PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA KECIL DALAM KEGIATAN BERUSAHA Oleh : I Putu Denny Pradnyana Putra Cokorde Dalem Dahana Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Abstrak Penulisan karya ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil dalam kegiatan berusaha. Latar belakang karya ilmiah ini adalah banyaknya minimarket waralaba yang menyebabkan pelaku usaha kecil menutup usaha mereka karena mengalami kebangkrutan akibat dari adanya persaingan tidak seimbang antara pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha dengan modal besar dalam hal ini minimarket waralaba. Tujuan dari karya ilmiah ini untuk mengetahui adanya perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dalam kegiatan berusaha. Karya ilmih ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat telah mengatur tentang perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Pemerintah memiliki wewenang untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif agar terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga para pelaku usaha kecil dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukannya. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemerintah, Pelaku Usaha Kecil Abstract This paper discusses about law protection against small enterprises (stall) in business activity. Background of this paper is the amount of franchises which causes small enterprises (stall) close their businesses due to bankruptcy as a result of unbalanced competition between small enterprise and businesses with large capital (franchise). The aim of this paper to determine the protection of small enterprises in the business activity. This paper uses juridical normative method. The conclusion that can be conclude from this discussion are as follows: Act Number 9 of 1995 on Small Enterprise and Act Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition has been set on the protection of small enterprises. The government has the authority to create a conducive business climate for fair competition, thus small enterprises could promote and develop their business. Keywords: Law Protection, Government, Small Businesses I.
PENDAHULUAN
1. 1
LATAR BELAKANG Di era globalisasi saat ini yang dapat mempengaruhi seluruh elemen dalam
masyarakat di Indonesia, salah satunya dalam aspek ekonomi dan hukum. Diakui bahwa antaraekonomi dan hukum sangat berkaitan erat, karena antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum, sebaliknya
1
perubahan hukum akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi1. Ekonomi yang menjadi perputaran kehidupan dalam masyarakat selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya khususnya dalam kegiatan dibidang usaha, seperti yang terjadi di Indonesia. Dalam perkembangan dunia usaha di Indonesia, khususnya di Bali saat ini, banyak ditemukan kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur kurang adil terhadap pihak pelaku usaha kecil baik ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan sehat2. Kehadiran pasar modern seperti supermarket, swalayan, minimarket, dan tempat perbelanjaan yang ada di mall perkembanganya semakin pesat.Salah satunya minimarket waralaba. Minimarket dengan gaya waralaba yang mudah ditemui di hampir seluruh daerah di Bali ini menyebabkan keberadaan toko kecil atau warung mulai tergeser, bahkan ada yang bersebelahan yang berjarak beberapa meter saja, seperti indomaret maupun alfamart misalnya, secara tidak langsung telah membunuh eksistensi toko kecil atau warung yang dengan modal tak seberapa. Pada akhirnya pelaku usaha kecil akan menutup usaha mereka karena mengalami kebangkrutan akibat dari persaingan tidak seimbang yang terjadi antara pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha yang memiliki modal besar. 1. 2 TUJUAN PENELITIAN Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil. II.
ISI
2. 1
METODE PENELITIAN Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan undang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi3.
1
Hermansyah,2008,Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha,Prenada Media Group,Jakarta,hal.6 Ibid., hal.23 3 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2
hal. 93.
2
2. 2
HASIL DAN PEMBAHASAN
2. 2. 1 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Usaha kecil menurut M. Kwartono Adi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan milik Warga Negara Indonesia. 4 Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Mengenai kriteria usaha kecil diatur dalam Pasal 5 ayat (1), jika dilihat dari definisi usaha kecil di atas dapat dikatakan bahwa pelaku usaha kecil adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana yang dijelaskan di atas. Pelaku usaha kecil juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungn hukum agar ia dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Menurut G.W Paton, hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak5. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil itu sudah diatur bila dilihat dari ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Pasal 8 ini berbunyi sebagai berikut : Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan untuk: a. meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil; b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan Usaha Kecil; c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orangperseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil. Mengenai hal yang dijelaskan oleh Pasal 8, di dukung juga dengan Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut : Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dengan menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan untuk: 4
M. Kwartono Adi, 2007, Analisis Usaha Kecil Dan Menengah, CV. Andi Offset, Yogyakarta,hal.12. Hermansyah,2008,Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha,Prenada Media Group,Jakarta,hal.68.
5
3
a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; b. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; c. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan Usaha Kecil melalui pengadaan secara langsung dari Usaha Kecil; d. mengatur pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah; e. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. Adapun ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang memiliki kaitan dengan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil yang tercntum dalam Pasal 3 huruf b “mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.” Jika pelaku Usaha Besar melanggar ketentuan yang di atur dalam pasal 31 UndangUndang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil berbunyi : “Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Kecil mitra usahanya”. Dapat di kenakan sanksi administratif yang di sebutkan dalam Pasal 36 : (1) Usaha Menengah atau Usaha Besar yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instansi berwenang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat di dalamnya sudah diatur mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil dan sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap usaha besar yang sengaja melanggar. Dilihat dari Ketiga Pasal tersebut sudah dengan jelas secara implisit mengatur tentang perlindungan hukum yang harus didapatkan oleh para pelaku usaha kecil, yang melarang adanya kegiatan anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Penguasaan pasar yang di lakukan oleh para pelaku usaha besar dalam kegiatan minimarket waralaba ini, berdampak kepada kerugian yang di alami pelaku usaha kecil bahkan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya lagi. 4
III. KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat telah mengatur tentang perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Pemerintah disini memiliki wewenang untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif agar terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga para pelaku usaha kecil dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukannya. DAFTAR PUSTAKA Hermansyah,2008,Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha, Jakarta; Prenada Media Group.
M. Kwartono Adi, 2007, Analisis Usaha Kecil Dan Menengah, Yogyakarta; CV. Andi Offset.
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Cet. VI, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
5
