PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PELAYANAN AIR DALAM PEMBAYARAN TARI DASAR PDAM DI KOTA SAMARINDA
ABSTRAK Roni Saftiawan , 0710015182, Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis , “ Perlindungan Hukum Terhadapat Pengguna Jasa Pelayanan Air Dalam Pembayaran Tarif Dasar PDAM Di Kota Samarinda” dibawah bimbingan Bapak Dr. La Sina, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Insan Tajali Nur,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II. Penelitian ini merumuskan suatu perumusan masalah faktor – faktor apa saja penyebab terjadinya perselisihan perhitungan tari dasar pembayaran PDAM di kota Samarinda dan bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen ketika terjadi masalah dalam pengenaan dasar tarif pembayaran.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja penyebab terjadinya perselisihan perhitungan tarif dasar pembayaran dan untuk menganalisa bagaimana perlindungan huku kepada konsumen ketika terjadi masalah dalam pengenaan tarif pembayaran air. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan masalah yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini adalah survei kasus hukum. Pembahasan skripsi ini menjabarkan suatu perumusan masalah yang berkaitan faktor – faktor apa saja penyebab terjadinya perselisihan perhitungn tarif dasar pembayaran PDAM dikota Samarinda dan bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen ketika terjadinya masalah dalam pengenaan dasar tarif pembayaran. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa faktor – faktor penyebab terjadinya perselisiahan tarif dasar pembayaran adalah adanya salahnya perhitungan atau audit data yang dilakukan oleh Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kota Samarinda dan juga ada juga diakibat oleh konsumen diantaranya adalah pipa yang berada dirumah konsumen bocor. Penyelesain permasalahan antara pihak Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Samarinda dan Konsumen pelanggan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) ditempuh melalui jalur diluar pengadilan (non ligitasi ) yaitu melalui cara negosiasi dan mediasi yang berdasarkan pada kesepakatan – kesepakatan para pihak yang bersangkutan dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
PENDAHULUAN Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan dapat dipastikan tampa pengembangan sumber daya air secara konsisten peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini, oleh karena itu pengembangan dan pengelolahan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia ( Sunaryo,dkk,2005 ) Salah satu faktor penting pengguna air dalam kehidupan sehari – hari adalah untuk kebutuhan air minum, air bersih merupakan air yang harus bebas dari
mikroorganisme penyebab penyakit dan bahan – bahan kimia yang dapat merugikan kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainya. Air merupakan zat kehidupan dimana tidak ada satupun mahkluk hidup dibumi ini yang tidak membutuhkan air. Hasil penelitian menunjukan bahwa 65 – 75 % dari berat manusia terdiri dari air menurut ilmu kesehatan setiap orang memerlukan air minum sebanyak 2,5 – 3 liter setiap hari termasuk air yang berada dalam makanan manusia bisa bertahan hidup 2 – 3 minggu tampa makan, tetapi hanya 2 – 3 hari tampa minum ( Suripin,2002) Perlindungan hukum atas kepentingan konsumen pengguna jasa air sangat diperlukan mengingat bahwa dalam kenyataanya pada umumnya konsumen selalu berada di pihak yang dirugikan dalam setiap melakukan pembayaran air tiap bulannya. Begitu banyak keluhan dari konsumen penguna jasa air minum dimana konsumen penguna jasa air minum selalu dirugikan dalam pembayaran air yang mereka gunakan dalam tiap bulannya selalu membayar tidak sesuai dengan yang digunakan oleh konsumen air. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang dimana dalam pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “Bumi, air,dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dari dalam pasal tersebut mengandung maksud dan sasaran yaitu : 1.
Penguasan sumber daya alam ( bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai sepenuhnya oleh negara. Peguasaan ini membebankan kewajiban kepada negara yang diaktualisasikan kedalam bentuk penetapan kebijakan dan norma hukum.
2.
