ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
CEf X A l A / N
MEMO HUKUM
M I II
K
PERPUSTAKAAN 'W SIV E R SIT A S a i k l a n o o a -
SURABAYA
CARMILA
SARI
PERLU TIDAKNYA HAKIM MENCARI KESALAHAN SALAH SATU PIHAK DAN HAK ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERCERAIAN KKS f< K Per
/° i$r Scxr
P
FAKULTAS HUKUM UNtVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A
1994
SKRIPSI
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERLU TIDAKNYA HAKIM MENCARI KESALAHAN SALAH SATU PIHAK DAN HAK ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERCERAIAN
MEMO HUKUM DIAJUKAN SEBAGAi PENUUSAN SKRIPSI PROGRAM SARJANA BIDANQ ILMU HUKUM
U I L 1 K Pembimbing,
rERKJ&iAKAAN
Panyusun,
• • N lV E R S n .AS A JRLA N CK U '
S U R A B ^ V A
CARMILA
SARI
NIM. 039013150
SKRIPSI
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Telah diuji pada : H a rfi
Senin
Tanggal :
18 Juli 1994
TIM PENGUJI :
1. Ketua
M. KOBIRAN, S.H. M.S.
2, Sakrataris :
UUEK KAMILAH. S.H.
3. Anggota
AFDOL.
'
S.H., M.S.
ISMET BASWEDAN, S.H.
ABDOEL MOETHOUB. S.H.
SKRIPSI
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Buat
Papa,
Mas Tono,
SKRIPSI
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
Mama, Mbak Arie
dan Davy
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
KATA PENGANTAR
Syukur
A I h a m d u 1 i 11 a h p e n u l i s
Allah
SWT atas
dapat
m e n y e 1e s a i k a n
memenuhi
segala rahmat
dan
S a r j a n a H u k u m di Dalam
Uhiversitas
menyelesaikan
yang
dalam
spirituil.
rendahan
hati,
penulis
sebesar-besarnya 1.
Seluruh beri
Oleh
kepada
Legal
2. B a p a k
karena
Afdol
memberi
pen-garahan
se 1 e s a i k a n n y a L e g a l 3. P e g a w a i
Kantor
Sipil
perceraian 4.
Keluarga
Bapak
Bambang yang kan penulis
SKRIPSI
gelar
ini,
itu d e n g a n
penulis materiil
segala
terima kasih
yang telah
keyang
dosen
pembimbing,
s e j a k awal Memo
banyak
mem-
tak ada hentinya. yang
pembuatan hingga
telah' ter
ini.
Bappeda Tingkat
I Jawa
penerangan
yang hendak melakukan
serta
memperoleh
:
telah membantu m e m b e ri k a n Negeri
untuk
b aik moril,
d a n d o ’a y a n g
selaku
diajukan
Memo
menyampaikan
keluarga. t e r c i n t a ,
dorongan moril
penulis
Airlangga.
telah banyak m en d apatkan bantuan, maupun
kepada
hidayah-Nya
Legal.Memo
sebagian persyaratan
panjatkan
syarat
dan akibat
Husni
Tamrin
telah m e n yediakan untuk pengetikan
dan
Timur
tentang Pegawai perkawinan
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
dan
hukumnya. keluarga
sarana yang
Legal
yang
Bapak
diperlu-
Memo.
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
5.
Irwan, yang
Mufli, telah
waktu sa a t
berupa
pada waktu
F H U A ’90
tenaga
dan
sebelum
dan
Memo.
lain y a n g ti d ak m u n g k i n d i s e b u t k a n
menyadari
yang
terakhir,
semoga
berguna
sepenuhnya bahwa masih
terdapat
masalah materi
pembaca
rekan-rekan
satu
satu.
kekurangan
dan
dan
bantuan
dorongan moril
ujian Legal
Penulis
dalam
Parada
memberikan
serta
6. P i h a k - p i h a k per
Happy.
maupun
tulisan
sebagai
yang berminat
dalam Legal teknik
ini d a p a t
bahan kajian terhadap
Memo
ini,
p e n u 1i s a n n y a . memberikan
serta
Awal
baik Dan
manfaat
informasi
isi L e g a l M e m o
Surabaya,
banyak
bagi
ini.
Agustus
1994
P e n u 1 is
SKRIPSI
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai apakah hakim perlu mencari kesalahan salah satu pihak yang berpekara dalam mengadili perkara perceraian dan apakah istri PNS yang dicerai berhak memperoleh sepertiga gaji bekas suaminya.
SKRIPSI
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
D A F T A R ISI Halaman KATA PENGANTAR D A F T A R ISI
...........................................
i
................................................
iii
URAIAN FAKTA
.................. ............................
K a s u s P o s isi
.......................................
1
........................... .
2
Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi
Agama
Mahkamah Agung Repulik
PEMBAHASAN Perlu
.........................
6
.............................................
9
...............................................
9
................................................
10
tidaknya mencari
Indonesia
k e s a l a h a n salah satu
pihak dalam perkara perceraian Hak-hak cerai PENUTUP
istri
pegawai
negeri
...............
sipil
10
y a n g di-
.................................................
19
....................................................
24
KESIMPULAN SARAN
5
............
PERMASALAHAN DASAR HUKUM
1
................................................
24
.......................................................
25
DAFTAR BACAAN
SKRIPSI
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
M I L I K PERPOSTaKAAN " 0 N IT E R SIT A S AIRLANOOA-
SURABAYA PERLU TIDAKNYA HAKIM MENCARI DAN HAK
XSTRI P E G A W A I
KESALAHAN
NEGERI
SALAH SATU PIHAK
SIPIL DALAM PERCERAIAN
URAIAN FAKTA Kasus
Posisi
- Sepasang
: suami
dengan wanita September catat - Pada
istri
Syarifatul
1984
secara
Nikah Kantor tanggal
orang
anak
yang beragama
Islam,
telah menikah
Fachrizal
pada
tanggal
I s l a m di h a d a p a n P e g a w a i
9
Pen-
Uru s a n A g a m a K o d y a Padang.
