PERMASALAHAN PESISIR DAN SUMBER DAYA LAUT MANAJEMEN DI INDONESIA Oleh : PM.Ananda Samekto,SE.MM Dosen KPN STIMART AMNI SEMARANG ABSTRAK Ini adalah fakta yang diketahui bahwa bagian dari ekosistem laut pesisir seperti muara, bakau, tempat tidur rumput laut, dan terumbu karang, sangat produktif. Produksi primer mungkin pergi ke 10.000 g C / m2 / tahun dalam sistem ini. Hal ini sangat tinggi dibandingkan dengan produksi primer di laut terbuka yang hanya 50100 g C / m2 / tahun. Akibatnya laju produksi sekunder, seperti ikan, dan fauna laut lainnya, yang hidup dalam sistem ini, juga tinggi. kegiatan antropogenik dilakukan dalam rangka untuk menggunakan sumber daya di wilayah pesisir, seperti praktek destructive fishing, penambangan karang, pemotongan mangrove, dapat mempengaruhi ikan (termasuk fauna laut lainnya) produksi. Mengingat sifat destruktif dari beberapa aktivitas manusia di daerah pesisir, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa hukum dan peraturan untuk perlindungan lingkungan laut. Ini termasuk pembentukan 37 kawasan konservasi laut yang mencakup area seluas sekitar 2.800.000 Ha. Diharapkan daerah-daerah tersebut akan diperluas ke 30.000.000 Ha pada tahun 2000, tetapi tidak ada jaminan apakah ekspansi ini dapat dicapai atau tidak. Sementara itu strategi untuk mencari alternatif untuk praktek yang merusak di ekosistem pesisir dan laut sedang dipersiapkan. Kata kunci: Manajemen Sumber Daya Kelautan Pesisir I. PENDAHULUAN
dilaporkan bahwa produksi kelautan utama
Kepulauan Indonesia terdiri dari
dalam sistem ini dapat mencapai rata-rata
sekitar 17.508 pulau dengan lebih 81.290 km
3.000 g C1m2 / tahun, dan bahkan di
dari garis pantai. Sebagai negara kepulauan,
beberapa systemn seperti perairan terumbu
Indonesia didominasi oleh lingkungan laut.
karang, produktivitas primer mereka dapat
Wilayah laut mencapai 81,7% (5,8 juta
naik ke 11.680 g C / m2 / tahun, misalnya
kilometer persegi) dari luas total bangsa. Selain
sebagaimana dicatat di Hawaii oleh Gordon
0,3 juta kilometer persegi wilayah perairan,
dan Kelly (Supriharyono, 2000). Sebaliknya,
yurisdiksi Indonesia yang terbentang lebih dari
produktivitas di sekitarnya hanya 21-27 g C /
2,7 juta kilometer persegi lautan sebagai Zona
m2 / tahun. Beberapa peneliti menyarankan
Ekonomi Eksklusif (ZEE).
bahwa secara umum, produksi utama sangat
Pesisir dan laut ekosistem, yang
rendah di laut terbuka, yang hanya sekitar 50-
terdiri dari muara, bakau, rumput laut, dan
100 g C / m2 / tahun, dibandingkan dengan
terumbu
di perairan karang (Supriharyono, 2000).
karang
yang
produktif.
Telah
Produktivitas primer yang tinggi dari perairan
II.
pesisir menyebabkan berkumpulnya ikan dan
MASALAH
DAN
ISU
PEMBANGUNAN PESISIR
invertebrata laut lainnya, di daerah ini, baik
Hal
ini
juga
diketahui
bahwa
untuk tujuan pemijahan, keperawatan, atau
ekosistem pesisir dan laut yang potensial
makan.
ekosistem produktif bagi Indonesia. Namun,
Oleh
karena
itu,
produktivitas
sekunder, seperti ikan, udang, dan invertebrata
ada
laut lainnya, biasanya juga tinggi dalam sistem
pengembangan penggunaan sumber daya alam
ini.
