses pengadaan yang lebih awal, perubahan persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menaikan threshold pengadaan, dan mengurangi durasi waktu proses pengadaan. Saya optimis, walaupun perpres ini baru efektif per 1 Agustus 2012, namun akan sangat membantu meningkatkan efisiensi dalam rangka proses pengadaan barang/ jasa, dan tentunya akan berdampak positif pada penyerapan anggaran.

Kendala-kendala yang sering menyulitkan optimalisasi percepatan penyerapan anggaran adalah kurangnya perencanaan yang matang, sehingga terjadi melesetnya realisasi pengadaan dan keterbatasan kuantitas/kualitas SDM di sektor pengadaan barang/ jasa. Aapkah kendala tersebut bisa diatasi dengan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini? Kurang matangnya perencanaan akan sangat berdampak pada penyerapan anggaran. Oleh karena itu, dalam menanggulangi hal tersebut, sejak tahun 2011 kami telah menerapkan kebijakan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Kebijakan tersebut mewajibkan setiap satuan kerja untuk membuat rencana serta mengumumkan pelaksanaan pengadaan yang akan dilakukan

selama tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, setiap pengadaan dilaksanakan secara terencana dan wajib diinformasikan kepada khalayak umum, sehingga membuka kesempatan seluasluasnya kepada calon penyedia barang/ jasa. Mempertimbangkan hal tersebut, kewajiban mengumumkan RUP telah ditegaskan pada Perpres 70 Tahun 2012, yakni setelah RKA-KL ditetapkan oleh DPR. Disamping itu juga ada pengaturanpengaturan terkait Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pasal 73. Penetapan ULP tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan kuantitas/ kualitas SDM. ULP tersebut diharapkan berisi SDM yang memiliki spesialisasi di bidang pengadaan dan bekerja secara dedicated. Dengan demikian, satker dapat dengan mudah melakukan up-grade dan meningkatkan kapasitas SDM yang ada di ULP.

Selanjutnya, apakah perpres No. 70 tahun 2012 ini telah secara signifikan mengatur mengenai sistem e-procurement sebagai instrumen pengadaan barang/jasa yang lebih efisien dan efektif, serta mendukung percepatan penyerapan anggaran? Dengan adanya e-procurement, maka administrasi pengadaan barang/jasa menjadi efisien, baik dari segi waktu dan biaya serta mengurangi potensi fraud (penyalahgunaan wewenang).

WARTA TOKOH

“Saya optimis, walaupun Perpres ini baru efektif per 1 Agustus 2012, namun akan sangat membantu meningkatkan efisiensi dalam rangka proses pengadaan barang/jasa dan tentunya akan berdampak positif pada penyerapan anggaran.”

e-Procurement akan memberi kemudahan bagi para pelaku pengadaan, baik ULP maupun penyedia barang/jasa. Penggunaan hari kalender dalam proses e-procurement akan mempercepat proses pengadaan, sehingga secara kuantitatif akan mempercepat penyerapan anggaran.

Terkait dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan, apakah penerapan e-procurement di lingkungan Kementerian Keuangan selama ini sudah sejalan dan sesuai dengan Nilai-Nilai tersebut? e-Procurement dilaksanakan dalam rangka mendukung penerapan prinsipprinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, terutama dalam mendukung integritas, profesionalisme, dan pelayanan.

Sebagai penutup, apa harapan ke depan nanti terkait Implementasi Perpres No. 70 Tahun 2012 didukung adanya peran e-procurement dalam menyukseskan percepatan penyerapan anggaran melalui pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel? Kementerian Keuangan sebagai salah satu inisiator dalam proses perubahan Perpres 54 Tahun 2010 dapat menjadi role model proses pengadaan yang mengimplementasikan e-procurement secara penuh. Melalui disbursement dan procurement plan yang dilaksanakan secara konsisten oleh semua satker lingkup Kementerian Keuangan diharapkan kualitas penyerapan anggaran akan menjadi lebih baik, sehingga menjadi contoh bagi Kementerian/Lembaga lainnya. Pelaksanaan e-procurement juga sejalan dengan upaya menjaga governance dalam proses penganggaran. (Radit)


9

WARTA KEGIATAN

Pusat LPSE in the 27th Trade Expo Indonesia 2012

T

rade Expo Indonesia 2012 ke-27 resmi digelar pada tanggal 17 - 21 Oktober 2012 di Arena PRJ, Kemayoran, Jakarta Pusat. Even tahunan yang berlangsung cukup meriah ini dibuka langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh Gubernur Baru DKI Jakarta, Joko Widodo dan Menteri Perdagangan Indonesia, Gita Irawan Wirjawan. Seperti halnya Trade Expo sebelumnya, Trade Expo Indonesia 2012 kali ini menampilkan semua produk ekspor Indonesia mulai dari industri, pertambangan, pertanian hingga sektor kerajinan. Tahun lalu, Trade Expo Indonesia berhasil menarik lebih dari 8,300 pembeli lebih dari 100 negara, dan menghasilkan transaksi total perdagangan senilai US $ 225,9 juta untuk barang dagangan dan US $ 238,5 juta untuk tenaga kerja terampil. Fakta bahwa ribuan pembeli dari berbagai negara datang mengunjungi Resources (Trade Expo) Indonesia setiap tahun, menunjukkan komitmen yang tinggi dari mitra dagang di seluruh dunia dan membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu pemasok potensial dan handal yang mampu menyediakan produk yang berkualitas dan bersaing. Melalui kesempatan ini, Pusat Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Tak kurang dari 355 pengunjung, baik lokal maupun internasional, dilaporkan memadati stand Pusat LPSE selama rentang waktu 5 hari. Dalam even akbar tahunan ini, Pusat LPSE Kementerian Keuangan menyuguhkan berbagai bentuk informasi seperti layanan tata cara registrasi dan verifikasi bagi penyedia barang/jasa maupun panitia pengadaan, layanan helpdesk, layanan bidding room, layanan kerja sama penggunaan fasilitas LPSE Kementerian Keuangan bagi K/L/I

10


lainnya dan layanan pelatihan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). Dengan mengikuti acara ini, Pusat LPSE berharap informasi tentang e-procurement dapat terpublikasikan secara cepat dan luas kepada masyarakat yang notabene tidak hanya untuk masyarakat dalam negeri tetapi juga luar negeri, mengingat adanya inovasi terbaru dalam lampiran IV-c Perpres No. 70 tahun 2012 yang sudah mengatur tentang Pengadaan Jasa Konsultansi melalui seleksi internasional. Peserta yang hadir dari lingkungan Kementerian Keuangan tidak hanya Pusat LPSE saja, tetapi juga hadir Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang menyajikan berbagai informasi mengenai profil DJBC dan prosedur kepabeanan dan cukai yang tentunya sangat menarik bagi stakeholder kepabeanan dan cukai, baik lokal maupun internasional. (Radit)

B

WARTA KEGIATAN

Time Management Training dan Capacity Building Pusat LPSE

seluruh pejabat/pegawai Pusat LPSE sangat bersemangat untuk mengikuti setiap sesi acara. Teguh Sunyoto (22 tahun), salah seorang peserta merasa sangat senang dengan adanya kegiatan ini. “Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan motivasi lebih bagi setiap pegawai terutama dalam meningkatkan kinerjanya di Pusat LPSE, ujarnya”. (Zaki)

ertempat di Swiss Bell-Hotel, Jakarta, 31 Juli 2012, Pusat LPSE Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Time Management Training. Acara yang diikuti oleh dua puluh orang Pejabat/Pegawai Pusat LPSE ini, menghadirkan 2 orang narasumber yaitu Nelly Mathias dan Liliana Wahyudi. Dalam paparannya,Nelly mengatakan bahwa 90% dari kebanyakan orang mengalami masalah dengan waktu. Beberapa cara yang dapat digunakan dalam manajemen waktu adalah membuat rencana harian, menentukan prioritas, membatasi waktu setiap pekerjaan, menggunakan kalender dan mengagendakan semua pekerjaan, membuat deadline, belajar berkata tidak, menentukan target lebih awal, mengatur reminder, focus, dan mencegah pencuri waktu.

