1
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENCANTUMAN DISCLAIMER OLEH PELAKU USAHA DALAM SITUS INTERNET (WEBSITE) Oleh : Ni Putu Ria Dewi Marheni Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana ABSTRACT This Research is entitled “Legal Protection for Consumers Related to the Inclusion of Disclaimer by Business Owner in Website”. The problems of the present study are: first, how the inclusion of disclaimer in websites in Indonesia is like; second, what the legal protection for consumers related to the inclusion of disclaimer by business owner in websites is like. The method used in the present study is the normative legal research. The results of the study showed: first, no norm regulating disclaimer in the Act Number 11 of 2008 concerning the electronic information and transaction which specifically regulate activities in the cyberspace. However, if generally viewed from the protection for consumers in the Act Number 8 of 1999 concerning Protection for Consumers, most inclusions of disclaimer in the website is classified as exoneration clausal which is partially prepared by business agents to avoid what they are supposed to be responsible for. Second, the form of legal protection needed by consumers in the internet is still weak. However, the general legal protection for consumers may be provided through: a) Being preventive: Reliability Certification Board ‘Lembaga Sertifikasi Keandalan’(LSK) which is supposed to give certification for every internet site already regulated by the Regulation of the Republic of Indonesia Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic System and Transaction which is a derivative of Article 10 clause (2) of the Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction; b) being repressive: through Litigation Lane which may be done by submitting a civil suit and civil sanction based on the Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction. Another alternative is through the Non Litigation lane, that is, the Arbitrate Lane, which is settled using the Alternative of Dispute Settlement. Keywords: Disclaimer, Legal Protection, Consumer Protection, Website, Electronic Information and Transaction I. PENDAHULUAN
dan
1. Latar Belakang
perekonomian
dapat
kesejahteraan
masyarakat
Perilaku
masyarakat
secara
komuikasi.
global telah berubah seiring dengan
merupakan
perkembangan teknologi informasi
pemanfaatan
Pertumbuhan menciptakan
dampak teknologi
yang dari
informasi.
2
Berangkat mesin
dengan
pencari di
menggunakan
sistem elektronik sebagai pelaku
Internet
usaha
para
mengalihkan
pengguna sistem elektronik yang
jawabnya
dapat disebut juga konsumen dapat
kerusakan dari setiap produk yang
menjelajahi
sudah dibeli oleh konsumen.
seluruh
mendapatkan
isi
berbagai
dunia,
ke
tanggung
konsumen
atas
informasi,
Disclaimer dicantumkan oleh
barang/jasa, kebutuhan sehari-hari
penyelenggara sistem elektronik /
dan juga mengetahui perkembangan
pelaku usaha tanpa adanya negosiasi
teknologi di berbagai belahan bumi.
dengan konsumen terlebih dahulu.
Perusahaan-perusahaan berskala kecil,
menengah
menggunakan sebagai bisnisnya.
dan
teknologi
internet
pendukung Internet
besar
kegiatan digunakan
Dari 10 situs internet yang diakses, 8
diantaranya
disclaimer
mencantumkan
yang
didalamnya
mengandung pengalihan tanggung jawab
penyelenggara
sistem
sebagai wadah untuk promosi, bisnis
elektronik
dan fasilitas untuk mendapatkan
hal yang mungkin akan terjadi dan
informasi
berakibat
mengenai
segala
hal.
terhadap segala sesuatu
merugikan
konsumen.
Pemasaran yang dulunya dilakukan
Salah satu keluhan konsumen dalam
secara konvensional sekarang ini
jual beli secara online (e-commerce)
banyak
dengan
juga ditemukan salah satunya adalah
bantuan teknologi internet. Pengguna
mengenai seorang konsumen yang
sistem elektronik / konsumen sampai
membeli jam tangan disebuah online
saat
shop
ini
yang
dilakukan
banyak
yang
belum
di
internet
dimana
menyadari bahwa dalam setiap situs
permasalahan muncul ketika barang
di Internet mencantumkan disclaimer
sampai ditangan konsumen ternyata
template pada bagian lain pada lay
hanya berupa kotak jam saja tanpa
out situs internet tersebut. Dalam
ada jam tangan padahal sebelumnya
situs jual beli online (e-commerce) di
konsumen
internet
dicantumkannya
pembayaran lunas ke pelaku usaha
disclaimer yang salah satu bunyinya
online shop tersebut, tentu saja dsini
menjelaskan bahwa penyelenggara
konsumen tersebut merasa kecewa
banyak
sudah
melakukan
3
dan dirugikan kemudian langsung
Transaksi
menghubungi pihak online shop dan
undang ITE merupakan peraturan
pihak
khusus mengatur bidang Informasi
online
shop
tidak
mau
Elektronik.