di ekosistem pesisir dan laut untuk produksi Sektor perikanan bersama dengan
kegiatan lainnya di pesisir dan laut daerah,
masalah
yang
terkait
dengan
perikanan. Masalah dan isu terdaftar sebagai berikut:
seperti pengiriman atau berlayar, kegiatan pelabuhan, lepas pantai pengeboran minyak,
2.1. Dampak Pembangunan Industri
perikanan laut, tambak (tambak) eksploitasi
Pembangunan nasional di sebagian
dan wisata bahari memberikan penghasilan
besar negara-negara berkembang, termasuk
ekonomi nasional. Kegiatan ini menghasilkan
Indonesia ditandai dengan
total
Produk
jumlah industri. Jumlah industri meningkat
Domestik) pada tahun 1992 (Sugandhy, 1993).
sekitar 256% antara tahun 1978-1995 di
Namun, kegiatan di atas dalam penggunaan
Indonesia, dengan rata-rata sekitar 15% /
sumber daya alam di wilayah pesisir seringkali
tahun (BPS, 1995). Mayoritas industri ini
tumpang tindih antara satu sama lain, dan
berkembang
mengakibatkan penurunan potensi sumber
terutama di daerah pesisir. Sayangnya, tidak
daya di daerah-daerah.
semua
22%
dari
PDB
(Gross
pesat
industri
di
yang
meningkatnya
kota-kota dilengkapi
besar, dengan
Berkenaan dengan masalah di atas,
instalasi pengolahan air limbah. Oleh karena
manajemen dari kedua sumber daya hidup dan
itu, limbah mereka sering mencemari sungai
aktivitas manusia di daerah pesisir mungkin
atau aliran, dengan demikian mereka akhirnya
diperlukan. Makalah ini menjelaskan beberapa
mencemari laut. Hal ini mengakibatkan
ringkasan dari studi yang telah dilakukan di
penurunan kemungkinan kualitas air di sungai,
banyak bagian wilayah pesisir Indonesia,
dan / atau perairan laut, dengan risiko
seperti Kepulauan Riau (Supriharyono et al,
kerusakan dan degradasi ekosistem laut dan
1990), Sulawesi Selatan (Supriharyono et al,
pesisir. Kondisi ini akan lebih buruk dengan
1990), Sulawesi Utara (Supriharyono et al,
adanya kegiatan lain seperti kliring mangrove.
1993),
Tengah
Produksi ikan di perairan pesisir di Sulawesi
(Supriharyono et al, 1990, 1992). Makalah ini
Utara, misalnya, menurun sekitar 1,53% pada
juga melaporkan strategi nasional untuk
tahun 1991 karena pembukaan hutan bakau
pengelolaan pesisir di Indonesia.
intensif (Supriharyono et al, 1993). Selain itu
North
Coast
Jawa
pada
tingkat
peningkatan
pengiriman,
2.3. Praktek merusak Ekosistem Pesisir
beberapa diantaranya membawa bahan-bahan beracun
dan
berbahaya,
Karena sebagian besar industri yang
mungkin
terletak di daerah pesisir, daerah operasi
membahayakan organisme laut oleh polusi
penangkapan ikan dari nelayan skala kecil
laut juga.
menjadi sempit dan sempit. Sementara itu, di masyarakat pesisir, kondisi sosial mayoritas
2.2. Dampak Deforestasi
anggotanya,
khususnya
nelayan,
yang
Ini adalah fakta bahwa banyak hutan
mengerikan. Sebagian besar memiliki latar
di daerah atas telah diubah, baik untuk tujuan
belakang pendidikan dan ketertampilan yang
pertanian atau pemukiman. deforestasi seperti
rendah, sebagian hanya selesai Sekolah Dasar
menghasilkan tingkat sedimentasi yang tinggi
(Preliminary Sekolah), dan beberapa dari
di perairan pesisir.
mereka bahkan tidak lulus. Oleh karena itu
Supriharyono
(1986)
melaporkan
dalam kondisi ini, sangat sulit bagi mereka
bahwa Deforestasi dan pengelolaan lahan
untuk
yang buruk di daerah daerah atas telah
teknologi penangkapan ikan yang modern.
menghasilkan tingkat sedimentasi yang tinggi
Sebagai
di pantai utara perairan Jawa Tengah, yang
keterampilan yang rendah, banyak dari mereka
diterima oleh aliran sungai dan air sungai dari
yang hanya digunakan di daerah pesisir.
