PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS INDUSTRI SONGKOK DI DESA BANDUNG KECAMATAN KEBUMEN)

SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH: MUFTI AMRI NIM. 0238153201

PEMBIMBING : 1. PROF. DRS. H. SAAD ABDUL WAHID 2. DRS. SLAMET KHILMI, M.Si

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2008

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL (STUDI KASUS DI INDUSTRI SONGKOK DESA BANDUNG KECAMATAN KEBUMEN) Oleh : MUFTI AMRI Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak, yaitu : Pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, dan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi (pusat dan daerah), serta fungsional lintas sektoral. Tujuannya adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja, memberikan perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Akan tetapi, saat ini lapangan pekerjaan sangatlah sulit didapat. Hal ini yang melatar belakangi tumbuhnya sektor informal (economia irregistrada), ekonomi remang-remang (schattenoekonomie), dan ekonomi bawah tanah (economia sub-terranea). Sektor informal juga berkembang di desa Bandung, bergerak dalam bidang home industri yang memproduksi barang-barang kerajinan tangan, yaitu produksi perlengkapan ibadah berupa songkok (peci). Akan tetapi, banyak bermunculan gejala yang timbul dalam lingkungan kerja, menyangkut ketidakpuasan tenaga kerja, diantaranya adalah masalah upah kerja, kelebihan jam kerja lembur, dan upah kerja lembur, serta masalah jaminan sosial kerja. Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini, adalah memfokuskan pada perlindungan hak-hak pekerja, didalamnya mencakup permasalahan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja di sektor informal yang berlaku di Industri songkok desa Bandung, serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja di Industri Songkok desa Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik yang mengambil latar industri songkok desa Bandung, kecamatan Kebumen, kabupaten Kebumen. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan dari makna itulah ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak-hak pekerja dilingkungan industri songkok desa Bandung, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan ketentuan kaidah-kaidah hukum Islam. Pengusaha dalam memberikan haknya; yang berupa upah mengalami keterlambatan 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan dan bahkan upah diberikan pada tahun berikutnya. Pengusaha juga tidak memberikan upah atas kelebihan jam kerja lembur, serta tidak diberlakukannya jaminan sosial kerja; berupa tunjangan, bonus, tunjangan kesehatan, dan kematian.


ii


iii


iv


v

M O T T O

‫ﺍﺭ‬‫ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﲟﺎ ﺻﱪﰎ ﻓﻨﻌﻢ ﻋﻘﱮ ﺍﻟﺪ‬ Selamat Atas-mu Berkat Kesabaran-mu, Maka Alangkah Baiknya Tempat Kesudahan Itu.* QS. Ar-Ra’du (13) : 24

Life’s for Rent Demi malam tatkala hampir meninggalkan gelapnya; Dan demi subuh ketika fajarnya mulai menyingsing, Kemanakah engkau hendak menjejakan langkah..? Untuk sekedar memberi ingat kepada jiwa Kalau ada jangan harap, dan apabila hilang janganlah merasa cemas Karena semua dan segala apa yang ada di dunia Hanya sebatas hiasan! (bukankah Tuhan senantiasa

berbuat kebaikan kepada setiap hamba-Nya! Dan setiap kebaikan itu, diikutinya dengan kesusahan). Bagaimana engkau merasa bangga atas dunia-mu, Kalau hidup dan kehidupan Hanya sebatas sewaan Tuhan atas jiwa-mu. Bila semua telah ber-akhir, teman sejati hanyalah amal. Maka ambilah Dia sebagai wakil, & bersabarlah atas tanggungan-mu.

*

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: DEPKOPONTREN DITJEN Kelembagaan Agama Islam, 2003), hlm.


vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Untuk : 1. Almamater Penulis Tercinta Fakultas Syariah Universitas

Islam

Negeri

Sunan

Orang

Tua

Kalijaga

Yogyakarta 2. Ter-kasih

Kedua

Ta’dzim-ku

Ayahanda H. Mufassirin dan Ibunda Tercinta Hj.

Siti

Ngaisah,

yang

berkat

kesabaran,

kebijakan, dan do’anya Mendidik Penulis Untuk Bisa Tetap Tegar dan Selalu Tersenyum dengan Hidup dan Kehidupan-nya. 3. For My Wife Hidayah and Also Nice Child Jasmine Cheisya Amrie.


vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan adalah sebagai pengalihan-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya.Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam skripsi ini penyusun menggunakan pedoman transliterasi yang dibakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 No: 0543 b/u/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Konsonan Tunggal Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin. Huruf Araf

Nama

Huruf Latin

Nama

‫ا‬

Alif

Tidak dilambangkan

Tidak dilambangkan

‫ب‬

Ba

B

Be

‫ت‬

Ta

T

Te

‫ث‬

S

Ś

es (dengan titik di atas)

‫ج‬

Jim

J

Je

‫ح‬

H

H>{

ha (dengan titik di bawah)

‫خ‬

Kha

Kh

ka dan ha

‫د‬

Dal

D

De


viii

Huruf Araf

Nama

Huruf Latin

Nama

‫ذ‬

Zal

ś

zet (dengan titik di atas)

‫ر‬

Ra

R

Er

‫ز‬

Zai

Z

Zet

‫س‬

Sin

S

Es

‫ش‬

Syin

Sy

se dan ye

‫ص‬

s}ad

S}

es (dengan titik di bawah )

‫ض‬

d}ad

D}

de (dengan titik di bawah )

‫ط‬

t}a

T}

te (dengan titik di bawah )

‫ظ‬

z}a

Z}

zet (dengan titik di bawah )

‫ع‬

‘ain

….‘….

koma terbalik di atas

‫غ‬

Ghain

Gh

Ghe

‫ف‬

Fa

F

Ef

‫ق‬

Qaf

Q

Ki

‫ك‬

Kaf

K

Ka

‫ل‬

Lam

L

El

‫م‬

Mim

M

Em

‫ن‬

Nun

N

En

‫و‬

Wau

W

We

Ha

H

Ha

‫ء‬

Hamzah

…’….

apostrof

‫ى‬

Ya

Y

Ye

2. Vokal Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong. a. Vokal Tunggal


ix

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

‫ــــَــــ‬

Fathah

a

a

‫ــــِـــ‬

Kasrah

i

i

‫ــــُــــ‬

Dammah

u

u

b. Vokal Rangkap Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut: Tanda dan Huruf ‫ ــــِـــ‬dan ‫ئ‬

Fathah dan ya

__َ__ dan

Fathah dan wau

‫و‬

Nama

Gabungan Huruf ai

Nama a dan i

au

a dan u

3. Maddah Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: Harakat dan Huruf ‫ ــَـ‬/ ‫ــــَـ‬

Nama Fathah dan alif , fathah dan ya

Huruf Nama dan tanda a dan garis di atas a>

ِ‫ـــ‬

Kasrah dan ya

i>

i dan garis di atas

‫ــُــ‬

Dammah dan wau

u>

U dan garis di atas


x

4. Ta Marbutah Transliterasi untuk ta marbutah adalah sebagai berikut: a. Ta marbutah hidup Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah atau dammah, transliterasinya adalah /t/. ‫ﺯﻜﺎﺓ ﺍﻝﻔﻁﺭ‬