Undang-
bertanggung jawab atas tidak adanya
dan Transaksi Elektronik
jam tangan didalam kotak jam
terdapat
tersebut, tentu saja alasan pihak
kriteria-kriteria yang wajib dipatuhi
online
oleh
shop
dengan
tersebut
disclaimer
dikuatkan
mengenai
penyelenggara
sistem
telah
elektronik/ pelaku usaha berkaitan
bahwa
dengan substansi dari pencantuman
pihak online shop tidak bertanggung
klausula disclaimer dalam setiap
jawab atas barang yang telah dikirim
situs internet
ke pembeli. Tentu saja disini sangat
pelaku
jelas dilihat bahwa penyelenggara
mencantumkan
sistem elektronik pada situs tersebut
website tersebut.
dicantumkan
ingin
yang
pengaturan
belum
sebelumnya
mengalihkan
(website) sehingga
usaha
dengan
bebas
disclaimer
dalam
tanggung
Dengan demikian nampaknya
jawabnya. Menurut Efraim Turban1
pengaturan mengenai perlindungan
“Transaksi
merupakan
hak-hak konsumen pada Undang-
suatu proses jual beli atau bertukar
undang No. 11 tahun 2008 tentang
produk, jasa dan / atau informasi
Informasi dan Transaksi Elektronik
melalui jaringan komputer, terutama
(UU ITE) masih belum diatur secara
internet dan intranet”.
tegas. UU ITE sebagai ketentuan
elektronik
Aktivitas
dan
khusus karena ruang lingkupnya di
Transaksi Elektronik di Indonesia
dunia maya (cyberspace). Mengingat
sudah diundangkan berdasarkan UU
belum
terdapatnya
No.11 Th. 2008 tentang Informasi
khusus
mengenai
dan
Peraturan
disclaimer website dalam UU ITE,
Pemerintah RI No. 82 Th. 2012
Oleh karena itu perlu pengkajian
tentang Penyelenggaraan Sistem dan
lebih
Teknologi
Informasi
dan
Efraim Turban, et. al,2010, Electronic commerce (a managerial perspective) sixth edition, Pearson, USA, page 46.
pencantuman
mendalam
“Perlindungan 1
pengaturan
Konsumen Pencantuman
mengenai
Hukum Berkaitan Disclaimer
Bagi Dengan Oleh
4
Pelaku Usaha Dalam Situs Internet
4. Landasan Teoritis
(website).”
Untuk masalah
2. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah
menjawab
rumusan
pertama
mengenai
pengaturan
pengaturan disclaimer pada suatu
pencantuman
situs internet (website) di Indonesia,
disclaimer pada suatu situs
digunakan Teori Sistem Hukum dari
internet
Lawrence
mengenai
(website)
perspektif
dalam
hukum
di
Indonesia ?
tentang
Friedman Azas-azas
dan
Teori
Pembentukkan
Peraturan Perundang-undangan dari
2. Bagaimanakah perlindungan
bentuk hukum
bagi
Lon
L.Fuller.
Sedangkan Untuk
menjawab rumusan masalah kedua
konsumen berkaitan dengan
tentang
dicantumkanya
terhadap konsumen berkaitan dengan
disclaimer
perlindungan
hukum
oleh pelaku usaha dalam situs
dicantumkanya
internet (website)?
pelaku usaha dalam situs internet
a. Tujuan Umum mengetahui
pencantuman
oleh
(website) digunakan Teori Keadilan
3. Tujuan Penulisan
Untuk
disclaimer
dari Adam Smith dan Stakeholders pengaturan
disclaimer
Theory dari Milton Friedman’s.
pada
suatu situs internet (website) b. Tujuan Khusus
Teori Sistem Hukum
menurut
Lawrence M.Friedman mengandung komponen-komponen yaitu Struktur,
Untuk
meneliti
perlindungan
Substansi
hukum
bentuk
perlindungan
Yang
dan
termasuk adalah
Budaya
Hukum.2
dalam
Struktur
hukum bagi konsumen berkaitan
Hukum
institusi/lembaga
dengan dicantumkanya disclaimer
yang diciptakan oleh sistem hukum
oleh pelaku usaha dalam situs
salah satu diantara institusi tersebut
internet (website) apabila terjadi kerugian dari konsumen tersebut.
2
Lawrence M.Friedman,2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A Social Science Perspektive), (M. Khozim, Pentj), Nusa Media, Bandung, h. 12
5
adalah peradilan dengan berbagai
konstan/konsisten di setiap waktu
perlengkapannya. Substansi meliputi
tidak mutlak, karena hukum harus
peraturan hukum, budaya meliputi
merespon perubahan yang terjadi di
nila dalam ada dalam masyarakat
setiap
yang menjadi dasar dari hukum.
frequent changes in the rules).