Pelatihan Aplikasi SPSE

D Selain pelatihan Time Management, guna mengembangkan potensi dan memberikan motivasi bagi pegawainya, Pusat LPSE Kementerian Keuangan juga mengadakan kegiatan capacity building pada tanggal 21 s.d. 23 September 2012. Kegiatan yang bertempat di Hotel Citra Cikopo Puncak, Bogor ini diikuti oleh enam puluh satu orang Pejabat/Pegawai Pusat LPSE. Kegiatan yang bertemakan “Menjalin Sinergi, Perkokoh Koordinasi, Ukir Prestasi” ini, dibagi dalam dua sesi yaitu kegiatan motivasi “Successful Mindset at Work” dan Outbond: “Building A Great Teamwork”. Dalam sesi motivasi yang dipandu oleh motivator Tubagus Wahyudi, peserta diajarkan bagaimana memotivasi diri sendiri, memiliki pemahaman yang benar, dan pola pikir yang positif mengenai segala sesuatu sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sesi outbond ditujukan untuk membangun kepribadian dan karakter yang siap bekerja sama untuk mendukung semua kepentingan dengan berkualitas menunjukkan kekuatan kerja sama dalam organisasi, menyadarkan potensi reaksi perilaku dan reaksi emosional dalam mewujudkan kerjasama yang solid dengan memahami karakter orang-orang dalam kerjasama, hubungan antar pribadi dan dinamika kerja sama. Dalam kegiatan tersebut,

alam rangka mendukung kebijakan implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, Pusat LPSE secara rutin melaksanakan kegiatan Pelatihan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk memberikan edukasi publik dan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE kepada para panitia pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Pelatihan yang diberikan kepada panitia pengadaan biasanya dilaksanakan di Ruang Pelatihan Pusat LPSE di lantai Mezzanine Gedung Djuanda I atau di unit kerja panitia pengadaan sesuai dengan surat permintaan pelatihan. Sedangkan pelatihan untuk penyedia barang/jasa secara rutin dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 09.00 WIB dan bertempat di Ruang Pelatihan Pusat LPSE. Selain pelatihan yang rutin dilaksanakan di Jakarta, Pusat LPSE juga memberikan pelatihan bagi panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa yang berada di daerah. Pelatihan tersebut biasanya dilakukan oleh pengelola LPSE daerah pada masingmasing provinsi di seluruh Indonesia atau oleh pegawai Pusat LPSE pada saat melaksanakan kegiatan pembinaan di daerah. (Zaki)


11

WARTA KEGIATAN

LPSE Pertahankan ISO 9001:2008

telah ditetapkan, serta peluang-peluang perbaikan yang mungkin dijalankan. Audit Surveillance II pada Pusat LPSE dilaksanakan oleh PT SAI Global. Audit Surveillance ini merupakan lanjutan Audit Surveillance sebelumnya, dimana Pusat LPSE diwajibkan untuk menyelenggarakan Audit Surveillance setiap 6 bulan untuk mempertahankan sertifkasi ISO 9001:2008 yang telah diperoleh pada 2011 lalu. Vinka Cantikara selaku Auditor dari PT SAI Global melaksanakan Audit Surveillance II dengan mengambil sampling pada beberapa area audit yang meliputi tindak lanjut atas hasil Audit Surveillance sebelumnya, Management Representative (Wakil Manajemen), dan Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem.

B

ertempat di Ruang Rapat Pusat LPSE pada hari Senin 13 Agustus 2012, dilaksanakan Opening Meeting Audit Surveillance II yang dipimpin oleh Luqman Joyo Kartono selaku Wakil Manajemen Implementasi ISO 9001:2008 Pusat LPSE Kementerian Keuangan. Dalam sambutannya, Luqman mengatakan bahwa pelaksanaan Audit Surveillance II ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja sistem, baik dari sisi efektivitas maupun hubungan antara proses yang sedang dan telah berjalan, penilaian kesesuaian antara dokumentasi sistem dengan penerapan yang telah dijalankan, termasuk di dalamnya menilai aspek kecukupan dokumentasi sistem, dan pemantauan upayaupaya yang telah dilakukan terkait pencapaian sasaran mutu yang

Dalam acara closing meeting, Auditor dari PT SAI Global, selain menyampaikan beberapa saran observasi, beliau juga menyampaikan apresiasinya atas pencapaian Pusat LPSE yang sampai saat ini masih secara konsisten dan berkelanjutan menjalankan standar manajemen mutu sesuai ISO 9001:2008, sehingga dapat direkomendasikan bahwa sertifikasi ISO 9001:2008 Pusat LPSE dinyatakan masih berlaku. (Zaki)

Survey dan Seleksi Anggota ULP Daerah Pada 5 Provinsi

D

alam rangka pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah, Pusat LPSE bekerja sama dengan Biro Perlengkapan melaksanakan survei dan seleksi calon anggota ULP daerah. Kegiatan yang dilaksanakan mulai 8 Agustus sampai dengan 14 September 2012 (bertahap) ini bertujuan untuk menyeleksi calon anggota ULP yang berasal dari beberapa instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada lima lokasi yang dijadikan sebagai pilot project pelaksanaan ULP di daerah yaitu Surabaya, Makassar, Pontianak, Balikpapan, dan Mataram. Diharapkan dengan seleksi ini akan dapat menjaring nama-nama calon anggota ULP yang akan melaksanakan pengadaan barang/ jasa pada instansi vertikal Kementerian Keuangan dimana ULP tersebut berada. (Zaki)

12


WARTA KEGIATAN

Kunjungan Korean Expert on Public Procurement System kunjungan tersebut perwakilan dari Korea Selatan, yaitu Prof. Dae-In Kim dan para Pejabat Pusat LPSE Kementerian Keuangan. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka Knowledge Sharing Program (KSP) yang membahas Public Procurement System.

B

ertempat di Ruang Rapat Pusat LPSE lantai 17, Gedung Djuanda II, pada hari Selasa 17 Juli 2012, Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan menerima kunjungan dari perwakilan Korea Selatan tepatnya dari Ewha Womans University/Korean Development Institute (KDI). Hadir dalam

Dalam paparannya, Mr. Kim mengatakan bahwa dalam penerapan e-Procurement idealnya ada tiga prinsip utama yang harus dipegang yaitu Efficiency/Value for Money (Emphasized in Current Phase), Transparancy/Anti Corruption(Emphasized in 1st Phase), dan Social Economic Consideration. Selain itu Mr. Kim juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa kebijakan e-Procurement Indonesia yang sama dengan kebijakan di Korea Selatan, misalnya tentang penerapan kebijakan anti korupsi, persaingan anti monopoli, dan implementasi e-Procurement secara umum. Di akhir acara tersebut, Moh. Hatta selaku Kepala Pusat LPSE berharap dengan adanya acara kunjungan ini Pusat LPSE dapat memperoleh informasi yang berguna bagi penerapan e-Procurement di Indonesia. (Zaki)

Kunjungan Kerja Sama Pusat LPSE ke K/L/D/I Regional Kegiatan Penyusunan Proses Jakarta Bisnis Pengadaan Secara ada bulan Agustus 2012, Pusat LPSE mengadakan kunjungan kerja ke beberapa Kementerian/Lembaga/ Komisi/Instansi (K/L/D/I) yang berlokasi di Jakarta. Kegiatan Elektronik ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan kerja sama

P

dan menjajaki kemungkinan terjalinnya kerja sama dengan instansi lain. Prioritas sasaran instansi yang dipilih adalah instansi yang mempunyai potensi kerja sama dengan Pusat LPSE dalam pemanfaatan fasilitas LPSE. Selain itu, dipilih pula instansi yang telah menandatangani Nota Kesepahaman kerja sama penggunaan fasilitas LPSE namun jangka waktu Nota Kesepahaman tersebut hampir berakhir.

Kegiatan tersebut diawali dengan kunjungan ke Mahkamah Agung (2 Agustus 2012), PPATK (6 Agustus 2012), Komisi Yudisial (7 Agustus 2012), dan diakhiri dengan kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (8 Agustus 2012). Kunjungan yang dilaksanakan oleh empat orang Pejabat/Pegawai Pusat LPSE ini merupakan salah satu upaya guna memperluas kerja sama penggunaan LPSE Kementerian Keuangan oleh instansi lain. Sebagai informasi, sampai saat ini jumlah K/L/D/I yang telah bekerja sama dengan LPSE Kementerian Keuangan sebanyak 80 instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. (Zaki)

L

ayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan yang telah berjalan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang terus berkembang. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penyedia barang/jasa yang mendaftar dan panitia pengadaan barang/jasa yang menggunakan LPSE tersebut serta peningkatan jumlah paket yang dilelang setiap tahunnya. Dengan perkembangan yang pesat tersebut, LPSE Kementerian Keuangan dituntut untuk selalu memperbaiki diri guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi customer.

