PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA OUTSOURCING PT ANGKASA PURA II (Persero) BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU JURNAL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA OUTSOURCING PT ANGKASA PURA II (Persero) BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

JURNAL

Oleh : M. RUZIE TAUFIQ NPM. 1110005600103

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015 1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA OUTSOURCING PT ANGKASA PURA II (Persero) BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

M. Ruzie Taufiq,1 Meita Lefi Kurnia,2 Boiziardi AS3 Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, Padang Jl. Tamansiswa No. 9 Padang 25138 Telp. (0751) 40020 Fax. (0751) 444170 Website : www.unitas-pdg.ac.id Absract Large population in Indonesia is a potential in the labor supply. However, the labor required in the business world is a workforce that has the skills or skill. In addition, each company has a desire to employ a workforce with minimal risk. The risks which include disciplinary actions from labor to the strike. Based on consideration of these risks, many of the companies that use labor services provider company (contractor) in getting manpower according to the needs of the company. Avia PT Angkasa Jaya is one company that handles the supply of labor in PT Angkasa Pura II (Persero) Minangkabau International Airport. During the agreement period, is alleged to have violated the rights of labor rights outsourcing.Walaupun actually outsourced workers are protected by law, but violations still occur. Therefore, the authors conducted research with several problems as follows: any form of the rights of outsourced workers at PT Angkasa Pura II (Persero) Minangkabau International Airport, how to shape the rights of outsourced workers who potentially violated, how settlement disputes to rights being violated and how the forms of legal protection for the rights of outsourced workers. The method used is the approach to the problem that the sociological juridical approach to the problem by observing the norms of law and the facts associated with the application of legal norms are in the midst of society. Based on research by the author, it showed that: all the rights and obligations of labor outsourcing has been arranged in PKWT whose creation guided by Act No. 13 of 2003, there has been a violation of the rights of outsourced workers, settlement of disputes against violations of these rights is done by deliberation and mediation and labor outsourcing make a verbal agreement and take action that resembles the obligation of trade unions to protect and fight for their rights. Keywords: corporate, labor rights outsourcing

1

Mahasiswa Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, Padang Pembimbing Pertama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, Padang 3 Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, Padang 2

i

Abstrak Jumlah penduduk yang besar di Indonesia merupakan potensi dalam ketersediaan tenaga kerja. Akan tetapi, tenaga kerja yang dibutuhkan di dalam dunia usaha adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau skill. Selain itu, setiap perusahaan mempunyai keinginan untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan resiko seminimal mungkin. Resiko tersebut antara lain berupa tindakan yang tidak disiplin dari tenaga kerja sampai kepada aksi mogok kerja. Berdasarkan pertimbangan resiko tersebut, maka banyak dari perusahaan yang memakai jasa perusahaan penyedia tenaga kerja (pemborong) dalam mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan perusahaan. PT Avia Jaya Angkasa merupakan salah satu perusahaan yang menangani penyediaan tenaga kerja di lingkungan PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau. Selama masa kerjasama tersebut, diduga telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing.Walaupun sebenarnya hak-hak tenaga kerja outsourcing dilindungi oleh undang-undang, akan tetapi pelanggaran tetap terjadi. Oleh karena itu, maka penulis melakukan penelitian dengan beberapa permasalahan sebagai berikut : apa saja bentuk hak-hak tenaga kerja outsourcing di PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau, bagaimana bentuk hak-hak tenaga kerja outsourcing yang berpotensi untuk dilanggar, bagaimana penyelesaian sengketa terhadap hak-hak yang dilanggar dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing. Metode pendekatan masalah yang dipakai adalah yuridis sosiologis yakni pendekatan permasalahan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan fakta-fakta penerapan norma-norma hukum tersebut ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka didapatkan hasil bahwa : semua hak dan kewajiban dari tenaga kerja outsourcing telah diatur di dalam PKWT yang pembuatannya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing, penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak-hak tersebut dilakukan dengan cara musyawarah dan mediasi serta tenaga kerja outsourcing membuat perjanjian secara lisan dan melakukan tindakan yang menyerupai kewajiban dari serikat pekerja untuk melindungi dan memperjuangkan hak-haknya. Kata kunci : perusahaan, hak-hak tenaga kerja outsourcing

ii

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Sebahagian besar dari jumlah penduduk ini terdiri dari manusia dengan status produktif untuk bekerja. Oleh karena itu, hal ini merupakan sumber daya yang potensial dalam ketersediaan tenaga kerja bagi dunia usaha dari berbagai segi lini. Selain jumlah penduduk yang besar, Indonesia merupakan tujuan dari pemasaran berbagai jenis produk dan jasa bagi perusahaan di dalam maupun di luar negeri. Pertimbangan utama dari setiap perusahaan yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan pemasaran produk dan jasanya adalah konsumen yang memiliki sifat konsumtif yang tinggi dan biaya operasional di Indonesia sangatlah kecil. Biaya operasional yang kecil ini merupakan faktor yang sangat diperhitungkan oleh setiap perusahaan. Menurut pendapat dari Ikusrina, biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut4. Perusahaan dengan manajemen pengelolaan tenaga kerja yang optimal akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dari tenaga kerja dengan upah yang minim. Oleh karena itu, pengeluaran biaya operasional perusahaan untuk mengupah tenaga kerja menjadi perhatian yang sangat serius bagi setiap perusahaan. Menurut Pasal 64 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Hal inilah yang menjadi solusi bagi sebahagian besar perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mendapatkan tenaga kerja yang berisiko rendah yaitu dengan cara mengambil atau memakai jasa perusahaan penyedia tenaga kerja (pemborong). Solusi ini menyebabkan resiko seperti tenaga kerja yang melakukan mogok kerja dapat dihindari bahkan tenaga kerja yang telah bekerja dan ternyata tidak memiliki keterampilan atau skill yang sesuai standar perusahaan serta tenaga kerja yang melakukan kesalahan dapat langsung dikembalikan kepada perusahaan penyedia tenaga kerja (pemborong). Pada Pasal 65 ayat (6) di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan bahwa hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya. Hal ini berarti bahwa tenaga kerja outsourcing hanya mempunyai perjanjian dengan perusahaan penyedia tenaga kerja (pemborong). Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak 4

