PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAM TERHADAP SUKUANAKDALAMSEBAGAI KAUM INDIGENOUS DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh : Maisyarah NIM : 110200019
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 1
2
2015 PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAM TERHADAP SUKUANAKDALAMSEBAGAI KAUM INDIGENOUS DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh : Maisyarah NIM : 110200019
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
KETUA DEPARTEMEN
Dr. Chairul Bariah, SH., M.Hum NIP. 195612101986012001
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
Abdul Rahman, SH., M.H
Dr. Chairul Bariah, SH., M.Hum
NIP. 195710301984031002
NIP. 195612101986012001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3
MEDAN 2015 KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mana Beliau telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benerang yang disinari oleh iman dan islam.
Adapun
skripsi
penulis
ini
berjudul
“Perlindungan
Hukum
Internasional Atas Pelanggaran Ham Terhadap SukuAnakDalamSebagai Kaum Indigenous Di Indonesia”.Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat
kelemahan-kelemahan
serta
kekurangan-kekurangan
di
dalam
penulisannya. Oleh karena itu penulis mengaharapkan saran serta kritik yang membangun guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4
2. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum USU. 3. Bapak OK Saidin, SH., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum USU. 4. Ibu Dr. Chairul Bariah, SH., M.Humselaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum USU. 5. Ibu Dr. Chairul Bariah, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan perhatian, bimbingan serta saran kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini. 6. Bapak Abdul Rahman, SH., M.H selaku dosen Pembimbing II Penulis yang telah meluangkan waktu serta telah begitu banyak memberikan perhatian, saran serta bimbingan kepada Penulis di dalam penulisan skripsi ini. 7. Bapak Prof. Sanwani Nasution, SH. , Bapak Arif, SH., M.Hum. , Bapak Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum., Bapak Sutiarnoto, SH., M.Hum., beserta seluruh dosen mata kuliah jurusan hukum internasional. 8. Bapak Abdul Rahman, SH., M.H.selaku dosen wali Penulis. 9. Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah begitu banyak memberikan Penulis ilmu pengetahuan selama Penulis duduk di bangku perkuliahan. Universitas Sumatera Utara 10. Secara khusus penulis haturkan terimakasih untuk ayahanda H. Azhar Miraza, terimakasih atas kasih sayang serta doanya selama ini kepada penulis, dan Ibunda tercinta Hj. Fathiah Daulay yang selalu memberikan kasih sayangnya yang begitu tulus kepada Penulis, serta kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis selama ini, terimakasih atas doanya selama ini Mama dan Ayah. Terimakasih atas doanya dan dukungan serta cinta yang diberikan selama ini kepada Penulis. 11. Teman-teman ILSA yang Penulis sayangi, terimakasih atas dukungan serta semangat selama ini serta kenangan-kenangan indah yang telah kita lalui bersama.
5
12. Ucapan terimakasih khusus kepada sahabat yang paling Penulis sayangi Elfrina Ritonga dan Holy Apriliani Kembaren yang selama ini senantiasa menemani penulis dari awal perkuliahan, susah senang bersama dan yang senantiasa menemani penulis dan selalu memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doanya serta kesabaran selama ini sahabat terbaikku. 13. Teman-teman yang Penulis sayangi Nurul Aina, Mothia Yolandari, Putri Maria Ginting, Farah Muriana, Imam Barqah, Kayarudin Hasibuan, Gustia Wulandari, Melanie, Olivya Tambunan, A.md, Jean Windy, A.md, serta seluruh teman-teman stambuk 2011 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kenangan indah selama masa perkuliahan ini. 14. Special thanks yang sangat banyak kepada abangda Bobby Reza Aditya, ST yang sudah selalu memberikan saya semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 15. Terimakasih untuk abangda Alenovsky Kautsar Albalad Oemry, ST yangtelah selalu menyemangati saya dan banyak membantu saya dalam teknis pembuatan skripsi ini.
Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih kepada semuanya dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita Semua.