Sumber daya alam harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini mengandung konsep trans generasi, karena itu kebijakan dan norma hukum yang ditetapkan harus dapat menjamin keberlanjutan manfaat sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Ini berarti ada keharusan untuk pengelolahan lingkungan
Pada dasarnya mengenai pengawasan dan pembinaan perlindungan konsumen juga terdapat didalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana terdapat dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakanya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
Kebutuhan air terus meningkat dari tahun ketahunya dan juga seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Hal ini mendorong masyarakat yang belum memiliki sendiri air akan menghubungi perusahan daerah air minum ( PDAM ) selaku pemberi jasa dengan konsumen selaku penerima jasa terdapat suatu hubungan hukum, yaitu adanya diterima sesuai dengan jumlah air minum yang dikonsumsi yang tertera didalam water meter serta sesuai dengan besar tarif yang telah ditentukan, ikut menjaga dan peduli terhadap sarana yang ada disekitar, beritikad baik dalam menggunakan air yang diterima, disamping itu juga terdapat hak – hak dari pelanggan sebagai penerima jasa yaitu : hak atas keamanan dalam mengkonsumsi air yang diterima, hak mendapatkan informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi air yang diterima dari PDAM. ( Tesis oleh Jan Rohtuahson Sinaga: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih: studi pada masyarkat Kota Medan pelanggan PDAM tirtanadi Cabang Medan; 2010;21) Pemenuhan kebutuhan air minum kadang kala menimbulkan permasalahan yang cenderung merugikan konsumen, persoalan perlindungan konsumen merupakan masalah yang banyak mengundang perhatian konsumen kususnya konsumen pelanggan perusahan daerah air minum (PDAM) dimana permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah dimana dalam pembayaran bulanan yang dikenakan ke konsumen ada perselisihan atau tidak sesuainya pembayaran air yang dipakai oleh konsumen sehingga selalu ada keluhan konsumen kepada Perusahan Daerah Air Minum ( PDAM ), contoh kasus yang penulis dapat dari perusahan daerah air minum kota samarinda diantaranya kasus yang dialami oleh bapak ragil didi yang berlamat dibengkuring yang dimana beliau melapor kepada pihak pengaduan pelangganan yang dimana merasa dirugikan dalam pembayaran air yang dibayar, sehingga beliau melaporkan kepada pihak PDAM dan ketika dibawa pihak PDAM mengatakan ada salah pencatatan meteran yang dimana pada saat petugas dari PDAM mencatat data meteran dari rumah bapak ragil didi ini sudah benar tetapi pada saat mengimput data kekomputer ada salah pengetikan angka meteran, angka meteran yang dibawa bapak ragil ke PDAM adalah 1070 sedangkan catatan dari PDAM adalah 1080-1367 pada bulan maret sehingga pihak PDAM menggubah angka meteran dimulai dari 1080 – 1080 pada bulan maret dan berlanjut ke pada bulan aprilnya sehingga bapak ragil Cuma dikenakan biaya beban saja. Lain lagi kasus konsumen yang bernama bapak bowo prasetyo yang beralamat L.putih.6 RT 83 bengk dimana konsumen merasa pemakaian air yang banyak tetapi konsumen Cuma membayar sedikit tiap bulanya,sehingga konsumen datang kebagian pengaduan angka
meteran yang ada di PDAM bulan maret 110 – 120 sehingga pemakain 10kubik tetapi angka meteran yang berada dirumah konsumen angka meteranya 182 sehingga angka meteran lebih besar dilapangan dari pada data yang ada di PDAM sehingga pihak PDAM menyelesaikan masalah dengan cara angka meteran konsumen yang 182 – 110 = 172 dan angka meteran ini dijadikan patokan terakhir pembayaran dibulan april sehingga bulan maret konsumen dikenakan pemakaian 35 kubik dimana angka meteranya 110 ke 145 pada bulan maret dan 145 – 175 pada bulan aprilnya. Lain lagi kasus pembengkaan pembayaran air diakibatkan rumah kosong, dimana konsumen dibebani pembayaran sebesar 20kubik tiap bulanya sedangkan rumah itu kosong yang seharusnya tidak ada pemakaian air sama sekali, jadi konsumen tersebut dapat melaporkan kepada pihak PDAM untuk pengecekan kelapangan bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya sama sekali, jika memang benar pihak PDAM Cuma membebani biaya pembayaran beban saja kepada pihak konsumen untuk setiap bulanya.
PERUMUSAN MASALAH 1. Faktor penyebab terjadinya perselisihan perhitungan tarif dasar pembayaran PDAM di kota samarinda ? 2. Bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen dalam pengenaan dasar tarif pembayaran air? METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis dari penelitian yang Penulis akan lakukan adalah penelitian yuridis empiris. Karena penelitian ini selain mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, juga mengkaji hukum dari aspek terapan atau implementasinya, atau sering disebut dengan penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN Waktu yang diperlukan dalam penelitian adalah kurang lebih 5 bulan. 9 maret 2012 dan berakhir pada 5 juli 2012. Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dengan mengambil lokasi penelitian, yaitu diKantor Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Samarinda dijalan Tirta Kencana Nomor 1.
SUMBER DATA Data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi dan kuisioner kepada para pihak yang terkait dengan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelayanan air bersih yg dilakukan oleh PDAM di Kota samarinda b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari buku – buku, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, perda nomor 4 tahun 2010 tentang perusahaan daerah air minum kota Samarinda, KUHperdata Buku ke III tentang perikatan, dan jurnal hukum yang terkait dengan penelitian skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengenaan Dasar Tarif Pengguna Jasa Pelayanan Air Diwilayah Kota Samarinda. METODE PENGUMPULAN DATA Penelitian ini mengunakan 3 alat dalam tehnik melakukan pengumpulan data yaitu : a. Wawancara yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian yang dimana disini bertujuan untuk mencari informasi tentang pelayanan air bersih bagi konsumen perusahan daerah air minum (PDAM) samarinda. b. Studi kepustakaan ( bibliography study ) yaitu dengan mengkaji perundang – undangan maupun buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini. c. Studi dokumentasi ( document study ) yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen ataupun arsip surat yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. ANALISIS DATA Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari penelitian
kepustakaan
kemudian
dianalisa.