Ditulis

Zakāh al-fiŃri

b. Ta marbutah mati Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun di akhir kalimat, transliterasinya adalah /h/. Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki sesuai lafal aslinya. ‫ﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﺔ‬

ditulis

Hikmah

ditulis

‘illah

c. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. ‫ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ‬

Ditulis

Karāmah al-auliyā’

5. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( َ ), dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: َّ ‫( ر‬rabbana )


xi

6. Kata sandang Kata sandang dalam system tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (‫) ﺍل‬, namun transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah atau huruf syamsiyah dan keduanya ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkankan dengan tanda hubung. a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh

!‫( ا‬ar-

Rajulu). b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan dengan huruf “al”. Contoh #$%!‫( ا‬al-Qalamu) 7. Hamzah Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya apabila hamzah terletak di tengah atau akhir kata. Bila hamza terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif. Contoh: ‫أ& ت‬ (umirtu), ‫( *) آ‬ta’kulu) 8. Penulisan Kata Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang


xii

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara : bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. ,-.‫ ا! از‬-/ :Contoh ( khair ar-Raziqi>n) 9. Huruf Kapital Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi ini sesuai dengan apa yang berlaku dalam EYD.


xiii

KATA PENGANTAR

‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﻧﺎ‬ ‫ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬. ‫ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﲨﻌﲔ‬ Dengan mengucapkan alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hak-Hak Pekerja Sektor Informal Menurut Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Industri Songkok di Desa Bandung Kecamatan Kebumen". Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


xiv

4. Bapak DR. Hamim Ilyas, MA., selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan motivasi dan solusi kepada penyusun selama menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. 5. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid, selaku pembimbing satu dan Drs. Slamet Khilmi, M.Si selaku pembimbing dua, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan dalam penulisan skripsi ini. 6. Ter-kasih kedua Orang tua ta’dzim-ku Bapak H. Mufassirin dan Ibunda tercinta Hj. Siti Ngaisah yang selalu sabar membimbing dan mendo'akan penyusun dalam menyelesaikan studi yang penyusun tempuh ini. 7. Kakak-ku tercinta Marwati Endrayani, S.Pd.I, serta ta adik-adikku tercinta, Laelatul Khoeriyah, Nur Wahid, Ruhin Muttaqien, Idzarotul Musyarofah, dan Habib Alam Syah, serta keluarga besar H. Fazin Abrar, special to Hj. Rabi’ah (alm), "Setiap langkah dan do'aku kuperuntukkan untukmu dan keluarga, semoga selalu bersama dalam lindungan dan keridlaan-Nya". 8. For My Wife Hidayah, S.Hum and also nice child Jasmine Cheisya Amrie, belahan jiwa sekaligus keluarga kecilku; adalah inspirasi dalam tarian pena dengan tinta – semangat – emas untuk menyelesaikan perjuangan ini, I’m always loving you in the little palace. 9. Thank’s for Big Family Muji Thoyyibi Bumirejo, Lendah, Kulon Progo. Semua sahabat-sahabatku di Wisma Minhajul Muslim Dusun Ngentak Sapen, dan nembah nuhun dumateng Simbah Kiyai Drs. KH. Abu


xv

Tauchied MS beserta keluarga, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu. 10. Kepada semua semua pihak yang terkait, khususnya bagi pekerja di lingkungan industri songkok Desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan instansi terkait yang berkenan meluangkan waktu

sekaligus

memberikan

informasi

kepada

penulis

dalam

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penyusun menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan senang hati menerima kritik, koreksi dan saran untuk meningkatkan kualitas dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga Allah meridlai segala amal usaha kita semua, Amin.

Yogyakarta,

19 Sya’ban 1428 1 September 2007 Penyusun, Mufti Amri NIM. 0238153201


xvi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………..

i

ABSTRAK ………………………………………………………………..

ii

HALAMAN NOTA DINAS PEBIMBING I……………………………

iii

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II………………………...

iv

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………

v

HALAMAN MOTTO……………………………………………………

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN………………………………………….

vii

PEDOMAN TRANSILITERASI………………………………………..

viii

KATA PENGANTAR……………………………………………………

xiv

DAFTAR ISI……………………………………………………………...

xvii

BAB. I

BAB. II

PENDAHULUAN………………………………………….

1

A. Latar Belakang Masalah…………………………………

1

B. Pokok Masalah…………………………………………..

9

C. Tujuan dan Kegunaan……………………………………

9

D. Tinjauan Pustaka………………………………………...

10

E. Kerangka Teori…………………………………………..

13

F. Metode Penelitian ……………………………………….

21

G. Sistematika Pembahasan ……………………………......

24

SEKILAS EKONOMI SEKTOR INFORMAL DAN PERJANJIAN

KERJA

MENURUT

HUKUM

ISLAM…

26

A. Ekonomi Sektor Informal …………………………….

26

1. Pengertian Sektor Informal …………………………...

26

2. Faktor Penyebab Timbulnya Sektor Informal ……......

27

3. Ciri-Ciri Usaha Sektor Informal ……………………...

29


xvii

4. Bentuk-Bentuk Usaha Sektor Informal ……………….

30

5. Kontribusi Sektor Informal Terhadap Ketenagakerjaan.

31

B.

HUBUNGAN

DAN

KESEPAKATAN

KERJA MENURUT HUKUM ISLAM …………...

34

1. Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam………………

38

a. Dasar Hukum Perjanjian Kerja …………………….

38

b. Syarat-syarat Perjanjian Kerja…..………………….

40

2. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak …………..

42

a. Hak dan Kewajiban Pekerja ………………………..

42

b. Hak dan Kewajiban Pengusaha …………………….

44

C.Kesepakatan

BAB. III

KERJA

Kerja

Menurut

Hukum

Ketenagakerjaan ……………………………………….

45

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan ………………....

45

a. Asas, Tujuan, dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan ....

47

b. Sumber Hukum Ketenagakerjaan ………………….

50

2. Perjanjian Kerja ………………………………………

51

a. Perjanjian Kerja Tidak Tetap ………………………

51

b. Perjanjian Kerja Tetap ……………………………..

53

3. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak ………......

55

4. Penetapan Hak-Hak Pekerja ………………………….

60

a. Fungsi dan Sistem Upah …………………………...

61

b. Komponen Upah …………………………………...

62

c. Penetapan Upah Minimum …………………………

65

PROFIL

INDUSTRI

DAN

REALISASI

PERLINUNGAN HAK-HAK PEKERJA SONGKOK DESA BANDUNG ………………………………………..

69

A. Gambaran Umum Geografis Desa Bandung ………...

69

1. Letak Geografis ……………………………………...

69

2. Demografis Desa Bandung ………………………….

71


xviii

B. Profil Industri Songkok Desa Bandung ……………..

80

1. Profil Usaha Songkok ………………………………...

80

a) Modal Usaha ……………………………………

83

b) Pekerja/Buruh/Karyawan ………………………..

88

c) Proses Produksi ………………………………….