10 A g u s t u s
1986 m e r e k a
dikaruniai
kandung yang diberi
nama
tahun berikutnya kehidupan
rumah
Kurnia
seAd-ha
Sa r i . - Pada istri
Fachrizal
dengan
Syarifatul
nampakkan adanya keretakan. tengkar. adanya - Pada
Yang
rasa saat
tanpa
cemburu
si
pergi
September - Dengan
tanpa
dan menyu s ul
pertengkaran hidup
lag i .
pertengkaran
suami-istri
meninggalkan
mulai
me-
karena
terhadap suaminya.
suaminya,
1987 m e n u j u
pergi
mencari
istri
tersebut
suami-
Mereka berdua sering ber-
pangkal
pertengkaran
sepengetahuan
fatul)
sebut
menjadi
tangga
maka
rumah
ini
memuncak,
istri
pada
(Syari
tanggal
15
k a m p u n g a s a l n y a di T a r u s a n .
pamitnya
si
istrinya. Sejak
terpisah dan
saat
istri
maka
suaminya
Setelah bertemu itu
suami-istri
tidak berdiam bersama
timbul ter lagi.
1
SKRIPSI
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
M I L I K FE R K i^ 'V iK A A N • W N IT E R S Ii^ S A IK L A N O O *-
2
S U R A B AYA - A k h i r n y a suami Pengadilan
(Fachrizal)
A g a m a di
n e t a p a n ” sebagai - Menetapkan untuk
Pariaman untuk
berikut
memberi
mengucapkan
mengajukan
permohonan pada memberikan
"Pe-
:
izin k e p a d a "Ikrar
suami
Talaq"
(Fachrizal)
terhadap
istrinya
(S y a r i f a t u 1) .
Pengadilan Agama : Hakim nerima
pertama yang memeriksa perkara
jawaban dari T e r m o h o n
sebagai - Bahwa
berikut
(istri)
yang
ini,
isi
me-
pokoknya
:
apa y a n g d i k e m u k a k a n
oleh suamiya
diakui
ke-
benarannya. - Bahwa suami
telah diusahakan merukunkan kedua belah
pihak
istri
tidak
tersebut
ole h kau m famili,
tetapi
membuahkan hasi 1 . - Bahwa dari
selama tempat
Jierima
istri tinggal
nafkah
pergi
tanpa
bersama,
yang diambil
izin
dari
istri m a s i h dari
gaji
suaminya tetap
me-
suaminya
di
kantornya. - Bahwa
bilamana suami
istrinya
(Syarifatul)
berketetapan tersebut,
memberikan kepada bekas
SKRIPSI
ingin
maka
suami
istrinya yaitu
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
menceraikan ini
wajib
:
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
3
1. D u a
per
besar
tiga
gaji
suami
setiap bulan
adalah
hak
istri.
2. M e m b a y a r
dua puluh b ulan nafkah.
3. M e m b a y a r b i a y a
iddah.
4. U a n g h i b u r a n . Y a n g s e m u a n y a b e r j u m l a h Rp.
10.000.000,-
- Hakim pertama yang memeriksa perkara annya
Nomor
memberikan berikut
: 39/P/1989
pertimbangan
pada
ini
tanggal
dalam putus5
Juni
hukum,
yang pokoknya
bahwa
Termohon
1989
sebagai
:
Telah
terbukti
selaku
istri
bersama
fakta
telah
tanpa
pergi
setabu
meninggalkan dan
tanpa
(Syarifatul)
tempat
tinggal
seizin
suaminya
( F a c h r i za 1). Apalagi tidak
perginya baik
istri
Istri
Dengan - Bahwa istri
tidak
yaitu
tangga.
Dan
perbuatannya
oleh
itikad
dengan sejak
membawa saat
itu
terhadap suaminya.
berusaha untuk berbaik
kembali
dengan
itu.
fakta
ini H a k i m p e r t a m a
Termohon yang
(istri)
Nusyuz
K i t a b Al M u g n i
SKRIPSI
rumah
tidak menyesali
suaminya
dilandasi
terhadap suaminya,
semua barang-barang istri
ini
berpendirian
dapat
(durhaka),
Ibn Q u d a m a h
:
digoLongkan sesuai
IV/hal.
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
295,
sebagai
dengan
Dalil
y a n g artin^fi*.
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
4 Nusyuz
itu
ialah apabila
atau keluar - Bahwa
dengan
istri dari
rumah
tanpa
suaminya.
sesuai
gugur dengan
tidak mau
seketiauran
izin suaminya.
nusyuznya
tidak mempunyai
yaitu
istri
istri,
maka
sejak
saat
hak untuk menerima uang dengan Kitab Bajuri
sebab nusyuz
itu
nafkah
II/hal.
gilirannya dan
135 naf-
kahnya.
istri obat
Dengan
alasan
tentang
"Uang Nafkah W a j i b ” termasuk biaya
ke J a k a r t a Majelis
selama
masa
tidak dapat Hakim
dapat
Negeri
di
atas,
maka
tuntutan ber-
dikabulkan. mengabulkan
iddah dan uang
adalah Pegawai disetujui
tersebut
Sipil
nafkah
istri
( m u t ’ah).
Suami
III a, m a k a
dapat
hiburan Golongan
:
- Uang nafkah
iddah
istri
s e l a m a 3 b u l a n x Rp.
75*000,-
ya i tu R p . 2 2 5 « 0 0 0 .- Uang hiburan
( m u t ’ah)
sebesar
R p . 75.000,-
- Seluruhnya berjumlah R p . 300.000,Bahwa
suaminya
dapat
persetujuan
bercerai jo
Surat
tersebut
dari
dari
istrinya
di
atas, amarnya
Negeri
atasannya i t u ex.
Edaran B.A.K.N.
putusan yang
SKRIPSI
selaku Pegawai
telah
(pimpinannya)
pasal
berdasar
akhirnya Hakim sebagai
Sipil
berikut
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
8 P.P. atas Pertama
No.
menuntuk
10/1983
pertimbangan memberikan
:
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
5 Mengadili
:
1. M e n e t a p k a n untuk
memberi
mengucapkan
izin k epada
Pemohon
"Ikrar Talaq"
(Fachrizal)
terhadap
Termohon
( i s t r i n y a / S y a r i f a t u l ). 2. M e n g h u k u m P e m o h o n Termohon Rp.