Menurut
Abdulkadir
Muhammad,2004:127 metode analisa data yaitu : Analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dikelompokan dan dipilih kemudian
digabungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenaran sehingga akan menjawab permasalahan yang ada. Analisis yang penulis gunakan terhadap data-data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif, maksudnya adalah data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar,lengkap dan sistematis tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan. PEMBAHASAN 1.
Faktor penyebab terjadinya perselisihan perhitungan tarif dasar pembayaran PDAM di Kota Samarinda Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu pelayanan publik yang di kelola oleh pemerintah daerah, yang dimana pelayanan publik dapat dijelaskan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang– undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelengara pelayanan publik. Sebagai pelanggan air minum ada pun yang harus dilakukan oleh seorang pelanggan adalah mendaftarkan diri sebagai pelanggan air minum PDAM dikota Samarinda, proses dalam pendaftaran baru sebagai pelangan PDAM air minum Kota Samarinda adalah : 1. Pelanggan harus datang kekantor Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) samarinda yang beralamat Jl. Tirta Kencana Nomor.1 Samarinda. 2. Kemudian pelanggan harus mengisi data diri di lembar formulir pendaftaran dimana berisi nama dan alamat sesuai dengan yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP) atau pun di kartu keluarga ( KK) dengan jelas dan benar. 3. Setelah melakukan pendaftaran petugas yang berada di Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM) datang melihat lokasi pelanggan yang mau memasang sambungan air. 4. Selanjut pelanggan datang kembali ke kantor Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) untuk membayar biaya dan menandatangani persetujuan. 5. Setelah semua proses diatas telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dilakukan pemasangan instalasi air.
Dimana sebagai yang namanya pelanggan air minum harus mendapatkan hak– haknya pelanggan tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur, serta hak untuk didengar pendapat dan keluhan dalam mengkonsumsi air bersih yang diterima oleh pelanggan air. Dimana dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan dalam pasal 4 huruf c dan d yaitu tentang hak – hak konsumen yang berbunyi, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur atas barang dan jasa dan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Sehingga pelanggan konsumen dapat mengadukan masalah dalam pembayaran tarif yang dilakukan oleh pelanggan tiap bulanya dan setiap melakukan pembayaran tarif selalu tidak sesuai dengan apa yang digunakan oleh pelanggan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis
di Perusahan Daerah Air
Minum penulis melihat dikantor tersebut yang sering dipenuhi oleh pelanggan air selain di loket pembayaran yaitu dibagian kantor pengaduan dimana disitu lah masalah yang terjadi adalah pembayaran pelanggan yang tidak sesuai pemakaian yang digunakan oleh pelanggan air. Dari penelitian hasil wawancara saya dengan ibu masna kabag Satuan Pengawas Internal (SPI) PDAM di Kota samarinda, beliau mengatakan pada tahun 2011 ada 3 pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yaitu pengaduan pipa bocor 5432 kasus, pengantian meteran 818 kasus dimana penyebab pengantian meteran ini adalah meteran macet, meteran kabur ( susah dalam melihat nomor dalam meteran) dan salah pencatatan meteran 3531 kasus. Faktor – faktor penyebab dari kasus diatas ada 3 yaitu kesalahan konsumen/pelanggan, kesalahan bukan konsumen dan kesalahan dari Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda. 1.
Kesalahan yang dilakukan Konsumen Menurut hasil penelitian penulis kepada bapak maskuriansyah Kasi pencatatan meteran mengatakan bahwa faktor – faktor yang disebabkan oleh konsumen perusahaan daerah air minum (PDAM) adalah rumah yang ditempati konsumen pintu pagarnya terkunci jadi membuat susah petugas dalam melakukan pencatatan meteran air, adanya hewan peliharaan yang berada dirumah konsumen sehinga petugas pencatat meteran susah masuk kedalam rumah tersebut, meteran yang berada dirumah konsumen telah tertimbun dala tanah jadi menyulitkan petugas dalam mencatat,
meteran yang berada dirumah konsumen sudah terlau lama maka terjadinya kerusakan atay macetnya meteran air tersebut, kebocoran pipa yang berada didalam rumah warga sehingga air mengalir terus dan terbaca oleh meteran air. 2.