90

d) Strategi Pemasaran ………………………………

96

2. Tantangan dan Hambatan …………………………….

101

B. Realisasi Perlindungan Hak-Hak Pekerja di Industri Songkok Desa Bandung ………………………………

103

1. Kebijakan Atas Upah Kerja …………………………..

103

2. Kebijakan Atas Jam Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur ……………………………………………….. 108 3. Kebijakan Atas Jaminan Sosial Kerja ………………... 119

BAB. IV

ANALISIS HUKUM ISLAM PERLINDUNGAN HAKHAK PEKERJA SONGKOK DESA BANDUNG ……...

123

1. Perlindungan Atas Upah Kerja …………………………

124

2. Perlindungan Atas Jam Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur ………………………………………………… 128 3. Perlindungan Atas Jaminan Sosial Kerja………………... 135

BAB. V

PENUTUP ………………………………………………… 139 A. Kesimpulan ……………………………………………..

139

B. Saran-Saran ……………………………………………..

140

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN


xix

1

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih sendiri jalan hidupnya dan kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya. Akan tetapi, manusia seringkali merasa dirinya terlalu besar dan kuat sehinga bisa berbuat apa saja kehendak hatinya dalam berhubungan dengan sesama manusia.1 Di dalam hak manusia, keadilan adalah pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok. Keadilan juga menjadi hak paling penting dan berharga yang diberikan Allah s.w.t kepada hamba-Nya, sebagaimana Allah s.w.t berfirman : ٢

٣

...

‫ﺍﻋﺪﻟﻮﺍ‬

.

‫ﺍﻥﹼ ﺍﷲ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻻﺣﺴﺎﻥ‬

‫ﻜﻢ ﺷﻨﺎﻥ ﻗﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻻﹼ ﺗﻌﺪﻟﻮﺍ‬‫ﻭﻻﳚﺮﻣﻨ‬....

1 Hal ini terjadi karena sering kali manusia lupa akan hakekat ekssitensinya di dunia., suatu kenyataan bahwa keberadaan manusia di bumi ini bukan atas kehendak dan kekuasaan sendiri; bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan oleh sesuatu di luar dirinya. Manusia diciptakan oleh Allah s.w.t. dengan maksud-maksud tertentu yang dikehendakinya. Supaya maksud tersebut tercapai, maka Allah s.w.t membimbing dan memberinya petunjuk. Dengan petunjuk tersebut, manusia juga diberi beban hak dan kewajiban Beban kewajiban yang diberikan oleh Allah s.w.t dan juga menjadi hak manusia. Dalam; Muhtar Yahya dan Fatchurrahman. DasarDasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Cet. III., (Bandung: al-Maarif, 1993), hlm. 362. lihat juga dalam; Machasin, Mendalami Kebebasan Manusia : Telah Kritis Terhadap Konsepsi Al-Qur’an (Yogyakarta : INHIS, 1996), hlm. 119. 2

An-Nahl (16) : 90

3

Al-Maidah (5) : 8


2

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa kaum muslimin harus berbuat adil, dan di dalam sistem Islam berdiri atas norma-norma keseimbangan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa prinsip persamaan adalah soko guru yang mendasari konstruksi sistem sosial.4 Islam membuat penggolongan manusia atas dasar hubungan dengan Allah s.w.t, bukan atas dasar darah, warna kulit, daerah, keturunan, kedudukan atau pangkat kekayaan. Pembagian yang hanya didasarkan oleh hal tersebut di atas hanya akan membawa sikap congkak dan takabur, dan bukan menjalin hubungan sesama dengan saling berlomba dalam kebaikan dengan menghormati perbedaan strata sosial masing-masing. Melalui Islam, dituntutlah umat manusia untuk menuju persaudaraan (ukhuwah) universal tanpa membedakan keturunan, warna kulit, ras, suku, ataupun golongan. Ukhuwah bisa tetap hidup subur jika manusia memegang dan mengajarkan prinsip musyawarah; yakni guna menyelesaikan masalah : Pertama, persamaan (muawwah) guna menghilangkan gap-gap atau pengelompokan antar masing-masing golongan manusia karena perbedaan status sosial. Kedua, tanggung jawab bersama (takaful al-ijtima) untuk menanamkan rasa sepenanggungan dan solidaritas bersama. Ketiga, tolongmenolong (ta’awun) yakni menanamkan kerja sama yang melahirkan kekuatan. Keempat, toleran (tasyamuh) menumbuhkan sikap saling hormatmenghormati dengan dilandasi oleh setuju pada perbedaan.5

4

Marcel A. Boisard, Humanisme dalam Islam, Terj. Rosyidi Cet. I., (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), hlm. 112. 5

Imam Munawir, Salah Paham Terhadap Al-Qur’an, (Surabaya : Dina Ilmu, 1983),

hlm. 157.


3

Hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban seorang pekerja dengan majikan (Ketenagakerjaan), diatur dalam hukum yaitu undang-undang nomor : 13 tahun 2003, yang diundangkan pada Lembaran Negara Nomor : 39 tahun 2003, pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Pembangunan ketenaga kerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk meningkatkan harkat, martabat, harga diri tenaga kerja, serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spirituil. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak, yaitu antara : Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan

secara

terpadu

dalam

bentuk

kerjasama

yang

saling

menguntungkan, dan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi (pusat dan daerah), dan fungsional

lintas sektoral. Tujuan

pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk : (1) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, (2) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembagunan nasional dan daerah, (3) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, (4) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.6

6

Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang, yang pada awal tahun 1997 mengalami krisis moneter dan berlanjut dengan krisis multidimensional. Walaupun negaranegara di Asia lainnya juga mengalami hal yang sama seperti : Korea Selatan, Thailand, Philipina, dan Malaysia-namun saat ini telah menjalankan program recovery dan secara bertahap menuju ke arah pemulihan. Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 10-15.


4

Bersamaan dengan terjadinya krisis, berbagai masalah bermunculan dimana antara yang satu dengan yang lain saling terkait. Masalah-masalah tersebut antara lain mencakup masalah stabilitas politik, ekonomi, sosial, pertahanan-keamanan, dan kepastian hukum. Sudah pasti dengan kondisi yang demikian berakibat pada tidak adanya kepastian dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara umum dan secara khusus berdampak pada sektor dunia usaha yang dianggap sebagai lokomotif perekonomian bangsa. Pada saat ini, lapangan pekerjaan sangatlah sulit didapat. Hal ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, dan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal.7 Melihat kondisi yang dilematis yang bermula dari krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis kesejahteraan, membuat perusahaan banyak yang bangkrut dan tidak sedikit dari perusahaan-perusahaan gulung tikar, ekonomi tidak stabil, banyak murid putus sekolah, dan lowongan kerja sektor formal berkurang ditambah lagi dengan ancaman putus hubungan kerja (PHK). Untuk menyambung hidup, banyak orang terpaksa lari ke ekonomi sektor informal (economia

7

Hingga tahun 2003, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 9,5 juta jiwa atau 6,57% dari jumlah angkatan kerja. Sebagian besar mereka adalah penganggur terdidik lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) keatas. Sedangkan setengah menganggur berjumlah 30,9 juta jiwa qatau 30,8% dari jumlah angkatan kerja. Di sisi lain, banyak angkatan kerja Indonesia bersikap pasif dalam menghadapi datngnya era globalisasi dan persaingan dunia. Kualitas angkatan kerja Indonesia dinilai rendah oleh banyak perusahaan; baik perusahaan dalam Negeri maupun asig. Agus Eko Prasetyo, Satu Tujuan Menciptakan Lapangan Pekerjaa, Suara Merdeka No. 206, kamis 23 Desember2004, hlm. 10.


