PERNYATAAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN TELAH DISIMPAN

c. Surat Pernyataan Bahwa BukƟ-BukƟ Pengeluaran Telah Disimpan

PERNYATAAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN TELAH DISIMPAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama lengkap : ………………………………………………………………………... Jabatan : Ketua Lembaga ………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………………... Dengan ini menyatakan dengan sesunguhnya bahwa bukƟ-bukƟ pengeluaran telah kami simpan dengan baik sebagai bahan dan kelengkapan dokumen penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri yang kami laksanakan pada tahun 2016. Apabila di kemudian hari ternyata masih ada bukƟ-bukƟ pengeluaran yang Ɵdak sesuai dengan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri yang dilaksanakan oleh lembaga kami, maka saya bersedia dituntut pengganƟan kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BukƟ-bukƟ dan laporan terkait dengan penyelenggaraan program keaksaraan usaha mandiri yang kami kelola telah saya laporkan dalam laporan lengkap yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ……………………… Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. ………………….., ………………………..2016 Pimpinan/Ketua Lembaga ………………………..

……………………………………………………

d. BukƟ surat Setoran Sisa Dana Ke Rekening Kas Negara Dalam Hal Terdapat Sisa Dana Terkait dengan bukƟ surat setoran sisa dana ke rekening negara, dalam hal terdapat sisa dana, penyelenggara memfotocopy dan melampirkannya sebagai laporan ke PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

48

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri

dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016

i

b. Surat Pernyataan Bahwa Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan

PERNYATAAN PEKERJAAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama lengkap : ………………………………………………………………………... Jabatan : Ketua Lembaga ………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………………... Dengan ini menyatakan dengan sesunguhnya bahwa pekerjaan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri telah selesai dilaksanakan. Apabila di kemudian hari ternyata masih terdapat kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri yang dilaksanakan oleh lembaga kami yang belum selesai, maka saya bersedia dituntut pengganƟan kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BukƟ-bukƟ dan laporan terkait dengan penyelenggaraan program keaksaraan usaha mandiri yang kami kelola telah saya laporkan dalam laporan lengkap yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ……………………… Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

………………….., ………………………..2016 Pimpinan/Ketua Lembaga ………………………..

……………………………………………………

ii



47

a.2. NO

KOMPONEN YANG DIBIAYAI PERINCIAN SATUAN BIAYA 1. IdenƟfikasi data calon peserta didik (Maks. 2,50%) 2. Alat tulis pembelajaran untuk 10 orang peserta didik (Maks. 6,67% ) 3. Pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri untuk 10 orang peserta didik (Min. 29,16%) 4. Penyelenggaraan penilaian pembelajaran untuk 10 orang peserta didik (Maks. 2,50%) 5. Bantuan moƟvasi dan/atau sƟmulan modal usaha bagi 10 orang peserta didik (Maks 12,50%) 6. Transportasi 1 orang tutor dan 1 orang NST untuk 10 orang peserta didik (Maks. 33,34%) 7. Pengelolaan kegiatan (Maks. 13,33%) Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Rp. 6.000.000,………….., ……………………2016 Ketua Lembaga …………………,

...................................... Keterangan: Jika Ɵdak ada sisa penggunaan dana, maka sisanya nihil.

46

KATA SAMBUTAN

DaŌar Perhitungan Penggunaan dan Sisa Dana


Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

A

genda pendidikan tahun 2030, komitmen dunia untuk mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, pada seluruh lingkungan dan Ɵngkat pendidikan. Termasuk menjamin kepasƟan bagi semua remaja dan orang dewasa, terutama perempuan untuk memperoleh keterampilan keaksaraan dasar yang fungsional dan diakui, serta memberikan mereka berbagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dalam kehidupannya. Sejalan dengan agenda pendidikan tersebut, layanan pendidikan keaksaraan memegang peran strategis dan penƟng. Hal ini karena pada tahun 2014 secara nasional masih terdapat sebesar 3,70% atau 5.984.075 penduduk usia 1559 tahun buta aksara, dua perƟga di antaranya adalah perempuan (PDSP, Kemdikbud,2015). Agar dapat menjangkau seluruh sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat berupaya memperluas sekaligus meningkatkan mutu pendidikan masyarakat melalui keragaman layanan program, seperƟ pendidikan keaksaraan, kesetaraan orang dewasa, dan pendidikan berkelanjutan yang terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup, peningkatan minat dan budaya baca, pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, dan penataan kelembagaan. Layanan program pendidikan keaksaraan diberikan untuk meningkatkan angka melek aksara. Sesuai dengan grand desain pendidikan keaksaraan, pasca keaksaraan dasar perlu dilanjutkan keaksaraan lanjutan khususnya pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM). Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kemampuan keberaksaraan peserta didik sekaligus pengenalan kemampuan berusaha.


iii

Dalam rangka pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan keaksaraan usaha mandiri maka perlu dirumuskan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam bentuk panduan dan petunjuk teknis sebagai acuan di lapangan. Kami memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyusun dokumen tersebut, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan keaksaraan yang lebih berkualitas. Semoga panduan, petunjuk teknis, dan perangkat pembelajaran tersebut yang telah disusun dengan kesungguhan dan keikhlasan dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, Amin.

Lampiran 5 : Format Perhitungan Dana Awal/Akhir a. DaŌar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana a.1. DaŌar Perhitungan Dana Awal

NO

BIAYA

(Maks. 2,50%) 2. Alat tulis pembelajaran untuk 10

orang peserta didik (Maks. 6,67% ) 3. Pembelajaran pendidikan

5.

6.

Harris Iskandar NIP. 1962042919860110012

PERINCIAN SATUAN

1. IdenƟfikasi data calon peserta didik

4.

Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal

KOMPONEN YANG DIBIAYAI

7.

keaksaraan usaha mandiri untuk 10 orang peserta didik (Min. 29,16%) Penyelenggaraan penilaian pembelajaran untuk 10 orang peserta didik (Maks. 2,50%) Bantuan moƟvasi dan/atau sƟmulan modal usaha bagi 10 orang peserta didik (Maks 12,50%) Transportasi 1 orang tutor dan 1 orang NST untuk 10 orang peserta didik (Maks. 33,34%) Pengelolaan kegiatan (Maks. 13,33%) Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik

Rp. 6.000.000,-

…..……….., ……………………2016 Ketua Lembaga………………….,

...........................................

iv



45

d. Rekapitulasi Laporan Akhir Lembaga Penyelengara BOP Keaksaraan Usaha Mandiri tahun 2016

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Kabupaten : ………………………………….. NO.

NAMA LEMBAGA

ALAMAT LENGKAP

TELPON/ HP

KETERANGAN SUDAH ADA TANGGAL BELUM ADA LAPORAN* MASUK LAPORAN*

ALASAN

P

endidikan Keaksaraan Usaha Mandiri adalah layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca keaksaraan dasar, yang menekankan peningkatan keberaksaraan dan pengenalan kemampuan berusaha. Layanan program pendidikan usaha mandiri ini diberikan melalui bantuan pemerintah kepada lembaga atau Satuan Pendidikan Non Formal yang memenuhi persyaratan dan kriteria. Bantuan operasional penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri adalah pemberian sejumlah dana untuk menyelenggarakan pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri bagi peserta didik paska keaksaraan dasar.