Kesalahan yang dilakukan oleh bukan Konsumen PDAM atau pun keselahan dari PDAM ( terjadinya pencurian air di rumah warga) Dimana dalam hasil penelitian penulis kepada bapak maskuriansyah Kepala Seksi (Kasi) pencatatan meteran beliau mengatakan bahwa kesalahan seperti pencurian air dirumah warga pihak dari Perusahaan daerah air minum belum pernah mendapatkan laporan yang serius dari masyarakat akan tetapi kesalahan dalam pencurian air tersebut sering dilakukan oleh konsumen itu sendiri dimana konsumen memasang pipa sambungan dari pipa PDAM untuk dialirkan kerumah konsumen tersebut.
3.
Kesalahan yang dilakukan oleh Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Dimana hasil penelitian penulis kepada bapak mskuriansyah kepala seksi (Kasi) pencatatan meteran air kesalahan yang diakibat dari PDAM adalah adanya salah pencatatan yang dilakukan oleh petugas yang mencatat meteran disetiap – setiap rumah pelanggan air kota samarinda, selain itu pada saat pelanggan ada melakukan pemasangan baru meteran yang ada dirumah pelanggan belum bisa ketemui oleh petugas pencatat, dan fakto salah input data dalam komputer bisa menjadi penyebab kenapa mahalnya pembayaran air konsumen PDAM.
Dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dalam pasal 13 ayat 1 huruf e yang berbunyi : penyelengara dapat melakukan kerjasama dalam bentuk penyerahan sebagai tugas penyelengara pelayanan publik kepada pihak lain dengan ketentuan : penyelengara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat ( Short Massage Service ) (SMS)), laman ( website), pos.el (E-mail) dan kotak pengaduan. Dari pasal diatas apa yang terjadi dilapangan tidak sesuai salah satunya adalah pada saat seorang konsumen ingin mengadukan masalah melewati telepon tidak pernah ada jawaban dari pihak PDAM, itu akan menjadi masalah apabila seorang konsumen bermasalah air, karena pada saat konsumen pergi langsung dibagian pengaduan pasti pihak PDAM pun menanyakan kepada konsumen berapa hitungan
meteran air yang ada dirumah, apa bila layanan keluhan yang disebutkan pada undang- undng nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dijalankan oleh pihak PDAM akan memudahkan pihak konsumen mengadukan masalahnya sebelum langsung pergi ke bagian pengaduan untuk mengadukan masalahnya. Dinamakan masalah dalam pembayaran yang dibayar oleh konsumen PDAM adalah apa yang telah penulis sebutkan diatas setiap bulanya sering dilakukan oleh pelanggan di bagian pengaduan di PDAM kota samarinda. Dan pada saat melakukan penelitian ada pelanggan yang mengeluhkan pembayaran setiap bulanya selalu sama dimana setiap bulannya tersebut membayar sembilan puluh ribu rupiah tiap bulanya pelanggan tersebut merasa keberatan karena pelanggn tersebut tidak merasa memakai air yang belebihan disini petugas dibagian pengaduan pelanggan meminta pelanggan tersebut mematikan semua keranan air yang ada dirumah apa bila masih sama saja pembayaranya berati ada masalah air yang masuk kerumah dari pipa pusat masalah tersebut akan dicek oleh petugas lapangan apa bila masalah tersebut berupa pipa bocor maka petugas siap untuk mengatikan pipa yang bocor tersebut, Pada saat penulis melakukan penelitian di PDAM tirta kencana pelanggan sebenarnya sering mengeluhkan yang namanya antrian, pelanggan merasa terlalu lama menunggu dalam proses menyelesaikan masalah pengaduan kepada pihak PDAM ada juga pelanggan yang binggung dalam penentuan golongan kelompok pelanggan dimana pelanggan tersebut mengatakan bahwa rumah yang mereka tempati hanya bersampingan akan tetapi dalam penentuan golongan berbeda antara satu rumah dengan rumah yang lainya, selain itu apa bila masalah ini terjadi pada masyarakat daerah kota samarinda seberang masalahnya adalah jauhnya tempat pengaduan yang ada di daerah samarinda kota sehingga pelanggan kesulitan dalam melakukan pengaduan. Dari masalah diatas bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 18 Huruf I , Pasal 34 Huruf D dan F dan Pasal 36 ayat 1 dan 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenatang pelayanan publik Pasal 18 Huruf I yang berbunyi : Masyarakat berhak : mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan dan ini bertentangan dengan apa yang dirasakan oleh konsumen PDAM Samarinda dalam menyelesaikan masalah dalam pengaduan selalu mengeluhkan yang namanya antiran selalu lama dalam menunggu dalam proses pengaduan dengan pihak Perusaha Daerah Air Minum (PDAM ) kota Samarinda.
