DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Kelistrikan Atas Kenaikan Tarif Dasar Listrik Secara Sepihak Tanpa Persetujuan Dpr Dan Masyarakat
Anasthasia Alfhani Herera, Maringan Lumbanraja*, Rinitami Njatrijani Hukum Perdata Dagang
Abstrak Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen jasa kelistrikan di Indonesia masih belum dijalankan dengan baik. PT. PLN sebagai pelaku usaha sering kali mengabaikan kepentingan dan perlindungan terhadap konsumennya. Seperti dalam penerapan tarif dasar listrik, seharusnya PT. PLN menjalankan kebijakan tersebut sesuai prosedur yang ada, tetapi kenyataannya banyak hal yang dilanggar. Peran pemerintah, pelaku usaha sendiri, dan Lembaga Swadaya Perlindungan Konsumen sangat diperlukan untuk menegakkan, mengawasi serta memberi penerangan pada konsumen agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berjalan dengan maksimal.
untuk dapat mengaturnya dengan
I. Pendahuluan Pengertian tenaga listrik menurut
Pasal
1
angka
baik untuk kepentingan bersama
2
agar
tidak
terjadi
monopoli
Undang-undang No. 30 Tahun
dalam kepentingan ini.
2009 ialah Tenaga listrik adalah
Sebagai
penyedia
suatu bentuk energi sekunder
kelistrikan
yang
segala yang berkaitan dengan
dibangkitkan,
ditransmisikan, didistribusikan
dan untuk
yang
jasa
menguasai
listrik negara, PT. PLN
segala
dapat
tidak
bertindak
sewenang-
kepada
konsumen.
macam keperluan, tetapi tidak
wenang
meliputi listrik
Namun disini PLN menaikan
yang dipakai
untuk komunikasi, elektronika,
tarif
atau isyarat.
golongan
Pemerintah
listrik
bagi
6.600
pelanggan VA
tanpa
menguasai
persetujuan dari DPR sebagai
kepentingan listrik dalam bentuk
wakil rakyat. Pasal 34 ayat (1)
Badan Usaha Milik
Undang-undang No. 30 Tahun
Negara 1
2009 dalam pasal 34 ayat (1),
Tahun
menyatakan bahwa Pemerintah
Ketenagalistrikan.
sesuai dengan kewenangannya
II. Rumusan Masalah
menetapkan tarif tenaga listrik untuk
konsumen
1999
tentang
Pada kasus kenaikan tarif
dengan
dasar listrik oleh PT. PLN tanpa
persetujuan Dewan Perwakilan
persetujuan DPR dan masyarakat
Rakyat Republik Indonesia.
merupakan suatu masalah, karena
Peran pemerintah sangat
kenaikan yang dilakukan tidak
diperlukan dalam memberikan
sesuai dengan peraturan yang
perlindungan hukum, antara lain
telah
dengan
Undang-
dilakukan
Undang No. 8 Tahun 1999
Penetapan
tentang Perlindungan Konsumen,
pelanggan listrik golongan 6.600
Peraturan Pemerintah No. 57
volt ampere (VA) ke atas yang
Tahun
Badan
ditetapkan PT PLN (Persero)
Konsumen
dianggap telah melanggar UU
Indonesia, Peraturan Pemerintah
No. 30 Tahun 2009 tentang
No. 58 Tahun 2001 tentang
Ketenagalistrikan.
membentuk
2001
tentang
Perlindungan
Pembinaan
dan
Penyelenggaraan
Pengawasan
dibuat
dan
cenderung
secara
sepihak.
tarif
baru
Berdasarkan
Perlindungan
yang
diuraikan
bagi
kenyataan
diatas,
maka
Konsumen, Peraturan Pemerintah
timbul beberapa permasalahan
No. 59 Tahun 2001 tentang
yang selanjutnya akan dibahas
Lembaga
oleh
Perlindungan
penulis.
Adapun
Konsumen Swadaya Masyarakat,
permasalahan
Keputusan
Presiden
dirumuskan sebagai berikut:
Tahun
2001
No.
tentang
Pembentukan Penyelesaian
90
1.
Badan Konsumen
Bagaimana yang
dan
tersebut
diberikan
pemerintah
terkait dengan jasa kelistrikan
perlindungan oleh kepada
konsumen listrik dalam hal
terdapat Undang-undang No. 30
2
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
2.
kenaikan Tarif Dasar Listrik
dasar listrik secara sepihak, serta
secara sepihak?
apa yang menjadi kendala bagi
Apa saja hambatan yang
pelaku
dihadapi dalam memberikan
dalam pemenuhan perlindungan
perlindungan hak konsumen
hukumnya.
atas kenaikan Tarif Dasar
IV. Hasil
Listrik?
konsumen
Penelitian
A. Pelaksanaan
Penelitian yang dilakukan
empiris.
dan
dan
Pembahasan
III. Metode Penelitian
merupakan
usaha
penelitian Metode
Kenaikan
yuridis
Kebijakan Tarif
Dasar
Listrik
pendekatan.