Ikusrina. Biaya Tenaga Kerja.http://Ikusrina.staff.gunadarma.ac.id. terakhir diakses pada tanggal 01 Mei 2014

1

tenaga kerja outsourcing yang dilakukan oleh pihak perusahaan ditempat tenaga kerja outsourcing bekerja, maka tenaga kerja outsourcing tidak dapat menuntut pihak perusahaan tersebut. Pada Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, pihak perusahaan yang memakai jasa perusahaan penyedia tenaga kerja (pemborong) apabila melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing tidak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi di dalam sebuah perjanjian. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memakai jasa perusahaan penyedia tenaga kerja (pemborong) hanya mempunyai perjanjian dengan pihak perusahaan penyedia tenaga kerja (pemborong). Pada tanggal 01 Maret 2014, PT Avia Jaya Angkasa secara resmi menangani penyediaan tenaga kerja outsourcing di lingkungan Bandara Internasional Minangkabau. Akan tetapi, manajemen pengelolaan perusahaan tersebut masih tetap dilakukan oleh karyawan Koperasi Avia Jaya. Pada perkembangannya, perusahaan yang baru ini mengalami kesulitan dalam melaksanakan isi dari perjanjian antara perusahaan dengan tenaga kerja outsourcing. Contohnya, yaitu : pemberian gaji tenaga kerja outsourcing yang terlambat dibayarkan tanpa memberikan penjelasan, belum menyediakan seragam kerja bagi tenaga kerja outsourcing yang sesuai dengan kebutuhan di unit kerjanya dan lain-lain. Walaupun sebenarnya hak-hak tenaga kerja outsourcing telah diatur di dalam perjanjian kerja antara perusahaan penyedia tenaga kerja (pemborong) dengan tenaga kerja outsourcing. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa tenaga kerja outsourcing kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya pada saat bekerja di lingkungan PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau. Contohnya, yaitu : kesulitan untuk beribadah tepat waktu, waktu istirahat yang tidak cukup dan lain-lain. Hal ini sebenarnya telah diadukan tenaga kerja outsourcing kepada PT Avia Jaya Angkasa, akan tetapi pihak perusahaan tidak memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini terjadi terus menerus tanpa ada penyelesaian yang jelas dari para pihak yang terlibat. Agusmidah (dkk) menyatakan bahwa perjanjian kerja merupakan landasan dalam hukum perburuhan Indonesia untuk menentukan cakupan legislasi dalam hukum perburuhan. Perlindungan diberikan kepada mereka (buruh) yang menerima dan melakukan pekerjaan atas dasar perjanjian kerja.5 Sebenarnya bagi tenaga kerja outsourcing yang tidak mengerti hukum dapat meminta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada lembaga bantuan hukum untuk membela hak-hak tenaga kerja yang dilanggar oleh pihak perusahaan. Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang5

Agusmidah dkk, 2012, Bab-bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Pustaka Larasan, Jakarta, hal. 13;

2

undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Perjanjian antara pekerja dan majikan akan memperjelas kedudukan masing-masing pihak terutama pekerja. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian, maka kepastian hukum yang seharusnya didapatkan oleh pekerja sebagai pihak yang lemah akan terlihat lebih jelas. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sebenarnya mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja telah banyak diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Akan tetapi, tetap saja masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hakhak tenaga kerja khususnya tenaga kerja outsourcing. Oleh karena itu, undang-undang tentang ketenagakerjaan dapat dirasakan belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut : 1. Apa saja bentuk hak-hak tenaga kerja outsourcing di PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau ? 2. Bagaimana bentuk hak-hak tenaga kerja outsourcing yang berpotensi untuk dilanggar? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap hak-hak yang dilanggar ? 4. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing ? C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak tenaga kerja outsourcing PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau; 2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk hak-hak tenaga kerja outsourcing yang berpotensi untuk dilanggar; 3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa terhadap hak-hak yang dilanggar; 4. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing tersebut. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain : A. Manfaat Teoritis a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum perikatan (perjanjian) dan mendapatkan 3