Keterangan: *berikan tanda √ (cek list)

…………………….., 2016 Kepala Bidang PNFI Kabupaten …………………..

Dalam rangka pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan keaksaraan maka perlu dirumuskan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam bentuk panduan dan petunjuk teknis sebagai acuan di lapangan. Petunjuk teknis ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri, Bab III Bantuan Operasional Penyelenggaraan, Bab IV pengendalian Mutu, dan Bab V Penutup, serta lampiran pendukung.

……………………………………. NIP

44



v

Kami berharap petunjuk teknis ini dapat memberikan gambaran tentang bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2016 bagi penyelenggara, pengelola, pemangku kepenƟngan dan satuan pendidikan nonformal yang akan menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Rekapitulasi Laporan Awal Lembaga Penyelengara BOP Keaksaraan Usaha Mandiri tahun 2016 Kabupaten : ………………………………….. NO.

NAMA LEMBAGA

ALAMAT LENGKAP

TELPON/ HP

KETERANGAN SUDAH ADA TANGGAL BELUM ADA LAPORAN* MASUK LAPORAN*

ALASAN

Kami memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyusun dokumen tersebut, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan keaksaraan yang lebih berkualitas. Semoga petunjuk teknis yang telah disusun dengan kesungguhan dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, Amin. Jakarta, Januari 2016 Direktur

Erman Syamsuddin NIP. 195703041993031015 Keterangan: *berikan tanda √ (cek list)

…………………….., 2016 Kepala Bidang PNFI Kabupaten …………………..

……………………………………. NIP

vi



43

b. Format Surat Pengantar

DAFTAR ISI

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA Nomor Perihal Lampiran

: : Rekapitulasi Laporan Awal/Laporan Akhir*) : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan U.p. Kasubdit Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca Di Jakarta Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Nomor: …… tanggal ……….. Tentang Penerima BOP Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) tahun 2016 Kabupaten …………… yang telah terealisasi sejumlah ……. orang, yang diakses oleh …. Lembaga, maka bersama ini kami sampaikan rekapitulasi laporan awal/laporan akhir*) lembaga yang telah kami terima. Demikian rekapitulasi laporan ini, atas perhaƟan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. ........................., ..........2016 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....................

.................................. NIP. ........................... Keterangan: *) Pilih yang sesuai

42


KATA SAMBUTAN ................................................................................... iii KATA PENGANTAR ................................................................................... v DAFTAR ISI .............................................................................................. vii BAB I PENDAHULUAN........................................................................... 1 A. Latar Belakang ...................................................................... 1 B. Dasar Hukum ......................................................................... 2 C. Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis ...................................... 3 BAB II PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI ................ 4 A. Ruang Lingkup Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri 4 1. PengerƟan Program ......................................................... 4 2. Tujuan Program................................................................ 4 3. Sasaran ............................................................................ 4 4. Pendidik/Tutor/Nara Sumber Teknis (NST) ..................... 5 5. Sarana dan Prasarana ..................................................... 5 6. Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Dasar ...... 6 7. Bahan Ajar ....................................................................... 10 8. Proses Pembelajaran ....................................................... 10 9. Penilaian .......................................................................... 11 10. Surat Keterangan Melek Aksara Lanjutan (SUKMA-L) ..... 12 B. Hasil yang Diharapkan .......................................................... 12 BAB III BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI ............................................................ 13

A. B. C. D. E. F. G.

PengerƟan ............................................................................. Tujuan Bantuan ..................................................................... Sasaran dan Kriteria ............................................................. Persyaratan ........................................................................... Dana dan Pemanfaatannya .................................................. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran ............................... Peran Pemerintah .................................................................


13 13 14 14 14 18 20

vii

H. Akuntabilitas Pengelolaan .................................................... 1. Pakta Integritas ............................................................... 2. Pernyataan Kesanggupan ................................................ 3. Pertanggungjawaban Mutlak .......................................... I. Pelaporan .............................................................................

21 21 21 21 22

BAB IV PENGENDALIAN MUTU .........................................................................

24

A. Indikator Keberhasilan ......................................................... B. Supervisi dan Monitoring ...................................................... BAB V PENUTUP .................................................................................. Lampiran–Lampiran ............................................................................... 1. Format Usulan/Proposal Lembaga ke Dinas Pendidikan ......................... a. Format Cover Proposal Lembaga ..................................................... b. Format Pakta Integritas ..................................................................... c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ......................................... d. Rekomendasi ..................................................................................... e. Format Isian Usulan/Proposal ........................................................... 2. Surat Usulan Dinas Pendidikan Kabupaten ke Direktorat ....................... a. Halaman Cover Usulan Dinas Pendidikan ......................................... b. Surat Usulan Dinas Pendidikan .......................................................... c. DaŌar Usulan Calon Lembaga ........................................................... d. DaŌar Usulan Calon Peserta Didik .................................................... 3. Format Laporan Lembaga ...................................................................... a. Laporan Awal ..................................................................................... b. Cover Laporan Akhir .......................................................................... c. SistemaƟka Laporan Akhir ................................................................. 4. Format Rekapitulasi Laporan Awal/Akhir Dinas Pendidikan ke Direktorat .. a. Halaman Cover .................................................................................. b. Format Surat Pengantar .................................................................... c. Rekapitulasi Laporan Awal ................................................................ d. Rekapitulasi Laporan Akhir ................................................................ 5. Format Penghitungan Dana Awal/Akhir .................................................. a. DaŌar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana ............ b. Surat Pernyataan Bahwa Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan ............ c. Surat Pernyataan Bahwa BukƟ-BukƟ Pengeluaran Telah Disimpan ........... d. BukƟ Surat Setoran Sisa Dana ke Rekening kas Negara dalam Hal Terdapat Sisa Dana ...........................................................

24 24 25 26 26 26 27 28 29 30 33 33 34 35 36 37 37 38 39 41 41 42 43 44 45 45 47 48

viii


48

Lampiran 4 : Format Rekapitulasi Laporan Awal/Laporan Akhir*) Dinas ke Direktorat a. Halaman Cover REKAPITULASI LAPORAN AWAL/LAPORAN AKHIR*) LEMBAGA PENYELENGGARA BOP KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2016

Disampaikan Kepada: DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN U.P. SUBDIT KEAKSARAAN DAN BUDAYA BACA KOMPLEKS KEMDIKBUD GEDUNG E LANTAI 8 JL. JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN JAKARTA, 10270

PENGIRIM: Dinas Pendidikan Kabupaten .................... Alamat Lengkap: ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................

*)

Coret yang tidak perlu


41

BAB I

E. Hasil Pembelajaran 1. Jumlah peserta didik yang dinyatakan lulus/memperoleh SUKMA … orang NO

NAMA

JENIS KELAMIN

USIA (TAHUN)

ALAMAT SESUAI KTP

NILAI SUKMA

PENDAHULUAN

1. 2.

A. Latar Belakang

3.

2.