Guna memenuhi tuntutan perubahan tersebut, Pusat LPSE Kementerian Keuangan pada tahun 2012 berupaya menyempurnakan proses bisnis pengadaan secara elektronik serta dan melakukan manajemen pengembangan layanan pengadaan secara elektronik. Dalam rangka penyempurnaan proses bisnis pengadaan secara elektronik tersebut, Pusat LPSE telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang beranggotakan Pejabat/Pegawai Pusat LPSE dan LKPP. Pokja penyusunan proses bisnis tersebut terbagi menjadi tiga pokja yang masing-masing menyusun proses bisnis layanan, proses bisnis pengadaan barang/jasa konstruksi, dan proses bisnis pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya. Kegiatan Penyusunan Proses Bisnis Pengadaan Secara Elektronik yang dimulai pada 19 Juli 2012 ini, dilaksanakan secara bertahap mulai dari opening meeting, pembahasan proses bisnis, Limited Hearing, serta penyusunan dan penetapan RPMK tentang proses bisnis e-Procurement. (Zaki)


13

WARTA INFO

LAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK (e-PROCUREMENT) KEMENTERIAN, LEMBAGA, (SATUAN KERJA PERANGKAT) DAERAH, INSTITUSI (K/L/D/I) PENGGUNA SPSE KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE JANUARI - SEPTEMBER 2012 Nilai penghematan dari hasil pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Keuangan Tahun 2012 untuk periode yang berakhir tanggal 30 September adalah sebesar Rp. 433,09M atau 10,73% dari nilai pagu 4,03T yang terbagi dalam 1721 paket. Hasil lelang, penghematan dan persentasenya berdasarkan masing-masing agency adalah sebagaimana tabel berikut:

No.

Agency

Paket

Total Pagu Pengadaan Selesai

Nilai Hasil Lelang

Rp.

Rp.

Rp.

%

Penghematan

A. KEMENTERIAN KEUANGAN 1

Badan Kebijakan Fiskal

8

18.555.500.000,00

16.558.001.125,00

1.997.498.875,00

10,76%

2

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

113

75.559.044.773,00

61.844.802.782,20

13.714.241.990,80

18,15%

3

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

23

46.346.890.900,00

27.927.724.748,00

18.419.166.152,00

39,74%

4

Direktorat Jenderal Anggaran

14

13.992.356.864,00

11.322.520.210,00

2.669.836.654,00

19,08%

5

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

180

348.899.404.266,00

304.245.552.190,57

44.653.852.075,43

12,80%

6

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

111

116.121.604.630,00

103.269.952.600,00

12.851.652.030,00

11,07%

7

Direktorat Jenderal Pajak

178

375.399.651.492,79

290.835.941.320,54

84.563.710.172,25

22,53%

8

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

146

137.780.978.377,00

121.704.581.330,00

16.076.397.047,00

11,67%

9

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

12

17.938.722.427,00

12.793.266.426,00

5.145.456.001,00

28,68%

14

10.175.176.179,00

9.303.837.780,00

871.338.399,00

8,56%

10 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

14


5

2.611.198.200,00

2.111.099.293,00

500.098.907,00

19,15%

12 Sekretariat Jenderal

116

497.734.014.359,00

380.453.023.734,21

117.280.990.624,79

23,56%

JUMLAH A

920

1.661.114.542.467,79

1.342.370.303.539,52

318.744.238.928,27

19,19%

WARTA INFO

11 Inspektorat Jenderal

B. KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH/INSTITUSI LAIN 1

Arsip Nasional

1

1.103.000.000,00

848.650.000,00

254.350.000,00

23,06%

2

Badan Kepegawaian Negara

71

70.471.593.956,00

63.893.527.684,89

6.578.066.271,11

9,33%

3

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

44

35.725.459.843,00

31.953.912.678,00

3.771.547.165,00

10,56%

4

Badan Pemeriksa Keuangan

31

141.661.698.711,00

119.259.768.692,00

22.401.930.019,00

15,81%

5

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

10

7.657.098.000,00

6.972.257.351,00

684.840.649,00

8,94%

6

Kementerian Kelautan dan Perikanan

126

244.487.115.000,00

235.415.190.205,28

9.071.924.794,72

3,71%

7

Kementerian Sekretariat Negara

116

176.539.687.257,00

154.879.141.207,45

21.660.546.049,55

12,27%

8

Kejaksaan Agung*

44

7.657.098.000,00

6.972.257.351,00

684.840.649,00

8,94%

9

Komisi Hukum Nasional

2

659.310.000,00

463.749.000,00

195.561.000,00

29,66%

10 Komisi Pemberantasan Korupsi

38

20.219.393.961,00

17.269.728.143,00

2.949.665.818,00

14,59%

11 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2

532.602.000,00

477.532.000,00

55.070.000,00

10,34%

12 Komisi Yudisial

3

2.269.200.000,00

1.397.338.274,10

871.861.725,90

38,42%

13 Lembaga Administrasi Negara

20

17.030.183.000,00

14.607.123.540,00

2.423.059.460,00

14,23%

14 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

5

6.749.999.000,00

5.591.365.477,00

1.158.633.523,00

17,16%

15 Lembaga Sandi Negara

72

1.382.294.582.000,00

1.369.013.414.793,00

13.281.167.207,00

0,96%

16 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

20

19.880.433.640,00

9.130.907.397,70

10.749.526.242,30

54,07%

17 Perpustakaan Nasional

27

41.889.384.000,00

38.749.624.960,00

3.139.759.040,00

7,50%

18 Mahkamah Agung*

42

74.912.699.112,00

69.561.460.953,60

5.351.238.158,40

7,14%

19 SKPD Aceh*

5

3.602.872.000,00

3.033.409.000,00

569.463.000,00

15,81%

20 SKPD Bengkulu*

61

43.658.943.400,00

41.052.072.650,00

2.606.870.750,00

5,97%

21 SKPD Jawa Barat*

7

4.493.982.935,00

3.836.736.900,00

657.246.035,00

14,63%

22 SKPD Jawa Tengah*

2

1.621.265.000,00

1.280.808.000,00

340.457.000,00

21,00%

23 SKPD Jawa Timur*

4

24.053.364.200,00

23.615.439.000,00

437.925.200,00

1,82%

24 SKPD Kalimantan Barat*

10

9.851.239.000,00

9.365.693.000,00

485.546.000,00

4,93%

25 SKPD Kalimantan Timur*

3

6.558.951.000,00

6.376.902.000,00

182.049.000,00

2,78%

26 SKPD Maluku*

18

21.000.970.981,00

17.612.990.000,00

3.387.980.981,00

16,13%

27 SKPD Sulawesi Selatan*

9

5.908.448.150,00

5.432.725.000,00

475.723.150,00

8,05%

28 SKPD D.I. Yogyakarta*

8

2.550.600.228,00

2.377.289.705,00

173.310.523,00

6,79%

JUMLAH B

801

2.373.938.174.374,00

2.259.592.364.963,02

114.345.809.410,98

4,82%

JUMLAH A + B

1721

4.035.052.716.841,79

3.601.962.668.502,54

433.090.048.339,25

10,73%


15

WARTA INFO

*) Keterangan: Hasil pengadaan agency Kejaksaan Agung adalah termasuk unit kantor pusat Kejaksaan Agung, dan kantor-kantor daerah yaitu Kejaksaan Tinggi (Banten, Jambi, dan Kalimantan Barat); serta Kejaksaaan Negeri (Tangerang, Cilegon, dan Serang). Mahkamah Agung: Kantor Pusat MA (Badan Pengawasan MA dan Badan Urusan Administrasi MA), Pengadilan Agama Badung, Balikpapan, Bekasi, Cibinong, Cimahi, Curup, Depok, Gianyar, Indramayu, Jakarta Pusat, Negara (Bali), Nunukan, Purwakarta, Subang, Sumber (Cirebon), dan Tual; Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, II-09 Bandung, III-13 Madiun; Pengadilan Negeri Tual; Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Bandung; Pengadilan Tinggi Agama Jayapura; Pengadilan Tinggi Bandung. SKPD Aceh: Kantor SAR Banda Aceh dan IAIN ARRANIRY Darussalam Banda Aceh. SKPD Bengkulu: BPS Prov. Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Selatan; Kementerian Agama Kab. Seluma; Madrasah Aliyah Negeri Seluma; Madrasah Ibtidaiyah

Negeri Lawang Agung; Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lubuk Resam; Madrasah Tsanawiyah Negeri Tais Kab. Seluma; Rumah Sakit Umum Daerah Tais; serta SKPD Kab. Seluma (Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan BMPD, Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana; Dinas Kesehatan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Perindustrian,Perdagangan Koperasi dan UKM; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Badan Pendidikan dan Pelatihan; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD).

(06/P2HP); Satuan Kerja Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat (04) dan (03); Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong; dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak.

SKPD Jawa Barat: Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna”; Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung; Kantor Pertanahan Kota Bandung. SKPD Jawa Tengah: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

SKPD Sulawesi Selatan: Sekolah Menengah Kejuruan (SMAK) Makassar; RSUD H Padjonga Dg. Ngalle Takalar; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jeneponto; Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar; dan Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. SKPD Yogyakarta: Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta; Balai Taman Nasional Gunung Merapi Yogyakarta.

SKPD Jawa Timur: Bank BPR Jawa Timur dan KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur.

SKPD Kalimantan Timur: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan dan Pusat Pengelolaan Eko Region Kalimantan. SKPD Maluku: Universitas Pattimura; Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual; Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tayando Yamtel-Tual; Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara.