II

perbandingan yang nyata antara teori hukum yang ada dengan praktek terhadap teori itu sendiri; b. Untuk memperkaya wawasan pada penulisan karya ilmiah hukum khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang. B. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi setiap tenaga kerja outsourcing dalam memperjuangkan hak-haknya apabila terjadi pelanggaran. Selain itu penelitian ini juga diharapkan memberikan penjelasan yang nyata mengenai kondisi sebenarnya dari keadaan tenaga kerja outsourcing yang bekerja di salah satu perusahaan milik pemerintah. Metode Penelitian 1. Pendekatan Masalah Pada penelitian ini penulis mempergunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Dimana, penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan fakta-fakta penerapan norma-norma hukum tersebut ditengah-tengah masyarakat. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat desksriptif yaitu memberikan gambaran terhadap data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan permasalahan yang diteliti. 3. Sumber Data Sumber data berasal dari : a. Penelitian kepustakaan berupa penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku dan arsip-arsip yang berkenaan dengan tenaga kerja outsourcing; b. Penelitian lapangan berupa penelitian yang dilakukan dengan cara survey lapangan dan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait, seperti : pihak tenaga kerja outsourcing, PT Avia Jaya Angkasa dan PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau. 4. Jenis Data a. Data Primer, berupa data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara kepada pihak-pihak seperti : pihak tenaga kerja outsourcing, PT Avia Jaya Angkasa dan PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau; b. Data Sekunder, berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang meliputi : 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam melakukan penelitian, antara lain : a) Undang-undang Dasar Tahun 1945; b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata; c) Peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan; 4

d) Peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial; e) Peraturan perundang-undangan tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku, makalah, hasil karya ilmiah hukum dan hasil-hasil penelitian hukum; 3) Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. 5. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini, yaitu : a. Studi dokumen dan pustaka yaitu dengan melakukan pemeriksaan atau mempelajari literatur buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan; b. Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur, dimana akan dilakukan tanya jawab yang telah dipersiapkan sebelumnya dan juga akan diajukan pertanyaan selain yang dipersiapkan sebelumnya dengan tetap fokus kepada permasalahan terhadap tenaga kerja outsourcing. Wawancara ini dilakukan dengan menentukan langsung para pihak yang akan menjadi narasumber. 6. Pengolahan dan Analisa Data a. Pengolahan Data Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan cara editing dan coding. Data akan diperiksa dan diteliti serta diseleksi, dan didapatlah data-data yang benar-benar berguna bagi penelitian ini dan kebenarannya dapat terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. b. Analisis Data Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan pendapat ahli yang diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat, lalu dibuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, tanpa menggunakan angka atau rumusan statistik. III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA OUTSOURCING PT ANGKASA PURA II (Persero) BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU A. Gambaran Umum Tentang Tenaga Kerja Outsourcing PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Tenaga Kerja (outsourcing) di Bandara Internasional Minangkabau antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan PT Avia Jaya Angkasa nomor : PJJ.04.04.03/06/02/2014/014 tanggal 28 Februari 2014, maka PT Avia Jaya Angkasa menyediakan tenaga kerja outsourcing sebanyak 66 (enam puluh enam) orang di lingkungan Bandara Internasional Minangkabau dengan perincian sebagai berikut : 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bagian Informasi a) Tenaga kerja outsourcing berjumlah 8 (delapan) orang; b) Standar pendidikan minimal D3; c) Pekerjaan yang dilakukan berupa kegiatan pelayanan informasi dan operasional bandara. Bagian Unit Bisnis Gudang Kargo (UBGK) a) Tenaga kerja outsourcing berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, terdiri dari : administrasi dan akuntansi sebanyak 2 (dua) orang, kasir sebanyak 5 (lima) orang, checker sebanyak 5 (lima) orang, pengamanan sebanyak 5 (lima) orang serta porter dan parkir 19 (sembilan belas) orang; b) Standar pendidikan minimal SMA sederajat; c) Pekerjaan yang dilakukan berupa pelayanan bagian kargo bandara. Bagian Penjualan PSC a) Tenaga kerja outsourcing berjumlah 9 (sembilan) orang; b) Standar pendidikan minimal SMA sederajat; c) Pekerjaan yang dilakukan berupa penjualan airport tax . Bagian Marketing Komersil a) Tenaga kerja outsourcing berjumlah 2 (dua) orang; b) Standar pendidikan minimal D3; c) Pekerjaan yang dilakukan berupa membantu karyawan perusahaan dalam kegiatan marketing perusahaan. Bagian Singgalang a) Tenaga kerja outsourcing berjumlah 2 (dua) orang; b) Standar pendidikan minimal SMA sederajat; c) Pekerjaan yang dilakukan berupa kegiatan menjaga keamanan dan merawat aset perusahaan yang berada di daerah Gunung Singgalang. Bagian Teknik Umum a) Tenaga kerja outsourcing berjumlah 4 (empat) orang; b) Standar pendidikan minimal SMA sederajat; c) Pekerjaan yang dilakukan berupa membantu karyawan perusahaan dalam hal yang berkaitan dengan pekerjaan teknik umum di lingkungan perusahaan. Bagian Kepegawaian a) Tenaga kerja outsourcing berjumlah 2 (dua) orang; b) Standar pendidikan minimal SMA sederajat; c) Pekerjaan yang dilakukan berupa membantu karyawan perusahaan dalam kegiatan administrasi. Bagian Keuangan a) Tenaga kerja outsourcing berjumlah 2 (dua) orang; b) Standar pendidikan minimal SMA sederajat; c) Pekerjaan yang dilakukan berupa membantu karyawan perusahaan dalam hal yang berkaitan dengan laporan-laporan keuangan. Bagian Perlengkapan 6

a) b) c)

B.