Jumlah peserta didik yang Ɵdak lulus/Ɵdak memperoleh SUKMA … orang, jelaskan alasannya NO

NAMA

JENIS KELAMIN

TTL

ALAMAT SESUAI KTP

NILAI SUKMA

ALASAN TIDAK LULUS SUKMA

1. 2. 3.

F. Lampiran: 1. DaŌar peserta didk yang dinyatakan lulus dan mendapatkan SUKMA Lanjutan 2. Dokumentasi/foto-foto pelaksanaan pembelajaran; 3. Fotocopy buku kas umum; 4. Fotocopy bukƟ setoran pajak (jika ada) 5. DaŌar perhitungan dana awal, penggunaan, dan dana sisa 6. Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan 7. Surat pernyataan bahwa buki-bukƟ pengeluaran telah disimpan 8. BukƟ surat setoran sisa dana ke rekening kas Negara dalam hal terdapat sisa dana ………………………………….. 2016 Ketua Lembaga,

………………………………………

40


Penduduk Indonesia penyandang buta aksara pada tahun 2014 usia 1559 tahun sebanyak 5.984.075 orang atau 3,70% (PDSP Kemdikbud, 2015). Dari sejumlah penduduk yang belum melek aksara itu, tergolong pada usia produkƟf antara 15-59 tahun, yang laiknya menjadi sumber daya yang bermutu. Untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut tentunya perlu dilakukan bukan hanya pendidikan keaksaraan yang sekadar mendidik masyarakat mampu membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga pendidikan keaksaraan untuk pengembangan kemampuan individu agar mampu mengatasi persoalan kehidupan melalui keaksaraan. Sebagian besar mereka Ɵnggal di daerah pedesaan termasuk masyarakat terƟnggal dan miskin, seperƟ petani kecil, buruh, nelayan dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka terƟnggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan, sehingga akses terhadap informasi dan komunikasi untuk membuka cakrawala dunia terbatas karena mereka belum memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Untuk mengentaskan penduduk dari buta aksara, pemerintah telah memberikan layanan program pendidikan keaksaraan dasar. Angka penduduk buta aksara yang telah mengalami penurunan cukup signifikan, harus kita pelihara agar mereka Ɵdak buta aksara kembali. Untuk itu, penduduk yang telah melek aksara dan mencapai kompetensi keaksaraan dasar tersebut memerlukan program keaksaraan lanjutan untuk memelihara keberaksaraan mereka. Salah satunya adalah program pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). Diharapkan dengan program keaksaraan usaha mandiri, para peserta didik mampu mengembangkan kompetensi mereka dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka.


1

B. Dasar Hukum Pemberian dana bantuan operasional pendidikan keaksaraan usaha mandiri ini didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

c. SistemaƟka Laporan Akhir Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan Pimpinan/Ketua Lembaga ……………………………………….., kami melaporkan sebagai berikut: A. Lembaga …...........…………… telah menerima dana melalui rekening dengan nomor ……….............….. sejumlah Rp ……...................…………… B. Dana sejumlah Rp. …...............................................................……………………. telah dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut: NO

TANGGAL

JENIS BELANJA

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/ PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan ; 7. DIPA Nomor 023.05.1.666866/2016 tanggal 7 Desember 2015.

Total Dana Yang Telah Digunakan Rp. Sisa Dana Rp.

C. Kegiatan Pembelajaran Keaksaraan Dasar yang dilaksanakan: NO WAKTU PELAKSANAAN 1.

Hari…. Tanggal ….

2.

Hari…. Tanggal ….

MATERI YANG DIAJARKAN

METODE

BAHAN AJAR

EVALUASI

Dapat dikembangkan sesuai RPP D. DaŌar Peserta Didik Yang Dibelajarkan NO

NAMA

JENIS KELAMIN

USIA (TAHUN)

ALAMAT SESUAI KTP

PEKERJAAN

1. 2. 3.

2



39

b. Cover Laporan Akhir/Pelaksanaan Kegiatan LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2016

Disampaikan Kepada: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA Alamat: ................................................... ........................................

Nama Alamat Lengkap No. Telp./HP/Faks Alamat Email

38

C. Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis 1. Untuk memberikan informasi tentang dukungan pemerintah dalam pelaksanaan pemeliharaan keberaksaraan penduduk pasca keaksaraan dasar, melalui program keaksaraan usaha mandiri. 2. Untuk memberikan gambaran tentang bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2016 bagi penyelenggara, pemangku kepenƟngan dan satuan pendidikan nonformal yang akan menyelenggarakan program. Bagi warga masyarakat/organisasi/satuan pendidikan/pejabat yang ingin mengetahui dan mendalami program pendidikan keaksaraan usaha mandiri dapat membaca pedoman penyelenggaraan dan pembelajaran program pendidikan keaksaraan usaha mandiri yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2015.

Oleh: : ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : .....................................................................



3

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI A. Ruang Lingkup Prgram Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri 1. PengerƟan Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri adalah layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat dengan menekankan peningkatan keberaksaraan dan pengenalan kemampuan berusaha. 2. Tujuan Program Program pendidikan keaksaraan usaha mandiri bertujuan untuk: a. Memelihara dan mengembangkan keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuƟ dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar. b. Mengajarkan peserta didik pada kemampuan berusaha secara mandiri. c. Meningkatkan keberdayaan peserta didik melalui peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berusaha secara mandiri. 3. Sasaran a. Peserta Didik Sasaran program penerima dana bantuan adalah penduduk buta aksara usia 15-59 tahun, prioritas 45 tahun ke atas yang telah mencapai kompetensi keaksaraan dasar serta memiliki Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) yang dikelola oleh lembaga satuan pendidikan. b. Penyelenggara Lembaga yang akan mengelola dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM)

4


Lampiran 3 : Format Laporan Lembaga a. Laporan Awal

KOP LEMBAGA LAPORAN PENERIMAAN DANA BANTUAN Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ……………………….. U.p. Kabid PNFI di ……………………….. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Nama Lembaga Alamat Lengkap Nomor Telepon/HP/Fax

: ..................................................... : Ketua Lembaga : ..................................................... : ......................................................... : .........................................................

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri, melalui rekening nomor……………………………….… atas nama ………………………… pada tanggal …………………………... 2. Akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani dan petunjuk teknis kegiatan. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan/laporan akhir kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................., paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. 4. Akan menyampaikan: a. DaŌar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana; b. Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan; c. Surat pernyataan bahwa bukƟ-bukƟ pengeluaran telah disimpan; d. BukƟ surat setoran sisa dana ke rekening kas Negara dalam hal terdapat sisa dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan/akhir tahun anggaran. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mesƟnya. …………, ...................... 2016 Yang Membuat pernyataan, ……………………………. Lampiran: • Fotocopy halaman buku rekening bukƟ transfer dana sudah masuk ke rekening lembaga


37

sesuai dengan KTP *)


Nama dan gelar NIP. ……………………..

Tanda tangan dan cap stempel

........................, 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ....................