Teori sistem hukum relevan untuk
waktu
Bila
(Introducing
dikaitkan
such
dalam
membahas rumusan masalah yang
perundangan tentang Informasi dan
pertama,
transaksi
karena
masih
kekosongan pengaturan
ada
dari salah
elektronik,
menyangkut
khususnya
disclaimer.
Menurut
satu komponen sistem hukum yaitu
Fuller bahwa hukum harus dapat
pada substansi hukumnya pada UU
merespon perubahan yang terjadi di
No. 11 th. 2008 tentang Informasi
setiap
dan Teknologi.
perundangan
Teori
tentang
waktu,
dikaitkan yang
dengan mengatur
Azas-azas
Informasi dan transaksi elektronik
Pembentukkan Peraturan Perundang-
khususnya berkaitan dengan adanya
undangan dikemukakan oleh Lon
disclaimer, artinya peraturan dalam
L.Fuller. menurut Fuller, agar hukum
bidang
(peraturan) berfungsi dengan baik,
Elektroik harus dapat mengakomodir
maka
segala
peraturan
tersebut
harus
Informasi
dan
macam
Transaksi
kasus
yang
atau
mematuhi atau mengikatkan diri
permasalahan
menyangkut
secara ketat kepada 8 (delapan)
dunia internet yang timbul dari
syarat yang merupakan azas-azas
adanya perkembangan zaman agar
dalam pembentukan Undang-undang.
tidak terjadi kekosongan hukum.
Syarat yang merupakan azas dalam
Teori Keadilan3 menurut Adam
pembentukkan peraturan perundang-
Smith mengenai konsep keadilan
undangan menurut Lon I.Fuller salah
komutatif lebih mencakup korelasi
satunya terdapat dalam angka 7
diantara
masyarakat
(tujuh) sebagaimana telah disebutkan
Negara
dengan
adalah : mengenai konsisten di setiap waktu, Menurut Fuller, ketentuan bahwa
hukum
harus
3
khususnya perseorangan.
Satjipto Rahardjo,2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 44
6
Perlindungan
terhadap
konsumen
Dalam stakeholder theory, ada
didasarkan pada keadilan komutatif
dua kategori yaitu kelompok primer
tersebut.
dan kelompok sekunder. Konsumen
Stakeholders theory lahir atas
termasuk dalam kelompok primer
kritikan dan kegagalan shareholders
yang harus diperhatikan terlebih
theory atau Friedman’s paradigm
dahulu karena sangat menentukan
dalam upaya meningkatkan tanggung
keberhasilan suatu perusahaan dalam
jawab perusahaan, yang terletak pada
aktivitas
tanggung jawab tunggal manajemen
kelompok
terhadap stakeholders.
Kegagalan
langsung
tersebut
munculnya
perusahaan.6
mendorong
stakeholders theory yang melihat
usahanya
oleh
primer dalam
karena
berinteraksi
aktifitas
bisnis
5. Metode Penelitian
shareholders sebagai bagian dari
Penelitian ini termasuk dalam
stakeholders itu sendiri. Stakeholders
penelitian hukum normatif. 7 Didalam
merupakan keterikatan yang didasari
penelitian hukum normatif, maka
oleh suatu kepentingan tertentu4,
penelitian terhadap asas dan kaidah
membahas mengenai stakeholders
hukum
theory berarti membahas hal-hal
dalam sikap dan prilaku masyarakat8
yang
tentang
Penelitian ini dilakukan terhadap
kepentingan dari berbagai pihak.
berlakunya asas-asas hukum dalam
Friedman’s
perlindungan hukum bagi konsumen
menyangkut
memberikan
definisi
tentang stakeholders5 yaitu : “setiap kelompok individu mempengaruhi dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan.” 4
yang
menjadi
pedoman
berkaitan dengan dicantumkannya atau yang atau suatu suatu
Busyra Azheri, 2011,Corporate Social Responsibility (Dari Voluntary Menjadi Mandatory), PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.112 5 Ibid
6
Dwi Kartini, 2009, Coorporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, h.8 7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.14 8 Nomensen Sinamo, 2009, Metode Penelitian Hukum, PT.Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, h. 107
7
disclaimer oleh pelaku usaha dalam
“syarat-syarat dalam perjanjian yang ditampilkan dalam bentuk formulir yang dicetak dalam bentuk baku yang digunakan untuk semua perjanjian yang sama jenisnya dan hanya berbeda sepanjang diperlukan oleh suatu keadaan.”10
situs internet (website).
II. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Tinjauan
Umum
Pencantuman
Tentang
Disclaimer
Oleh
Pelaku Usaha dalam Situs Internet (website)
Pelaku usaha yang menjalankan usahanya melalui sarana internet (online) dalam UU Nomor 11 Th.
