TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
ADITYA WISNU MULYADI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
ADITYA WISNU MULYADI NIM. 1390561025
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
ADITYA WISNU MULYADI NIM 1390561025
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 2015
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Dr. I Gede Artha, SH., MH. NIP. 19580127 198503 1 002
Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH. NIP. 19590325 198403 1 002
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM. NIP.19611101 198601 2 001
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S (K). NIP. 19590215 198510 2 001
iii
Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 18 Agustus 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 2910/UN14.4/HK/2015, Tanggal 6 Agustus 2015
Ketua
: Dr. I Gede Artha, SH.,MH
Sekretaris
: Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH.
Anggota
: 1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 2. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH. 3. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum.
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertandatangan di bawah ini
:
Nama
: Aditya Wisnu Mulyadi
Program Studi
: Ilmu Hukum
Judul Tesis
: Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 18 Agustus 2015 Yang menyatakan,
Aditya Wisnu Mulyadi
v
UCAPAN TERIMAKASIH
Om Swastyastu, Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis “PERLINDUNGAN
HUKUM
TERHADAP
yang berjudul
WHISTLEBLOWER
DAN
JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta dukungan moral dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, SpPD KEMD, selaku Rektor Universitas Udayana; Ibu Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana; Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana; Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana. Bapak Dr. I Gede Artha, SH., MH., selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu serta tenaganya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini; Bapak Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH., selaku Pembimbing II yang vi
telah berkenan meluangkan waktu serta tenaganya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini; Bapak Dr. Dewa Made Suartha, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk dan wejangannya selama penulis menempuh studi di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah mengajar dan mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana; Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi penulis selama perkuliahan; Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah sangat banyak membantu dalam administrasi peminjaman buku yang sangat berguna bagi penulisan tesis ini. Ayahanda dan Ibunda tercinta, adik-adik, serta kekasih yang sangat penulis cintai dan banggakan yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan tesis ini. Teman-teman MH’13 seluruhnya, yang telah banyak memberikan masukan, saran, semangat, dan motivasi dalam penyusunan tesis ini sehingga penyusunan tesis ini selesai tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa materi yang disajikan dalam tesis ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena keterbatasan tersebut, penulis mengharapkan kritik dan saran vii
yang membangun guna kelengkapan dan penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, peneliti harapkan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om
Denpasar, 18 Agustus 2015
Penulis
viii
ABSTRAK Persoalan mengenai Whistleblower ataupun Justice Collaborator merupakan persoalan yang rumit sekaligus menarik untuk dibahas dalam suatu konsepsi ataupun legilasinya. Apakah seorang Whistleblower maupun Justice Collaborator merupakan seorang pelaku tindak pidana ataupun bukan pelaku tindak pidana, ataukah diperlukan suatu penghargaan ataupun hukuman khusus mengingat sangat diperlukannya peran Whistleblower maupun Justice Collaborator dalam mengungkap suatu kejahatan-kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi. Penegak hukum pun seringkali menjumpai kebuntuan untuk memutus perkara-perkara yang melibatkan seorang Whistleblower atau Justice Collaborator karena belum adanya perangkat hukum yang memadai untuk memfasilitasi jaminan hukum yang akan didapat, sehingga rumusan masalah yang dapat dikemukakan terkait dengan fenomena hukum tersebut yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia, dan 2) Bagaimana konsep kebijakan hukum pidana perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa mendatang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui metode sistematis dengan dicatat melalui sistem kartu untuk memudahkan analisis permasalahan. Lalu teknik untuk menganalisis bahan hukum menggunakan teknik deskripsi lalu dikembangkan dan dikaji dengan metode interpretasi, apabila bahan hukum sudah dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan, selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi dan diberikan argumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang memadainya perlindungan hukum yang diterima oleh Whistleblower ataupun Justice Collaborator dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena perlindungan hukum kepada Justice Collaborator dan Whistleblower dilakukan ketika melakukan peran serta masyarakat untuk membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi Selain itu, konsep kebijakan hukum pidana terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi pada masa mendatang berorientasi pada dimensi konsep pendekatan non penal berupakan pendekatan keadilan restorative dan perlindungan hukum terhadap orang yang bekerja sama kemudian penjatuhan hukum pidana dengan pidana bersyarat khusus, remisi istimewa dan pelepasan bersyarat yang dipercepat serta beberapa model perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Whistleblower, Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi
ix
ABSTRACT The issue of Whistleblower or Justice Collaborator is a complicated issue and appealing to be discussed in a conception or formalization. Whether a Whistleblower and Justice Collaborator is a criminal or non-criminal, or do we need a special award or punishment considering the indispensable role of the Whistleblower and Justice Collaborator in revealing an exceptional crimes such as corruption. Law enforcement was often encounter a deadlock to break cases that involve a Whistleblower or Justice Collaborator because there is no adequate legal tools to facilitate the legal guarantees will be obtained, so that the formulation of the problem that can be put forward relating to the legal phenomenon, are: 1) How does the legal protection of the Whistleblower and Justice Collaborator in Law Corruption crime in Indonesia, and 2) How does the concept of legal protection of criminal law policy to the Whistleblower and Justice Collaborator in the future of corruption in Indonesia. This research is a normative legal research, with legislation approach, the conceptual approach and comparative approach. Legal materials used consisted of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Mechanical collection of legal materials collected through systematic method with recorded through the card system to facilitate analysis of the issue. Then the technique for analyzing legal materials using techniques and descriptions developed and assessed by the interpretation method, if the material has been described and interpreted the law in accordance subject matter, further systematized, explained and given argument. These results indicate that the lack of adequate legal protection received by the Whistleblower or Justice Collaborator in Corruption Law due legal protection to Justice Collaborator and Whistleblower done when doing community participation to assist in the prevention and eradication of corruption addition, the concept of policies criminal law against the Whistleblower and justice Collaborator in corruption in the future-oriented dimension of the concept of non-penal approach is the approach of restorative justice and legal protection of people working together then the imposition of criminal law with criminal conditional special, special remission and conditional release accelerated and Whistleblower protection models and Justice Collaborator. Keywords:
Legal protection, Whistleblower, Justice Collaborator, Corruption
x
RINGKASAN Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi, disusun dalam lima bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : Bab I menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, orisinalitas penelitian, landasan teoritis dan kerangka berpikir penelitian, serta metode penelitian, dimana metode penelitian berisi 5 bahasan yaitu jenis penelitian, jenis pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum. Bab II menguraikan tentang tinjauan umum yang berupa tinjauan secara garis besar tentang konsep yang tertuang dalam judul penelitian, yakni perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi Indonesia. Konsekuensi logisnya dalam bab II ini dijelaskan berbagai macam pengertian mengenai Whistleblower dan juga Justice Collaborator, bentuk perlindungan yang akan diterima seorang Whistleblower dan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dan pengertian mengenai tindak pidana korupsi dari beberapa sarjana Bab III adalah bab inti yang menguraikan tentang pembahasan rumusan masalah pertama yakni, perlindungan hukum yang diterima oleh Whistleblower dan Justice Collaborator dalam UU Tipikor. Bab ini terdiri dari dua sub bab, dimana sub bab pertama menguraikan tentang urgensi perlindungan hukum terhadap para Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Indonesia sedangkan sub bab kedua membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator yang terdapat dalam UU Tipikor. Bab IV adalah bab inti yang menguraikan tentang pembahasan rumusan masalah kedua yakni, konsep kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa mendatang (Ius Constituendum). Pada sub bab ini terdiri dari 4 bahasan pokok yaitu pertama, konsep pendekatan non penal untuk mewujudkan penanggulangan tindak pidana korupsi. Kedua, membahas mengenai penjatuhan hukuman pidana dengan pidana bersyarat khusus bagi seorang Whistleblower maupun Justice Collaborator. Ketiga, remisi istimewa yang akan diterima dan pelepasan bersyarat yang dipercepat. Lalu terakhir, mengenai model perlindungan terhadap Whistleblower maupun Justice Collaborator. Bab V adalah bab penutup yang terdiri dari sub bab simpulan dan saran. Simpulan merupakan hasil dari pembahasan penelitian baik terhadap rumusan masalah pertama maupun rumusan masalah kedua, sedangkan saran memuat hal-hal yang dapat direkomendasikan terkait dengan permasalahan dalam penelitian sebagai bentuk jalan keluar atas permasalahan yang dikemukakan, sehingga layak untuk dilaksanakan. xi
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL DALAM ..................................................................
