Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTASI ASING DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 Putri Maha Dewi, SH, MH. Dosen Fakultas Hukum - Universitas Surakarta Email :
[email protected] Abstrak Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Bagi Indonesia MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif. Adapun sumber data yang menjawab setiap pembahasan dari permasalahan yang timbul yaitu : Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan investasi dan penanaman modal, seperti : Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Penelitian ini menghasilkan temuan, Pemerintah harus dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan diperlukan sejumlah perlindungan hukum di berbegai bidang yang dapat menarik minat investor, yakni 1. Faktor Politik, sebab dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha. 2. Faktor Ekonomi, pengusaha itu butuh ketenangan berusaha, berharap mendapat intensif yang memadai dari pemerintah dimana ia berinvestasi dan memperoleh peluang untuk berkembang dengan lingkungannya, dengan karyawannya, dan dengan mitranya secara baik. 3. Faktor Hukum, berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh pemerintah Indonesia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investasi, Masyarakat Ekonomi ASEAN Terdapat empat hal yang akan
A. Latar Belakang Indonesia dan negara-negara di
menjadi fokus MEA pada tahun 2015
wilayah Asia Tenggara akan membentuk
yang dapat dijadikan suatu momentum
sebuah kawasan yang terintegrasi yang
yang baik untuk Indonesia. Pertama,
dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi
negara-negara di kawasan Asia Tenggara
ASEAN
ini
(MEA).
MEA
merupakan
akan
dijadikan dan
wilayah
basis
produksi.
bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi
kesatuan
ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
Dengan terciptanya kesatuan pasar dan
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
pasar
sebuah
1
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
basis produksi maka akan membuat arus
makanan,
dan
menghasilkan
barang, jasa, investasi, modal dalam
perdagangan
jumlah yang besar, dan skilled labour
menangani
menjadi tidak ada hambatan dari satu
eksportir dan importir non-ASEAN2 .
tunggal dan
blok
yang
dapat
bernegosiasi
dengan
negara ke negara lainnya di kawasan Asia
Bagi Indonesia sendiri, MEA akan
Tenggara1 Kedua, MEA akan dibentuk
menjadi kesempatan yang baik karena
sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat
hambatan perdagangan akan cenderung
kompetisi yang tinggi, yang memerlukan
berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal
suatu
tersebut
kebijakan
yang
meliputi
akan
berdampak
pada
competition policy, consumer protection,
peningkatan eskpor yang pada akhirnya
Intellectual
(IPR),
akan meningkatkan GDP Indonesia. Di
taxation, dan E-Commerce. Ketiga, MEA
sisi lain, muncul tantangan baru bagi
pun akan dijadikan sebagai kawasan yang
Indonesia
memiliki perkembangan ekonomi yang
homogenitas
merata, dengan memprioritaskan pada
diperjualbelikan,
Usaha
(UKM).
komoditas pertanian, karet, produk kayu,
diintegrasikan
tekstil, dan barang elektronik.3 Dalam hal
secara penuh terhadap perekonomian
ini competition risk akan muncul dengan
global.
banyaknya barang impor yang akan
Property
Kecil
Keempat,
Menengah
MEA
Berdasarkan Blueprint,
Rights
akan
ASEAN
MEA
menjadi
Economic
mengalir
berupa
dalam
permasalahan
komoditas contohnya
jumlah
yang untuk
banyak
ke
sangat
Indonesia yang akan mengancam industri
dibutuhkan
untuk
memperkecil
lokal dalam bersaing dengan produk-
kesenjangan
antara
negara-negara
produk luar negri yang jauh lebih
hal
pertumbuhan
berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan
dengan
meningkatkan
meningkatkan defisit neraca perdagangan
ASEAN
dalam
perekonomian ketergantungan
anggota-anggota
bagi Negara Indonesia sendiri.
didalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai 2
1
Gusmardi Bustami, 2014, Menuju Asean Economic Comunity 2015, Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
Asean Economic Community Blue Print. Assosiation of Southeast Asea Nation. 2008 3 Santoso, Singgih. 2009. Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17. Elex Media Komputindo: Jakarta.