(9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

Alamat Ketua/ No. No. Seri Lembaga HP/Telp SUKMA Nama Lembaga No

(10)

NIK*) Pekerjaan*) Alamat*) Usia (tahun)

Peserta Didik

Jenis Kelamin L/P Nama Peserta Didik Lembaga Penyelenggara

Provinsi : ………………………………………. Kabupaten: ……………………………………….

d. DaŌar Usulan Calon Peserta Didik Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri 36

adalah lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar melalui dana APBN tahun 2015. 4. Pendidik/Tutor/Nara Sumber Teknis (NST) Pendidik/tutor adalah seƟap orang yang mampu, bersedia dan berkomitmen membantu membelajarkan peserta didik sedangkan narasumber teknis (NST) adalah seseorang yang mempunyai kompetensi dalam bidang usaha dan/atau keterampilan tertentu dan sanggup membelajarkan peserta didik. Persyaratan Tutor/Narasumber Teknis (NST) Keterampilan Program KUM, yaitu: a. Berpengalaman melaksanakan pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri ; b. Mampu mengelola pembelajaran dengan kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa; c. Berpendidikan minimal SMA/sederajat. d. Memiliki kompetensi keaksaraan dan pengetahuan dasar tentang substansi materi yang akan dibelajarkan; e. Bertempat Ɵnggal dekat dengan lokasi pembelajaran dan atau menyesuaikan kondisi lapangan; f. Khusus untuk NST, memiliki keterampilan teknis untuk mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. 5. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan teknis baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, diantaranya: a. Sarana dan prasarana pembelajaran: 1) Tempat pembelajaran; 2) Papan nama penyelenggara 3) Papan tulis; 4) Alat tulis; 5) SKL, Silabus, bahan ajar KUM. b. Sarana administrasi pembelajaran yang perlu disediakan antaralain: 1) Buku induk peserta didik; 2) DaŌar hadir peserta didik;


5

6


1. 2. 3. dst Jumlah

Nama dan gelar NIP. …………………….. Lampiran: 1. Fotocopy rekening yang masih akƟf atas nama lembaga 2. Fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga 3. Fotocopy KTP Ketua lembaga 4. Data peserta didik keaksaraan dasar (So copy file)

BANK

KETUA NO

Tanda tangan dan cap stempel

.........................., 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ....................

JUMLAH PESERTA DIDIK/ WB JUMLAH L P L+P NPWP ATAS NAMA REKENING NOMOR REKENING ATAS NAMA NPWP

NOMOR NAMA

ALAMAT LEMBAGA

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR (KD) (KI) Memiliki perilaku MenghayaƟ dan 1.1. Meningkatkan rasa syukur mengamalkan dan eƟka yang dan keimanan kepada Tuhan ajaran agama dan mencerminkan Yang Maha Esa atas potensi kepercayaan yang sikap orang diri yang dimiliki dianutnya sehingga 1.2. Menunjukkan sikap jujur beriman dan bertanggungjawab dapat berperilaku sebagai dasar dalam memdan memiliki eƟka menjalankan bangun hubungan sosial peran dan fungsi sebagai warga 1.3. Menunjukkan komitmen undalam kemandirian masyarakat yang tuk membangun kebersamabaik berkarya di an dalam mengembangkan masyarakat untuk peran dan fungsi dalam meningkatkan kehidupan di masyarakat kualitas hidupnya

NAMA LEMBAGA

Sikap

SKL

Kabupaten: ………………………………………. Provinsi : ……………………………………….

DIMENSI

c. DaŌar Usulan Calon Lembaga/Organisasi Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri

3) DaŌar hadir tutor; 4) Buku rencana pembelajaran; 5) Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar peserta didik; 6) Buku lain yang dibutuhkan. c. Sarana administrasi keuangan yang harus disediakan : 1) Buku kas umum 2) Buku pajak d. Sarana administrasi umum 1) Buku tamu 2) Buku inventaris 6. Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Dasar Kegiatan pembelajaran keaksaraan usaha mandiri (KUM) dilakukan minimal 86 jam @60 menit dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan KUM berikut. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL), KOMPETENSI INTI (KI), DAN KOMPETENSI DASAR (KD) KURIKULUM KEAKSARAAN USAHA MANDIRI


35

b. Surat Usulan Dinas Pendidikan

DIMENSI Pengetahuan

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN Nomor Perihal Lampiran

: : usulan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri : satu berkas

Yth.Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan DIKMAS Melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemdikbud Gedung C Lantai 1 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat Berdasarkan petunjuk teknis tata cara memperoleh dana bantuan pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2016, bahwa Kabupaten….………….... mendapatkan alokasi program pendidikan keaksaraan usaha mandiri sebesar …. orang atau dana sejumlah Rp ……………. Setelah mengadakan penilaian dan verifikasi lembaga, maka dengan ini kami sampaikan daŌar usulan calon penerima dana bantuan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2016. Demikian surat usulan ini dibuat, atas perhaƟan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih . ........................., ..........2016 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ....................

.................................. NIP. ...........................

34


SKL

KOMPETENSI INTI (KI) Menguasai Menguasai pengetahuan pengetahuan faktual, faktual, konseptual, dan konseptual, dan prosedural tentang prosedural tentang cara meningkatkan pengembangan peran dan fungsi peran dan dalam kehidupan fungsi dalam di masyarakat kehidupan di masyarakat dengan dengan memperkuat cara memanfaatkan peluang sumber berkomunikasi daya yang ada dalam bahasa melalui akƟvitas Indonesia dan berhitung untuk membaca, menulis, berbicara, meningkatkan dan berhitung kualitas hidup dalam bahasa Indonesia

KOMPETENSI DASAR (KD) 2.1

Menggali informasi dari teks penjelasan tentang jiwa kewirausahaan untuk kemandirian minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana 2.2 Menggali informasi dari teks penjelasan tentang pemetaan peluang dan perinƟsan usaha minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana 2.3 Menggali informasi dari teks khusus dalam bentuk formulir dan kuitansi sederhana yang berkaitan dengan kegiatan usaha 1.4. Mengenal operasi bilangan tentang produk barang atau jasa, dan uang atau usaha lainnya 1.5. Menggunakan konsep pecahan sederhana dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan pada kegiatan usaha 1.6. Menggali informasi dari teks tabel atau diagram sederhana yang berkaitan dengan ragam pencatatan keuangan melalui akƟvitas berhitung pada kegiatan usaha 1.7. MengidenƟfikasi bangun datar dan bangun ruang sederhana dari berbagai benda/produk barang dan jasa sehari-hari yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan dan pengemasan produk


7

DIMENSI

Keterampilan

8

SKL

KOMPETENSI INTI (KI)

KOMPETENSI DASAR (KD)