Tenaga kerja outsourcing berjumlah 1 (satu) orang; Standar pendidikan minimal SMA sederajat; Pekerjaan yang dilakukan berupa membantu karyawan perusahaan dalam hal yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana perusahaan. Bentuk Hak-hak Tenaga Kerja Outsourcing PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau Pada kenyataannya di dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Tenaga Kerja (outsourcing) di Bandara Internasional Minangkabau, tidak satupun pasal yang mengatur permasalahan hak-hak tenaga kerja outsourcing. Perjanjian tersebut secara garis besar hanya mengatur masalah hak dan kewajiban antara PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau dengan PT Avia Jaya Angkasa. Contoh hak dan kewajiban dari kedua perusahaan tersebut yang diatur di dalam perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut : 1. Pasal 7 ayat (5) dinyatakan bahwa PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau berhak memperoleh tenaga kerja outsourcing berkualitas dari PT Avia Jaya Angkasa; 2. Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa PT Avia Jaya Angkasa berhak menerima pembayaran harga sesuai dengan ketentuan harga yang telah disepakati dalam perjanjian ini. Sebenarnya hak dan kewajiban tenaga kerja outsourcing timbul dari perjanjian kerjasama antara PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau dengan PT Avia Jaya Angkasa. Akan tetapi, menurut hasil wawancara dengan Engga Engracia yang merupakan Pelaksana Senior Hukum dan Perjanjian PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau yang menyatakan bahwa pengaturan masalah hak-hak tenaga kerja outsourcing merupakan urusan antara dengan PT Avia Jaya Angkasa dengan tenaga kerja outsourcing.6 Oleh karena itu, tidak ada hubungan kerja yang jelas antara PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau dengan tenaga kerja outsourcing. Adapun hak-hak tenaga kerja outsourcing PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut : 1. Hak-Hak Tenaga Kerja Outsourcing Sebelum Bekerja a. Tenaga kerja outsourcing mendapatkan informasi kerja secara lengkap dari PT Avia Jaya Angkasa sekitar sebulan sebelum penandatangan PKWT; b. Semua tenaga kerja outsourcing mendapatkan kesempatan kerja yang sama dikarenakan PT Avia Jaya Angkasa mengadakan seleksi secara tertulis dan dilanjutkan dengan wawancara kepada seluruh

6

Hasil wawancara dengan Engga Engracia, Pelaksana Senior Hukum dan Perjanjian PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau, Jumat tanggal 06 Februari 2015.

7

calon tenaga kerja outsourcing baik yang dulunya merupakan tenaga kerja outsourcing dari Koperasi Avia Jaya maupun calon tenaga kerja outsourcing yang baru; c. Tenaga kerja outsourcing yang nantinya dinyatakan lulus akan ditempatkan untuk bekerja di lingkungan Bandara Internasional Minangkabau sesuai yang diatur di dalam perjanjian kerja antara PT Avia Jaya Angkasa dengan tenaga kerja outsourcing; d. Upah yang akan diberikan kepada tenaga kerja outsourcing akan diatur di dalam PKWT.7 2. Hak-hak tenaga kerja outsourcing ketika bekerja a. Tenaga kerja outsourcing diberi upah pada jangka waktu antara tanggal 01 sampai dengan 05 setiap awal bulannya; b. Tenaga kerja outsourcing mendapatkan cuti, seperti : cuti menikah dan cuti melahirkan; c. Tenaga kerja outsourcing didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; d. Sebagian Tenaga kerja outsourcing mendapatkan pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya, seperti : pelatihan untuk tenaga kerja posisi checker di Unit Bisnis Gudang Kargo (UBGK);8 e. Tenaga kerja outsourcing mendapatkan beberapa fasilitas untuk menunjang pekerjaannya, seperti seragam kerja.9 3. Hak-hak tenaga kerja outsourcing setelah tidak bekerja a. Tenaga kerja outsourcing berhak membela diri terhadap keputusan manajemen perusahaan yang menyatakan tenaga kerja outsourcing telah melakukan kesalahan dan akan diberhentikan secara permanen; b. Mendapatkan bantuan dari PT Avia Jaya Angkasa dalam mengklaim THT di BPJS ketenagakerjaan; c. Mendapatkan surat keterangan pengalaman kerja sesuai permintaan dari tenaga kerja outsourcing.10 Berdasarkan hasil wawancara dengan Desi Artaty, SE yang merupakan Direktur Utama PT Avia Jaya Angkasa menyatakan bahwa hak-hak tenaga kerja outsourcing yang diatur di dalam PKWT yang berlaku 7

Hasil wawancara dengan Desi Artaty, SE, Direktur Utama PT Avia Jaya Angkasa, Jumat tanggal 02 Januari 2015. 8

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Berlaku Dari Tanggal 01 Maret 2014 Sampai 28 Februari 2015 Antara Tenaga Kerja Outsourcing Dengan PT Avia Jaya Angkasa 9


Hasil wawancara dengan Desi Artaty, SE, Direktur Utama PT Avia Jaya Angkasa, Jumat tanggal 02 Januari 2015.