2
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan
mendukung
beraneka ragam. Selain itu, akses untuk
masuknya Foreign Direct Investment
pergi keluar negeri dalam rangka mencari
(FDI)
menstimulus
pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan
ekonomi
melalui
bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu.
teknologi,
penciptaan
MEA juga menjadi kesempatan yang
lapangan kerja, pengembangan sumber
bagus bagi para wirausahawan untuk
daya manusia (human capital) dan akses
mencari pekerja terbaik sesuai dengan
yang lebih mudah kepada pasar dunia.
kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini
Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat
dapat
memunculkan exploitation risk. Indonesia
ketenagakarejaan bagi Indonesia. Dilihat
masih memiliki tingkat regulasi yang
dari sisi pendidikan dan produktivitas
kurang
dapat
Indonesia masih kalah bersaing dengan
menimbulkan tindakan eksploitasi dalam
tenaga kerja yang berasal dari Malaysia,
skala besar terhadap ketersediaan sumber
Singapura, dan Thailand serta fondasi
daya alam oleh perusahaan asing yang
industri yang bagi Indonesia sendiri
masuk ke Indonesia sebagai negara yang
membuat Indonesia berada pada peringkat
memiliki jumlah sumber daya alam
keempat di ASEAN.
yang
pertumbuhan perkembangan
iklim
yang
berbagai kebutuhan akan keahlian yang
dapat
mengikat
sehingga
melimpah dibandingkan negara-negara
memunculkan
risiko
Dengan hadirnya ajang MEA ini,
lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga
Indonesia
eksploitasi yang dilakukan perusahaan
memanfaatkan keunggulan skala ekonomi
asing
di
dalam negeri sebagai basis memperoleh
Indonesia, sedangkan regulasi investasi
keuntungan. Namun demikian, Indonesia
yang ada di Indonesia belum cukup kuat
masih memiliki banyak tantangan dan
untuk menjaga kondisi alam termasuk
risiko-risiko yang akan muncul bila MEA
ketersediaan sumber daya alam yang
telah diimplementasikan. Oleh karena itu,
terkandung.
para risk professional diharapkan dapat
dapat
Dari
merusak
aspek
ekosistem
memiliki
peluang
untuk
ketenagakerjaan,
lebih peka terhadap fluktuasi yang akan
terdapat kesempatan yang sangat besar
terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-
bagi para pencari kerja karena dapat
risiko yang muncul dengan tepat. Selain
banyak tersedia lapangan kerja dengan
itu, kolaborasi yang apik antara otoritas
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
3
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
negara dan para pelaku usaha diperlukan,
penerima
infrastrukur
tuntutan
baik
sosial(hukum
secara
dan
fisik
kebijakan)
dan
modal, bagi
dapat
produk
menciptakan dalam
negeri
perlu
sebagai bahan baku, menambah devisa
dibenahi, serta perlu adanya peningkatan
apalagi investor asing yang berorientasi
kemampuan serta daya saing tenaga kerja
ekspor, dapat menambah penghasilan
dan perusahaan di Indonesia.
negara dari sektor pajak, adanya alih
Investasi merupakan salah satu
teknologi
(transfer
of
technology)
instrument dalam sistem perekonomian
maupun alih pengetahuan (transfer of
suatu bangsa yang sangat penting, tidak
know how).5
mengherankan
jika
di
maju
Investor akan mempertimbangkan
maupun negara Indonesia berusaha secara
kemana modalnya akan diinvestasikan
optimal untuk menjadi tujuan investasi
dengan beberapa pertimbangan bahwa
guna menggerakkan roda perekonomian
calon host country hendaknya dapat
yang
dengan
memberikan jaminan atas kepastian dan
sistem produksi, kegiatan perdagangan
perlindungan hukum, adanya birokrasi
dan
ekonomi
yang sederhana dan konsisten, serta
Ruang
tersedianya sarana dan prasarana yang
lingkup ini tidaklah berlebihan jika
memadai. Sebaliknya host country pun
dikemukakan bahwa kehadiran investasi
menginginkan
merupakan suatu hal yang signifikan
konsentrasi
dalam
berhubungan
ekspor
masyarakat
tepatnya
serta pada
langsung
kegiatan umumnya.