(Fachrizal)
(Syarifatul)
untuk membayar
uang
nafkah
kepada
iddah
sebesar
300.000,-
3. M e n g h u k u m P e m o h o n u n t u k m e m b a y a r orang anak)
sampai
ia m e n j a d i
biaya
anaknya. ( s a t u
dewasa.
Pengadilan Tinggi Agama : Bahwa. diberikan
istri
oleh
selanjutnya Tinggi
Hakim
memohon
Agama.
Agustus
Acara
"Putusan
Persidangan,
dalam
’ 'Putusan
bahwa Pembanding suaminya
SKRIPSI
Sela"
Nomor
itu
pertimbangan atas
yang
atas
dan
Pengadilan perkara
ini
: 20/1989
tanggal
melengkapi
Berita.
maka Pengadilan Tinggi
Bahwa berdasar
berdasar
di
b a n d i n g di
1989 u n t u k m e n a m b a h dan
tersebut
putusan
tersebut
pemeriksaan
putusannya memberikan
yang
Pertama
menolak
Hakim banding yang memeriksa
lalu m e n j a t u h k a n 15
(Syarifatul)
sebagai
Agama
dalam
berikut
:
"Hasil
Pemeriksaan Tambahan”
’ ’ Berita Acara
Pemeriksaan Tambahan”
S e l a ”} m a k a H a k i m b a n d i n g b e r p e n d a p a t (S y a r i f a t u 1 / i s t r i ) p e r g i
karena
istri
tidak
tahan
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
meninggalkan lagi
menerima
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
6 ancaman
dan
siksaan
banding
belum
nusyuz.
Berdasarkan
dapat
dari
suaminya.
digolongkan atas
dijadikan
an s e b a g a i m a n a Karena Pemohon
(suami),
tolak.
Akhirnya :
sebagai
berikut.
:
Mengadili
pasal
istri
yang
maka
per-
istri
19 P . P .
untuk bercerai
tersebut
20/19S9
Tinggi tanggal
percerai-
No.
9/1975.
yang diajukan oleh
tidak berdasar
Pengadilan
Nomor
pern-
alasan untuk melakukan
karena
putusan
itu
ini,
a n t a r a suami
yang dimaksud
itu p e r m o h o n a n
sebagai
pertimbangan
seiisiban dan p er t e ngkaran tidak dapat
Karena
hukum, Agama
12
harus
di-
memberikan
Desember
1989
:
- M e m b a t a l k a n p e n e t a p a n P e n g a d i l a n Agama. M e n g a d i 1 i send ir i : - Menolak permohonan
dari T e r m o h o n / P e m b a n d i n g .
Mahkamah Agung Republik Indonesia : Putusan Agustus
kepada
suami
tersebut
SKRIPSI
:
38K/AG/1990
(Fachrizal)
di
Mahkamah Agung
beratan Kasasi", kasasi
Nomor
tanggal
22
1991 Bahwa
Banding
REG.
atas
menolak
putusan
dan mohon pemeriksaan
dengan mengemukakan
untuk mendukung
Hakim kasasi
beberapa
permohonan
"Ke-
pemeriksaan
tersebut.
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
7 Mahkamah dalam tingkat
Agung
kasasi,
setelah memeriksa maka
dalam putusannya
an b a h w a
putusan
dinilai
sebagai
mengenai
masalah alasan perceraian
dari
P.P.
Nomor
kesalahan
Judex Facti
salah Agung
yang
sarinya dapat
inti
- bahwa Biasa"
pernikahan
itu b u k a n l a h
perkawinan
Gholiidhan" Islam),
{pasal
adalah
terputusnya
oleh
itu
hukum
19 h u r u f
atau
sebagai sekedar
sebagai adalah
suami suatu
Pendirian hukum
berikut
"Perjanjian
tidak boleh diukur
:
"Perjanjian istri,
akan
"Miitsaaqan
2 Hukum Perkawinan Kompilasi
suatu
F
mencari
pertimbangan
disimpulkan
untuk hidup bersama
tetapi
ex pasal
(s u a m i / i s t r i ).
ini d i d a s a r i
Agama)
menerapkan
dengan mendasarkan
satu p i h a k
Mahkamah
salah
ini
berpendiri-
(Pengadilan Tinggi
putusan yang
9/1975
perkara
Suci"
yang
Hukum untuk
dengan kesalahan
dari
s a l a h satu pihak. bahwa
kalau
tersebut
pengadilan
menjadi
"pecah",
ked.ua b e 1 a h p i h a k isi
pasal
- bahwa istri), mereka
19 h u r u f
mencari
ha 1 itu b e r a r t i
telah p e c a h pula, Nomor
9/1975.
kesalahan
salah
satu
tidak mungkin pengaruh
menunjukkan
diharapkan buruk
lagi;
bahwa
pihak bahwa
hati
(suami/ kerukunan
m a k a han y a akan
(tidak baik)
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
pernikahan
maka terpenuhilah
F P.P.
bila kenyataannya
m e n i m b u 1k a n
SKRIPSI
telah yakin bahwa
bagi
kedua
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
pihak dan bagi - bahwa
dengan
anak keturunannya dasar
dibebankan
kepada
perceraian
ex p a s a l
pemikiran
bukan dibebankan kepada
dikutip putusan
di
atas.
atas
telah
dan
selanjutnya perkara
ini.
putusan
sebagai
berikut
Nomor
7/1989 dan
pihak yang dikalahkan selama
tersebut Agung
intisarinya
menilai
salah menerapkan Agama
seperti
ini.
Agung
Mahkamah
sendiri
selalu
permohonan
pertimbangan yang
Putusan Pengadilan Tinggi kan
mengajukan
maka Mahkamah
Judex Facti
maka biaya
(1) U . U .
lazimnya H u k u m Acara Perdata Berdasarkan
ini,
pihak yang S9 ayat
di m a s a m e n d a t a n g .
bahwa
hukum,
harus akan
maka
dibatalmengadili
Akhirnya Mahkamah Agung memberikan :
Mengad i 1i : - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi
Agama.
M e n g a d i 1i Send ir i : - Memberi
izin k e p a d a
pemohon
ucapkan
"Ikrar T a l a q ” atas
hadapan
sidang Pengadilan Agama
- Menghukum Rp.