Disclaimer dalam website atau pernyataan
pembebasan
2008
tentang
Informasi
dan
dari
Transaksi Elektronik maupun dalam
tanggung jawab diberikan dengan
Peraturan Pemerintah No. 82 Th.
tujuan perlindungan bagi pelaku
2012
usaha pemilik website. Pengguna
Sistem dan Transaksi Elektronik
situs sebagau konsumen dianggap
termasuk
secara
Penyelenggara
otomatis
tanpa
adanya
tentang
penyelenggaraan
dalam
kategori
Sistem
Elektronik
bargaining position menerima syarat
(PSE).11 Pasal 1 angka 6 UU ITE
dan ketentuan yang berlaku pada
memberikan
9
pengertian
tentang
Penyelenggara Sistem Elektronik.12
website tersebut.
Berdasarkan Hukum Indonesia
Mengenai fitur
yang wajib
keberadaan suatu klausula disclaimer
disediakan
yang ada di dalam situs internet
Sistem Elektronik dan sesuai dengan
(website)
karakteristik sistem elektronik yang
yang
dinegosiasikan terlebih
tidak
kepada
dahulu
dapat
oleh
Penyelenggara
konsumen
dalam
hukum
perikatan termasuk dalam perjanjian standar. Tretel memberikan definisi perjanjian standar sebagai
10
G.H Treitel, 1995, The law of contract, 9 th Edition , Sweet & Maxwell Ltd, London, h.196 11
Teguh Arifiyadi, 2013, Sertifikasi Pelaku Usaha Online,diakses dari :URL : www.hukumonline.com , pada tanggal 9 Oktober 2013
9
Diana kusumasari, ,2011, status hukum pencantuman disclaimer, diakses dari URL : http://www.hukumonline.com, pada tanggal 12 September 2012
12
Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara Negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat
8
digunakan diatur dalam Pasal 26 PP
elektronik (e-commerce), terdapat
13
No. 82 Th. 2012.
Kewajiban
klausula
mengenai
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
tanggung
jawab
menerapkan
tanggung
pembebasan
tersebut
yang
jawab
diciptakan oleh pemilik situs sebagai
terhadap resiko berkaitan dengan
pelaku usaha dengan tujuan agar
kerugian yang diderita konsumen.
supaya jelas bagi para pihak akan
Pelaku
batas dari tanggung jawab masing-
usaha
penyelenggara
transaksi elektronik juga memiliki
masing pihak.
kewajiban berdasarkan Pasal 49 PP
Dalam prakteknya di Indonesia
No. 82 Th. 2012 salah satunya
dalam suatu situs internet (website),
adalah konsumen wajib diberikan
baik itu website penyedia layanan
batas waktu pengembalian barang.
informasi
Dalam transaksi bisnis melalui internet
menimbulkan
beberapa
elektronik
maupun
transaksi jual beli pihak pelaku usaha pemilik situs mencantumkan suatu
masalah yuridis14, salah satunya yang
klausula
menarik yaitu mengenai pembebasan
disclaimer
tanggung jawab. Di dalam suatu situs
letaknya
internet (website) disadari/tidak oleh
langsung muncul dilayar (screen)
masyarakat yang mengunjungi suatu
monitor ketika konsumen internet
website,
membuka
baik
menyediakan
itu
website
layanan
yang
eksemsi
yang
tersebut
disebut
yang
mana
di dalam website
tidak
suatu website. Biasanya
informasi
disclaimer dari suatu situs terdapat
maupun layanan jual beli secara
dibagian bawah tampilan situs yang penulisannya menggunakan ukuran
13
Fitur wajib berupa fasilitas untuk melakukan koreksi, membatalkan perintah, memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi, memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya, melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan, mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi dan membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi. 14
Niniek Suparni, 2009, Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, h.52
font lebih kecil daripada tulisan utama dari situs tersebut dan ada juga
situs
yang
langsung
menggabungkan disclaimer didalam suatu term and condition suatu situs internet. Dari segi isinya, pada disclaimer isinya sudah ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara
9
sistem elektronik/ pelaku usaha.
lain.15 Tentu saja disini sangat jelas
Pengguna
elektronik/
dilihat bahwa penyelenggara sistem
dapat
elektronik pada situs tersebut ingin
sistem
konsumen
tidak
menegosiasikan
isinya
karena
mengalihkan
tanggung
jawabnya.
perjanjian sudah tercetak dilayar.