Pasal 34 Huruf d dan f yang berbunyi : pelaksana dalam menyelengarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut d. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut – larut. f. Tidak mempersulit. Dari undang diatas juga selalu bertentangan dengan apa yang dialami oleh konsumen dalam menyelesaikan masalah dalam pengaduan selalu berbelit – belit dalam menyelesaikan masalahnya dan berlarut – larut. Sarana dan prasarana yang berada di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda sudah cukup memadai dimana sarana yang diberikan oleh pihak PDAM antara lain adalah sarana pelayanan pemasangan baru dan pengaduan, dalam pelayanan pemasangan baru hanya satu orang petugas dimana petugas tersebut memberikan penjelasan dan syarat menjadi pelanggan PDAM dengan ketentuan yang telah diatur oleh PDAM dan sarana yang berada didalam tempat pengaduan konsumen berisi 6 unit komputer yang memeperkerjakan petugas sebanyak enam orang lebih baik dilapangan atau didalam kantor pengaduan PDAM akan tetapi masih ada saja pelanggan yang mengeluh dengan yang namanya antiran dalam mengadukan masalah pembayaran air konsumen. Ada juga sarana pelayanan pembayaran rekening dimana petugas yang berada di pelayanan pembayaran rekening ada empat orang dimana disitulah tempat pembayaran tiap bulanya selain ditempat pembayaran rekening dilakukan di PDAM pusat PDAM juga menyediakan tempat pembayaran cabang selain itu konsumen juga dapat membayar melalui bank dan pada pelayanan ini lah yang penyebab asal mula konsumen melakukan pengaduan karena pada saat membayaran rekening air konsumen merasa dirugikan dengan nilai pembayaran yang tidak sesuai pada kuitansi pembayaran dengan nilai yang tertera pada meteran konsumen. Dalam melakukan pelaksanaan menangani konsumen dalam masalah pembayaran air pihak konsumen pihak PDAM melakukan pengecekan dari bukti pembayaran yang dibawa konsumen setelah itu pihak PDAM mencocokan data yang ada pada konsumen berupa angka meteran dan membawa bukti foto meteran yang berada dirumah konsumen apa bila angka lebih tinggi dikomputer dari pada angka dilapangan baru lah diturunkan petugas lapangan untuk mengecek meteran yang berada dilapangan dari situ dapat diliat kenapa pembayaran konsumen mahal apakah ada pipa yang bocor maupun ada kerusakan dalam meteran air pelanggan konsumen.
Dalam melakukan pelaksanan pencatatan air dilapangan pihak PDAM bekerja sama dengan pihak koperasi karyawan PDAM dimana disana ada empat puluh orang yang melakukan pencatatan di enam titik tersebar di seluruh kota samarinda dan ada empat puluh petugas dalam mengatur data yang ada dilapangan. konsumen berhak untuk melaporkan pengaduan kepada pihak PDAM dimana pelanggan membawa bukti berupa angka meteran yang bermasalah kepada pihak PDAM dan pada waktu pengaduan pihak PDAM akan melakukan penggecekan data yang berada dalam komputer apa bila terjadi masalah akan dilakukan pebaikan atau penyelesain masalah tersebut. Masalah diatas sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air Pasal 82 Huruf e yang berbunyi dalam pelaksanaan pengelolahan sumber daya air, masyarakat berhak untuk mengajugakan laporan dana pengaduan kepada pihak yang berwenang antas kerugin yang menimpah dirinya dan berkaitan dengan penyelengaran pengelohan sumber daya air. pihak PDAM selalu berupaya memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang dimana pihak PDAM telah memberikan penyejuk ruangan didalam kantor pengaduan agar konsumen yang merasa terlalu lama dalam mengantri masalah pengaduan dan agar tidak merasa bosan pihak PDAM juga memberikan fasilitas televisi yang dapat diliat oleh konsumen agar tidak bosan menunggu antrian pengaduan. Akan tetapi itu pun masih ada saja konsumen yang mengeluh. Dalam menjamin rasa keamanan dalam pelayanan pihak PDAM juga tidak sembarangan dalam memberikan data yang mereka punya karena data yang berada didalam komputer merupakan data pribadi yang tidak semuanya dapat dilihat oleh pihak umun dimana seperti data masalah pembayaran air salah satu pelanggan yang menunggak pembayaran sampai berlarut tidak dibayar sehingga nama konsumen tidak dapat diketahui oleh pihak mana pun, dalam menstribusikan air pihak PDAM juga tidak sembarangan dalam mengalirkan air kepelangan dimana air yang dialirkan oleh PDAM berikut proses pelayanan pengelolahan air dari PDAM ke pelanggan PDAM yang pertama adalah : 1. Koagulasi dan Flokulasi Adalah proses pengelolahan air minum dimana zat-zat padat melayang yang sangat kecil dan koloid dikumpulkan serta membentuk flok-flok dengan cara menambah zat-zat kimia, seperti aluminum sulfat. Proses ini dilakukan dengan pengendapan atau penyaringan. Partikel koloid