1.8. Menggali informasi dari teks petunjuk atau arahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana 1.9. Menggali informasi dari teks narasi yang berkaitan dengan kemitraan usaha dalam kegiatan usaha minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana 1.10. Menggali informasi dari teks laporan yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran suatu produk usaha minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana Mampu Mampu mengolah, 3.1 Mengolah informasi dari menggunakan menalar, dan teks penjelasan tentang Bahasa Indonesia menyaji pengetajiwa kewirausahaan untuk dan keterampilan huan yang diperkemandirian dalam berhitung secara oleh dalam prakƟk bahasa Indonesia minimal efekƟf dalam untuk kemandirian 5 (lima) kalimat sederhana melakukan berkarya dalam secara lisan dan tertulis pengembangan menjalankan peran peran dan fungsi dan fungsi untuk kemandirian di masyarakat 3.2 Mengolah teks penjelasan tenberkarya di melalui akƟvitas tang pemetaan peluang dan masyarakat serta membaca, perinƟsan usaha yang dikemmeningkatkan menulis, berbicara, bangkan dalam bahasa Indonesia kualitas hidup dan berhitung minimal 5 (lima) kalimat dalam bahasa sederhana secara tertulis Indonesia 3.3 Mengolah teks khusus dalam bentuk formulir dan kuitansi sederhana yang berkaitan dengan kegiatan usaha 3.4 MemprakƟkkan kegiatan usaha dengan memanfaatkan peluang dan sumber daya yang ada di sekitarnya


Lampiran 2 : Surat Usulan Dinas Pendidikan Kabupaten ke Direktorat a. Halaman Cover Usulan Dinas Pendidikan USULAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2016

Disampaikan Kepada: DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN Melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kompleks Kemdikbud, Gedung C Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat

Diajukan oleh: Dinas Pendidikan Kabupaten .................... Alamat Lengkap: ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................


33

G. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/PERHITUNGAN DANA AWAL NO

KOMPONEN YANG DIBIAYAI

DIMENSI

PERINCIAN SATUAN

BIAYA

1. IdenƟfikasi data calon peserta

didik (Maks. 2,50%) 2. Alat tulis pembelajaran untuk 10

orang peserta didik (Maks. 6,67%) 3. Pembelajaran pendidikan keaksara-

4.

5.

6.

7.

an usaha mandiri untuk 10 orang peserta didik (Min. 29,16%) Penyelenggaraan penilaian pembelajaran untuk 10 orang peserta didik (Maks. 2,50%) Bantuan moƟvasi dan/atau sƟmulan modal usaha bagi 10 orang peserta didik (Maks 12,50%) Transportasi 1 orang tutor dan 1 orang NST untuk 10 orang peserta didik (Maks. 33,34%) Pengelolaan kegiatan (Maks. 13,33%) Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik

Rp. 6.000.000,-

H. PROSES PEMBELAJARAN (Diuraikan) 1. Rencana pembelajaran 2. Bahan ajar 3. Metode pembelajaran 4. Penilaian/evaluasi. Demikian usulan kami, atas perhaƟandan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih .............................................2016 Ketua Lembaga

…………………………………… Lampiran: 1. Fotocopy izin operasional/legalitas lembaga; 2. Fotocopy Buku Rekening atas nama lembaga; 3. Fotocopy NPWP atas nama lembaga; 4. Fotocopy KTP Ketua lembaga;

32


SKL


KOMPETENSI DASAR (KD) 3.5 Menggunakan sifat operasi hitung dalam menyederhanakan atau menentukan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan 3.6 Menggunakan uang dalam kegiatan usaha maupun kehidupan sehari-hari 3.7 Memperkirakan suatu produk (lama produksi, berat, dimensi/ukuran) untuk menentukan biaya produksi dan biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha 3.8 Menerapkan pecahan sederhana ke bentuk pecahan desimal dan persen pada perhitungan produk barang, jasa, dan uang pada kegiatan usaha 3.9 Menggunakan satuan pengukuran luas, panjang, waktu, volume, berat, dan suhu yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan, penyimpanan, dan pengemasan produk. 3.10 Menggunakan hasil pengolahan dan penafsiran data dalam bentuk teks tabel, diagram, dan grafik sederhana untuk memprediksi dan merencanakan jumlah produksi, penjualan, dan pembelian pada kegiatan usaha untuk menentukan laba rugi


9

DIMENSI

SKL


KOMPETENSI DASAR (KD) 3.11 Mengolah teks petunjuk/ arahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha minimal dalam 5 (lima) kalimat sederhana. 3.12 Mengolah informasi dari teks narasi yang berkaitan dengan kemitraan usaha dalam kegiatan kewirausahaan 3.13 MemprakƟkkan kerjasama dengan mitra usaha di wilayahnya 3.14 MemprakƟkkan pengemasan produk usaha secara kreaƟf dan menarik 3.15 Mengolah informasi teks laporan yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dari suatu produk usaha 3.16 MemprakƟkkan beberapa strategi penjualan

7. Bahan Ajar Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu tenaga pendidik/tutor/narasumber teknis (NST) dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan prakƟk keterampilan. Bahan yang dimaksud bisa berupa: bahan cetak yang melipuƟ bukubuku teks, majalah, booklet, arƟkel brosur(leaflet),poster,vcd,dan bahan prakƟk keterampilan.

C. IDENTITAS TUTOR NO.

JENIS KELAMIN L P

NAMA

UMUR

PENDIDIKAN

PENGALAMAN ALAMAT MENJADI TUTOR SESUAI KTP

D. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK NO

NAMA

JENIS KELAMIN L P

USIA (tahun)

NIK

ALAMAT SESUAI KTP

PEKERJAAN

E. LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI NO.

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR

LOKASI PROGRAM

NAMA TUTOR

JUMLAH

F. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI NO.

JENIS SARANA/PRASARANA

JUMLAH

KONDISI

8. Proses Pembelajaran Proses pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri merupakan uraian mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai SKL pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Komponen proses pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri melipuƟ: 10



31

e. Format Isian Usulan/Proposal

PENGAJUAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2016 Yang bertandatangan di bawah ini, kami ketua lembaga …………………………………. mengusulkan dana bantuan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri dengan perincian sebagai berikut: A. IDENTITAS PKBM/SKB/YAYASAN/ORGANISASI/LEMBAGA LAIN 1. NAMA PKBM/YAYASAN/ORGANISASI LAIN/ KELOMPOK BELAJAR

2. ALAMAT LENGKAP

Jalan: Dusun: Desa: Kecamatan: Kabupaten: Propinsi:

3. NOMOR TELP/HP/FAX 4. ALAMAT EMAIL 5. REKENING BANK a.

Nama Bank/Cabang/Unit

b.

Nomor Rekening

c.