Terdapat beberapa alasan
Maka metode pendekatan yuridis
yang dikeluarkan, antara lain
empiris yaitu suatu cara yang
pengurangan subsidi, penyehatan
digunakan untuk memecahkan
PLN,
masalah
kelebihan daya tampung, dan
penelitian
dengan
meneliti data sekunder terlebih dahulu
untuk
penambahan
trafo,
masih banyak lagi yang lainnya.
kemudian
Subsidi
adalah
dilanjutkan dengan mengadakan
pembayaran
penelitian terhadap data primer di
untuk produsen , distributor dan
lapangan.
konsumen
Spesifikasi
di
oleh
sebuah
bahkan
pemerintah
masyarakat
dalam
dalam bidang tertentu.Misalnya
penelitian ini bersifat deskriptif
untuk mencegah penurunan dari
analisis
industri
dengan
metode
atau
kenaikan
harga
pengolahan data dan analisis data
produknya atau hanya untuk
berupa metode kualitatif. Objek
mendorong
atau permasalahan yang diambil
mempekerjakan
dalam
yang lebih.1
penelitian
ini
adalah
masalah
perlindungan
hokum
terhadap
konsumen
jasa
kelistrikan atas penetapan tarif
1
3
untuk tenaga
www.id.shvoong.com, 8 Maret 2013
kerja
Total subsidi listrik tahun
B. Perlindungan
Hukum
2010 adalah Rp 58,11 triliun,
Terhadap Konsumen Jasa
subsidi pelanggan rumah tangga
Kelistrikan
Rp 33,21 Triliyun (57,1%) dan
UU
subsidi pelanggan rumah tangga
tentang
yang tidak mampu (golongan
Konsumen
pelanggan 450-1300 VA) Rp 29,17
Triliyun
No.
Berdasarkan 8
tahun
1999
Perlindungan
Berdasarkan Pasal 8 Ayat
(50,2%).
2b UU APBN disebutkan bahwa
Pemerintah bersama Komisi VII
penerapan
DPR-RI menyepakati penetapan
sesuai harga keekonomian secara
subsidi listrik untuk Anggaran
otomatis untuk pemakaian energi
Pendapatan dan Belanja Negara
di atas 50% konsumsi rata-rata
Perubahan
nasional
(APBN-P)
2011
tarif
tahun
dasar
listrik
2009
bagi
sebesar 66,33 Triliun meningkat
pelanggan golongan 6.600 VA
dari sebelumnya (APBN 2011)
keatas. Penerapan tarif tersebut
Rp 40,71 triliun.
bertujuan
Oleh karena itu, adanya pengurangan
subsidi
untuk
mendorong
penghematan tenaga listrik dan
sangat
pelayanan
mempengaruhi adanya kenaikan
peraturan
tarif
karena
tersebut tidak berhenti sampai
yaitu
disitu saja, pada Pasal 8 Ayat
dasar
listrik,
berkaitan dengan BPP biaya
penyediaan
tenaga
(2d)
khusus.
Namun,
perundang-undangan
disebutkan
bahwa
listrik oleh PT. PLN (Persero)
penyesuaian tarif dasar listrik
untuk melaksanakan kegiatan
baru
operasi
dari
pemerintah mendapat persetujuan
penyaluran
dari DPR sebagai perwakilan
mulai
pembangkitan, (transmisi),
sampai
bisa
rakyat.2
dengan
pendistribusian tenaga listrik ke pelanggan dibagi dengan total kWh jual.
2
4
www.inilah.com
ditetapkan
apabila
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
Kenyataannya penetapan
kesempatan kepada konsumen
tarif baru yang dilakukan oleh
dan
PLN dapat dikategorikan sebagai
memperoleh
haknya
dan
keputusan
melaksanakan
kewajiban
nya
Sedangkan
asas
sepihak.
pelaku
untuk
Pemberlakuan tarif baru bagi
secara
pelanggan 6.600 VA tidak tepat.
kepastian hukum dimaksudkan
Pertama,
tidak
agar, baik pelaku usaha maupun
dengan
konsumen menaati hukum dan
PLN
mengomunikasikannya
adil.
usaha
pemerintah dan tanpa melalui
memperoleh
keputusan
sebagai
penyelenggaraan
Kedua,
konsumen,
payung
pemerintah hukumnya.
kenaikannya
hanya
dilakukan
keadilan
perlindungan
serta
menjamin
dalam
negara
kepastian
hukum.
secara terbatas. Seharusnya, PLN
(Pasal 2 Penjelasan UU No. 8
meminta izin terlebih dahulu ke
Tahun 1999).
pemerintah
sebagai
regulator.
