PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM (Studi pada Dinas Perhubungan kota Medan)
SKRIPSI
OLEH: ZAINAL FIKRI NASUTION 128400045
HUKUM KEPERDATAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2016
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM (Studi pada Dinas Perhubungan kota Medan) ZAINAL FIKRI NASUTION NPM : 12.840.0045 BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.Perlidungan hukum ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada penumpang atau konsumen yang menggunakan jasa dari para pelaku usaha guna untuk melindungi dari hal yang tidak di inginkan. Jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak ke pihak lain yang di konsumsi secara bersamaan, interaksi pemberi dan penerima jasa dapat mempengaruhi hasil jasa dan dirancang untuk pemenuhan kepuasan konsumen. Jasa juga merupakan kontak sosial antara produsen dan konsumen. Angkutan Umum adalahsalah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Angkutan umum merupakan lawan kata dari kendaraan pribadi Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, banyak orang yang mampu membeli kendaraan pribadi. Banyak alasan untuk memiliki kendaraan pribadi, antara lain karena masalah privasi dan kenyamanan. Namun dibalik kebaikannya, kepemilikan kendaraan pribadi terlalu banyak juga menimbulkan banyak masalah. Permasalahan Peneitian ini adalah “Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum berdasarkan undang-undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?.” Jenis penulisan pada skripsi ini adalah Normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap dari study kepustakaan maupun doktrin-doktrin hukum, jenis empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum dan juga hasil dari wawancara. Hasil penelitian dan Pembahasan menjelaskan bahwa bagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagi konsumen angkutan umum apabila terjadi suatu hal yang tidak di inginkan seperti kecelakaan lalu lintas maupun tindakan apabila tidak terpenuhinya hak-hak atas konsumen yang disebabkan faktor-faktor tertentu dari penyedia jasa. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, terkecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat di cegah karena kesalahan penumpang.
Kata Kunci : Pengangkutan, Perlindungan Hukum, Jasa, Angkutan Umum.
KATA PENGANTAR Alhamdulillahi Robbil „alamin dengan segenap kerendahan hati memanjatkan puji dan syukur penuliskepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGGKUTAN UMUM (Studi Pada Dinas Perhubungan kota medan). Adapun tujuan dari skripsi ini adalahuntuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan. Dalam penyusunan tulisan ilmiah ini,penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materi. Atas bimbingan dan bantuan yang penulis terima dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini, maka dalam kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terhormat sebesar-besarnhya kepada: 1. Teristimewa buat kedua orang tuayang saya sayangi yaitu Ayahanda Zulkarnaen Nasution dan Ibunda tercinta Nurainun S.Pd yang telah banyak berkorban moril maupun materil dan senantiasa dengan tulus tanpa henti mendukung serta menaruh harapan besar kepada saya untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai saya dalam setiap perjalanan hidup saya. 2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. A. Ya‟Kub Matondang, MA selaku rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Utary Maharani Barus, SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area 4. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 5. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 6. Bapak Zaini Munawir SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Seketaris Pembimbing penulis. 7. Bapak Isnaini SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis 8. Ibu Sri Hidayani SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis 9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 10. Seluruh Pegawai dan Staf Dinas Perhubungan Kota Medanyang telah bersedia menerima dan membimbing dalam proses penelitian. 11. Kakak saya Dr. Nina Zulviyanti Nasution, abang Dedi Armansyah S.T, M.T., abang Ardi Zulvikar Nasution, kakak Reny Fitria Ningsih S.Pd, abang Ikhwan Fadli Nasution S.E, yang juga banyak membantu serta memberikan motivasi yang positif bagi saya. 12. Abang sepupu saya Mahransyah Putra Dasopang dan Sahabat Terdekat saya Yogie Andrian Syahputra yang telah memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 13. Teman-taman saya Yudha Prawira, M Iqbal, Arif Hidayat, Ridho Nugraha, Fauzi, Abang Reza Fahlevi, Rahmatika P Tanjung, Dewita Sari, Anwar Azhari
Rambe, M Egi Harahap, M ikhsan Suwandi, Mariana, Sofia Khairunnisa Damanik, Rezky Reymon Manurung, Rahmad Rivaldi Piliang, Imam Maulana Masni, Halim Randa Juliandi, Poppy Chairunisa. Daniel Hutapea, Aulia Arifandi dan teman-teman Se-Almamater khususnya stambuk 2012 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang juga bnyak membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi. Akhir kata kata saya mengukapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga berkat dan Rahmat-Nya melimpah kepada saya Khususnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini, dan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Medan, April 2016 Hormat Saya
ZAINAL FIKRI NASUTION NPM : 128400045
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ..................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ...............................................................................
ii
DAFTAR ISI...............................................................................................
vi
BAB I. PENDAHULUAN ..........................................................................
1
1.1. Latar Belakang .............................................................................
1
1.1.1. Angkutan Darat ...............................................................
8
1.2. Identifikasi Masalah .....................................................................
10
1.3. Pembatasan Masalah ....................................................................
10
1.4. Perumusan Masalah .....................................................................
11
1.5. Tujuan Dan Manfaat penelitian....................................................
11
1.5.1. Tujuan Penelitian ............................................................
11
1.5.2. Manfaat Penelitian ..........................................................
12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................
13
2.1. Uraian Teori .................................................................................
13
2.1.1. Pengertian angkutan ..........................................................
13
2.1.2. Asas – asas pengangkutan .................................................
15
2.1.3. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan .....................................
18
2.1.4. Prinsip Dasar Pengangkutan ..............................................
18
2.1.5. Sifat Hukum Perjanjian Pengangkutan ..............................
20
2.1.6. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan .................................
20
2.1.7. Kedudukan Penerima.........................................................
21
2.1.8. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut. ..................
22
2.2. Kerangka Pemikiran .....................................................................
29
2.2.1. Kerangka Teoritis ............................................................
30
BAB III. METODE PENELITIAN ..........................................................
32
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian ...................................
32
3.1.1. Jenis Penelitian......................................................... .........
32
3.1.2. Sifat Penelitian...................................................................
32
3.1.3. Lokasi Penelitian...................................................... .........
32
3.1.4. Waktu Penelitian...................................................... .........
32
3.2. Teknik Pengumpulan Data ...........................................................
33
3.3. Analisis Data ................................................................................
34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................
35
4.1. Hasil Penilitian .............................................................................
35
4.1.1. Hal –hal yang Dapat Menyebabkan Kerugian Bagi Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum Akibat kesalahan dari Pihak Pengangkut .................................... 4.1.2. Tanggung
Jawab
Para
Pihak
dalam
35
Perjanjian
Pengangkutan ..................................................................
36
2.1.3. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas ...................................
38
4.2. Pembahasan ..................................................................................
44
4.2.1. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diterima Oleh Penumpang Angkutan Umum sesuai dengan UndangUndang No.22 tahun 2009 ............................................... 4.2.2. Upaya
Pengguna
Jasa
Angkutan
Umum
44
dalam
Mendapatkan Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi.......
46
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................
61
A. Kesimpulan ..................................................................................
61
B. Saran .........................................................................................
62
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-undang No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 14 Tahun 2003 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 bahwa: Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak berTentangan atau belum diganti dengan yang baru be€rdasarkan Undang-Undang ini. Dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang
selanjutnya
tujuan pengangkutan.
disingkat
dengan
UULLAJ)
mengatur
asas
dan
Adapun Asas penyelenggaraan lalu lintas adalah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan: asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu, dan asas mandiri. Sedangkan Pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni : terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya, etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian juga dalam Paragraf 9 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum serta pasal 141 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang standar pelayanan angkutan orang dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang terkait dengan adanya upaya memberikan penyelenggaraan jasa angkutan bagi pengguna jasa atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pemakai jasa angkutan. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/ atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang. Karena pengangkutan di sini merupakanpengangkutan orang maka pengguna jasa untuk selanjutnya disebut penumpang. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang. Pengertian lainnya adalah menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, yang disebut dengan Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. Sedangkan yang disebut pengangkut dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dipersamakan dengan pengertian Perusahaan Angkutan Umum yakni di sebutkan dalam Pasal 1 ayat 21 yang berbunyi: Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketika pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda di atur dalam Werverkeersordonnantie” (Staatsblad 1933 Nomor 86). Perkembangan selanjutnya Weverkeersordonnantie tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan diubah lagi dalam Staatsblad 1940 No. 72. Kemudian Weverordinantie diubah lagi setelah Indonenesia tepatnya pada Tahun 1951 dengan UU No. 3 Tahun 1951 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang Undang Lalu Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 no. 86). Kemudian Selang 15 Tahun kemudian dari berlakunya Undang-undang no 15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesua mengatur lagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kedalam Undang-Undang yang baru serta Mencabut peraturan sebelumnya Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong).Undang-Undang No 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ini bahwa adalah Undang-Undang pertama yang Mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia setelah Indonesia Merdeka.
Seiring dengan perkembangan zaman dan IPTEK pada 27 Tahun Kemudian diatur kembali Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No 14 Tahun 1992. Ada hal yang menarik dari UU No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini bahwa Undang-Undang ini sempat ditangguhkan selama seTahun melalui PERPU No 1 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan menjadi Undang-Undang No 22 Tahun 1992 Tentan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya Undang-Undang mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkahir kali ditur di Indonesia dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan dengan semangat reformasi dan semangat perubahan. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Udang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 14 Tahun 2003 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 bahwa : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak berTentangan atau belum diganti dengan
yang baru berdasarkan Undang-Undang ini dan terdapat di bagian buku ketiga Tentang perikatan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disingkat dengan (UULLAJ) mengatur asas dan tujuan pengangkutan. Adapun Asas penyelenggaraan lalu lintas adalah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Lalulintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yakni : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan: a. asas transparan; b. asas akuntabel; c. asas berkelanjutan; d. asas partisipatif; e. asas bermanfaat; f. asas efisien dan efektif; g. asas seimbang; h. asas terpadu; dan i. asas mandiri. Sedangkan Pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni : a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian juga dalam Pasal 9 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum serta Pasal 141 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Tentang standar pelayanan angkutan orang: a. keamanan; b. keselamatan; c.keselamatan; d. keterjangkauan; e. kesejahteraan; dan f. keteraturan. Standart minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai standart pelayanan minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas Angguktan Jalan.1 Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang. Karena pengangkutan di sini merupakan pengangkutan orang maka pengguna jasa untuk 1
UULLAJ, Surabaya. Kesindo Utama, 2013, hal. 7
selanjutnya disebut penumpang. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/ atau penumpang. Pengertian lainnya adalah menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), yang disebut dengan Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. Sedangkan yang disebut pengangkut dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) ini dipersamakan dengan pengertian Perusahaan Angkutan Umum yakni di sebutkan dalam Pasal 1 ayat 21 yang berbunyi : Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diharapkan dapt membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya,
luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.2 Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global. Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan, keadaan demikian sangat tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi konsumen, karena pada tiap kecelakaan alat angkutan darat tidak penah terdengar dipermasalahkannya tanggung jawab pengusaha kendaraan angkutan umum. 1.1.1. Angkutan Darat Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di atur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika hak nya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti pada Pasal 234 ayat (1) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi. Pada prinsip-prinsip 2
http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7
tanggung jawab ada salah satu disebutkan dimana prinsip tersebut di jelaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya.3 Tabel kasus kecelakaan di kota Medan Tahun 2011-2014 No.
Tahun
Kasus
Korban Jiwa
1.
2011
7.534
2.481
2.
2012
1.702
298
3.
2013
85.662
21.375
4.
2014
85.765
26.623
Berdasarkan tabel di atas tingkat kasus kecelakaan angkutan umum dari tahun ke tahun makin bertambah. Pada Tahun 2011 telah terjadi 7.534 kasus kecelakaan yang memakan 2.481 korban jiwa, pada tahun 2012 telah terjadi 1.702 kasus kecelakaan angkutan umum yang memakan korban jiwa sebanyak 298 jiwa. Pada tahun 2012 ini merupakan nominal yang paling kecil pada tabel kecelakaan angkutan umum. Pada Tahun 2013 telah terjadi 85.662 kasus kecelakaan yang memakan 21.375 korban jiwa. Pada tahun 2012-2013 angka kecelakaan lalu lintas merupakan angka yang paling tinggi diantara Tahun yang lainnya. Untuk Tahun 2014 telah terjadi kenaikan tingkat kecelakaan angkutan umum sebesar 103 kasus kecelakaan angkutan umum yang memakan korban jiwa bertambah sebesar 5.248 jiwa. Jadi untuk tahun 2014 angka tingkat kecelakaan angkutan umum mencapai
3
R. Subekti, Pengangkutan & hukum Pengangkutan darat, Universitas Diponegoro:1980
85.765 kasus yang memakan korban jiwa sebanyak 26.623 jiwa. Maka hal ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keselamatan pengguna angkutan umum
yang
mengakibatkan
peningkatan
kecelakaan
angkutan
umum.
Berdasarkan data diatas perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan angkutan umum mendapat perlindungan hukum yaitu biaya santunan ganti rugi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Jasa Raharja selaku pihak Asuransi yang bekerja sama dengan CV/PT penyedia jasa angkutan umum. 1.2. Identifikasi Masalah Angkutan umum merupakan salah satu bagian terpenting bagi masyaarakat di suatu negara. Adanya angkutan umum agar dapat mempermudah dan memperlancar transportasi yang merupakan sarana yang mempengaruhi pembangunan suatu negara agar negara tersebut makmur dan berkembang. Berdasarkan pemaparan masalah dalam pembahasan yang ada di dalam skripsi ini, dapat diidentifikasikan beberapa masalah: 1. Bentuk perlindungan hukum yang di terima oleh penumpang angkutan umum sesuai dengan Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan. 2. Akibat yang timbul apabila hak penunmpang angkutan umum tidak terpenuhi. 1.3. Pembatasan Masalah Adapun pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan permasalahan yang akan di bahas yaitu perlindungan
hukum bagi pengguna jasa anggutan umum berdasarkan pada Undang-Undang NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 1.4. Perumusan Masalah Adapun perumusan masalah yang penulis teliti untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai “Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum berdasarkan undang-undang No.22 Tahun 2009”
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian Ketika melakukan suatu penelitian, maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat dari penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, sama halnya dengan tujuan penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai didalam pembahasan. Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah:
1.5.1. Tujuan Penelitian Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum pengguna jasa (penumpang) angkutan umum. 2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang) melalui angkutan umum akibat kesalahan dari
pihak pengangkut dan bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut terhadap kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum. 3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum sebagai konsumen fasilitas publik transportasi berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009. 4. Untuk mengetahui upaya pengguna jasa angkutan umum dalam mendapatkan perlindungan hukum 5. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area (UMA), yang dimana hal ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studynya sebagai tugas akhir. 1.5.2. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut: 1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis Tentang bagaimana perlindungan hukum bagai pengguna jasa (penumpang) angkutan umum berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009. 2. Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran juridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap perlindungan hukum bagai pengguna jasa (penumpang) angkutan umu
BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Uraian Teori 2.1.1. Pengertian Pengangkutan Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan.
Pengangkutan
artinya
usaha
membawa,
mengantar atau
memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut : 1)
Ada sesuatu yang diangkut.
2)
tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.
3)
ada tempat yang dapat dilalui oleh angkutan. Pengangkutan pada pokoknya berisikan
mengenai
perpindahan
tempat
baik
benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu
mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.4 Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan/ dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke
4
prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/hukum-pengangkutan.html
tempat yang ditentukan.5 Sehingga Secara umum dapat didefinisikan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar uang angkutan.6 Adapun syarat-syarat untuk menguji kelayakan armada yang disediakan oleh penyedia angkutan umum sesuai yang telah di tentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu : 1. Usia kendaraan maksimal 10 Tahun berjalan. 2. rancangan bangun dan karoseri sesuai dengan ketetapanpemerintah mobil Bus dan MPU. 3. Kendaraan laik jalan atau operasi sesuai ketentuan SPEKSI/KIUR. 4. Memiliki izin usaha angkutan dengan ddengan kendaraan bermotor umum. 5. Memiliki izin trayek atau operasi. Seluruh kendaraan yang diajukan untuk memperoleh kartu pengawasan (KPs), kendaraan telah melalui uji KIR/SPEKSI secara priodik 6 bulan sekali (layak operasional)
5
prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/hukum-pengangkutan.html Abdul Kadir, Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga,
6
Aditya.Bandung,2001
bandung,
Citra
2.1.2. Asas - asas Pengangkutan Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 1)
Yang bersifat perdata; dan
2)
Yang bersifat publik
Asas-asas yang bersifat publik terdapat pada tiap-tiap Undang-Undang pengangkutan baik darat, laut dan udara. Dalam pengangkutan udara terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.15 Tahun 1992. Asas-asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Asas-asas hukum pengangkutan yang bersifat perdata adalah sebagai berikut: a.
