PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA CAR WASH TIDAR 21 AUTO CARE & VARIASI DI KABUPATEN PEMALANG
SKRIPSI
OLEH : RIZKI NURMAYANTI E1A010019
Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO
201
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan dibawah ini, saya: Nama
: Rizki Nurmayanti
NIM
: E1A010019
Angkatan
: 2010
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JASA CAR WASH TIDAR 21 AUTO CARE & VARIASI DI KABUPATEN PEMALANG Dengan ini manyatakan bahwa penulisan hukum (Skripsi) yang saya buat ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain. Apabila ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi dari fakultas.
Purwokerto,
Februari 2015
RIZKI NURMAYANTI NIM. E1A010019
ABSTRAK
Car Wash Tidar 21 Auto Care & Variasi merupakan salah satu pelaku usaha yang ada di Pemalang, pelayanan yang diberikan oleh car wash Tidar 21 tidak selamanya bisa menjamin kepuasan pihak konsumen, dalam beberapa hal tertentu ada saja masalah-masalah yang muncul yang mengakibatkan keluhan-keluhan pada pihak konsumen. Atas dasar hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Car Wash Tidar 21 Auto Care & Variasi Di Kabupaten Pemalang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen jasa car wash tidar 21 auto care & variasi di Pemalang terkait dengan pemenuhan hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif menggunakan data sekunder kepustakaan dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini dan data primer sebagai data pendukung. Metode penyajian data adalah uraian sistematis dan metode analisis data ialah nomatif kualitatif Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Tidar 21 Auto Care & Variasi bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa sudah memenuhi hak konsumen dengan cara menyediakan beberapa fasilitas serta mengatasi keluhan yang disampaikan oleh pelanggan kepada perusahaan, serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya” sudah terpenuhi, bagi pelanggan yang dirugikan, pihak perusahaan melaksanakan tanggung jawab dengan penggantian berupa uang, barang maupun perbaikan pada mobil yang mengalami kerusakan.
Kata kunci: perlindungan konsumen, jasa car wash, tidar 21 auto care & variasi
ABSTRACK Car Wash Tidar 21 Auto Care & Variety is one of the businesses that exist in Pemalang, services provided by the car wash Tidar 21 can not always guarantee the satisfaction of the consumer, in certain cases there are some problems that arise that lead to complaints on the part of consumers. On the basis of this, the authors are interested in conducting research with the title: Legal Protection Against Consumer Services Car Wash & Auto Care Tidar 21 Variations In Pemalang. The purpose of this study was to determine the legal protection of the consumer service car wash Tidar 21 auto care and variations in Pemalang associated with the fulfillment of the consumer's rights under Article 4 letter a and h of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Normative research methods, descriptive literature using secondary data from various sources such as the passage of legislation, books, magazines, and the internet are considered relevant to the issues to be discussed in this thesis author and primary data as supporting data. Method of data presentation is systematic description and method of qualitative data analysis is nomatif. The result showed that Tidar 21 Auto Care & Variations that the right to the comfort, security, and safety in consumption of goods or services already fulfill the rights of consumers by providing some facilities and resolve complaints made by customers to the company, and the right to obtain compensation, compensation, or replacement, if the goods or services received are not in accordance with the agreement or not as it should "have been met, the affected customers, the company carrying out the responsibility of the replacement in the form of money, goods or repair the damaged car.
Keywords: consumer protection, car wash services, Tidar 21 auto care & variations.
PRAKATA
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadirat Allah S.W.T., karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JASA CAR WASH TIDAR 21 AUTO CARE & VARIASI DI KABUPATEN PEMALANG” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yaitu : 1. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman; 2. Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman; 3. MI.Wiwik Yuni Hastuti, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Pembimbing Skripsi II ; 4. Edi Waluyo, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UniversitasJenderal Soedirman; 5. Dr. Hj.Sulistyandari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik; 6. H. Suyadi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan membimbing, memberikan arahan, dan saran-saran kepada penulis dalam menyusun dan menyempurnakan skripsi ini; 7. I Ketut Karmi Nurjana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah berkenan membimbing, memberikan arahan, dan saran-saran kepada penulis dalam menyusun dan menyempurnakan skripsi ini; 8. Agus Mardianto, S.H., M.H. Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan
saran
yang
tentunya
menyempurnakan skripsi ini;
sangat
bermanfaat
dalam
rangka
9. Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak H. Muchrodji dan Ibu Hj. Zuraidah serta kepada abang-abangku tersayang Andi Nur Hadiansyah dan Arief Nurmansyah serta mbakku Melisa Nurmayanti atas doa restu, dukungan, serta bantuan moril dan materil yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan ini; 10. Terima kasih untuk Bapak Kos Hadi Prayitno, dan teman-teman wisma “Alfika” semuanya, ibu Paryo bagian bersih-bersih kosan serta bapak penjaga siang maupun malam; 11. Terima kasih untuk kakak-kakak iparku mbak Dian, Rima Frieskayanti dan mas iparku mas Piping serta ponakan-ponakanku Sheryl Nurarisa Ramadhani, Ghailan Althamis, Sabqi Nurdiansyah, Khayla Numeera yang menjadi alasan kenapa tante tiap minggu pulang kerumah; 12. Terima kasih untuk Pemilik sekaligus Pengelola Tidar 21 Auto Care & Variasi Papah tersayang dan mas Arief yang telah membantu banyak dalam mengolah data maupun informasi tentang cuci mobil; 13. Terima kasih untuk semua karyawan Tidar 21 Auto Care & Variasi yang telah banyak membantu; 14. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berbaik hati meminjamkan laptop dan menyumbangkan ide serta arahan-arahan tentang skripsi; 15. Terima kasih untuk Muhammad Ahmed orang yang sangat baik hati, sabar, dan dewasa, walau jarak Pakistan – Indonesia sangat jauh, walau berbeda kewarganegaraa, ras, dan bahasa, tetapi tidak menyurutkan kita untuk tetap menjaga tali silaturahmi yang sudah terjalin baik ini; 16. Terima kasih untuk sahabat terbaikku dari SMP sampai sekarang Andiarsye Citra Astiansyah yang selalu memberikan motivasi, selalu menemani suka maupun duka, mendengarkan keluh kesahku, memberikan kritik dan saran, memberikan semangat, doa, selalu memberikan warna setiap harinya; 17. Terima kasih untuk Ahmad Bahtiar yang telah menemaniku disaat akhir dari perjuanganku, terimakasih telah memberikanku waktu untuk lebih
fokus dalam menyelesaikan tugas akhirku, selalu memberikan semangat dan motivasi serta doa dan dukungannya, cepat selesaikan tugas akhirmu dan cepat menyusul; 18. Sahabat–sahabatku djerengs family (Andan, Kinan, Desta, Halla, Lina, Ulfa, Tika, Ringga, Karin, Indah dan Esya ) kalian adalah sahabat yang paling banyak membantu dan memberikan support yang tiada henti, kalian seperti saudara buat suka duka bersama. Semoga sampai tua nanti kita masih bisa seperti ini. Amin. 19. Sahabat-sahabatku Cemara ( Indah, Achy, Chitra, Wanda, Suci ) terutama buat Indah, Chitra cepat menyusul ya buat kalian, buat Indah jaga diri baik-baik di kosan, jangan malas, harus rajin ke kampus, aku tunggu kamu wisuda di periode berikutnya; 20. Sahabat dan teman-teman seperjuangan kelas A Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk kebersamaan dan bantuannya selama 4 tahun ini semoga setelah kita lulus tidak akan terlupakan masa-masa kuliah ini. 21. Sahabat dan teman-teman seperjuanganku kelas B terutama Fita Kalpika SBPU semangat skripsiannya, walaupun 1 semester telah berlalu tapi semester ini harus bisa kekejar, bareng-bareng sama mba cat, indah; 22. Terima kasih untuk Caterin Kusuma Wardhani ayok mba tahun ini harus lulus, semangat skripsiannya, yang kemana-mana selalu berdua, kalapkalap ya bareng, bakal kangen banget sama mba cat. Pokoknya selalu semangat terus; 23. Teman-teman PLKH Perdata, Pidana dan PLKH PTUN; 24. Teman-teman KKN Belik Beluk ( Tita, Eka, Tyas, Agil, Apri, Fahri, Donny, Dike ), terima kasih juga buat kalian semoga sampai nanti kita masih bersama amin. 25. Teman-teman asrama ( Tita, Alin, Nadya ) alhamdulillah walaupun sudah tidak 1 kamar lagi, tetapi komunikasi dan tali silaturahmi masih terjalin baik sampai sekarang, sukses buat alin yang telah mendahului kita, dan tetap semangat buat tita dan nadya harus bisa ngejar periode berikutnya;
26. Teman-teman dan sahabatku yang ada di Pemalang, terimakasih semua dan sukses buat kalian semua; 27. Sahabat-sahabatku Qyutix ( Ipung, Nadia, Yani, Yusi, Dinda, Kiki ) buat kiki jadilah istri dan ibu yang baik untuk suami dan anak-anakmu, semoga kita cepat menyusul kiki, sukses buat kita semua amin; 28. Terima kasih untuk keamanan FH Unsoed serta bagian Bapendik maupun Transit; 29. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Purwokerto, Februari 2015
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...........................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. ii SURAT PERNYATAAN ................................................................................... iii ABSTRAK .......................................................................................................... iv ABSTRACT .......................................................................................................... v PRAKATA .......................................................................................................... vi DAFTAR ISI ........................................................................................................ x BAB I. PENDAHULUAN.................................................................................... 1 A. Latar belakang Masalah .................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ............................................................................ 3 C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 4 D. Kegunaan Penelitian ......................................................................... 4 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A.
Hukum Perlindungan Konsumen ........................................................... 5 1. Perlindungan Hukum .................................................................... 5 2. Perlindungan Konsumen ...........................................................
7
3. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia ........................... 10 4. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen...................... 14 1) Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen ....................... 14 2) Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen .............................. 17 B. Perlindungan Konsumen ........................................................................ 18
1. Pihak-Pihak dalam Perlindungan Konsumen ................................... 18 2. Konsumen dan Pelaku Usaha ........................................................... 20 3. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha ........................ 23 1) Hak dan Kewajiban Konsumen ................................................. . 23 2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha ............................................. 26 4. Perbuatan yang Dilarang Oleh Pelaku Usaha ................................. 27 5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .........................................................29 C. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen ...................... 30 1. Hubungan Hukum ........................................................................... 30 2. Perjanjian ......................................................................................... 31 3. Pihak-Piha k Dalam Perjanjian ......................................................... 37 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak ...................................................... 37 1) Hak Pelanggan ........................................................................... 38 2) Kewajiban Perusahaan ............................................................. 39 5. Tanggung Jawab Para Pihak ........................................................... 39 6. Jenis-Jenis Pelayanan Jasa ............................................................. 40 7. Pelayanan Jasa Car Wash ............................................................... 41 BAB III. METODE PENELITIAN ................................................................... 45 A.
Metode Pendekatan
................................................................. 45
B.
Spesifikasi Penelitian ................................................................. 45
C.
Lokasi Penelitian ........................................................................ 46
D.
Sumber Data .............................................................................. 46
E.
Metode Pengumpulan Data
..................................................... 47
F.
Metode Penyajian Data
....................................................... 47
G.