Penetapan
kebijakan
Tarif ini juga mesti diatur dengan
kenaikan tarif dasar listrik yang
jelas oleh keputusan pemerintah,
ditetapkan PT PLN (Persero)
sehingga
melanggar UU No 30 Tahun
bisa
sebagai
hukum bagi PLN.
dasar
3
2009 tentang Ketenagalistrikan.
Penetapan tarif baru bagi
PT
PLN
(Persero)
telah
konsumen golongan tarif 6.600
mengeluarkan
VA ke atas secara sepihak tidak
pemberitahuan
sesuai dengan Asas Keadilan dan
pelanggan listrik berdaya di atas
Kepastian hukum.
6.600
Asas dimaksudkan
Keadilan agar
VA
surat kepada
dan
pemberlakuan
para
mekanisme tarif
baru
partisipasi
ditetapkan sejak Januari 2010 dan
seluruh rakyat dapat diwujudkan
ditagihkan ke pelanggan 6.600
secara maksimal dan memberikan
VA ke atas terhitung mulai bulan Februari 2010. Padahal kebijakan
3
tersebut
www.detik.com
5
belum
mendapat
persetujuan dari DPR selaku
akan dipertemukan dengan pihak
perwakilan dari masyarakat.
PT.PLN
Oleh
karena
berdasarkan
itu
oleh
selanjutnya
Undang-undang
LP2K, bisa
untuk
langsung
ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
tentang Perlindungan Konsumen,
sendiri,
tindakan pelaku usaha yaitu PT.
penyelesaiannya,
PLN
diupayakan penyelesaiannya oleh
telah
melanggar
hak
didampingi
konsumen, yaitu Pasal 4 UU No.
pihak
8 Tahun 1999, hak yang ketiga
membuat
mengenai
untuk
hak atas
LP2K,
dalam ataupun
bisa
surat
dengan
rekomendasi
diselesaikan
melalui
informasi yang benar, jelas, dan
BPSK.4
jujur mengenai kondisi
C. Hambatan-hambatan
dan
jaminan barang dan/atau jasa.
dalam
Berdasarkan fakta-fakta diatas,
Perlindungan
masih
bahwa
Konsumen Jasa Kelistrikan
perlindungan terhadap konsumen
Beberapa hambatan lain
terlihat
masih
minim,
konsumenpun
dari
terlihat
segi
yang
bahwa
memberikan
dihadapi
berkaitan
dengan
Terhadap
oleh
PLN
pemulihan
masih banyak konsumen yang
dana, antara lain tarif nasional
belum sadar akan hak-haknya
listrik
yang terlah tercantum dalam
layanan yang tidak teraliri istrik.
undang-undang
Selain itu PLN juga memiliki
perlindungan
konsumen.
tidak
menutupi
biaya
kapasitas yang terbatas untuk
Berdasarkan penelitian di lapangan,
penyelesaian
sengketa
konsumen
terus berinivasi dan memangkas
kasus
biaya. Tidak adanya subsidi yang
jasa
bisa diandalkan dan efektif, juga
kelistrikan yang penyelesaiannya
menjadi salah satu hambatan
dengan bantuan LP2K, dilakukan
dalam memberi pelayanan prima
dengan cara mediasi. Dimana
4
Abdul Muhfit, Wawancara Pribadi, 14 Fabuari 2013
pihak konsumen yang mengadu
6
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
pada pelanggan. Masalah lain
menjadi hambatan terbesar dari
yang menjadi hambatan
hasil
bagi
penetilian
melalui
PLN sendiri ialah adanya losses
pembagian
atau biasa disebut susut energi.
kurangnya kesadaran konsumen
Dapat dikatakan bahwa PLN
belum
memberdayakan Misalnya
ialah
sendiri dalam memperjuangkan
berhasil
haknya.
konsumen.
menyangkut
kuisioner
LP2K sebagai lembaga
adanya
swadaya yang bergerak dibidang
krisi pasokan, terdapat perbaikan
perlindungan
ataupun
PLN
mempunyai peran penting untuk
berkewajiban menjelaskan secara
meminimalisir hambatan diatas.
jernih pada konsumen. Hal ini
Di Semarang sendiri pembianaan
terkait dengan hak konsumen
oleh
untuk mendapatkan informasi.