i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER ...................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN....................................... ......................................
iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ................................................
v
UCAPAN TERIMAKASIH ............................................................................
vi
ABSTRAK ......................................................................................................
ix
ABSTRACT ......................................................................................................
x
RINGKASAN .................................................................................................
xi
DAFTAR ISI ...................................................................................................
xii
DAFTAR TABEL............................................................................................
xv
DAFTAR BAGAN .........................................................................................
xvi
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ............................................................
1
1.2. Rumusan Masalah ......................................................................
11
1.3. Ruang Lingkup Masalah ............................................................
12
1.4. Tujuan Penelitian .......................................................................
12
1.4.1. Tujuan Umum ................................................................
12
1.4.2. Tujuan Khusus ...............................................................
13
1.5. Manfaat Penelitian .....................................................................
13
1.5.1. Manfaat Teoritis .............................................................
13
1.5.2. Manfaat Praktis ..............................................................
14
1.6. Orisinalitas Penelitian ................................................................
14
1.7. Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir .................................
20
1.7.1. Landasan Teoritis .............................................................
20
1.7.2. Kerangka Perpikir ............................................................
47
1.8. Metode Penelitian ......................................................................
48
xii
1.8.1. Jenis Penelitian ...............................................................
48
1.8.2. Jenis Pendekatan ............................................................
50
1.8.3. Sumber Bahan Hukum ...................................................
51
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..............................
52
1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.......................................
53
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 2.1. Pengertian Whistleblower dan Justice Collaborator ................
55
2.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ....................................................................................
65
2.3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi................. ............................
86
BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER
DAN
JUSTICE
COLLABORATOR
DALAM
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA 3.1. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi ................. 3.2.
89
Peraturan Yang Berkaitan Dengan Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi ............................
93
3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia.....................................................................................
95
BAB IV KONSEP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM
WHISTLEBLOWER
xiii
DAN
JUSTICE
COLLABORATOR
DALAM
TINDAK
PIDANA
KORUPSI
DI
INDONESIA PADA MASA MENDATANG (IUS CONSTITUENDUM) 4.1. Konsep Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Mendatang (Ius Constituendum) ...............
118
4.1.1. Konsep Pendekatan Pidana Non Penal Untuk Mewujudkan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi... ....................
118
4.1.2. Penjatuhan Hukuman Pidana Dengan Pidana Bersyarat Khusus............................................................................. 4.1.3. Remisi
Istimewa
dan
Pelepasan
Bersyarat
150
Yang
Dipercepat .......................................................................
159
4.1.4. Model Perlindungan........................................................
184
BAB V PENUTUP 5.1. Simpulan ....................................................................................
192
5.2. Saran ..........................................................................................
193
DAFTAR PUSTAKA
xiv
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1. Whistleblower dan Justice Collaborator yang Seharusnya Mendapatkan Hak Asasi. 2. Tabel 2. Kasus-Kasus Korupsi yang Berhubungan Dengan Whistleblower dan Justice Collaborator.
xv
DAFTAR BAGAN
1. Bagan 1. Model Persuatif/Partisipatif Sesuai Sistem Peradilan Pidana Dalam Arti Sempit. 2. Bagan 2. Model Persuasif/Partisipatif Sesuai Sistem Peradilan Pidana Dalam Arti Luas. 3. Bagan 3. Perlindungan Komprehensif bagi Justice Collaborator
xvi