Metode Analisis Data ................................................................. 48
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.................................... 49 A. Hasil Penelitian .............................................................................. 49 B. Pembahasan ................................................................................... 71 BAB V. PENUTUP............................................................................................. 90 A. Simpulan ........................................................................................ 90 B. Saran............................................................................................. 91 DAFTAR PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik lagi, dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera yang merata berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Pembangunan nasional merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya untuk mendorong terbukanya berbagai peluang usaha terkait dengan produksi dan distribusi barang maupun jasa. Beberapa usaha yang bisa dibuka antara lain: bengkel modifikasi, bengkel service, cuci mobil dan motor, dan lain-lain, salah satu bentuk kegiatan usaha di bidang jasa adalah jasa cuci mobil atau yang sering kita kenal dengan sebutan car wash, pemilik perusahaan car wash berperan sebagai pelaku usaha dan yang mempunyai kendaraan sebagai konsumen. Membuka usaha car wash merupakan salah satu usaha yang menguntungkan sekaligus menyenangkan bagi orang yang hobi mobil, selain jumlah kendaraan akhir-akhir ini semakin banyak karena stabilnya ekonomi kita dan keluarnya mobil-mobil baru dengan harga cukup murah. Tujuan usaha car wash tentu saja untuk mencari untung, pengusaha car wash akan mendapatkan keuntungan dari konsumen yang mencuci kendaraannya
dan tentunya konsumen juga ingin mendapatkan pelayanan yang baik pula dari pelaku usaha tersebut. Selain bertujuan untuk bisnis atau mencari untung demi kelangsungan hidup perusahaan, pengusaha car washseharusnya juga berusaha memberikan kepuasan terhadap konsumen dan bukan hanya memprioritaskan keuntungan semata. Car Wash Tidar 21 Auto Care & Variasi merupakan salah satu pelaku usaha yang ada di Pemalang, selain keberadaannya membantu pemilik kendaraan yang tidak mempunyai waktu luang untuk mencuci mobilnya sendiri di rumah, teknis peralatan dan tenaga kerja yang cukup memadai, serta memiliki lokasi usaha yang strategis yaitu berada disebelah selatan kota Pemalang, walaupun lokasinya tidak berada dalam pusat kota tetapi car wash tidar 21 auto care& variasi ini sudah cukup terkenal karena standar pelayanan dan kualitas yang diberikan cukup memuaskan konsumen. Selain pelayan dan kualitas tidar 21 auto care& variasi juga memberikan promosi pada hari-hari tertentu. Misalnya: 1. Pada saat grand opening diberlakukan gratis bagi yang mendapat undangan, bagi yang tidak mendapatkan undangan akan mendapatkan potongan harga sebesar 30-50% atau setengah harga. Promo ini biasanya berlaku selama 1 minggu baik untuk car wash, variasi maupun audio; 2. Pembuatan member; 3. Dalam pembelanjaan minimal Rp. 2.000.000,- akan mendapatkan hadiah (souvenir) berupa stiker, kaos, topi, gantungan kunci; 4. Mendapatkan diskon untuk produk variasi 5-10%;
5. Pemberian kupon, jika kupon sudah terkumpul 10 (telah 10 kali mencuci) maka pelanggan bisa menukarkan kupon-kupon tersebut dengan gratis cuci satu kali. Pelayanan yang diberikan oleh car wash Tidar 21 tidak selamanya bisa menjamin kepuasan pihak konsumen, dalam beberapa hal tertentu ada saja masalah-masalah yang muncul yang mengakibatkan keluhan-keluhan pada pihak konsumen, antara lain: 1. Salah pasang karpet / tertukar dengan mobil lain, bahkan pernah terjadi karpet terbawa pada mobil yang tidak ada karpetnya; 2. Pada saat mobil di bawa oleh driver untuk di cuci karena ketidak hatihatian driver membuat mobil menjadi penyok atau terdapat garis-garis pada body mobil sehingga pihak perusahaan harus mendempul ulang dan mengecat bagian mobil yang rusak. Atas dasar hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Car Wash Tidar 21 Auto Care & Variasi Di Kabupaten Pemalang”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen jasa car wash Tidar 21 Auto Care& Variasi Pemalang terkait dengan pemenuhan hak konsumen dalam
Pasal 4 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen jasa car washtidar 21 auto care & variasi di Pemalang terkait dengan pemenuhan hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
D. Kegunaan Penelitian Adapun yang menjadi kegunaan penelitian karya tulis ini adalah: 1. Kegunaan Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pustaka hukum terutama dibidang perlindungan konsumen. b. Dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen. 2. Kegunaan Praktis Untuk dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat khususnya yang menjadi konsumen jasa car wash tidar 21 auto car& variasi akan hak-haknya selaku konsumen dalam perlindungan konsumen.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.
Hukum Perlindungan Konsumen 1.
Perlindungan Hukum
Hukum mempunyai peranan penting dalam mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat, yang diantaranya mengatur hubungan hukum antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Hubungan hukum tersebut dilakukan menurut norma kaidah hukum yang berlaku. Adanya kaidah hukum tersebut bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari segala macam kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat sehingga kekacauan dihindarkan1 Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh lembaga-lembaga resmi yang berwenang, pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan berupa sanksi. 2 Melihat dari pengertian hukum diatas, maka hukum terdiri dari beberapa unsur: 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat; 2. Peraturan itu diadakan oleh lembaga-lembaga resmi yang berwenang; 3. Peraturan bersifat memaksa; 4. Sanksi terhadap pelanggaran adalah tegas;
1
Surojo Wignjodipuro, “Pengantar Ilmu Hukum”, Alumni: Bandung, 1974, hlm. 1. CST. Kansil dan S.T. kansil, “Pengantar Hukum Indonesia cetakan ke 6” Jakarta:Balai Pustaka, 1997, hlm 1. 2
Hukum itu sebagai suatu alat untuk menempatkan tiap orang dalam alur yang ditunjuk baginya di dalam masyarakat, dan dengan demikian mencegah perbenturan atau sesamanya. 3 Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum dapat disebut sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian4.
Philipus M. Hadjon dalam buku Zahirin Harahap menyatakan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi 2 macam, yaitu: a. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum yang preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitife. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah adanya sengketa b. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua macam perlindungan diatas bertumpu dan bersumber padapengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta berlandaskan prinsip-prinsip Negara Hukum.5 Perlindungan hukum merupakan upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada seseorang dengan membatasi hak dan
3
Iswanto, “Pengantar Ilmu Hukum”, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2002,
hlm. 40. 4
Thesis “pengertian perlindungan hukum menurut para ahli” diakses dari http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli pada tanggal 25 Agustus 2014 pukul 19.00 5 Zahirin Harahap, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.2.
kewajibannya berdasarkan suatu peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, begitu juga dengan perlindungan konsumen. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi secara hukum terhadap jiwa raga, harta benda seseorang dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama, dan lain sebagainya. Jadi pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap halhal diatas akan dikenakan sanksi hukum atau mendapat hukuman. 6 Perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan pemerintah dan masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
2.
Perlindungan Konsumen Pada awalnya masalah perlindungan konsumen diawali dengan
munculnya pergerakan konsumen yang merupakan reaksi masyarakat konsumen terhadap kelalaian yang dilakukan oleh birokrasi, dan ketidakpedulian perusahaan. Pergerakan tersebut membawa suatu hal yang positif terhadap peraturan hukum perlindungan konsumen. Berpijak pada pengertian perlindungan hukum yang dinyatakan oleh Iswanto maka yang dimaksud perlindungan konsumen adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dengan mencegah perbenturan atau sesamanya. Menurut Purba, perlindungan bagi konsumen sebagai 1 konsep terpadu, karena merupakan hal baru yang perkembangannya dimulai dari negara-negara maju. Namun demikian, konsep tersebut saat ini sudah 6
Di akses darihttp:///www.fakultashukum-universitas pancasakti.com/2013/bahan-kuliahhukum-administrasi-negara, pada tanggal 27 September 2014 pukul 15.30
tersebar kebagian dunia lain. Terdapat sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan bagi konsumen, yaitu:7 1. 2. 3. 4.
Kesederajatan antara konsumen dengan pelaku usaha; Konsumen punya hak; Pelaku usaha mempunyai kewajiban; Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen menyumbang pada pembangunan nasional; 5. Pengaturan tidak merupakan syarat; 6. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan iklim hubungan bisnis yang sehat; 7. Keterbukaan dalam promosi produk; 8. Pemerintah berperan aktif; 9. Peran serta masyarakat; 10. Implementasi asas kesadaran hukum; 11. Perlindungan hukum bagi konsumen memerlukan penerobosan konsep-konsep hukum tradisonal; 12. Konsep perlindungan hukum bagi konsumen memerlukan penerobosan konsep-konsep hukum. Menurut Shidarta dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia bahwa istilah “Hukum Konsumen” dan “Hukum Pelindungan Konsumen” sudah sering didengar, namun belum jelas apa yang masuk dalam materi keduanya, juga apakah kedua “cabang” hukum itu identik, karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, oleh karena itu, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya.8 Menurut Nasution hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.9 Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. 7
Abdul Halim Barkatullah, “Hak-Hak Konsumen”, Nusa Media: Bandung, 2010, hlm.3. Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 11. 9 Ibid. hlm. 12. 8
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Menurut Shidarta dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia berdasarkan norma hukum positif Indonesia yang merupakan landasan yuridis yang tertinggi terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara Indoneisa bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Menurut Shidarta dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia menyatakan bahwa Pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada dasarnya memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan konsumen di Indonesia karena dalam ketentuan itu secara jelas dinyatakan bahwa kedudukan hukum semua warga negara adalah sama atau sederajat (equility before the law). Sebagai warga negara, kedudukan hukum konsumen tidak boleh lebih rendah daripada produsen atau pemasaran produk si produsen. Mereka memiliki hak-hak yang seimbang satu sama lainnya. 10 Menurut Suyadi dalam diktat kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturanperaturan yang mengatur segala tingkah laku manusia yang berhubungan dengan pihak konsumen dan pelaku usaha yang disertai sanksi bagi pelanggarnya. 11
10 11
Shidarta, Op. Cit, hlm. 92. Suyadi,“Hukum Perlindungan Konsumen”, Purwokerto: FH. Unsoed, 2006, hlm. 1.
3.
Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia Perlindungan konsumen di Indonesia baru dibentuk sekitar 20 tahun
yang lalu yaitu dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berdiri pada tanggal 11 Mei 1973 mempunyai tujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 bergabung sebagai anggota Costumer Internatioanal (CI). Di luar itu, banyak lembaga swadaya masyarakat
serupa
yang
berorientasi pada
kepentingan pelayanan
konsumen, seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung dan perwakilan di berbagai propinsi di Tanah Air. Pasal 1 angka (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan mengenai perlindungan konsumen” Pasal tersebut menjelaskan bahwa Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Gerakan konsumen di Indonesia, memperkuat adanya aturan yang telah dibuat termasuk yang diprakarsai YLKI mencatat prestasi besar setelah naskah akademik Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhasil dibawa ke DPR. Selanjutnya rancangan disahkan menjadi undang-undang.
Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran atas hak-hak konsumen. Lembaga tidak sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan tetapi mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan12 Mengenai perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah diundangkan pada tanggal 20 April 1999. Selain dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 64 (Ketentuan Peralihan) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka selain Undang-undang Perlindungan Konsumen juga berlaku peraturan perundang-undangan lain yang ditujukan untuk
membela kepentingan konsumen.
Peraturan
perundang-undangan umum yang berlaku tersebut memuat berbagai kaidah yang menyangkut hubungan dan masalah konsumen. Peraturan umum tersebut setidaknya merupakan sumber hukum dari hukum perlindungan konsumen walaupun peraturan perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen.Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud yaitu:
12
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang;
2.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
Ibid. hlm. 4
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pendaftaran Gedung; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah; 5.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-Usaha Umum; 8.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan;
9.
Ordonansi tentang Barang Berbahaya, Stb. 1949 Nomor 337;
10.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
11.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
12.
Undang-Undang
Nomor
30
Tahun
2009
tentang
Ketenagalistrikan; 13.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing
The
World
Organization
Pembentukan Organisasi Perdagangan Sedunia);
(Persetujuan
15.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
16.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
17.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
18.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
19.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Paten;
20.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
21.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
22.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
23.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan; 24.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
25.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Disamping 25 Undang-undang diatas dan undang-undang lainnya, telah disebutkan dalam KUHPerdata yang merupakan hukum yang bersifat umum terinegrasi dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan upaya memberi perlindungan kepada konsumen. Ketentuan yang dimaksud dan berkaitan dengan penelitian dari penulis adalah ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata khususnya Pasal 1601 yang berbunyi: Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasajasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan
oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan
Penjelasan resmi undang-undang tentang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya Undang-undang baru memuat ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidangPerlindungan Konsumen. Menurut Suyadi dalam diktat kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa kedudukan Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak di atas undang-undang yang lain, Undang-undang Perlindungan Konsumen hanya mengintegrasikan undang-undang lain, artinya apabila ada hak konsumen yang dilanggar, tetapi undang-undang lain kurang memberikan perlindungan untuk konsumen maka Undang-undang Perlindungan Konsumen berfungsi untuk melindungi konsumen. 13
4.
Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 1)
Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen
Menurut Mertokusumo dalam diktat kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan pemikiran dasar yang umum dan abstrak serta merupakan latar belakang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat dan ciri-ciri umum dalam peraturan tersebut.14 Perlindungan
Konsumen
diselenggarakan
sebagai
usaha
bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan 13 14
Ibid. hlm7-8. Ibid. hlm 9.
nasional. Kelima asas perlindungan konsumen tersebut tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu : 1. Asas Manfaat Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas Keadilan Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3. Asas Keseimbangan Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5. Asas Kepastian Hukum Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:
1.
Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamananan dan keselamatan konsumen;
2.
Asas
keadilan
yang
di
dalamnya
meliputi
asas
keseimbangan, dan 3.
Asas kepastian hukum.
Menurut Radbruch bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum” yang artinya dapat dipersamakan dengan asas hukum. 15 Menurut Achmad Ali bahwa jika dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum karena dalam kenyataannya sering terjadi ketidaksamaan antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lainnya. Seperti dalam kasus hukum tertentu bila hakim menginginkan putusannya “adil” menurut presepsinya, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya. 16 Menurut Radbruch bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan yang terakhir kepastian hukum. Menurut Ahmadi Miru & Sutarman Yodo dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa beliau sependapat untuk menganut asas prioritas, tetapi tidak dengan menetapkan urutan prioritas seperti yang diajarkan Radbruch dengan berturut-turut keadilan dulu baru kemanfaatan lalu yang terakhir kepastian hukum. Ajaran tersebut menganut asas prioritas yang kasuistis, artinya ketiga tujuan hukum kita diprioritaskan sesuai dengan kasus yang dihadapi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui asas prioritas yang kasuistis, tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum semuanya tergantung dari kondisiyang ada atau dihadapi dalam setiap kasus. 17 15
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Jakarta: Grafindo, hlm. 26. 16 Ibid., hlm. 27. 17 Ibid., hlm. 27.
2) Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen Berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Hukum Perlindungan Konsumen menurut undang-undang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 3 yang berbunyi: a. b.
c.
d.
e.
f.
Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen
Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.18
18
Ibid, hlm. 34.
B.
Perlindungan Konsumen 1.
Pihak-pihak dalam Perlindungan Konsumen 1) Konsumen. Pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 Angka (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 2) Pelaku usaha. Pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 Angka (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 3) Pemerintah Merupakan pihak yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan maupun kebijaksanaan, melaksanakan, dan menjalankan pelaksanaan peraturan yang dibuat untuk ditaati oleh pihak yang berada dalam daerah atau pemerintah serta seluruh penduduk Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.
Selain ketiga pelaku utama dalam perlindungan konsumen tersebut, terdapat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang mempunyai tugas sesuai dengan tercantum dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen berbunyi: 1.
2. 3. 4. 5.
Menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dikatakan sebagai Lembaga non Pemerintah, tetapi Lembaga yang selama ini diketahui sebagai Lembaga yang “idependent”, masih tetap harus didaftarkan dan mendapat pengakuan Pemerintah, dengan tugas-tugas yang masih harus diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kehadiran Lembaga Konsumen, terutama YLKI, merupakan langkah maju dalam perlindungan konsumen, karena dalam upaya mencapai tujuannya YLKI melaksanakan berbagai kegiatan yang dilakukan melalui beberapa bidang, yaitu:19 a. b. c. d. e.
19
Bidang Penelitian; Bidang Pendidikan; Bidang Penerbitan, Warta Konsumen dan Perpustakaan; Bidang Pengaduan; Bidang Umum dan Keuangan.
Ibid., hlm. 219.
2.
Konsumen dan Pelaku Usaha 1)
Konsumen Seluruh anggota masyarakat adalah konsumen dari barang dan
jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan atau mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu diberikan batasan pengertian agar mempermudah dalam membahas tentang perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen dalam Rancangan Akademik UndangUndang tentang Perlindungan Konsumen yang di susun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan RI, yang berbunyi:20 “Setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan”. Pengertian konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.21
20 21
Ibid.,hlm. 6. Ibid., hlm. 7.
Pengertian lain tentang konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk kegunaan tertentu, yang dimaksud dengan setiap orang dalam batasan diatas adalah orang alamiah maupun orang yang diciptakan oleh hukum (badan hukum), mendapatkan secara sah suatu barang atau jasa dengan cara yang tidak bertentangan atau melawan hukum. Unsur kegiatan tertentu merupakan tolok ukur pembeda antara masingmasing konsumen (konsumen antara dan konsumen akhir). Menurut Nasutionberbagai studi yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan konsumen telah berhasil membuat batasan mengenai konsumen, antara lain: 22 1.
2.
3.
Konsumen dalam arti umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu; Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial); Konsumen-akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersil).
2) Pelaku Usaha Istilah pelaku usaha merupakan istilah lain dari produsen. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian tentang pelaku usaha yang berbunyi:
22
Suyadi, op.cit, hlm. 4.
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importir, perdagangan, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, sampai pengecer, namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut tidak mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia mengelompokkan pelaku usaha menjadi:23 1. 2.
3.
23
Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan; Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lain; Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa tersebut kepada masyarakat.
Anastasya Marisa Hutabarat, 2011 “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Import Tanpa Izin Edar Dari Badan POM Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, skripsi pada FH UI Depok.
Pengertian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi pada rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diartikan: 24 1.
Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang atau jasa (investor); Penghasil atau pembuat barang atau jasa; Penyalur barang atau jasa.
2. 3.
3.
Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha 1)
Hak dan Kewajiban Konsumen Konsumen maupun pelaku usaha, memiliki hak dan kewajiban
yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak, jika terjadi pelanggaran akan hak-hak konsumen atau konsumen mengalami
kerugian
akibat
dari
pelaku
usaha
yang
tidak
melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, maka konsumen dapat menuntut pelaku usaha tersebut untuk bertanggung jawab. Sebaliknya, konsumen sangat sulit menuntut pelaku usaha untuk bertanggung jawab karena posisi konsumen tidak sejajar dengan pelaku usaha melainkan berada dibawah pelaku usaha. Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang Hak-hak dari konsumen, yang berbunyi: a. b.
24
Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
Suyadi, op.cit. hlm. 8.
c. d. e.
f. g. h.
i.
Hak atas informasi yang benar. Jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapatkan binaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya. Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 tersebut lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagai mana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu:25 1. 2. 3. 4.
Hak memperoleh keamanan; Hak memilih; Hak mendapat informasi; Hak untuk didengar.
Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing Pasal 3, 8, 19, 21 dan Pasal 26,
25
Ibid., hlm. 38.
oleh Organisasi Konsumen Sedunia ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu: 26 a. b. c. d.
Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; Hak untuk memperoleh ganti rugi; Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Masyarakat Eropa telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:27 a. b. c. d. e.
Hak perlindungan kesehatan dan keamanan; Hak perlindungan kepentingan ekonomi; Hak mendapatkan ganti rugi; Hak atas penerangan; Hak untuk didengar.
Konsumen selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen sebagai penyeimbang hak-hak yang ada. Pasal 5 Undang-undang mengatur mengenai kewajiban konsumen pada Pasal 5, yaitu sebagai berikut: a)
b) c) d)
26 27
Ibid., hlm. 39. Ibid., hlm. 39.
Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
2)
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya
mencantumkan hak dan kewajiban konsumen saja, namun juga mencantumkan hak dan kewajiban pelaku usaha. Mengenai hak dan
kewajiban
pelaku
usaha
dalam
Undang-undang
Perlindungan Konsumen diatur dalam dua pasal yang disusun secara berurutan, Pasal 6 menyebutkan hak-hak pelaku usaha, yaitu: a. b.
c. d. e.
f. g. h.
i.
Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar. Jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapatkan binaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban pelaku usaha, yaitu:
a. b.
c. d.
e.
f.
g.
4.
Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif; Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan atau jasa yang berlaku; Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuia dengan perjanjian.
Perbuatan yang Dilarang Oleh Pelaku Usaha Pelaku usaha selain melakukan perbuatan untuk melayani
kebutuhan barang dan jasa untuk konsumen, juga terdapat perbuatan yang dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang: a.
b.
c.
Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan; Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label artikel barang tersebut; Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang atau jasa tersebut; Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut; Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut; Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi, atau pakai tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat; Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud dan pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menariknya dari peredaran.
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Undang-undang
Perlindungan
Konsumen
tidak
hanya
menyantumkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, namun mencantumkan tanggung jawab pelaku usaha. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 19 yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha, yaitu: 1.
2.
3. 4.
5.
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencenaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian sentuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Selain adanya hak dan kewajiban mengenai pelaku usaha
dan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha serta perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga disebutkan mengenai menurut Ketentuan Peralihan diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:
“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”
C.
Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen 1. Hubungan Hukum Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. 28 Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu akan berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain, dengan demikian hukum memberikan suatu hak kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang di wajibkan oleh hak tersebut dalam perjanjian. Pada akhirnya terlaksananya perjanjian itu dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai 2 segi yaitu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari suatu peristiwa hukum dan lenyapnya pun bersamaan. Unsur-unsur hubungan hukum setidaknya ada 3 hal yaitu adanya para pihak, obyek dan hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau
28
Ahmad Rifa‟i, “Hubungan Hukum”, Blogspot, diakses dari http://ahmad-rifaiuin.blogspot.com/2013/04/hubungan-hukum.html, pada tanggal 23 November 2013 pukul 20.15
adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan dalam sebuah perjanjian itu sendiri. 29
2. Perjanjian Perjanjian sering kali dilakukan oleh semua orang yang mempunyai kepentingan dengan orang lain. Hukum perjanjian diatur di dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur perikatan, karena perjanjian merupakan salah satu peristiwa yang melahirkan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak yang satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. KUHPerdata telah menjelaskan pengertian perjanjian Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, artinya lahirlah suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih kepada satu atau lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak
29
Anwar Afandi, “ Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, dan Obyek Hukum Dalam Hukum Adat”, diakses dari http://yvlyk003.blogspot.com/2014/01/peristiwa-hukum-hubungan-hukumdan.html, pada tanggal 23 November 2013 pukul 20.15
wajib berprestasi disebut debitur. Pihak lainnya berhak atas prestasi disebut kreditur. Ada dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian nominaat (bernaman) dan perjanjian innominat (tidak bernama)30 1. Perjanjian Bernama (nominaat) Istilah
kontrak
nominat
merupakan
terjemahan
dari
nominaat contract. Kontrak nominaat sama artinya dengan penjualan bernama atau benoemde dalam bahasa Belanda. Kontrak nominaat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu” 2. Perjanjian Tidak Bernama (innominaat) Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihakpihak yang mengadakannya.
30
“Jenis-Jenis Perjanjian”,http://ju raganmakalah.blogspot.com/2013/06/jenis-jenisperjanjian.html, Pada tanggal 22 oktober 2014 Pukul 22.00
Salah satu jenis perjanjian bernama adalah perjanjian pelayanan jasa sebagaimana diatur pada Pasal 1601 KUHPerdata yang berbunyi: “Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasajasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.”
MenurutSupranto pelayanan jasa merupakan suatu kinerja, penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang. Lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.31 Menurut Kotlerpelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan ini merupakan bentuk dari perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. 32 Pengertian jasa berdasarkan pada KUHPerdata tidak berbeda dalam pengertian jasa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah ada sendiri mengenai pengertiannya, namun jasa dalam
Undang-Undang
Perlindungan
Konsumen
tidak
boleh
bertentangan dengan Undang-Undang yang lainnya.
31
http://thesis.binus.ac.id/Asli/Bab2/2009-2-00762-MN%20Bab%202.pdf, Pada tanggal 24 September 2014 Pukul 19.30 32 Putu Arif Setianto, “Presepsi Pasien”, diakses dari http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131483-T%2027478-Persepsi%20pasienTinjauan%20literatur.pdf, Pada tanggal 24 September 2014 Pukul 19.00
Pengertian Jasa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen berbunyi: “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”. Pasal 1320 KUHPerdata, berbunyi: “Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat”, yaitu: 1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian; 2. Kecapakan pihak-pihak yang membuat perjanjian; 3. Ada suatu hal tertentu; 4. Ada suatu sebab yang halal. Berikut mengenai penjelasan terhadap syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata: 1. Kesepakatan J. Satrio mengungkapkan bahwa: Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaktidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya/sepakatnya kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Dengan demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. 33 Kehendak seseorang baru nyata bagi pihak lain kalau kehendak tersebut dinyatakan atau diutarakan, jadi perlu ada pernyataan
33
J.Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian : Buku I), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 128.
kehendak. Pernyataan kehendak tersebut merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. 2. Kecakapan Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun, atau sebelum berumur 21 tahun tetapi telah pernah menikah (Pasal 330 KUHPerdata) Sementara itu, dalam Pasal 1330 KUHPerdata, ditentukan bahwa “tidak cakap membuat suatu perjanjian”, yaitu: a. Orang yang belum dewasa; b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
Perjanjian tersebut menjadi bukti adanya hubungan atau transaksi antara konsumen dan produsen sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka. Jika syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi maka akibatnya adalah perjanjian dapat dibatalkan. 3. Hal tertentu Obyek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, bisa merupakan suatu perilaku tertentu, memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu. Syarat bahwa obyek perjanjian (prestasi) itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah
pihak.
Sehingga
jika
timbul
perselisihan
dalam
pelaksanaan perjanjian dapat dipergunakan sebagai bukti. Perjanjian tanpa “suatu hal tertentu” adalah batal demi hukum. 4. Sebab yang Halal Suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian, atau merupakan prestasi yang dipenuhi dalam suatu perjanjian. Disamping itu, pokok dari perjanjian isinya harus halal, sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Apabila syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi maka akibatnya adalah perjanjian batal demi hukum. Pasal 1338 KUHPerdata, berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Pasal 1339 KUHPerdata, berbunyi: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”
3. Pihak Pihak Dalam Perjanjian Subyek hukum dalam suatu perjanjian, atau pihak-pihak dalam suatu perjanjian. Pada umumnya, subyek perjanjian ada dua macam yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, biasa disebut dengan kreditur dan debitur.34 Aturan mengenai subyek perjanjian terdapat dalam Pasal 1315 yang berbunyi “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”: 35 Pasal 1315 KUHPerdata mengandung pengertian bahwa para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk atau mengikutsertakan orang lain atau mengikat pihak ketiga selain daripada mereka sendiri. Suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya.
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak khususnya hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha kita perlu menyimak lebih jauh apa yang ditentukan dalam Pasal 1601 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut: “Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasajasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan 34
Wirjono Prodjodikoro, 2011, “Azaz-Azaz Hukum Perjanjian”, Bandung:Mandar Maju,
hlm. 7. 35
Yusuf Petriatno Tjahjono, “Serba Serbi Hukum dan Notaris” diakses dari http://notarissby.blogspot.com/2008/09/subyek-hukum-dalam-perjanjian.html,Pada tanggal 23 Oktober 2014 Pukul 17.00
oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”
Mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUHPerdata diatas, khususnya berkaitan dengan kalimat “yang diatur oleh ketentuanketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan”. Maka dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diadakan di car wash Tidar 21. Hak dan kewajiban pihak-pihak itu bersandar pada syarat-syarat yang telah diperjanjikan di car wash Tidar 21, yaitu: 1. Hak dan Kewajiban Pelanggan serta Pelaku Usaha 1.) Hak-hak Pelanggan a. Pelanggan harus mendapatkan ganti kerugian bilamana terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak perusahaan; b. Memperoleh bukti transaksi pada nota pembayaran; c. Mendapatkan pelayanan yang terbaik; d. Menyampaikan keluhannya jika terjadi kerusakan pada kendaraannya.
1.
Kewajiban Pelaku Usaha a. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan; b. Mempromosikan barang-barang yang dijual selain cuci mobil dan cuci motor; c. Memberikan fasilitas kepada pelanggan; d. Memberikan ganti rugi; e. Perusahaan harus mempunyai dokumentasi setiap transaksi.
5. Tanggung Jawab Para Pihak Tanggung jawab merupakan realisasi dari kewajiban terhadap pihak lain. Untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan, hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau tidak sempurna. Dikatakan terpenuhi secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagimana mestinya sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak yang dirugikan). Hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggung jawab artinya siapa yang wajib memikul beban kerugian itu, pihak debitur atau kreditur, pihak konsumen atau pengusaha. Pertanggung jawaban ini hak pahak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan tidak bertanggung
jawab. Masalah tanggung jawab dirumuskan di dalam syarat-syarat perjanjian. Dalam rumusan tersebut terdapat tanggung jawab yang menjadi beban konsumen dan yang menjadi beban pengusaha. Apabila ditelaah secara cermat, beban tanggung jawab konsumen lebih ditonjolkan daripada beban tanggung jawab pengusaha. Bahkan pengusaha berusaha keras supaya terbebas dari tanggung jawab, keadaan ini dirumuskan sedemikian rapi di dalam syarat-syarat perjanjian, sehingga dalam waktu relatif singkat kurang dapat dipahami oleh konsumen ketika membuat perjanjian dengan pengusaha. 36
6. Jenis-jenis Pelayanan Jasa Perkembangan di bidang ekonomi dan industri yang begitu pesat serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, memberikan peluang kepada setiap orang untuk membuka usaha yang bergerak dalam bidang jasa, yaitu: a. Jasa Pendidikan; b. Jasa Cuci Mobil; c. Jasa Pengangkutan; d. Jasa Perhotelan; e. Jasa Laundry; f. Jasa Kesehatan (Fitness); 36
Kaerini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, “Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian”, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 25.
g. Jasa Desain, dll. Salah satu contoh jenis pelayanan jasa adalah jasa cuci mobil atau yang sering di kenal dengan sebutancar wash merupakan usaha yang sedang di minati saat ini, selain fleksibel, bisa memberikan keuntungan tiap bulannya, menyalurkan hobi bagi pecinta mobil, usaha ini juga tidak mengenal musim. Perkembangan jumlah kendaraan yang meningkat merupakan salah satu peluang besar bagi bisnis cuci kendaraan, karena banyak orang yang tidak mempunyai banyak
waktu
untuk
membersihkan
kendaraannya
sendiri,
keterbatasan peralatan dan pengetahuan serta pemilik kendaraan yang tidak mau repot membersihkan kendaraannnya sendiri dirumah, sehingga pemilik mobil mempercayakan sepenuhnya kepada jasa cuci mobil.
7. Pelayanan Jasa Car Wash Gaya hidup dan modernisasi yang selalu berkembang menuntut banyak hal untuk menciptakan inovasi baru yang dibutuhkan masyarakat. Produsen berlomba-lomba ingin memproduksi atau menciptakan suatu permintaan pasar yang belum pernah ada, tetapi sangat dibutuhkan konsumen. Bidang usaha bagian jasa seperti car wash ini mempunyai potensi yang sangat bagus dengan alasan kebutuhan jasa pencucian kendaraan sangat dibutuhkan terutama
eksekutif muda yang tidak memiliki banyak waktu luang namun ingin selalu terlihat rapi dan bersih dari sisi kendaraan. Permintaan pasar yang cukup besar akan pentingnya kebersihan pada kendaraan maka membawa perubahan pola pikir di masyarakat kita
saat
ini
yang
semakin
hidup
konsumtif
dan
serba
instan.Persaingan usaha selalu ada dimana-mana, untuk itu diperlukan cara-cara
meningkatkan
keunggulan
produk
agar
diminati
pengunjung. Tahap awal membuka bisnis ini dengan memilih tempat lokasi untuk dijadikan tempat usaha, lokasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting serta dapat mempengaruhi keberhasilan dari sebuah usaha. Setiap pelaku usaha harus memilih lokasi yang strategis, ramai dilalui kendaraan seperti dipinggir jalan untuk mengurangi biaya marketing. Pelaku usaha harus bisa membuat pengunjung penasaran seperti undian berhadiah, bonus cuci setelah beberapa kali kunjungan, mendapatkan diskon dalam jumlah pembelian tertentu. Selain promosi, harus bisa memberikan pelayanan yang nyaman dengan mengoptimalkan kualitas jasa yang ditawarkan. Biasanya tergantung pada kesan pertama yang sangat menentukan. Berilah pelayanan sebaik-baiknya, jangan sampai mengecewakan, sehingga mereka merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan. Sikap ramah dari pemilik maupun karyawan sangat penting dalam menjalankan usaha
car wash ini, dapat dipastikan akan banyak orang yang akan kembali menggunakan jasa car wash ini. Apabila mereka tidak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dapat dipastikan pengunjung tidak akan kembali untuk menggunakan jasa car wash tempat usaha tersebut.Pastikan pemilik usaha dan sejumlah karyawan yang bekerja di tempat car wash ini memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan yang datang. Terutama keramahan dan pelayanan yang baik dan cepat, sehingga pelanggan akan terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan car wash ini. Kejujuran menjadi kunci penting dalam sebuah usaha, tidak sedikit orang yang mengaku kehilangan barang di mobilnya saat di cuci.