8

dari tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2015 telah sesuai dengan undang-undang Ketenagakerjaan.11 Selain itu hak-hak tenaga kerja outsourcing juga telah disesuaikan dengan peraturan manajemen PT Avia Jaya Angkasa. Oleh karena PKWT tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka maka PT Avia Jaya Angkasa dan tenaga kerja outsourcing terikat pada perjanjian tersebut. Pada kenyataannya hak-hak tenaga kerja outsourcing tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan dari manajemen PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau sebagai pengguna jasa tenaga kerja outsourcing. Pengaruh dari manajemen PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau disebabkan karena tenaga kerja outsourcing akan bekerja di lingkungan Bandara Internasional Minangkabau, sehingga harus mengikuti semua peraturan perusahaan tersebut Pengaruh tersebut juga dapat dilihat dari salah satu pasal PKWT, yaitu : Pasal 9 ayat (7) Cuti tahunan dapat diambil Pihak Kedua (tenaga kerja outsourcing) dengan kewajiban melapor terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dan MITRA KERJA PIHAK PERTAMA; (8) Cuti Tahunan yang diatur pada ayat 7 pasal ini, dapat langsung diambil apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperbaharui perjanjian pada tahun berikutnya secara berturut-turut; (9) Khusus untuk cuti melahirkan dapat diambil selama 3 (tiga) bulan dengan kewajiban melapor kepada PIHAK PERTAMA dan/atau MITRA KERJA PIHAK PERTAMA secara lisan dan/atau tulisan. Keterangan : PIHAK PERTAMA adalah PT Avia Jaya Angkasa dan MITRA KERJA PIHAK PERTAMA adalah PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau. Pada contoh pasal di atas dapat dilihat bahwa beberapa hak-hak yang dimiliki tenaga kerja outsourcing harus mendapat persetujuan dari PT Avia Jaya Angkasa dan PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau. Pada kenyataan ada hak-hak tenaga kerja outsourcing yang didapat pada pertengahan masa perjanjian kerja berjalan. Menurut Desi Artaty, SE yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Tenaga Kerja (outsourcing) di Bandara Internasional Minangkabau belum disepakati oleh kedua belah pihak.12 Oleh karena itu, gaji yang diterima tenaga kerja outsourcing untuk sementara waktu hanya diterima dengan nominal yang 11



9

sama dengan nominal gaji pada waktu tenaga kerja outsourcing mengadakan perjanjian kerja dengan Koperasi Avia Jaya. Menurut hasil wawancara dengan Engga Engracia, yang menyatakan bahwa : Manajemen PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau hanya mengakui sebahagian hak-hak tenaga kerja outsourcing yang terdapat di dalam PKWT, khususnya yang terdapat di dalam Undangundang Ketenagakerjaan dan hak-hak tersebut secara nyata tidak merugikan pihak manajemen PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau.13 Hal di atas disebabkan oleh kebijakan dari manajemen PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau yang menyatakan bahwa tenaga kerja outsourcing hanya memiliki perjanjian kerja dengan PT Avia Jaya Angkasa. Oleh karena itu, semua pelaksanaan hak-hak tenaga kerja outsourcing menjadi tanggung jawab PT Avia Jaya Angkasa, sedangkan hubungan tenaga kerja outsourcing dengan manajemen PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau, hanya berupa kewajiban dari tenaga kerja outsourcing untuk bekerja di lingkungan Bandara Internasional Minangkabau. C. Bentuk Hak-hak Tenaga Kerja Outsourcing Yang Berpotensi Untuk Dilanggar Pada Pasal 2 ayat (1) PKWT, dinyatakan bahwa kecuali di dalam perjanjian ini ditentukan lain, maka semua ketentuan peraturan perundangundangan Negara Republik Indonesia berlaku terhadap perjanjian ini. Oleh karena itu, dengan kata lain bahwa hak-hak tenaga kerja yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Selain itu, apabila dilihat secara garis besar isi dari perjanjian ini, maka tidak terlihat hal-hal yang melanggar hak-hak tenaga kerja outsourcing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Desi Artaty, SE ada tiga hal yang menyebabkan PKWT tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu : 1. Isi dari PKWT tersebut merupakan hasil dari pengembangan dan perbaikan dari PKWT antara tenaga kerja outsourcing dengan Koperasi Avia Jaya; 2. Pembuatan PKWT tersebut telah berpedoman kepada undang-undang ketenagakerjaan; 3. PKWT tersebut telah ditandatangani oleh tenaga kerja outsourcing dan PT Avia Jaya Angkasa, maka isi dari perjanjian tersebut telah disepakati bersama.14 13

Hasil wawancara dengan Engga Engracia, Pelaksana Senior Hukum dan Perjanjian PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau, Jumat tanggal 06 Februari 2015. 14


10

Pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing karena adanya wanprestasi terhadap perjanjian kerja yang telah dibuat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tenaga kerja outsourcing, ada beberapa hak-hak yang tercantum di dalam PKWT yang tidak dapat dipenuhi oleh PT Avia Jaya Angkasa, dengan perincian sebagai berikut : 1. Keterlambatan Pemberian Uang Makan a. Perincian Uang makan yang diatur di dalam PKWT yang berlaku dari tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2015 merupakan bagian dari upah atau gaji yang akan diterima oleh tenaga kerja outsourcing setiap bulannya. Pada kenyataannya uang makan yang diberikan pada tiga bulan terakhir selalu di atas tanggal 17 setiap bulannya. b. Ketentuan Yang Dilanggar Pada Pasal 6 ayat (5) di dalam PKWT dinyatakan bahwa pemberian uang makan oleh PT Avia Jaya Angkasa dilakukan setiap tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulannya dan dapat diundur paling lama 7 (tujuh) hari kerja mulai dari tanggal 10 (sepuluh). Apabila uang makan diberikan melewati batas dari tanggal yang telah ditentukan, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Selain itu perbuatan tersebut dapat juga dikatakan telah melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai upah. Sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 2. Peniadaan Uang Pesangon Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Yang Berhenti Bekerja a. Perincian Berdasarkan hasil wawancara dengan Desi Artaty, SE yang menyatakan bahwa sejak awal tahun 2014 bagi tenaga kerja outsourcing yang berhenti dengan kemauan sendiri ataupun karena dipecat, tidak mendapatkan uang pesangon.15 Hal ini juga sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Tenaga Kerja