Pemohon
termohon
membayar
untuk
meng-
(Syarifatui)
di-
di P a r i a m a n . uang
nafkah
Iddah
300.000,-
- Menghukum anak)
Pemohon memberi
sampai
biaya anaknya
(satu
orang
ia d e w a s a .
- Menghukum Pemohon membayar
SKRIPSI
(Fachrizal)
biaya perkara.
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
9 PERMASALAHAN 1. D a l a m perlu
mengadili mencari
perkara perceraian.
kesalahan
salah
apakah
hakim
satu pihak yang
ber-
perkara? 2. A p a k a h cerai
seorang seiaiu
istri
Pegawai
berhak memperoleh
Negeri
Sipil
yang
sepertiga gaji
dibekas
suaminya?
DASAR HUKUM 1. A 1 Q u r ’a n a.
Surat
An N i s s a ’ 4
b.
S u r a t Al
c.
Surat
Thalaq
6
Al T h a l a q 7
2. Al H a d i t s a. H a d i s
Riwayat
Abu Dawud
dan A l - Ha k i m
dari
Ibnu
Umar . b.
Hadis
Riwayat
Bukhari.
3. U n d a n g - U n d a n g N o m o r a. 4.
pasal
39 a y a t
a. p a s a l
SKRIPSI
Ibu Abbas.
(2)
a . p a s a 1 19 h u r u f Hukum
dari
1/1974
Peraturan Pemeritah Nomor
5. K o m p i l a s i
An-Nasai
9/1975
F
Islam
152
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
10 6.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor
10/1983.
a. p a s a l
ayat
Surat
8 ayat
(1)
Edaran Nomor
a. p a s a l
19 h u r u f
sampai
(4)
0S/SE/1983. a d a n b.
PEMBAHASAN
P e rl u tidak ny a m e n c a r i k e s a l a h a n s a l a h satu p i h a k d a l a m p e r k a r a pe rc e r a i a n . Perceraian pemisahan
menurut
hukum
antara
melalui
proses
ceraian
itu m e m p u n y a i
pengadilan,
tetapi an ma ka
suami
pengadilan.*
Harlen
Sinaga
dengan
istri
Seketika
keputusan
siapapun
per
hukum yang pasti
dari
karena ada p e r i s t i w a y ang muncul perceraian
tidak dapat sebagai
Seperti
19 h u r u f F s e b a g a i
*V. Harlen Sipi 1 , Jaya Karya,
SKRIPSI
dalam
salah
Sinaga, Jakarta,
Secara
perceraian,
dalam perkawin-
dihindari.
salah satu
disebutkan
iagi.
menghendaki
perkawinan disamping kematian dan karena
pasal
setelah
keputusan
hubungan keluarga
tidak pernah
Perceraian
adilan.
adalah
h u b u n g a n h u k u m k e l u a r g a b e r a l i h ke h u b u n g a n
hukum biasa tanpa diikat normal
V.
satu
P.P.
jalan
bubarnya
putusan Nomor
alasan
9/1975
perceraian
Perceraian Pegawai 22 M a r e t 1 99 0 , h. 4.
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
peng
Negeri
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
11 yaitu
antara
suami
pertengkaran lagi d a l a m
dapat
istri
tidak ada
rumah
terus la gi
Perceraian
sejauh mungkin
dilakukan
daiam hal^hal
antara
suami
sebagai
Undang Nomor
istri suami
itu
dengarkan
Dalam
penting
1/1974
pasal
yang menjadi
keinginan
perceraian.
Pada
timbulnya
hadapan
hakim,
sama
tidak
dapat
hidup
dalam Undang-
hakim selalu men-
melalui
suami
rukun
2.
perkara,
istri
berperkara
kuasa
hukumnya.
yang
dan hal-hal
berperkara
atau
kejadian
timbulnya pertengkaran,
istri
saat
niat
terpaksa.
cukup alasan bahwa
terdapat
tangga mereka
suami
sangat
pihak-pihak yang
sebab
timbulnya
satu
suatu
a 1a s a n - a l a s a n
dalam rumah
alasan
hanya
39 a y a t
langsung ataupun
cekcokan
kan
dihindarkan dan
ada
seperti
masalah perceraian,
mengemukakan
rukun
yang
harus
terlebih dahulu
secara
akan
dan
hidup
tidak akan
istri
Dalam menangani
baik
harapan
perselisihan
tangga.
Untuk melakukan perceraian
iagi
terjadi
yang
tersebut
suami
jarang mereka
lain dan m e m b a n g u n
mengakibatkan untuk
istri
untuk melakukan
melaku
mengemukakan perceraian
saling
kesan bahwa
per-
di
menyalahkan dialah
pihak
yang b e n a r . Tugas perceraian
SKRIPSI
hakim yang utama adalah
berusaha
dalam menangani merujukkan,
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
masalah
mendamaikan
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
M ( ) I K WsKKu* « K A A K 'U N IV E K S * *
v 4 f tU .A N G Q & *
12
S UR A B A Y A pasangan Sebab yang
suami
walau halal
"Talaq
adalah
Abu Dawud
Oleh
sebab
istri
a d a lah
oleh Allah
tersebut.
suatu SWT.
hal Dalam
Ibnu
Umar.^
yang paling dibenci
talak atau hakim.
sebagai
tersebut.
adalah
dan A l - H a k i m dari
terakhir yang diputus
suami
istri
itu
bercerai
perceraian
suatu yang halal
lakukan bila dianggap an
ingin
yang paling dibenci
Riwayat
jalan
yang
bagaimanapun
hadis
A l l a h ”.
istri
Perceraian
yang
Adapun
perceraian
adalah
juga
terbaik bagi hukum
dari
oleh
di-
pasang mentalak
:
1. W a j i b , seperti m e nj a t u h k an talak dalam perkara syiqoq (sengketa suami istri) yang tidak dapat d i d a m a i k a n 1a g i . 2. S u n n a h , seperti menjatuhkan talak kepada istri yang menyeleweng. 3. H a r a m , seperti m e n j a t uh k a n talak kepada istri y a n g s e d a n g haid. 4. M a k r u h , seperti menjatuhkan talak kepada istri y a n g baik, jujur, dapat dip er ca ya . 5. H a l a l seperti m e n j a t u h k a n talak kepada istri yang t i d a k dapat m e n y e n a n g k a n hati suami atau tidak me m b i rahikan suaminya. Sebagaimana
tersebut
dalam keadaan istri
terjadi
lagi
bahwa wajib mentalak
keadaan
persengketaan
yang
di m a n a terus
untuk mendamaikan
istri
antara
suami
menerus
dan
keduanya.