Jagalah
pengunjung.
keamanan Sebelum
kendaraan proses
yang
pencucian
dipercayakan
oleh
dilakukan
untuk
memberitahukan atau mengingatkan kepada pelanggan agar tidak menyimpan barang berharga di dalam mobil. Air menjadi media utama dalam proses cuci mobil, perhatikan kondisi air yang akan digunakan, apakah terlihat kotor atau keruh dan berpasir, maka tidak disarankan untuk menggunakan air yang kotor atau keruh serta berpasir tersebut dalam mencuci mobil. Selain air, usaha car wash ini harus mempunyai karyawan yang ahli dan sesuai dengan bidangnya. Sepintas terlihat mudah saat melihat proses pencucian mobil, tetapi tidak semua orang bisa
melakukan pekerjaan ini, karena pekerjaan ini membutuhkan keuletan, disiplin serta ketelitian. Pegawai harus mengetahui cara membersihkan mobil dan standar kebersihan yang harus dicapai, selain tentang kebersihan mobil, karyawan harus bisa dan mengerti mesin mobil. Pengetahuan ini akan mencegah kesalahan dalam bekerja mencuci mobil, tanpa ada bekal pengetahuan tentang mesin mobil kemungkinan besar dapat terjadi kerusakan pada mobil saat pencucian. Ruang tunggu merupakan fasilitas utama, dan harus ada, karena pemilik kendaraan akan menunggu kendaraannya sampai selesai dicuci sehingga dari pihak pelaku usaha harus menyediakan ruang tunggu yang baik dan nyaman serta kebersihan tempat maupun ruangan rapi, bersih agar pengunjung betah. Fasilitas lain adalah media baca. Pihak pelaku usaha bisa menyediakan koran dan majalah untuk dibaca oleh pengunjung. Sediakan TV agar pengunjung tidak merasa jenuh. Selanjutnya adalah jajanan. Pelaku usaha harus menyediakan jajanan yang bisa dibeli oleh para pengunjung, seperti makanan ringan, minuman, kue, roti, rokok dan lain-lain. Fasilitas ini bisa menambah income perusahaan.
BAB III METODE PENELITIAN
A.
Metode Pendekatan Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,
yaitu menggunakan konsep hukum sebagai suatu kaidah dan pengertian pokok hukium (legistis positivis)37 dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hal ini karena penelitian hukum dalam level dogmatic hukum atau penelitian untuk praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. 38
B.
Spesifikasi Penelitian Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi
deskriptifnormatif, yaitu penelitian yang selain melukiskan keadaan, obyek, atau peristiwa juga keyakinan tertentu akan diambil kesimpulan-kesimpulan dari obyek persoalan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek hukum positif yang menyangkut permasalahannya.. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan
37
Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, 1985, „‟Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 15. 38 Peter Mahmud Marzuki, 2008, “Penelitian Hukum”, edisi pertama cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, hlm. 96
keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. 39
C.
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Tidar 21 Auto Car& Variasi, Pusat
Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman.
D.
Sumber Data a. Data sekunder Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikelartikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder meliputi : 1) Bahan hukum primer yaitu bahan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan menganai bahan hukum primer, meliputi hasilhasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti;
39
ibid. hlm. 10
3) Bahan hukum tersier yaitubahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.40 b. Data primer yaitu data yang berupa keterangan atau hasil wawancara dengan pemilik, karyawan, dan konsumen di car wash Tidar 21 Auto Care &Variasi Pemalang.
E.
Metode Pengumpulan Data a. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, untuk kemudian disaji sebagai pedoman untuk menyusun data. b. Data primer merupakan penunjang data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan pemilik, karyawan dan konsumen di car wash Tidar 21 Auto Care& Variasi Pemalang.
F.
Metode Penyajian Data Data yang akan diperoleh akan disajikan dalam bentuk teks naratif
yang disusun secara sistematis sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis.
40
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, op.cit, hlm. 14-15.
G.
Metode Analisis Data Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
normatif kualitatif. Normatif artinya penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, serta usaha-usaha penemuan asas, kemudian dilakukan pembahasan.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian Berdasarkan penelitian yang dilakukan di car wash Tidar 21 Auto Care &Variasi di Kabupaten Pemalang, maka diperoleh data sebagai berikut: a. Data Sekunder 1.1 Dasar Hukum Pendirian car wash Tidar 21 Auto Care &Variasi. Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.4.242.2002 Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503.9/69/KPPT/PKI/1122/1/2/13 Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 112254509132 Kartu
Izin
Gangguan/
Izin
Tempat
Usaha
Nomor:
503.5/1421/KPPT/IV/2018 Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 07.774.169.2-502.000 Syarat dan kelengkapan dokumen pembuatan SIUP: a. Fotocopy KTP Pemilik/ penanggung jawab yang masih berlaku; b. Fotocopy NPWP; c. Fotocopy surat ijin dari pemerintah kota bagi kegiatan
perdagangan
yang
dipersyaratkan
berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO); d. Surat Asli Keterangan Domisili perusahaan dari kelurahan; e. Neraca awal Perusahaan; f. Fotocopy status kepemilikan tempat usaha.
Syarat-syarat kelengkapan dokumen pembuatan TDP: a. Surat permohonan; b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan; c. Fotocopy Keputusan pengesahan sebagai badan hukum; d. Fotocopy KTP Penanggung jawab yang masih berlaku; e. Fotocopy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan yang diterbitkan oleh instansi terkait Tanda Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. Perusahaan
menghentikan
segala
kegiatan
usahanya; b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendirian kadaluarsa;
c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Syarat-syarat kelengkapan dokumen pembuatan HO: a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku; b. Dokumen untuk mengelola lingkungan hidup. Dikecualikan bagi usaha yang menimbulkan gangguan kecil atau tidak mempunyai limbah buangan; c. Fotocopy IMB sesuai fungsi, yang belum berIMB dilampirkan surat pernyataan kesanggupan mengurus IMB bermatarai Rp.6000; d. Fotocopy bukti kepemilikan atau sertifikat tanah atau surat keterangan lain yang sah; e. Fotocopy
akta
pembuktian
atau
cabang
perusahaan bagi usaha yang berbadan hukum; f. Surat
pernyataan
persetujuan
atau
tidak
keberatan dari pemilik tempat atau bukti sewa bagi tempat usaha yang bukan milik sendiri; g. Denah lokasi domisili tempat usaha dan gambar situasi atau site plan tempat usaha yang jelas; h. Izin gangguan asli atau SK dan Tanda izin bagi yang mengajukan permohonan perpanjangan;
i.
Surat kuasa bagi pemohon yang tidak dapat mengurus sendiri Surat Izin Gangguan;
j.
Persetujuan dari tetangga sekitar tempat usaha yang diketahui oleh pejabat setempat.
1.2 Pendirian Perusahaan 1.2.1 Luas Tanah Perusahaan Tidar 21 Auto Care & Variasi menurut SIUP
(Surat
Ijin
Usaha
Perdagangan)
Nomor:
503.9/69/KPPT/PKI/11-22/1/2-13 merupakan Perusahaan berbentuk Perseorangan yang memiliki luas tanah kurang lebih 700M2 full bangunan, muka bangunan 20 M dan panjang 35 M2 mempunyai 25 orang karyawan.
1.2.2 Visi dan Misi - Visi: Menjadi perusahaan jasa mobil yang terpercaya dan berkualitas serta memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelanggan dengan hasil kerja kami. - Misi: memprioritaskan kepuasan pelanggan, memberikan pelayanan yang ramah, sopan, beretika dan terpercaya, selalu berusaha memberikan layanan prima, membangun hubungan baik dalam bidang bisnis dan usaha.
1.2.3 Tempat dan Lokasi Car wash Tidar 21 Auto Care & Variasi ada di Jl. D.I. Panjaitan No. 99 Pemalang, letaknya persis di jalan raya utama kota Pemalang. Buka setiap hari dari jam 08.00 WIB sampai jam 16.30 WIB.
1.2.4 Fasilitas Tidar 21 Auto Care & Variasi a. Ruang cuci mobil terdapat 4 tempat diantaranya 2 menggunakan Hidrolik dan 2 tanpa alat (manual); b. Kantor; c. Wifi; d. Terdapat toko variasi dan toko audio untuk mobil; e. Ruang tunggu yang dilengkapi AC dan LCD TV serta cafetaria untuk pelanggan yang ingin bersantai sambil menunggu agar tidak merasa jenuh; f. Ruang tunggu diluar dilengkapi dengan meja dan kursi; g. Ganti oli pada mobil terdapat lubang dibawah untuk kerja petugas saat mobil akan ganti oli; h. Ruang variasi untuk pemasangan variasi maupun service pintu mobil, central lock dan service AC mobil; i.
Mushola;
j.
Kamar mandi terdiri dari 2 WC pertama untuk pelanggan dan 2 WC untuk karyawan;
k. Halaman parkir dalam untuk finishing; l.
Ruang mesin kompresor;
m. Halaman parkir luar (untuk mobil yang sudah selesai dicuci); n. Media promosi.
1.2.5 Jumlah Karyawan Tidar 21 Auto Care& Variasi a. Cuci mobil 7 orang pria; b. Driver cucian 1 orang pria; c. Petugas pelayanan (penerima tamu) 1 orang wanita; d. Administrasi 1 orang wanita; e. Kasir 1 orang wanita; f. Teknisi variasi 1 orang pria; g. Teknisi audio 1 orang pria; h. Teknisi AC 1 orang pria; i. Teknisi kaca film 1 orang pria; j. Cafetaria 1 orang wanita; k. Jaga malam dan kebersihan 2 orang pria; l. Keamanan 1 orang pria; m. Salon mobil 3 orang pria.
1.2.6 Kegiatan Usaha car wash Tidar 21 a. Cuci mobil; b. Cuci motor; c. Variasi mobil; d. Audio system; e. Angin nitrogen; f. Kaca film; g. Service AC mobil; h. Perbaikan power window,central lock, service pintu; i.
Cafetaria;
j.
Sarung jok;
k. Salon mobil.
1.2.7 Cuci Mobil 1.2.7.1 Perlengkapan Cuci Mobil a. Tempat khusus untuk cuci mobil; b. Sprayer- tembakan semprotan air; c. Tabung Snow Wash; d. Vacum cleaner – penyedot debu; e. Selang air untuk mengeringkan sela-sela pada body mobil dan ruang mesin; f. Kit untuk mengkilapkan dasbord;
g. Semir ban untuk mengkilapkan ban dan bahan karet yang menempel pada body mobil; h. Ember tempat sabun cuci; i.