Konsensual Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk te€rtulis, sudah cukup dengan
kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen angkutan. b.
Koordinatif Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar,
tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang/pengirim
barang,
pengangkut
bukan
bawahan
penumpang/pengirim
barang. Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.
c.
Campuran Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu
pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjianpengangkutan. d.
Retensi Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi
berTentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkutan hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya. e.
Pembuktian dengan dokumen Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak
ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota (angkot) tanpa karcis/tiket penumpang. Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, yaitu sebagai berikut: a.
Asas manfaat yaitu, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
b.
Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
c.
Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan penegangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
d.
Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;
e.
Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutanharus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
f.
Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi;
g.
Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap
warga
negara Indonesia untuk
selalu
sadar
dan
taat
kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan. h.
Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pngangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa;
i.
Asas keselamatan Penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.7
2.1.3. Fungsi Dan Tujuan Pengangkutan Pada dasarnya fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi dengan pengangkutan maka dapat diadakan perpindahan barangbarang dari suatu tempat yang dirasa barang itu kurang berguna ketempat dimana barang-barang tadi dirasakan akan lebih bermanfaat. Perpindahan barang atau orang
dari
suatu
tempat
ketempat
yang
lain
yang
diselenggarakan
denganpengangkutan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu harus diselenggarakan dengan aman, selamat, cepat, tidak ada perubahan bentuk tempat dan waktunya. bahwa pada dasarnya pengangkutan mempunyai dua nilai kegunaan, yaitu : a.
Kegunaan Tempat (Place Utility) Dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari suatu
tempat, dimana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat, ketempat lain yang menyebabkan barang tadi menjadi lebih bermanfaat. b.
Kegunaan Waktu (Time Utility) Dengan adanya pengangkutan berarti dapat dimungkinkan terjadinya suatu
perpindahan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain dimana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya.8
7
http://dc433.4shared.com/doc/Sw-_tq81/preview.html
2.1.4. Prinsip dasar Pengangkutan Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu antara pengangkut dan pengirim adalah sama tinggi. Hubungan kerja di dalam perjanjian pengangkutanantara pengangkut dan pengirim tidak secara terus menerus, tetapisifatnya hanya berkala, ketika seorang pengirim membutuhkan pengangkut untuk mengangkut barang. Perjanjian pengangkutan mengandung tiga prinsip tanggung jawab, yaitu: a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian harus membuktikan kesalahan pengangkut itu. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini adalah yang umum berlaku seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata Tentang perbuatan melawan hukum. b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, menurut prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut. c. Prinsip tanggung jawab mutlak, menurut prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian Tentang kesalahan. Unsur kesalahan tidak relevan. Dalam suatu pengangkutan bila undang-undang tidak menentukan syarat atau hal yang dikehendaki para pihak maka para pihak dapat mengikuti kebiasaan yangtelah berlaku atau menentukan sendiri kesepakatan bersama, tentunya hal tersebutharus mengacu pada keadilan. Tujuan pengangkutan adalah terpenuhinya
8
Zulvikar Sani, Transportasi (Suatu Pengantar), Jakarta, UI Press,2012
kewajiban dan hak-hak para pihak yang terlibat dalam pengangkutan. Kewajiban dari pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dan berhak menerima biaya pengangkutan. Sedangkan kewajiban pengirim atau penumpang adalah membayar
biaya pengangkutan dan
berhak
atas
pelayanan pengangkutan yang wajar.9 2.1.5. Sifat Hukum Perjanjian Pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pengangkut dan pengirim sama tinggi atau koordinasi (geeoordineerd), tidak seperti dalam perjanjian perburuhan, dimana kedudukan para pihak tidak sama tinggi atau kedudukan subordinasi (gesubordineerd). Mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan terdapat beberapa pendapat, yaitu : a. Pelayanan berkala artinya hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan (tidak terus menerus), berdasarkan atas ketentuan Pasal 1601 KUHPerdata. b. Pemborongan sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayanan berkala tetapi pemboronga sebagaimana dimaksud Pasal 1601 b KUH Perdata. Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 KUH Perdata (Pasal penutup dari bab VII A Tentang pekerjaan pemborongan). c. Campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran yakni perjanjian
9
melakukan
pekerjaan
(pelayanan
berkala)
dan
perjanjian
Abdul Kadir, Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat,Laut dan Udara,Citra Aditya Bakti.Bandung,1991
penyimpanan (bewaargeving). Unsur pelayanan berkala (Pasal 1601 b KUHPerdata) dan unsur penyimpanan (Pasal 468 ( 1 ) KUHD). 2.1.6. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutantidak disyratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (konsensus). Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara para pihak. Dengan kata lain perjanjian pengangkutanbersifat konsensuil. Dalam praktek sehari-hari, dalam pengangkutan darat terdapat dokumen yang disebut denga surat muatan (vracht brief) seperti dimaksud dalam Pasal 90 KUHD. Demikian juga halnya dalampengangkutan pengangkutan melalui laut terdapat dokumen konosemen yakni tanda penerimaan barang yang harus diberikan pengangkut kepada pengirim barang. Dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan syarat mutlak Tentang adanya perjanjian pengangkutan. Tidak adanya dokumen tersebut tidak membatalkan perjanjian pengangkutan yang telah ada (Pasal 454, 504 dan 90 KUHD). Jadi dokumen-dokumen tersebut tidak merupakan unsur dari perjanjian pengangkutan. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan bersifat konsensuil.
2.1.7. Kedudukan Penerima Dalam perjanjian pengangkutan, termasuk kewajiban pengangkut adalah menyerahkan barang angkutan kepada penerima. Disini penerima bukan merupakan pihak yang ada dalam perjanjian pengangkutan tetapi pada dasarnya
dia adalah pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengangkutan(Pasal 1317 KUHPerdata). Penerima bisa terjadi adalah pengirim itu sendiri tetapi mungkin juga orang lain. Penerima akan berurusan dengan pengangkut apabila ia telah menerima barang-barang angkutan. Pihak penerima harus membayar ongkos angkutannya, kecuali ditentukan lain. Apabila penerima tidak mau membayar ongkos atau uang angkutnya maka pihak pengangkut mempunyai hak retensi terhadap barangbarang yang diangkutnya.10 2.1.8. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut. Dalam hukum pengangkutan dikenal adanya lima prinsip tanggung jawab pengangkut yaitu : a. Tanggung Jawab Praduga Bersalah (Presumtion of Liability) Menurut prinsip ini, ditekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata Tentang perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang-undang Tentang masing-masung pengangkutan. Prinsip ini hanya dijumpai dalam 86 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, yang menyatakan : “jika perusahaan angkutan perairan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b: musnah, hilang atau rusaknya barang yang 10
Mansyur, M Ali, Pengolahan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam perwujudan Perlindungan Konsumen.Yogyakarta,Genta press,2007
diangkut; c. Keterlambatan angkutan penumpang, dan atau barang yang diangkut; d. Kerugian pihak ketiga bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dia dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya. Walaupun hanya terdapat pada pengangkutan perairan, bukan berarti pada pengangkutan darat dan pengangkuta udara tidak dibolehkan. Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga, biasanya dirumuskan dengan “(kecuali jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu dapat karena kesalahannya)”. Dalam KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Dalam ketentuan Pasal 468 ayat 2 KUHD yaitu, “apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali dia dapat membuktikan bahwa diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah
atau
tidak
dapat
dihindari
terjadinya.”
Dengan demikian jelas bahwa dalam hukum pengangkutan di Indonesia, prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga bersalah keduanya dianut. Tetapi prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian, artinya pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau lalai, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab. Beberapa Pasal dalam Undang-undang Pengangkutan Tahun 1992 yang mengatur Tentang prinsip tanggung jawab praduga bersalah adalah: No.
Pasal
Keterangan
1 2
3
Pasal 45 Undang-undang Tentang Angkutan Lalu Lintas Jalan. Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 28 ayat 1, 2 Tentang Perkereta Apian. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 Pasal 43 ayat 1b dan Pasal 44 Undang-undang No. 15 Tahun 1992
Tentang Penerbangan.
b. Tanggung Jawab atas Dasar Kesalahan (Based on Fault or Negligence) Dapat dipahami, dalam prinsip ini jelas bahwa setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata Tentang perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang-undang Tentang masing-masung pengangkutan. Dalam KUHD, prinsip ini juga dianut, tepatnya pada Pasal 468 ayat (2). Pada pengangkutan di darat yang menggunakan rel kereta api, tanggung jawab ini ditentukan dalam Pasal 28 Undang-undang nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Pada pengangkutan di darat yang melalui jalan umum dengan kendaraan bermotor, tanggung jawab ini di tentukan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 45 Undang-undang nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pada pengangkutan di laut dengan menggunakan kapal, tanggung jawab ini di tentukan dalam Pasal 86 Undang-undang nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran. Dan berkaitan dengan angkutan udara, prinsip ini dapat
ditemukan dalam Pasal 43-45 Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1995 Tentang pengangkutan udara. c. Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak (Absolut Liability) Pada prinsip ini, titik beratnya adalah pada penyebab bukan kesalahannya. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian
ada
tidaknya
kesalahan
pengangkut.
Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dapat dirumuskan dengan kalimat: pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur, mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak perlu di bebani dengan resiko yang terlalu berat. Akan tetapi tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Para pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan. d. Pembatasan tanggung jawab pengangkut (limitation of liability) Bila jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 468 KUHD itu tidak dibatasi, maka ada kemungkinan pengangkut akan menderita rugi dan
jatuh pailit. Menghindari hal ini,, maka undang-undang memberikan batasan Tentang ganti rugi. Jadi, pembatasan ganti rugi dapat dilakukan oleh pengangkut sendiri dengan cara mengadakan klausula dalam perjanjian pengangkutan, konosemen atau charter party, dan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 475, 476 dan Pasal 477 KUHD. Mengenai pembatasan tanggung jawab pengangkut dalam angkutan udara, diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 33 Ordonansi Pengangkutan Udara. Pasal 30 merupakan pembatasan tanggung jawab yaitu bahwa tanggung jawab pengangkut udara dibatasi sampai jumlah Rp.12.500,- per penumpang. Pasal 24 merupakan pembatasan siapa-siapa saja yang berhak menerima ganti rugi, yang dalam hal ini adalah : Suami/istri dari penumpang yang tewas, anak atau anak-anaknya dari si mati Orang tua dari si mati. Pasal 28 menentukan bahwa pengangkut udara tidak bertanggung jawab dalam hal kelambatan, Pasal ini berbunyi “Jika tidak ada persetujuan Ijin, maka pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul karena kelambatan dalam pengangkutan penumpang, bagasi dan barang”. Satu Pasal lain mengenai pembatasan tanggung jawab pihak pengangkut adalah Pasal 33, dimana Pasal tersebut menentukan gugatan mengenai tanggung jawab atas dasar apapun juga hanya dapat diajukan dengan syarat-syarat dan batas-batas seperti yang dimaksudkan dalam peraturan ini.11 Dengan terbatasnya gugatan mengenai tanggung jawab dari pihak pengangkut, maka terbatas pula tanggung jawab pihak pengangkut. Pembebasan Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Ordonansi Pengangkutan Udara yang memuat ketentuan mengenai pembebasan adalah Pasal 1 ayat (1), Pasal 29 avat (1) dan Pasal 36. Pasal 36 menemukan 11
Kamaluddin Rustian,Ekonomi Transportasi Karakteristik Toeri dan Kebijakan. Ghalia Indonesia,Jakarta.2003
bahwa pengangkut bebas dari tanggungjawabnya dalam hal setelah dua Tahun penumpang yang menderita kerugian tidak mengajukan tuntutannya. Pasal 36 berbunyi “Gugatan mengenai tanggung jawab pengangkut harus diajukan dalam jangka waktu dua Tahun terakhir mulai saat tibanya di tempat tujuan, atau mulai dari pesawat Udara seharusnya tiba, atau mulai pengangkutan Udara diputuskan jika tidak ada hak untuk menuntut dihapus. Selain itu ada hal-hal yang membuat pengangkut tidak bertanggung jawab apabila timbul suatu keadaan yang sama sekali tidak diduga sebelumnya, contohnya adalah sebagai berikut : bahaya perang, sabotase, kebakaran, kerusuhan, kekacauan dalam negeri. Asuransi tanggung jawab dibidang pengangkutan udara didasarkan atas prinsip terjadinya peristiwa asuransi tersebut karena mencakup kerugian-kerugian yang terjadi selama jangka waktu asuransi dan dilandasi kerugian yang paling dekat berdasar atas produk yang keliru. Pada Undang-undang No 1 Tahun 2009 pengaturan mengenai tanggung jawab pengangkut dapat dilihat pada Pasal 141 (1) Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. (2)Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undangundang ini untuk membatasi tanggung jawabnya. Aturan ini menggunakan Prinsip Tanggung jawab Mutlak (Strict Liability), dimana pada ayat tersebut disebutkan bahwa pengangkut dikenai tanggung jawab tanpa melihat ada tau tidaknya kesalahan yang dari pengangkut. Pada Ordonansi Pengangkutan Udara 1939,
pengangkut masih dapat menyangkal keharusan bertanggung jawab asal dapat membuktikan bahwa pengangkut telah mengambil tindakan untuk menghindarkan kerugian atau bahwa pengangkut tidak mungkin untuk mengambil tindakan tersebut. Hal ini menggambarkan prinsip atas dasar Praduga, seperti yang disebut dalam Pasal 24 ayat (1), 25 ayat (1), 28 dan 29 OPU; Pengangkut tidak bertanggungjawab untuk kerugian, apabila: a. ia dapat membuktikan bahwa ia dan semua buruhnya telah mengambil segala tindakan yang perlu untuk menghindarkan kerugian; b. ia dapat membuktikan bahwa ia tidak mungkin mengambil tindakan pencegahan itu; c. kerugian itu disebabkan oleh kesalahan yang menderita itu sendiri; d. kesalahan penderita kerugian membantu terjadinya kerugian itu Dari penjelasan diatas, aturan mengenai tanggung jawab tadi merupakan sala satu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak khususnya pengguna jasa angkutan udara. Tanggung jawab yang ditegaskan dalam undang-undang tadi akan meningkatkan kualitas dalam pemberian kenyamanan, pelayanan serta keselamatan bagi penumpang. Artinya secara normatif perlindungan hukum bagi penumpang telah ada, tinggal bagaimana pelaksanaan dari aturan tadi. e.
Presumtion of non Liability Dalam prinsip ini, pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab.
Dalam hal ini, bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggung jawabnya ataupun dinyatakan bebas tanggungan atas benda yang diangkutnya, tetapi terdapat pengecualian-pengecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda dalam angkutan. Pengaturan ini ditetapkan dalam :
a.
Pasal 43 ayat 1 b UU penerbangan
b.