Atas Nama

6. NPWP a. Nomor b.

Atas Nama

B. IDENTITAS LAIN NAMA KETUA NAMA SEKRETARIS NAMA BENDAHARA LAINNYA (Anggota)

30


a. Perencanaan pembelajaran Perencanaan proses pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan proses pembelajaran untuk seƟap muatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi inƟ dan kompetensi dasar yang disepakaƟ bersama antara pendidik dan peserta didik. Perencanaan proses pembelajaran dimuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menguraikan tentang: 1) idenƟtas lembaga 2) kompetensi dasar 3) materi pokok 4) alokasi waktu 5) tujuan pembelajaran 6) indikator pencapaian kompetensi 7) metode pembelajaran 8) kegiatan pembelajaran 9) media, alat, dan sumber belajar dan 10) penilaian pembelajaran. Perencanaan pembelajaran tersebut dapat dikembangkan sesuai kondisi dan kebutuhan. b. Pelaksanaan proses pembelajaran Pelaksanaan proses pembelajaran memperhaƟkan jumlah maksimal peserta didik per-rombongan belajar dan rasio jumlah pendidik terhadap peserta didik yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta proses pembelajaran melalui tatap muka dan/atau tutorial. Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi). 9. Penilaian a. Penilaian oleh pendidik dilakukan pada awal, proses, dan akhir pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri. b. Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian terhadap peserta didik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan standar


11

kompetensi lulusan (SKL) dengan menggunakan berbagai cara melalui portofolio, observasi, penilaian diri, uji kompetensi dan atau penilaian lain yang diperlukan untuk mengukur kompetensi secara utuh yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilaksanakan secara berkelanjutan. c. Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan keaksaraan usaha mandiri. d. Penilaian akhir dilakukan oleh Ɵm pelaksana ujian akhir yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. e. Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai standar kompetensi kelulusan sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan lulus/selesai dan diberikan surat keterangan melek aksara lanjutan (SUKMA-L). 10. Surat Keterangan Melek Aksara Lanjutan (SUKMA-L) SUKMA-L adalah serƟfikat yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai standar kompetensi lulusan keaksaraan lanjutan dalam hal ini keaksaraan usaha mandiri. SUKMA-L diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh kepala bidang yang menangani Pendidikan Keaksaraan atas nama Kepala Dinas Pendidikan. Nomor SUKMA-L dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

B. Hasil yang Diharapkan 1. Meningkatnya kemampuan keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuƟ dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan usaha mandiri. 2. Meningkatnya pengenalan peserta didik pada kemampuan berusaha mandiri. 3. Meningkatnya keberdayaan peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan berusaha secara mandiri.

d. Rekomendasi KOP SURAT UPTD KECAMATAN

SURAT REKOMENDASI Nomor:………………………………………… Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................................................... Jabatan

: .........................................................................

Alamat

: .........................................................................

dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ....................................................................... Ketua lembaga : ....................................................................... Alamat Lembaga

: .......................................................................

Nomor Telepon/HP

: ......................................................................

adalah benar lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri, sehingga dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri tahun 2016 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ……………………………….. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mesƟnya. .........................., 2016 Kepala UPTD Kecamatan .............

.................................. NIP. ...........................

12



29

BAB III

c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak KOP SURAT LEMBAGA SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Ketua Lembaga

: .........................................................................

Alamat

: .........................................................................

Dengan ini menyatakan dengan sesunguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan …………………………………........................... Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan ………………………………… tersebut di atas mengakibatkan karugian negara, maka saya bersedia dituntut pengganƟan kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BukƟ-bukƟ pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan ……………………………….. disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.........................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga ...........................................

(…………..………………….)

28


BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI A. PengerƟan 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang Ɵdak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015). 2. Bantuan operasional penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri adalah pemberian sejumlah dana untuk menyelenggarakan pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri bagi peserta didik usia 15-59 tahun, yang telah mengikuƟ dan lulus program pendidikan keaksaraan dasar.

B. Tujuan Bantuan 1. Memberikan layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri kepada penduduk usia 15-59 tahun prioritas usia 45 tahun ke atas yang telah mencapai Standar Kompetensi Lulusan Keaksaraan Dasar dan memiliki SUKMA, agar mempunyai kemampuan sesuai standar kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan usaha mandiri. 2. Memberikan peluang kepada satuan pendidikan nonformal, formal, yayasan, dan organisasi lainnya yang bergerak di bidang pendidikan untuk berparƟsipasi dalam memelihara dan meningkatkan keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuƟ dan/ atau mencapai kompetensi keaksaran dasar. 3. Memperluas akses penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri bagi orang dewasa.


13

C. Sasaran dan Kriteria Sasaran penerima dana bantuan adalah penduduk usia 15-59 tahun yang telah mencapai kompetensi keaksaraan dasar dan memperoleh SUKMA. Mengingat dana bantuan ini untuk mendukung proses belajar, maka mekanisme penyalurannya melalui satuan pendidikan. Kriteria satuan pendidikan/lembaga yang dapat mengusulkan dana tersebut adalah yang menyelenggarakan program keaksaraan dasar tahun 2015 dengan biaya APBN. Untuk kuota pusat dapat diakses oleh satuan pendidikan/lembaga yang menyelenggarakan program keaksaraan dasar tahun 2015 dengan biaya APBN/APBD. Lembaga tersebut antara lain adalah : 1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM). 2. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Satuan Pendidikan 3. Kelompok Belajar (Kejar) 4. Yayasan atau organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan.

D. Persyaratan Persyaratan yang harus dipenuhi lembaga pengusul bantuan adalah: 1. Memiliki legalitas dan izin operasional 2. Memiliki rekening atas nama lembaga 3. Memiliki NPWP atas nama lembaga 4. Memperoleh rekomendasi dari pihak berwenang

E. Dana dan Pemanfaatannya 1. Jumlah Dana yang Disediakan Jumlah dana yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2016 untuk Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri sejumlah Rp 46.422.000.000 ( empat puluh enam milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk membelajarkan sebanyak 77.370 orang peserta didik. 2. Alokasi Sasaran Pada tahun 2016 dana bantuan operasional penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri didistribusikan ke daerah yang terdapat peserta didik lulusan keaksaraan usaha mandiri dan telah memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) dengan distribusi seperƟ tabel berikut:

14


b. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………......................... Jabatan

: Ketua Lembaga

Nama Lembaga

: ………………………………….........................

Alamat Lengkap

: …………………………………......................... ………………………………….........................

dalam rangka penyelenggaraan bantuan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2016 dengan ini menyatakan: 1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepoƟsme (KKN); 2. Tidak akan melakukan prakƟk korupsi, kolusi, dan nepoƟsme; 3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau graƟfikasi; 4. Akan mengikuƟ proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi administraƟf dan/atau dilaporkan secara pidana; 7. Menerima sanksi pencantuman dalam daŌar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. .......................................... 2016

..................................................


27

LAMPIRAN–LAMPIRAN Lampiran 1. Format Usulan/Proposal Lembaga ke Dinas Pendidikan a. Format Cover Proposal Lembaga

NO PROVINSI 1. Banten

NO 1 2

2. Jawa Barat 3 4 5 6 7 8 9 10

USULAN Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri TAHUN 2016

3. Jawa Tengah 11 12 13 14 15 16 17

Diajukan Kepada: Dinas Pendidikan Kabupaten …. Alamat: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..

4. Jawa Timur

Diajukan Oleh: Lembaga : ……………………………………........……….............……………. Alamat Lengkap : ………………………………………......................................... .................................................................................. ............................................................………………….. Telepon/HP : ……………………………………........……….............……………. E-mail/website : ……………………………………........……….............…………….

