PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTASI ASING DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Vol. 8 no. 1 Maret 2014

ISSN : 1978-6697

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTASI ASING DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 Putri Maha Dewi, SH, MH. Dosen Fakultas Hukum - Universitas Surakarta Email : [email protected] Abstrak Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Bagi Indonesia MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif. Adapun sumber data yang menjawab setiap pembahasan dari permasalahan yang timbul yaitu : Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan investasi dan penanaman modal, seperti : Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Penelitian ini menghasilkan temuan, Pemerintah harus dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan diperlukan sejumlah perlindungan hukum di berbegai bidang yang dapat menarik minat investor, yakni 1. Faktor Politik, sebab dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha. 2. Faktor Ekonomi, pengusaha itu butuh ketenangan berusaha, berharap mendapat intensif yang memadai dari pemerintah dimana ia berinvestasi dan memperoleh peluang untuk berkembang dengan lingkungannya, dengan karyawannya, dan dengan mitranya secara baik. 3. Faktor Hukum, berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh pemerintah Indonesia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investasi, Masyarakat Ekonomi ASEAN Terdapat empat hal yang akan

A. Latar Belakang Indonesia dan negara-negara di

menjadi fokus MEA pada tahun 2015

wilayah Asia Tenggara akan membentuk

yang dapat dijadikan suatu momentum

sebuah kawasan yang terintegrasi yang

yang baik untuk Indonesia. Pertama,

dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi

negara-negara di kawasan Asia Tenggara

ASEAN

ini

(MEA).

MEA

merupakan

akan

dijadikan dan

wilayah

basis

produksi.

bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi

kesatuan

ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Dengan terciptanya kesatuan pasar dan

Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA

pasar

sebuah

1


ISSN : 1978-6697

basis produksi maka akan membuat arus

makanan,

dan

menghasilkan

barang, jasa, investasi, modal dalam

perdagangan

jumlah yang besar, dan skilled labour

menangani

menjadi tidak ada hambatan dari satu

eksportir dan importir non-ASEAN2 .

tunggal dan

blok

yang

dapat

bernegosiasi

dengan

negara ke negara lainnya di kawasan Asia

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan

Tenggara1 Kedua, MEA akan dibentuk

menjadi kesempatan yang baik karena

sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat

hambatan perdagangan akan cenderung

kompetisi yang tinggi, yang memerlukan

berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal

suatu

tersebut

kebijakan

yang

meliputi

akan

berdampak

pada

competition policy, consumer protection,

peningkatan eskpor yang pada akhirnya

Intellectual

(IPR),

akan meningkatkan GDP Indonesia. Di

taxation, dan E-Commerce. Ketiga, MEA

sisi lain, muncul tantangan baru bagi

pun akan dijadikan sebagai kawasan yang

Indonesia

memiliki perkembangan ekonomi yang

homogenitas

merata, dengan memprioritaskan pada

diperjualbelikan,

Usaha

(UKM).

komoditas pertanian, karet, produk kayu,

diintegrasikan

tekstil, dan barang elektronik.3 Dalam hal

secara penuh terhadap perekonomian

ini competition risk akan muncul dengan

global.

banyaknya barang impor yang akan

Property

Kecil

Keempat,

Menengah

MEA

Berdasarkan Blueprint,

Rights

akan

ASEAN

MEA

menjadi

Economic

mengalir

berupa

dalam

permasalahan

komoditas contohnya

jumlah

yang untuk

banyak

ke

sangat

Indonesia yang akan mengancam industri

dibutuhkan

untuk

memperkecil

lokal dalam bersaing dengan produk-

kesenjangan

antara

negara-negara

produk luar negri yang jauh lebih

hal

pertumbuhan

berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan

dengan

meningkatkan

meningkatkan defisit neraca perdagangan

ASEAN

dalam

perekonomian ketergantungan

anggota-anggota

bagi Negara Indonesia sendiri.

didalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai 2

1

Gusmardi Bustami, 2014, Menuju Asean Economic Comunity 2015, Departemen Perdagangan Republik Indonesia.