daerah terkikis. Sedimentasi yang mencapai
Beberapa dari mereka bahkan menggunakan
sekitar 135 mg / cm2 / bulan. Selain itu, ini
teknik penangkapan ikan yang merusak,
mengakibatkan penurunan hidup cakupan
seperti explosives penggunaan dan bahan
terumbu karang di beberapa daerah, dari
beracun (KCN). Praktek ini ditemukan di
sekitar
30%
banyak tempat di ekosistem pesisir dan laut di
(Supriharyono, 1990). Sisa karang hidup
Indonesia, misalnya Selat Malacca, Kepulauan
menunjukkan
Riau (Sumatera Timur), Teluk Jakarta (Jawa
40%
menjadi kondisi
di
bawah stres
dengan
bersaing hasil
dengan dari
pendidikan
dan
Barat),
1986, 1988, 1990). Dalam penelitian terbaru di
Tengah), Bunaken (Sulawesi Utara), Taka
Karimunjawa National Park, Supriharyono et
Bonerate pulau (Sulawesi Selatan), Padaido
al (1999) melaporkan bahwa kliring mangrove
pulau (Biak Numfor Papua), dan lain-lain
di Karimunjawa dan Kepulauan Kamojan
(Supriharyono et al berlangsung). Praktek
telah mempengaruhi pertumbuhan karang di
penangkapan ikan tersebut mengakibatkan
pulau-pulau
kehancuran laut dan sistem pesisir, terutama
untuk
kegiatan
pemotongan, misalnya Pulau Cemara Kecil.
Karimunjawa
dengan
pertumbuhan yang lambat (Supriharyono,
tertutup
Kepulauan
nelayan
(Jawa
terumbu karang (Supriharyono et al, 1990; 1992; 1993).
2.4. Mangrove Forest Kliring
Perkembangan payau budidaya ikan air,
Banyak peneliti, misalnya Soegiarto dan
Polunin, 1982; KLH, 1993,
terutama saat permintaan udang pisang
telah
(Penaeus monodon) meningkat di pasar
melaporkan bahwa mangrove, sebagai bagian
ekspor, rsulted dalam pembukaan beberapa
dari ekosistem, memberikan potensi ekonomi
daerah mangrove. Hutan bakau dipotong dan
yang berharga di daerah pesisir, karena sistem
berbalik intor tambak (tambak). Misalnya,
ini mengandung produktivitas laut tinggi,
sekitar 5.000 ha hutan mangrove di Sumatera
seperti ikan, udang, lobster, moluska, dan
Utara, 20.000 ha di Riau, 75.000 ha di Aceh,
kura-kura. Sayangnya, tribun bakau sering
dan 1.750 ha di Sumatera Selatan telah dibuka
dipotong karena beberapa alasan. Banyak
untuk pembangunan tambak (Burdridge et al.
bukti membuktikan bahwa persentase hidup
1988). Di Karimunjawa dan Kepulauan
cakupan
Kamojan
bakau
menurun,
baik
karena
(bagian
dari
Kepulauan
langsung dan tidak langsung efek dari aktivitas
Karimunjawa, Jepara), beberapa 51,9 Ha
manusia di daerah pesisir. Deforestasi hutan
mangrove telah dipotong untuk tambak pada
mangrove atau pembukaan lahan di banyak
tahun 1999. kliring bakau ini meningkat di
daerah pesisir, seperti di Sumatera, Jawa,
daerah-daerah tahun ke tahun ( Balai Taman
Kalimantan, Sulawesi, untuk pengembangan
Nasional Kepulauan Karimunjawa, 1999).
perikanan dan produksi arang mengakibatkan
Ada juga wujud bahwa hutan mangrove
penurunan jumlah total ikan yang ditangkap di
dipotong tidak hanya untuk pengembangan
daerah-daerah (Supriharyono et al, 1990; ).
tambak, tetapi juga untuk keperluan lain,
Hal ini dicatat bahwa sekitar 11.012 Ha daerah
misalnya produksi kayu api dan arang. Di
mangrove hilang di Asahan, Deli Serdang, dan
Provinsi Riau, misalnya, hutan bakau dipotong
Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara
secara intensif . Produksi kayu meningkat
karena produksi arang (Kurniawan, 1998).
