PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN INTERNET BANKING YANG DIBERIKAN OLEH PIHAK PERBANKAN ABSTRAK Riani Susanti, 0810015001 Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, ”Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking yang Diberikan oleh Pihak Perbankan”. Di bawah bimbingan Bapak Deny Slamet Pribadi, S.H.,M.H dan Ibu Safarni Husain, S.H.,M.Kn. Ketentuan dunia perbankan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perbankan yang menyatakan “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan pengertian bank menurut Pasal 1 angka 2 adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari penjelasan yang ada bahwa bank bekerja dari dana masyarakat yang disimpan oleh bank atas dasar kepercayaan masyarakat sehingga, apabila kepercayaan dari masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik maka reputasi dalam dunia perbankan akan menjadi tidak baik juga dimata masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu serta kecanggihannya suatu penerapan sistem teknologi informasi, perbankan menghadirkan suatu layanan internet banking yang berbasiskan layanan media online untuk melakukan suatu transaksi apapun seperti transfer, penarikan tunai, pembayaran listrik, air, telpon prabayar, serta informasi dalam pengecekan saldo yang berhubungan dengan transaksi perbankan. Kemudahan fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan kepada para nasabahnya, menimbulkan suatu risiko dalam setiap penggunaannya sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang kerap terjadi seperti, kasus hilangnya uang nasabah bank melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tanpa melakukan suatu transaksi apapun sebelumnya dan saat melakukan suatu transaksi, uang nasabah tersebut banyak berkurang dari nominal transaksi yang dilakukan dalam penggunaan layanan internet banking. Dalam pengaduannya nasabah kepada pihak bank, pihak bank tidak dapat memberikan informasi mengenai transaksi keuangan, faktanya didalam UU Perbankan pada Pasal 29 ayat (4) menyatakan “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah apakah aturan-aturan hukum perbankan di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah atas data pribadi nasabah dalam layanan internet banking dan apa saja yang harus dilakukan oleh nasabah menurut aturan dan teori-teori perbankan dalam melakukan upaya hukum jika data pribadi nasabah dalam layanan internet banking tidak terlindungi. Pada metode penelitian yang digunakan penulis adalah normatif.
1
Apabila dilihat dari segi perlindungan hukum yang diberikan pihak perbankan masih kurang melindungi para nasabahnya sehingga diperlukannya serta ditambahkannya aturan baru yang lebih khusus terhadap data diri pribadi nasabah dalam layanan internet banking. Dari segi keamanan juga perlu ditingkatkan dari sistem peralatannya dalam pengoperasian mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun keamanan disekitar (ATM) sehingga diperlukan pengawasan yang lebih baik dalam hal tersebut. Dalam upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah dapat melewati langkah pertama yaitu melakukan pengaduan ke pihak bank dalam pelayanan pengaduan nasabah, dan apabila belum merasa puas langkah kedua menggunakan upaya mediasi perbankan yang disediakan oleh pihak perbankan serta diperlukannya upaya dalam memberikan suatu perundang-undangan yang baru dan lebih khusus kepada perlindungan hukum bagi nasabah atas data pribadi nasabah dalam layanan internet banking agar tidak ada lagi kerugian yang ditanggung pihak nasabah. Keyword: Data Pribadi Nasabah, Perlindungan Hukum, Internet