^ M u h a m m a d Faiz Almath, 1100 H adis T e r p i l i h . G e m a P r e s s , J a k a r t a , 19 9 3 , h. 235.
^ H .A . F u a d J a k a r t a , 1 9 9 3 , h.
SKRIPSI
atas
syiqoq yaitu
tidak d i m u n gkinkan
Insani
di
Said, 5.
Perceraian Menurut Hukum
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
Islam.
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
19 akibat itu
adanya perceraian
tidaklah mungkin
alami an
hukum dari
suatu
dan
pasti
suatu
ketidakcocokkan
percekcokan
yang
ada penyebabnya.
buatan
suami
atau
perkawinan satu
sama
terjadi
Past'i a d a
istri
tersebut. tiba-tiba la i n .
antara hal,
yang
Selain meng-
Pertengkar suami
istri
kejadian dan per-
menjadi
alasan
dari
timbulnya keinginan mereka untuk melakukan perceraian.
pihak
Jadi
hakim periu mencari
yang
berperkara
menentukan
kesalahan
dalam masalah
serta memutuskan
akibat
dari
salah
satu
perceraian
guna
perceraian
ter
sebut .
H a k - h a k istri p e g a w a i n e g e r i sipil y a n g d i c e r a i Pegawai
negeri
menurut
V.
m e r e k a y a n g bekerja. p a d a
instansi
hukum dinyatakan
Pegawai
Sedangkan izin Sipil.
Nomor
perkawinan Tujuan
tersebut karena
P.P.
sebagai
mereka
Negeri
Sipil
"adalah
bagi
mend i s i p 1inkan Pegawai adalah Aparatur Negara,
Pegawai
tentang Negeri
Pemerintah
Negeri Abdi
oleh
( P N S ) ”. ^
mengatur
dikeluarkannya Peraturan
H a r l e n Sinaga, S i p i l . Jaya Karya, Jakarta,
SKRIPSI
Sinaga
pemerintah yang
adalah
dan perceraian
dari
untuk
10/1983
Harlen
Sipil,
Negara
dan
Perceraian Pegawai Negeri 22 M a r e t 1 9 9 0 , h. 4 - 9.
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
14 Allah kepadanya.
Allah tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan kepadanya. sesudah
kesempitan". istri
tidak
diberikan
terhitung terjadi
Nafkah wajib
oleh bekas
suami.
Jika nafkah sebagai
perceraian.
Pemberian
keadaan
perceraian yang
yang mempunyai
lapangan
diberikan
akan dianggap
sejak
pada
Suami
apa y a n g A l l a h b e r i k a n
A l l a h k e l a k a k a n m e m b e r i k a n ke
bekas
a.
(sekedar)
kepada tersebut
hutang
suami
nafkah
ini
:
inisiatif untuk
menceraikan
istri. b.
Suami-istri
keduanya
ingin ber ce ra i.
c. K e k u a s a a n H a k i m . Hakim mempunyai sebabkan hukuman
s u a m i rnend apat h u k u m a n yang
2. K e t i a d a a n Bekas bekas istri dari
wewenang untuk menjatuhkan
lebih berat
nafkah pada
suami istri
selama masa
tidak patut bekas
disebabkan karena a.
Istri
istri
selama masa
harus memberi iddah.
mendapatkan
suaminya.
p e n j a r a 5 tahun atau
selama masa perkawinan.
bekas
tidak selalu
t a l a k di-
iddah.
nafkah kepada
Adakalanya
bekas
pemberian nafkah
Ketiadaan nafkah
tersebut
iddah dapat
:
yang mempunyai
inisiatif untuk
diceraikan
(Khuluk).
SKRIPSI
Khuluk
adalah
tebusan
atau
perceraian imbal an dari
suami-istri
dengan
bekas
kepada
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
istri
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
15
bekas
suami.3 Dasar
Allah
Surat
hukum Khuluk
An N i s s a ’ 4
"Berikanlah maskawin kamu
nikahi)
kepada wanita
pemberian
jika
mereka
menyerahkan
sebagian
dari
maskawin
itu d e n g a n
makanlah
makanan) Riwayat
Tsabit
datangi saya
yang
karena
baik akibatnya".
An-Nasai
bin
ingin
dari
Qis bin
bercerai
tetapi
"Apakah kamu mau mengembalikan nya?", lah
jawab w a ni t a
SAW
pun
"Terimalah talak
SKRIPSI
166;
Jadi
itu d a n
suami
tidak
kebun
saya karena
bersabda,
itu
kepada
Maka Rasulul
Tsabit
jelaslah bahwa bila
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
men-
menyukai
SAW
talakkan
6 N a i n u l A u t h a r , j u z 9, h. 34; F i q h u s S u n n a h j u z 2, h. 253.
Abbas
pula
" Y a , mau".
bersabda kepada
kebun
satu".
itu,
Hadis
" R a s u l u 11 a h ,
tidak
I s l a m ”. R a s u l u l l a h
hati,
telah
dengan
saya
kamu
(sebagai
Ibnu
seraya berkata,
agamanya,
kekafiran dalam
itu
Syamas
buruk p e r a n ga i n y a dan
kekurangan
senang
sedap
Rasulullah
tidak
kepada
pemberian
l agi
(yang
kerelaan.
(ambillah)
Bukhari,
"Istri
h.
penuh
Kemudian
maka.
Firman
;
(mahar)
sebagai
adalah
Subulus
bin dia
Qis, dengan
istri
yang
Salamuz
3,
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
16 mempunyai
b.
inisiatif
untuk diceraikan maka
kehilangan
hak untuk mendapat
ia
membayar
harus
bekas
suaminya.
Istri
Nusyuz.