SKPD Kalimantan Barat: Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (Billy)

16


WARTA INFO

RENCANA KEGIATAN

PROSES BISNIS LELANG SECARA ELEKTRONIK CEGAH LELANG “SEMI E-PROC” Sampai saat ini belum ada dasar hukum yang mengatur tata cara e-procurement secara komprehensif. Melihat potensi tersebut, LPSE Kementerian Keuangan berinisiatif untuk menyusun proses bisnis pelaksanaan pengadaan secara elektronik yang mencakup proses – proses lelang secara detail. Proses bisnis yang disusun tersebut akan memberikan kemudahan dan kejelasan bagi pengguna aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

I

stilah semi e-proc muncul karena terdapat lelang yang sebagian prosesnya dilakukan secara elektronik dan sebagian lainnya dilakukan secara manual. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya kesalahan – kesalahan yang dilakukan ULP/Panitia pengadaan saat melaksanakan lelangnya melalui SPSE. Misalkan ULP/ Panitia Pengadaan tidak menyelesaikan proses evaluasi dalam SPSE namun melanjutkannya secara manual. Hal ini sering disebut dengan “semi e-proc”. Kejadian seperti ini merupakan kesalahan dalam mengaplikasikan e-procurement yang harus kita hindari. Jika lelang maupun seleksi yang dilaksanakan melalui LPSE dilakukan seperti itu, maka akan menimbulkan masalah pada saat audit nanti. Data yang tersimpan di server sebagai objek audit yang sah, menjadi tidak lengkap. Selain itu karena data pada web LPSE tidak lengkap, peserta lelang yang tidak menjadi pemenang tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang alasan mengapa

mereka tidak lulus evaluasi, “tau – tau” sudah ada pemenangnya. Tentunya ini akan memberikan preseden buruk bagi pelaksanaan lelang tersebut. Masalah seperti inilah yang harus dihindari. Harapan dari LPSE dan pengguna sistem, termasuk panitia, auditor, dan utamanya penyedia, bahwa seluruh pengadaan yang dilaksanakan melalui LPSE dituntaskan secara paripurna. Mulai dari pembuatan paket sampai dengan sanggahan. Sehingga dapat memberikan transparansi dan lelang – lelang tersebut dapat dipantau dengan mudah. Proses bisnis yang disusun LPSE ini akan mengharuskan ULP/Panitia pengadaan untuk menuntaskan seluruh tahapan lelangnya di SPSE. LPSE akan mengusulkan proses bisnis ini agar ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Hal lain yang menjadi urgensi penyusunan proses bisnis ini adalah masih terdapat banyaknya pertanyaan dari ULP/Panitia Pengadaan terkait pengoperasian SPSE. Peraturan yang ada saat ini belum mengatur mengenai tata cara e-procurement secara komprehensif. Perpres 54 tahun 2010 memuat aturan pengadaan secara global, tetapi tidak mencakup beberapa tata cara jika pengadaan lelang secara elektronik dilakukan. Misalkan, penetapan pemenang dilakukan dengan akun ketua, Berita acara penjelasan tidak perlu dibuat, pembukaan penawaran untuk lelang metode pascakualifikasi 1 sampul tidak disaksikan peserta namun hanya mengumumkan kelengkapan dan nilai penawaran

harganya. Jadi proses bisnis dibuat sebagai panduan yang jelas bagi ULP/Panitia pengadaan agar lelangnya tidak salah proses. Proses bisnis yang disusun LPSE melingkupi semua pengadaan yang dilakukan secara elektronik dengan seluruh metode yang ada. Selain itu, juga membeberkan langkah–langkah yang dilakukan ULP/Panitia pengadaan dalam melaksanakan lelang di SPSE. Mulai dari pembuatan paket sampai dengan selesainya lelang tersebut diproses di SPSE. Apa yang harus di klik, apa yang harus diinput, dan sebagainya. Istilahnya, proses bisnis ini adalah “buku pintar” dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain terkait dengan pengadaan, LPSE juga menyusun proses bisnis layanan yang diberikan. Misalkan, proses pembuatan user id dan password bagi para pengguna, proses uji forensik, penanganan masalah, dan lain –lain. Proses bisnis layanan ini dibuat agar memberikan kejelasan tentang layanan LPSE, apa yang harus dilakukan pengguna jika menemui kendala seputar permasalahan layanan LPSE. Selama ini memang telah ada SOP mengenai layananan yang telah diberikan LSPE. Sekarang LPSE menyusun kembali dalam bentuk proses bisnis dari SOP yang telah dibuat ditambahkan dengan layanan – layanan yang belum terdapan SOP-nya. Proses bisnis ini bersifat fleksibel, jadi akan selalu disesuaikan dengan perkembangan aturan maupun sistem. (Edi)


17

WARTA INFO

RENCANA KEGIATAN

LPSE INCAR SERTIFIKASI ISO 27001:2005 JAKARTA—Pusat LPSE Kementerian Keuangan membidik sertifikasi ISO 27001:2005 sebagai jaminan untuk melindungi seluruh aset informasi pada Pusat LPSE dari ancaman kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability). Komitmen pemberlakuan ISO ditandai dengan pelaksanaan kick off implementasi ISO 27001 pada tanggal 19 September 2012 bertempat di Ruang Rapat Pusat LPSE.

K

emajuan teknologi semakin mendorong masyarakat untuk “melek” teknologi dan menyadari pentingnya teknologi. Tapi tidak sedikit yang menggunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan pihak lain. Sebut saja, adanya pembobolan akun jejaring sosial atau istilah kerennya “di-hack”. Hal ini menunjukkan kelemahan sistem keamanan informasi sehingga dengan mudahnya data seseorang dibobol. Itu hanya salah satu contoh kecil. Dapat dibayangkan jika informasi yang dibobol itu adalah informasi yang sangat penting

18

dan diakses oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab. Pastinya akan tambah “runyam”. Maka diperlukan jaminan keamanan informasi atas data – data penting agar hanya dapat diakses oleh yang berhak dan berkepentingan. Untuk itulah diperlukan “label” yang diterima umum sebagai pembuktian bahwa organisasi tersebut menjaga keamanan atas informasi yang mereka punya. Rencana sertifikasi ISO pada Pusat LPSE bukan berarti sebelumnya LPSE tidak menghiraukan keamanan informasi. Langkah ini adalah pembuktian yang dapat dilakukan LPSE dalam menghadapi


perkembangan teknologi informasi. ISO 27001:2005 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk memastikan bahwa pengukuran keamanan informasi adalah efektif. Pemberlakuan ISO ini utamanya adalah untuk jaminan kepercayaan bahwa informasi yang beredar dalam Pusat LPSE terjaga sehingga akan meningkatkan kepuasan pengguna. (Edi)

WARTA INFO

REGULASI

PERBEDAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54/2010 DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70/2012 NO.

TOPIK

PERPRES 54/2010

PERPRES 70/2012

1.

Ketentuan Umum (Pasal 23 dan 25)

1. Peraturan tentang tata cara Pengadaan diuraikan dalam 2 (dua) set dokumen yaitu lampiran dan standar dokumen pengadaan; 2. Lingkup perencanaan pengadaan: a. PA/KPA membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan; b. PPK membuat rencana (teknis) pengadaan; c. Pokja ULP membuat rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) pengadaan. 3. Pada pelelangan/ seleksi sebelum tahun anggaran, proses pengadaan dapat dilakukan setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD

1. Ditambahkan Lampiran IV-C yaitu tentang Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Seleksi Internasional; 2. Lingkup perencanaan pengadaan: a. PA Mengumumkan RUP pada masingmasing K/L/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/I disetujui DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN. Sedangkan pengadaan yang bersumber dari APBD, diumumkan setelah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. b. PA pada K/L/D/I menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan mendahului tahun anggaran. c. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran. 3. Pada pelelangan/seleksi sebelum tahun anggaran, pelaksanaan pengadaan dapat diumumkan oleh Kelompok kerja ULP: a. Setelah penetapan APBD untuk pengadaan yang bersumber dari APBD. b. Setelah rencana kerja dan anggaran K/L/I disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN. c. Pengumuman mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum ditetapkan. d. Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/ DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, proses pemilihan dibatalkan dan Penyedia Barang/ Jasa tidak diberikan ganti rugi.


19

WARTA INFO 20

NO.

TOPIK

2.

Organisasi Pengadaan (Pasal 12)

3.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) (Pasal 16)

4.

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Pasal 35)

PERPRES 54/2010

PERPRES 70/2012

1. PPK tidak menjabat pengelola keuangan. 2. Persyaratan manajerial min S1. 3. PPK K/L/I wajib memiliki sertifikat.

1. PPK tidak menjabat sebagai PPSPM dan bendahara kecuali PPK yang dijabat oleh PA/KPA pada Pemerintah Daerah. 2. Persyaratan manajerial min S1 dapat diganti dengan min IIIa, apabila jumlah pegawai yang memenuhi persyaratan terbatas. 3. Persyaratan memiliki sertifikat dapat dikecualikan untuk PPK yang menjabat eselon I dan II di K/L/D/I atau menjabat sebagai PA/KPA, dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK.