banking Pendahuluan Perkembangan zaman yang semakin modern saat ini teknologi yang berkembang semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan hal apapun yang sesuai dengan fungsi serta kegunaannya, sehingga merupakan suatu proses yang senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Salah satu perkembangan yang sangat pesat saat ini yaitu perkembangan di bidang teknologi informasi, yang dimana perkembangan ini diterapkan dalam dunia perbankan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan yang kemudian akan berdampak pada peningkatan kemakmuran masyarakat di suatu negara apabila dimanfaatkan secara tepat. Kegiatan perbankan di Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut merupakan kekhasan karakteristik perbankan Indonesia yang mana harus sesuai dengan ideologi Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perbankan yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi, mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan sementara itu, pemerintah juga berkewajiban untuk memberi pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi (perbankan) serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga kegiatan perekonomian khususnya perbankan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pembangunan nasional termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi dimungkinkan untuk mencapai tujuannya secara wajar, sehingga ekonomi nasional semakin mendekati harapan seluruh rakyat Indonesia secara merata. 1
Muhamad Djumhana, 1996,Hukum Perbankan di Indonesia, Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 5
2
Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat menjadi UU Perbankan), telah diatur di dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi yaitu “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan pengertian hukum perbankan yaitu sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain 2 . Sehingga hukum perbankan merupakan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum dalam bidang perbankan. Salah satu wujud aturan tersebut adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menjadi hukum positif perbankan di Indonesia. Disamping itu perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. 3 Terutama dengan ditambahnya perkembangan di bidang teknologi informasi di dalam dunia perbankan yang kini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui teknologi tersebut dapat tercapai cara yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kemampuan kerja. Sehingga penerapan dalam teknologi informasi di bidang perbankan ini, dapat mewujudkan suatu sistem pelayanan bank yang baik, cepat, dan efisien serta aman untuk para nasabah. Salah satu penerapan teknologi informasi di bidang perbankan adalah layanan internet banking. Yang dimana kehadiran layanan internet banking ini merupakan suatu sarana media alternatif dalam memberikan kemudahankemudahan bagi nasabah oleh suatu bank yang ingin menjadikan suatu solusi yang efektif untuk nasabah dalam melakukan transaksi apapun dengan mudah, cepat, di mana saja dan kapan saja. 4 Suatu kemudahan yang telah diberikan dalam penerapan teknologi informasi pada perbankan diikuti pula dengan semakin banyaknya resiko dalam setiap penggunaannya. Perkembangan yang ada saat ini mengakibatkan regulasi hukum mengenai perbankan tidak dapat lagi mengantisipasi dinamika bisnis sektor perbankan, khususnya mengenai kerahasiaan bank. Pengertian rahasia bank itu sendiri diatur didalam UU Perbankan Pasal 1 angka (28) yang berbunyi: “Rahasia Bank adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”. Permasalahan yang kerap terjadi terlihat pada sejumlah layanan internet banking di sektor perbankan di 2
Ibid., halaman 1 Kasmir, 2006, Dasar-dasar Perbankan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Halaman 1 4 Budi Agus Riswandi, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, PT. Raja Grafindo Persada, 3
Jakarta, Halaman 1
3
Indonesia. Sehingga perlindungan hukum atas data pribadi nasabah sangat kurang terjamin keamanannya, yang disebabkan juga dalam pemberian informasi mengenai data nasabah tidak dapat untuk dilihat dengan orang yang tidak mempunyai kepentingan. Karena didalam suatu UU Perbankan mempunyai kerahasiaan bank yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 40 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1)
(2)
Bank dilarang memberikan keterangan tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.