Contoh yang kedua, disclaimer pada
Sebagai contoh isi dari disclaimer
Online
dalam website, pertama, disclaimer
menyebutkan “Barang tidak dapat di
pada situs penyedia TV streaming
retur dengan alasan apapun dan
yang berbunyi
konsumen
Shop
Indonesia,
yang
membatalkan
“None of the streams are hosted on this server, please contact ustream tv, vogulus, selfcast or justin tv directly regarding this stream copyright”
pesnannya akan di masukkan dalam
Dapat diketahui bahwa tidak ada
klausula baku dalam UUPK dan
daftar hitam konsumen/blacklist.” Hal tersebut tentu saja bertentangan juga dengan ketentuan mengenai
satupun aliran host/pemilik pada
Pasal
server
konsumen
ini,
silahkan
langsung
menghubungi ustream tv, vogulus, selfcast atau justin tv mengenai hak cipta siaran ini. Mengacu kepada
website
streaming,
penyedia ada
TV sedikit
UUPK
mengenai
hak
satunya
hak
salah
mendapatkan ganti rugi. 2. Pengaturan
Disclaimer
Dalam
Perspektif Hukum Di Indonesia
disclaimer tersebut, yang merupakan sebuah
4
Dalam UU No.11 Th.2008 ini juga
menganut
berkontrak
asas
yang
kebebasan
terdapat
dalam
ketidaksesuaian terhadap disclaimer
Pasal 1338 KUHPerdata yang sesuai
yang
dengan
mereka cantumkan,
secara
kesepakatan
para
pihak
sederhana logikanya adalah apakah
sesuai
mungkin web TV streaming tersebut
KUHPerdata.
tidak bertanggung jawab atas apa
berkontrak menyatakan bahwa setiap
dengan
Pasal
Asas
1320
kebebasan
yang ditayangkan, maupun di embed (dilekatkan), meskipun content dan server-nya itu berasal dari website
15
Mustadafin, 2012, Standar Ganda Copyright pada Website, diakses dari URL : http://www.kaskus.co.id , pada tanggal 20 Juni 2012
10
orang dapat membuat kontrak atau
berbelanja dan memanfaatkan isi
perjanjian yang substansi dan macam
suatu
apapun
konsumen
asal
tidak
bertentangan
dengan perundangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
16
Selanjutanya
website
itu
telah
juga setuju
berarti dengan
seluruh syarat yang telah pemilik situs cantumkan dalam disclaimer,
kebebasan
berkontrak
juga
sedangkan letak dari disclaimer pun
memberikan
kebebasan
untuk
terkadang tidak terbaca dan tidak
menentukan
substansi
serta
persyaratan dari suatu perjanjian
disadari
dapat disimpulkan dari Pasal 1337 KUHPerdata bahwa sebab disebut terlarang jika dilarang oleh undangundang. Hal ini juga yang menjadi dasar pemikiran mengapa pemilik situs
di
internet
mencantumkan
substansi daripada suatu disclaimer dengan
bebas
sesuai
dengan
kehendaknya, namun yang menjadi permasalahan adalah mengenai tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak karena isi dari disclaimer tidak dinegosiasikan
terlebih
dahulu
dengan masing-masing konsumen. Dengan
konsumen
setuju
untuk
karena
Pasal 19 UU No.11 Th. 201118
17
perundang-undangan ,
oleh
letaknya dibawah homepage website.
asalkan tidak bertentangan dengan peraturan
konsumen
yang secara tersirat memperbolehkan segala bentuk klausula apapun di dalam sistem elektronik asalnya para pihak sepakat. Klausula pengalihan tanggung jawab dalam klausula baku disebut juga klausula eksonerasi. Treitel
mendefinisikan
eksonerasi
sebagai
klausula
“a
clause
excluding or limitation liability” dapat
diketahui
bahwa
yang
meniadakan
klausula membatasi
tanggung
sebuah atau
jawab.19
Pencantuman klausula eksonerasi ini dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1)20 UUPK. Kemudian mengenai 18
16
Ridwan Syahrani, 1985, Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, h.212 17 Herlien Budiono, 2010, Ajaran Umum HukumPerjanjian dan Penerapannya di bidang kenotariatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.31
Menyebutkan bahwa “Dalam melakukan Transaksi Elektronik Para Pihak harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati”. 19 20
Ibid
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
11
letak klausula baku yang sulit untuk
disclaimer
dilihat dan dimengerti diatur dalam
(website).
Pasal 18 ayat (3) UUPK.
Berkaitan
Berkaitan dengan pencantuman disclaimer
dalam
dalam
situs
internet
kekosongan dengan
situs
internet
dengan norma
suatu
adanya
harus
pengaturan
diisi dalam
(website) belum diatur secara khusus
perundang-undangan.
didalam Perundangan di Indonesia.
pembentukan peraturan perundang-
Apabila
undangan berpedoman dengan Teori
ditinjau
dari pengertian
klausula baku yang telah dijelaskan
tentang
dalam
Peraturan
pembahasan
maka
substansi
dalam
website
ketentuan dilarang.
sebelumnya,
dari
disclaimer
termasuk
klausula
baku
UUPK tidak
Azas-azas
Suatu
Pembentukkan
Perundang-undangan
dimana menurut Fuller hukum harus
dalam
dapat merespon setiap perubahan
yang
yang terjadi kehidupan masyarakat.
mengatur
Jadi
fenomena
pencantuman klausula baku dalam
disclaimer
lingkup transaksi secara elektronik.