Pasal 86 UU pelayaran Contoh Kasus kecelakaan angkutan darat: Tabrakan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Desa N4
Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Bus KUPJ Tour BK 7746 DO menabrak truk pengangkut tanah BM 8302 AJ hingga mengakibatkan seorang tewas dan tiga lainnya terluka. Kecelakaan ini diduga dipicu aksi ugal-ugalan sopir bus KUPJ hingga berdampak fatal, yakni hilangnya nyawa penumpang bus, M Rajagukguk (56), warga Dusun Sidodadi, Desa Pulau Padang, Kecamatan BilahBarat, Labuhan batu. Korban sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, namun karena luka diderita cukup parah, jiwanya tak tertolong lagi. Ketiga penumpang Bus Koperasi Usaha Pinggir Jalan Tour (KUPJ Tour) yang mengalami luka ringan, yakni sopir bus Ronal Sitompul, (30) warga Asahan, Nuraini Pane (25) warga Desa Tanjung Haloban Kecamatan Bilah Hilir, Labuhanbatu dan kernet bus Eben (22), warga Medan. Kepala Unit (Kanit) Gatur Kepolisian Sektor (Polsek) Aek Nabara Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Lardo menegaskan, berdasarkan keterangan beberapa saksi, sopir mengemudikan bus KUPJ Tour secara kencang sambil ugalugalan. Setibanya di lokasi kejadian sopir berusaha mendahului kendaraan di depannya,tetapi malapetaka yang terjadi
2.2. Kerangka Pemikiran
Angkutan umum adalah sarana transportasi yang banyak bagi setiap masyarakat, namun hal itu juga menjadi sorotan bahwa kepentingan manusia akan adanya angkutan umum harus memiliki aturan. Agar terciptanya keadaan aman, nyaman dan tentram untuk keselamatan pengguna jasa angkutan. Sebagai masyarakat yang sebagian besar menggunakan angkutan umum merasa resah dengan beberapa kejadian yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sebagai Dinas Perhubungan kota Medan (Jl.Pinang baris) yang mengatur Tentang angkutan umum maka haruslah ditindak lanjuti kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna angkutan umum, agar masyarakat tentram dan merasakan keamanan dan kenyamanan pada saat menumpangi angkutan umum. Kita tidak mengetahui secara jelas kapan dan dimana kejadian-kejadian yang merugikan penumpang terjadi pada angkutan umum di luar sana. Sebagai penumpang hanya bisa waspada dan menjaga bagaimanapun caranya agar terhindar dari kecelakaan yang menimpa angkutan tersebut. Maka dari itu para oknum yang bekerja pada Dinas Perhubungan kota Medan sudahlah seharusnya mendata kelayakan jalan secara jelas pada semua angkutan yang termasuk ke dalam angkutan kota Medan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan penumpang. Dan memberikan sanksi yang tegas pada kendaraan yang tidak memenuhi standart kelayakan jalan, itu adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keselamatan angkutan maupun pengguna angkutan umum.12
2.2.1 Kerangka Teoritis 12
Abdul kadir, Muhammad. Perjanjian baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan,Bandung.Citra Aditya Bakti.1992
kerangka teoritis mempunyai kegunaan dalam suatu penelitian salah satu kegunaannya untuk mempertajam sebuah fakta yang akan diteliti atau diuji kebenarannya, serta teori yang merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek penelitian. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaiyu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dan objek hukum yang dilindungi oleh hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya, dan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan juga sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban sehinggan yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan yang diberikan merupakan suatu hal yang melindungai subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipaksakan pelaksanaanya
dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat
dibagi menjadi dua yaitu: 1. Perlindungan Hukum Preventif peerlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat terjadi dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
BAB III METODE PENELITIAN 3.1.
Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian
3.1.1
Jenis Penelitian Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal 2 (dua) jenis
penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiri yaitu: “Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”13 Penelitian hukum sosiologis yaitu: “Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.”14 Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menggunakan jenis penelitian normatif. 3.1.2 Sifat Penelitian Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptis analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variable. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah 13
Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana. Hlm. 35. Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 153 14
penelitia hukum normative, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.
3.1.3 Lokasi Penelitian Dalam penulisan proposal skripsi ini langsung mengambil data yang dibutuhkan ke Dinas Perhubungan kota Medan Jl.Pinang Baris No.144 Medan. 3.1.4 Waktu Penelitian Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akn dilakukan sekitar november-desember 2015.
Okt NO.
I Pengajuan 1. Judul Penyusunan 2. Proposal Seminar 3.
Proposal Skripsi Bimbingan dan
4.
Perbaikan Seminar Skripsi Seminar Hasil
5.
Nov
Des
Jan
Feb
Kegiatan
Penyempurnaan Skripsi
II
III
IV
I
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
3.2. Teknik Pengumpulan Data Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni : a. Studi kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yag dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literaturliteratur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. b. Wawancara (Interview) berdasarkan kasus yang ada dengan Kepala Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan kota Medan yang terkait dengan masalah yang diteliti. 3.3. Analisa Data Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa dan perundang-undangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analitis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Pengangkutan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam perjanjian Pengangkutan sehingga dapat diusulkan tata
cara
prosedur
penyelesaian
menguntungkan bagi para pihak
permasalahan
yang
lebih baik
dan
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1.Hasil Penelitian 4.1.1. Hal-hal yang Dapat Menyebabkan Kerugian Bagi Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum Akibat Kesalahan dari Pihak Pengangkut Pada saat seseorang menjadi penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat udara atau kapal dari perusahaan pengangkutan nasional, dia wajib membayar iuran (premi) pertanggungan wajib kecelakaan penumpang melalui pengusaha atau pemilik kendaraan yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang No.33/1964). Pada saat itu penumpang yang bersangkutan tidak hanya menutup perjanjian pengangkutan saja, tetapi sekaligus juga menutup perjanjian pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Sifat wajib ini menunjukkan unsur dari pemerintah. Unsur paksaan ini tertuju pada sistem jaminan sosial. Unsur paksaan ini bila sudah menjadi kebiasaan, tidak terasa lagi, sebaliknya tujuan paksaan ini tercapai yakni suatau sistem jaminan sosial dalam masyarakat Indonesia.15 Telah dikatakan di atas bahwa penumpang pada saat yang sama menutup perjanjian pengangkutan dan perjanjian pertanggungan. Dalam hal menutup perjanjian pertanggungan, penumpang bertindak sebagai tertanggung, sedangkan yang bertindak sebagai penanggung adalah perum asuransi kerugian Jasa Raharja
15
H. M. N. Purwosutjipto, Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan.(Jakarta: Djambatan, 2008). hlm. 64
(Pasal 8 PP 17/65). Kewajiban tertanggung ialah membayar iuran (premi) kepada penanggung dengan melalui pengusaha pengangkutan (Pasal 1 ayat (1) PP 17/65), sedangkan hak tertanggung ialah ganti kerugian, kalau dia menderita kecelakaan dalam pengangkutan, yakni: -
Bila penumpang mati.
-
Penumpang mendapat cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang.
-
Penumpang mendapat luka-luka. Kewajiban penanggung ialah memberi ganti kerugian kepada tertanggung
(penumpang), bila dia mati atau mendapat cacat tetap akibat kecelakaan penumpang. Sedangkan hak penanggung ialah mendapat premi dari tertanggung dengan melalui pengusaha pengangkutan bersangkutan. Berbeda dengan pertanggungan biasa yang sifatnya bebas bagi setiap orang untuk menutup perjanjian pertanggungan atau tidak, maka menutup perjanjian pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ini sifatnya mutlak bagi setiap penumpang kendaraan umum. Istilah ganti kerugian bagi penumpang yang mati itu sesungguhnya tidak tepat, sebab hilangnya nyawa seorang penumpang tidak dapat dinilai dengan uang, jadi tidak dapat diganti rugi dengan uang. Mengenai istilah “ganti rugi” bagi si mati tersebut lebih tepat diganti dengan istilah “uang duka”.16 Mengenai peristiwa yang sering terjadi akhir-akhir ini yakni pemerkosaan sopir angkutan umum terhadap penumpangnya di kendaraan angkutan mereka. Peristiwa ini merupakan tindak pidana yang kasusnya setelah dilaporkan akan
16
H. M. N. Purwosutjipto, Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan.(Jakarta: Djambatan, 2008). hlm. 64
ditindak oleh kepolisian. Sang sopir melakukan pertanggung jawaban pidana secara pribadi. 4.1.2. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Hukum Pengangkutan Niaga membagi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan kereta api, tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan darat, tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan perairan, dan tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan udara.17 Dan dalam bab ini yang akan dibahas adalah tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan darat. Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (responsibility) dan
tanggung
jawab
ganti
rugi (liability).18 Perusahaan
pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila kepada perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim, yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya (Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan
penumpang
dan/atau
barang
yang
diangkut
pada
tempat
pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat 17
Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga. (Bandung: Citra Aditya Bakti,1998) hlm.
18
Purba. Hukum Pengangkutan di Laut. (Medan: Pusaka Bangsa, 2005) hlm. 101
37
membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan (Pasal 190 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang (Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). 4.1.3. Santunan kecelakaan lalu lintas Sebagai pelaksanaan Pasal 239 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tugas dan fungsinya ada 2 (dua) yaitu : a. Memberikan santunan atas kejadian kecelakaan pada korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara, dan penumpang kendaraan umum. b. Menghimpun dana pajak kendaraan bermotor melalui Samsat yang mana dana itu nantinya untuk membayar santunan. Adapun cara memperoleh santunan adalah sebagai berikut: a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat b. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan :
1. Laporan Polisi Tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya. 2. Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat. 3. KTP / Identitas korban / ahli waris korban. 4. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma Untuk memperoleh dana santunan caranya adalah dengan mengisi formulir yang disediakan secara Cuma-cuma oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero), yaitu : a. Formulir model K1 untuk kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor dapat diperoleh di Polres dan Kantor Jasa Raharja terdekat. b. Formulir K2 untuk kecelakaan penumpang umum dapat diperoleh di Kepolisian/Perumka/Syahbandar laut/Badar Udara dan Kantor Jasa Raharja terdekat. Dengan cara pengisian formulir sebagai berikut : 1. Keterangan identitas korban/ahli waris diisi oleh yang mengajukan dana santunan. 2. Keterangan kecelakaan lalu lintas diisi dan disahkan oleh Kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya. 3. Keterangan kesehatan/keadaan korban diisi dan disahkan rumah sakit/dokter yang merawat korban. 4. Apabila korban meninggal dunia, Tentang keabsahan ahli waris, diisi dan disahkan oleh pamong praja/lurah/camat
Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, adapun yang dimaksud ahli waris adalah : a. Janda atau dudanya yang sah b. Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah c. Dalam hal tidak ada Janda/dudanya yang sah dan anak-anaknya yang sah, kepada Orang Tuanya yang sah d. Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan
penguburannya
diberikan
penggantian
biaya-biaya
penguburan Terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu : 1. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang mengatur: a. Korban yang berhak atas santunan yaitu Setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. b. Jaminan Ganda Kendaraan bermotor Umum (bis) berada dalam kapal ferry, apabila kapal ferry di maksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda. c. Korban yang mayatnya tidak diketemukan Penyelesaian santunan bagi korban yang mayatnya tidak diketemukan dan atau hilang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 mengatur : 1. Korban Yang Berhak Atas Santunan, adalah pihak ketiga yaitu : a. Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor b. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi 2. Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan Bermotor a. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi mapupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin dalam UU No 34/1964 jo PP no 18/1965 b. Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan UU No 34/1964 jo PP No 18/1965 santunan belum daat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan 3. Kasus Tabrak Lari Terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannya
4. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api a. Berjalan kaki di atas rel atau jalanan kereta api dan atau menyebrang sehingga tertabrak kereta api serta pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat lalu lintas perjalanan kerata api, maka korban terjamin UU No 34/1964. b. Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kerata api akan lewat , apabila tertabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh UU No 34/1964 Besarnya santunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 adalah:
No. 1. 2. 3.
Sifat Cidera
4.
Meninggal Dunia Luka-Luka Cacat Tetap Biaya Penguburan (apabila tidak ada ahli waris)
Santunan sesuai PMK No. 36/PMK.010/2008 Rp. 25.000.000,Rp. 10.000.000,Rp. 25.000.000,Rp. 2.000.000,-
Namun, pemberian hak pada korban tersebut tidak berarti tidak mengenal batas waktu (kadaluarsa) atau pengecualian. Hak santunan menjadi gugur / kadaluwarsa jika : a. Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan. a. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak dimaksud disetujui oleh jasa raharja
Beberapa pengecualian yang dimaksud, yaitu : A. Dalam hal kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan 1. Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan UU No 33 atau 34/1964 2. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris 3. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah biasa lain. B. Dalam hal kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan resiko kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan a. Kendaraan
bermotor
penumpang
umum
yang
bersangkutan
sedang
dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan b. Kecelakaan terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan ternyata ada akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh, atau sesuatu gejala geologi atau metereologi lain. c. Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan, bencana, perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang, pendudukan atau perang saudara, pemberontakan, huru hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabotase, perbuatan teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain.
d. Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang e. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak ABRI atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas, atau kecelakaan yang disebabkan dari kelalaian sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut. f. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang dipakai atau dikonfliksi atau direkuisisi atau disita untuk tujuan tindakan angkatan bersenjata seperti tersebut di atas g. Kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan penumpang umum yang khusus dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan tugas angkatan bersenjata. h. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi atom. Kecelakaan tunggal tidak ada lawan sehingga tidak ada yang menjamin, karena sebetulnya jika kecelakaan 2 kendaraan bermotor yang 1 mendapat santunan (pihak yang tdk bersalah) dan yang 1 (pihak yang bersalah) tidak mendapatkan secara otomatis melainkan atas kebijakan Direksi. Hal ini yang tidak banyak diketahui masyarakat sehingga masyarakat berasumsi bahwa kecelakaan 2 kendaraan bermotor, kedua-duanya mendapat santunan.
4.2.
Pembahasan
4.2.1. Perlindungan Hukum Yang Diterima Oleh Penumpang Angkutan Umum Sesuai Dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Kedudukan Hukum Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud penumpang adalah Penumpang adalah orang
yang
berada
di
Kendaraan
selain
Pengemudi
dan
awak
Kendaraan.