adalah partkel dengan ukuran zat padat dan zat melayang. Zat yang sering dihilangkan dengan koagulasi dan flokulasi adalah zat penyebab kekeruahan warna air. 2. Sedimentasi Suatu proses pengendapan dan menghilangkan partikel melayang yang terjadi saat air diam atau mengalir secara perlahan melalui bak pengendap. Selama air mengalir, aliran sangan laminar dan partikel – partikel yang mempunyai berat jenis lebih besar daripada berat jenis air akan mengendap. Partikel – partikel ini akan mengendap diatas dasar bak membentuk lapisan lumpur. Air yang mencapai saluran bagian dalam sudah dalam keadaan jernih. 3. Filtrasi Proses ini dilakukan dengan dua macam cara, tergantung dari kebutuhan atau mobilitas serta keadaan air baku itu sendiri, cara pertama yaitu dengan penyaringan dengan saringan lambat adalah proses dimana air dibersihkan melewatkanya melalui bahan berpasir dengan mengunakan butiran pasir berukuran 0,15- 0,35mm sehinggaair meresap kedalam lapisan tersebut secara perlahan. Cara kedua yaitu, penyaringan dengan saringan pasir cepat adalah proses diaman air dibersihkan melewatkan melalui bahan pasir dengan menggunakan butiran pasir berukuran 0,6-1,2mm sehinga air akan meresap kedalam lapisan secara perlahan. 4. Disinfektan Disinfektan dilakukan setelah proses penyaringan hal ini dilakukan untuk menghilangkan kontaminasi bakteri pada air minum dan merupakan proses untuk mengoksidasi bakteri dilakukan dengan cara membubuhkan zat-zat kimia seperti gas khlor dan kaporit. Dari Semua pembahan diatas apa yang dilakukan oleh PDAM hanya sebagian saja yang sesuai dan sudah dilaksanakan sesuai dengan undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pasal 21.
2.
Perlindungan hukum kepada konsumen dalam pengenaan dasar tarif pembayaran air Dalam pemasalah antara pihak pelanggan dengan pihak Perusahan Daerah Air Minum ( PDAM) Samarinda dalam masalah dasar tarif pembayaran air harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak tampa ada yang merasa dirugikan dan kedua belah pihak saling menguntungkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di PDAM tirta kencana Samarinda upaya dilakukan oleh kedua belah pihak adalah Penyelesain yang melalui Perusahan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kota Samarinda dengan pihak konsumen. Dari hasil pengamatan penulis di dalam ruang pengaduan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masalah yang terjadi pada konsumen adalah Mahalnya pembayaran tarif dasar yang sering terjadi, sering membuat para pelanggan konsumen gerah dengan apa yang mereka alami apa lagi dalam masalah pembayaran rekening pembayaran tiap bulanya dimana pelanggan merasa selalu membayaran tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak PDAM akan tetapi pembayaran yang dilakukan setiap bulanya tidak sesuai dengan pemakain yang dipakai setiap bulanya sehingga pelanggan melakukan pengaduan yang dimana pengaduan dilakukan langsung kekantor PDAM dan ada juga melalui telepon. Dari masalah dapat dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa dan terdapat dalam bab II pasal 6 ayat 1 dan 2 dimana, pasal 6 ayat 1 yang berbunyi : Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri Dan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 199 tentang Arbitrase dan Alternatif sengketa dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi penyelesain sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesain sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas ) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Proses dalam penyelesaian pengaduan pelanggan kepada PDAM dikota Samarinda adalah sebagai berikut : a.
pelanggan perusahan daerah air minum ( PDAM ) datang kekantor dibagian pengaduan dan membawa bukti angka meteran yang bermasalah
b.
setelah itu bagian pengaduan mencocokan angka yang ada pada konsumen dengan data yang ada didalam komputer apa bila terjadi masalah yang riggan penyelesaianya di tempat sedangkan apa bila masalahnya susah dan mebutuhkan ahli kelapangan bisa dilakukan berhari – hari
c.
apa bila masalah ringgan dapat dilakukan ditempat dimana petugas membuat nota revisi pemakaian air dimana di nota itu berisi nama alamat dan nomor sambungan dan pada nota tersebut akan dituliskan angka materen yang bermasalah dari pemakaian sebelumnya kepemakaian sesudahnya.
d.
Kemudian nota dibawa keloket pembayaran dan meminta merubah angka meteran rekining air dan harga pembayaran air pelanggan.
e.
Kemudian konsumen dapat mebayaran atau membayar bulan berikutnya.