5

irregistrada), ekonomi remang-emang (schattenoekonomie), dan ekonomi bawah tanah (economia sub-terranea).8 Ekonomi sektor informal merupakan sektor ekonomi marginal (kecilkecilan). Sedangkan menurut Soemitro, sektor informal diartikan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat yang pada dasarnya memiliki ciriciri, sebagai berikut: (1) tidak terdaftar sebagai usaha resmi (berbadan hukum/pajak), (2) tidak/kurang memiliki keteraturan dalam hal jam kerja, upah, jenjang/status, dan ketertikatan lainnya.9 Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor informal sebagai the origin self employment mampu merangsang tumbuhnya

kewiraswastaan

masyarakat

lokal,

sehingga

mampu

menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus sebagai counterpart atas berbagai krisis-multidimensi, serta sebagai pendukung sebagaimana sumber daya lain bagi pertumbuhan ekonomi. Menjamurnya sektor informal, hal pertama yang perlu dipahami adalah adanya problem sosial dalam kerangka isu politik dan pemerintahan, mengingat sektor informal tidak terlepas dari konsep urbanisasi termasuk pertentangan ideologi para urban (khusus perkotaan), lapangan pekerjaan, transportasi, pelayanan publik, perumahan, pelayanan kesehatan, konsumsi tata ruang, dan kehidupan sehari-hari. Problem sosial tersebut harus dipandang sebagai suatu proses sosial yang manusiawi dan secara sosial dan rasional 8

T. Djacob, Ekonomi Remang dan Ekonomi Gelap, Eassay dalam Kedaulatan Rakyat, tahun. LXI No. 83, Kamis 22 Desember 2005, hlm. 1. 9 Titik Herlina, Kontribusi Sektor Informal Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan di INdonesia, makalah dalam kuliah ekonomi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA), Jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2003, hlm 3.


6

harus dicarikan solusi yang terbaik, mengingat masalah ini merupakan salah satu pilar bagi kestabilan politik dalam jangka panjang. Hal itu tidak lain bertujuan agar pengembangan sektor informal dapat lebih memberikan konstribusi yang positif bagi lapangan pekerjaan, pengangguran dan kemiskinan. Diketahui produktifitasnya pendapatan

pula

bahwa

sektor

yang

rendah

sehingga

informal

ini

identik

mengakibatkan

dengan

rendah

pula

pekerja di sektor informal dan menyebabkan mereka rawan

terjatuh pada posisi sekitar garis kemiskinan (near poor) dan akhirnya akan terjerat dalam vicious circle yang tidak ada ujungnya.10 Sebagaimana sektor informal di daerah (perkotaan maupun pedesaan) yang lain, ekonomi sektor ini juga tumbuh dan berkembang di wilayah kabupaten Kebumen, khususnya di desa Bandung kecamatan Kebumen. Sektor ini tumbuh dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran, khususnya di wilayah Kebumen. Sektor informal yang berjalan dan berkembang

di desa Bandung

bergerak dalam bidang home industri yang memproduksi barang-barang untuk perlengkapan sekolah, kerajinan tangan, dan yang paling menonjol dan berkembang pesat adalah produksi perlengkapan ibadah bagi umat Muslim berupa songkok (peci). 11 Akan tetapi, banyak bermunculan gejala yang timbul akibat ketidak mampuan pengusaha menempatkan dirinya sesuai dengan 10

Ibid., hlm. 8.

11

Wawancara dengan Bapak Habib Muttaqien, usia (30th), pengusaha songkok di dusun Ketanggeran, desa Bandung, kecamatan Kebumen, kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pertanggal 24 April 2005.


7

kedudukannya, serta ketidak mampuan pengusaha dalam mengelola potensi usahanya. Persoalan yang muncul dan terjadi dalam lingkungan kerja di industri songkok desa Bandung, sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat produktifitas kerja adalah adanya ketidakpuasan pekerja terhadap masalah upah kerja, kelebihan jam kerja (lembur), dan upah kerja lembur, serta jaminan sosial kerja. Meskipun hal itu sudah diatur di dalam perangkat hukum dan sebagai pedoman serta fungsi kontrolnya, akan tetapi perlindungan hak-hak tenaga kerja tidak dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran yang terjadi menyangkut masalah hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh seorang pekerja dalam lingkungan industri songkok Desa Bandung Kecamatan Kebumen, yaitu ; Pertama, pembayaran upah, dimana dalam pembayaran upah sering mengalami keterlambatan hingga 3 sampai 5 bulan dan bahkan ada diantara pengusaha melakukan pembayaran upah terlambat satu tahun – pembayaran upah dilakukan pada tahun berikutnya. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa upah harus dibayarkan oleh pengusaha kepada seorang pekerja secara tepat waktu sesuai kesepakatan. Kedua, perlindungan atas jam kerja lembur dan upah kerja lembur, dalam masalah ini hak yang seharusnya diterima oleh pekerja tidak semestinya diterimanya walaupun pekerja sudah melakukan kerja lembur melebihi ketentuan undang-undang yang berlaku. Perhitungan upah kerja lembur menurut Keputusan Tenaga Kerja Nomor: KEP-72/MEN/1984 tanggal 31


8

Maret 1984 tentang dasar penghitungan upah kerja lembur, dengan komponen penghitungannya mencakup: upah pokok, tunjangan kemahalan, dan pemberian catu untuk karyawan sendiri. Akan tetapi kebanyakan dari pengusaha kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketiga, masalah jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak yang diterima oleh pekerja, yaitu perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan; baik yang berupa bonus, ataupun tunjangan. Pengusaha songkok desa Bandung hanya memberikan bonus atas jaminan sosialnya kepada setiap pekerja pada akhir tahun, yaitu dengan memberikan tunjangan hari raya (THR). Semua ini merupakan faktor yang menghambat dalam

meningkatkan

produktifitas

kerja,

sehingga

seringkali

terjadi

pemogokan kerja, bahkan pemutusan hubungan kerja dengan ber-alih pada pengusaha lain yang dianggap membantu dan mengerti kebutuhan sosial pekerja. Berangkat dari permasalahan inilah, penulis tertarik untuk membahas tentang perlindungan hak-hak pekerja sektor informal, apakah mereka pantas untuk dilindungi akan hak-haknya, dan relevansinya terhadap persolan ketenagakerjaan di Indonesia. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara mendetail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak, untuk menghindari terjadinya ketidak adilan oleh salah satu pihak.


9

B. Pokok Masalah Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak-hak Pekerja di Sektor Informal : Studi Kasus Industri Songkok di Desa Bandung Kecamatan Kebumen” adalah memfokuskan pada perlindungan hak-hak pekerja, yang didalamnya mencakup permasalahan hak dan kewajiban para pihak. Agar pembahasan ini lebih terarah, setelah melihat latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja di sektor informal yang berlaku di Industri songkok Desa Bandung ? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja sektor informal di industri songkok desa Bandung ?