sekitar 14,5 %, dari 16,288.920 m3 di 1984-
kliring Mangrove untuk industri arang juga
1985 untuk 18,649.178 m3 di 1985-1986. Total
dilaporkan di provinsi Riau, Sulawesi Selatan,
produksi arang meningkat sekitar 17,5% ,
Kalimantan Timur (Kasim Moosa et al, 1996).
yaitu dari 10,901.062 m2 di 1984-1985 dan
Selain itu, produksi tahunan arang dilaporkan
meningkat menjadi 12,808.41 m2 di 1985-
sekitar 7,000-15,000 m3 di Riau, dan 70.000
1986 . Selain itu, pembukaan hutan mangrove
m3 di Kalimantan Timur. Angka-angka ini,
juga
bagaimanapun,
kuota
membangun sawah pasang surut, perumahan,
pemerintah untuk ekspor arang, yaitu 500.000
dll. Kondisi ini, jika tidak diawasi , akan
m3 per tahun. Hilangnya pohon bakau yang
menyebabkan degradasi serius.
masih
di
bawah
terkena dampak tidak hanya industri arang, tetapi juga pengembangan perikanan.
dilakukan
dalam
rangka
untuk
III. MANAJEMEN
STRATEGI
proyek mencari praktik alternatif untuk
EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT
mengurangi dan akhirnya berhenti teknik
Dalam mengelola lingkungan pesisir
penangkapan ikan yang merusak terumbu
dan laut, Sugandhy (1993) menunjukkan
karang (Supriharyono et al., Dalam proses).
bahwa pengelolaan lingkungan ini tidak harus
Proyek ini mengambil tempat di Taka
dipisahkan dari lingkungan di darat. Hal ini
Bonerate dan Kepulauan Padaido (bagian dari
diperlukan untuk mengintegrasikan kegiatan
proyek COREMAP). Proyek ini berencana
yang ada di darat dan orang-orang di daerah
mencari teknik perikanan yang berkelanjutan,
pesisir. Diharapkan bahwa hal tersebut akan
budaya laut dan mata pencaharian alternatif
meminimalkan konflik kepentingan dalam
bagi masyarakat pesisir, terutama di situs
memanfaatkan
tersebut.
sumber
daya
alam
dan
mengatasi pencemaran di laut yang berasal dari tanah.
3.1. Aturan
manajemen harus mencakup upaya dalam
perencanaan,
dan
Peraturan
di
Manajemen Wilayah Pesisir
pemanfaatan,
Mengingat masalah di lingkungan
pemeliharaan, pengendalian, evaluasi dan
pesisir dan laut, pemerintah Indonesia telah
restorasi,
dan
menetapkan beberapa hukum dan peraturan
konservasi kelautan dan lingkungan pesisir.
untuk pengelolaan lingkungan. Ini, antara lain,
Kelautan dan pengelolaan pesisir harus
adalah:
mengembangkan secara optimal pemanfaatan
rehabilitasi,
upaya
dasar
pembangunan
(berkelanjutan) dari sumber daya di daerahdaerah dengan cara yang efektif dan efisien.