1. Paket yang dapat dilaksanakan ULP yaitu Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya bernilai max Rp.100 jt sedangkan untuk Jasa Konsultansi bernilai max Rp.50 jt 2. Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP belum diatur. 3. Kepala ULP dilarang menjadi pengelola keuangan, mempunyai hubungan Keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/ Pejabat Pengadaan dan memiliki sertifikat. 4. Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya max Rp.100 jt. 5. Pengecualian status PNS belum diatur.

1. Paket yang dapat dilaksanakan ULP yaitu Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya bernilai max Rp.200 jt sedangkan untuk Jasa konsultansi bernilai max Rp.50 Jt 2. Telah diuraikan tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP. 3. Kepala ULP dilarang duduk sebagai PPSPM dan bendahara, persyaratan tidak mempunyai hubungan keluarga dihapus dan persyaratan sertifikat dapat dikecualikan untuk Kepala ULP. 4. Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya max Rp.200 jt. 5. Pengecualian status PNS telah diatur: a. Lembaga/Institusi pengguna APBN/ APBD yang memiliki keterbatasan pegawai status PNS, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan PNS. b. Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari bukan PNS.

1. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya a. Pelelangan umum dan sederhana b. Penunjukan langsung c. Pengadaan langsung d. Sayembara/Kontes

1. Untuk Pengadaan Barang ditambahkan metode Pelelangan Terbatas.


TOPIK

PERPRES 54/2010

WARTA INFO

NO.

PERPRES 70/2012

2. Pengadaan Langsung dapat dilakukan 2. Pengadaan Langsung dapat dilakukan tehadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan max Rp200 jt dengan ketentuan: max Rp.100 jt dengan ketentuan: a. Keb.operasional K/L/D/I; a. Keb. Operasional K/L/D/I; b. Teknologi sederhana; b. Teknologi sederhana; c. Risiko kecil; dan/atau c. Risiko kecil; dan/atau d. Penyedia orang perseorangan dan/atau d. Penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil. badan usaha kecil 3. Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan 3. Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung untuk pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa yang: yang : a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/ a. Tidak kompleks/ bersifat sederhana dan Jasa Lainnya yang bernilai max Rp5 bernilai max Rp.200 Jt; miliar; b. Pascakualifikasi (untuk pelelangan/ b. Pengadaan Jasa Konsultansi max Rp200 seleksi perorangan dan pemilihan Jt; langsung); c. Pengumuman min. 4 hari. c. Pengumuman min. 3 hari. 5.

Metode Pemasukan Dokumen Penawaran (Pasal 47)

6.

Kontrak (Pasal 50,52,55)

1. Metode Satu Sampul untuk Jasa Konsultansi 1. Dokumen Satu Sampul, ditambah: Prakualifikasi Pengadaan Barang/Pekerjaan a. untuk pelaksanaan Seleksi Sederhana Konstruksi dapat dilakukan dengan metode b. Untuk metode evaluasi pagu anggaran penyampaian satu sampul; dan biaya terendah 2. Dokumen Dua Sampul dapat digunakan c. Untuk Seleksi Konsultan Perorangan untuk semua jenis pengadaan dimana dengan evaluasi kualitas penilaian teknis berpengaruh terhadap 2. Dokumen Dua Sampul tidak dapat harga; digunakan untuk Pengadaan Pekerjaan 3. Dokumen Dua Tahap dapat dilakukan Konstruksi; penyetaraan teknis jika menggunakan 3. Dokumen Dua Tahap tidak dapat digunakan metode evaluasi sistem gugur. untuk pengadaan Jasa Konsultansi. 1. Kontrak ditetapkan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan. 2. Persetujuan kontrak Tahun Jamak: a. Didanai APBN oleh Pimpinan K/L/I untuk kegiatan yang nilai kontrak s.d. Rp10 M untuk kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/ udara, dsb; b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp.10 M. 3. Tanda bukti perjanjian a. Bukti pembelian s.d. Rp.5 jt b. Kuitansi s.d. Rp.10 jt; c. SPK untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan, Konstruksi/ Jasa Lainnya s.d. Rp.100 jt dan jasa konsultansi s.d. Rp.50 jt; d. Surat perjanjian untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp100 jt dan Jasa Konsultansi di atas Rp.50 jt.

1. Kontrak ditetapkan oleh PPK 2. Persetujuan kontrak Tahun Jamak: a. Didanai APBN oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontrak s.d. Rp10 M bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/ laut/udara,dsb; b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya di atas Rp.10 M dan kegiatan yang nilainya s.d. Rp10 M di luar kegiatan tersebut. 3. Tanda bukti perjanjian a. Bukti pembelian s.d. Rp.10 jt; b. Kuitansi s.d. Rp.50 jt; c. SPK untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya s.d. Rp.200 jt dan Jasa Konsultansi s.d. Rp.50 jt; d. Surat perjanjian untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp.200 jt dan Jasa Konsultansi di atas Rp.50 jt.


21

WARTA INFO

NO.

TOPIK

PERPRES 54/2010

PERPRES 70/2012

7.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Pasal 66)

1. HPS disusun dan ditetapkan PPK untuk semua metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa, kecuali kontes/sayembara. 2. Diumumkan pada saat pengumuman lelang. 3. Menjadi batas untuk penawaran untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya 4. Disusun maksimal 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 5. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS.

1. HPS disusun dan ditetapkan PPK untuk semua metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa, kecuali kontes/sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian s.d. 10 Juta. 2. Untuk pengadaan langsung yang tidak menggunakan SPK dan Surat Perjanjian tidak memerlukan HPS. 3. Menjadi batas penawaran tertinggi untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, kecuali untuk Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan terbatas, dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3. 4. Disusun maksimal 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan Pascakualifikasi atau 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan Prakualifikasi.

8.

Sanggah (Pasal 81)

1. Masa sanggah dan sanggah banding untuk lelang/seleksi umum/ sederhana dan pemilihan langsung: a. Masa sanggah kualifikasi 5 hari kerja (prakualifikasi) b. Masa sanggah 5 hari kerja c. Masa sanggah banding 5 hari kerja 2. Jawaban sanggah untuk lelang/ seleksi umum/ sederhana dan pemilihan langsung: a. Jawaban sanggah 5 hari kerja b. Jawaban sanggah banding 15 hari kerja 3. Jaminan sanggahan banding 2/oo dari HPS, max 50. jt.

1. Masa sanggah dan sanggah banding untuk lelang/seleksi sederhana dan pemilihan langsung: a. Masa sanggah 3 hari kerja b. Masa sanggah banding 3 hari Kerja 2. Jawaban sanggah lelang/seleksi sederhana dan pemilihan langsung: a. Jawaban sanggah 3 hari kerja; b. Jawaban sanggah banding 5 hari kerja sedangkan yang lainnya tetap 15 hari kerja. 3. Jaminan sanggahan banding 1% dari HPS, tanpa batasan maksimal.

9.

Penggunaan Barang/ Produksi Dalam Negeri (Pasal 97)

1. Tingkat Kandungan Dalam negeri (TKDN) +BMP > 40 % wajib menggunakan produksi dalam negeri. 2. Lelang terbuka, jika kurang dari 3 peserta maka diadakan lelang ulang. 3. TKDN+BMP mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri

Paling sedikit 1 produk dalam negeri yang tercantum dalam daftar inventarisasi dengan nilai TKDN > 25 % dan paling sedikit 2 produk dalam negeri yang tercantum dalam daftar inventarisasi dengan nilai TKDN < 25 %

10.