C. Tujuan dan Kegunaan Secara garis besar peneliti ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai antara lain : 1. Menjelaskan secara jelas dan mendetail mengenai realitas yang ada tentang perlindungan hak-hak pekerja sektor informal di industri songkok desa Bandung. 2. Mendeskripsikan secara mendetai tentang pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja sektor informal studi atas industri songkok di desa Bandung kecamatan Kebumen, sehingga dapat


10

diketahui apakah pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja sektor informal sesuai dengan hukum Islam. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Sebagai konstribusi pemikiran ilmiah dalam khasanah intelektual terhadap hukum Islam di bidang mualamat, khususnya tentang ketenagakerjaan. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbagan informasi dan juga memberikan alternatif pemikiran di bidang ketenagakerjaan, khususnya berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia sekaligus sebagai acuan dan masukan dalam membuat kebijakan ke depan.

D. Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka merupakan salah satu usaha untuk memperoleh data yang sudah ada, data merupakan suatu hal yang terpenting dalam ilmu pengetahuan yaitu untuk menyimpulkan generalisasi fakta-fakta, meramalkan gejala-gejala baru mengisi

yang sudah ada atau yang sudah terjadi.12

Berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dalam mensurvei literatur-literatur yang ada, yang berkaitan dengan perlindungan

hak-hak

pekerja di sektor informal, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa literatur yang mengkaji tentang perlindungan hak-hak pekerja sektor informal masih sangat terbatas pembahasannya. Di antara literatur yang ada, penulis menggunakan beberapa refrensi karya ilmiah dan buku-buku pendukung lainnya. Sebagai refrensi pokok 12

Taufik Abdullah dan Rusli Karim, Metodologi Penelitian Agama; Sebuah Pengantar, (Yogyakarta : Tiara Wacana 1991), hlm. 4.


11

peneliti menggunakan beberapa karya ilmiah, yaitu : Skripsi karya Aisyah Zubaidah yang berjudul “ Perlindungan Pekerja Anak Dalam Perspektif Syari’ah; Studi Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997 Pasal 95 dan 96 ” pada Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2001. Dalam skripsinya, Aisyah mengemukakan tentang usia kerja anak-anak sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, selanjutnya menjelaskan tentang perjanjian kerja, realisasi hak dan kewajiban bagi pekerja, serta tentang jaminan sosial tenaga kerja. Skripsi yang berjudul

“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem

Pengupahan Pada Industri Tahu di Desa Randu Dongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang “ karya Susnendi pada Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005, menjelaskan tentang struktur dan organisasi serta sistem hubungan kerja dan acuan standarisasi upah minimum regional yang berlaku dalam industri tahu di desa Randudongkal Kabupaten Pemalang. Skripsi karya Ummi Kulsum yang berjudul “ Perspektif Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Pada Industri Terasi; Studi Kasus di Desa Karang Agung Kecamatan Paleg Kabupaten Tuban “ pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2003. Dalam skripsinya Ummi Kulsum menjelaskan tentang pola hubungan kerja antara buruh dan majikan pada industri terasi di desa Karang Agung, selanjutnya membahas tentang realisasi hak buruh atas upah yang diterima oleh pengusaha, serta intervensi Islam dan Negara dalam mempengaruhi penentuan sistem pengupahan.


12

Selain literatur pokok sebagai rujukan, peneliti juga menggunakan refrensi tambahan sebagai pendukung penulisan skripsi ini. Di antara literaturliteratur dan refrensi-refrensi pendukung, penulis menggunakan buku-buku, diantaranya : Buku yang membahas mengenai ketenagakerjaan karangan C.S.T Kansil yang berjudul Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indoneia, buku ini di dalamnya dipaparkan juga beberapa definisi hukum perubahan

mempunyai

unsur-unsur

sebagai

berikut:

(1)

merupakan

serangkaian peraturan yang tertulis dan tak tertulis, (2) peraturan mengenai suatu kejadian, (3) adanya orang yang bekerja pada orang lain, (4) terdapat tegaprestasi (upah/balas jasa). Buku karya Maimun yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan; Suatu Pengantar, dalam bukunya dijelaskan tentang ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003, pembahasannya meliputi : Sejarah singkat hukum ketenagakerjaa, para pihak dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, dan dijelaskan juga mengenai hubunga industrial. Buku yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan 2003 Karya Hardijani Rusli, di dalamnya dijelaskan mengenai ketenaga kerjaan, perlindungah hakhak

ketenaga kerjaan, jam kerja, jaminan sosial tenaga kerja, hubungan

industrial, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama dan juga mengenai pemutusan hubungan kerja (KHK). Buku yang berjudul Teori dan Praktik Ekonomi Islam, yang ditulis oleh M. Abdul Marian, dalam bukunya dijelaskan mengenai tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi, hakikat hubungan industrial dalam Islam,


13

upah dalam Islam, serta perbedaan tingkat upah. Buku karya Tahir A.M. Sulaiman yang berjudul Menanggulangi Krisis Secara Islami, di dalamnya membahas masalah tenaga kerja dan kedudukannya dalam sistem ekonomi Islam. Literatur lain yang relevan dengan topik balasan ini, sebagai sumber penunjang antara lain Buku Karya Afzalurrahman yang berjudul Muhammad Sebagai Seorang Pedagang , memaparkan secara luas mengenai tenaga kerja dan permasalahan, juga mengenai masalayh-masalah upah. Buku-buku dan hasil karya tersebut sangat berbeda dengan penelitian ini oleh karena itu penulis akan membahas lebih luas lagi tentang perlindungan hak-hak tenaga kerja di sektor informal studi kasus industri songkok di desa Bandung Kecamatan Kebumen yang berpijak pada metodologi dan analisis yang memadai.

E. Kerangka Teori Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam masyarakat. 13 Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam konteks inilah terjadi pergaulan antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun sosialnya. 13

Pergulatan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, disebut dengan muamalat. Lebih rinci, Syamsul Anwar menjelaskan; bahwa muamalat secara harfiyah berarti pergulatan atau hubungan satu orang dengan orang lain. Dalam pengertian umum, muamalat diartikan sebagai aktivitas di luar ibadah, Syamsul Anwar, “Materi Pengajaran Fiqh Muamalat“, dalam Jurnal Pelatihan Pengajaran Ekonomi Islam untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, Sabtu, 10 Juni 2000., lihat juga dalam., Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 11.


14

Dalam pergulatan hidup, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergulatan ini hubungan hak dan kewajiban. Yakni, setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang bersamaan pula orang tersebut memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain 14

.

‫ﻌﻤﺔ‬‫ﻘﻤﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨ‬‫ﻘﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨ‬‫ﻌﻤﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨ‬‫ﺍﻟﻨ‬

Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah yang demikian inilah yang dalam Islam disebut dengan hukum Muamalat. Sebagaimana kutipan di bawah ini, merinci serta menjelaskan pembagian objek muamalah. Sebagaimana dalam kutipan di bawah ini : Dalam bidang ini dikaji teori umum hukum Islam mengenai perikatan yang meliputi konsep perikatan, macam-macam perikatan, dan sumber-sumber perikatan. Sumber perikatan dalam hukum Islam (muamalah) adalah akad. Oleh karena itu, pembicaraannya dijadikan bagian tersendiri.15 Dalam penetapan hukum untuk melindungi masing-masing hak-hak, antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha, harus sesuai dengan prinsip hukum muamalah, yaitu dengan menganut kaidah-kaidah, sebagai berikut : 1. Kebebasan berkehendak masing-masing pihak dalam melakukan akad ijarah harus selalu diperhatikan, yaitu antara pihak pengusaha dan pekerja

14

Asjmuni A. Rahman, Kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 145.