pembangunan dalam
perekonomian
negara
agar pasar
dapat yang
dihindari meningkat,
nasional
atau
repatriasi keuntungan yang berlebihan,
menggerakkan
roda
adanya
yang
dilakukan
tekhnologi
pemerintah.4
transfer
pricing,
yang
tidak
transfer
layak,
serta
ketergantungan yang tidak diinginkan
Keberadaan penanaman modal baik
kepada negara asing.
domestik maupun asing memberikan
Ketidakpastian hukum atas investasi
sejumlah manfaat bagi pemerintah yakni
di indonesia dapat terjadi dalam berbagai
dapat menyerap tenaga kerja di negara
bentuk. peraturan
Terkadang yang
kebijakan
bertentangan
atau dengan
4
Sicillia Mohede. 2013. Perlindungan Hukum terhadap Investasi di daerah Minahasa Selatan Sehubungan dengan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Vol XX1/No.3/April-Juni/2013
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
5
Sentosa Sembiring, 2007, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, h.233.
4
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
peraturan
perundang
–
diatasnya,
atau
dibuat
tidak
investasi
atau
tidak
masyarakat ekonomi ASEAN 2015?”
mengindahkan
yang peraturan
undangan
“Bagaimanakah perlindungan hukum bagi asing
dalam
menghadapi
mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek
yang
sama.
Terkadang
juga
C. Batasan Masalah
peraturan dibuat berlaku surut, proses
Untuk memperjelas serta memberi
pengambilan keputusan pejabat negara
arah yang tepat dalam pembahasan ini
yang tidak konsisten dan tidak transparan.
dan berdasarkan identifikasi masalah di
Kepastian hukum harus meliputi seluruh
atas,
bidang hukum terkait penanaman modal
permasalahan pada perlindungan hukum
tersebut dan penerapannya dalam putusan
bagi investasi asing dalam menghadapi
- putusan badan peradilan di Indonesia.
masyarakat ekonomi ASEAN 2015.
maka
penulis
membatasi
Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian substansi hukum
D. Tujuan Penelitian
tetapi juga penerapannya dalam putusan -
Tujuan dalam penelitian ini adalah
putusan badan peradilan. Perlu keseriusan
untuk mengetahui perlindungan hukum
pemerintah dalam upaya perlindungan
bagi investasi asing dalam menghadapi
investor asing di Indonesia terutama
masyarakat ekonomi ASEAN 2015.
masalah keamanan, fasilitas, peraturan tenaga kerja, dan perlindungan hukum. Berdasarkan diatas,
maka
paparan
penulis
tertarik
E. Manfaat Penelitian
tersebut
Manfaat penelitian ini adalah untuk
untuk
menambah wawasan dan wacana ilmu
melakukan penelitian mengenai bentuk
pengetahuan,
perlindungan hukum bagi investasi asing
perlindungan hukum bagi investasi asing
dalam menghadapi masyarakat ekonomi
dalam menghadapi masyarakat ekonomi
ASEAN 2015.