Dengan mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan maka seseorang telah sah sebagai penumpang alat angkutan penumpang umum yang apabila mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Tiket penumpang adalah tanda bukti bahwa seseorang telaah membayar uang angkutan dan akibatnya berhak naik angkutan sebagai penumpang. Tiket penumpang juga menjadi tanda bukti telah ditutupnya perjanjian angkutan udara antara pengangkut dan penumpang. Jadi penumpang adalah salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan darat, sedangkan pihak lawannya adalah pengangkut darat. Tiket penumpang merupakan syarat dalam perjanjian pengangkutan darat, tetapi bukan merupakan syarat mutlak sebab tidak adanya tiket penumpang tidak berarti tidak adanya perjanjian pengangkutan. Dengan adanya dasar hukum yakni :
UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
UU Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
PP Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
UU Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
PP Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Maka penumpang angkutan umum telah mendapat jaminan hukum atas keselamatannya jikalau pengangkut tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam pengangkutan orang yakni membawa atau mengangkut penumpang tersebut sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dari proses wawancara yang dilakukan penulis dengan menanyakan sebuah pertanyaan yaitu “Upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa apabila pengguna angkutan telah dirugikan karenakesalahan pihak pengangkut?” yang juga berhubungan dengan rumusan masalah pada skripsi ini. Dimana perlakuan usaha yang harus dilakukan oleh pihak penyedia jasa haruslah bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan angkutan umum yang disebabkan oleh pihak pengangkut atau penyedia jasa yang telah merugikan penumpang angkutan umum tersebut. Pertanggung jawaban tersebut semata-mata bukanlah hanya sekedar permohonan maaf atau pertanggung jawaban sekedarnya, melainkan harus dengan nilai yang setimpal dengan biaya santunan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No.33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakan Lalu Lintas dan juga dengan nominal yang telah disepakati oleh PT. Jasa Raharja yang telah bekerja sama dengan penyedia jasa angkutan umum yang dikutip dari pembayaran tiket perjalanan pada angkutan umum tersebut.19 4.2.2. Upaya Pengguna Jasa Angkutan Umum dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi Seperti dikatakan di atas, bahwa dengan melakukan kewajibannya yakni membayar uang atau tiket kepada pengangkut maka dengan sendirinya penumpang tersebut dengan sendirinya telah mendapat perlindungan atas keselamatannya yang dijamin oleh hukum. Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu.20 Jika tuntutan itu dibantah oleh dibantah oleh pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian
19
Wawancara pada Kepala Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan Jl. Pinang Baris No.114 Medan Sumatera Utara. 20 H. M. N. Purwosutjipto, Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan.(Jakarta: Djambatan, 2008). hlm. 52
atau kesalahan tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pengangkut. Jadi kalau ada tuntutan ganti rugi dari penumpang yang menderita luka-luka, maka beban pembuktian terletak di atas pundak pengangkut, bahwa dia tidak lalai atau salah. Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan adanya azas bahwa pengangkut berkewajiban untuk mengangkut orang atau penumpang dengan selamat sampai di tempat tujuan (Pasal 522 KUHD), sehingga dia bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang, yang disebabkan karena atau berhubung dengan pengangkutan yang diselenggarakan itu, kecuali bila pengangkut dapat mendiskulpir dirinya (Pasal 1339 KUHPerdata, Pasal 522 ayat (2) KUHD). Di samping pendapat bahwa kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat atau dengan cara yang aman. Ada pendapat yang menetapkan kewajiban pengangkut hanya mengangkut penumpang sampai di tempat tujuan. Jadi, unsur “dengan selamat” atau “dengan cara yang aman” tidak termasuk dalam kewajiban pengangkut. Tetapi menurut pendapat yang kedua ini, pengangkut wajib secara pantas dan cukup berikhtiar untuk mencegah kecelakaan. Bila terjadi apa-apa yang merugikan penumpang, maka pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang. Dan penumpang yang menderita kerugian itu dapat menuntut ganti rugi kepada pengangkut berdasar Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan bahwa pengangkut wajib secara pantas dan cukup berikhtiar untuk mencegah kecelakaan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Pasal 1602 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “Majikan diwajibkan untuk mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, alat-alat atau perkakas-perkakas, dalam mana atau dengan mana ia menyeluruh melakukan pekerjaannya, begitu pula mengenai hal melakukan pekerjaan, majikan wajib mengadakan aturanaturan dan memberikan petunjuk-petunjuk sedemikian rupa, sehingga si buruh terlindung terhadap bahaya-bahaya uang mengancam jiwa, kehormatan dan harta bendanya, begitu jauh bagaimana dapat dituntut sepantasnya berhubung dengan sifat pekerjaan yang dihadapinya”. Dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa majikan berkewajiban secara pantas dan cukup berikhtiar untuk mencegah kecelakaan. Sedang Pasal 1602 ayat (2) KUHPerdata berbunyi “Apabila majikan tidak memenuhi kewajibannya seperti tersebut dalam ayat (1) di atas, dan kelalaian mana mengakibatkan kerugian bagi si buruh, maka majikan wajib memberi ganti rugi, kecuali bila majikan dapat membuktikan bahwa wanprestasinya itu disebabkan karena kelalaian si buruh sendiri. Jadi, beban pembuktian ada pada majikan, untuk mendiskulpir dirinya. Syarat mutlak yang harus ada pada setiap tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut ialah bahwa kerugian itu disebabkan oleh pengangkutan atau hal yang erat hubungannya dengan pengangkutan. Mengenai besarnya jumlah ganti rugi, belaku azas-azas yang tercantum dalam Pasal 1246, 1247, dan 1248 KUHPerdata, yang pada pokoknya mengganti yang hilang dan laba yang tidak diperolehnya, dengan batasan bahwa kerugian itu layak dapat diperkirakan pada saat perjanjian pengangkutan itu dibuat dan lagi pula kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi pengangkut. Bagi kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya cacat badan, cacat pada mukanya dan lain-lain, bekas
penumpang itu tetap berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pengangkut. Sudah tentu kalau perselisihan Tentang besarnya jumlah ganti rugi, hanya hakimlah yang berwenang menentukannya. Tuntutan untuk pembayaran asuransi dari kewajiban kita membayar tiket atau iuran kepada pengangkut yang disetor kepada Jasa Raharja ditujukan kepada Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja atau kepada instansi pemerintah lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan (Pasal 16 PP 18/65). Adapun peraturan pembuktian dalam hal tuntutan pembayaran dana menurut hukum acara perdata biasa, kecuali dalam hal-hal: 1. Dalam hal ada kematian
Proses perbal polisi lalu lintas atau pejabat lain yang berwenang Tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, yang menyebabkan kematian si pewaris menuntut
Putusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang Tentang pewarisan yang bersangkutan
Surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi. Hubungan sebab musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dan hal-hal lain yang berguna bagi penentuan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan (Pasal 17 ayat (2) PP 18/65).
2.
Dalam hal si korban mendapat cacat tetap atau cedera Proses perbal dari polisi lalu lintas atau pejabat lainnya yang berwenang Tentang memproses perbal kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan
lalu lintas jalan yang bersangkutan yang mengakibatkan cacat tetap pada si korban atau penuntut
Surat keterangan dokter Tentang jenis cacat tetap atau cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan
Surat-surat bukti lain yang diangga perlu untuk pengesahan fakta cacat tetap atau cedera yang terjadi. Hubungan sebab musabab antara cacat tetap dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dan hal-hal lain yang berguna bagi penentuan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan kepada si korban (Pasal 17 ayat (2) b PP 18/65).
Tuntutan ganti rugi ini ada pengecualiannya, yaitu:
Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan UU 34/1964.
Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris.
Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badan. Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud penumpang adalah Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan. Dengan mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan maka seseorang telah sah sebagai penumpang alat angkutan penumpang umum yang apabila mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama
penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Tiket penumpang adalah tanda bukti bahwa seseorang telaah membayar uang angkutan dan akibatnya berhak naik pesawat udara sebagai penumpang. Tiket penumpang juga menjadi tanda bukti telah ditutupnya perjanjian angkutan udara antara pengangkut dan penumpang. Jadi penumpang adalah salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan darat, sedangkan pihak lawannya adalah pengangkut darat. Tiket penumpang merupakan syarat dalam perjanjian pengangkutan darat, tetapi bukan merupakan syarat mutlak sebab tidak adanya tiket penumpang tidak berarti tidak adanya perjanjian pengangkutan. Dengan adanya dasar hukum yakni :
UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
UU Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
PP Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
UU Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
PP Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Maka penumpang angkutan umum telah mendapat jaminan hukum atas
keselamatannya jikalau pengangkut tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam pengangkutan orang yakni membawa atau mengangkut penumpang tersebut sampai di tempat tujuan dengan selamat.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat dekat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan pola tingkah laku masyarakat telah dilewati oleh Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era refomasi pada saat ini. Begitupun dengan Undang-undang yang mengaturnya, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di atur dalam Werverkeersordonnantie” (Staatsblad 1933 Nomor 86) yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1951 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Lalu Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 Nomor 86), lalu diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Undang-Undang No 3 Tahun 1965 ini bahwa ini adalah Undang-Undang pertama yang mengatur LLAJ di Indonesia setelahIndonesia Merdeka. Undangundang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang juga kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 229 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat UULLAJ, membagi kecelakaan lalu lintas menjadi tiga golongan yaitu: 1. Kecelakaan
Lalu
Lintas
Ringan,
yaitu merupakan kecelakaan
mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang
yang
2. Kecelakaan Lalu
Lintas Sedang,
yaitu merupakan kecelakaan
yang
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang 3. Kecelakaan
Lalu
Lintas
Berat,
yaitu
merupakan
kecelakaan
yang
mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat Pasal 229 ayat (5) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan. Tidak hanya mengenai penggolongan kecelakaan lalu lintas, Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga telah secara eksplisit mengatur mengenai hak korban yang diatur pada Bagian keempat Bab XIV Tentang hak korban dalam kecelakaan lalu lintas. Adapun hak korban kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan: 1.
Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah
2.
Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan
3.
Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi Konsumen dan pelaku usaha sebagai dua pihak yang menjadi subjek
dalam perlindungan konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang terikat satu sama lain. Konsumen jangan hanya terus menerus menuntut haknya tetapi konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan
pelaku usaha jangan hanya dibebankan berbagai macam kewajiban tetapi juga harus diperhatikan hak-haknya sebagai pelaku usaha Konsumen
sebagai
aktor
utama
dalam
perlindungan
konsumen
mempunyai hak-hak yang dilindungi dan kewajiban yang harus dipenuhi.hak-hak konsumen terbagi dua yaitu hak-hak dasar konsumen atau hak konsumen yang paling utama dan hak-hak lainnya yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak dasar konsumen antara lain: 1. Hak untuk mendapat keamanan 2. Hak untuk mendapatkan informasi 3. Hak untuk memilih 4. Hak untuk didengar21 Sedangkan hak-hak konsumen lainnya yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen anatara lain adalah: 1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. 2 Hak untuk memilih barang dan/atau jasaserta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesua dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah di perjanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dugunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian perlindungan konsumen secara patut.
21
Kristianti, mengutip Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen,(jakarta:Grasindo, 2000), hal.29
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau pergantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.22 Selain hak-hak yang disebutkan di atas, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain: 1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa yang telah disepakati. 3. Membayar dengan jumlah rupiah yang telah disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.23 Selain konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hak-hak pelaku usaha yang dilindungi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen antara lain: 1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
22 23
Ibid., Ps. 4 Ibid., Ps. 5
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian sengketa konsumen. 4. Hak untuk direhabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.24 Disamping hak-hak diatas yang merupakan hak pelaku usaha dalam perlindungan konsumen, terdapat pula kewajiban pelaku usaha yang ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha tersebut. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain: 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 3. memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin
mutu
barang
dan/atau
jasa
yang
diproduksi
dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutubarang dan/atau jasa yang berlaku.
24
Ibid., Ps. 6
5. memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. 6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.25 Pelaku usaha sebagai produsen atau penyedia barang dan/atau jasa mempunyai tanggung jawab terhadap barang yang dihasilkan. Konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut mempunyai hak-hak yang dilindungi terhadap barang dan/atau jasa yang telah mereka beli. Berdasarkan perlindungan atas hak-hak konsumen tersebut maka timbul tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk ikut serta dalam perlindungan hak-hak konsumen melalui barang dan/atau jasa yang di hasilkan. Pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Pertanggungjawaban tersebut bisa dalam berbagai bentuk, seperti pemberian ganti rugi atau pemberian garansi. Namun selain itu diatur juga dalam Undang-undang perlindungan konsumen tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian yang di alami konsumen. Dalam hal terdapat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkang, pelaku usaha bertanggung jawab atas pemberian ganti rugi yang dapat berupa uang atau pergantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
25
Ibid., Ps. 7
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.26 Pelaksanaan ganti rugi ini dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.27 Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan
kemungkinan
adanya
tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.28 Dalam Pasal ini terdapat pengecualian bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab ini dalam hal ia dapat membuktikan bahwa kesalahan konsumen.29 Dalam hal ini pembuktian dilakukan oleh pelaku usaha termasuk pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan yang dapat timbul dari pelaku usaha. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktuan.30Namun secara keseluruhan, pelaku usaha mengemban beban pembuktian dalam hukum perlindungan konsumen.31 Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badang Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.32 Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi juga berlaku bagi pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain. Tangung jawab tersebut timbul apabila: 1. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun terhadap barang dan/atau jasa tersebut.
26
.Ibid., Ps. 19 ayat (1) dan (2) Ibid., Ps. 19 ayat (3) 28 Ibid., Ps. 19 ayat (4) 29 Ibid., Ps. 19 ayat (5) 30 Ibid., Ps. 22 31 Ibid., Ps. 28 32 Ibid., Ps. 23 27
2. Pelaku usaha lain di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi.33 Dalam hal ini tanggung jawab pemberian ganti rugi diemban oleh pelaku usaha pertama, kecuali pelaku usaha lain yang menjual barang dan/atau jasa kepada masyarakat melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.34 Pelaku usaha juga bertanggung jawab memberikan jaminan atau garansi apabila ia memproduksi barang dan/atau jasa yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun. Pelaku usaha juga wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang dijaminkan.35 Lebih jauh diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa bagi pelaku usaha memproduksi barang dan/atau jasa yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan dari konsumen apabila pelaku usaha tersebut tidak menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan atau tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.36 Selain pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan, pelaku usaha yang menawarkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan.37 Dengan begitu tidak hanya konsumen barang jasa yang dilindungu tetapi juga konsumen jasa.
33
Ibid., Ps. 24 ayat (1) Ibid., Ps. 24 ayat (2) 35 Ibid., Ps. 25 ayat (1) 36 Ibid., Ps. 25 ayat (2) 37 Ibid., Ps. 26 34
Tanggung jawab pelaku usaha yang diatur Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mencakup pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa tetapi juga bagi pelaku usaha yang tidak secara langsung melakukan proses produksi. Dalam hal ini, importir barang dan jasa yang ditempatkan dalam posisi yang mengemban tanggung jawab kepada konsumen dalam hal importir barang dan jasa itu tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen barang atau penyedia jasa asing.38 Selain importir, Undang-undang Perlindungan Konsumen juga menarik pelaku usaha periklanan untuk b ertanggung jawab atas iklan-iklan yang mereka buat. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang di produksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Banyaknya jenis pelaku usaha yang diberikan beban tanggung jawab oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen mengisyaratkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen hendak melindungi konsumen semaksimal mungkin. Namun dalam setiap peraturan terdapat pengecualian-pengecualianyang bertujuan untuk memberikan keseibangan dalam peraturan tersebut. Dalam hali ini, terdapat pengecualian bagi pelaku usaha melaksanakan tanggung jawabnya terhadap konsumen, apabila : 1. Barang tersebtu terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan diedarkan; 2. Cacat barang timbul pada kemudian hari. 3. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. 4. Kelalaian yang dikibatkan oleh konsumen.
38
Ibid., Ps. 21 ayat (1) dan (2)
5. lewat jangka waktu penuntutan 4 (empat) Tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.39
39
Ibid., Ps. 27
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penumpang berhak untuk mendapat jaminan keselamatan selama menggunakan alat angkutan umum. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang. Dengan pembayaran uang atau tiket kepada pengangkut yang disetorkan ke PT Jasa Raharja Persero, maka penumpang berhak atas ganti rugi atau asuransi dari Jasa Raharja kalau pengguna menderita kecelakaan dalam pengangkutan, antara lain: 1. Bila penumpang mati, atau 2. Penumpang mendapat cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang. 3. Penumpang mendapat luka-luka. Dan semua hal di atas telah ada dasar hukumnya yakni: 1. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. UU Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
3. PP Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang 4. UU Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 5. PP Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan secara eksplisit mengatur mengenai korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan, Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah,Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Adapun prosedur untuk mendapatkan hak-hak pengguna jasa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yaitu: a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat b.Mengisi formulir model K1 pengajuan dengan melampirkan : 1. Laporan Polisi Tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya. 2. Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat. 3. KTP / Identitas korban / ahli waris korban. 4. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-Cuma. B. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menyangkut seluruh permasalahan yang diuji, selanjutnya dapat disampaikan saran sebagai berikut:
1. Pengemudi kendaraan bermotor dan pengguna jalan raya lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas dan lebih tertib dalam berlalu lintas sehingga bisa meminimalisasi kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian Penguna Jalan, serta dalam pembuatan SIM harus lebih selektif sehingga SIM hanya dimiliki oleh orang yang cakap mengendarai kendaraan bermotor 2. Pemerintah mensosialisasikan mengenai pemberian ganti rugi atau santunan maupun pertolongan dan perawatan kepada korban kecelakaan lalu lintas darat
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Abdulkadir Muhammad, hukum acara perdata indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. Abdul Kadir, Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, bandung, Citra Aditya, Bandung,2001. Abdul Kadir, Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung,1991. Abdul kadir, Muhammad. Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Perlindungan Konsumen Indonesia, cet 2, Jakarta, 2004. Barkatullah Abdul Halim, Hukum Perlindungan Konsumen, Nusa Media, Bandung, 2008. Kamaluddin Rustian, Ekonomi Transportasi Karakteristik Toeri dan Kebijakan. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Kristianti, mengutip Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen, jakarta:Grasindo, 2000 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Mansyur, M Ali, Pengolahan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Genta press,Yogyakarta, 2007. Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana , Jakarta, 2010. R. Subekti, Pengangkutan & Hukum Pengangkutan Darat, Universitas Diponegoro, 1980. Rahardjo, Adisasmita & Sakti Adji sasmita. Manajemen Transportasi Darat: Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Besar, Gaharu Ilmu, Jakarta, 2011. Salim Abbas, Manajemen Transportasi, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 1993. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Zulvikar Sani, Transportasi (Suatu Pengantar), UI Press, Jakarta, 2012. B. Perundang-undangan KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan C. Internet http://skripsi-skripsiun.blogspot.co.id/2014/09/skripsi-hukumkeperdataanperlindungan_48.html. Diakses tanggal 27 januari 2016 http://soegeng-poernomo.blogspot.co.id/2015/05/perlindungan-hukum-bagipenumpang.html. Diakses tanggal 19 november 2016
LAMPIRAN Hasil wawancara kepada Kepala Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan kota Medan, Sumatera Utara
1. Bagaimana perlakuan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Medan apabila kedapatan memakai tidak resmi? Jawab : Untuk angkutan yang kedapatan memakai tidak resmi pada saat pengoperasian angkutan maka pihak Dinas Perhubungan kota Medan maupun pihak Kepolisian menggelar razia pada angkutan yang sedang berjalan, memeriksa SIM pengemudi, surat jalan, pendaftaran angkutan Dinas Perhubungan kota Medan. Apabila kedapatan ada angkutan umum yang memakai sopir gelap/tidak resmi maka pihak kepolisian melakukan tindakan tilang serta mencatat data CV/PT angkutan yang bersangkutan untuk di tindak lanjuti dan Dinas Perhubungan memberikan teguran pada pemilik angkutan maupun penyedia jasa angkutan dengan melayangkan surat teguran untuk memperhatikan armada angkutannya.