15

Hukum perjanjian pembicaraannya meliputi : (1) asas-asas umum pejanjian, (2) aneka perjanjian-perjanjian khusus. Dalam asas-asas umum perjanjian dikaji : (a) konsep, macammacam, dan asas-asas perjanjian, (b) terbentuknya perjanjian, yang meliputi :rukun dan syarat perjanjian, syah dan batalnya perjanjian, (c) berakhirnya perjanjian. Lihat dalam; Muhammad, Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta : Ekonosia, 2003), hlm. 21-22.


15

tidak saling dipaksakan; jika salah satu pihak dipaksakan dalam melakukan akad, maka akadnya tidak sah/batal. Sebagaimana dalam firman allah s.w.t sebagai berikut :

‫ﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻣﻨﻮﻻﺗﺄﻛﻠﻮﺍﺍﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺍﻟﹼﺎ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ‬‫ﻳﺂﻳ‬ ١٦ .‫ﲡﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺽ ﻣﻨﻜﻢ‬ Hal ini juga sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, sebagai berikut : ١٧

‫ﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﳌﻨﻊ‬‫ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻃﻠﻖ ﺣﺘ‬

.

2. Memberi peringatan bahwa hubungan muamalah dengan akad ijarah dilakukan

atas

menghindarkan

dasar pertimbangan kemadlaratan,

mendatangkan

khususnya

bagi

maslahah

pihak-pihak

dan yang

melakukan akad perjanjian. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah, sebagai berikut : ١٨

‫ﻻﺿﺮﺭ ﻭﻻﺿﺮﺍﺭ‬

.

3. Bahwa seluruh bentuk muamalah termasuk akad ijarah yang mengandung unsur-unsur penindasan, kedzaliman, dan ketidakadilan dalam sistem pengupahannya tidak dibenarkan oleh syara’. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah : ١٩

.‫ﻻﺗﻈﻠﻤﻮﻥ ﻭﻻﺗﻈﻠﻤﻮﻥ‬

16

An-Nisa (4) : 29.

17

Hasby ash-Shidiqi, Filsafat Hukum Islam, Cet. IV., (Jakarta : Bulan Bintang, 1993),

18

Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hlm. 277.

19

Al-Baqarah (2) : 279.

hlm. 417.


16

٢٠

‫ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺹ ﻻﳚﻮﺯ‬

.

4. Perdamaian/musyawarah manakala terlibat dalam persengketaan, kesalah pahaman antara pekerja dan majikan, dan lain sebagainya yang dapat mengundang pertengkaran dan perselisihan, merupakan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman allah s.w.t sebagai berikut : ٢١

‫ﻤﺎ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﺧﻮﺓ ﻓﺄﺻﻠﺤﻮﺍ ﺑﲔ ﺍﺧﻮﻳﻜﻢ‬‫ﺍﻧ‬

.

Sedangkan dalam perundang-undangan, dasar hukum perlindungan pekerja, tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor: 13 Tahun 2003, dan peraturan-peraturan lain. Dasar hukum perlindungan pekerja, khususnya perlindungan atas upah kerja, waktu kerja, dan perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam peraturan per-undang-undangan, sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah. 2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/ 1999 tentang upah minimum jo. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2000. 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu mewajibkan bagi pengusaha yang

20

Rahmat Syafi’ie, Fiqh Muamalah, Ibid., hlm. 128.

21

Al-Hujurat (49) : 10.


17

mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang/lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- /bulan, untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek. 5. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor : 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan. Pengertian

kerja

bukan

hanya

sebatas

kemampuan,

profesi,

penyelenggaraan industri, dan berniaga saja, akan tetapi lebih luas pada pekerjaan dan jasa yang diberikan untuk memperoleh; upah, baik yang berupa pekerjaa tangan, pikiran, pekerja administratif, dan pekerja seni baik yang bekerja untuk perorangan, organisasi, ataupun untuk negara, dengan tanpa 22

menghilangkan hak-haknya.

hal itu berdasarkan dengan Hadits Nabi s.a.w,

berikut : ٢٣

‫ ﻋﺮﻗﻪ‬‫ﺃﻋﻄﻮﺍﺍﻷﺟﲑ ﺃﺟﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﳚﻒ‬

.

Di dalam firman Allah s.w.t, disebutkan : ٢٤

‫ﻗﻞ ﻛﻞﹼ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻪ‬

.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, seorang pekerja berhak atas upahnya jika telah selesai dalam pekerjaaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, serta sesuai dengan jerih payah yang dikeluarkannya. Karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Di

22

Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abd. Karim, Sistem, Prinsip, dengan Tujuan Ekonomi Islam, Alih bahasa Imam Syaifuddin (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 142. 23

Hafid bin Hajar al-Atsqalani, Kitab Bulughu al-Maram, Min Adillati al-Ahkami, Bab al-Musyaqah wa al-Ijarah, (Semarang : Pustaka al-Alawiyah, t.tp.), Hadist No. 937 diriwayatkan dari Ibn Majah, hlm. 188. 24

Al-Isra’ (17) : 84.


18

samping itu, upah yang diberikan oleh majikan kepada pekerja harus dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Ibn Khaldun salah seorang pemikir Islam, menjelaskan arti pentingnya kerja dan bekerja. Bagi Ibn Khaldun, manusia adalah makhluk yang selalu menyandang kebutuhan semenjak lahir hingga sampai mati sekalipun. Hal ini tampak jelas terutama dalam masalah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi untuk mencukupinya, manusia harus bekerja dan berupaya. Karena tenaga manusia diperlukan dalam setiap usaha.25 Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu yang sangat dihargai oleh Islam. Bekerja bagi setiap Muslim adalah mutlak. Karena jika manusia tiak bekerja dianggap dalam kerugian. Firman Allah s.w.t mejelaskan, sebagai berikut :

‫ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﰱ ﻛﺒﺪ‬ ٢٧ .‫ﻲ ﻋﺎﻣﻞ‬‫ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻋﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎ ﻧﺘﻜﻢ ﺍﻧ‬ ٢٦

.

Dalam teori lebih lanjut, tenaga kerja dinilai sebagai modal insani (human capital) atau pengertian lain sebagai penanaman modal pada diri insani (human investiment), dengan harapan penanaman modal pada manusia itu dilakukan untuk meningkatkan mutu insani sebagai faktor produksi.

25

Ibn Khaldun telah membahas mengenai masalah ekonomi mencakup : konsep nilai, pembagian kerja (devision of labour), hukum permintaan, dan penawaran, konsumsi dan produksi, uang, informasi dan pertumbuhan modal, pengeluaran publik, siklus perdagangan, dan lainnya. Ia juga membahas mengenai berbagi tingkatan yang dilalui dalam masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Lihat dalam; Ibn Khaldun, Mukaddimah, terj. Ahmad Thaha (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000), hlm 422. 26

Al-Balad (90) : 4.