Dilihat dari ketentuan undang-undang tersebut mengenai kerahasiaan bank, yang hingga sampai saat ini masih menimbulkan beberapa kasus hukum yang terjadi dalam layanan internet banking adalah salah satu diantaranya kasus hilangnya uang nasabah bank melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri/Automatic Teller Machine) tanpa melakukan suatu transaksi apapun sebelumnya dan saat melakukan suatu transaksi, uang nasabah tersebut banyak berkurang dari nominal transaksi yang dilakukan dalam layanan internet banking dengan sistem online internet banking, yang dimana pihak bank kurang memberikan suatu perlindungan hukum terhadap keamanan para nasabah baik dalam bentuk fasilitas yang telah diberikan, sehingga memungkinkan kebocoran dalam data nasabah pribadi itu hilang. Berdasarkan yang terjadi pada kasus-kasus kehilangan uang seperti ini pihak perbankan tidak bertanggungjawab akan kebocoran data-data nasabah akan kasus pembobolan uang nasabah, sehingga semuanya ditanggung para nasabah dengan alasan yang diberikan pihak perbankan adalah kelalaian yang telah dilakukan oleh pihak nasabah itu sendiri. Yang dimana pihak bank seharusnya wajib bertanggungjawab akan pemberian suatu informasi yang mengenai timbulnya resiko kerugian yang berhubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Namun demikian, pihak bank seakan-akan mengabaikan kewajibannya yang faktanya sebenarnya telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (4) yang berbunyi yaitu “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Karakteristik layanan internet bankingini untuk memfasilitasi transaksi perbankan yang berbeda dengan perbankan secara konvensional yang menimbulkan dampak negatif dalam hal pengaturan hukum data pribadi nasabah yang berkaitan dengan kerahasiaan bank. Hal ini terlihat bahwa dalam pelaksanaannya pemanfaatan layanan internet banking ini melibatkan banyak pihak, baik pihak perbankan, pihak internet service provider, maupun nasabah perbankan yang bersangkutan.5 5
Ibid., Halaman 186
4
Ketidakmampuan bank dalam mengantisipasi pemanfaatan teknologi berupa internet banking dari segi hukum menyebabkan aspek perlindungan hukum menjadi tidak terperhatikan, tidak terkecuali dalam perlindungan atas data pribadi nasabah. 6 Bank menyimpan data-data nasabah melalui teknologi komputer, sehingga data-data tersebut tidak hanya dikumpulkan begitu saja, tetapi dapat juga dikompilasikan dari beberapa sumber. Kini, dengan semakin majunya komunikasi secara on-line, informasi-informasi tersebut siap untuk dikomunikasikan baik kepada pihak yang berwenang untuk mengetahui informasi-informasi tersebut maupun kepada masyarakat yang mungkin dapat menyalahgunakannya. Apabila dilihat bahwa aturan kebijakan perbankan yang telah dibuat oleh pihak bank dalam upaya melindungi pihak nasabah termasuk di dalamnya aspek data pribadi nasabah terkesan lebih mementingkan pihak bank sebagai penyelenggara layanan internet banking, padahal dalam hal ini diharuskan adanya perlindungan yang seimbang di antara para pihak yang terkait dalam pemanfaatan layanan internet banking. Terutama pada perlindungan hukumnya kepada nasabah yang masih kurang diberikan oleh pihak perbankan dalam menyelenggarakan layanan internet banking tersebut. Dengan demikian dalam layanan internet banking yang diselenggarakan oleh pihak perbankanpun harus segera dibenahi, agar dapat mengikuti perkembangan yang lebih baik lagi dalam menuju suatu sistem pelayanan perbankan yang akurat, nyaman dan aman serta terjamin perlindungannya agar tidak ada lagi kerugian yang ditanggung nasabah dan dapat memberikan suatu informasi yang memang dibutuhkan oleh para nasabah apabila terjadi kerugian yang tak terduga, karena sudah menjadi kewajiban pihak bank untuk memberikan informasi kepada nasabah apabila terjadi kerugian seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (4). Adapun rumusan masalah yang pertama, Apakah aturanaturan hukum perbankan di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah atas data pribadi nasabah dalam layanan internet banking ? dan rumusan masalah yang kedua, Apa saja yang harus dilakukan oleh nasabah menurut aturan dan teori-teori perbankan dalam melakukan upaya hukum jika data pribadi nasabah dalam layanan internet banking tidak terlindungi ?. Dalam perlindungan hukum yang akan diuraikan dalam kajian ini didasari pada sebuah teori mengenai perlindungan hukum yang diutarakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan dalam wujud perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, 7 sehingga sebuah ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan atas tindakan pelanggaran hukum dan dapat diterapkan dengan membentuk suatu aturan hukum yang bersifat normatif. Pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan dengan cara dalam memberikan suatu keadilan yaitu memberikan hak-haknya yang telah dilanggar.