Daftar Hitam (Pasal 124)

Pengertian daftar hitam yaitu daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I

Pengertian daftar hitam yaitu daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, lembaga donor dan/atau pemerintah negara lain. (Dina)

22


WARTA INFO

NGINTIP NEGARA TETANGGA

Penerapan e-Procurement Di Korea Selatan (KONEPS)

S

alah satu negara yang terkenal maju dalam mengimplementasikan e-Procurement adalah Korea Selatan, dimana unit yang melaksanakan implementasi e-Procurement adalah Procurement Public Service (PPS). PPS telah mengembangkan Korea On-Line E-Procurement System (KONEPS), yaitu sebuah sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik di mana organisasi publik dan penyedia barang/jasa (vendor) melakukan transaksi di dalamnya. Melalui KONEPS, informasi yang berhubungan dengan penawaran umum, kontraktor, pembelian, pembayaran, dan langkahlangkah lain diproses secara elektronik, serta didokumentasikan secara on-line. KONEPS merupakan pasar cyber terbesar di dunia, dimana pada tahun 2010 73% pengadaan pemerintah dilaksanakan melalu KONEPS dengan nilai USD 76 miliar. Ada 228.000 pemasok yang terdaftar dalam sistem dan 44.000 entitas publik (di luar public enterprise yang mengoperasikan sistem e-Procurement sendiri) yang menggunakan KONEPS (berdasarkan data dalam presentasi Ho in Kang Administrator PPS bulan Juni 2012). Melalui KONEPS, pemerintah Korea Selatan telah mencapai peningkatan produktivitas dan transparansi publik dalam manajemen pengadaan barang/ jasa, serta mengkombinasikan efisiensi dalam hal biaya dan administrasi bagi pengguna sistem. KONEPS yang telah memperoleh beberapa penghargaan diantaranya UN Public Service Award (2003), Global IT Excellence Award (2006), dan e-Asia

Award (2007) ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1. Pengadaan barang/jasa dengan satu sistem yang meliputi: • Pemberitahuan lelang dan informasi terkait dipublikasikan kepada seluruh penyedia barang/jasa melalui satu website; • Seluruh peserta lelang dapat berpartisipasi dalam seluruh lelang umum dengan hanya satu kali registrasi saja. 2. Mengintegrasikan seluruh proses pengadaan (barang dan konstruksi) kecuali jasa konsultansi dan IT. • Seluruh proses pengadaan mulai dari registrasi penyedia, proses lelang, sampai dengan pembayaran dilakukan melalui internet; • Proses pembelian hanya satu kali di Online Shopping Mall. 3. One-stop Service Seratus enam puluh tipe dokumen diproses secara online melalui pertukaran data yang saling terhubung dengan 100 publik sektor dan sistem informasi sektor swasta lainnya. KONEPS memproses seluruh prosedur pengadaan barang/jasa melalui 4 subsistem utama dengan implikasi dan fungsi yang meliputi: 1. e-Bidding Melalui e-Bidding, para penyedia dapat dengan bebas dan mudah untuk mengakses semua informasi penawaran lelang, serta tidak perlu mengunjungi entitas pengadaan. Dengan satu kali pendaftaran dalam sistem KONEPS, memungkinkan para penyedia untuk berpartisipasi dalam semua penawaran lelang di Korea. Selain itu, e-Bidding menurunkan secara drastis praktik-praktik menyimpang dalam pelaksanaan tender publik. Fungsi dari e-Bidding meliputi: • Pemberitahuan lelang secara online;

• Penilaian harga; • Evaluasi/analisis. 2. e-Payment e-Payment meningkatkan efisiensi bisnis dengan mengurangi waktu untuk melakukan urusan perbankan dan verifikasi pajak. Fungsi dari e-Payment meliputi: • Pembayaran secara elektronik; • Manajemen pegeluaran; • Manajemen biaya. 3. e-Contracting e-Contracting berimplikasi mengurangi penyimpangan yang mungkin terjadi dari kunjungan langsung ke kantorkantor pemerintah. Selain itu, proses ini menyederhanakan dokumen kontrak dan mengurangi biaya transaksi. Fungsi dari e-Contracting meliputi: • Pendaftaran kontrak; • Komposisi dan penetapan kontrak; • Reviu kontrak. 4. Online Shopping Mall e-Shopping Mall menyediakan fasilitas pemesanan produk secara online dengan mudah dan dapat dilakukan setiap saat untuk semua organisasi publik, serta tanpa prosedur kontrak individu. Online Shopping Mall mempunyai fungsi yang meliputi: • Registrasi produk; • Katalog elektronik; • Pencarian Produk; • Order barang secara online. (Zaki)


23

WARTA INFO

PROFIL KANTOR

LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN WILAYAH YOGYAKARTA Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik pada instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan, pada bulan Mei 2010 dibuka LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Yogyakarta (LPSE Yogyakarta).

L

PSE Yogyakarta bertempat di lantai 1 Blok C, Gedung Keuangan Negara ( GKN) Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta, dengan nomor telepon yang bisa dihubungi adalah (0274) 512304 pesawat 1078. Pada masa awal beroperasi, Yogyakarta dikelola oleh tiga orang petugas yang merupakan tenaga perbantuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan GKN. Seiring berjalannya waktu, saat ini LPSE Yogyakarta tidak lagi dikelola oleh tenaga perbantuan tetapi dikelola oleh tiga orang pegawai Pusat LPSE yang terdiri dari satu orang Admin Agency, satu orang Verifikator dan satu orang Helpdesk. Koordinator Yogyakarta adalah Bapak Dugiyatno (Kepala Seksi Lelang KPKNL Yogyakarta). Sedangkan Penanggung Jawab LPSE Yogyakarta saat ini adalah Bapak Hendro Baskoro (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Yogyakarta). Beliau selaku Penanggung Jawab Wilayah selalu berkomitmen untuk terus memajukan LPSE, antara lain dengan menghimbau satker/instansi dan penyedia barang/jasa yang berada

24

di provinsi DIY untuk memanfaatkan fasilitas LPSE Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna LPSE khususnya panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa, LPSE Yogyakarta menyediakan ruang tunggu tamu yang nyaman, ruang bidding yang dilengkapi dengan perangkat komputer dan mesin scanner, dan ruang pelatihan yang dilengkapi dengan Air Conditioner (AC) serta perangkat komputer yang terkoneksi internet. Komitmen LPSE Yogyakarta adalah memberikan pelayanan maksimal dari pukul 07.30 s.d. pukul 17.00 WIB. Selain itu, LPSE Yogyakarta juga memberikan pendampingan dan pelatihan/training kepada penyedia barang/jasa setiap hari Rabu pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Dalam memberikan layanan kepada panitia pengadaan, pengelola LPSE Yogyakarta tidak hanya memberikan training kepada panitia satuan kerja


di lingkungan Kementerian Keuangan wilayah Yogyakarta saja, tetapi juga satuan kerja lain yang telah mempunyai kesepakatan bersama dengan LPSE Kementerian Keuangan RI antara lain Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, BPKP wilayah Yogyakarta, Balai Taman Nasional Gunung Merapi, dan Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemulyaan Tanaman Hutan. Untuk memastikan keakuratan data penyedia, petugas LPSE Yogyakarta mengadakan verifikasi lapangan khususnya untuk penyedia yang berada di wilayah Yogyakarta. Sampai dengan bulan Agustus 2012 penyedia yang telah diverifikasi lapangan adalah sebanyak 151 penyedia. (Sri W)

Front Office

WARTA INFO

Pelaksanaan Pelatihan Ruang Bidding

Peserta Pelaksanaan Pelatihan Kegiatan Verifikasi Lapangan

Berikut merupakan petikan testimoni para pengguna layanan LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Anggi Ridwan Pratama Panitia Pengadaan Balai Diklat Yogyakarta “Sangat terbantu dengan adanya e-Procurement melalui LPSE Kementerian Keuangan. Proses pengadaan menjadi lebih mudah dan aman, terutama pada saat proses pendaftaran lelang dan aanwijzing. Pelayanan di LPSE Kementerian Keuangan wilayah DIY sangat bagus. Respon cepat terkait pendaftaran paket pekerjaan dan pelayanan lainnya. Terima kasih banyak LPSE Kemenkeu JOGJA”

Edy Mintaryanto, BA PPK Balai Taman Nasional Gunung Merapi Yogyakarta “Dengan adanya LPSE (e-Procurement), memudahkan kami dalam melakukan pelelangan pengadaan barang/jasa. Kami tidak harus tatap muka dengan penyedia barang/jasa. Pelaksanaan lebih transparansi dan tidak ribet. Jika ada kesulitan yang berkaitan dengan e-Procurement, kami selalu berkomunikasi dengan LPSE Wilayah Yogyakarta. Petugas LPSE Yogyakarta selalu membantu dengan ramah dan jelas, kapanpun kami mengalami kesulitan pasti dibantu.”

Panitia Pengadaan GKN Yogyakarta “Terima kasih kepada LPSE Kemenkeu Yogyakarta, dengan adanya LPSE, pengadaan barang/jasa yang kita laksanakan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dijamin lebih bersih dan aman karena tidak ada interaksi langsung antara panitia dan penyedia barang/jasa. Di samping itu pelaksanaan pengadaan lebih efektif dan efisien. Mau berapa kalipun melaksanakan lelang tetap ok!!!!!”


25

WARTA INFO

SATUAN KERJA K/L/I YANG TELAH BEKERJA SAMA DENGAN LPSE KEMENKEU No.

26

Nama K/L/I

Tahun Mulai Kerjasama 2009 2010 2011 2012

1

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

√

2

Komisi Yudisial (KY)

√

3

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

√

4

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)*

√

5

Lembaga Sandi Negara (LSN)

√

6

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI

√

7

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

√

8

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

√

9

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

√

10

Kementerian Kelautan dan Perikanan*

√

11

Sekretariat Negara

√

12

Biro Umum BPKP

√

13

Biro Hukum dan Organisasi BMKG *

√

14

Kementerian Perhubungan*

√

15

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

√

16

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*

√

17

Pengadilan Militer Kalimantan Timur

√

18

Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat

√

19

Kementerian Luar Negeri *

√


Tahun Mulai Kerjasama

No.