2. Bagaimana akibat yang diterima apabila hak pengguna tidak terpenuhi dari perusahaan jasa? Jawab : Akibat yang diterima oleh perusahan jasa karena hak pengguna tidak bisa terpenuhi dari mereka maka pihak Dinas Perhubungan kota Medan memberikan teguran keras dan surat peringatan pertama untuk perusahaan jasa tersebut karena telah memberikan pelayanan yang tidak layak dan menelantarkan pengguna jasa/penumpang angkutan umum tersebut.
3. Upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan penyedia
jasa
angkutan apabila pengguna telah dirugikan karena kesalahan pihak pengangkut? Jawab : Perlakuan yang dilakukan oleh perusahaan pengadaan jasa angkutan karena telah merugikan penumpang yang diakibatkan peruhasaan jasa tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah diderita oleh pengguna jasa/penumpang dengan nilai yang setimpal dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
4. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Medan untuk mengurangi peningkatan tidak resmi pada angkutan? Jawab : Hal yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mengurangi peningkatan sopir gelap/tidak resmi dengan cara mendata No Plat/BK Polisi angkutan tersebut beserta pengemudi dan Surat Izin Mengemudinya, memberikan baju seragam pada semua sopir Angkutan umum yang resmi sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. Apa sanksi yang dikenakan pada perusahaan apabila angkutan tidak lulus uji kelayakan? Jawab : Pada angkutan yang tidak lulus uji kelayakan berkala/speksi tidak dikenakan sanksi yang cukup keras, akan tetapi pihak Dinas Perhubungan memberikan tenggang waktu untuk melakukan reparasi atau perbaikan pada angkutan tersebut. Adapun ketentuan kota beroperasi yaitu: 1. Menggunakan Cat yang sudah ditentukan;
2. Menggunakan nomor kendaraan; 3. Menggunakan nomor trayek (tujuan); 4. Menggunakan lambang koperas; 5. Menggunakan Stiker angkutan; 6. Menggunakan tulisan KPUM (Angkutan Kota); 7. Tidak menggunakan kaca film bagi angkutan umum; 8. Tidak menggunakan bangku tambahan (Tempel) pada kendaraan Angkutan Umum.
Mengetahui, Kepala seksi Angkutan Darat DISHUB kota Medan PENATA TINGKAT 1
HENDRIK GINTING A.TD NIP : 19610811 198703 1 005
PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112 Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228 Email : ............................. Website : www.pemkomedan.go.id
SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR TENTANG IZIN TRAYEK DAN PENGURANGAN PLAFON ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL BUS UMUM ATAS NAMA PT. NASIONAL MEDAN TRANSPORT WALIKOTA MEDAN, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2), perlu membentuk Keputusan Walikota tentang Izin Trayek dan Plafon Angkutan Kota Jenis Mobil Bus Umum Atas Nama PT.Nasional Medan Transport. Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4); 23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2); 24. Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Dinas Perhubungan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 2); 25. Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 16). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN TRAYEK DAN PENGURANGAN PLAFON ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL BUS UMUM ATAS NAMA PT.NASIONAL MEDAN TRANSPORT.
KESATU
:
Membentuk Izin Trayek dan Plafon Angkutan Kota Jenis Mobil Penumpang Umum kepada: Nama Perusahaan TRANSPORT
: PT.NASIONAL
MEDAN
Pimpinan Perusahaan : Drs.BASKAMI GINTINGS
KEDUA
:
Alamat Perusahaan
: Jl.LETJEND. JAMIN GINTING No.604 MEDAN
Alamat Pimpinan
: Jl.LETJEND. JAMIN GINTING No.604 MEDAN
Jumlah Plafon
: 505 (LIMA RATUS LIMA) UNIT
Masa Berlaku Izin
: 16 APRIL 2013 S/D 16 APRIL 2018
Kewajiban Pemegang Izin Trayek Angkutan Kota Jenis Mobil Penumpang Umum adalah sebagai berikut : a. Kendaraan yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan ketentuan laik jalan. b. Usia Kendaraan maksimum/tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. c. Pada kaca samping, depan dan belakang kendaraan yang dioperasikan tidak dibenarkan/dilarang menggunakan kaca film. d. Kendaraan yang dioperasikan wajib dan harus dilengkapi dengan :
e.
f.
g. h.
i.
1. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan; 2. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dibuat dengan dasar putih, tulisan hitam ditempatkan di bagian kaca depan dan belakang kendaraan; 3. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “BUS KOTA”; 4. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masingmasing perusahaan angkutan; 5. mencantumkan daftar tarif yang berlaku didalam kendaraan; 6. dilengkapi dengan tempat sampah. pada mobil bus yang melayani trayek kota dapat dipasang papan reklame, yang pemasangannya tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. dilengkapi dengan sabuk keselamatan sesuai dengan Kepmenhub Nomor : 85 Tahun 2002, tentang Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan. pengemudi harus memakai seragam dan identitas perusahaan selama beroperasi. pengoperasian kendaraan pada trayek harus dimulai selambat – lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin trayek diterbitkan;
pemegang izin trayek harus menyediakan tempat penyimpanan dan perawatan kendaraan (pool kendaraan) j. letak pool kendaraan tersebut dalam huruf i dalam batas rooiliyn (garis depan). k. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan atau domisili perusahaan kepada pejabat pemberi izin. l. mematuhi peraturan perundang–undangan yang berlaku yang berkaitan dalam bidang trayek angkutan. m. melaporkan dan mendaftarkan setiap unit kendaraannya sesuai dengan jumlah yang
KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
:
KEENAM
:
beroperasi setiap tahun guna memperoleh tanda bukti pendaftaran, serta wajib memperoleh izin untuk peremajaan armada, penambahan dan merealisasikan plafon yang masih tersisa dari Dinas Perhubungan Kota Medan. n. menjalankan/mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek dan jumlah plafon yang telah ditetapkan. Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah, atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika armada pemegang izin trayek melakukan pelanggaran daalam Diktum KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf n. Rincian daftar trayek yang dilayani, rute yang dilalui dan jumlah armada setiap trayek sebagaimana terncantum tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dengan berlakunya Izin Trayek Angkutan Kota Jenis Mobil Bus Umum ini, maka Keputusan Walikota tentang Izin Trayek Angkutan Kota Jenis Mobil Bus Umum No.551.21/1167.K/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 An.PT.Nasional Medan Transport dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 21 WALIKOTA MEDAN, ttd
DZULMI ELDIN S Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara di Medan; Dirlantas Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Medan; Kasatlantas Polresta Medan; Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan; Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan; Inspektur Kota Medan; Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan; Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan; 10. Ketua DPC Organda Kota Medan; 11. Pertinggal.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
Ir. SYAIFUL BAHRI Pembina Utama Madya NIP.19591108 199203 1 004
PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112 Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228 Email : ............................. Website : www.pemkomedan.go.id
SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR TENTANG IZIN TRAYEK DAN PLAFON ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL PENUMPANG UMUM ATAS NAMA PT. NASIONAL MEDAN TRANSPORT WALIKOTA MEDAN, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2), perlu membentuk Keputusan Walikota tentang Izin Trayek dan Plafon Angkutan Kota Jenis Mobil Bus Umum Atas Nama PT.Nasional Medan Transport.
Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.
Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KotaKota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
SALINAN
SALINAN Lampiran
: KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN Nomor
:
Tanggal
:
Tentang
:
Izin Trayek dan Plafon Angkutan Kota Jenis Mobil Bus
Umum DAFTAR TRAYEK ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL BUS UMUM AN. PT. NASIONAL MEDAN TRANSPORT
.1. Trayek 10
:
TERMINAL PINANG BARIS – KOMPLEK IKIP/RS. MINA
Keluar
:
Terminal P. Baris – Jl. Amal – Jl. Merak – Jl. Kuswari – Jl. Setia Budi/Titi Bobrok – Jl. Dr. Mansyur – Jl. Jamin Ginting – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman – Jl. Kapt. Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl.Stasiun KA – Jl. MT.Haryono – Jl.Sutomo - Jl.Perintis Kemerdekaan – Jl.Prof.HM.Yamin,SH – Jl.Williem Iskandar – Komplek IKIP Medan/Rs.Mina
Masuk
:
Komplek IKIP Medan – Jl. Williem Iskandar – Jl.Prof.HM.Yamin,SH – Jl.Stasiun KA – Jl.P.Penang – Jl. Balai Kota – Jl.Putri Hijau – Jl.Guru Patimpus – Jl.Gatot Subroto – Jl.Iskandar Muda – Jl.Jamin Ginting – Jl. Dr.Mansyur – Jl.Setia Budi/ Titi Bobrok – Jl.Kasuari – Jl.Merak–Jl.Amal–Jl.TB.Simatupang–Terminal P.Baris. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan termasuk cadangan
2. Trayek 17
:
PASAR INDUK - PERUMNAS III SIMALINGKAR – JL. RADEN SALEH - JL. VETERAN/P. PASAR PP
Keluar
:
Pasar Induk - Perumnas III Simalingkar – Jl.Kapiten Purba – Jl.Jamin Ginting – Jl. Iskandar Muda - Jl. Hayam Wuruk – Jl. S. Parman – Jl. Sudirman – Jl. Cik Ditiro – Jl. Kartini – Jl.Diponegoro – Jl.Pengadilan – Jl.Raden Saleh – Jl.Balai Kota – Jl.Bukit Barisan – Jl.Stasiun KA – Jl.Haryono MT – Jl.FL.Tobing – Jl.Veteran/P.Pasar.
Masuk
:
Jl.Veteran/P.Pasar–Jl.Sutomo – Jl.HM.Yamin,SH – Jl.Stasiun KA– Jl.Pulau Penang – Jl.AYani VII-Jl.Mesjid–Jl.Perdana-Jl.Imam
Bonjol– Jl.RA.Kartini – Jl.Diponegoro–Jl.Zainul Arifin–Jl.S.Parman– Jl.Hayam Wuruk–Jl.Iskandar Muda – Jl.Jamin Ginting–Jl.Kapiten Purba–Perumnas III Simalingkar/Batas Kota–Pasar Induk. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan termasuk cadangan. 3. Trayek 25
:
TJ. SELAMAT / BATAS KOTA – TERMINAL AMPLAS - TJ. MORAWA / BATAS KOTA PP.
Keluar
:
Tj. Selamat/Batas Kota – Jl. Flamboyan Raya – Simpang Melati – Jl. Bunga Sakura – Jl. Bunga Raya – Jl. PDAM Tirtanadi – Jl. Sunggal – Jl. Mayjend Jarot Supadmo – Jl. Gatot Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman – Jl. Kejaksaan – Jl. Pengadilan – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl. Stasiun KA – Jl. Haryono MT – Jl. Cirebon – Jl. Pandu – Jl. B. Katamso – Jl. AH. Nasution – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Terminal Amplas – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Jl.SM.Raja - Tj. Morawa/Batas Kota.
Masuk
:
Tj. Morawa/Batas Kota – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Terminal Amplas – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Jl.SM.Raja -Jl. AH. Nasution – Jl. B. Katamso – Jl. Pemuda – Jl. Ahmad Yani – Jl. Perdana – Jl. Imam Bonjol – Jl. Zainul Arifin – Jl. S. Parman – Jl. Glugur – Jl. G. Subroto – Jl. Mayjen Jarot Supadmo – Jl. Sunggal – Jl. PDAM Tirtanadi – Jl. Bunga Raya – Jl. Bunga Sakura – Simpang Melati – Jl. Flamboyan Raya – Tj. Selamat/Batas Kota. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 50 (lima puluh) unit kendaraan termasuk cadangan
4. Trayek 38
:
TJ. MORAWA / BATAS KOTA – TERMINAL AMPLAS - TJ. SELAMAT / BATAS KOTA PP.
Keluar
:
Tj. Morawa/Batas Kota – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf Terminal Amplas – Jl. .KH.Rivai A.Manaf – Jl. SM. Raja – Jl. Rahmadsyah – Jl. Sutomo – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl. Veteran/P. Pasar – Jl. Sutomo – Jl. Prof. HM. Yamin, SH – Jl. Stasiun KA – Jl.P.Penang – Jl.Balai Kota – Jl.Putri Hijau – Jl. Guru
Patimpus – Jl.Gatot Subroto – Jl.Darusalam – Jl.Sei Batang Hari–Jl. Sunggal – Jl.Setia Budi – Jl.Komp.UNIKA – Jl.Tj. Sari – Tj.Selamat/Batas Kota. Masuk
:
Tj. Selamat/Batas Kota – Jl. Tj. Selamat – Jl. Tj. Sari – Jl. Komp. UNIKA – Jl. Setia Budi – Jl. Sunggal – Jl. Sei Batang Hari – Jl. Darusalam – Jl. Gatot Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman – Jl. Kapt. Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl. Stasiun KA – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl. Veteran/P. Pasar – Jl. FL. Tobing – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl. Merbabu – Jl. Bandung – Jl. Surakarta – Jl.. Pandu – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Terminal.Amplas – Jl.KH.Rivai A.Manaf - Jl. SM.Raja – Tj. Morawa/Batas Kota.. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 30 (tiga puluh) unit kendaraan termasuk cadangan. Ditetapkan di Medan pada tanggal 21 WALIKOTA MEDAN, ttd DZULMI ELDIN S
Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara di Medan; Dirlantas Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Medan; Kasatlantas Polresta Medan; Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan; Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan; Inspektur Kota Medan; Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan; Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan; Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan; Ketua DPC Organda Kota Medan; Pertinggal.SALINAN
Lampiran :
KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN Nomor
:
Tanggal
:
Tentang
: Izin Trayek dan Pengurangan Plafon Angkutan Kota Jenis Mobil Bus Umum An.PT.Nasional Medan Transport
DAFTAR TRAYEK ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL BUS UMUM AN. PT. NASIONAL MEDAN TRANSPORT
1. Trayek K 04
:
PASAR INDUK – PERUM. III SIMALINGKAR – JL.MONGINSIDI – JL.VETERAN/P. PASAR PP.
Keluar
:
Pasar Induk - Perumnas III Simalingkar – Jl. Kapiten Purba – Jl.J.Ginting – Simp. Selayang – Jl. Setia Budi – Jl. Dr. Mansyur – Jl.Jamin Ginting – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman – Jl. Kapt. Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl. Stasiun KA – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl. Veteran/Pusat Pasar.