Asean Economic Community Blue Print. Assosiation of Southeast Asea Nation. 2008 3 Santoso, Singgih. 2009. Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17. Elex Media Komputindo: Jakarta.

2


ISSN : 1978-6697

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan

mendukung

beraneka ragam. Selain itu, akses untuk

masuknya Foreign Direct Investment

pergi keluar negeri dalam rangka mencari

(FDI)

menstimulus

pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan

ekonomi

melalui

bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu.

teknologi,

penciptaan

MEA juga menjadi kesempatan yang

lapangan kerja, pengembangan sumber

bagus bagi para wirausahawan untuk

daya manusia (human capital) dan akses

mencari pekerja terbaik sesuai dengan

yang lebih mudah kepada pasar dunia.

kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini

Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat

dapat

memunculkan exploitation risk. Indonesia

ketenagakarejaan bagi Indonesia. Dilihat

masih memiliki tingkat regulasi yang

dari sisi pendidikan dan produktivitas

kurang

dapat

Indonesia masih kalah bersaing dengan

menimbulkan tindakan eksploitasi dalam

tenaga kerja yang berasal dari Malaysia,

skala besar terhadap ketersediaan sumber

Singapura, dan Thailand serta fondasi

daya alam oleh perusahaan asing yang

industri yang bagi Indonesia sendiri

masuk ke Indonesia sebagai negara yang

membuat Indonesia berada pada peringkat

memiliki jumlah sumber daya alam

keempat di ASEAN.

yang

pertumbuhan perkembangan

iklim

yang

berbagai kebutuhan akan keahlian yang

dapat

mengikat

sehingga

melimpah dibandingkan negara-negara

memunculkan

risiko

Dengan hadirnya ajang MEA ini,

lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga

Indonesia

eksploitasi yang dilakukan perusahaan

memanfaatkan keunggulan skala ekonomi

asing

di

dalam negeri sebagai basis memperoleh

Indonesia, sedangkan regulasi investasi

keuntungan. Namun demikian, Indonesia

yang ada di Indonesia belum cukup kuat

masih memiliki banyak tantangan dan

untuk menjaga kondisi alam termasuk

risiko-risiko yang akan muncul bila MEA

ketersediaan sumber daya alam yang

telah diimplementasikan. Oleh karena itu,

terkandung.

para risk professional diharapkan dapat

dapat

Dari

merusak

aspek

ekosistem

memiliki

peluang

untuk

ketenagakerjaan,

lebih peka terhadap fluktuasi yang akan

terdapat kesempatan yang sangat besar

terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-

bagi para pencari kerja karena dapat

risiko yang muncul dengan tepat. Selain

banyak tersedia lapangan kerja dengan

itu, kolaborasi yang apik antara otoritas


3


ISSN : 1978-6697

negara dan para pelaku usaha diperlukan,

penerima

infrastrukur

tuntutan

baik

sosial(hukum

secara

dan

fisik

kebijakan)

dan

modal, bagi

dapat

produk

menciptakan dalam

negeri

perlu

sebagai bahan baku, menambah devisa

dibenahi, serta perlu adanya peningkatan

apalagi investor asing yang berorientasi

kemampuan serta daya saing tenaga kerja

ekspor, dapat menambah penghasilan

dan perusahaan di Indonesia.