satunya dengan menggalakkan
kerusakan,
Menurut data penelitian di
LP2K
pembinaan
konsumen
dilakukan
bagi
salah
konsumen,
masyarakat hambatan-hambatan
bentuk-bentuknya bisa melalui
yang dihadapi oleh konsumen
media elektronik seperti radio
jasa kelistrikan untuk mencapai
gajah mada, mengisi kolom di
haknya, antara lain kurangnya
tabloid
informasi yang memadahi dalam
penyuluhan dan seminar.5
mendapatkan
V. Penutup
penerangan
mengenai hak dan kewajiban konsumen
sendiri,
A. Kesimpulan PT PLN sebagai penyedia
banyak
konsumen yang belum mengerti apa
saja
sebenarnya
cempaka, penyuluhan-
jasa
kelistrikan
tidak
boleh
kebijakan
secara
yang menetapkan
menjadi haknya dan bagaimana
sepihak. Dalam penetapan yang
cara untuk memperjuangkan hakhaknya. Selain itu kurangnya informasi juga menjadi hambatan
5
Abdul Muhfit, Wawancara Pribadi, 14 Febuari 2013
lain bagi konsumen, dan hal yang
7
berkaitan dengan perubahan dan
ditanggung. Selain itu faktor-
penetapan
harus
faktor teknis dan non teknis juga
dengan persetujuan DPR, hal ini
merupakan hampabatan dalam
secara tegas tercantum dalam
penyedian pelayanan yang prima
Pasal 8 Ayat (2d) UU APBN .
oleh PT PLN sendiri, salah
tarif
listrik
Perlindungan jasa
konsumen
satunya ialah losses.
kelistrikan masih sangat
lemah.
Karena
Dari
pihak
konsumen/
belum
pelanggan, hambatan yang biasa
maksimalnya penegakan hukum,
dijumpai ialah kurangnya tingkat
serta
pengetahuan
belum
melembaganya
terhadap
lembaga penyelesaian sengketa
perlindungan hak-hak mereka,
konsumen yang lebih melindungi
sehingga jika timbul sengketa
kepentingan konsumen.
mereka tidak tau harus berbuat
Hambatan yang timbul
apa dan memilih untuk diam
dalam pelaksanaan perlindungan
karena tidak ingin menambah
terhadap
konsumen
jasa
masalah.
kelistrikan
dari
PLN,
B. Saran
PT
hambatan yang timbul antara lain
Pemerintah
sebaiknya
keterbatasan dalam memenuhi
meningkatkan efisiensi karena
pasokan energi listrik, hal ini
mampu menurunkan harga listrik
berkaitan operasional
dengan
biaya
sehingga pemerintah tidak perlu
yang
harus
menetapkan kebijakan kenaikan
8
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
TDL.
Selain
itu,
hendaknya
Lumbanradja, Maringan, Hukum Dagang – Perlindungan Hukum Konsumen, Semarang : Fak.Hukum Universitas Diponegoro, 2009.
konsumen jasa keliatrikan lebih berani untuk memperjuangkan
Mulhadi, Hukum Perusahaan – Bentuk-bentuk Badan Usaha Di Indonesia, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
kepentingan hak-hak mereka. PT PLN
juga
bertanggungjawab
hendaknya penuh
atas
Ronny, Hanitijo Sormitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, cetakan kelima, 1994.
pemenuhan hak-hak konsumen jasa kelistrikan. VI. Daftar Pustaka
Rudhi, Prasetya, Teori & Praktik Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
Adrian, Sutedi, Tanggung jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta : Penerbit Gresindo, 2000.
Ahmadi, Miru & Sutarman, Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004.
Siahaan, NHT, Hukum Konsumen-Perlindungan dan Tanggungjawab Produk, Jakarta : Panta Rei, 2005.
AZ Nasution, Konsumen Dan Hukum, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, cetakan pertama, 1995.
Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Celina, Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika, cetakan kedua, 2009.
Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UIPress, cetakan kedua, 1982.
Djiteng, Marsudi, Operasi Sistem Tenaga Listrik, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
Tulus Abadi dan Sudaryanto, Memahami Hak dan Kewajiban Sebagai Konsumen Listrik, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2004.
Umar, Husein, Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
Yusuf , Shofie, Pelaku usaha, Konsumen, dan Tindak Pindana Korporasi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002
9
Undang-undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Perdata ( KUHPer ).
Hukum
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
Pertanggungjawaban Listrik.
Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PLN. Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PLN. www.balipost.co.id www.detik.com
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO)
www. dpr.go.id
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1972 Tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan
www. pln.co.id
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahan Perseroan. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1995 Tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik. Tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran Dan
10
Subsidi
www.kompasiana.com