ASEAN 2015.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan masalah
diatas
perumusan
khususnya
dibidang
F. Tinjauan Pustaka latar
maka
masalahnya
belakang
dapat
Pengertian Penanaman Modal Asing
ditarik
yaitu
:
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor
25
Tahun
2007
5
tentang
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
penanaman modal juga telah menentukan
prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke
pengertian penanaman modal asing, yaitu:
luar, inklusif, dan berorientasi pasar
Kegiatan
untuk
ekonomi yang konsisten dengan aturan
melakukan usaha di wilayah Negara
multilateral serta kepatuhan terhadap
Republik Indonesia yang dilakukan oleh
sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan
penanam
komitmen ekonomi yang efektif berbasis
menanam
modal
modal
asing
baik
yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun
yang
berpatungan
aturan.
dengan
penanaman modal dalam negeri.
G. Hasil dan Pembahasan Perkembangan ekonomi dunia saat
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
ini
2015
globalisasi MEA adalah bentuk
integrasi
semakin
mengarah dan
pada
proses
meningkatnya
keterbukaan hubungan ekonomi antar
ekonomi ASEAN dalam artian adanya
bangsa.
system
antara
perdagangan antar negara maupun antar
dan
kawasan regional selama ini, dalam usaha
perdagaangan
Negara-negara
asean.
bebas Indonesia
Berbagai
sembilan negara anggota ASEAN lainnya
untuk
telah menyepakati perjanjian Masyarakat
internasional dan regional yang lebih
Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN
bebas dan terbuka.
Economic Community (AEC).
semakin meningkatkan persaingan, baik
Masyarakat
perdagangan
Kondisi global ini
ASEAN
di pasar domestik maupun pasar dunia.
(MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari
Fenomena globalisasi ini juga semakin
integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi
mendorong
2020, yang didasarkan pada konvergensi
regionalisasi dan integrasi ekonomi.6
kepentingan ASEAN
Ekonomi
menciptakan
kesepakatan
negara-negara
untuk
anggota
memperdalam
bangkitnya
kesadaran
Salah satu contoh regionalisasi dan
dan
integrasi adalah terbentuknya Komunitas
memperluas integrasi ekonomi melalui
ASEAN yang memiliki tiga pilar utama,
inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
6
Fadah, Isti. 2004. Karakteristik Demografi dan Sosial Ekonomi Buruh Wanita Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus pada Buruh Tembakau di Kabupaten Jember). Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 6, No. 2.
6
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
yaitu:
ASEAN
ISSN : 1978-6697
Security
Community,
pelaku ekonomi di tingkat nasional. Hal
ASEAN Economic Community, ASEAN
ini berarti sebuah negara anggota akan
Socio-Cultural
Sebagai
memperlakukan barang dan jasa yang
bagian dari salah satu pilar komunitas
berasal dari mana saja di ASEAN secara
ASEAN, AEC sendiri merupakan pondasi
setara sebagaimana perlakuan mereka atas
yang diharapkan dapat memperkuat dan
barang (produk) nasional mereka. Hal ini
memaksimalkan tujuan integrasi ekonomi
akan memberi keistimewaan dan akses
ASEAN dan membuka peluang bagi
yang
negara-negara anggota. AEC diharapkan
ASEAN seperti halnya investor nasional
dapat meningkatkan kualitas kerjasama
mereka,
dalam hal ekonomi di ASEAN kearah
profesional
yang lebih signifikan. Negara ASEAN
pekerjaan mereka di mana saja di
meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina,
ASEAN.
Community.
Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam Laos, Myanmar dan Kamboja. Terbentuknya AEC mengukuhkan terbentuknya
pasar
kepada
buruh
investor-investor
terampil
akan
dan
bebas
para
melakukan
KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari
2007
telah
menyepakati
”Declaration on the Acceleration of the
ASEAN.