15


11

(outsourcing) di Bandara Internasional Minangkabau, yang menyatakan bahwa tidak ada uang pesangon bagi tenaga kerja outsourcing yang berhenti bekerja dengan kemauan sendiri ataupun karena dipecat. b. Ketentuan Yang Dilanggar Pada Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dinyatakan bahwa pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Sebenarnya di dalam PKWT tersebut, tidak diatur mengenai pemberian uang pesangon. Akan tetapi, perbuatan peniadaan uang pesangon bagi tenaga kerja outsourcing yang berhenti bekerja atas kemauan sendiri ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. 3. Pemberian seragam kerja yang terlambat a. Perincian Berdasarkan hasil wawancara dengan Desi Artaty, SE yang menyatakan bahwa seragam kerja bagi tenaga kerja outsourcing merupakan bagian dari fasilitas kerja yang diperjanjikan oleh PT Avia Jaya Angkasa.16 Akan tetapi, sampai dengan bulan terakhir masa perjanjian kerja, seragam kerja belum juga diberikan oleh PT Avia Jaya Angkasa. Oleh karena itu, seragam kerja yang dipakai oleh tenaga kerja outsourcing pada masa PKWT tersebut adalah seragam kerja lama yaitu seragam kerja yang didapat pada saat tenaga kerja outsourcing memiliki perjanjian kerja dengan Koperasi Avia Jaya. b. Ketentuan Yang Dilanggar Pada Pasal 7 ayat (2) huruf c dari PKWT dinyatakan bahwa PT Avia Jaya Angkasa wajib untuk menyediakan semua fasilitas untuk tenaga kerja outsourcing hanya dalam rangka untuk menunjang pekerjaannya. Oleh karena seragam kerja merupakan bagian dari fasilitas kerja bagi tenaga kerja outsourcing terlambat diberikan, maka telah terjadi wanprestasi terhadap PKWT tersebut. Pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing dapat juga terjadi di lingkungan Bandara Internasional Minangkabau. Berikut ini beberapa contoh dari pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing di lingkungan Bandara Internasional Minangkabau, yaitu : 1. Pelarangan Beribadah Tepat Waktu a. Perincian Beberapa dari tenaga kerja outsourcing menyatakan bahwa akibat dari tuntutan pekerjaan di bagian operasional, menyebabkan 16


12

2.

3.

waktu untuk beribadah tidak menentu. Khususnya pada hari jumat, bahkan tenaga kerja outsourcing dilarang untuk meninggalkan pekerjaan. b. Ketentuan Yang Dilanggar Sebenarnya di dalam PKWT yang berlaku dari tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2015 maupun di dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Tenaga Kerja (outsourcing) di Bandara Internasional Minangkabau tidak ada pengaturan mengenai beribadah tepat waktu bagi tenaga kerja outsourcing. Akan tetapi, dengan dilarangnya tenaga kerja outsourcing untuk beribadah tepat waktu, maka telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Waktu Istirahat Yang Tidak Cukup a. Perincian Akibat dari pekerjaan di bagian operasional yang tidak bisa ditinggalkan dan bersifat berkelanjutan, maka tidak jarang waktu istirahat yang dibutuhkan oleh tenaga kerja outsourcing sangatlah terbatas. Selain waktu istirahat yang terbatas, waktu yang tersedia untuk makanpun dilakukan pada saat bekerja tersebut. b. Ketentuan Yang Dilanggar Walapun di dalam Pasal 8 ayat (2) PKWT, dengan jelas dinyatakan bahwa tenaga kerja outsourcing bekerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh PT Avia Jaya Angka dan/atau PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau. Akan tetapi, menurut Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam hal ini telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Intimidasi Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing a. Perincian Salah satu dari tenaga kerja outsourcing menyatakan bahwa di dalam bekerja tidak jarang mendapatkan perlakuan intimidasi dari salah satu karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau. Bentuk dari intimidasi tersebut seperti hinaan terhadap hasil kerja dan status hubungan kerja tenaga kerja outsourcing tersebut di ruang lingkup Bandara Internasional Minangkabau. b. Ketentuan Yang Dilanggar Pada Pasal 86 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai 13