Dari langkah penyelesaian pengaduan yang ditempuh antara pelanggan air dengan pihak PDAM adalah penyelesaian diluar pengadilan yang dimana berupa negosiasi, yang dinamakan negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa paling sederhana dan murah serta tampa pihak ketiga. Prosedur penyelesaian pengaduan konsumen pelanggan perusahan daerah air minum ( PDAM ) sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi yaitu : “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan maupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Dari penelitian dan pengamatan penulis di kantor bagian pengaduan perusahaan daerah air minum kepada salah satu konsumen yang bernama bapak mujiono beliau mengatakan hal yang paling tidak enak dalam menyelesaikan masalah dibagian pengaduan adalah mengantri di satu tempat dan dalam proses yang lama sehingga membuang – buang waktu konsumen yang lagi dalam masalah pembayaran sebenarnya komputer data yang ada dikantor pengaduan ada lima buah unit itu pun masih ada keluahan dari konsumen karena terlalu lama mengantri sehingga penyelesaian masalah belum efisien dan cepat. Hal ini dapat dilihat pengaduan yang dilakukan oleh pelanggan kepada pihak PDAM yang dimana prosedurnya terlalu panjang dan lama itu pun pada saat saya melakukan penelitian setiap satu konsumen ditangani oleh petugas memakan waktu
dua puluh menit.dan proses pengaduan terhadap terjadinya kebocoran pipa, dimana pelanggan melapor kepada petugas bahwa ada pipa bocor di sekitar meteran air dan mengakibatkan pembayaran tinggi selain itu juga adanya kesalahanan catat oleh petugas pencatat meteran air. Upaya yang ditempuh oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah jalur negosiasi yang dimana pelanggan datang memohon kepada pihak PDAM untuk melakukan peneyelesain masalah tersebut, pertama konsumen mengisi formulir permintaan service dan pihak PDAM mencatatkan keluhan yang terjadi. Setelah formulir yang diajukan pelanggan dengan pihak PDAM selanjutnya pihak PDAM memberikan perintah tugas kepada petugas untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut, yang dilakukan oleh petugas tersebut adalah pertama mengecek meteran air dengan menggunakan alat test meter dibengkel meter. Untuk masalah rekening tagihan yang tinggi dilakukan dengan pengecekan atau pencocokan Daftar Rekening Ditagih ( DRD) dengan Daftar Pembaca Meter (DPM) konsumen pelanggan PDAM yang dibuat oleh petugas pembaca meter, setelah itu baru melakukan pengecekan langsung kerumah pelanggan dan melakukan pencocokan kondisi meteran air melalui test meter, dari hasil pengecekan tersebut kemudian dilaporkan kepada seksi rekening untuk diterbitkan Daftar Rekening Ditagih (DRD) revisi bulanan bersangkutan. Dari hasil penelitian penulis ada pun cara yang dilakukan oleh pihak Perusahan Daerah Air Minum ( PDAM ) dalam mengatasi keluhan pelanggan dikantor pengaduan adalah dimana PDAM menggunakan alat yang bernama HAND HELD dalam pembacaan meteran untuk lebih memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dalam hal pembacaan angka meteran serta mengurangi tingkat kehilangan air maka saat ini PDAM kota Samarinda menggunakan HAND HELD untuk pembacaan angka meteran air, yang mana dengan alat ini banyak kemudahan yang didapatkan diantaranya biaya yang dikeluarkan dari mulai mencatat hingga menginput data jauh lebih murah, data yang diinput dilapangan dapat langsung dibaca diserver atau langsung masuk data kekomputer yang ada dikantor PDAM kota Samarinda, sehingga memudahkan evaluasi pencatatan meteran, urutan datan pencatatan dapat diatur oleh pencatatan sendiri, sehingga lebih mudah dikerjakan dilapangan serta dapat melaporkan kasus dilapangan dengan langsung mengirimkan foto seperti meteran kabur, rusak dan hilang mau pun kebocoran pipa dapat termonitor secara langsung, saat ini ada 40 unit HAND HELD, dimana diharapkan dengan pemakaian alat tersebut mengurangi keluhan pelanggan terhadap pencatatan angka meteran.
A. KESIMPULAN Dari pembahasan sebelumnya dibab III penulis dapat menyimpulkan suatu masalah yang terjadi dalam pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, ada pun kesimpulan yang penulis sajikan adalah sebagai berikut : 1.