26


18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

KABUPATEN 1,500 Kab. Lebak Kab. Pandeglang 9,300 Kab. Indramayu Kab. Bogor Kab. Cirebon Kab. Karawang Kab. Bekasi Kab. Subang Kab. Pangandaran Kab. Sukabumi 7,000 Kab. Brebes Kab. Sragen Kab. Tegal Kab. Pemalang Kab. Blora Kab. PaƟ Kab. Grobogan 19,500 Kab. ]ember Kab. Sumenep Kab. Sampang Kab. Bangkalan Kab. Probolinggo Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Bojonegoro Kab. Pamekasan Kab. Tuban Kab. Situbondo Kab. Bondowoso Kab. Lumajang

SASARAN JUMLAH (Rp) 1,000 500 1,800 2,000 1,300 1,200 1,200 800 500 500 2,000 800 1,000 800 800 800 800 2,200 2,000 1,500 1,500 1,500 1,300 1,300 1,000 2,000 1,000 1,400 1,500 1,300

600,000,000 300,000,000 1,080,000,000 1,200,000,000 780,000,000 720,000,000 720,000,000 480,000,000 300,000,000 300,000,000 1,200,000,000 480,000,000 600,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000 1,320,000,000 1,200,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 780,000,000 780,000,000 600,000,000 1,200,000,000 600,000,000 840,000,000 900,000,000 780,000,000


15

NO PROVINSI 5. Bali

NO 31 32 33

6. Nusa Tenggara Barat 7. Nusa Tenggara Timur

34 35 36 37 38 39

8. S u l a w e s i Selatan 40 41 42 43 9. S u m a t e r a Utara 44 10. S u l a w e s i Barat 45 46 11. Lampung 47 12. Kalimantan Barat 48 49 50 13. Papua 51 52 53 54 55

16

KABUPATEN 1,500 Kab. Bangli Kab. Klungkung Kab. Karangasem 3,800 Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur 2,000 Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Timor Tengah Utara 3,400 Kab. Toraja Utara Kab. Bantaeng Kab. Takalar Kab. Jeneponto 800 Kab. Nias Selatan 1,200 Kab. Mamuju Utara Kab. Mamasa 800 Kab. Lampung Selatan 1,800 Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Kab. Melawi 11,700 Kab. Nduga Kab. Intan Jaya Kab. Memberamo Tengah Kab. Lanny Jaya Kab. Tolikara

BAB V

SASARAN JUMLAH (Rp) 500 500 500 1,800 1,500 500 500 1,000 500 1,000 800 800 800 800 800 400 800 800 500 500 1,800 1,000 2,000 1,000 600


300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,080,000,000 900,000,000 300,000,000 300,000,000 600,000,000 300,000,000 600,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000 240,000,000 480,000,000

PENUTUP

P

etunjuk teknis ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum, oleh karena itu penyelenggara program pendidikan keaksaraan usaha mandiri pada daerah terpilih diharapkan dapat mengembangkan kreaƟvitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri, yaitu bekerjasama dan membangun jejaring usaha dengan berbagai pihak. Semoga pedoman ini dapat memberi arah dan memudahkan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri.

480,000,000 300,000,000 300,000,000 1,080,000,000 600,000,000 1,200,000,000 600,000,000 360,000,000


25

BAB IV

NO

PROVINSI

PENGENDALIAN MUTU

P

engendalian mutu terhadap pelaksanaan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, PP-PAUD dan Dikmas/BP-PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

14. Papua

A. Indikator Keberhasilan 1. Minimal 80% peserta dinyatakan lulus dan memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara Lanjutan (SUKMA-L). 2. Pengumuman kelulusan maksimal satu bulan setelah pelaksanaan penilaian akhir. 3. SUKMA-L diterima oleh peserta didik selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pengumuman hasil ujian. 4. Lembaga penyelenggara program pendidikan keaksaraan usaha mandiri menyampaikan laporan tepat waktu.

B. Supervisi dan Monitoring Supervisi dan monitoring dilakukan oleh: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP/BPK/KPK dan masyarakat Aspek-aspek penƟng dalam pelaksanaan supervise dan monitoring adalah: 1. Program dan proses pembelajaran 2. Kemampuan tutor 3. Dukungan manajerial 4. Kompetensi lulusan peserta didik Bagi penerima dana yang Ɵdak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pedoman maka Ɵdak akan diberikan dana bantuan pada tahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum.

24


15. Sumatera Selatan 16. Kepulauan Riau 17. Sulawesi Tengah 18. Sulawesi Tenggara 19. Pusat

NO 56 57 58 59 60 61 62 63

KABUPATEN SASARAN JUMLAH (Rp) Kab. Jayawijaya 1,200 720,000,000 Kab. Sarmi 400 240,000,000 Kab. Keerom 900 540,000,000 Kab. Yalimo 500 300,000,000 Kab. Dogiyai 500 300,000,000 Kab. Paniai 500 300,000,000 Kab. Puncak Jaya 800 480,000,000 Kab. Yahukimo 500 300,000,000 1,500 64 Kab. Teluk Wondama 500 300,000,000 65 Kab. Manokwari 600 360,000,000 66 Kab. Sorong Selatan 400 240,000,000 1,000 67 Kab. Banyuasin 1,000 600,000,000 500 68 Kab. Karimun 500 300,000,000 1,800 69 Kab. Donggala 800 480,000,000 70 Kab. Parigi Moutong 1,000 600,000,000 500 71 Kab. Konawe Kepulauan 500 300,000,000 7,770 7,770 4,662,000,000 Jumlah 77,370 46,422,000,000

Catatan: Apabila sasaran pada kabupaten diatas tidak terserap, maka akan dialihkan ke wilayah lain yang membutuhkan.

3. Pemanfaatan Dana Bantuan Pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri mengorganisir peserta didik dalam rombongan belajar (rombel), seƟap rombel berjumlah 10 orang peserta didik, sehingga dana yang disediakan seƟap rombel adalah 10 orang x Rp 600.000,- = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Lembaga penyelenggara maksimal dapat menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri sebanyak 20 rombel atau 200 peserta didik. Dana tersebut digunakan untuk membiayai komponen-komponen seperƟ tabel berikut: dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016

17

No Komponen yang Dibiayai IdenƟfikasi data calon peserta didik 1.

Perincian

Data penduduk usia 15-59 Maks. 2,5% tahun yang telah memiliki (Rp 150.000,-) SUKMA di desa berdasarkan nama, umur, alamat, pendidikan terakhir dan dilampirkan NIK Pensil, pulpen, penghapus, buku Maks. 6,67% tulis, papan tulis, spidol, kapur, dll. (Rp 400.000,-) Penyusunan dan atau Min. 29,16% pembelian bahan ajar dan atau (Rp 1.750.000,-) bahan prakƟk keterampilan Penggandaan soal, Maks. 2,5% penyelenggaraan penilaian, (Rp 150.000,-) pengolahan hasil penilaian, dan penulisan SUKMA Bantuan moƟvasi dan/atau Maks 12,5% sƟmulan modal usaha bagi 10 (Rp 750.000,-) orang peserta didik Transportasi 1 orang tutor dan Maks. 33,34% 1 orang NST selama kegiatan (Rp 2.000.000,-)

Alat tulis pembelajaran untuk 10 orang peserta didik Pembelajaran pendidikan 3. keaksaraan usaha mandiri untuk 10 orang peserta didik Penyelenggaraan penilaian pembelajaran 4. untuk 10 orang peserta didik Bantuan moƟvasi dan/atau 5. sƟmulan modal usaha bagi 10 orang peserta didik Transportasi 1 orang tutor 6. dan 1 orang NST untuk 10 orang peserta didik Pengelolaan kegiatan Transportasi penyelenggara, 7. monitoring kegiatan, dokumentasi , dan pelaporan Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik * sesuaikan dengan jumlah rombongan belajar 2.