Nama K/L/I

20

Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM

√

21

Kementerian Sosial RI*

√

22

IAIN Nangroe Aceh D.

√

23

Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta

√

24

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

√

25

Lembaga Administrasi Negara RI

√

26

Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi*

√

27

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK)

√

28

Kementerian BUMN

√

29

Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

√

30

Pengadilan Militer Jawa Barat

√

31

Pengadilan Tinggi Agama Serang

√

32

Pengadilan Agama Bandung dan Se- Jawa Barat

√

33

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

√

34

Pengadilan Negeri SeJawa Barat

√

35

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

√

36

BPS Provinsi Bengkulu

√

37

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur

√

38

Balai Taman Nasional Gunung Merapi

√

39

Kodam XII Tanjung Pura

√

40

Stasiun Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong

√

41

Dinas Sosial Provinsi Sumsel

√

42

Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan

√

2009 2010 2011 2012

No.

Nama K/L/I


Nama K/L/I

43

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan

√

69

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma Bengkulu

√

44

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

√

70

Universitas Pattimura

√

45

Pengadilan Agama Balikpapan

√

71

Kantor Badan SAR Aceh

√

72

Komisi Hukum Nasional

√

46

Pengadilan Agama Nunukan

√

73

Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna”

√

47

Dinas Kesehatan Jeneponto

√

74

√

48

Kantor Kesehatan Pelabuhan Padang

√

Stasiun Karantina Ikan,Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate

49

Dinas Kesehatan Kab. Seluma

√

75

Stasiun KIPM Kelas I Lampung

√

50

RSUD Tais Kab. Seluma

√

76

√

51

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma

√

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara

77

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Seluma

√

Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak

√

52

78

RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar

√

53

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Seluma

√

79

Dinas Pertanian Kab. Jeneponto

√

54

Sekretariat Daerah Kab. Seluma

√

80

√

55

Sekretariat DPRD Kab. Seluma

√

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto

56

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Seluma

√

57

Pengadilan Agama Curup

√

58

Pengadilan Militer III Madiun

√

59

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

√

60

Pengadilan Agama Jakarta Utara

√

61

Polda Jatim

√

62

RRI Ternate

√

63

Kejaksaan Agung

√

64

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

√

65

SMAK Makassar

√

66

Kementerian Agama Kab. Seluma Bengkulu

√

67

LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara

√

68

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

√

2009 2010 2011 2012

WARTA INFO


No.

2009 2010 2011 2012

Keterangan: * Sudah mempunyai LPSE sendiri WA R TA P ReOCUR - P R O CEM WAeR-TA U REN EMTEN• TEDISI • ED I SVI I|I IOkto • 2 0 1b2er | 2 0 1 2

27

WARTA INFO

TIPS

MENCEGAH PERMASALAHAN PADA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) YANG SERING DITEMUI SPSE merupakan sistem aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Sejak digunakan di Kementerian Keuangan padatahun 2008,terdapat beberapa permasalahan yang ditemui oleh pengguna sistem (Panitia Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa). Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan sistem itu sendiri atau kesalahan yang dilakukan oleh pengguna.

S

alah satu permasalahan yang sering ditemui oleh pengguna aplikasi SPSE, khususnya Panitia Pengadaan/ ULP adalah jadwal terlewat. Akibatnya, Panitia Pengadaan/ ULP tidak dapat melakukan aktivitas pada jadwal yang terlewat tersebut melalui aplikasi SPSE. Misalnya, Panitia Pengadaan/ULP lupa menetapkan pemenang dari jadwal yang telah ditetapkan, maka Panitia Pengadaan/ULP tidak dapat menetapkan calon pemenang menjadi pemenang pada aplikasi SPSE. Demikian pula untuk tahapan yang lainnya. Tips yang dapat kami berikan untuk mencegah jadwal terlewat adalah menggunakan pengingat (reminder). Salah satu pengingat yang dapat digunakan secara gratis adalah Google Calendar. Google Calendar merupakan satu dari sekian banyak fitur gratis yang disediakan oleh Google. Untuk dapat menggunakan fitur ini, Anda disarankan memiliki akun Google (bisa dilakukan

dengan membuat akun Gmail). Melalui fitur ini, Anda dapat mengatur jadwal dan berbagi dengan orang lain. Google Calendar akan mengirimkan notifikasi pengingat melalui akun email yang Anda gunakan. Bagi pemilik smartphone devices (seperti Blackberry dan Android) yang menggunakan fasilitas push mail, tentuakan sangat terbantu dengan notifikasi pengingat tersebut. Berikut langkah-langkah untuk menggunakan fitur Google Calendar. 1. Buka halaman http://www.google.com/calendar. Anda juga dapat mengakses Google Calendar melalui akun Gmail Anda, lalu klik tab Kalendar (Calendar) pada menu yang ada di bagian atas.

2. Tampilan halaman utama Google Calendar.

Membuat/ edit jadwal Daftar tugas

Membuat/edit jadwal acara atau task dengan klik pada tanggal

28


WARTA INFO

3. Anda dapat mengelompokkan jadwal per paket pengadaan dengan fitur My Calendars, caranya yaitu klik tombol segitiga kecil di sebelah kanan tulisan Kalendar Saya (My calendars), kemudian klik Buat kalendar baru (Create new calendar). 4. Setelah masuk halaman Buat Kalendar Baru (Create New

Pengisian jadwal disesuaikan dengan jadwal pengadaan yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan/ULP sebelumnya. 6. Untuk setiap jadwal (tanggal), Anda dapat membuat notifikasi Pengingat (Reminders) yang akan dikirimkan melalui email ataupun munculan (pop-up). Anda juga dapat mengatur waktu pengiriman notifikasi sesuai dengan kebutuhan, misalnya notifikasi akan dikirimkan melalui email 30 menit sebelum masuk jadwal yang telah dibuat. 7. Untuk mengisi jadwal yang lain, Anda dapat melakukan hal yang sama pada langkah nomor 5. 8. Berikut ini contoh tampilan Google Calendar yang telah diisi oleh beberapa jadwal. Selamat mencoba. (Bary)

Calendar), isikan semua rincian kalendar yang diperlukan, kemudian klik tombol Buat Kelandar (Create Calendar). 5. Setelah kalendar baru terbuat, lanjutkan dengan mengisi jadwal. Terdapat 2 cara, yaitu klik tombol Buat (Create) atau dengan klik pada tanggal yang akan dibuat jadwalnya.


29

WARTA INFO

INOVASI

PENERAPAN CALL CENTER PUSAT LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna sistem LPSE di Kementerian Keuangan, kebutuhan akan layanan call center menjadi sangat mendesak. Penerapan call center dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan LPSE Kementerian Keuangan kepada pengguna sistem, yang saat ini mencapai angka di atas 10.000 pengguna, baik dari sisi panitia maupun penyedia.

C

all center merupakan sarana komunikasi melalui media telepon antara customer (pengguna sistem) dengan organisasi/perusahaan (LPSE Kementerian Keuangan). Dengan adanya

call center, pengguna sistem dapat menyampaikan pertanyaan, keluhan, maupun permasalahan yang dihadapi kepada helpdesk LPSE Kementerian Keuangan. Jumlah pengguna sistem yang

Sebelum penerapan call center

dapat dilayani pada satu waktu akan semakin banyak. Sebelum penerapan call center, hanya 1 pengguna saja yang dapat dilayani pada satu waktu, dengan menerapkan call center lebih dari 1 pengguna dapat dilayani pada saat yang bersamaan. Gambar di samping merupakan ilustrasi perbandingan sebelum dan setelah penerapan call center. Semakin banyak petugas yang ada, semakin banyak jumlah panggilan telepon yang dapat dilayani. Diharapkan, pengguna sistem mendapatkan solusi dari pertanyaan, keluhan, maupun permasalahan yang mereka hadapi dengan cepat. Namun, tidak hanya jumlah petugas yang menjadi prioritas, tetapi juga bagaimana menyediakan petugas call center yang berkualitas, ramah, sopan, dan mampu membantu memecahkan masalah.

Setelah penerapan call center Seluruh percakapan yang terjadi nantinya akan direkam dan menjadi bahan penilaian kualitas layanan yang diberikan petugas call center kepada pengguna sistem. Untuk tahap awal implementasi, layanan call centerdi LPSE Kementerian Keuangan belum dapat beroperasi selama 24 jam penuh. Harapannya, di masa mendatang layanan ini dapat beroperasi selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. (Bary)

30


MENGGENGGAM PERPRES NO. 70 TAHUN 2012 MENUJU OPTIMALISASI PENYERAPAN ANGGARAN terjadi dalam implementasinya perlu pula didukung dengan ketentuan-ketentuan teknis yang jelas dari LKPP. Kami siap untuk melaksanakan Perpres No. 70 tahun 2012 dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas yang berlaku.