27

Hud (11) : 93.


19

Hasilnya adalah meningkatnya produktivitas kerja.28 Untuk meningkatkan produktivitas

kerja dan hasil kerja yang optimal, maka harus diimbangi

dengan kesejahteraan yang diterima oleh pekerja, yakni mengenai hak-hak yang harus terpenuhi khususnya bagi setiap pekerja. Nabi Muhammad s.aw, bersabda : ٢٩

.‫ﻪ‬‫ ﺍﺫﺍ ﺃﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺍﻥ ﻳﺘﻘﻨ‬‫ﺍﻥﹼ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳛﺐ‬

Dalam penjelasan ayat di atas menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas kerja sesuai dengan kemampuan (skill) diarahkan untuk mendorong, meningkatkan, dan efektifitas penyelenggaraan kerja, sehingga akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing yang tinggi, hal ini tidak terlepas dari kesejahteraan yang diterima oleh pekerja. Upah dan hak-hak buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya, yaitu harus dibayar lebih dahulu dari utang yang lainnya, atau dengan kata lain upahnya

merupakan kreditur istimewa. Dalam hal

mempekerjakan pekerja lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena pekerja/buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya. Firman Allah s.w.t menyatakan, bahwa : ٣٠

28

‫ق‬

....‫ﻻﺗﻜﻠﹼﻒ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﹼ ﻭﺳﻌﻬﺎ‬

Ali Hasan Umar, Al-Qur’an dan Pembangunan Nasional, (Batang : Bahagia, 1992),

hlm. 27. 29 Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad Bin Hambal, Kitab al-Ijarah, (Beirut : alMaktabah al-Islami, T.tp), Juz. II., hlm 125. Hadis diriwayatkan dari Aisyah ra. 30

Al-Baqarah (2) : 233.


20

Di dalam kaidah yang lain dijelaskan :

‫ﻓﻤﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﺧﺎﻩ ﲢﺖ ﻳﺪﻩ ﻓﻠﻴﻄﻌﻤﻪ ﳑﺎ ﻳﺄﻛﻞ ﻭﻳﻠﺒﺴﻪ‬ ٣١ .‫ﳑﺎﻳﻠﺒﺲ ﻭﻻﻳﻜﻠﹼﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﻳﻐﻠﺒﻪ ﻓﺎﻥ ﻛﻔﻪ ﻣﺎﻳﻐﻠﺒﻪ ﻓﻠﻴﻌﻘﹼﻪ ﻋﻠﻴﻪ‬ Sesuai dengan penjelasan ayat di atas, pengusaha diharapkan mampu untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja, yaitu hak untuk memperoleh dan mendapatkan perlakukan yang baik dalam kedudukannya sebagai mansuia yang memiliki kehormatan. Pekerja berhak untuk atas kenikmatan bekerja; dengan senantiasa memperhatikan waktu istirahat – cukup –, dan jam kerja, serta perlakukan baik dengan memberi rasa aman, suasana tentram, dan efektifitas dan efesiensi kerja. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makan dan minum, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan jaminan sosial hari tua. Bertolak dari hal-hal tersebut, bahwa hak-hak tenaga kerja dapat dikelompokkan atau meliputi beberapa hak yang harus dipenuhi, yaitu : (1) hak untuk memperoleh pekerjaan, (2) hak atas upah yang sesuai dengan yang dikerjakan, (3) hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, (4) hak atas jaminan sosial.32 Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan sementara bahwa sampai saat ini keberadaan sektor informal sangat

31

Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab al-Adab, Bab ma Yuhna min asy-Syibabi al-La’n, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), VII., hlm. 85., Hadits diriwayatkan dari Abu Dzar al-Ghifari. 32

Chairuman P., dan Suharwadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 156.


21

membantu dalam memecahkan masalah ketenaga kerjaan, khususnya masalah pengangguran. Akan tetapi bagaimanakah dengan hak-haknya, patutkah pekerja sektor informal diberikan hak-hak pekerja sesuai dengan pekerja formal, ataukah hanya sebatas pengguguran hak atas kewajiban yang telah dikerjakan oleh pekerja sektor informal. F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Suatu karya ilmiah pada umumnya merupakan suatu penelitian secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menyajikan kebenaran.33 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan teknik dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perlindungan hak-hak pekerja sektor informal di industri songkok desa Bandung, Kecamatan Kebumen. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan cara memberikan gambaran peristiwa yang terjadi di industri songkok di desa Bandung untuk kemudian dianalisis dari perspektif Hukum Islam. 3. Pendekatan Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-analitik. Pendekatan normatif penulis gunakan dalam melihat 33

Soetrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1., (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1979), hlm. 3.


22

obyek hukum, karena berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang didalamnya memuat hak dan kewajiban, serta digunakan dalam melihat pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja songkok, apakah pelaksanaan perlindungan hak pekerja songkok telah sejalan dengan ketentuan dan rambu-rambu hukum Islam. 4. Metode Pengumpulan Data Metode atau suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.34 Tahapan ini ditempuh dengan metode-metode, sebagai berikut : a. Interview atau wawancara Wawancara yaitu salah satu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara untuk responden.35 Dalam metode ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam industri songkok di desa Bandung. b. Dokumentasi Metode dokumentasi dipergunakan dalam pengumpulan sumber tertulis. Dokumentasi yaitu teknik penyelidikan yang ditujukan pada penguraian dan penjelasan terhadap apa yang telah lalu melalui sumber

34

Hussein Utsman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm.

42. 35

Masri Singarimbun, Metodologi Penelitian Survey, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm. 100.


23

dokumentasi.36 Metode dokumentasi ini peneliti mengambil dari gambaran umum tentang industri songkok di desa Bandung, yaitu yang berisi rekaman gambar, data ketenagakerjaan, dan perkembangan industri songkok di desa Bandung. c. Observasi Langsung Fenomena-fenomena yang diselidiki untuk memperoleh fakta nyata tentang perlindungan hak-hak pekerja sektor informal dengan jalan mengamati langsung di lokasi pelaksanaan industri songkok di desa Bandung dan melakukan pencatatan. d. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi merupakan individu yang hendak diselidiki kemudian digeneralisasikan.37 Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung di industri songkok desa Bandung. Sedangkan subjek penelitian adalah para pekerja dan pengusaha songkok di Desa Bandung. Sampel dalam penelitian ini mengambil beberapa pekerja dan pengusaha songkok di desa Bandung yaitu berjumlah 5 (lima) orang pengusaha dan 10 (sepuluh) orang pekerja yang diambil dari masingmasing pengusaha sebanyak 2 (dua) orang pekerja.

36

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, dan Teknik (Bandung : Tarsito, 1980), hlm. 132. 37

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 63.