negara dari sektor pajak, adanya alih

Investasi merupakan salah satu

teknologi

(transfer

of

technology)

instrument dalam sistem perekonomian

maupun alih pengetahuan (transfer of

suatu bangsa yang sangat penting, tidak

know how).5

mengherankan

jika

di

maju

Investor akan mempertimbangkan

maupun negara Indonesia berusaha secara

kemana modalnya akan diinvestasikan

optimal untuk menjadi tujuan investasi

dengan beberapa pertimbangan bahwa

guna menggerakkan roda perekonomian

calon host country hendaknya dapat

yang

dengan

memberikan jaminan atas kepastian dan

sistem produksi, kegiatan perdagangan

perlindungan hukum, adanya birokrasi

dan

ekonomi

yang sederhana dan konsisten, serta

Ruang

tersedianya sarana dan prasarana yang

lingkup ini tidaklah berlebihan jika

memadai. Sebaliknya host country pun

dikemukakan bahwa kehadiran investasi

menginginkan

merupakan suatu hal yang signifikan

konsentrasi

dalam

berhubungan

ekspor

masyarakat

tepatnya

serta pada

langsung

kegiatan umumnya.

pembangunan dalam

perekonomian

negara

agar pasar

dapat yang

dihindari meningkat,

nasional

atau

repatriasi keuntungan yang berlebihan,

menggerakkan

roda

adanya

yang

dilakukan

tekhnologi

pemerintah.4

transfer

pricing,

yang

tidak

transfer

layak,

serta

ketergantungan yang tidak diinginkan

Keberadaan penanaman modal baik

kepada negara asing.

domestik maupun asing memberikan

Ketidakpastian hukum atas investasi

sejumlah manfaat bagi pemerintah yakni

di indonesia dapat terjadi dalam berbagai

dapat menyerap tenaga kerja di negara

bentuk. peraturan

Terkadang yang

kebijakan

bertentangan

atau dengan

4

Sicillia Mohede. 2013. Perlindungan Hukum terhadap Investasi di daerah Minahasa Selatan Sehubungan dengan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Vol XX1/No.3/April-Juni/2013


5

Sentosa Sembiring, 2007, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, h.233.

4


ISSN : 1978-6697

peraturan

perundang

–

diatasnya,

atau

dibuat

tidak

investasi

atau

tidak

masyarakat ekonomi ASEAN 2015?”

mengindahkan

yang peraturan

undangan

“Bagaimanakah perlindungan hukum bagi asing

dalam

menghadapi

mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek

yang

sama.

Terkadang

juga

C. Batasan Masalah

peraturan dibuat berlaku surut, proses

Untuk memperjelas serta memberi

pengambilan keputusan pejabat negara

arah yang tepat dalam pembahasan ini

yang tidak konsisten dan tidak transparan.

dan berdasarkan identifikasi masalah di

Kepastian hukum harus meliputi seluruh

atas,

bidang hukum terkait penanaman modal

permasalahan pada perlindungan hukum

tersebut dan penerapannya dalam putusan

bagi investasi asing dalam menghadapi

- putusan badan peradilan di Indonesia.

masyarakat ekonomi ASEAN 2015.

maka

penulis

membatasi

Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian substansi hukum

D. Tujuan Penelitian

tetapi juga penerapannya dalam putusan -

Tujuan dalam penelitian ini adalah

putusan badan peradilan. Perlu keseriusan

untuk mengetahui perlindungan hukum

pemerintah dalam upaya perlindungan

bagi investasi asing dalam menghadapi

investor asing di Indonesia terutama

masyarakat ekonomi ASEAN 2015.

masalah keamanan, fasilitas, peraturan tenaga kerja, dan perlindungan hukum. Berdasarkan diatas,

maka

paparan

penulis

tertarik

E. Manfaat Penelitian

tersebut

Manfaat penelitian ini adalah untuk

untuk

menambah wawasan dan wacana ilmu

melakukan penelitian mengenai bentuk

pengetahuan,

perlindungan hukum bagi investasi asing

perlindungan hukum bagi investasi asing

dalam menghadapi masyarakat ekonomi

dalam menghadapi masyarakat ekonomi

ASEAN 2015.