Masuk
:
Jl. Veteran/Pusat Pasar – Jl. Sutomo – Jl. Prof. HM. Yamin, SH – Jl. Stasiun KA – Jl.P.Penang – Jl.Balai Kota – Jl.P.Hijau Jl.P.Kemerdekaan - Jl. G.Patimpus – Jl. G.Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. J.Ginting – Jl. Dr. Mansyur – Jl. Setia Budi – Simpang Selayang – Jl. Jamin Ginting – Jl. Kapiten Purba – Perumnas III Simalingkar – Pasar Induk. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 50 (lima puluh) unit kendaraan termasuk cadangan.
2. Trayek 10
:
TERMINAL PINANG BARIS – KOMPLEK IKIP/RS. MINA
Keluar
:
Terminal P. Baris – Jl. Amal – Jl. Merak – Jl. Kuswari – Jl. Setia Budi/Titi Bobrok – Jl. Dr. Mansyur – Jl. Jamin Ginting – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman – Jl. Kapt. Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl.Stasiun KA – Jl. MT.Haryono – Jl.Sutomo - Jl.Perintis Kemerdekaan – Jl.Prof.HM.Yamin,SH – Jl.Williem Iskandar – Komplek IKIP Medan/Rs.Mina
Masuk
:
Komplek IKIP Medan – Jl. Williem Iskandar – Jl.Prof.HM.Yamin,SH – Jl.Stasiun KA – Jl.P.Penang – Jl.Balai Kota – Jl.Putri Hijau – Jl.Guru Patimpus – Jl.Gatot Subroto – Jl.Iskandar Muda – Jl.Jamin Ginting – Jl.Dr.Mansyur – Jl.Setia Budi/ Titi Bobrok–Jl.Kasuari– Jl.Merak–Jl.Amal– Jl.TB.Simatupang–Terminal P.Baris. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 70 (tujuh puluh) unit kendaraan termasuk cadangan
3. Trayek 17
:
PASAR INDUK - PERUMNAS III SIMALINGKAR – JL. RADEN SALEH - JL. VETERAN/P. PASAR PP
Keluar
:
Pasar Induk - Perumnas III Simalingkar – Jl. Kapiten Purba – Jl. Jamin Ginting – Jl. Iskandar Muda - Jl. Hayam Wuruk – Jl. S. Parman – Jl. Sudirman – Jl. Cik Ditiro – Jl. Kartini – Jl. Diponegoro – Jl. Pengadilan – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl. Stasiun KA – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl. Veteran/P. Pasar.
Masuk
:
Jl. Veteran/P. Pasar – Jl. Sutomo – Jl. HM. Yamin, SH – Jl. Stasiun KA – Jl. Pulau Penang – Jl. A. Yani VII- Jl. Mesjid – Jl. Perdana - Jl. Imam Bonjol – Jl. RA. Kartini – Jl. Diponegoro – Jl. Zainul Arifin – Jl. S. Parman – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Iskandar Muda – Jl. Jamin Ginting – Jl. Kapiten Purba – Perumnas III Simalingkar/Batas Kota – Pasar Induk. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 50 (lima puluh) unit kendaraan termasuk cadangan.
4. Trayek 24
:
PASAR INDUK – JL.LETDA SUJONO/BATAS KOTA PP
Keluar
:
Pasar Induk – Jl. Jamin Ginting – Simpang Selayang – Jl. Setia Budi – Jl. Rizaldi Putra – Komp. Kejaksaan – Komp. Pemda Tk. I – Jl. Ngumban Surbakti – Jl. Setia Budi – Jl. Pasar III/Bunga Cempaka – Jl. Pasar Baru – Jl. Jamin Ginting – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. Mataram – Jl. Nibung Raya – Jl. Nibung Utama – Jl. Kota Baru III – Jl. Razak Baru – Jl. Rotan – Jl. Glugur – Jl. Kapt. Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan Jl. Stasiun KA – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl.
Veteran/P.Pasar – Jl. Sutomo – Jl. P. Kemerdekaan – Jl. Prof. HM.Yamin, SH – Jl. Letda Sujono/Batas Kota. Masuk
:
Jl.Letda Sujono/Batas Kota – Jl. Prof.M.Yamin, SH – Jl.Thamrin – Jl. Merbabu – Jl. Sutomo – Jl. Haryono MT – Jl. Veteran/P.Pasar Jl. Sutomo – Jl. Prof. HM.Yamin, SH – Jl. Stasiun KA – Jl. Pulau Penang – Jl. Balai Kota - Jl. Putri Hijau – Jl. Guru Patimpus – Jl. Gatot Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. Jamin Ginting – Pasar Baru – Jl. Pasar III/Bunga Cempaka – Jl. Setia Budi – Jl. Ngumban Surbakti – Komp. Penda Tk. I – Komp. Kejaksaan – Jl. Rizaldi Putra – Jl. Setia Budi – Simpang Selayang – Jl. Jamin Ginting – Pasar Induk. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 50 (lima puluh) unit kendaraan termasuk cadangan.
5. Trayek 25
:
TJ. SELAMAT/BATAS KOTA – TJ. MORAWA/BATAS KOTA PP
Keluar
:
Tj. Selamat/Batas Kota – Jl. Flamboyan Raya – Simpang Melati – Jl. Bunga Sakura – Jl. Bunga Raya – Jl. PDAM Tirtanadi – Jl. Sunggal – Jl. Mayjend Jarot Supadmo – Jl. Gatot Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman – Jl. Kejaksaan – Jl. Pengadilan – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl. Stasiun KA – Jl. Haryono MT – Jl. Cirebon – Jl. Pandu – Jl. B. Katamso – Jl. AH. Nasution – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Terminal Amplas – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Jl.SM.Raja - Tj. Morawa/Batas Kota.
Masuk
:
Tj. Morawa/Batas Kota – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Terminal Amplas – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Jl.SM.Raja -Jl. AH. Nasution – Jl. B. Katamso – Jl. Pemuda – Jl. Ahmad Yani – Jl. Perdana – Jl. Imam Bonjol – Jl. Zainul Arifin – Jl. S. Parman – Jl. Glugur – Jl. G. Subroto – Jl. Mayjen Jarot Supadmo – Jl. Sunggal – Jl. PDAM Tirtanadi – Jl. Bunga Raya – Jl. Bunga Sakura – Simpang Melati – Jl. Flamboyan Raya – Tj. Selamat/Batas Kota. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit kendaraan termasuk cadangan.
6. Trayek 29
:
PASAR INDUK–ASRAMA HAJI–JL.AKSARA–JL.VETERAN/P.PASAR PP
Keluar
:
Pasar Induk – Jl. Jamin Ginting – Simpang Pos – Jl. AH. Nasution – Jl. B. Katamso – Jl. Alfalah – Jl. STM – Jl. Sakti Lubis – Jl. SM. Raja – Jl. Turi – Jl. Stadion – Jl. Pelajar – Jl. Bahagia – Jl. AR. Hakim – Jl.
Aksara – Jl. Prof. HM. Yamin, SH – Jl. Thamrin – Jl. Merbabu – Jl. Sutomo – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl.Veteran/P. Pasar. . Masuk
:
Veteran/P. Pasar – Jl. Sutomo – Jl. P. Kemerdekaan – Jl. Prof. HM. Yamin, SH – Jl. Aksara – Jl. AR. Hakim – Jl. Bahagia – Jl. Pelajar – Jl. Stadion – Jl. Turi – Jl. SM. Raja – Jl. Sakti Lubis – Jl. STM – Jl. Alfalah – Jl. B. Katamso – Jl. Jend. AH. Nasution – Simpang Pos – Jl. Jamin Ginting – Pasar Induk. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 50 (lima puluh) unit kendaraan termasuk cadangan.
7. Trayek 37
:
TERMINAL PINANG BARIS – JL. VETERAN/P. PASAR PP
Keluar
:
Terminal P. Baris – Jl. TB. Simatupang – Jl. PAM Tirtanadi – Jl. Bunga Raya – Jl. Bunga Asoka – Jl. Setia Budi – Jl. Dr. Mansyur – Jl. Jamin Ginting – Jl. Iskandar Muda – Jl.. Hayam Wuruk – Jl. S. Parman – Jl. Sudirman – Jl. Diponegoro – Jl. Zainul Arifin – Jl. Palang Merah – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl. Veteran/P. Pasar.
Masuk
:
Jl. Veteran/P. Pasar – Jl. Haryono MT – Jl. Merbabu – Jl. Pandu – Jl. Pemuda – Jl. Palang Merah – Jl. Imam Bonjol – Jl. RA. Kartini – Jl. Diponegoro – Jl. Zainul Arifin – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Iskandar Muda – Jl. Jamin Ginting – Jl. Dr. Mansyur – Jl. Setia Budi – Jl. Asoka – Jl. Bunga Raya – Jl. PAM Tirtanadi – Jl. TB. Simatupang – Terminal P.Baris. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 60 (enam puluh) unit kendaraan termasuk cadangan.
8. Trayek 38
:
TJ. MORAWA / BATAS KOTA – TJ. SELAMAT/ BATAS KOTA PP
Keluar
:
Tj. Morawa/Batas Kota – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf Terminal Amplas – Jl. .KH.Rivai A.Manaf – Jl. SM. Raja – Jl. Rahmadsyah – Jl. Sutomo – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl. Veteran/P. Pasar – Jl. Sutomo – Jl. Prof. HM. Yamin, SH – Jl. Stasiun KA – Jl.P.Penang – Jl.Balai Kota – Jl.Putri Hijau – Jl. Guru Patimpus – Jl. Gatot Subroto – Jl. Darusalam – Jl. Sei Batang Hari –
Jl. Sunggal – Jl.Setia Budi – Jl.Komp.UNIKA – Jl.Tj.Sari – Tj.Selamat / Batas Kota. Masuk
:
Tj. Selamat/Batas Kota – Jl. Tj. Selamat – Jl. Tj. Sari – Jl. Komp. UNIKA – Jl. Setia Budi – Jl. Sunggal – Jl. Sei Batang Hari – Jl. Darusalam – Jl. Gatot Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman – Jl. Kapt. Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl. Stasiun KA – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl. Veteran/P. Pasar – Jl. FL. Tobing – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl. Merbabu – Jl. Bandung – Jl. Surakarta – Jl.. Pandu – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Terminal. Amplas – Jl.KH.Rivai A.Manaf - Jl. SM. Raja – Tj. Morawa/Batas Kota. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 100 (seratus) unit kendaraan termasuk cadangan.
WALIKOTA MEDAN, ttd DZULMI ELDIN S
Tembusan: 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara di Medan; 2. Dirlantas Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Medan; 3. Kasatlantas Polresta Medan; 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan; 5. Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan; 6. Inspektur Kota Medan; 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan; 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan; 9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan; 10. Ketua DPC Organda Kota Medan; 11. Pertinggal.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
Ir. SYAIFUL BAHRI Pembina Utama Madya NIP.19591108 199203 1 004
KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 551.21/1167.K/VI/2013
TENTANG REVISI IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL BUS UMUM An. PT.NASIONAL MEDAN TRANSPORT WALIKOTA MEDAN, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka memenuhi maksud permohonan Saudara Drs. BASKAMI GINTINGS selaku Direktur PT. NASIONAL MEDAN TRANSPORT Nomor : 26/NMT/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 perihal permohonan Pembetulan Revisi Trayek ;
b. perubahan arus lalu lintas dari satu arah menjadi dua arah dibeberapa ruas jalan di Kota Medan; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Keputusan Walikota tentang Izin Trayek Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) ;
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerag Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu 10. Litas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Medan ; 12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Dan Izin Di Bidang Perhubungan; 13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8) 16. Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 2); 17. Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan (Berita daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 16);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG REVISI IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL BUS UMUM KESATU
KEDUA
: Memberikan Izin Trayek Angkutan Kota Jenis Mobil Bus Umum kepada : NAMA PERUSAHAAN
:
PT. NASIONAL MEDAN TRANSPORT
PIMPINAN PERUSAHAAN
:
Drs. BASKAMI GINTINGS
ALAMAT PERUSAHAAN
:
JL.LETJEN JAMIN GINTING NO.604 MEDAN
ALAMAT PIMPINAN
:
JL.LETJEN JAMIN GINTING NO.604 MEDAN
JUMLAH PLAFON
:
605 (ENAM RATUS LIMA) UNIT
MASA BERLAKU IZIN
:
16 APRIL 2013 S/D 16 APRIL 2018
: Kewajiban Pemegang Izin Trayek Angkutan Kota adalah sebagai berikut : 1. Kendaraan yang dioperasikan persyaratan ketentuan laik jalan.
wajib
memenuhi
2. Usia Kendaraan maksimum/tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun. 3. Pada kaca samping, depan dan belakang kendaraan yang dioperasikan tidak dibenarkan/dilarang menggunakan kaca film.
4. Kendaraan yang dioperasikan dilengkapi dengan :
wajib
dan
harus
a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan; b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dibuat dengan dasar putih, tulisan hitam ditempatkan di bagian kaca depan dan belakang kendaraan; c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN KOTA”; d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan; e. mencantumkan daftar tarif yang berlaku didalam kendaraan; f. dilengkapi dengan tempat sampah. 5. Pada mobil bus yang melayani trayek kota dapat dipasang papan reklame, yang pemasangannya tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 6. Dilengkapi dengan sabuk keselamatan sesuai dengan Kepmenhub Nomor : 85 Tahun 2002, tentang Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan. 7. Pengemudi harus memakai seragam dan identitas perusahaan selama beroperasi. 8. Pengoperasian kendaraan pada trayek harus dimulai selambat – lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin trayek diterbitkan; 9. Pemegang izin trayek harus menyediakan tempat penyimpanan dan perawatan kendaraan (pool kendaraan) 10. Letak pool kendaraan tersebut pada point 9 dalam batas rooiliyn (garis depan).
11. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan atau domisili perusahaan kepada pejabat pemberi izin. 12. Mematuhi peraturan perundang–undangan yang berlaku yang berkaitan dalam bidang trayek angkutan. 13. Melaporkan dan mendaftarkan setiap unit kendaraannya sesuai dengan jumlah yang beroperasi setiap tahun guna memperoleh tanda bukti pendaftaran, serta wajib memperoleh izin untuk peremajaan, penambahan/pengurangan dan merealisasikan armada/plafon dari Dinas Perhubungan Kota Medan. 14. Menjalankan/mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek dan jumlah plafon yang telah ditetapkan. KETIGA
:
Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika armada pemegang izin trayek melakukan pelanggaran pada ketetapan KEDUA butir 1 s/d 14 diatas.
KEEMPAT
:
Rincian daftar trayek yang dilayani, rute yang dilalui dan jumlah armada setiap trayek tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KELIMA
:
Dengan berlakunya Izin Trayek Angkutan Kota Jenis Mobil Bus Umum ini, maka Keputusan Walikota tentang Izin Trayek Angkutan Kota Jenis Mobil Bus Umum An. PT. Nasional Medan Transport No.551.21/897/K/2008 tanggal 12 Nopember 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perobahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan didalamnya. Ditetapkan di Medan pada tanggal WALIKOTA MEDAN
ttd
RAHUDMAN HARAHAP
Tembusan : 1. Kadis Perhubungan Provinsi Sumatera Utara 2. Kaditlantas Poldasu 3. Kapolresta Medan 4. Kasatlantas Polresta Medan 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan 6. Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Medan 8. Ketua DPC Organda Kota Medan 9. Pertinggal.-
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN NOMOR
: 551.21/314.K/II/2016
TENTANG IZIN TRAYEK DAN PLAFON ANGKUTAN KOTA JENIS PENUMPANG UMUM ATAS NAMA PT RAHAYU MEDAN CERIA.
MOBIL
DAFTAR TRAYEK ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL PENUMPANG UMUM ATAS NAMA PT RAHAYU MEDAN CERIA 1. Trayek 41
: JL. LETDA SUJONO/BATAS KOTA/TEMBUNG – RSU. ADAM MALIK PP.
Keluar
: RSU. Adam Malik - Jl. Pencawan - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Patimura - Jl.Mongonsidi - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. SM. Raja - Jl. Amaliun - Jl. Ismailiyah Jl. Sutrisno - Jl. Kereta Api - Jl. Aksara - Jl. Letda Sujono - Jl. Letda Sujono/Tembung/Batas Kota.