6
Ibid.,
7
Philipus M. Hadjon, Op.cit., Halaman 2
5
Sedangkan menurut teori Roscoe Pound yaitu Law is a tool of social engineering,8 bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. Dalam arti hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat, karena hukum juga perlu regulasi atau aturan dari pemerintah. Maka dari itu diperlukan regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi nasabah atas data diri pribadi nasabah dalam layanan internet banking. Dengan kata lain dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. “Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum bagi nasabah bermakna hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut dengan hak. Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja. Yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang”.9 Dari teori Satjipto Raharjo penulis menarik kesimpulan bahwa setiap aturan hukum yang ada harus memberikan suatu keadilan terhadap para nasabah yang dilanggar haknya karena kepentingan pribadi seseorang, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank untuk nasabah, tidak terlaksana dengan baik. Karena dengan adanya permasalahan seperti kehilangan uang nasabah bank melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan sistem online internet banking, sehingga memungkinkan kebocoran dalam data nasabah pribadi itu hilang. Dalam hal ini pihak bank tidak mau memberikan informasi lanjut kepada nasabah dengan alasan yang diberikan adalah suatu kelalaian yang telah dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank tidak bertanggungjawab akan hal tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, pihak bank menyatakan alasan tidak bisa memberikan keterangan kepada nasabah karena adanya kerahasiaan bank, yang sebenarnya disatu sisi dapat merugikan pihak nasabah yang mengalami masalah. Pada dasarnya mengenai kerahasiaan bank telah diatur didalam UU Perbankan, yang apabila dilihat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut: (1) Bank dilarang memberikan keterangan tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Dalam ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa hubungan kerahasiaan bank yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan keuangan dan hanya pihak-pihak tertentu yang diketahui oleh bank yang dapat
8
Soedarsono, Loc.cit. Hermansyah, Loc.Cit.
9
6
diberikan informasi karena kegiatan usahanya yang telah berdasarkan pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 A. Pada dasarnya internet banking tidak akan terlepas dari penggunaan jasa telekomunikasi, karena jasa telekomunikasi dapat dihubungkan juga dengan jasa internet yang dimana merupakan suatu penyelenggaran jasa multimedia. Teknologi telekomunikasi itu sendiri yaitu sebuah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, sehingga memungkinkan seseorang dapat mengirimkan informasi atau menerima informasi dari pihak lain yang letaknya berjauhan. Sedangkan jasa multimedia itu sendiri dapat diartikan sebagai jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi dalam hal apapun antara lain seperti jasa internet telpon, jasa akses internet, dan jasa televisi berbayar atau peralatan yang memungkinkan televisi dapat digunakan untuk mengakses internet.10 Bahwa dari teori yang ada berarti telah terbentuknya aturan-aturan hukum untuk melindungi nasabahnya diantaranya, PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI No. 7/7/PBI/2005 jo PBI No. 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, PBI No. 8/5/PBI/2006 jo PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pada Pasal 22 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 26 ayat (1) dan (2). Jika disimpulkan dengan kejadian yang ada beserta regulasinya bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan masih kurang melindungi kepentingan para nasabah dalam mengantisipasi pelanggaran atau penyalahgunaan yang berdampak kepada kerugian di berbagai pihak. Bahwa aturan tersebut juga kurang mencerminkan suatu hak dan kewajiban yang seimbang antara penyelenggara internet banking (pihak bank) dengan nasabah sendiri. Sehingga diperlukannya regulasi yang memang hanya diperuntukkan bagi nasabah dalam menggunakan layanan internet banking, agar tidak terjadinya kerugian diantara kedua belah pihak. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak nasabah menurut aturan dan teori-teori perbankan jika data pribadi nasabah dalam layanan internet banking tidak terlindungi. Upaya awal yang harus dilakukan oleh pihak nasabah terhadap pihak bank yaitu dapat mengajukan sebuah pengaduan yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 jo Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Adapun pengertian dari pengaduan yang terdapat pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 yaitu “Ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank”, dimana dalam permasalahan layanan internet banking, pihak nasabah telah melakukan pengaduan kepada pihak bank atas suatu kerugian yang terjadi tanpa ada kesalahan dari pihak nasabah. Berdasarkan fakta yang terjadi pihak bank tidak melayani dan tidak 10 Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni, 2005, Pengenalan Teknologi Informasi, CV. Andi Offset, Yogyakarta, Halaman 366