Nusyuz
ialah
ketiduran Nusyuz
atau
juga
menentang
dengan suami
tidak mau
rumah
tanpa
berarti
suatu
tindakan
suami
iddah bahkan
imbalan
keluar
dengan
kepada
lagi
dapat
belanja.
istri
tidak ada
tersebut
adanya durhaka menjadi untuk memberikan
yang alasan
hukum syara*, tindak
menghilangkan
Hal
se-
izin s u a m i n y a . ^
dipandang durhaka.8 Sedangkan
durhaka
menerima
atau
istri
diterima menurut
an t e r s e b u t dari
apabila
kehendak
yang dapat
tebusan
nafkah
ia a k a n
hak
juga
tidak
belanja dan
akibat istri berarti
wajib istri
atas tidak
berhak menuntutnya.^ Pasal "Bekas bekas
152 K o m p i l a s i istri
'A1 M u g n i
kecuali
Ibn Q u d a m a h ,
SKRIPSI
h. Fish
:
nafkah
jika
menghilangkan
^H. Sulaiman Rasjid, J a k a r t a , 197 6 , h. 377. 9 I b i d . , h.
Islam
berhak mendapat
suaminya.,
itu n u s y u z
Hukum
ia
iddah
nusyuz".
dari Untuk
hak nafkah bekas
istri
295. Is l a m .
Attahiriyah,
378.
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
17 yang
seharusnya menjadi
Dengan tidak
demikian m a k a akibat
selalu
selama
masa
mengetahui
Untuk
itu s a n g a t
perceraian.
memperburuk keadaan
yang
tidak
mereka
baik bagi
di m a s a Namun
diajukan
bagi
kedua
suami
tengkaran, istri yang
maka
selama
masa
menuntuk hendak
dimaksudkan
dengan menimbulkan anak
mengarahkan
pengaruh keturunan
penyebab suami
menjadi
hakim
timbulnya istri
penyebab
iddah.
kesalahan yang ia
pemberian
tidak
suami
perbekas
pihak
istri
terjadinya
menerima atas
Bila
pada
menyebabkan patut
dari b e k a s
pertengkar-
timbulnya
Sedangkan bila
yang kepada
tersebut.
ia w a j i b m e m b a y a r n a f k a h
maka
ataupun
nafkah
selama
iddah. Bila
terurai kepergian
SKRIPSI
hakim
tidak
kedua pihak dan
antara
masa
melakukan
menuntut
patut
pihak yang
tersebut
pihak dapat
yang
perceraian
istri
h a k i m a 1a s a n - a l a s a n p e r c e r a i a n
dan p e r c e k c o k a n
pihak
bekas
tidak
kedua
talak
yang akan datang.
pihak mana yang menjadi an
pada
istri
suami.
jatuhnya
penting bagi
dari
Hal
dari
nafkah
adakalanya
alasan-alasan
melakukan untuk
ada pemberian iddah.
dapatkannya.
tanggungan bekas
dikaitkan
pada
uraian
dengan
fakta,
termohon/termohon
adanya
maka
kasus
jelas
yang
telah
terlihat
bahwa
kasasi/istri
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
tanpa
izin
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
18 suami,
bah'kan
kepergian
tidak baik yaitu tangga
seperti
dalam
dengan membawa yang
seluruh
teiah menjadi
maka
kesalahan
terdapat
telah
Sedangkan tahan
tidak
alasan
menerima
menurut
jelas-jelas
di
ancaman
pertimbangan didukung
Sehingga
pergi
kepergian
perabotan
rumah
pihak
dapat
hukum Dengan
termohon,
:
tanpa
izin suami.
termohon siksaan
karena
tidak
dari
pemohon,
hal
tersebut
bukti-bukti
yang
iengkap.
digolongkan
sebagai
Mahkamah Agung
dengan
termohon
dan
yang
Pariaman.
dengan pertimbangan-pertimbangan
1. T e r m o h o n
itikad
pertimbangan
k e p u t u s a n P e n g a d i l a n A g a m a di
demikian yaitu
termohon dengan
istri
yang nusyuz. 2. K e p e r g i a n Hal
termohon
tersebut
adalah dengan
terlihat
p a d a saat
izin s u a minya d e ngan m e m b a w a rumah
t a n g g a y a n g hal
Mahkamah Agung Dengan atas.
maka
selama untuk
masa
termohon
Pencarian
SKRIPSI
termohon pergi
serta
kasus
tanpa
seluruh perabotan pertimbangan
tersebut.
pertimbangan-pertimbangan
tidak
iddah dari
t i d a k baik.
juga menjadi
memutus
melihat
anak mereka
masalah
saat
ini
itikad
patut
bekas
mendapatkan
suaminya
(satu o r a n g anak)
sampai
kesalahan
satu
salah
perceraian memang diperlukan
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
di
nafkah
selain
biaya
ia d e w a s a . pihak
guna
dalam
memutuskan
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
19 akibat itu
adanya
tidaklah mungkin
alami an
h u k u m dari
suatu
dan
pasti
ket i a a k c o c o k k a n
ada penyebabnya. suami
timbulnya
atau
satu
Pasti
istri
antara
ada hal, yang
S'elain
tiba-tiba
sama. la i n .
terjadi
meng-
Pertengkarsuami
istri
k e j a d i a n dan per-
menjadi
alasan
dari
keinginan mereka untuk melakukan perceraian.
Jadi
hakim perlu mencari
yang
berperkara
menentukan
tersebut.
suatu perkawinan
percekcokan yang
buatan
pihak
perceraian
kesalahan
dalam masalah
serta memutuskan
akibat
dari
salah
satu
perceraian
guna
perceraian
ter-
sebnt.
H a k - h a k Istri P e g a w a i N e g e r i Sipil y a n g D i c e r a i Pegawai
negeri
menurut
V.
mereka yang bekerja pada
instansi
hukum dinyatakan
Pegawai
Sedangkan izin Sipil.
Nomor
perkawinan Tujuan
tersebut karena
P.P.
sebagai
mereka
Negeri
Sipil
"adalah
bagi
m e n d i s i p 1inkan Pegawai adalah Aparatur Negara,
Pegawai
tentang Negeri
Pemerintah
Negeri. Abdi
oleh
( P N S ) ”. ^
mengatur
dikeluarkannya Peraturan
H a r l e n Sinaga, S i ni 1 . J a y a K a r y a , J a k a r t a ,
SKRIPSI
Sinaga
pemerintah yang
adalah
dan perceraian
dari
untuk
10/1983
Harlen
Sipil,
Negara
dan
Perceraian Pegawai Negeri 22 M a r e t 19 9 0 , h. 4 - 9.