(website) harus direspon oleh hukum
Peraturan
melalui pengaturan secara tegas agar
lingkup
yang
mengatur
Transaksi
ruang
Elektronik
dalam
kemunculan situs
internet
di
dapat melindungi seluruh masyarakat
Indonesia adalah UU No. 11 Th.
dalam hal ini sebagai konsumen. Apa
2008. Oleh karena itu masih terdapat
yang
kekosongan norma dalam pengaturan
berkaitan
dikemukakan dengan
Fuller Teori
juga Sistem
Hukum dari Lawrence M. Friedman diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan kalusula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemenfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
yang
mengemukakan
pembentukkan
suatu
bahwa perundang-
undangan juga sangat dipengaruhi oleh sistem hukum suatu Negara. Jika tidak ada substansi hukum yang merupakan
peraturan
perundang-
unangan maka tidak ada pedoman yang akan digunakan bagi lembaga pemerintahan yang termasuk dalam
12
struktur
hukum
untuk
stabilitas
sosial
yang
akan
menindaklanjuti permasalahan yang
menunjang kegiatan
timbul
kehidupan
tercipta jika suatu keadilan terwujud.
masyarakat yang dimana masyarakat
Tidak lengkap jika suatu keadilan
merupakan perwujudan dari suatu
tidak diikuti dengan adanya hukum.
di
dalam
budaya hukum.
Untuk
3. Perlindungan
Hukum berkaitan
bagi
bisnis
melindungi
masyarakat
agar
akan
hak-hak
tercipta
suatu
dengan
keadilan tentu saja dibutuhkan suatu
pencantuman Disclaimer dalam
upaya melalui perlindungan hukum.
Situs Internet (website) oleh
Dalam
Pelaku Usaha
perlindungan hukum bagi konsumen
Konsumen
kaitannya
dengan
Seberapa
besar
dukungan
internet tersebut, menurut Philipus
stakeholder
kepada
perusahaan
M.Hadjon21 bahwa dapat diuraikan
menentukan seberapa besar pula
menurut jenis perlindungan hukum
kesuksesan suatu perusahaan tersebut
ada 2 bentuk yaitu perlindungan
Dukungan dari stakeholder harus
hukum
selalu
Perlindungan preventif dalam hal
diperoleh
oleh
suatu
preventif
perusahaan hidup suatu perusahaan
pencantuman
untuk
besar
berfungsi
dapat
konsumen
mengukur
perusahaan
sebagian
tersebut
lemah
kegiatan bisnis di internet secara
dirugikan.
online tentu saja konsumen sebagai
agar
dipihak
yang
tidak
Perlindungan
ini
mencegah
berada
dan
represif.
disclaimer
untuk
beradaptasi. Di dalam pelaksanaan
dan
semata-mata
bagi
hak
stakeholder harus diperhatikan oleh
konsumen yang telah ada dalam UU
pelaku
memasarkan
No. 11 Th. 2008 diatur dalam Bab III
produknya melalui situs internet
mengenai Informasi, dokumen dan
(website).
tanda terima elektronik diatur dalam
usaha
kegiatan dibangun
yang
Hal ini diperlukan agar bisnis
elektronik
berdasarkan
kebermanfaatan menguntungkan
yang dan
adil.
dapat konsep saling Suatu
21
Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Percetakan M2 Print, Edisi Khusus, Surabaya, h.3
13
Pasal 9 UU ITE22. Selanjutnya,
lebih tenang untuk memanfaatkan
mengenai
dunia internet untuk bertransaksi dan
sertifikasi bagi setiap
website di Indonesia diatur dalam Pasal 10 UU ITE23.
Perlindungan
Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK)
24
mencari informasi. hukum
represif
dalam hal penyelesaian pada saat
ini diatur dalam PP No. 82
stelah terjadi sengketa, dibagi lagi
Th. 2012 Di Indonesia secara formal
menjadi dua yaitu melalui jalut
belum ada satupun LSK yang diakui
litigasi dan non litigasi.
dan
Melalui jalur litigasi :
disahkan
oleh
pemerintah.