hak untuk memperoleh perlindungan atas perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dengan adanya intimidasi terhadap tenaga kerja outsourcing, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan. 4. Perlakuan Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing a. Perincian Salah satu tenaga kerja outsourcing menyatakan bahwa perlakuan yang berbeda dapat dilihat dari beban kerja yang diberikan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau. Hal ini dirasakan tidak sebanding antara upah atau gaji yang diterima dengan beban kerja yang harus dilakukan. b. Ketentuan Yang Dilanggar Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Oleh karena penempatan dan beban kerja yang diberikan kepada tenaga kerja outsourcing tidak sesuai dengan upah atau gaji yang diterima, maka hal ini dapat dikatakan telah melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. D. Cara Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Oleh karena itu, diperlukan jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pada kenyataannya ada dua cara penyelesaian perselisihan hak-hak tenaga kerja outsourcing PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau, yaitu : 1. Musyawarah (cara penyelesaian perselisihan yang terjadi antara tenaga kerja outsourcing dengan PT Avia Jaya Angkasa) Musyawarah merupakan satu-satunya penyelesaian secara damai sengketa perselisihan antara tenaga kerja outsourcing dengan PT Avia Jaya Angkasa yang diatur di dalam PKWT. Berdasarkan hasil wawancara dengan Desi Artaty, SE yang menyatakan bahwa langkahlangkah musyawarah penyelesaian sengketa antara tenaga kerja outsourcing dengan PT Avia Jaya Angkasa, yaitu : a. Tenaga kerja outsourcing mengadukan permasalahan kepada pihak PT Avia Jaya Angkasa; b. PT Avia Jaya Angkasa meneliti permasalahan yang diadukan; c. PT Avia Jaya Angkasa memanggil para pihak yang terlibat di dalam pelanggaran atau perselisihan yang diadukan; 14

d.

E.

Setelah para pihak berkumpul, dilakukan musyawarah untuk mencari solusi terhadap pelanggaran atau perselisihan; e. Biasanya tenaga kerja outsourcing menerima segala bentuk solusi yang didapat, walaupun pelaksanaan dari solusi tersebut memakan waktu yang relatif lama.17 2. Mediasi (cara penyelesaian perselisihan yang terjadi antara tenaga kerja outsourcing dengan PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau) Berdasarkan hasil wawancara dengan Engga Engracia yang menyatakan bahwa langkah-langkah mediasi pada penyelesaian sengketa antara tenaga kerja outsourcing dengan PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau, yaitu : a. Tenaga kerja outsourcing mengadukan permasalahan kepada pihak PT Avia Jaya Angkasa; b. PT Avia Jaya Angkasa menyampaikan perselisihan kepada pihak PT Angkasa Pura II (Persero); c. PT Angkasa Pura II (Persero) melakukan mediasi antara tenaga kerja outsourcing dengan pihak yang diduga pelaku pelanggaran; d. Hasil dari mediasi : 1) Perselisihan akan selesai saat itu juga jika tenaga kerja outsourcing menerima keputusan dari mediasi; 2) Apabila mediasi tidak berhasil, maka permasalahan perselisihan akan dikembalikan kepada pihak PT Avia Jaya Angkasa.18 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Outsourcing Ada dua hal bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing, yaitu : adanya perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, perlindungan hukum tersebut tidak secara optimal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat dilihat pada perjanjian kerja yang melibatkan tenaga kerja outsourcing, dimana perjanjian ini hanya mengikat antara tenaga kerja outsourcing dengan perusahaan penyediaan jasa tenaga kerja (pemborong). Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh tenaga kerja outsourcing PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau dalam hal memperjuangkan hak-haknya. Tindakan tersebut berupa : 1. Membuat Perjanjian Kerja Secara Lisan Dengan Pihak PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau

17


Hasil wawancara dengan Engga Engracia, Pelaksana Senior Hukum dan Perjanjian PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau, Jumat tanggal 06 Februari 2015.

15

2.

Walaupun sebenarnya tenaga kerja outsourcing hanya memiliki perjanjian kerja dengan PT Avia Jaya Angkasa sesuai yang terdapat di dalam PKWT. Akan tetapi, pada kenyataannya tenaga kerja outsourcing membuat perjanjian kerja secara lisan dengan pihak PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau. Salah satu contohnya, yaitu : mengenai ibadah sholat dan waktu makan serta istirahat, dimana pada dinas tertentu, ada kesepakatan yang berlaku bagi tenaga kerja outsourcing dan karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau bahwa untuk pelaksanaan sholat dan waktu makan serta istirahat dilakukan secara bergiliran pada waktu-waktu tertentu. Mengirim Perwakilan Tenaga Kerja Outsourcing Untuk Menyelesaikan Perselisihan Hak Dengan PT Avia Jaya Angkasa Berdasarkan Pasal 27 huruf a Undang-undang nomor 21 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa melindungi dan membela anggota serikat pekerja dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Menurut hasil wawancara dengan Beny Fitra yang merupakan salah satu anggota dari Serikat Pekerja PT Angkasa Pura II (Persero) yang menyatakan bahwa tenaga kerja outsourcing dapat membentuk serikat pekerja dengan membuat kesepakatan dengan PT Avia Jaya Angkasa tanpa melibatkan pihak PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau.19 Oleh karena itu, dengan adanya serikat pekerja, maka apabila ada hak-hak tenaga kerja outsourcing yang dilanggar, dapat mengirim perwakilannya kepada PT Avia Jaya Angkasa untuk membahas masalah pelanggaran hak-hak tersebut. Pada kenyataannya tenaga kerja outsourcing PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau tidak memiliki serikat pekerja. Akan tetapi, ada contoh kasus dimana tindakan tenaga kerja outsourcing menyerupai tugas pokok dari serikat pekerja dalam bentuk perjuangan terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing. Salah satu contohnya, yaitu : masalah keterlambatan pemberian seragam kerja oleh PT Avia Jaya Angkasa, dimana tenaga kerja outsourcing mengirim beberapa perwakilannya untuk membahas masalah tersebut secara langsung kepada direktur utama PT Avia Jaya Angkasa. Berdasarkan hasil dari pembicaraan tersebut, maka disepakati bahwa seragam kerja untuk tenaga kerja outsourcing bagian operasional akan diberikan secepatnya, sedangkan seragam kerja untuk tenaga kerja outsourcing bagian administrasi ditunda karena menunggu pengarahan dari PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau. Oleh karena itu, tindakan tenaga kerja outsourcing yang menyerupai tugas