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
20 Abdi
Masyarakat
yang harus
bagi
masyarakat. d a l a m
tingkah
taatan
terhadap peraturan
karena
Pegawai
Negeri
bagi m a s y a r a k a t diberikan maka
maka
oleh PNS
kepadanya
tinggi,
menjadi
tauladan yang
lak u ,
tindakan
dan
p e r u n d a n g - u n d a n g a n .^
harus
menjadi
teladan yang
contoh dan keteladanan yang kepada bawahannya
diberikan
ketentuan
khususnya dalam melakukan
dan
baik keOleh baik harus
masyarakat,
disiplin
yang
perkawinan dan
per
ceraian . Pegawai
Negeri
Sipil
ceraian
wajib
pejabat.
Saluran hirarki
adalah yang
dengan
harus
pasal
19
permohonan
P.P.
Nomor
terlebih
terdapat
d e n g a n k e t e n t u a n di
dahulu izin
tertulis melalui
alasan yang
9/1975.
alternatif,
yang
melakukan
untuk memperoleh
mencantumkan
sifatnya
perceraian sesuai
izin
bersangkutan. Adapun permohonan
sebut
sebut
memperoleh
yang akan
jadi pada
cukup
dari
tersebut
atasan
perceraian terdapat
Pencantuman
per
PNS ter dalam
alasan
ter
salah
satu alasan
permohonan
perceraian
atas.
^Sri Haya ti , PP 10/19S3, Mampukah Memberikan Perlinduncan H u k u m Bagi W a n i t a ? . S u r a b a y a Post, Sura b a y a , 19 J u n i 19 9 0 , h. 1 - 5.
SKRIPSI
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
21 Akibat
h u k u m dari
d a l a m tiga golongan, 1. B e k a s gaji
istri bekas
Keadaan
PNS
a.
yaitu
terjadi
permohonan
Hal
tersebut
8 ayat
bagian
1 dan
dari
terlepas sepertiga Surat
gaji
dari
dengan
2 dari bahwa
P.P.
Edaran Nomor
pada
dari
bekas
istri maka berikut
Sepertiga
yang
Pengadilan
: Nomor
Bagian
10/1983 yang sepertiga
sepertiga
ini
sepertiga untuk suaminya dan anaknya. 0S/SE/19S3
tentang
perceraian bagi Pegawai
19 h u r u f A,
suami
istri m e n d a p a t
suaminya.
bagian
pasal
1.
perceraian
lagi u n t u k
kawinan dan
bagai
sepertiga bagian
apabila pihak
sesuai
intinya menyatakan
b.
dibagi
:
akan mendapat
tersebut
Pasal
dapat
suaminya.
mengajukan Agama.
perceraian PNS
yaitu apabila pembagian gaji
izin
Negeri
anak
per Sipii
mengikuti
ditetapkan
se
: gaji
untuk
PNS
Pria
yang
ber-
sangkutan. 2.
S e p e r t i g a gaji
untuk bekas
3.
Sepertiga
untuk
gaji
kepada bekas
SKRIPSI
istrinya.
anaknya yang
diterimakan
istrinya.
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
22 2.
Bekas
istri
mendapat
s e t e n g a h b a gi a n dari
gaji
bekas
suaminya. Keadaan
ini
terjadi
kawinannya
tidak
apabila PNS dikaruniai
tersebut
sesuai
dengan
a.
Pasal
8 ayat
3 P.P.
dari
perkawinan
Nomor
dan
istri
seorang
10/1983,
tersebut
tidak
anakpun.
yaitu ada
bagian
gaji yang wajib diserahkan
kepada
bekas
istrinya
d a l a m perHal
apabila
anak
maka
oleh PNS
Pria
ialah setengah
dari
gaji-
nya. b.
Pasal
19 h u r u f B S u r a t
yaitu
apabila
maka
gaji
Pria
yang bersangkutan
Edaran
perkawinan
dibagi
dua ,
Nomor
8/SE/1983,
tidak menghasilkan
yaitu
setengah
anak,
untuk
dan setengah untuk
PNS bekas
istrinya. 3. B e k a s
istri
tidak mendapat
b a g i a n dari
gaji
bekas
yaitu
:
dari
pihak
suaminya. Hal a.
ini d a p a t Apabila istri. P.P. dalam yaitu
dalam dua keadaan,
perceraian Hal
Nomor
ini
atas
sesuai
10/1983.
Surat
Edaran Nomor
terjadi
permohonan
dengan
Namun
hak atas bagian
perceraian
SKRIPSI
terjadi
gaji
isi p a s a l
seperti
8 ayat
yang
08/SE/1983
tercantum p a s a l . 20,
tidak berlaku
atas k ehendak
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
4
apabila
istri PNS
yang
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
•ran «j bersangkutan karena
istri
keadaan
Seperti
yang
perceraian antara
suami
kasus
K/AG/1990 bahwa a d a di p i h a k
di
atas yang
istri
pihak
menjadi istri
telah
dalam putusannya Nomor
itu
sebab
itu.
diputus : REG.
dinyatakan nusyuz maka
perbuatan-perbuatan
akan mendapatkan
demikian bila
pihak
istri
akibat
nusyuz
oleh
No.
38
kesalahan
yang
dilakukan
yan g sesuai.
maka
tidak mendapatkan uang nafkah
gaji
cerai
istri.
Untuk
ia
minta
dikarenakan
kesalahan
Agung
istri
istri
perceraian
melakukan
timbulnya
pihak
apabila
dimadu.
b. A p a b i l a
Mahkamah
kecuali
23
sudah
Dengan
sepatutnya
iddah dari
sepertiga
suaminya.
istri gaji
Jadi
dengan
tidak
selaiu mendapatkan
suaminya.
Karena akibat
s e p e r t i g a b a g i a n dari tidaknya dalam bagian
demikian
gaji
k e s a l a h a n dari
menentukan gaji
boleh
suaminya
mengajukan perceraian
jelas
sepertiga hukum
suaminya
pihak
sudah
bahwa
bekas
bagian
istri
memperoleh
ditentukan dari
istri.
tidaknya bekas
Oleh istri
karena
tetapi
hendaknya
ada itu
menikmati
tidak didasarkan pada siapa akan
dari
yang
diperhati-
k a n a 1 a s a n - a 1a s a n p e r c e r a i a n .