Establishment of an ASEAN Community
Tujuannya adalah untuk menciptakan
by 2015”. Dalam konteks tersebut, para
pasar tunggal dan basis produksi sebelum
Menteri
tahun 2015. Artinya, sebelum tahun 2015,
menginstruksikan
pergerakan barang, jasa, investasi, dan
untuk menyusun ”Cetak Biru ASEAN
buruh terampil di ASEAN akan dibuka
Economic Community (AEC)”. Cetak Biru
dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara
AEC tersebut berisi rencana kerja strategis
aliran
dalam jangka pendek, menengah dan
modal
tunggal
sama
akan
dikurangi
Ekonomi
Sekretariat
basis produksi pada dasarnya adalah
terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN,
sebuah kawasan yang secara keseluruhan
yaitu:
dilihat
anggota
a. Menuju single market dan production
ASEAN, bukannya sekedar pasar dan
base (arus perdagangan bebas untuk
sumber daya yang berada dalam batas-
sektor barang, jasa, investasi, pekerja
batas nasional dan hanya melibatkan para
terampil, dan modal);
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
2015
ASEAN
panjang
negara-negara
tahun
telah
hambatannya. Sebuah pasar tunggal dan
oleh
hingga
ASEAN
7
menuju
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
b. Menuju penciptaaan kawasan regional
sumber daya manusia
dan kegiatan
ekonomi yang berdaya saing tinggi
penelitian serta pengembangan di masing-
(regional competition policy, IPRs
masing negara.
action
plan,
infrastructure
Berdasarkan Undang-undang Nomor
development, ICT, energy cooperation,
25 tahun 2007 tentang Penanaman modal
taxation, dan pengembangan UKM);
memberikan faedah bahwa Indonesia
c. Menuju
suatu
kawasan
dengan
menerima
kegiatan
investasi
dalam
pembangunan ekonomi yang merata
bentuk penanaman modal asing maupun
(region
dalam
of
equitable
economic
negeri.
Dalam
pertimbangan
development) melalui pengembangan
(konsiderans) huruf c, bahwa untuk
UKM dan program-program Initiative
mempercepat
for ASEAN Integration (IAI); dan
nasional dan mewujudkan kedaulatan
d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi
politik dan ekonomi Indonesia diperlukan
global
(pendekatan
yang
pertumbuhan
ekonomi
koheren
peningkatan penanaman modal untuk
dalam hubungan ekonomi eksternal
pengelolaan potensi ekonomi menjadi
serta mendorong keikutsertaan dalam
kekuatan
global supply network).
menggunakan modal yang berasal, dari
ekonomi
riil
dengan
Pelaksanaan rencana kerja strategis
dalam negeri maupun dari luar negeri.
tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui
Sebagian asas penanaman modal yang
priority
penting dalam menunjukkan kegiatan
actions
dievaluasi
dan
yang
pencapaiannya
dimonitor
dengan
investasi
yaitu
pasal
3
huruf
j
menggunakan score card. Disamping itu,
keseimbangan kemajuan dan kesatuan
diperlukan dukungan berupa kemauan
ekonomi nasional.
politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya,
pengaturan
peningkatan
perangkat
peraturan
perundang
-
(capacity
undangan mengenai penanaman modal
building) dan penguatan institusi, serta
secara langsung sejak tahun 1967 dengan
peningkatan konsultasi antara pemerintah
diundangkan Undang - Undang No. 1
dan sektor swasta. Pelaksanaan rencana
Tahun 1967 jo Undang - Undang No. 11
kerja
akan
Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal
didukung dengan program pengembangan
Asing (UUPMA), dan Undang - Undang
strategis
kemampuan
pelaksanaan,
Investasi di Indonesia sudah memiliki
tersebut
juga
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
8
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
No. 6 Tahun 1968 jo Undang - Undang
1999 tentang tata cara penanaman modal
No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman
mengatur metode dan langkah setiap
Modal Dalam Negeri (UUPMDN) yang
investor yang akan melakukan investasi di
kemudian diganti dengan Undang -
daerah,
Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang
presiden nomor 29 tahun 2004 tentang
Penanaman Modal.