Lap kanebo;
j.
Lap kain;
k. Sikat plastik untuk menyikat ban dan bagian bawah mobil.
1.2.7.2 Proses Cuci Mobil a. Driver menempatkan mobil pada Hodrolik atau yang manual di naikkan pada panjatan, petugas cucian menempatkan kaki hidrolik pada tempatnya lalu di angkat naik ke atas; b. Cuci dengan sprayer atau disemprot di bagian bawah mobil dan di bersihkan dengan sabun lalu disikat/ dilap dengan kain setelah selesai di semprot dengan air dan hidrolik diturunkan; c. Body mobil dibasahi air dengan menggunakan sprayer lalu dibersihkan dengan shampo hingga rata, setelah selesai body mobil di semprot kembali dengan sprayer atau air sampai rata; d. Mobil di semprot dengan snow wash, kemudian dibersihkan sampai snow wash nya hilang;
e. Driver
membawa
mobil
pada
ruang
finishing,
kemudianpetugas finishing mengerjakan pengeringan dengan dilap menggunakan kanebo sampai kering, selasela body di semprot dengan angin sampai kering dan tidak ada air yang masih menempel pada sela-sela; f. Mesin dan ruang-ruang pada mesin dibersihkan dengan kain dan di semprot angin sampai kering; g. Ban mobil di semir hingga mengkilap; h. Tempat duduk dan kaca bagian dalam juga di bersihkan dengan menggunakan vacum cleaner; i.
Setelah selesai semua yang terakhir ruang dalam mobil disemprot pengharum;
j.
Driver memarkirkan mobil di tempat parkir mobil yang telah disediakan, serta kunci mobil diserahkan pada kasir;
k. Driver memberitahu kepada pelanggan, bahwa mobil sudah selesai di cuci agar segera mengambil kunci mobil dikasir dan membayarnya.
1.2.7.3 Jenis Cuci Mobil a. Cuci Snow merupakan busa salju b. Cuci lengkap merupakan cuci snow dan dusmire dengan menggunakan oli turalik atau oli yang encer
disemprotkan pada body bagian bawah. Gunanya agar plat bagian bawah mobil tidak mudah keropos.
1.2.7.4 Perbedaan Cuci Hidrolik dengan Cuci Manual a. Cuci Hidrolik fungsinya mengangkat mobil keatas sampai ketinggian 2,5 meter dan mudah untuk dibersihkan bagian bawahnya dan roda bisa di putar sehingga kotoran mudah dibersihkan. Hidrolik bisa terangkat karena ada tekanan angin dari tabung angin kompresor; b. Cuci Manual fungsinya agar mobil bisa naik pada landasan yang telah disediakan dengan ketinggian 70 cm dan dibawahnya sudah dibuatkan lubang hingga kedalaman 1,5 meter. Untuk mencuci bagian bawah memang tidak menyeluruh kesemua bagian, termasuk roda yang tidak bisa diputar seperti menggunakan hidrolik.
1.2.8 Cuci Motor 1.2.8.1 Perlengkapan Cuci Motor a. Tempat untuk cuci motor; b. Sprayer atau tembakan semprotan air; c. Tabung snow wash;
d. Selang angin untuk mengeringkan sela-sela dan mesin; e. Semir ban untuk mengkilapkan ban dan bahan karet; f. Ember sebagai tempat sabun cuci; g. Lap kanebo; h. Lap kain; i.
Sikat plastik untuk menyikat ban dan mesin.
1.2.8.2 Proses Cuci Motor a. Motor dinaikkan ke tempat cucian; b. Motor dibasahi dengan air; c. Motor di cuci dengan sabun; d. Body dan mesin di semprot dengan snow wash; e. Sela mesin di sikat dengan kuas sampai bersih; f. Body motor dan mesin di semprot dengan sprayer sampai snow washnya hilang; g. Ban di semir hingga mengkilap; h. Petugas menyerahkan kunci motor kepada kasir, konsumen mengambil kuncinya beserta membayar dikasir.
1.2.9 Manfaat Kompresor a. Tempat penampungan angin; b. Digunakan untuk mengangkat Hidrolik;
c. Sprayer atau semprotan tembakan air untuk mencuci mobil dan motor dengan tekanan keras dan kuat; d. Menekan tabung snow wash (busa salju) untuk shampo pada mobil; e. Pengeluaran angin lewat selang untuk mengeringkan air yang ada di sela-sela body mobil; f. Mengeringkan mesin pada saat ganti oli.
1.2.10 Macam-macam Variasi Mobil a. Talang air untuk segala jenis mobil; b. Kamera mundur; c. Bamper depan dan bamper belakang; d. Injakan kaki; e. Pedal gas; f. Sarung setir; g. Garnis; h. Alarm; i.
Cover body;
j.
Penutup velg;
k. GPS, dll.
1.2.11 Daftar Harga a. Cuci mobil snow wash Rp. 30.000,b. Cuci mobil lengkap atau dusmire Rp. 38.000,c. Cuci Motor Rp. 8.000,-
1.3 Struktur Organisasi diCar Wash Tidar 21 1.3.1 Pihak Perusahaan dalam hal ini adalah Tidar 21 Auto Care &Variasi
Pemalang
yang
merupakan
pihak
yang
memberikan pelayanan jasa berupa cuci mobil terhadap pelanggan; 1.3.2 Pihak Karyawan merupakan orang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pihak Perusahaan Tidar 21 Auto Care &Variasi.
1.4 Hak dan Kewajiban 1.4.1 Hak Karyawan a. Hak atas pekerjaan; b. Hak atas upah yang adil; c. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan dengan adanya BPJS, maka seluruh karyawan diwajibkan menjadi peserta BPJS; d. Hak mendapatkan kesejahteraan;
e. Hak untuk diperlakukan tanpa diskriminasi; f. Hak atas rahasia pribadi. g. Hak mendapatkan bonus apabila melebihi target yang telah ditentukan oleh perusahaan khusus bagi tenaga cuci mobil; h. Hak menerima tambahan gaji bulanan bagi semua karyawan yang tidak pernah absen dalam 1 bulan.
1.4.2 Kewajiban Karyawan a. Karyawan harus mematuhi peraturan yang di buat oleh Perusahaan; b. Karyawan harus menjaga nama baik Perusahaan; c. Karyawan harus menjaga peralatan agar tidak rusak atau hilang; d. Karyawan harus menjaga kualitas kerja agar tidak mengecewakan pelanggan; e. Karyawan harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi; f. Karyawan bersikap sopan, ramah terhadap pelanggan yang datang.
1.4.3 Hak Perusahaan a. Perusahaan mempunyai hak memberhentikan karyawan diluar kehendak karyawan dengan alasan mendesak;
1.4.4 Kewajiban Perusahaan terhadap Karyawan a. Pihak
perusahaan
tidak
boleh
mempraktekkan
diskriminasi kepada karyawannya; b. Perusahaan harus menjamin keamanan dan kesehatan dengan mengharuskan semua karyawan menjadi peserta BPJS. Perusahaan menanggung 65% dan 35% di tanggung oleh karyawan; c. Perusahaan wajib memberikan kesejahteraan kepada karyawan berupa memberikan kaos dan sepatu kerja apabila sudah rusak; d. Perusahaan berkewajiban memberi gaji yang adil; e. Perusahaan tidak boleh menghentikan karyawannya dengan sewena-wena tanpa ada alasan yang jelas; f. Memberikan uang THR dan pakaian setiap tahunnya; g.
Mengadakan meeting setiap bulannya;
h. Perusahaan memberikan bonus apabila telah mencapai target; i.
Perusahaan memberikan fasilitas kepada karyawannya;
j.
Perusahaan
memberikan
seragam
untuk
semua
karyawan.
1.5 Perjanjian antara Tidar 21 dengan Pelanggan 1.5.1
Para Pihak
1.5.1.1 Pihak Perusahaan dalam hal ini adalah Tidar 21 Auto Care &Variasi
Pemalang
yang
merupakan
pihak
yang
memberikan pelayanan jasa berupa cuci mobil terhadap pelanggan; 1.5.1.2 Pelanggan Cuci Mobil disebut juga dengan konsumen, dalam hal ini adalah setiap orang yang datang ke Tidar 21 untuk membersihkan kendaraannya berupa cuci mobil yang bermacam-macam status dan umurnya, baik yang muda, dewasa, maupun yang tua.
1.6 Hak dan Kewajiban Para Pihak 1.6.1 Hak Pelanggan a. Pelanggan harus mendapatkan ganti kerugian bilamana terjadi
kerusakan
yang
disebabkan
oleh
pihak
perusahaan; b. Memperoleh bukti transaksi pada nota pembayaran; c. Mendapatkan pelayanan yang terbaik;
d. Menyampaikan keluhannya jika terjadi kerusakan pada kendaraannya.
1.6.2 Kewajiban Pelanggan a. Membayar sesuai dengan harga yang tertera; b. Mematuhi peraturan yang berlaku di area car wash.
1.6.3 Hak Perusahaan a. Menerima
uang
pembayaran
sesuai
dengan
kesepakatan;
1.6.4 Kewajiban Perusahaan a. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan; b. Mempromosikan barang-barang yang dijual selain cuci mobil dan cuci motor; c. Memberikan fasilitas kepada pelanggan; d. Memberikan ganti rugi; e. Perusahaan harus mempunyai dokumentasi setiap transaksi.
1.7 Tanggung jawab perusahaan Pihak Tidar 21 Auto Care & Variasi sebagai pihak perusahaan selalu
memberikan pelayanan terbaik
bagi
pelanggan. Pihak perusahaan akan mengganti semua kerugian yang diderita oleh pelanggan apabila terbukti ada kesalahan, kelalaian dan kekurang hati-hatian dalam proses cuci mobil yang letak kesalahannya ada pada karyawan yang mengerjakan proses tersebut, maka pihak perusahaan akan memberikan sanksi tegas berupa ganti kerugian yang ditanggung 75% dari petugas bagian cuci dan 25% dari pihak perusahaan. Kasus yang pernah terjadi di car wash Tidar 21 Auto Care & Variasi di Pemalang, yaitu: a. Tertukarnya karpet mobil / hilangnya karpet mobil pada saat proses cuci mobil; b. Pada saat mobil di bawa oleh driver untuk di cuci karena ketidak hati-hatian driver membuat mobil menjadi penyok atau terdapat garis-garis pada body mobil sehingga pihak perusahaan harus mendempul ulang dan mengecat bagian mobil yang rusak.
1.8 Ganti kerugian 1.8.1 Konsumen yang merasa dirugikan karena karpet mobilnya tertukar dengan mobil lain dengan kata lain hilang karena tertukar. Dan mobil yang penyok karena kelalaian driver dapat meminta ganti rugi terhadap pihak perusahaan yaitu Tidar
21
Auto
mendapatkan
Care & Variasi.
perbaikan
terhadap
Pelanggan akan kerusakaan
pada
mobilnya. 1.8.2 Penyelesaian ganti rugi antara pihak pelanggan dan pihak perusahaan melalui jalur musyawarah mufakat atau kekeluargaansehingga memperoleh kesepakatan antara dua belah pihak. Apabila pelanggan merasa tidak puas dengan penyelesaian secara musyawarah tersebut, maka pelanggan dapat mengadukan lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau dapat juga ke pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
b. Data Primer Berdasarkan data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap pemilik car wash Tidar 21 Auto Care & Variasi, bahwa car wash ini merupakan car wash yang bergerak dalam bidang perdagangan khususnya pelayanan jasa.