ASEAN 2015.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan masalah

diatas

perumusan

khususnya

dibidang

F. Tinjauan Pustaka latar

maka

masalahnya

belakang

dapat

Pengertian Penanaman Modal Asing

ditarik

yaitu

:


Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor

25

Tahun

2007

5

tentang


ISSN : 1978-6697

penanaman modal juga telah menentukan

prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke

pengertian penanaman modal asing, yaitu:

luar, inklusif, dan berorientasi pasar

Kegiatan

untuk

ekonomi yang konsisten dengan aturan

melakukan usaha di wilayah Negara

multilateral serta kepatuhan terhadap

Republik Indonesia yang dilakukan oleh

sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan

penanam

komitmen ekonomi yang efektif berbasis

menanam

modal

modal

asing

baik

yang

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun

yang

berpatungan

aturan.

dengan

penanaman modal dalam negeri.

G. Hasil dan Pembahasan Perkembangan ekonomi dunia saat

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

ini

2015

globalisasi MEA adalah bentuk

integrasi

semakin

mengarah dan

pada

proses

meningkatnya

keterbukaan hubungan ekonomi antar

ekonomi ASEAN dalam artian adanya

bangsa.

system

antara

perdagangan antar negara maupun antar

dan

kawasan regional selama ini, dalam usaha

perdagaangan

Negara-negara

asean.

bebas Indonesia

Berbagai

sembilan negara anggota ASEAN lainnya

untuk

telah menyepakati perjanjian Masyarakat

internasional dan regional yang lebih

Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN

bebas dan terbuka.

Economic Community (AEC).

semakin meningkatkan persaingan, baik

Masyarakat

perdagangan

Kondisi global ini

ASEAN

di pasar domestik maupun pasar dunia.

(MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari

Fenomena globalisasi ini juga semakin

integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi

mendorong

2020, yang didasarkan pada konvergensi

regionalisasi dan integrasi ekonomi.6

kepentingan ASEAN

Ekonomi

menciptakan

kesepakatan

negara-negara

untuk

anggota

memperdalam

bangkitnya

kesadaran

Salah satu contoh regionalisasi dan

dan

integrasi adalah terbentuknya Komunitas

memperluas integrasi ekonomi melalui

ASEAN yang memiliki tiga pilar utama,

inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan


6

Fadah, Isti. 2004. Karakteristik Demografi dan Sosial Ekonomi Buruh Wanita Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus pada Buruh Tembakau di Kabupaten Jember). Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 6, No. 2.

6


yaitu:

ASEAN

ISSN : 1978-6697

Security

Community,

pelaku ekonomi di tingkat nasional. Hal

ASEAN Economic Community, ASEAN

ini berarti sebuah negara anggota akan

Socio-Cultural

Sebagai

memperlakukan barang dan jasa yang

bagian dari salah satu pilar komunitas

berasal dari mana saja di ASEAN secara

ASEAN, AEC sendiri merupakan pondasi

setara sebagaimana perlakuan mereka atas

yang diharapkan dapat memperkuat dan

barang (produk) nasional mereka. Hal ini

memaksimalkan tujuan integrasi ekonomi

akan memberi keistimewaan dan akses

ASEAN dan membuka peluang bagi

yang

negara-negara anggota. AEC diharapkan

ASEAN seperti halnya investor nasional

dapat meningkatkan kualitas kerjasama

mereka,

dalam hal ekonomi di ASEAN kearah

profesional

yang lebih signifikan. Negara ASEAN

pekerjaan mereka di mana saja di

meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina,

ASEAN.

Community.

Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam Laos, Myanmar dan Kamboja. Terbentuknya AEC mengukuhkan terbentuknya

pasar

kepada

buruh

investor-investor

terampil

akan

dan

bebas

para

melakukan

KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari

2007

telah

menyepakati

”Declaration on the Acceleration of the

ASEAN.