Masuk
: Batas Kota/Tembung/Jl. Letda Sujono - Jl. Letda Sujono - Jl. Aksara - Jl. Kereta Api - Jl. Sutrisno - Jl. Ismailiyah - Jl. Amaliun - Jl. SM. Raja - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. Mongonsidi - Jl. Pattimura - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Pencawan - RSU. Adam Malik. Dilayani dengan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan termasuk cadangan.
2. Trayek 42 Keluar
: RSU. ADAM MALIK KOTA/MEDAN ESTATE PP.
KOMPLEK
IKIP/BATAS
: RSU. Adam Malik - Jl. Bungalau - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada Jl. K.H. Wahid Hasyim - Jl. Sei Besitang Jl. Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada - Jl. S. Parman - Jl. Gatot Subroto - Jl. Kapten Maulana Lubis Jl. Raden Saleh - Jl. Balai Kota - Jl. Putri Hijau - Jl. P. Merak Jingga - Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Prof. H. M. Yamin, S.H. - Jl. Willem Iskandar - Jl. Pasar V Barat - Komp.IKIP/Batas Kota/Medan Estate/Batas Kota.
Masuk
: Batas Kota/Medan Estate/Komplek IKIP - Jl. Pasar V Barat - Jl. Williem Iskandar - Jl. Prof. H. M. Yamin, S.H. - Jl. Stasiun Kereta Api - Jl. P. Penang - Balai Kota - Jl. Putri Hijau - Jl. Guru Patimpus-Jl. Gatot Subroto - Jl. Iskandar Muda - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Bungalau - RSU.A.Malik. Dilayani dengan 45 (empat kendaraan termasuk cadangan.
3. Trayek 43
Pangkalan Keluar
Masuk
puluh
lima)
unit
: TERMINAL PASAR INDUK PERUMNAS SIMALINGKAR - PERUMNAS MANDALA/BATAS KOTA PP. : Terminal Pasar Induk. : Terminal Pasar Induk - Perumnas Simalingkar Jl. Kapten Purba - Jl. Letjend. Jamin Ginting Jl. Mongonsidi - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. SM. Raja - Jl. Halat - Jl. AR. Hakim - Jl. Denai - Jl. Mandala By Pass - Jl. Garuda - Perum.Mandala/Batas Kota.
: Perumnas Mandala/Batas Kota - Jl. Garuda Jl. Mandala By Pass - Jl. Denai - Jl. AR. Hakim Jl. Halat - Jl. SM. Raja - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. Mongonsidi - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Kapten Purba Perumnas Simalingkar - Terminal Pasar Induk. Dilayani dengan 50 (lima puluh) unit kendaraan termasuk cadangan.
4. Trayek 53
: BELAWAN - TERMINAL AMPLAS - Jl. SM. RAJA/ BATAS KOTA PP.
Pangkalan
: Terminal Belawan.
Keluar
: Belawan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan (PPNB) - Jl. K.L. Yos Sudarso - Jl. Yong Panah HijauJl. Hamparan Perak - Jl. Marelan - Jl. Tanah 600 - Jl. Veteran - Jl. Pertempuran - Jl. K.L. Yos Sudarso - Jl. Budi Pembangunan - Jl. Bilal - Jl. Mustafa Jl. G. Mahameru - Jl. G. Krakatau - Jl. Sutomo Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. H.M. Yamin, S.H. Jl.
Aksara - Jl. Kereta Api - Jl. Denai - Jl. Panglima Denai - Jl. Menteng VII - Jl. K.H. Rivai A. Manaf-Terminal Amplas - Jl. K.H. Rivai A. Manaf Jl. SM.Raja Jl. SM.Raja/Batas Kota.
Masuk
: Batas Kota/Jl. SM. Raja - Jl. SM. Raja - Jl. KH. Rivai A. Manaf - Terminal Amplas - Jl. KH. Rivai A. ManafJl. Menteng VII - Jl. Panglima Denai - Jl. Denai - Jl. Kereta Api - Jl. Aksara Jl. H.M. Yamin, S.H. - Jl. Sutomo - Jl. G. Krakatau - Jl. G. Mahameru Jl. Mustafa - Jl.Bilal - Jl. Budi Pembangunan Jl. K.L. Yos Sudarso - Jl. Pertempuran - Jl. Veteran - Jl. Tanah 600 - Jl. Marelan - Jl. Hamparan Perak - Jl. Yong Panah Hijau - Jl. K.L. Yos Sudarso - Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan (PPNB) - Belawan. Dilayani dengan 100 termasuk cadangan.
5.
(seratus)
unit
kendaraan
Trayek 54
: DS. DURIN TONGGAL/BATAS KOTA - KOMPLEK IKIP/MEDAN ESTATE PP.
Keluar
: Batas Kota/Desa Durin Tonggal - Kebun Binatang - Jl. Bunga Rampai Raya - Jl. Pintu Air IV - Jl. Luku III Jl. Luku I - Jl. Pintu Air - Sp. Pos - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada- Jl. Wahid Hasyim - Jl. Sei. Besitang - Jl. Iskandar Muda Jl. Gajah mada - Jl. S. Parman - Jl. G. Subroto – Jl. Kap. Maulana Lubis – Jl. Raden saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Putri Hijau - Jl.P.Merak Jingga - Jl. P. Kemerdekaan – Jl. Prof. HM. Yamin,SH – Jl. W.Iskandar - Jl. Pasar V Barat - Komplek IKIP/Batas Kota.
Masuk
: Komplek IKIP/Batas Kota - Jl. Pasar V Barat - Jl. W. Iskandar - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl. Stasiun Kereta Api - Jl. P. Penang - Jl. Balai Kota - Jl. Putri Hijau - Jl. Guru Patimpus - Jl. Gatot Subroto Jl. Iskandar Muda - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Sp. Pos Jl. Pintu Air - Jl. Luku I - Jl. Luku III - Jl. Pintu Air IV - Jl. Bunga Rampai Raya - Kebun Binatang -Batas Kota/Desa Durin Tonggal. Dilayani dengan 100 termasuk cadangan.
(seratus)
unit
kendaraan
6. Trayek 57
: JL. SM. RAJA/BATAS KOTA - TERMINAL AMPLAS MABAR PP
Keluar
: Jl. SM. Raja/Batas Kota - Jl. SM. Raja - Jl. K.H.Rivai A Manaf - Terminal Amplas - Jl. K.H. Rivai A Manaf Jl. SM. Raja - Jl. Halat - Jl. AR. Hakim - Jl. Kereta Api - Jl. Aksara - Jl. Willem Iskandar Jl. Perjuangan - Jl. Rakyat - Jl. Mesjid Taufik Jl. Bukit Barisan II - Jl. G. Krakatau Jl. Alumunium - Jl. Pematang Pasir - Jl. Kayu Putih- Jl. K.L. Yos Sudarso - Jl. Rumah Potong - Mabar.
Masuk
: Mabar - Jl. Rumah Potong - Jl. K.L. Sudarso Jl. Kayu Putih - Jl. Pematang Pasir - Jl. Alumunium- Jl. G.Krakatau - Jl.Bukit Barisan II - Jl. Mesjid Taufik Jl. Rakyat - Jl. Perjuangan - Jl. Williem Iskandar - Jl. Aksara - Jl.Kereta Api - Jl. A.R. Hakim - Jl.Halat - Jl. SM. Raja - Jl. K.H. Rivai A Manaf -Terminal Amplas Jl. K.H. Rivai A Manaf - Jl. SM. Raja/Batas Kota. Dilayani dengan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan termasuk cadangan.
7. Trayek 81 A : BELAWAN - JL. BATAS KOTA PP.
LETDA.
SUJONO/TEMBUNG/
Pangkalan
: Terminal Belawan.
Keluar
: Belawan - Jl. K.L. Yos Sudarso - Jl. Putri Hijau - Jl. Putri Merak Jingga - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. Jl. Letda. Sujono/Tembung/Batas Kota.
Masuk
: Jl. Letda. Sujono/Tembung /Batas Kota - Jl. Letda Sujono - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl. Stasiun Kereta Api - Jl. P. Penang - Jl. Balai Kota - Jl.Putri Hijau - Jl. K.L. Yos Sudarso – Belawan. Dilayani dengan 150 ( seratus lima puluh) Unit kendaraan termasuk cadangan.
8. Trayek 101 Pangkalan
: TERMINAL PASAR ESTATE PP.
INDUK
: Terminal Pasar Induk.
-
KOMP.IKIP/MEDAN
Keluar
: Terminal Pasar Induk - Jl. Letjend. Jamin Ginting Jl. A.H. Nasution - Jl. Brigjend. Katamso - Jl. Al Falah - Jl. SM. Raja - Jl. Stadion - Jl. Gedung Arca Jl. H.M. Joni Jl. A.R. Hakim - Jl. Denai Jl. Mandala By Pass - Jl. Selamat Ketaren - Komplek IKIP/Batas Kota Medan Estate.
Masuk
: Batas Kota Medan Estate/Komplek IKIP Jl. Selamat Ketaren - Jl. Mandala By Pass Jl. Denai - Jl. A.R. Hakim - Jl. H.M. Joni Jl. Gedung Arca - Jl. Stadion - Jl. SM. Raja - Jl. Al Falah - Jl. Brigjend. Katamso - Jl. A.H. Nasution - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Pasar Induk. Dilayani dengan 150 (seratus lima puluh lima) unit kendaraan termasuk cadangan.
9. Trayek 103
: IKIP/MEDAN ESTATE - JL. LETJEND. GINTING/PANCUR BATU/BATAS KOTA.
JAMIN
Keluar
: IKIP/Medan Estate - Jl. Pasar V Barat - Jl. Williem Iskandar - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl. Stasiun Kereta Api - Jl. P. Penang - Jl. Balai Kota - Jl. Putri Hijau - Jl. Guru Patimpus - Jl. Jenderal. Gatot Subroto - Jl. Iskandar Muda - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Terminal Pasar Induk - Jl. Letjend. Jamin Ginting/Pancur Batu/Batas Kota.
Masuk
: Jl. Letjend. Jamin Ginting/Pancur Batu/Batas Kota Jl. Letjend. Jamin Ginting - Terminal Pasar Induk Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada - Jl. K.H. Wahid Hasyim - Jl. Sei Besitang - Jl. Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada - Jl. S. Parman - Jl. Gatot Subroto – Jl. Kapten Maulana Lubis Jl. Raden Saleh - Jl. Balai Kota - Jl. Putri Hijau - Jl. P. Merak Jingga - Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl. Willem Iskandar - Jl. Pasar V Barat - IKIP/Medan Estate. Dilayani dengan 425 (empat ratus dua puluh lima) unit kendaraan termasuk cadangan.
10. Trayek 104
: BATAS KOTA/DESA DURIN TONGGAL MEDAN ESTATE PP.
IKIP/
Keluar
: Batas Kota/Desa Durin Tonggal - Kebun Binatang Jl. Bunga Rampai Raya - SMPN 21 - Jl. Bunga Rampe V - Perumnas Simalingkar - Jl. Kapten Purba - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada - Jl. K.H. Wahid Hasyim - Jl. Sei Besitang - Jl. Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada - Jl. S. Parman - Jl. Gatot Subroto Jl. Kapten Maulana Lubis - Jl. Raden Saleh Jl. Balai Kota - Jl. Putri Hijau - Jl. P. Merak Jingga - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl. Willem Iskandar - Jl. Pasar V Barat - IKIP/Medan Estate.
Masuk
: IKIP/Medan Estate - Jl. Pasar V Barat - Jl. Willem Iskandar - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl. Stasiun Kereta Api - Jl. P. Penang - Jl. Balai Kota - Jl. Putri Hijau - Jl. Guru Patimpus - Jl. Gatot Subroto Jl. Iskandar Muda - Jl. Letjend. Jamin Ginting Jl. Kapten Purba - Perumnas Simalingkar Jl. Bunga Rampe V-SMPN 21 - Jl. Bunga Rampai Raya Kebun Binatang - Batas Kota/Desa Durin Tonggal. Dilayani dengan 210 (dua ratus sepuluh) unit kendaraan termasuk cadangan.
11. Trayek 105
: TERMINAL AMPLAS TERJUN/BATAS KOTA PP.
KOMPLEK
UKA
Pangkalan
: Terminal Amplas.
Keluar
: Komplek UKA Terjun/Batas Kota - Jl. Kapten R. Budin - Jl. Marelan - Jl. Tanah 600 - Jl. Veteran - Jl. Helvetia By Pass - Jl. Pertempuran Jl. Pertahanan - Jl. Brigjend. Bejo - Jl. Gunung Krakatau - Jl. Gunung Mahameru - Jl. Bukit Siguntang - Jl. Kapten Mukhtar Basri - Jl. Bukit Barisan - Jl. Gunung Krakatau - Jl. Pendidikan - Jl. Pasar III - Jl. Tuasan - Jl. Willem Iskandar Jl. Aksara - Jl. Kereta Api - Jl. Sutrisno Jl. Ismailiyah - Jl. Halat - Jl. Gedung Arca Jl. H.M. Joni - Jl. Gedung Arca - Jl. Stadion Jl.
S.M. Raja - Jl. K.H. A.Rivai A Manaf Lubis -Terminal Amplas. Masuk
: Terminal Amplas - Jl. K.H. Rivai A Manaf Lubis - Jl. SM. Raja - Jl. Stadion - Jl. Gedung Arca Jl. H.M. Joni - Jl. Gedung Arca - Jl. Halat Jl. Ismailiyah - Jl. Sutrisno - Jl. Kereta Api Jl. Aksara - Jl. Willem Iskandar - Jl. Tuasan Jl. Pasar III - Jl. Pendidikan - Jl. Gunung Krakatau - Jl. Bukit Barisan - Jl. Kapten Mukhtar Basri Jl. Bukit Siguntang - Jl. Gunung Mahameru Jl. Gunung Krakatau - Jl. Brigjend. Bejo Jl. Pertahanan - Jl. Pertempuran - Jl. Helvetia By Pass Jl.Veteran - Jl. Tanah 600 - Jl. Marelan - Jl. Kapten R. Budin - Komplek UKA Terjun/Batas Kota. Dilayani dengan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan termasuk cadangan.
12. Trayek 106
: JL. SM. RAJA/BATAS SUJONO/BATAS KOTA
KOTA
-
JL.
LETDA.
Keluar
: JL. SM.Raja/Batas Kota - Jl. SM. Raja - Jl. K.H. Rivai A Manaf Lubis - Terminal Amplas - Jl. K.H. Rivai A Manaf Lubis - Jl. SM. Raja - Jl. Stadion - Jl. Gedung Arca - Jl. H.M. Joni - Jl. Gedung Arca - Jl. Halat - Jl. A.R. Hakim - Jl. Denai – Jl. Mandala By Pass - Jl. Garuda - Perumnas Mandala Jl. Beringin - Jl. Pasar VII - Jl. Letda. Sujono/Batas Kota.
Masuk
: Jl. Letda. Sujono/Batas Kota - Jl. Pasar VII Jl. Beringin - Perumnas Mandala - Jl. Garuda Jl. Mandala By Pass - Jl. Denai - Jl. A.R. Hakim - Jl. Halat - Jl. Gedung Arca - Jl. H.M. Joni Jl. Gedung Arca - Jl. Stadion - Jl. SM. Raja Jl. K.H. Rivai A Manaf Lubis - Terminal Amplas - Jl. K.H. Rivai A.Manaf Lubis - Jl. SM. Raja - Jl. SM. Raja/Batas Kota. Dilayani dengan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan termasuk cadangan.
13. Trayek 113
: JL.SM. RAJA/BATAS KOTA - JL. KAYU PUTIH PP.
Keluar
: Jl. SM. Raja/Batas - Jl. SM. Raja - JL. K.H. Rivai A Manaf Lubis - Terminal Amplas - Jl. K.H. Rivai A Manaf Lubis - Jl. SM. Raja - Jl. Stadion Jl. Gedung Arca - Jl. H.M. Joni - Jl. A.R. Hakim - Jl. Kereta Api - Jl. Aksara - Jl. Williem Iskandar - Jl. Bhayangkara - Jl.Bilal - Jl. Budi Pembangunan - Jl. K.L. Yos Sudarso - Jl. Tanjung Mulia Jl. Aluminium Raya - Jl. Pematang Pasir - Jl. Kayu Putih (arah ke jalan tol/pangkalan).