Tri Winarno, Kepala Subbagian Pengadaan (BPKP)

S

aya berpendapat Perpres No. 70 Tahun 2012 ini memiliki dampak perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga karena arah kebijakannya bertujuan utama untuk menghilangkan bottlenecking realisasi budget dan multi tafsir, serta memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan. Maka dari itu, untuk menghindari hambatan yang

M

enurut saya, perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 ini dapat mempercepat proses pemilihan (dalam hal ini unit kami melakukan pelelangan umum dengan prakualifikasi), sehingga pekerjaan di unit kami bisa dimulai tepat waktu. Kami mendukung dan siap menerapkan perubahan tersebut. Langkah-langkah strategis yang diarahkan oleh Perpres No. 70 Tahun 2012 telah kami implementasikan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di unit kami dan terbukti memang dapat mempercepat kegiatan pengadaan barang/jasa serta menghilangkan multi tafsir.

Perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 ini dapat mempercepat penyerapan anggaran belanja pemerintah karena lebih memberi kepastian. Apalagi dalam mempercepat pelaksanaan penyerapan APBN/APBD, Perpres No.70 Tahun 2012 mewajibkan dua hal yaitu wajib membuat rencana pengadaan dan rencana penyerapan di akhir tahun, sehingga kontrak bisa ditandatangani di awal tahun anggaran. Perpres No.70 Tahun 2012 juga mengamanatkan Kementerian/Lembaga untuk menyelenggarakan lelang setelah DIPA disahkan sehingga anggaran dapat dieksekusi sejak awal tahun anggaran. Namun LKPP perlu menerbitkan aturanaturan teknis yang lebih implementatif sesuai perubahan lingkungan yang dinamis sehingga dapat mendorong efektivitas pelaksanaan Perpres No.70 tahun 2012.

Penyusunan jadwal pelaksanaan pelelangan/seleksi untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement berdasarkan hari kalender dapat menghemat waktu, namun harus betulbetul memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, transparan, terbuka, bersaing, dan akuntabel, tanpa menimbulkan persepsi negatif dari penyedia, masyarakat bahkan auditor. Saya berharap implementasi Perpres No. 70 Tahun 2012 dapat berjalan lebih efektif pada pengadaan secara elektronik. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pembangunan database vendor management yang berbasis sistem informasi, peningkatan e-direct purchasing dengan ekstensifikasi e-catalogue, pembangunan sistem Public Purchasing dan Public Tendering yang terintegrasi, pengintegrasian Indonesia “LPSE” System, dan ketentuan/aturan teknis yang equal treatment dan jelas. Hal-hal inilah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan e-procurement (registrasi, verifikasi, teknis e-tendering) yang harus ditaati oleh seluruh unit LPSE, baik di pusat maupun di daerah.

Saya sangat mendukung penerapan hari kalender pada pelaksanaan pelelangan/ seleksi untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik karena terbukti dapat berjalan efektif. Saya berharap menu-menu yang ada di aplikasi LPSE segera disesuaikan dengan Perpres No. 70 Tahun 2012. Misalnya dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa, untuk mengurangi kesalahan, sebaiknya sistem mengakomodasi batasan-batasan jadwal yang telah ditentukan dalam perpres tersebut.

Mu’amar Khadafi, Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan TPCL (DJBC)

WA R TA WA eR-TA RPTA ReOCUR OCUR EM • TEDISI EN T •I SV EDISI er 1| 22 0 1 2 31 31 - eP -RPORCEM WA U REN EMTEN • ED I I|I IOkto • 2V0 •1b220

WARTA OPINI

OPINI

Pusat LPSE Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan RI Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Email: [email protected], [email protected]

Call Center Telp : (021) 29225922 Fax : (021) 3512219

Daftar alamat LPSE Kementerian Keuangan di daerah. Silahkan hubungi LPSE terdekat. LPSE Wilayah Aceh GKN Banda Aceh Jl. Tgk Chik Ditiro Telp: (0651) 638262

LPSE Wilayah Jawa Barat GKN Bandung Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung Telp: (022) 4230161

LPSE Wilayah Sulawesi Barat GKN Mamuju Jl. Ahmad Yani No 14 Mamuju Telp: (0426) 21279

LPSE Wilayah Sumatera Utara GKN Medan Lt. V Jl. Diponegoro 30A Medan I Telp: (061) 4524609

LPSE Wilayah Jawa Tengah GKN Semarang I Jl. Pemuda No. 2 Telp: (024) 3587873 Fax: (024) 3587874

LPSE Wilayah Sulawesi Selatan GKN Makassar Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar (GKN II Lt. 1) Telp: (0411) 425244, 425245

LPSE Wilayah Sumatera Barat KPPN Padang Lt. 2 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang Telp: (0751) 891851 LPSE Wilayah Riau Kanwil Ditjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau Lt. 3 Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru Telp: (0761) 861053, Fax: (0761) 861054 LPSE Wilayah Kepulauan Riau KPKNL Batam Jl. Engku Putri Batam-Center Batam Telp: (0778) 469796, 469824, 469825 Fax: (0778) 469796 LPSE Wilayah Jambi Kanwil Ditjen PBN Jambi Jl. Mayjend. Yoesoef Singedikane No. 45 Telanaipura Jambi Telp: (0741) 669528, 668802 LPSE Wilayah Bengkulu KPKNL Bengkulu Jl. Museum No. 2 Jembatan Kecil Bengkulu 38224 Telp: (0736) 23085, Fax: (0736) 23112

32

LPSE Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta GKN Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta Telp: (0274) 512304, 562375 ext.1055 LPSE Wilayah Jawa Timur GKN Surabaya II Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya Telp: (031) 5615384, 5615388 Fax: (031) 5672082 LPSE Wilayah Kalimantan Barat Balai Diklat Keuangan Pontianak Jl. Sultan Abdurrahman No. 31 Pontianak Telp: (0561) 732622 LPSE Wilayah Kalimantan Tengah KPPN Palangkaraya Jl. Kapten P. Tandean No. 4 Palangkaraya Kalteng 73112 LPSE Wilayah Kalimantan Timur GKN Balikpapan Jl. A. Yani 68 Balikpapan Telp: (0542) 4272691, 42770 Fax: (0524) 42768

LPSE Wilayah Sumatera Selatan GKN Palembang Jl. Kapten A. Rivai No 4 Palembang Telp: (0711) 315333

LPSE Wilayah Kalimantan Selatan KPKNL Banjarmasin Jl. Pramuka No. 7 Banjarmasin Tlp (0511) 4281286 Fax (0511) 4281281

LPSE Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Kanwil Ditjen PBN Bangka Belitung Jl. Sungai Selan No. 91 Pangkal Pinang Telp: (0717) 433425, 422820

LPSE Wilayah Sulawesi Utara GKN Manado Jl. Bethesda No.6 Manado Telp: (0431) 851522

LPSE Wilayah Lampung Kanwil Ditjen PBN Lampung Jl. Cut Mutia Nomor 23 A Lampung Telp: (0721) 471308

LPSE Wilayah Gorontalo KPKNL Gorontalo Jl. Raden Saleh No. 7 Gorontalo Telp: (0435) 824802

LPSE Wilayah Banten Kanwil DJKN Serang Jl. Diponegoro No. 9-11 Serang Telp: (0254) 210103

LPSE Wilayah Sulawesi Tengah KPKNL Palu Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55 Palu


LPSE Wilayah Sulawesi Tenggara KPKNL Kendari Jl. Made Sabara No.6 Kendari Telp: (0401) 3128369 LPSE Wilayah Bali GKN Denpasar I Jl. Dr. Kusumaatmadja 19 Renon Denpasar Telp: (0361) 235064 LPSE Wilayah Nusa Tenggara Barat KPKNL Mataram Jl. Pendidikan No. 24 Mataram Telp: (0370) 622286, 632854, 632655 LPSE Wilayah Nusa Tenggara Timur GKN Kupang Jl. El Tari II Walikota Baru Kupang Telp: (0380) 823539, 833432 LPSE Wilayah Maluku Utara KPPN Ternate Jl. Yos Sudarso No 6 Ternate Telp: (0921) 3121655 LPSE Wilayah Maluku LPSE pada GKN Ambon Jl. Raya Pattimura No. 18 Ambon Telp: (0911) 344355 LPSE Wilayah Papua Barat GKN Sorong Jl. Basuki Rachmat Km 7 Sorong LPSE Wilayah Papua Gedung Indoprima Lantai 1 & 7 Jl. Pasifik Permai Komplek Ruko Dok II 99111 - Jayapura (CP: Ragil Anwar 085366563330)

PERPRES 70 TAHUN 2012 Langkah Strategis Mendukung Percepatan Penyerapan Anggaran ANNY RATNAWATI WAKIL MENTERI KEUANGAN

Recommend Documents