penyelenggaraan
Sehubungan
dalam
keputusan
penanaman
modal
kegiatan
dalam rangka penanaman modal asing
investasi maka investor harus memenuhi
dan penanaman modal dalam negeri
syarat atau ketentuan yang diatur dalam
melalui sistem pelayanan satu atap. Hal
peraturan
perundang-undang
ini semakin menguatkan dan membuka
dapat
memudahkannya
mengajukan
dengan
sedangkan
izin
untuk
sehingga dalam melakukan
peluang
kepada
investastor
sehingga
memiliki keinginan untuk berinvestasi.
investasi. Menurut Salim HS dalam pendapatnya yang menyatakan Hukum
H. Penutup
investasi mengatur hubungan investor
Kegiatan
investasi
yang
sejak
dengan penerima modal. Dalam keadaan
terbentuknya Undang-undang Penanaman
ini maka status investor dapat dibagi
modal
menjadi dua investor asing dan investor
Penanaman Modal dalam Negeri menjadi
domestik.
latar
Investor
asing
merupakan
Asing
belakang
penanam modal yang berasal dari dalam
pembangunan
negeri
meningkatkan
sedangkan
investor
domestik
dan
undang-undang
penting
adalah
ekonomi kesejahteraan
sehingga
merupakan penanam modal yang berasal
dalam
dari
adanya kepastian dalam memberikan
dalam
merupakan
negeri. bidang
Bidang
usaha
kegiatan
yang
mewujudkannya
dalam
perlindungan
hukum
maka
terlebih
perlu
setelah
diperkenankan atau diperbolehkan untuk
adanya
kesepakatan
berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat
ASEAN.
Untuk
merupakan tata cara yang harus dipenuhi
nasional dan mempersiapkan masyarakat
oleh
ekonomi
investor
dalam
menanamkan
investasinya. Maka
negara-negara
mewujudkan
ASEAN
Tahun
tujuan
2015,
pemerintah harus memikirkan segala Negara
Indonesia
dalam
aspek kehidupan untuk menggerakkan
keputusan presiden nomor 117 tahun
perekonomi maka Pemerintah Pusat dan
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
9
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
setiap Pemerintah Daerah yang dalam
kepastian hukum bagi investor khususnya
pemberian desentralisasi otonomi daerah
investor asing
perlu memperhatikan aturan perundangundangan
yang
berlaku
sehingga
menjamin tidak ada pihak yang dirugikan baik dalam pemenuhan kesejahteraan bagi rakyat dan iklim yang kondusif bagi investor dalam berkegiatan investasi. Keselarasan antara kedua perihal penting ini perlu diwujudkan dalam kenyataan oleh undang-undang yang berlaku di daerah. Pemerintah Daerah harus berupaya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif
secara
menggerakkan
maksimal lembaga
dengan Kantor
penanaman Modal melaksanakan tugas dan
fungsi
pengawasan
berjalannya
kegiatan Investasi. Dan hal yang paling penting
pula
melakukan
sosialisasi
kepada Masyarakat sehingga menjamin kesiapan masyarakat dalam menerima investasi dan juga dibutuhkan peraturan investasi
daerah
yang
mendukung
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
I. DAFTAR PUSTAKA Gusmardi Bustami, 2014, Menuju Asean Economic Comunity 2015, Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Santoso, Budi, 2008. Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Semarang : Pustaka Magister. Sentosa Sembiring, 2007, Hukum Investasi, Bandung, Nuansa Aulia. Sholeh, 2013, Persiapan Indonesia dalam menghadapi AEC (Asean Economic Community) 2015, ejournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 509-522 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org Sicillia Mohede, 2013, Perlindungan hukum terhadap investasi di daerah Minahasa Selatan sehubungan dengan otonomi daerah. Jurnal Bisnis Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013 Sri Handayani, 2011, Upaya pemerintah Sumatera Selatan menarik investor asing dalam kegiatan penanaman modal, Jurnal dinamika hukum vol. 11 No. 1 Januari
10