1.1 Fasilitas Bahwa pemilik car wash telah menyediakan berbagai fasilitas untuk kenyamanan pelanggan yang datang saat menunggu proses cuci mobil hingga selesai seperti ruang tunggu yang ber- AC dilengkapi dengan LCD TV, cafetaria dan wifi serta toilet. 1.2 Pelayanan Kepuasan pelanggan yang sangat diharapkan bagi setiap orang dalam menjalankan usahanya termasuk car wash Tidar 21 ini akan memberikan pelayanan yang maksimal dengan merekrut karyawan dan teknisi-teknisi yang kompeten, profesional, terlatih. Untuk bagian teknisi harus mengetahui lebih mendalam tentang seluk beluk mobil, dan untuk semua karyawan harus mengutamakan sikap ramah, sopan kepada pelanggan agar pelanggan merasa nyaman. 1.3 Harga Untuk harga cuci mobil sendiri atau cuci motor, tidak bisa tawar-menawar karena harga yang ditawarkan termasuk harga yang cukup murah, untuk pemasangan audio system dan variasi mobil lainnya bisa di lakukan tawar-menawar. 1.4 Keunggulan Yang menjadikan car wash ini spesial adalah dengan menggunakan Hidrolik, karena mobil di angkat ke atas
dengan hidrolik, dan di cuci menggunakan busa salju sehingga bisa membersihkan semua kotoran yang ada pada mobil dengan bersih, khususnya dibagian-bagian yang sulit dibersihkan. 1.5 Promosi Tidar 21 melakukan promosi dengan menawarkan pembuatan kartu member, strategi ini dapat merangsang minat pelanggan untuk datang, dengan adanya kartu member terdapat berbagai keistimewaan yang ditawarkan, seperti mendapat potongan harga pada saat membeli produk variasi 5-10%, gratis cuci 1x apabila sudah 10x cuci dengan memberikan kupon kepada petugas. 1.6 Permasalahan yang pernah terjadi di Tidar 21 Auto Care & Variasi, yaitu: 1.6.1 Tertukarnya karpet mobil / hilangnya karpet mobil pada saat proses cuci mobil; 1.6.2 Pada saat mobil di bawa oleh driver untuk di cuci karena ketidak hati-hatian driver membuat mobil menjadi penyok atau terdapat garis-garis pada body mobil sehingga pihak perusahaan harus mendempul ulang dan mengecat bagian mobil yang rusak.
1.7 Ganti Rugi Ganti rugi kepada pihak pelanggan dengan cara musyawarah mufakat atau dengan cara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Ganti rugi tersebut selalu dalam bentuk perbaikan pada mobilnya yang rusak atau dengan bentuk barang yang hilang minta dibelikan lagi dengan yang baru. Pelanggan yang dirugikan tidak pernah meminta ganti rugi berupa uang. 1.7.1 Pada kasus 1.8.1 pertanggung jawaban awal perusahaan dengan meminta maaf kepada pihak pelanggan yang sudah dirugikan oleh karyawan yang lalai dari pihak perusahaan. Diadakan musyawarah mufakat antara pelanggan yang merasa dirugikan dengan pihak perusahaan. Kesepakatan yang terjadi adalah pihak perusahaan harus mengganti karpet yang tertukar pada mobil lain. Jadi bentuk ganti ruginya adalah penggantian karpet sesuai dengan hilannya karpet 1.7.2 Pada kasus 1.8.2 pertanggung jawaban awal perusahaan dengan meminta maaf kepada pihak pelanggan yang sudah dirugikan oleh salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan Tidar 21 tersebut. Langkah selanjutnya diadakan musyawarah mufakat antara kedua belak pihak, dan kesepakatan yang terjadi adalah pihak perusahaan harus
mendempul
body
mobil
yang
penyok
dan
mengecatnya agar kembali seperti semula. Semua proses dan kerugian diserahkan kepada pihak perusahaan.
B. Pembahasan Hukum tercipta karena adanya kumpulan manusia yang disebut masyarakat. Dalam suatu komunitas tertentu, setiap individu dalam masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan semua manusia berusaha untuk memenuhi semua kepentingannya. Hukum mempunyai peranan yang besar yaitu sebagai kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya. Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang relatif baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Praktek monopoli dan kurang terjaminnya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan definisi konsumen sebagai berikut: Konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Batasan ini mirip dan garis besar maknanya diambil alih oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pengertian
konsumen
dari
Undang-undang
Konsumenpada Pasal 1 angka 2 berbunyi:
Perlindungan
konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Munir Fuady berpendapat pengertian konsumen, yaitu: 41 Pengguna terakhir dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Philip Kotler pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk tujuan tertentu.42 Aziz Nasution pengertian konsumen pada umumnya adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu. Shidarta memberikan catatan terhadap unsur-unsur definisi konsumen sebagai berikut:43
1. Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatatus sebagai pemakai barang atau jasa. 2. Pemakai
42
Fuady, Munir, “Pengantar Hukum Bisnis,Menata Bisnis Modern di Era Pasar Global”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 227. 42 Putu Arif Setianto, “Presepsi Pasien”, diakses dari http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131483-T%2027478-Persepsi%20pasienTinjauan%20literatur.pdf, Pada tanggal 24 Januari 2015 Pukul 19.00 43 Shidarta, “ Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, Jakarta: Grasindo, 2006. hlm. 15.
Semua dengan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan bahwa konsumen adalah konsumen akhir. 3. Barang atau Jasa Istilah barang atau jasa sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. 4. Yang tersedia dalam masyarakat Barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang semakin kompleks, syarat itu sudah tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. 5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. Kepentingan ini tidak hanya sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi barang atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain ( di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.
6. Barang atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir. Batasan
itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negeri. Berdasarkan data sekunder tentang konsumen pada 1.6.1.2 mengenai pelanggan car wash Tidar 21 Auto Care& Variasi apabila dikaitkan dengan pendapatnya Munir Fuady maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang datang untuk mencuci kendaraanya di car wash Tidar 21 Auto Care& Variasi termasuk sebagai pihak konsumen, dimana konsumen ini berkedudukan sebagai pengguna jasa yang disediakan oleh pihakcar wash Tidar 21Auto Care & Variasi di Pemalang. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 3 memberi pengertian tentang pelaku usaha yang berbunyi: Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.
Ketentuan di atas dapat jabarkan ke dalam beberapa syarat, yaitu:44 1. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha: a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri; b. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori yaitu Badan Hukum dan Bukan Badan Hukum. 2. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini: a. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara RI; b. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara RI; c. Kegiatan usaha tersebut harus di dasarkan pada perjanjian; d. Di dalam berbagai bidang ekonomi, bukan hanya pada bidang produksi. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan definisi pelaku usaha, yang berbunyi: Setiap perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia baik berdiri sendiri maupun bersamna-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi.
44
Sekar Dhatu Indei Hapsari, “Uang Kembalian Dari Pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai Dengan Hak Konsumen Di SPBU Ovis Purwokerto”, Skripsi, Purwokerto: Unsoed, 2013, hlm. 20.
Az. Nasution memberikan catatan terhadap unsur-unsur definisi pelaku usaha sebagai berikut:45 1. Pelaku usaha sebagai pencipta atau pembuat barang yang menjadi sumber terwujudnya barang yang aman dan tidak merugikan konsumen; 2. Pedagang sebagai pihak yang menyampaikan barang kepada konsumen; 3. Pengusaha jasa. Berdasarkan data sekunder pada 1.6.1.1 tentang pelaku usaha apabila dikaitkan dengan pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan pendapat Az. Nasution maka dapat disimpulkan bahwa pihak car wash Tidar 21 Auto Care &Variasi termasuk sebagai pihak pelaku usaha dimana pihak perusahaan menyelenggarakan usaha perseorangan dalam bidang ekonomi khususnya bidang jasa cuci mobil. Perlindungan konsumen menurut Shidarta pada dasarnya adalah perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen, yaitu: j.
Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; k. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; l. Hak atas informasi yang benar. Jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa; m. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan; 45
Az. Nasution, Nasution, “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”, Jakarta:Diadit Media, 2001, hlm. 32.
n.
o. p. q.
r.
Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapatkan binaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Penelitian ini hanya membahas hak-hak konsumen pada Pasal 4 huruf a dan h. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa Kolcaba (1992, dalam Potter & Perry, 2005) dalam blognya Bara Kuswninata mengungkapkan kenyamanan atau rasa aman sebagai berikut:46 Suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari). Kelegaan (kebutuhan telah terpenuhi), dan transenden (keadaan tentang sesuatu yang melebihi masalah). Kenyamanan dipandang secara holistik yang mencakup empat aspek: 1. Fisik, berhubungan dengan sensasi tubuh; 2. Sosial, berhubungan dengan hubungan interpesonal, keluarga, dan sosial; 3. Psikospiritual, berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri sendiri yang meliputi harga diri, seksualitas, dan makna kehidupan;
46
http://barakuswinata.blogspot.com/2013/01/kebutuhan-rasa-aman-nyaman.html diakses tanggal 28 Januari 2015, Pukul 07.00 WIB.
4. Lingkungan, berhubungan dengan latar belakang pengalaman eksternal manusia seperti cahaya, bunyi, temperatur, warna, dan unsur alamiyah lainnya.
Keamanan adalah keadaan bebas dari cidera fisik dan psikologis atau keadaan aman dan tentram (Potter & Perry, 2005) dalam blognya Bara Kuswinata serta keselamatan merupakan keadaan orang 1 atau lebih yang terhindar dari ancaman bahaya atau kecelakaan. Landasan dari perjanjian melaksanakan sementara jasa-jasa adalah Pasal 1601 yang menyatakan: Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasajasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.
Berdasarkan Pasal tersebut diatas dalam rangka menganalisis Pasal 4 huruf a tentang kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, terlebih dulu perlu menganalisis sah atau tidaknya perjanjian melakukan jasa-jasa tersebut. Agar perjanjian sah, perjanjian harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, berbunyi: “Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat”, yaitu: 5. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian; 6. Kecapakan pihak-pihak yang membuat perjanjian; 7. Ada suatu hal tertentu; 8. Ada suatu sebab yang halal
Berikut mengenai penjelasan terhadap syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata: 5. Kesepakatan J. Satrio mengungkapkan bahwa: Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaktidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya/sepakatnya kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Dengan demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. 47 Kehendak seseorang baru nyata bagi pihak lain kalau kehendak tersebut dinyatakan atau diutarakan, jadi perlu ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. 6. Kecakapan Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun, atau sebelum berumur 21 tahun tetapi telah pernah menikah (Pasal 330 KUHPerdata) Sementara itu, dalam Pasal 1330 KUHPerdata, ditentukan bahwa “tidak cakap membuat suatu perjanjian”, yaitu: a. Orang yang belum dewasa; b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; 47
J.Satrio, log.cit., hlm. 128.
c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
Perjanjian tersebut menjadi bukti adanya hubungan atau transaksi antara konsumen dan produsen sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka. Jika syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi maka akibatnya adalah perjanjian dapat dibatalkan. 7. Hal tertentu Obyek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, bisa merupakan suatu perilaku tertentu, memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat bahwa obyek perjanjian (prestasi) itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah
pihak.