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
Pada saat yang sama, pengembangan kelautan yang berkelanjutan harus dilaksanakan secara
Undang-Undang Nomor 5/1967 tentang Undang-Undang Nomor 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
Undang-Undang Nomor 5/1974 tentang
optimal, dengan mempertimbangkan daya
Goverrment Pelimpahan Kewenangan
dukung
untuk Pemerintah Daerah atau Propinsi;
alam
bersama-sama
dengan
peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Dalam
banyak kasus, nelayan mungkin tidak tahu apakah
kegiatan
mereka
membahayakan
ZEE Indonesia;
lingkungan laut atau tidak. Sebagai contoh, banyak praktek penangkapan ikan, seperti
Undang-Undang Nomor 5/1985 tentang Perikanan;
muro-ami, bombfishing, dan penggunaan potasium sianida membahayakan terumbu
Undang-Undang Nomor 5/1983 tentang
Undang-Undang Nomor 9/1990 tentang Kepariwisataan;
Undang-Undang Nomor 5/1990 tentang
karang. Oleh karena itu, pemerintah melalui
Konservasi Sumber Daya Alam Hidup
COREMAP, saat ini sedang mengembangkan
dan ekosistemnya;
Undang-Undang tentang
Nomor
23/1992
Ketentuan-ketentuan
c) Untuk
Undang-Undang
Nomor
pemanfaatan
berkelanjutan dari spesies dan ekosistem
Pokok
Daerah-daerah cadangan laut akan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
menjamin
24/1992
diperluas hingga 30 juta hektar pada akhir
tentang Penataan Ruang;
tahun 2000. Namun, sejauh program ini
Undang-Undang Nomor 5/1994 tentang
belum dievaluasi lagi, dan tidak ada jaminan
Pengesahan
apakah sudah terealisasi atau tidak. Menurut
Konvensi
PBB
tentang
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan
Keanekaragaman Hayati. Dengan aturan dan peraturan ini,
Konservasi Alam (PHPA), pada tahun 1994
diharapkan bahwa kerusakan lingkungan laut
hanya 28% dari rencana ekspansi telah
akibat aktivitas manusia akan berkurang. Di
menyadari, dari total kelautan daerah yang
banyak tempat di mana aturan dan peraturan
diusulkan (2.800.000 hektar), yang melibatkan
ini
sekitar 37 wilayah laut (Anonim. 1994).
tidak mengambil
efek, penyebabnya
Konservasi laut meliputi 14 wilayah laut untuk
mungkin kurangnya sosialisasi.
Strict Marine Nature Reserve, enam area 3.2. Pembangunan Kelautan Berkelanjutan
untuk Wildlife Marine Nature Reserve dan
Dalam referensi untuk sumber daya
tujuh area untuk Marine Nature Taman
laut yang berkelanjutan, Program Konservasi
Rekreasi dan 10 Taman Nasional Laut.
Laut yang Indonesia telah membentuk 10 juta
Cadangan laut dibedakan dari satu ke yang lain
hektar kawasan konservasi laut, yang tersebar
dengan intensitas gangguan aktivitas manusia
di 85 cadangan di perairan laut Indonesia.
di daerah-daerah. Karakteristik ini adalah
Pemilihan kawasan konservasi laut terutama
sebagai berikut:
didasarkan pada Kelautan Atlas, dan informasi
-
Strict Marine Nature Reserve, (Cagar
dari beberapa lembaga yang terlibat dalam
Alam Laut) adalah wilayah laut kecil atau
kegiatan
perikanan,
besar, yang sangat dilindungi, dengan
pariwisata, dan lembaga penelitian kelautan.
tidak ada gangguan dan penggunaannya
Tujuan dari konservasi laut berdasarkan
terbatas pada non-manipulatif penelitian
Strategi Konservasi Nasional, yang diadopsi
dan pemantauan;
kelautan,
misalnya
dari IUCN (1994) untuk MPA (Marine
-
Taman Cagar Alam Laut (Suaka Marga
Protected Area). Tujuan dari konservasi laut
Satwa Laut) adalah wilayah laut kecil atau
Indonesia mencakup tiga aspek. yaitu:
besar, yang sangat dilindungi, di mana
a) Untuk menjaga proses ekologi penting
beberapa manipulasi spesies atau habitat
dan sistem pendukung kehidupan b) Untuk melestarikan bio-keanekaragaman pesisir dan laut
sebagai bagian dari manajemen yang diizinkan; penggunaannya dibatasi untuk penelitian, monitoring dan pendidikan;
-
Marine Nature Rekreasi Taman (Taman Wisata
Laut)
adalah
wilayah
-
laut,
dilindungi, baik sebagai habitat atau untuk
terutama untuk keindahan alam dan rekreasi, yang mungkin memiliki nilai -
Zona Sanctuary, adalah zona sangat perlindungan spesies;
-
Zona Wilderness adalah zona dilindungi
rendah untuk konservasi; dan
dengan menggunakan pengunjung yang
Taman Nasional Laut (Taman Nasional
terbatas;
Laut) adalah wilayah laut besar yang
-
Zona penggunaan intensif, merupakan
memiliki nilai alam yang luar biasa; dari
zona dengan berbagai kegiatan rekreasi
sigreificance nasional, regional dan gobal
(pengembangan
dan
pedoman tertentu);
cukup
rekreasi
luas
untuk
dan
penggunaan
pendidikan
tanpa
-
mengurangi nilai konservasi; dekat
dengan
aktivitas
manusia,
oleh
Zona Buffer, untuk kelanjutan semua penggunaan
Sejak kawasan konservasi ini terletak
dikendalikan
dan
kegiatan
yang
berkelanjutan dan yang ada.