Masuk
: Jl. Kayu Putih (arah ke jalan tol/pangkalan) Jl. Pematang Pasir - Jl. Aluminium Raya Jl. Tanjung Mulia – Jl. K.L. Yos Sudarso - Jl. Budi Pembangunan - Jl. Bilal - Jl. Bhayangkara Jl. Willem Iskandar - Jl. Aksara - Jl. Kereta Api - Jl. A.R. Hakim - Jl. HM Joni - Jl. Gedung Arca - Jl. Stadion - Jl. SM. Raja - Jl. K.H. Rivai A Manaf Lubis Terminal Amplas - Jl. SM. Raja - JL. SM. Raja/Batas Kota. Dilayani dengan 85 (delapan puluh lima) unit kendaraan termasuk cadangan.
14. Trayek 120
: TERMINAL PINANG BARIS – JL SUJONO/TEMBUNG/BATAS KOTA PP.
.LETDA.
Pangkalan
: Terminal Pinang Baris.
Keluar
: Terminal Pinang Baris - Jl. T.B. Simatupang Jl. Amal - Jl. Merak - Jl. Kasuari - Jl. Setia Budi - Jl. Dr. Mansyur - Jl. Letjend. Jamin Ginting Jl. Jend. A.H. Nasution - Jl. Brigjend Katamso - Jl. Alfalah Jl. SM. Raja - Jl. Pertahanan - Terminal Amplas - Jl. Pertahanan - Jl. Panglima Denai Jl. Menteng VII - Jl. Panglima Denai - Jl. Beringin - Jl. Letda. Sujono/Tembung/Batas Kota.
Masuk
: Jl. Letda. Sujono/Tembung/Batas Kota - Jl. Letda. Sujono - Jl. Beringin - Jl. Panglima Denai - Jl. Menteng VII - Jl. Panglima Denai - Jl. Pertahanan Terminal Amplas - Jl. Pertahanan - Jl. SM. Raja - Jl. Alfalah - Jl. Brigjend. Katamso - Jl. Jend. A.H. Nasution Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Dr. Mansyur Jl. Setia Budi - Jl. Kasuari - Jl. Merak - Jl. Amal - Jl. T.B. Simatupang - Terminal Pinang Baris.
Dilayani dengan 165 (seratus enam puluh lima) unit kendaraan termasuk cadangan.
15. Trayek 121
: PERUMNAS SIMALINGKAR - RSU. MINA /MEDAN ESTATE PP.
Keluar
: Perumnas Simalingkar Jl. Kapten Purba - Jl. Letjend. Jamin Ginting Jl. A.H. Nasution - Jl. Brigjend. Katamso - Jl. Sakti Lubis - Jl. SM. Raja Jl. Stadion - Jl. Gedung Arca - Jl. HM. Joni - Jl. Gedung Arca - Jl. Halat - Jl. A.R. Hakim - Jl. Kereta Api - Jl. Aksara - Jl. Willem Iskandar - Jl. Pasar V Barat - IKIP Baru - RSU Mina/Medan Estate.
Masuk
: RSU Mina/Medan Estate - IKIP Baru - Jl. Pasar V Barat - Jl. Willem Iskandar - Jl. Aksara - Jl. Kereta Api - Jl. A.R. Hakim - Jl. Halat - Jl. Gedung Arca - Jl. H.M. Joni - Jl. Gedung Arca - Jl. Stadion Jl. SM. Raja - Jl. Sakti Lubis - Jl. Brigjend. Katamso Jl. A.H. Nasution - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Kapten Purba - Perumnas Simalingkar. Dilayani dengan 225 (dua ratus dua puluh lima) unit kendaraan termasuk cadangan.
16. Trayek 125
: PERUMNAS MARTUBUNG - TERMINAL AMPLAS PP.
Pangkalan
: Terminal Amplas.
Keluar
: Perumnas Martubung - Jl. Pancing I - Jl. K.L. Yos Sudarso - Jl. Budi Pembangunan - Jl. Bilal Jl. Mustafa - Jl. Kapten Mukhtar Basri - Jl. Gaharu - Jl. Mahoni - Jl. Sutomo Ujung - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. Jl. Aksara - Jl. Kereta Api - Jl. A.R. Hakim Jl. H.M. Joni - Jl. Gedung Arca - Jl. Stadion Jl. SM. Raja - Jl. Garu I – Jl. Selamat Ujung Jl. Seksama Ujung - Jl. Panglima Denai/Jl. K.H. Rivai A Manaf - Terminal Amplas.
Masuk
: Terminal Amplas - Jl. Panglima Denai/Jl. K.H. Rivai A Manaf - Jl. Seksama Ujung - Jl. Selamat Ujung Jl. Garu I - Jl. SM. Raja - Jl. Stadion Jl. Gedung Arca - Jl. H.M. Joni - Jl. A.R. Hakim - Jl. Kereta Api Jl. Aksara - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl. Sutomo - Jl. Mahoni - Jl. Gaharu - Jl. Kapten
Mukhtar Basri - Jl. Mustafa - Jl. Bilal Ujung - Jl. Budi Pembangunan - Jl. K.L. Yos Sudarso - Jl. Pancing I - Perumnas Martubung. Dilayani dengan 250 (dua ratus lima puluh) unit kendaraan termasuk cadangan.
Pj. WALI KOTA MEDAN, ttd RANDIMAN TARIGAN Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
Ir. SYAIFUL BAHRI Pembina Utama Madya NIP.19591108 199203 1 004
SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR : 551.21 / ................ / K / 2009
TENTANG PERPANJANGAN IZIN TRAYEK BUS KOTA An. PERUM DAMRI
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Ir. ARIEL A. SIREGAR, MT selaku Kepala Unit Angkutan Bus Kota Damri Medan Nomor : KU.59/AK.003/2009 tanggal 14 Maret 2009 perihal permohonan Perpanjangan Izin Trayek Bus Kota An. PERUM DAMRI ; b. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor : 551.21/423/K/2004 tanggal 30 Maret 2004 tentang Revisi Izin Trayek Bus Kota An. PERUM DAMRI yang masa berlakunya akan berakhir tanggal 20 Maret 2009 ; c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, dipandang perlu diberikan perpanjangan izin trayek bus kota atas nama perusahaan tersebut dan ditetapkan dalam satu Keputusan. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan ; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 3.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ; 4. 5. 6. 7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ; Peraturan Pemerntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Medan ; 10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin Di Bidang Perhubungan ; 11.Keputusan Walikota Medan 551.21/2288.K/2002 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perizinan Angkutan Di Kota Medan.
MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA
: :
Mencabut SK. Walikota Medan No. 551.21/423/K/2004 tanggal 30 Maret 2004 tentang Revisi Izin Trayek Bus Kota An. PERUM DAMRI dan memperpanjang Izin Trayek Bus Kota kepada : NAMA PERUSAHAAN
:
PERUM DAMRI
PIMPINAN PERUSAHAAN
:
Ir. ARIEL A. SIREGAR, MT
ALAMAT PERUSAHAAN
:
JL. DAMAI NO. 19 TANJUNG MORAWA MEDAN.
JUMLAH PLAFON
:
60 (ENAM PULUH) UNIT
MASA BERLAKU IZIN
:
21 MARET 2009 S / D 22 MARET 2014
Halaman Lanjutan Keputusan Walikota Medan No. 551.21/ ..................../ K / 2009 Tanggal .....................................
KEDUA
KETIGA
:
Rincian daftar trayek yang dilayani, rute yang dilalui dan jumlah armada setiap trayek tercantum dalam lampiran keputusan ini. :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan di dalamnya.
Ditetapkan di Medan Pada Tanggal ……………..………
WALIKOTA MEDAN PENJABAT
Dto
Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si
Tembusan : 10. Ketua DPRD Kota Medan 11. Kaditlantas Poldasu 12. Kadis Perhubungan Provinsi Sumatera Utara 13. Kapoltabes MS 14. Kasatlantas Poltabes MS 15. Asisten Pemerintahan Umum Setda Kota Medan 16. Kadis Perhubungan Kota Medan 17. Kadis Pendapatan Kota Medan
18. 19. 20. 21.
Kakan Sat Pol PP Kota Medan Kabag Hukum Setdakot Medan Ketua DPC Organda Kota Medan Pertinggal
Salinan ini sesuai dengan asli Keputusan tersebut SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN
Drs. H. DZULMI ELDIN. S, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 400030066
SALI Lampiran
:
KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN Nomor
:
551.21/2153.K/2014
Tanggal
: 27 Nopember 2014
Tentang
:
Perpanjangan Izin Trayek Bus Kota An. PERUM DAMRI
DAFTAR TRAYEK DAN PANGKALAN ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL BUS An. PERUM DAMRI UNIT MEDAN
1.
Trayek 01
: TERM. TERPADU P. BARIS – JL. THAMRIN – TERM. TERPADU P. BARIS. PP
Pangkalan
: Terminal Terpadu Pinang Baris.
Keluar/Masuk : Terminal Terpadu Pinang Baris – Jl. TB. Simatupang – Jl. Gatot Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman - Jl. Kapt. Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl. Stasiun Kereta Api – Jl. MT. Haryono – Jl. Sutomo – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Thamrin – Jl. Sutrisno – Jl. Sutomo – Jl. Pandu – Jl. Pemuda – Jl. A. Yani – Jl. Balai Kota – Jl. Putri Hijau – Jl. Guru Patimpus – Jl. Gatot Subroto – Jl. TB. Simatupang – Terminal Terpadu Pinang Baris. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 20 (dua puluh) unit kendaraan termasuk cadangan. 2. Trayek 06
: TERMINAL BELAWAN – VETERAN / PUSAT PASAR. PP.
Pangkalan
: Pusat Pasar.
Keluar
: Terminal Belawan – Jl. Sumatera - Jl. KL. Yos Sudarso – Jl. Putri Hijau – Jl. Merak Jingga – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Thamrin – Jl. Prof. Dr. HM. Yamin, SH – Jl. Bedagai Jl. Veteran / Pusat Pasar.
Masuk
: Jl. Veteran / Pusat Pasar – Jl. Sutomo – Jl. Prof. Dr. HM. Yamin, SH – Jl. Putri Hijau – Jl. KL. Yos Sudarso – Jl. Sumatera – Terminal Belawan. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan termasuk cadangan.
3.
Trayek 55
: TERM. TERPADU P. BARIS – PUSAT PASAR – BELAWAN. PP.
Pangkalan
: Term. Terpadu Pinang Baris.
Keluar
: Terminal Terpadu Pinang Baris – Jl. TB. Simatupang – Jl. Gatot Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman - Jl. Kapt.Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl. Stasiun Kereta Api – Jl. MT. Haryono – Jl. Sutomo – Jl. Prof. Dr. HM. Yamin, SH – Jl. Putri Hijau – Jl. KL. Yos Sudarso – Jl. Sumatera – Terminal Belawan.
Masuk
: Terminal Belawan – Jl. Sumatera – Jl. KL. Yos Sudarso – Jl. Putri Hijau - Jl. Putri Merak Jingga – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Thamrin – Jl. Prof. Dr. HM. Yamin, SH – Jl. Stasiun Kereta Api – Jl. Pulau Penang – Jl. Balai Kota – Jl. Putri Hijau – Jl. Guru Patimpus – Jl. Gatot Subroto – Jl. TB. Simatupang – Terminal Terpadu Pinang Baris. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan termasuk cadangan.
4.
Trayek 02
: TERM. TERPADU P. BARIS – TERMINAL AMPLAS PP.
Pangkalan
: Term. Terpadu Pinang Baris.
Keluar
: Terminal Terpadu Pinang Baris – Jl. TB. Simatupang – Jl. Gatot Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman Kapt.Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl. Stasiun Kereta Api – Jl. MT. Haryono – Jl. Thamrin – Jl. Sutrisno – Jl. Sutomo - Jl. Pandu – Jl. SM. Raja – Terminal Terpadu Amplas.
Masuk
: Terminal Terpadu Amplas – Jl. SM. Raja – Jl. Rahmadsyah – Jl. Sutomo – Jl. Prof. HM. Yamin, SH – Jl. Putri Hijau – Jl. Guru Patimpus – Jl. Gatot Subroto – Jl. TB. Simatupang – Terminal Terpadu Pinang Baris. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan termasuk cadangan.
Halaman Lanjutan Lampiran Keputusan Walikota Medan No. 551.21/ ....................... /K/2009 Tanggal ........................
5.
Trayek 56
: TERM. TERPADU AMPLAS – TERMINAL BELAWAN PP.
Pangkalan
: Term. Terpadu Amplas.
Keluar
: Terminal Terpadu Amplas – Jl. SM. Raja – Jl. Rahmadsyah – Jl. Sutomo – Jl. Pandu – Jl. Pemuda – Jl. A.Yani – Jl. Balai Kota – Jl. Putri Hijau – Jl. KL. Yos Sudarso – Jl. Sumatera – Terminal Belawan.
Masuk
: Terminal Belawan – Jl. Sumatera - Jl. KL. Yos Sudarso – Jl. Putri Hijau - Jl. Putri Merak Jingga – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Thamrin – Jl. Merbabu – Jl. Surakarta – Jl. Pandu – Jl. SM. Raja – Terminal Terpadu Amplas. Dilayani dengan kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan termasuk cadangan.
Ditetapkan di Medan
:
Pada Tanggal : ......................................
WALIKOTA MEDAN PENJABAT
dto
Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si
Tembusan : 1. Ketua DPRD Kota Medan 2. Kaditlantas Poldasu 3. Kadis Perhubungan Provinsi Sumatera Utara 4. Kapoltabes MS 5. Kasatlantas Poltabes MS 6. Asisten Pemerintahan Umum Setda Kota Medan 7. Kadis Perhubungan Kota Medan 8. Kadis Pendapatan Kota Medan 9. Kakan Sat Pol PP Kota Medan 10. Kabag Hukum Setdakot Medan 11. Ketua DPC Organda Kota Medan 12. Pertinggal
Salinan ini sesuai dengan asli Keputusan tersebut SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN
Drs. H. DZULMI ELDIN. S,
M.Si
Nomor
: 002/UM.001/KU-2013
Medan, 02 April 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal
: Permohonan Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
Kepada Yth : Bapak Walikota Medan Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan di M e d a n,-
1. Dengan Hormat diajukan Kepada Bapak, bahwa kami dari Perum Damri UBK. Medan bermohon kiranya berkenan untuk menerbitkan Perpanjangan Surat Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum untuk perusahaan kami. 2. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan : a. Foto copy Akte Perusahaan; b. Foto copy Izin Gangguan; c. Fot copy KTP; d. Foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan; e. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan; f.
Foto copy NPWP
g. Surat Permohonan; h. Foto Copy Surat Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan bermotor; i.
Foto copy Surat Izin Perpanjangan Trayek Bus Kota.
3. Demikian surat permohonan ini kami ajukan kepada Bapak, atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami, PERUM DAMRI UBK. MEDAN
Tembusan : 1. Direksi Perum Damri di Jakarta 2. Kepala Wilayah I Perum Damri di Jakarta 3. Pertinggal.
Drs. M. BASRI MUBIN Kepala
KETENTUAN ANGKUTAN UMUM A. SYARAT KELAYAKAN ANGKUTAN UMUM
1.USIA KENDARAAN MAKSIMAL 10 TAHUN BERJALAN 2.RANCANG BANGUN DAN KAROSERI SESUAI DENGAN KETETAPAN PEMERINTAH MOBIL BUS DAN MPU 3.KENDARAAN LAIK JALAN/OPEERASI SESUAI KETENTUAN SPEKSI/KIUR 4.MEMILIKI IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM 5.MEMILIKI IZIN TRAYEK/OPERASI
B. SELURUH KENDARAAN YANG DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH KARTU PENGAWASAN/KPs, KENDARAAN TELAH MELALUI UJI KIR/SPEKSI SECARA PRIODIK 6 BULAN SEKALI (LAYAK OPERASI0AL),