Ada pun penyebab dari masalah konsumen Perusahan Daerah Air Minum diantaranya meteran yang berada dirumah pelanggan tidak dapat dijangkau oleh petugas yang mencatat meteran sehingga pembayaran bisa membengkak itu lah penyebab yang terjadi karena kelalain konsumen sendiri selain itu ada pun masalah yang diakibatkan oleh PDAM itu sendiri yang dimana yang sering terjadi adalah kesalahan pencatatan angka meteran dan menginput data kekomputer. Konsumen atau pelanggan tidak masalah apa bila harus pergi kekantor untuk menyelesaikan masalah akan tetapi yang dieluhkan oleh pelanggan adalah mengantrinya terlalu lama dan tidak cepat dalam menyelesaikan masalahnya sehingga membuang waktu pelanggan PDAM dan bagi konsumen yang jauh tempat tinggalnya itu pun merupakan masalah karena jarak yang tempuh bagi pelanggan terlalu jauh. Bah kan ada pula keluhan pelanggan yang dimana pelanggan tersebut adalah dimana pelanggan tersebut membayar tagihan yang sama tiap bulanya walau pemakain airnya yang dimana pelanggan merasa tidak memakai terlalu banyak.
2.
PDAM telah mempunyai alat pencatat yang bernama alat pencatat gengam (HANDHELD) yang dimana berfungsi untuk menyelesaikan masalah pembayaran atau perhitungan angka meteran air dirumah pelanggan.
3.
Dalam langkah penyelesaian pengaduan yang ditempuh antara pelanggan air dengan pihak PDAM adalah penyelesaian diluar pengadilan yang dimana berupa negosiasi, yang dinamakan negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa paling sederhana dan murah serta tanpa pihak ketiga.
B. SARAN Dari beberapa masalah yang terjadi ada pun saran dari penulis adalah : 1. dimana perusahan daerah air minum (PDAM) harus lebih selektif mengoreksi petugas – petugas yang ada dilapangan dalam melakukan pencatatan meteran air dirumah – rumah pelanggan agar tidak ada kesalahan dalam pencatatan meteran air.
2. PDAM telah mempunyai alat perhitungan dimana alat itu harus digunakan sebaik mungkin dan semoga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dimasyarakat berupa pembayaran konsumen yang tidak sesuai dengan pemakain sehingga terhindar dari yang namanya pencurian air. 3. PDAM bisa membuka kantor cabang yang dimana kantor tersebut juga memeliki kantor yang mengatasi keluhan –keluhan konsumen seperti yang berada di kantor pusat agar dalam menyelesaikan masalah tidak hanya di satu tempat saja.
DAFTAR PUSTAKA
A.
LITERATUR Hakim, Abdul,1980, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam
Perjanjin
sepihak dengan produsen, Sumur Bandung, Bandung Hetty Hasanah, perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor fidusia. Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan refleksi,PT
remaja.
Rosda Karya, 1994. Bandung Miru,Ahmadi, DKK ,2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Muchin,2003 perlindungan dan kepastian hukum bagi Investor diindonesia, Megister ilmu hukum program pasca sarjana universitas sebelas maret, Surakata Marzuki,Mahmud,P,2007, Penelitian Hukum. Kencana Perdana Media Grup. Jakarta Sari Elsi Kartika, DKK,Hukum dalam Ekonomi,PT.Grasindo, jakarta. Salim H.S, 2003. Hukum Kontrak teori dan teknik Penyusun Kontrak, Sinar Grafika, jakarta. Salim H.S.2006. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan. Sinar Grafika:Jakarta. Cetakan Keempat. Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi lain dari hukum indonesia, Kompas 2003, Jakarta Setiono, Rule of law ( supermasi Hukum ) Megister ilmu hukum program pasca sarjana universitas sebelas maret, Surakata
Subekti, 2003,Kitab Undang Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan
UU
Pokok
Agraria
dan
UU
Perkawinan.
Pradnya
Paramita.Jakarta Cetakan ke 30. Sunaryo dkk,2005.Pengelolahan Sumber Daya Air. Suripin,2002,Pelestarian Sumber Daya Tanah Dan Air. Terjemahan Djoko sasongko. Erlangga,Jakarta. Siahaan, N.H.T.,2005, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab Produk,Panta Rei, Bogor.
B.
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Republik Indonesia Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Terjemahan,Soesilo, 2007, Wipress. Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang pembentukan PDAM Keputusan Walikota Samarinda Nomor 500/0959/porda/1/X/2008 C.
DOKUMEN HUKUM,HASIL PENELITIAN,TESIS DAN DISERTASI Arnayan,2002,Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Di Kota Samarinda,Proposal Penelitian,Fakultas Hukum ,Universitas Mulawarman,Samarinda. Jan Rohtuahson Sinaga,2009,Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih: Studi pada Masyarakat Medan Pelanggan PDAM Tirtanadi,Tesis, Universitas Sumatra Utara,Medan. Maskuriansyah, Kasi Pencatatan Meteran , PDAM Tirta Kencana Samarinda. Hj. Martha.NS, Kasi Pemasangan dan Hubungan langganan, PDAM Tirta Kencana Samarinda.
D. INTERNET http://widyagowordpress.com/2011/03/27/tarif-2/ http://maribelajarhukum.blogspot.com/