Establishment of an ASEAN Community

Tujuannya adalah untuk menciptakan

by 2015”. Dalam konteks tersebut, para

pasar tunggal dan basis produksi sebelum

Menteri

tahun 2015. Artinya, sebelum tahun 2015,

menginstruksikan

pergerakan barang, jasa, investasi, dan

untuk menyusun ”Cetak Biru ASEAN

buruh terampil di ASEAN akan dibuka

Economic Community (AEC)”. Cetak Biru

dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara

AEC tersebut berisi rencana kerja strategis

aliran

dalam jangka pendek, menengah dan

modal

tunggal

sama

akan

dikurangi

Ekonomi

Sekretariat

basis produksi pada dasarnya adalah

terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN,

sebuah kawasan yang secara keseluruhan

yaitu:

dilihat

anggota

a. Menuju single market dan production

ASEAN, bukannya sekedar pasar dan

base (arus perdagangan bebas untuk

sumber daya yang berada dalam batas-

sektor barang, jasa, investasi, pekerja

batas nasional dan hanya melibatkan para

terampil, dan modal);


2015

ASEAN

panjang

negara-negara

tahun

telah

hambatannya. Sebuah pasar tunggal dan

oleh

hingga

ASEAN

7

menuju


ISSN : 1978-6697

b. Menuju penciptaaan kawasan regional

sumber daya manusia

dan kegiatan

ekonomi yang berdaya saing tinggi

penelitian serta pengembangan di masing-

(regional competition policy, IPRs

masing negara.

action

plan,

infrastructure

Berdasarkan Undang-undang Nomor

development, ICT, energy cooperation,

25 tahun 2007 tentang Penanaman modal

taxation, dan pengembangan UKM);

memberikan faedah bahwa Indonesia

c. Menuju

suatu

kawasan

dengan

menerima

kegiatan

investasi

dalam

pembangunan ekonomi yang merata

bentuk penanaman modal asing maupun

(region

dalam

of

equitable

economic

negeri.

Dalam

pertimbangan

development) melalui pengembangan

(konsiderans) huruf c, bahwa untuk

UKM dan program-program Initiative

mempercepat

for ASEAN Integration (IAI); dan

nasional dan mewujudkan kedaulatan

d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi

politik dan ekonomi Indonesia diperlukan

global

(pendekatan

yang

pertumbuhan

ekonomi

koheren

peningkatan penanaman modal untuk

dalam hubungan ekonomi eksternal

pengelolaan potensi ekonomi menjadi

serta mendorong keikutsertaan dalam

kekuatan

global supply network).

menggunakan modal yang berasal, dari

ekonomi

riil

dengan

Pelaksanaan rencana kerja strategis

dalam negeri maupun dari luar negeri.

tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui

Sebagian asas penanaman modal yang

priority

penting dalam menunjukkan kegiatan

actions

dievaluasi

dan

yang

pencapaiannya

dimonitor

dengan

investasi

yaitu

pasal

3

huruf

j

menggunakan score card. Disamping itu,

keseimbangan kemajuan dan kesatuan

diperlukan dukungan berupa kemauan

ekonomi nasional.

politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya,

pengaturan

peningkatan

perangkat

peraturan

perundang

-

(capacity

undangan mengenai penanaman modal

building) dan penguatan institusi, serta

secara langsung sejak tahun 1967 dengan

peningkatan konsultasi antara pemerintah

diundangkan Undang - Undang No. 1

dan sektor swasta. Pelaksanaan rencana

Tahun 1967 jo Undang - Undang No. 11

kerja

akan

Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal

didukung dengan program pengembangan

Asing (UUPMA), dan Undang - Undang

strategis

kemampuan

pelaksanaan,

Investasi di Indonesia sudah memiliki

tersebut

juga


8


ISSN : 1978-6697

No. 6 Tahun 1968 jo Undang - Undang

1999 tentang tata cara penanaman modal

No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman

mengatur metode dan langkah setiap

Modal Dalam Negeri (UUPMDN) yang

investor yang akan melakukan investasi di

kemudian diganti dengan Undang -

daerah,

Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang

presiden nomor 29 tahun 2004 tentang

Penanaman Modal.