Beberapa contoh LSK asing yang telah
ada
secara
adalah
konsumen internet yang mengalami
GeoTrust, Hacker Safe, Trust Guard,
kerugian dapat mengajukan gugatan
VerySign,
terhadap
McAfee
resmi
Setiap orang tersebut sebagai
Secure
dan
peyelenggara
sistem
Trustweb. Tentu saja jika LSK ini
elektronik yaitu pelaku usaha yang
terwujud
transaksi
memiliki situs internet. Jika yang
maya
dirugikan adalah masyarakat sesuai
(cyberspace) tetap diawasi dengan
Pasal 38 ayat (2) UU ITE juga
jujur, maka konsumen akan merasa
memperbolehkan untuk diadakannya
elektronik
dan di
sistem dunia
gugatan secara perwakilan terhadap 22
Pasal 9 UU ITE dalam mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menawarkan produknya melalui sistem elektronik (dalam hal ini internet) harus menyediakan secara lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan 23
Pasal 10 UU ITE mengenai setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan
pihak
penyelenggara
sistem
elektronik yang berakibat merugikan masyarakat. Dalam Pasal 45 UU ITE25 memberikan ancaman pidana terhadap website yang menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen (Pasal 28 ayat 1 UU ITE).
24
Lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik (Pasal 1 angka 24 PP PSTE).
25
Hukuman paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,(satu miliar rupiah).
14
Selanjutnya
jika
dikaitkan
konsiliasi.
Penyelesaian
dengan UU Perlindungan Konsumen
juga
(UUPK) Pasal 18 ayat (1) dan ayat
lembaga arbitrase, hal ini termasuk
(2) UUPK, Pasal 18 ayau (3) UUPK
dalam penyelesaian sengketa secara
menyatakan batal demi hukum setiap
adversarial yang melibatkan suatu
klausula baku yang telah ditetapkan
lembaga. Arbitrase pada dasarnya
oleh pelaku usaha pada dokumen
berbentuk lembaga non Negara atau
yang
swasta
memuat
ketentuan
yang
dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK.
Ini
juga
berarti
suatu
dapat
dilakukan
sengketa
untuk
melalui
menyelesaiakn
sengketa secara cepat. Lembaga alternatif penyelesaian
klausula baku dalam transaksi secara
sengketa
langsung diluar lingkup dunia maya
menyelesaikan sengketa konsumen
yang memuat ketentuan mengenai
di dunia nyata dapat digunakan
klausula baku yang dilarang dalam
adalah Badan Penyelesaian Sengketa
Pasal 18 ayat (1) Undang-undang
Konsumen
Perlindungan Konsumen atau yang
penyelesaian di luar pengadilan yang
memiliki
sebagaimana
dilaksanakan oleh BPSK ini memang
dilarang dalam Pasal 18 ayat (2)
dikhususkan bagi pelaku usaha dan
UUPK dianggap tidak pernah ada
konsumen yang meliputi jumlah nilai
dan mengikat para pihak , namun
yang
UUPK
ruang
pelaksanaannya tidak ada batasan
konvensional
nilai pengajuan gugatan, sehingga
(dunia nyata) bukan transaksi secara
dimungkinkan gugatan konsumen
elektronik (dunia maya). Jadi disini
meliputi jumlah nilai kecil sampai
belum jelas mengenai konsekuensi
besar.
lingkup
format
hanya
mengatur
transaksi
pengaturan disclaimer dalam suatu
di
kecil
Indonesia
(BPSK).
untuk
Lembaga
tetapi
dalam
Dapat diperhatikan bahwa UUPK
website.
belum dapat melindungi konsumen
Melalui jalur non litigasi :
dalam transaksi elektronik, karena
Penyelesaian
sengketa
yang
UUPK
mempunyai
keterbatasan
dapat dilakukan secara damai dengan
pengertian tentang pelaku usaha
jalan
yang wilayah usahanya hanya di
negosiasi,
mediasi
dan
15
wilayah Indonesia. Padahal transaksi
Indonesia sampai saat ini belum
elektronik
diterapkan arbitrase online tersebut.
merupakan
model
perdagangan yang dapat melintasi wilayah hukum suatu Negara. Untuk
III. PENUTUP
mempermudah
1. Simpulan
penyelesaian
sengketa dalam transaksi elektronik dalam perkembangan saat ini juga muncul penyelesaian sengketa secara online
(online
resolution/ODR).
dispute ODR
pada
dasarnya sama dengan mekanisme arbitrase scara konvensional namun medianya saja yang berbeda dimana ODR menggunakan media internet sebagai media untuk menyelesaikan sengketa. Demi keadaan tertentupun demi
kelancaran
ODR
dapat
mempertemukan para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU No.30 Tahun 199926 diberikan
kemungkinan
dipergunakannya proses
e-mail
penyelesaian
meskipun penyampaian
baru surat.