Medan, Februari 2015 Hormat Penulis
MAISYARAH
6
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi Abstraksi BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 4 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .................................................................... 5 D. Keaslian Penulisan ...................................................................................... 6 E. Tinjauan Kepustakaan ................................................................................. 6 F. Metode Penulisan ........................................................................................ 9 G. Sistematika Penulisan ............................................................................... 11 BAB
II
PENGATURAN
HUKUM
INTERNASIONAL
TERHADAP
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SUKU ANAK
DALAM
SEBAGAI
KAUM
INDIGENOUS
DI
INDONESIA A. Pengaturan Hukum Dalam Deklarasi PBB Terhadap Hak-Hak Kaum Indigenous (United Nation Declaration On The Rights Of Indigenous People) ...................................................................................................... 13 B. Perlindungan Hukum Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia .................. 35 C. Kaitan Deklarasi PBB Terhadap Hak-Hak Kaum Indigenous (United Nation Declaration On The Rights Of Indigenous People) Dengan Konvensi ILO 169 Tahun 1989................................................................. 43
7
BAB III PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SUKU
ANAK DALAM
SEBAGAI
KAUM
INDIGENOUS DI INDONESIA A. Cara-Cara Yang Dapat Dilakukan Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia ................................................................................... 47 B. Peranan Komnas HAM Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia ..................................................................................................... 52 C. Kedudukan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia ..................................................................................................... 55 BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SUKU ANAK DALAM SEBAGAI KAUM INDIGENOUS DI INDONESIA A. Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia .......... 77 B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia ...... 81 C. Ratifikasi Indonesia Terhadap Ketentuan Internasional Dalam Penegakan Hukum Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Suku Anak Dalam Sebagai Kaum Indigenous Di Indonesia .................... 86 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ............................................................................................... 99 B. Saran........................................................................................................100 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................102
8
PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAM TERHADAP SUKUANAKDALAMSEBAGAI KAUM INDIGENOUS DI INDONESIA *) Dr. Chairul Bariah, SH., M.Hum **) Abdul Rahman, SH., M.H ***) Maisyarah ABSTRAKSI Kaum indigenous atau pribumi atau penduduk asli atau masyarakat adat adalah setiap orang yang lahir di suatu tempat, wilayah atau negara, dan menetap di sana dengan status orisinal atau asli atau tulen sebagai kelompok etnis yang diakui sebagai suku bangsa bukan pendatang dari negeri lainnya. Kaum indigenous bersifat autochton (melekat pada suatu tempat). Secara lebih khusus, istilah pribumi ditujukan kepada setiap orang yang terlahir dengan orang tua yang juga terlahir di suatu tempat tersebut. Selain itu kaum indigenous juga diartikan sebagaikelompok-kelompokyang secara khusus dilindungi dalam undang-undang nasional atau internasional yang memiliki seperangkat hak tertentu berdasarkan ikatan sejarah mereka untuk suatu wilayah tertentu, dan kekhasan budaya atau sejarah mereka dari populasi lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi negara-negara terbesar telah mengeluarkan Deklarasi tentang Hak-Hak kaum indigenous untuk memandu kebijakan nasional negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi hak-hak kolektif masyarakat seperti adat budaya, identitas, bahasa, dan akses terhadap pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan sumber daya alam. Metode penulisan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku, jurnal hukum, internet, instrumen hukum internasional dan nasional serta tulisantulisan lainnya yang erat kaitannya dengan maksud dan tujuan penyusunan karya ilmiah.
9
Masalah pelanggaran hak asasi manusia bagi suku anak dalamyang terjadi di Indonesia, tepatnya di Jambi oleh suatu perusahaan perkebunan kelapa yakni PT Asiatic Persada telah menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia bahwa penegakan hukum ni negara ini masih sangat lemah. Mengingat dimana suku anak dalam yang ada di Indonesia, tepatnya di Jambi merupakan kaum indigenous atau masyarakat adat yang secara hukum internasional dilindungi hak-hak nya. Dimana organisasi negara-negara terbesar yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan deklarasi yaitu United Nation Declaration On The Right Of Indigenous People yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007 dan secara tegas melindungi kaum indigenous atau masyarakat adat di seluruh dunia dan deklarasi tersebut harus dipatuhi oleh negara-negara anggota. Indonesia sendiri juga telah memiliki produk hukum berupa undangundang untuk melindungi hak asasi manusia melalui undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Internasional, Suku Anak Dalam, Kaum Indigenous *) Dosen Pembimbing I **) Dosen Pembimbing II ***) Mahasiswa Fakultas Hukum USU
10
INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST TRIBAL PEOPLE AS INDIGENOUS PEOPLE IN INDONESIA *) Dr. Chairul Bariah, SH., M.Hum **) Abdul Rahman, SH., M.H ***) Maisyarah
ABSTRACT The indigenous or native peoples are everyone who is born in a place, region or country, and settled there with the original status or original or genuine as an ethnic group that is recognized as a tribe not migrants from other countries. The indigenous are autochton (attached somewhere). More specifically, the term indigenous addressed to every person who is born to parents who were also born in such a place. Besides the indigenous also be interpreted as a group that are specifically protected under national legislation or international who has a certain set of rights based on their historical ties to a particular region, and the uniqueness of their culture or history of other populations. The United Nations as a largest organization of
countries have issued a Declaration on the Rights of the
Indigenous People to guide national policy of the member states of the United Nations to protect the collective rights of indigenous communities such as culture, identity, language, and access to jobs, health , education, and natural resources.
Writing method used in this paper is the literature research, that is by collecting materials from books, legal journals, internet, international and national legal instruments and other writings are closely related to the intent and purpose of the scientific work. The problem of human rights violations for tribal people that occurred in Indonesia, precisely in Jambi by a palm plantation company PT Asiatic Persada has become a memorial for the people of Indonesia that law enforcement in the
11
country is still very weak. Given that the existing tribal people in Indonesia, precisely in Jambi is the indigenous people in international law which protected its rights. Where the largest organization of the countries, namely the United Nations (UN) has issued a declaration that the United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous People which was passed by the UN General Assembly on September 13, 2007 and expressly protects the indigenous people around the world and the declaration must be complied with by member countries. Indonesia itself has also had a legal product in the form of legislation to protect human rights through law number 39 of 1999 on human rights.
Key Word : International Law Protection, Tribal People, Indigenous People *) Dosen Pembimbing I **) Dosen Pembimbing II ***) Mahasiswa Fakultas Hukum USU