19

Hasil wawancara dengan Beny Fitra, Anggota Serikat Pekerja PT Angkasa Pura II (Persero), Senin tanggal 12 Januari 2015.

16

pokok dari serikat pekerja ini dapat disimpulkan sebagai upaya melindungi hak-hak tenaga kerja outsourcing. IV. PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Outsourcing PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Selama masa berlakunya PKWT, maka bentuk hak-hak tenaga kerja outsourcing PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau adalah sebagai berikut : a. Tenaga kerja outsourcing diberi upah pada jangka waktu antara tanggal 01 sampai dengan 05 setiap awal bulannya; b. Tenaga kerja outsourcing mendapatkan cuti, seperti : cuti menikah dan cuti melahirkan; c. Tenaga kerja outsourcing didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; d. Beberapa tenaga kerja outsourcing mendapatkan pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya, seperti : pelatihan untuk tenaga kerja posisi checker di Unit Bisnis Gudang Kargo (UBGK); e. Tenaga kerja outsourcing mendapatkan beberapa fasilitas untuk menunjang pekerjaannya, seperti seragam kerja. 2. Telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing baik berupa pelanggaran terhadap PKWT maupun terhadap Undangundang Nomor 13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut : a. Keterlambatan pemberian uang makan; b. Peniadaan Uang Pesangon Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Yang Berhenti Bekerja c. Pemberian seragam kerja yang terlambat; d. Pelarangan ibadah tepat waktu; e. Waktu istirahat yang tidak cukup; f. Intimidasi terhadap tenaga kerja outsourcing; g. Perlakuan diskriminasi terhadap tenaga kerja outsourcing. 3. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak-hak tenaga kerja outsourcing PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau hanya dilakukan dengan dua cara, yaitu : musyawarah dan mediasi. 4. Tenaga kerja outsourcing berusaha melindungi dan memperjuangkan hak-haknya dengan dua cara, yaitu : membuat perjanjian secara lisan dengan PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau untuk melindungi beberapa hak-haknya dan melakukan tindakan yang menyerupai kewajiban dari serikat pekerja berupa 17

mengirim perwakilannya untuk memperjuangkan salah satu hak mereka.

B.

SARAN-SARAN Ada beberapa saran dari penulis kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam penelitian ini, yaitu : 1. Kepada PT Avia Jaya Angkasa supaya membuat PKWT yang tidak baku, sehingga hal-hal yang diatur di dalam perjanjian tersebut benarbenar hasil kesepakatan bersama dengan tenaga kerja outsourcing serta hak-hak tenaga kerja yang diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan dapat berlaku secara utuh di dalam PKWT; 2. Diharapkan kepada PT Avia Jaya Angkasa supaya benar-benar melaksanakan hal-hal yang telah diatur di dalam PKWT dan juga untuk masa yang akan datang. Selain itu, walaupun tidak terdapat perjanjian kerja antara tenaga kerja outsourcing dengan pihak PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau, akan tetapi hak-hak tenaga kerja outsourcing harus diakui dan dilindungi sebagaimana hakhak tenaga kerja yang diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan; 3. Selain menempuh jalur damai dalam menyelesaikan sengketa terhadap pelanggaran hak-hak tenaga kerja outsourcing, diharapkan juga untuk menggunakan jalur hukum. 4. Diharapkan kepada tenaga kerja outsourcing untuk membentuk serikat kerja yang dapat digunakan sebagai wadah untuk memperjuangkan dan melindungi hak-haknya serta membuat kesepakatan tertulis dengan PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau agar mengakui hak-hak tenaga kerja outsourcing baik yang diatur di dalam PKWT maupun di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Selain itu, diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan pelaksanaan undang-undang, khususnya yang mengatur masalah ketenagakerjaan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing.

18

1.

2.

3.

DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Agusmidah, (dkk), 2012, Bab-bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Pustaka Larasan, Jakarta; Perundang-undangan Undang-undang Dasar Tahun 1945; Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Sumber Lain Ikusrina, Biaya Tenaga Kerja.http://Ikusrina.staff.gunadarma.ac.id, terakhir diakses pada tanggal 01 Mei 2014; Wawancara Dengan Engga Engracia, Pelaksana Senior Hukum dan Perjanjian PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Minangkabau, Jumat Tanggal 06 Februari 2015; Wawancara Dengan Desi Artaty, SE, Direktur Utama PT Avia Jaya Angkasa, Jumat Tanggal 02 Januari 2015; Wawancara Dengan Beny Fitra, Anggota Serikat Pekerja PT Angkasa Pura II (Persero), Senin Tanggal 12 Januari 2015;

19

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA OUTSOURCING PT ANGKASA PURA II (Persero) BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU JURNAL

Recommend Documents