dalam sengketa
dalam
tahap
Namun
di
Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian sebagaimana dikemukakan , kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : 1) Apabila ditinjau dari UU No.8 Th. 1999
tentang
Perlindungan
Konsumen, maka dalam transaksi di dunia nyata disclaimer dapat dikategorikan
sebagai klausula
eksonerasi yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Akan tetapi terjadi kekosongan norma di dalam UU No.11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara khusus (lex specialis derogate legi generali) mengatur kegiatan di dunia maya (cyberspace). Dalam UU ITE belum diatur mengenai kriteria-kriteria
substansi
yang
dapat dicantumkan pada suatu 26
Pasal 4 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, email, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”
disclaimer dalam situs internet (website) agar dapat melindungi hak-hak konsumen. 2) Bentuk
perlindungan
hukum
terhadap konsumen mengacu pada
16
pencantuman disclaimer dalam
Komunikasi
dan
website
sebagai
suatu
bentuk
(Depkominfo)
klausula
baku,
masih
lemah.
mengambil
Informasi segera
tindakan
dalam
Adapun saat ini perlindungan
rangka
hukum konsumen yang dapat
yaitu
diberikan, ada 2 (dua) yaitu secara
undangan tentang Informasi dan
preventif
Transaksi
yakni
disyaratkan
kepastian pengaturan peraturan
Perundang-
Elektronik
materi
dengan adanya suatu Lembaga
yang diatur haruslah jelas dan
Sertifikasi
lengkap.
Keandalan
(LSK)
Terutama
mengenai
berdasarkan PP. No. 82 Th. 2012
kriteria dari substansi dari suatu
tentang Penyelengaraan Sistem
disclaimer dalam situs internet
dan Transaksi Elektronik yang
(website) yang melindungi hak-
merupakan turunan dari Pasal 10
hak konsumen.
ayat (2) UU No.11 Th. 2008
b.
Dalam
upaya
memberikan
tentang Informasi dan Transaksi
Perlindungan
Elektronik dan secara represif
maksimal terhadap konsumen
penyelesaian sengketa dalam jalur
disarankan
litigasi
melalui
disarankan agar dipertegasnya
pengajuan gugatan perdata dan
syarat-syarat pendaftaran bagi
dikenakan
Lembaga Sertifikasi Keandalan
dilakukan
sanksi
pidana
hukum
bagi
Pemerintah
berdasarkan UU ITE melalui jalur
(LSK)
Non Litigasi yang ideal dengan
sertifikasi untuk setiap situs
filosofi
internet
lahirnya
transaksi
untuk
yang
memberikan
(website)
sehingga
dapat
melihat
elektronik dengan media situs
konsumen
internet (website) adalah melalui
sertifikat keandalan di website
Alternatif Penyelesaian Sengketa
milik pelaku usaha dan agar
salah
segera dibentuk arbitrase online
satunya
melalui
jalur
Arbitrase. 2.
Saran
a.
Pertama melalui
resmi
di
Indonesia
untuk
memudahkan para pihak dalam untuk
pemerintah Departemen
penyelesaian online tersebut.
sengketa
secara
17
DAFTAR PUSTAKA
Soekanto,
I BUKU Azheri, Busyra 2011, Corporate Social Responsibility (Dari Voluntary Menjadi Mandatory), Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada Budiono,
Friedman
Herlien, 2010, Ajaran Umum HukumPerjanjian dan Penerapannya di bidang kenotariatan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti , Lawrence M.,2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A Social Science Perspektive), (M.Khozim, Pentj), Bandung : Nusa Media
Hadjon, Philipus M. , 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya : PT Bina Ilmu Kartini, Dwi, 2009, Coorporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia, Bandung : Refika Aditama Rahardjo,
Satjipto, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta : Genta Publishing
Sinamo ,Nomensen, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT.Bumi Intitama Sejahtera.
Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Syahrani, Ridwan , 1985, Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung : Alumni Treitel, G.H., 1995, The law of contract, 9 th Edition , Sweet & Maxwell Ltd, London Turban,
Efraim, et.al., ,2010, Electronic commerce 2010 (a managerial perspective) sixth edition, USA : Pearson.
II Artikel Internet Diana Kusumasari, 2011, status hukum pencantuman disclaimer, diakses dari URL : http://www.hukumonline.c om, pada tanggal 12 September 2012 Mustadafin, 2012, Standar Ganda Copyright pada Website, diakses dari : http://www.kaskus.co.id, pada tanggal 20 Juni 2012 Teguh Arifiyadi, 2013, Sertifikasi Pelaku Usaha Online,diakses dari :URL : www.hukumonline.com , pada tanggal 9 Oktober 2013
18
III
Peraturan
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Perundang-
undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Biodata singkat penulis: Nama lengkap dengan gelar :
Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Ni Putu Ria Dewi Marheni, SH.,MH. Alamat rumah :
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang
Jl.P.Kawe Gg.Kartika II / 1 Denpasar HP : 081808121214 e-mail :
[email protected]