SKRIPSI
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
24 PENUTUP KESIMPULAN 1. D a l a m
perkara
perceraian
saiing
menyalahkan
satu
selalu
ingin d i a n g g a p
terdapat
sama
lain.
sebagai
pihak
yang
Pihak yang
satu
pihak yang benar
hadapan
hakim
hai-hal
dan kejadian yang diyakininya
nyebab
dengan
dua
timbulnya niat
mengemukakan
untuk
Hakim
setelah mendengarkan
kedua
pihak hendaknya
perceraian
tersebut
berasal
dari
Pencarian
perlu
dilakukan oleh hakim yang
hukum
dari
adanya
a. B e k a s
itu.
perceraian
dari
penyebab
suami
atau
satu pihak
mengadili
ini
perkara
memutuskan
Sebab akibat
dapat
pe-
perceraian.
in ti
pihak
salah
tujuan untuk
perceraian
suatu
d u a , ya i tu
k e s a l a h a n dari
dengan
sebagai
perceraian
dapat mencari
istri.
perceraian,
a l a s a n - a 1a s a n ,
melakukan alasan
di-
akibat
hukum
digolongkan
dari
menjadi
: istri
mendapat
nafkah
b. B e k a s
istri
tidak mendapat
bekas
suami.
iddah
dari
bekas
suami.
Perbedaan
SKRIPSI
akibat
h u k u m di
nafkah
iddah
dari
atas ditentukan
berdasar-
p i h a k ya n g mana.
Untuk
kan kesalahan berada
dari
hakim yang mengadili
perkara perceraian memang perlu
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
itu
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
mencari
kesalahan
salah
satu pihak
dalam
masalah
perceraian. 2.
Setiap Pegawai
Negeri
Sipil
diharapkan dapat menjadi
tauladan yang baik bagi
masyarakat,
disiplinan
terutama
yang
tinggi
kawinan dan perceraian. PNS menimbulkan jadi
tiga
keadaan,
a. B e k a s bekas
c. B e k a s
dalam masalah
Perceraian yang
yaitu
keper
terjadi
pada
dibagi
men
sepertiga bagian dari
gaji
setengah bagian
dari
gaji
gaji
bekas
hukum yang dapat :
istri m e n d a p a t suaminya.
b. B e k a s bekas
akibat
dan dituntut
istri
mendapat
suaminya. istri
tidak mendapat
bagi a n dari
suaminya. Dengan an
demikian maka
PNS dengan
dapat
istrinya
sepertiga bagian
tersebut
bergantung pada
akibat
h u k u m dari
percerai
tidak selalu pihak
istri
dari
karena
gaji
suaminya
t i g a k e a d a a n di
men hal
at a s .
SARAN 1. W a l a u p u n mencari
menurut kesalahan
kawinannya, hak-hak
SKRIPSI
namun
istri
yurisprudensi para
hakim
tidak
pihak untuk memutuskan
d a l a m hal
yang dicerai,
menentukan hakim masih
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
perlu per-
pemberian perlu
me-
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
26 ngetahui salah.
siapa
di
antara
untuk memutuskan
suami
akibat
istri
itu y a n g
h u k u m dari
ber-
perceraian
tersebut. 2.
Selama
ini p e r b e d a a n a k i b a t
Pegawai yang
Negeri
Sipil,
mengajukan
tersebut
adalah
awai
Negeri
Sipil
dari
gaji
kan
perceraian
dari
didasarkan pada
permohonan
pria maka
suaminya,
perceraian pihak
perceraian.
apabila yang mengajukan
adalah pihak
pihak
gaji
apabila yang istri,
diatur
Padahal
s e y o g y a n y a ’d a l a m m e n e n t u k a n d a p a t
bekas
istri
didasarkan
oleh ketentuan yang ada
menikmati pada
siapa
hendaknya diperhatikan
gaji yang
bekas
nafkah
ia
Hal
■seperti
Peg
mengaju
maka
suaminya.
mana
Perbedaan
istri m e n d a p a t k a n
sedangkan
m e n d a p a t k a n n a f k a h dari
SKRIPSI
hukum
tidak
tersebut saat
tidaknya
suaminya
menceraikan,
ini.
tidak tetapi
a lasan-alasan perceraiannya.
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
M I L 1 K FERPUSTAKAAN *VNnrBRsn^ s m \ h anoqa-
D A F T A R BAC-AAN
S U R A B
a
YA
A f d o 1. Undang-undang R e p u b l i k I n d o n e s i a No. 7 Tahun 1980 Tentang Peradilan Agama dan Komnilasi Hukum I s 1 a m . C e t . I, El W a ! i , P r e s s , S u r a b a y a , 1992. Faiz A l m a l t , M u h a m m a d , 1100 H a d i s T e r p i l i h . G e m a P r e s , J a k a r t a , 1993.
Insani
Hayati, Sri, PP 10/1983. Mampukah Memberikan Perlindungan H u k u m Bagi W a n i t a ? . Surabaya Post, 19 J u n i , 1990. Rasjid, H. Sulaiman, hiriyah, Jakarta, Said,
Fi.gh I s l a m , 1976.
Cet.
XVII,
H. A. F u a d , P e r c e r a i a n M e n u r u t H u k u m I, P u s t a k a A l - H u s n a , J a k a r t a , 1993.
Sinaga, V. Harlen, Perceraian Pegawai J a y a K a r y a , J a k a r t a , 22 M a r e t 1990. Majalah
: V a r i a P e r a d i l a n VII
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor
No.
Islam.
Negeri
79 A p r i l
AttaCet. Sipil.
1992.
:
: 1/1974 T e n t a n g Perk aw in an .
Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 T e n t a n g UU 1/1974 T e n t a n g Perkawinan.
Pelaksanaan
Inpres N o m o r
Islam.
1/1991 T e n t a n g Kompilasi
Hukum
Peraturan P e m e r i n t a h Nomor 10/1983 Tentang Izin Perk a w i n a n da n P e r c e r a i a n Bagi Pe g a w a i Ne g e ri Sipil. Surat
SKRIPSI
Edaran Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan P e rceraian Bagi Pegawai Negeri S i p i l .
PERLU TIDAKNYA HAKIM ...
CARMILA SARI