7
menyelesaikan permasalahan dengan nasabah, sehingga nasabah tidak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak bank. Seharusnya bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan nasabah untuk menyelesaikan pengaduan pihak nasabah, dimana telah diatur didalam PBI No.7/7/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) Bank wajib menyelesaikan setiap Pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah. (2) Untuk menyelesaikan Pengaduan, Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi; a. Penerimaan Pengaduan; b. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan; dan c. Pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan. Penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) sudah jelas bahwa bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan nasabah dan menerima pengaduan yang diajukan oleh nasabah serta memberikan informasi yang dibutuhkan nasabah atas suatu kerugian yang diakibatkan oleh pihak bank yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan. Artinya nasabah memiliki hak untuk menyelesaikan setiap permasalahan serta kerugian yang dialami nasabah. Adapun mekanisme pengaduan nasabah diatur pada PBI No.7/7/PBI/2005 jo PBI No.10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang diberikan oleh pihak Bank Indonesia yaitu:11 A. Cara menyampaikan pengaduan ke Bank: 1) Secara lisan a) Melalui telepon, termasuk call center (pelayanan 24 jam) yang disediakan oleh bank; b) Datang ke cabang bank terdekat. 2) Secara tertulis a) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada bank, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui facsimile, atau melalui pos ke bank; b) Melalui e-mail atau website bank; c) Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti: - Bukti setoran atau penarikan; - Bukti transfer; - Rekening koran, dan atau - Dokumen lainnya yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan atau pengaduan yang akan disampaikan. 3) Perwakilan Nasabah
11 Bank Indonesia, Mekanisme Pengaduan Nasabah, www.bi.go.id., diakses pada tanggal 05 Januari 2013, pada Pukul 20.00 WITA
8
Apabila pengaduan diajukan oleh Perwakilan Nasabah, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu: a) Fotokopi bukti identitas nasabah dan perwakilan nasabah; b) Surat kuasa dari nasabah kepada perwakilan nasabah yang menyatakan bahwa nasabah memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama nasabah; c) Jika perwakilan nasabah adalah lembaga atau badan hukum maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan dari pihak yang berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut. B. Penerimaan Pengaduan oleh Bank a) Bank menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah baik secara lisan maupun tertulis; b) Bank memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat nasabah dan atau perwakilan nasabah mengajukan pengaduan; c) Bank memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis; d) Seluruh kantor bank dapat menerima pengaduan nasabah. Apabila dalam pengaduan nasabah belum merasa puas, pihak bank menawarkan upaya lain yang disediakan oleh Bank Indonesia yaitu dengan upaya mediasi perbankan. Upaya hukum itu sendiri merupakan suatu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa antara dua belah pihak yang bersengketa. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara litigasi (didalam pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Pada dunia perbankan upaya yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah yaitu dengan cara non litigasi atau diluar pengadilan secara mediasi. Pengertian mediasi itu sendiri adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi.12 Sedangkan didalam Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, pada Pasal 1 angka 5 dalam pengertiannya mengenai “Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan”. Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak terpenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi perbankan. Yang dimaksud dengan tuntutan finansial adalah potensi kerugian finansial nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank.