yang
Diharapkan
dengan
zonasi
ini,
alam
laut
kemungkinan akan menggunakan potensi
pemanfaatan
sumber daya laut di sekitarnya, kadang-kadang
terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu yang
sangat sulit untuk mengelola kegiatan mereka
diperbolehkan. Bahkan, namun, masih banyak
tanpa
laut
kondisi yang saling bertentangan. Banyak
keanekaragaman hayati. Mengingat fakta ini,
bukti membuktikan bahwa ada aktivitas
jenis lain dari cadangan laut, yaitu Multiple-
manusia di zona dilindungi (Supriharyono et
Gunakan Marine Reserve, harus diusulkan
al, 1992; 1993; 1999). Ada banyak kendala
(Salm, 1984). Cadangan laut ini merupakan
untuk
wilayah
pengelolaan pesisir di Indonesia (Djohani,
mengganggu
laut
yang
memungkinkan
pesisir
sangat
dan
besar
penggunaan
untuk
tambahan
1989;
sumber
mencapai
daya
laut
Kementerian
yang
Negara
ideal
dan
Lingkungan
sumber daya, di mana panen komersial
Hidup, 1996; Supriharyono et al, 1992; 1993;
dikendalikan, memungkinkan pengembangan
1999; dan Supriharyono, 2000). Kendala ini
pariwisata buit dengan perlindungan yang
terutama:
ketat dari daerah kritis. Untuk mengantisipasi
-
Kurangnya delineasi yang jelas tentang
cadangan laut, PHPA membentuk sistem
tanggung
zonasi. Sistem zonasi meliputi, antara lain,
kementerian mengenai dampak lintas
zona perlindungan, zona rimba, zona intensif
sektor ;
digunakan
(zona
rekreasi)
penyangga.
Zona
ini
penggunaan berikut:
dan
ditandai
zona dengan
-
jawab
masing-masing
Fakta bahwa habitat pesisir tidak subyek untuk Manag ement pemerintah daerah , karena
kewenangan
berlaku untuk garis air ;
provinsi
hanya
Kurangnya bahan bangunan, dengan hasil
penurunan
bahwa banyak orang lokal ( masyarakat
(Supriharyono et al, 1999). masalah tersebut,
pesisir ) karang batu sebagai pengganti
juga sedang diperdebatkan untuk Zonasi
bahan-bahan yang diproduksi ( batu bata
untuk Taka Bonerate Taman Nasional Laut, di
dan blok beton )
Selayar, Sulawesi Selatan (Mochtar, 2000).
-
Kurangnya kesadaran masyarakat ;
Sehubungan dengan kegiatan wisata di Taman
-
Kurangnya sosialisasi mengani aturan dan
Nasional Karimunjawa, Supriharyono et al.
peraturan ;
(1999) membuktikan bahwa manajer TNK
Kurangnya penegakan hukum : banyak
atau pemerintah daerah menghadapi masalah
nelayan masih menggunakan alat tangkap
air bersih segar untuk para wisatawan,
yang berbahaya, misalnya bahan peledak ,
terutama saat musim kemarau. Oleh karena
bahan beracun ( KCN ) ;
itu, untuk pengelolaan wisata mungkin lebih
-
Kurangnya infrastruktur ;
baik untuk memperkenalkan ekowisata bukan
-
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam
pariwisata massal.