penyelenggaraan

Sehubungan

dalam

keputusan

penanaman

modal

kegiatan

dalam rangka penanaman modal asing

investasi maka investor harus memenuhi

dan penanaman modal dalam negeri

syarat atau ketentuan yang diatur dalam

melalui sistem pelayanan satu atap. Hal

peraturan

perundang-undang

ini semakin menguatkan dan membuka

dapat

memudahkannya

mengajukan

dengan

sedangkan

izin

untuk

sehingga dalam melakukan

peluang

kepada

investastor

sehingga

memiliki keinginan untuk berinvestasi.

investasi. Menurut Salim HS dalam pendapatnya yang menyatakan Hukum

H. Penutup

investasi mengatur hubungan investor

Kegiatan

investasi

yang

sejak

dengan penerima modal. Dalam keadaan

terbentuknya Undang-undang Penanaman

ini maka status investor dapat dibagi

modal

menjadi dua investor asing dan investor

Penanaman Modal dalam Negeri menjadi

domestik.

latar

Investor

asing

merupakan

Asing

belakang

penanam modal yang berasal dari dalam

pembangunan

negeri

meningkatkan

sedangkan

investor

domestik

dan

undang-undang

penting

adalah

ekonomi kesejahteraan

sehingga

merupakan penanam modal yang berasal

dalam

dari

adanya kepastian dalam memberikan

dalam

merupakan

negeri. bidang

Bidang

usaha

kegiatan

yang

mewujudkannya

dalam

perlindungan

hukum

maka

terlebih

perlu

setelah

diperkenankan atau diperbolehkan untuk

adanya

kesepakatan

berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat

ASEAN.

Untuk

merupakan tata cara yang harus dipenuhi

nasional dan mempersiapkan masyarakat

oleh

ekonomi

investor

dalam

menanamkan

investasinya. Maka

negara-negara

mewujudkan

ASEAN

Tahun

tujuan

2015,

pemerintah harus memikirkan segala Negara

Indonesia

dalam

aspek kehidupan untuk menggerakkan

keputusan presiden nomor 117 tahun

perekonomi maka Pemerintah Pusat dan


9


ISSN : 1978-6697

setiap Pemerintah Daerah yang dalam

kepastian hukum bagi investor khususnya

pemberian desentralisasi otonomi daerah

investor asing

perlu memperhatikan aturan perundangundangan

yang

berlaku

sehingga

menjamin tidak ada pihak yang dirugikan baik dalam pemenuhan kesejahteraan bagi rakyat dan iklim yang kondusif bagi investor dalam berkegiatan investasi. Keselarasan antara kedua perihal penting ini perlu diwujudkan dalam kenyataan oleh undang-undang yang berlaku di daerah. Pemerintah Daerah harus berupaya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif

secara

menggerakkan

maksimal lembaga

dengan Kantor

penanaman Modal melaksanakan tugas dan

fungsi

pengawasan

berjalannya

kegiatan Investasi. Dan hal yang paling penting

pula

melakukan

sosialisasi

kepada Masyarakat sehingga menjamin kesiapan masyarakat dalam menerima investasi dan juga dibutuhkan peraturan investasi

daerah

yang

mendukung


I. DAFTAR PUSTAKA Gusmardi Bustami, 2014, Menuju Asean Economic Comunity 2015, Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Santoso, Budi, 2008. Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Semarang : Pustaka Magister. Sentosa Sembiring, 2007, Hukum Investasi, Bandung, Nuansa Aulia. Sholeh, 2013, Persiapan Indonesia dalam menghadapi AEC (Asean Economic Community) 2015, ejournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 509-522 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org Sicillia Mohede, 2013, Perlindungan hukum terhadap investasi di daerah Minahasa Selatan sehubungan dengan otonomi daerah. Jurnal Bisnis Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013 Sri Handayani, 2011, Upaya pemerintah Sumatera Selatan menarik investor asing dalam kegiatan penanaman modal, Jurnal dinamika hukum vol. 11 No. 1 Januari

10

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTASI ASING DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Recommend Documents