12 Bambang Sutiyoso, 2006, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Media, Yogyakarta, Halaman 53
9
Mediasi bukan hanya membantu pihak bank, melainkan pihak nasabah juga dapat mengupayakan mediasi perbankan, tetapi pihak nasabah jarang sekali ingin melakukan upaya sengketanya dalam bentuk mediasi perbankan. Karena mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak yang bersengketa memang ingin memilih jalur mediasi dengan kesepakatan bersama oleh para pihak atau yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam memilih seorang mediator untuk membantu menyelesaikan persengketaan tersebut, sebab mediator tidak memihak kepada siapapun melainkan hanya sebagai penengah. Sehingga mediator dapat berhasil menyelesaikan suatu sengketa yang dialami oleh kedua belah pihak dan para pihak bisa memutuskan yang mana yang terbaik dari hasil kesepakatan bersama. Adapun proses pelaksanaan mediasi perbankan juga diatur didalam PBI No.8/5/PBI/2006 jo PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan yaitu: (1) Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate) yang memuat: a) Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan b) persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah. (3) Pelaksanaan proses Mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to
mediate). (4) Jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan Kesepakatan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. (5) Kesepakatan antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank yang dihasilkan dari proses Mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Berdasarkan uraian penjelasan yang dikaitkan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi nasabah atas data diri pribadi nasabah dalam layanan internet banking oleh pihak perbankan, bahwa apabila dilihat dari segi hukum normatifnya regulasi yang ada kurang mencerminkan suatu perlindungan hukum dengan seimbang. Sehingga diperlukannya pembentukan suatu undang-undang yang khusus untuk memberikan suatu perlindungan hukum kepada nasabah atas data diri pribadi nasabah khususnya dalam layanan internet banking serta pada bidang-bidang tertentu. Karena dalam sebuah privasi data itu sangat cukup luas cakupannya, baik itu data yang bersifat publik maupun data yang bersifat privat.
10
Tujuan dari adanya pengaturan yang khusus terhadap data diri pribadi nasabah dalam layanan internet banking itu sendiri untuk lebih melindungi para nasabahnya, walau memang telah ada aturan yang melindungi para nasabah tetapi aturan tersebut masih kurang untuk melindungi kepentingan para nasabahnya, sehingga masih banyak permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi dan tanpa disadari menimbulkan suatu kerugian bagi para nasabahnya. Selain upaya dalam bentuk aturan, dapat juga dilakukan dengan upaya dari sistem keamanannya yang harus bisa lebih ditingkatkan lagi dalam penggunaan layanan internet banking, mulai dari sistem peralatannya dalam pengoperasian mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun dari segi keamanan di sekitar Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Serta kembali kepada aturan-aturan yang sesuai dengan pelaksanaan dalam layanan internet banking guna melindungi para nasabahnya dengan segala aturan yang ada serta pihak nasabah juga diberi fasilitas yang lebih aman, nyaman dalam melakukan suatu transaksi apapun. Karena melihat kembali lagi bahwa nasabah mempunyai pengaruh besar dalam dunia perbankan, sebab mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan oleh bank atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu setiap bank harus memelihara dan meningkatkan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. Penutup Kesimpulan 1. Dalam segi aturan-aturan hukum perbankan yang ada di Indonesia, dilihat dari: a. Dari segi perlindungan hukumnya yang telah diberikan pihak perbankan masih kurang untuk melindungi para nasabahnya, meskipun berbagai regulasi telah ada untuk melindungi nasabahnya tetapi regulasi tersebut nyatanya belum sepenuhnya untuk melindungi pihak nasabah, karena mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan oleh bank atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu setiap bank harus memelihara kepercayaan yang telah diberikan masyarakat atau nasabah kepada bank. sehingga diperlukannya serta ditambahkannya aturan baru yang lebih khusus terhadap nasabah dalam layanan internet banking. b. Dari segi keamanan juga perlu untuk ditingkatkan terutama mulai dari sistem peralatannya dalam pengoperasian mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun dari segi keamanan di sekitar Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sehinngga diperlukan pengawasan yang lebih baik dalam hal tersebut. 2. Dalam upaya hukum yang dilakukan, nasabah dapat melewati langkah-langkah yang ditempuh yaitu: a. Apabila terjadinya permasalahan kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak bank, nasabah dapat melakukan langkah pertama yaitu melakukan pengaduan ke pihak