-
-
Kurangnya
kontrol,
cakupan
karang
Dalam terang kendala ini, dalam
pelestarian lingkungan ; dan -
hidup
monitoring
dan
evaluasi daerah yang dilestarikan. Selain kendala di atas, di beberapa daerah pelestarian, misalnya Karimunjawa Ketat Marine Nature Reserve dan Taman Nasional Laut Bunaken, telah ditemukan bahwa perbatasan antara zona tidak jelas.
rangka untuk mengelola pesisir dan laut lingkungan, oleh
karena
itu, ini
dipertimbangkan.
Pengelolaan
lingkungan
pesisir dan laut harus diintegrasikan dalam pendekatan lintas sektor. Sugandhy (1993) menyarankan bahwa pendekatan atau model pesisir manajemen dan lingkungan laut dapat
Kadang-kadang tempat perlindungan atau
mencakup:
zona yang dilindungi terletak dekat dengan
-
Struktur hirarkis memanfaatkan prinsip
zona pemanfaatan intensif atau berbagi
desentralisasi
dengan pemukiman manusia. Ada contoh
keputusan dan proses perencanaan;
bahkan di mana zona dilindungi (pulau)
harus
-
dalam
pengambilan
Pengembangan prosedur administratif
adalah milik pribadi, dan 'karena itu akan
dan fungsional, baik secara vertikal dan
mempengaruhi tindakan manajemen. Selain
horizontal, untuk meningkatkan proses
itu,
pembangunan daerah;
banyak
hal
membuktikan
bahwa
perlindungan atau zona yang dilindungi
-
Struktur piramida untuk tim manajemen
menjadi objek untuk olahraga diving oleh
dengan partisipasi pada tingkat yang
wisatawan, karena ini biasanya zona terbaik di
berbeda, Termasuk pemerintah pusat dan
ekosistem terumbu karang (Supriharyono et
daerah, sektor swasta, dan masyarakat
al, 1992; 1993). Hal ini mengakibatkan
pada umumnya;
Seperti yang telah dinyatakan dalam UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, yang
Pemerintah
memiliki
Daerah
kewenangan
atau
untuk
masyarakat setempat, terutama nelayan di daerah tersebut.
Provinsi mengelola
IV.
KESIMPULAN
sumber daya mereka sendiri. Oleh karena itu,
Kegiatan antropogenik di lingkungan
diharapkan pemerintah daerah akan dapat
pesisir dan laut menyebabkan penurunan
menghemat daerah mereka.
potensi sumber daya nelayan di Indonesia. Untuk mengurangi atau menghentikan ini,
3.3. Alternatif untuk Praktek Merusak
pembentukan undang-undang dan peraturan
Apa yang sekarang terjadi adalah
lingkungan tidak bisa dihindari . Selain itu,
bahwa anggota komunitas pesisir, terutama
dalam rangka untuk mengatasi masalah,
nelayan, telah over-mengeksploitasi sumber
pemerintah
daya pesisir dengan praktek-praktek yang
melestarikan laut di 37 daerah di Indonesia .
juga
mendirikan
sejumlah
merusak, seperti penangkapan ikan yang
Meskipun pengelolaan pesisir telah
merusak, dan penambangan karang. Hal ini
diprogram, termasuk sistem zonasi untuk
mungkin disebabkan tidak adanya kegiatan
menjaga aktivitas manusia di wilayah laut
alternatif
bisa
dilestarikan, kenyataannya adalah bahwa masih
menghasilkan subsisten, misalnya makanan,
ada kendala utama yang mempengaruhi
untuk
ini,
program ini, misalnya kurangnya delineasi
pemerintah Indonesia melalui proyek-proyek
yang jelas tentang tanggung jawab masing-
COREMAP, saat ini sedang mempelajari
masing kementerian, kurangnya kesadaran dan
teknologi alternatif menggantikan aktivitas
partisipasi masyarakat ; kurangnya sosialisasi
yang merusak seperti penangkapan ikan yang
peraturan dan regulasi, kurangnya penegakan
merusak dan penambangan karang, bagi
hukum, kurangnya kontrol, monitoring dan
masyarakat pesisir. Dua situs telah beeii dipilih
evaluasi
untuk percontohan lapangan, pulau-pulau
pesisir dan laut, oleh karena itu, perlu
yaitu Taka Bonerate di Selayar, Sulawesi
diintegrasikan ke dalam upaya lintas sektor
Selatan dan Kepulauan Padaido di Biak
dan activities.
lainnya,
keluarga
yang
mereka.
mungkin Mengingat
daerah
dilestarikan.