Maks. 13,33% (Rp 800.000,-) Rp 6.000.000,-

F. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri melalui rapat koordinasi, surat edaran, dan website. 2. Pemerintah Daerah di 71 kabupaten terpilih melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri 3. Lembaga mengirimkan usulan/proposal program pendidikan keaksaraan usaha mandiri ke Dinas Pendidikan Kabupaten. 4. Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan penilaian terhadap usulan/ proposal program pendidikan keaksaraan usaha mandiri dari lembaga.

18


kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada akhir kegiatan.

Proporsi Biaya

3. Pembukuan a. SeƟap transaksi harus didukung dengan bukƟ yang sah. b. BukƟ pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai. c. Dalam bukƟ pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukƟ. d. Pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dibukukan dengan rapi. e. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/ dicatat sesuai urutan kejadiannya. f. Buku kas harian ditulis dengan rapi, lengkap dan bersih. 4. Dokumen Pendukung Pembukuan a. Fotocopy kuitansi/tanda bukƟ pembayaran/nota/bon dari pihak yang menerima pembayaran. b. Fotocopy bukƟ transaksi lainnya. c. SeƟap dokumen ditandatangani oleh bendahara dan ketua serta distempel.

Catatan: 1. Penyelenggara program yang Ɵdak mampu menyampaikan laporan maksimal 1 bulan setelah kegiatan selesai dapat dikenai sanksi berupa: a)wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara, b) diberi sanksi dengan Ɵdak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Direktorat Bindiktara dan c) dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir ada penyelewengan. 2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ɵdak memungut biaya apapun dan Ɵdak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan.


23

Surat pertanggungjawaban mutlak ketua lembaga penyelenggara program pendidikan keaksaraan usaha mandiri sebagai bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama.

I. Pelaporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, penerima dana bantuan berkewajiban untuk membuat laporan pada saat penerimaan dana (laporan awal), dan hasil pelaksanaan kegiatan (laporan akhir). Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Jenis laporan dan proses pengawasan penggunaan dana, antara lain melipuƟ: 1. Laporan Awal/Penerimaan Dana Penyelenggara program pendidikan keaksaraan usaha mandiri yang sudah menerima dana dalam rekeningnya, wajib mengirimkan fotokopi bukƟ penerimaan transfer dana kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota paling lambat 2 minggu setelah dana diterima. Dinas Kabupaten/ Kota merekapitulasi Laporan Lembaga untuk dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. 2. Laporan Akhir/Penyelenggaraan Kegiatan a. Penyelenggara program pendidikan keaksaraan usaha mandiri wajib untuk membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Laporan akhir/penyelenggaraan kegiatan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan dengan merujuk ke format laporan kegiatan terlampir. Dinas Kabupaten/Kota merekapitulasi Laporan Lembaga untuk dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. b. Penyelenggara program pendidikan keaksaraan usaha mandiri wajib menyampaikan: 1) DaŌar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana; 2) Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan; 3) Surat pernyataan bahwa bukƟ-bukƟ pengeluaran telah disimpan; 4) BukƟ surat setoran sisa dana ke rekening kas Negara dalam hal terdapat sisa dana. 22


5. Dinas Pendidikan Kabupaten mengusulkan lembaga yang layak untuk mendapatkan program pendidikan keaksaran usaha mandiri ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 6. Petugas administrasi ULT menginput data usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan meneruskan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. 7. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan memverifikasi usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten. 8. Setelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan jumlah bantuan kepada seƟap pengusul program pendidikan keaksaraan usaha mandiri. 9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang lembaga penerima dana bantuan program keaksaraan usaha mandiri yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 10. PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga penerima bantuan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri. 11. Pencairan dana bantuan operasional sebagaimana diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan operasional melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan operasional. 12. Pencairan dana bantuan operasional tersebut dilakukan secara sekaligus berdasarkan perƟmbangan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. 13. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mengajukan pencairan dana bantuan kepada Kantor Pusat Perbendaraan Negara (KPPN) Jakarta III, kemudian dana bantuan akan dicairkan kepada rekening bank penampung yang telah ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. 14. Bank penampung menyalurkan dana bantuan kepada penerima bantuan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri kepada penerima dana bantuan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri. 15. Lembaga yang sudah menerima dana bantuan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri, menyampaikan laporan awal kepada Dinas dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016

19

Pendidikan Kabupaten/Kota, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merekapitulasi dan mengirimkan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan setelah laporan dari lembaga diterima. 16. Lembaga menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Setelah program pendidikan keaksaraan usaha mandiri selesai dilaksanakan, lembaga menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) minggu setelah program selesai dengan melampirkan: 1. 2. 3. 4.

DaŌar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana; Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan; Surat pernyataan bahwa bukƟ-bukƟ pengeluaran telah disimpan; BukƟ surat setoran sisa dana ke rekening kas Negara dalam hal terdapat sisa dana.

G. Peran Pemerintah Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan berperan: 1. Menyiapkan petunjuk teknis dan panduan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri 2. Menyiapkan anggaran dan mekanisme penyalurannya 3. Mengorientasi tutor, dan pengelola pendidikan keaksaraan usaha mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya 4. Melakukan pemantauan dan pembinaan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri Sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berperan dalam hal: 1. Mendampingi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan dan mengendalikan program agar terlaksana sesuai dengan juknis dan pedoman pendidikan keaksaraan usaha mandiri. 2. Melakukan pemantauan dan pembinaan program secara berkala dan berkelanjutan. 3. Mencarikan solusi dan jalan keluar atas permasalahan dan hambatan yang dialami oleh lembaga dalam pelaksanaan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri.

20


H. Akuntabilitas Pengelolaan 1. Pakta Integritas Dalam rangka penyelenggaraan bantuan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2016 lembaga diharapkan: a. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepoƟsme (KKN); b. Tidak akan melakukan prakƟk korupsi, kolusi, dan nepoƟsme; c. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau graƟfikasi; d. Akan mengikuƟ proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundangundangan; f. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administraƟf dan/atau dilaporkan secara pidana; g. Menerima sanksi pencantuman dalam daŌar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana 2. Pernyataan Kesanggupan Pimpinan/ketua lembaga penyelenggara program pendidikan keaksaraan usaha mandiri harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program sesuai perjanjian kerjasama dan petunjuk teknis pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2016. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri sebagai bagian dari perjanjian kerjasama. 3. Pertanggungjawaban Mutlak Pimpinan/ketua lembaga penyelenggara program pendidikan keaksaraan usaha mandri harus membuat pertanggungjawaban mutlak dalam melaksanakan program pendidikan keaksaraan mandiri sesuai perjanjian kerjasama dan petunjuk teknis pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2016. dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016

21

PERNYATAAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN TELAH DISIMPAN

Recommend Documents