Sehingga
jika
timbul
perselisihan
dalam
pelaksanaan perjanjian dapat dipergunakan sebagai bukti. Perjanjian tanpa “suatu hal tertentu” adalah batal demi hukum. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah syarat sahnya perjanjian yang ketiga yaitu objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. KUHPerdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan dapat dihitung atau ditentukan. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu atau suatu hal tertentu, apa yang diperjanjikan yaitu hak dan kewajiban kedua belah
pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. 48 Pasal 1333 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu berang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan dan dihitung” Istilah zaak merupakan bahasa Belanda yang artinya benda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi dalam arti luas adalah pokok persoalan, oleh karena itu objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa 8. Sebab yang Halal Suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian, atau merupakan prestasi yang dipenuhi dalam suatu perjanjian. Disamping itu, pokok dari perjanjian isinya harus halal, sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Hogeraad berpendapat bahwa sebab yang halal ini sangat berkaitan dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.” Pasal ini memberikan dasar bahwa selain aturan tertulis juga norma-norma tidak tertulis diakui dalam memberikan dasar bahwa suatu sebab itu terlarang atau tidak. Kata ketertiban umum mengacu pada asas-asas pokok fundamental dari tatanan 48
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=40635&val=3587 diakses pada tanggal 30 Januari 2015. Pukul 20.00 WIB, hlm.7
masyarakat. Perbedaan antara nilai kesusilaan dengan ketertiban umum, dilihat dari titik tolak penilaiannya. Titik tolak kesusilaan adalah pada hubungan intern perorangan, sedangkan pada nilai ketertiban umum
yang
menjadi
titik tolak
penilaiannya adalah elemen kekuasaan.49 Apabila syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi maka akibatnya adalah perjanjian batal demi hukum. Berdasarkan data sekunder nomor 1.5.1.1 tentang pihak perusahaan, data nomor 1.5.1.2 tentang pelanggan, data nomor 1.2.7.2 tentang proses cuci mobil, data nomor 1.2.6 tentang kegiatan usaha, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan 1330 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa unsur yang pertama dan kedua adalah para pihak yaitu pihak pelanggan dan pihak perusahaan. Kalau pihak perusahaan tidak ada masalah mengingat pemilik dan pengelola sudah berumur 30 tahun keatas dan tidak ada dalam pengampuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Permasalahan muncul manakala pihak pelanggan yang mencuci mobil umurnya dibawah 21 tahun dan belum menikah mengakibatkan perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Kemudian pada Pasal 1333 KUHPerdata dan Pasal 1337 KUHPerata jika dikaitkan dengan unsur yang ketiga dan keempat adalah kegiatan usaha dan melakukan jasa pencucian mobil. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh 49
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20II.pdf diakses pada tanggal 30 Januari 2015. Pukul 21.00 WIB, hlm. 12
Tidar 21 ini merupakan kegiatan usaha yang menimbulkan sebuah prestasi bagi pihak perusahaan terhadap pelanggan, bentuk dari kegiatan usaha berupa pelayanan jasa cuci mobil ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Permasalahannya apabila Tidar 21 ini tidak melakukan prestasinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1333 KUHPerdata dan bertentangan dengan Pasal 1337
KUHPerdata mengakibatkan
perjanjian batal demi hukum. Pasal 1338 KUHPerdata, menentukan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
Setelah perjanjian itu sah sebagaimana telah dinyatakan diatas, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata ayat 1 akan menjadi undangundang bagi para pihak yang sedang mengadakan suatu hubungan hukum. Hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sejalan dengan pendapat Shidarta yang menyatakan sebagai berikut: Konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan atas barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika
dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani. 50 Berdasarkan data sekunder nomor 1.2.4 tentang fasilitas car wash, data nomor 1.2.7.1 perlengkapan cuci mobil, data nomor 1.2.7.2 tentang proses cuci mobil, data nomor 1.7 tentang tanggung jawab perusahaan serta data nomor 1.8 tentang ganti rugi apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338KUHPerdata serta pendapatnya Shidarta maka dapat di diskripsikan bahwa hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sudah diupayakan.
Hak
untuk
mendapatkan
kompensasi,
ganti
rugi
dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf h tentang hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya mempunyai konsekuensi
pelaku
usaha
dibebani
kewajiban
untuk
memberi
kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Kompensasi, ganti rugi maupun penggantiandigunakan dalam pencarian
50
kepuasan
Shidarta, op.cit. hlm. 22.
dalam
suatu
bidang
untuk
memperoleh
keseimbangan
dari
kekecewaan
pelanggan
atas
bentuk
pertanggungjawaban dari pihak perusahaan. Bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut: 6.
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; 7. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian sentuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; 9. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; 10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tentang wanprestasi yang berbunyi: Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi yaitu sebuah teguran atau peringatan tertulis yang disampaikan
kepada orang lain yang telah melanggar kesepakatan dan melakukan wanprestasi. Atmaja memberikan pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. 51 Fitzsimmons dalam Sedarmayanti (2004) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang kompleks, sehingga untuk menentukan sejauh mana kualitas dari pelayanan tersebut, dapat dilihat dari dua dimensi: 52 1. Pertanggungjawaban, merupakan kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat; 2. Jaminan, merupakan pengetahuan atau wawasan, kesopan santunan, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta respon terhadap konsumen. Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagai berikut:53 1. Perikatan tetap ada; 2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur; 3. Bebas resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak debitur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa;
51
http://www.ilhamarisaputra.com// diakses tanggal 26 Januari 2015, Pukul 08.00 WIB Pelayanan Jasa serta Pertanggungjawabannya, http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/06/pelayanan-jasa-pertanggungjawaban.html, Pada tanggal 22 Januari 2015 Pukul 19.00 WIB 53 http://www.ekasriwahyuningsih.blogspot.com/2013/04/wanprestasi.html diakses tanggal 27 Januari 2015, pukul 22.00 WIB 52
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra
prestasi
dengan
menggunakan
Pasal
1266
KUHPerdata. Akibat-akibat wanprestasi berupa hukuman bagi debitur yang melakukan wanprestasi, dapat digolongkan menjadi tiga katagori, yaitu: 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi), ganti rugi meliputi: a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak; b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; c. Bunga
adalah
kerugian
yang
berupa
kehilangan
keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. 2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan; 3. Peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terhadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu
pihakyang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerdata. Berdasarkan data sekunder nomor 1.6.1 tentang hak pelanggan dan 1.6.4 tentang kewajiban pihak Tidar 21 dan data nomor 1.7 tentang tanggung jawab perusahaan apabila dihubungkan dengan Pasal 7 huruf a, f dan Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan pendapat Atmaja disimpulkan bahwa perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh pihak Tidar 21 Auto Care dan Variasi adalah kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan iktikat baik dari pelaku usaha.
BAB V PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen jasa car wash Tidar 21 Auto Care & Variasi khususnya terkait dengan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, huruf h Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah: 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa car wash di Tidar 21 Auto Care & Variasi Pemalang berdasarkan Pasal 4 huruf a yang menyatakan “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa” sudah memenuhi hak konsumen dengan cara menyediakan beberapa fasilitas serta mengatasi keluhan yang disampaikan oleh pelanggan kepada perusahaan. 2. Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa car wash Tidar 21 Auto Care & Variasi Pemlanag berdasarkan Pasal 4 huruf h yang menyatakan “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya” sudah terpenuhi, bagi pelanggan yang dirugikan, pihak perusahaan melaksanakan tanggung jawab dengan penggantian berupa uang, barang maupun perbaikan pada mobil yang mengalami kerusakan.
B. Saran 1. Tidar 21 Auto Care & Variasi seyogyanya meningkatkan upaya yang lebih konkrit dalam mengupayakan perlindungan kepada konsumen agar kenyamanan dan kepuasan konsumen meningkat sehingga perusahaan menjadi semakin maju dan tetap eksis ditengah persaingan yang semakin berat. 2. Konsumen diharapkan tanggap terhadap keadaan, bilamana ada hal-hal yang dirasa merugikan mereka harus sadar bahwa mereka punya hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk meminta agar pelaku usaha bertanggung jawab.
DAFTAR PUSTAKA Buku Literatur: Halim Abdul Barkatullah, 2010. “Hak-Hak Konsumen”, Nusa Media: Bandung. Harahap Zahirin, 2001. “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Iswanto. 2002. “Pengantar Ilmu Hukum”. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman. Kansil. CST dan S.T. kansil, 1997. “Pengantar Hukum Indonesia cetakan ke 6” Jakarta: Balai Pustaka. Mahmud Peter Marzuki. 2008. “Penelitian Hukum”, edisi pertama cetakan ke-4, Jakarta: Kencana. Muljadi Kaerini dan Gunawan Widjaja, 2008, “Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian”, Jakarta: Raja Grafindo. Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. “Hukum Perlindungan Konsumen”. Jakarta: Grafindo. Prodjodikoro Wirjono, 2011 “Azaz-Azaz Hukum Perjanjian”. Bandung: Mandar Maju. Satrio. J 2001. “Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian : Buku I)”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Shidarta. 2006. “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”. Jakarta: Grasindo. Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. ”Penelitian Hukum Normatif”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Suyadi. 2006. “Hukum Perlindungan Konsumen”. Purwokerto: FH. Unsoed. Wignjodipuro Surojo, 1974. “Pengantar Ilmu Hukum”, Alumni: Bandung.
Perundang-Undang:
KUHPerdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Sumber lain: http://thesis.binus.ac.id/Asli/Bab2/2009-2-00762-MN%20Bab%202.pdf diaksese tanggal 24 September 2014 pukul 20.15 WIB http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131483-T%2027478-Persepsi%20pasienTinjauan%20literatur.pdf diakses tangal 24 September 2014 pukul 21.00 WIB http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122490-PK%20I%202080.8169-Hubungan%20hukumLiteratur.pdf diakses tanggal 23 Oktober 2014 pukul 15.09 WIB http://notarissby.blogspot.com/2008/09/subyek-hukum-dalam-perjanjian.html diakses tanggal 23 Oktober 2014 pukul 16.00 WIB http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/06/jenis-jenis-perjanjian.html diakses tanggal 22 oktober 2014 pukul 22.34 WIB http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/hubungan-hukum.html, pada tanggal 23 November 2013 pukul 20.15 http://yvlyk003.blogspot.com/2014/01/peristiwa-hukum-hubungan-hukum-dan.html, pada tanggal 23 November 2013 pukul 20.15 http://ju raganmakalah.blogspot.com/2013/06/jenis-jenis-perjanjian.html, Pada tanggal 22 oktober 2014 Pukul 22.00 http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131483-T%2027478-Persepsi%20pasienTinjauan%20literatur.pdf, Pada tanggal 24 September 2014 Pukul 19.00 http://notarissby.blogspot.com/2008/09/subyek-hukum-dalam-perjanjian.html, Pada tanggal 23 Oktober 2014 Pukul 17.00 http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122490-PK%20I%202080.8169-Hubungan%20hukumLiteratur.pdf, Pada tanggal 23 Oktober 2014 Pukul 19.15