Manajemen
Numfor, Papua (Supriharyono et al. In progress).
alternatif
ini
untuk
praktik
DAFTAR PUSTAKA
penangkapan ikan yang merusak terumbu karang akan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu teknologi
perikanan
yang
berkelanjutan,
teknologi budidaya laut yang berkelanjutan dan
mata
pencaharian
alternatif
bagi
Anonim. 1994. Kelautan Conscrvation di Indoneisa . Konservasi Indonesia , 10 ( l ) : 9 - 1l . Burbridge, Republik Rakyat, Koesoebiono, dan R. Dahuri. 1988. Masalah dan
Jurnal Pembangunan Pesisir Isu dalam Manajemen Sumber Daya Pesisir dan Perencanaan di Sumatera Timur dan Selat Malaka, Pp 8-1 17. Burbridge, Republik Rakyat, Koesoebiono, H. Dirschl dan B. Patton (Eds) Pengelolaan Pesisir Zona di Selat Malaka. DESC / EMDI, Djohani, R. Konservasi Laut 1989. Pembangunan Indonesia (Coral Kebijakan Reef). Sebuah Wildlife Dunia Laporan dana untuk WWF Indonesia Programme, Jakarta. IUCN. 1994. Pedoman kategori pengelolaan kawasan lindung., Komisi IUCN di Taman Nasional dan Kawasan Lindung dengan bantuan dari World Conservation Monitoring Centre IUCN, Gland Swiss. 259. Kasim Moosa, M et al. 1996. Studi negara Indonesia pada terintegrasi keanekaragaman hayati pesisir dan laut mana-jemen. Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Coorporated dengan Direktorat Alam Manajemen Kerajaan Norway. Kurniawan, Joni. 1998. Laporan hasil temuan Studi Lingkungan wiiayah Pesisir Kabu-paten Dati II Deli Serdang. Loka-karya Lapangan Partisipatip, BIPP Gedung Johor, 26 Nopember 1998. Martosubroto, P. 1987. Pembangunan dan pengelolaan sumber daya perikanan laut Indonesia. Pekerjaan nasional naik Pembangunan, ent Managem dan Penggunaan Sumber Daya Kelautan Indonesia, Jakarta 23-26 Juni 1987. Menteri Dinas Kependudukan dan Lingkungan Hidup. 1992. Strate-gy dan rencana aksi nasional tentang konservasi dan ekosistem terumbu karang mengelola-ment. Seminar Strategi Konservasi dan Pengelolaan
Ekosistem Terumbu Karang, Jakarta 28-29 Juli 1992. Mrnistrv Negara Lingkungan Hidup. 1996. Indonesi & s Lingkungan Laut Sebuah Kebijakan, Strategi, Tindakan dan Isu. Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta. Mochtar. M.Z. 2000. Rencana Zonasi Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Sulawesi Selatan Meshing Latihan, COREMAP, Jakarta. 24 p. Salm. R.V. 1984. Mans penggunaan karang terumbu., hlm 15-22. Di Kenchington. R.A. dan BET. Hudson (eds.) Coral Reef Manajemen Handbook. UNESCO-ROSTSEA, Jakarta. Soegiarto, A., dan N. Pollunin. 1982. lingkungan laut Indonesia. Dept Zoologi, Universitas Cambridge, 257p. Sugandhy, A. 1993. Kelautan Terpadu dan Pesisir Resoirces Pengelolaan. Dunia Coast Konferensi, 1-5 November 1993, Noordwijk, The Hague, Netherland. Supriharyono. 1986. Pengaruh sedimentasi pada terumbu karang tepi di utara Jawa Tengah, Indonesia. PhD Thesis. Berangkat. Zoologi, The University of Newcastle upon Tyne, UK. Supriharyono. 1988. buatan Terimbas Kerusakan pada terumbu karang di Bandengan Bay, Jepara, Central Java, Indonesia. Penelitian Institute, Universitas Diponegoro, Semarang.