11
bank dalam pelayanan pengaduan nasabah yang diatur pada PBI No.7/7/PBI/2005 Jo PBI No.10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. b. Apabila pihak nasabah masih belum merasa puas akan pelayanan pengaduan nasabah dari bank, langkah kedua yang dilakukan adalah dengan menggunakan upaya mediasi. Dalam hal ini upaya mediasi telah disediakan oleh pihak perbankan, yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/5/PBI/2006 jo PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan. c. Serta upaya dalam memberikan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus kepada perlindungan hukum bagi nasabah atas data diri pribadi nasabah dalam layanan internet banking oleh pihak perbankan agar tidak ada lagi kerugian yang ditanggung oleh pihak nasabah serta upaya dalam meningkatkan sistem pengamanan yang lebih akurat dalam segi apapun. Saran Adapun saran yang akan diberikan dalam penulisan skripsi ini mengenai perlindungan hukum bagi nasabah atas data diri pribadi nasabah dalam layanan internet banking oleh pihak perbankan, kepada para pihak, baik pemerintah maupun pihak perbankan yaitu: 1. Perlunya pengadaan pengaturan yang lebih khusus dalam layanan internet banking guna melindungi nasabah atas data diri pribadi nasabahnya, dikarenakan regulasi yang ada dan berlaku saat ini, masih kurang untuk melindungi para nasabahnya sehingga masih ada yang dirugikan. 2. Didalam peraturan-peraturan yang telah ada dalam dunia perbankan, sekiranya pemerintah juga perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan menambahkan lebih spesifik perlindungan hukumnya dalam kerahasiaan bank dapat dicantumkan lebih spesifik terhadap nasabah dalam bentuk pemberian informasi transaksi keuangan nasabah yang apabila dirugikan, agar mengetahui sebab-sebab terjadinya kerugian yang dialami oleh nasabah. 3. Masyarakat dalam hal ini sebagai nasabah juga harus lebih berhati-hati dan teliti dalam penggunaan layanan yang diberikan oleh pihak bank, dan terlebih dahulu untuk membaca prosedurprosedur perjanjian yang akan disepakati kedua belah pihak.
12
DAFTAR PUSTAKA A. LITERATUR Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Rajawali, Jakarta. Djumhana, Muhammad, 1996, Hukum Perbankan di Indonesia, cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung. ___________________, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya. Hasibuan, Malayu S.P., 2006, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta. Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta. Ibrahim, Jhonny, 2008, Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi), Bayu Media Publishing, Malang. Kadir, Abdul dan Terra Ch.Triwahyuni, 2005, Pengenalan Teknologi Informasi, CV. Andi Offset, Yogyakarta. Kansil CST, 1986, Pengantar Illmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Kasmir, 2006, Dasar-Dasar Perbankan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Makarim, Edmon, 2005, Pengantar Hukum Telematika, PT.RajaGrafindo, Jakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Metode Penelititian Hukum Normatif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Mertakusumo, Sudikno, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Riswandi, Budi Agus, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Santoso AZ, Lukman, 2011, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah dan Bank, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Sudarsono, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
13
Sutiyoso,
Bambang,
2006,
Penyelesaian
Sengketa
Bisnis,
Citra
Media,
Yogyakarta. Usman, Rachmadi, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182) Republik
Indonesia,
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
1999
tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Peraturan
Bank
Indonesia
(PBI)
Nomor
7/7/PBI/2005
jo
PBI
Nomor
10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
C. Artikel Internet Mustaghfirin,
Fungsi
Bank
dan
Pengertian
Hukum
Perbankan,
http://mustaghfirin.blog.unissula.ac.id/2011/10/18/bank-fungsi-danhukum-perbankan/, diakses pada tanggal 05 Maret 2012, pada Pukul 15.00 WITA Artikel
Elib,
Aspek Hukum Tentang Perbankan dan Pencurian Melalui
Internet,http://elib.unikom.ac.id.iddownload.phpid=91905/aspek-hukumtentang-perbankan-dan-pencurian-melalui-internet/, diakses pada tanggal 05 Maret 2012, pada Pukul 15.05 WITA
14
Anneahira,
Pengertian
Internet
Banking,
www.anneahira.com/pengertian-
internet-banking.htm, diakses pada tanggal 28 April 2012, pada Pukul 12.00 WITA Artikel Bank Indonesia, Mekanisme Pengaduan Nasabah, www.bi.go.id., diakses pada tanggal 05 Januari 2013, pada Pukul 20.00 WITA
15