24

5. Analisis Data Analisis berarti mengenai secara terminologis dan sistensis yang berarti menyatukan . Setelah data yang ada terkumpul, maka semua data yang sudah terkumpul. Tujuannya adalah untuk menyimpulkan dan membatasi dari hasil-hasil penelitian. Sehingga sema data bisa teratur dan tersusun dengan rapi. Dalam pengelolaan data ini penulis menggunaka metode analisis

data kuslitatif yaitu menganalisis data yang sudah

terkumpul, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif yaitu : menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan ini ditarik dari norma hukum Islam guna menilai apakah perlindungan hakhak pekerja sektor informal, studi kasus sindustri songkok di desa Bandung kecamatan Kebumen itu sesuai dengan hukum Islam. G. Sistematika Pembahasan Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang kesemuanya terbagi menjadi lima bab pembahasannya disusun sebagai berikut : Bab Pertama adalah Pendahuluan yang dimaksudkan untuk memberi penjelasan secara umum mengenai isi penelitian dan juga sebagai syarat dari suatu penelitia, yang meliputi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.


25

Bab kedua diuraikan tentang Sekilas tentang ekonomi sektor informal, dan tinjauan hokum Islam terhadap perjanjian kerja. Sub bahasan meliputi : pengertian sektor informal, faktor penyebab timbulnya sektor informal, ciriciri sektor informal, bentuk-bentuk usaha sektor informal, dan kontribusi sektor informal terhadap ketenagakerjaan. Selanjutnya pembahasan mengenai Tinjauan hokum Islam mengenai hubungan kerja dan kesepakatan kerja menurut hokum Islam. Bab ketiga. penulis mencoba mendiskripsikan tentang profil industri songkok desa Bandung dan pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja songkok di desa Bandung, mengenai maslah: upah kerja, jam kerja lembur dan upah kerja lembur, serta jaminan sosial tenaga kerja ditinjau dari peraturan per-undang-undangan.. Bab keempat merupakan analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja sektor infomal studi kasus industri songkok di desa Bandung, kecamatan Kebumen, disini yang perlu dianalisis adalah hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja di industri songkok. Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saransaran, yang diharapkan dapat ditarik intisari dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sehingga menjadi rumusan yang bermakna.


139

BAB. V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan atas hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : 1. Bahwa pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja di lingkungan industri songkok desa Bandung, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik dari segi hukum ketenagakerjaan, maupun kaidah-kaidah hokum Islam. Kesepakatan-kesepakatan kerja yang dibangun atas dasar perjanjian kerja oleh pengusaha, hak-hak pekerja yang seharusnya diterima tidak diberikan sepenuhnya oleh pengusaha, sebagaimana dijelaskan bahwa ‘pemberian hak sesuai dengan kewajiban yang diberikan’. Sebagaimana hal tersebut, pengusaha

songkok dalam memberikan haknya kepada

pekerja; yang berupa upah tidak sesuai dengan perjanjian. Pengusaha dalam membayaarkan upah kerja mengalami keterlambatan 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan dan bahkan pemberian upah diberikan pada tahun berikutnya. Pengusaha songkok juga tidak memberikan upah kerja lembur sesuai dengan jam kerja lembur, yaitu kelebihan atas jam kerja lembur tidak dihitung sebagai dasar pemberian upah kerja lembur, serta tidak diberlakukannya jaminan sosial kerja; berupa tunjangan sakit, hamil, melahirkan, kesehatan, dan kematian.


140

2. Di tinjau dari sudut hukum Islam, perlindungan hak-hak pekerja tidak sesuai dengan hukum Islam, yang mengharuskan pengusaha untuk memberikan hak-hak seorang pekerja atas kerjanya sesegera mungkin sebelum hak-hak yang lain terpenuhi, karena upah kerja merupakan hutang yang harus didahulukan dalam pembayarannya, sebelum hak-hak lain terpenuhi. Pengusaha tidak meng-alokasikan secara efesien sumbersumber tenaga manusia dan modal usaha. Sehingga berpengaruh pada tanggung jawab pengusaha dalam memenuhi hak pekerja. Keterlambatan dalam pembayaran upah kerja, kelebihan jam kerja lembur dan upah kerja lembur yang tidak dibayarkan, serta tidak terpenuhinya jaminan sosial kerja, karena kurangnya pemahaman kaidah-kaidah hukum muamalah oleh pengusaha, serta kurang baiknya managemen (pengelolaan) dan market penjualan produksi songkok di desa Bandung.

B. Saran-Saran. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan pada penelitian ini, perkenankanlah penyusun untuk memberikan saran-saran, diantaranya kepada : 1. Pengusaha songkok hendaknya memahami dan melaksanakan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenaggakerjaan. Karena

peratruran

pelaksanaan

undang-undang

ketenagakerjaan

sepatutnya diketahui oleh pengusaha, dalam rangka pembangunan


141

ketenagakerjaan, dan perlindungan hak-hak pekerja, dengan tujuan mengangkat harkat, martabat, harga diri pekerja, serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata; baik materiil maupun spirituil. 2. Bagi pekerja hendaknya lebih memperhatikan dalam suatu hubungan kerja, yaitu; tentang perjanjian kerja, upah kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Sehingga terhindar dari pemanfaatan dan keuntungan sepihak atas pekerjaannya. Seorang pekerja hendaknya mampu mengakomodir hakhaknya dengan membentuk perserikatan (serikat kerja), hal ini untuk kepentingan masing-masing pihak dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi, dan jika terjadi perselisihan harus diselesaikan lewat lembaga yang berwenang, seperti : serikat pekerja Bipartit dan Tripartit. 3. Kepada pejabat yang berwenang, setingkat Kabupaten hendaknya mensosialisasikan dan merumuskan kebijakan-kebijakan menyangkut masalahmasalah ketenagakerjaan, dengan jalan meninjau secara langsung ke daerah-daerah sentral industri rumah tangga (home industri). Akhir kata, penulis mengharapkan dan menghargai setiap masukan dari berbagai pihak.


DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur’an dan Tafsir ---------------------, Departemen Agama RI, 2003, Al-Qur”an dan Terjemahannya, Jakarta: Depekopntren Ditjen Kelembagaan Agama Islam. B. Fiqh dan Ush-Fiqh Ahmad, Imam, t.tp., Musnad Imam Ahmad Bin Hambal, Kitab al-Ijarah, Beirut : al-Maktabah al-Islami. Al–Qardlawi, Yusuf, 1994, al-Ijtihad al-Mu’asir T.np : Dar at-Tauzi wa anNasyr al-Islamiyah. Al-Baidlowi, 1982, Minhaj al-Ushul, Beirut : ‘Alam al-Qutub. Bukhari, 1981, Shahih Bukhari, Kitab al-Adab, Bab ma Yuhna min asySyibabi al-La’n, Beirut : Dar al-Fikr. Al-Atsqalani, Hafid bin Hajar, t.tp, Kitab Bulughu al-Maram, Min Adillati alAhkami, Bab al-Musyaqah wa al-Ijarah, Semarang : Pustaka alAlawiyah. Majah, Ibnu, 1993, Sunan Ibnu Majah, Kitab ar-Ruhun, Bab Ajru al-Ajra’, Semarang : Thoha Putra. As-Suyuthi, 1983, al-Asbah wa al-Nadzair fi Qawa’id wa Furu’, Fiqh asySyafi’iyyah, Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah. Qudamah, Ibnu, T.tp., Kitab al-Mughni, Juz. V., Mesir : Mathba’ah al-Imam. Al-Kasani, Alauddin, 1978, Badai’ ash-Shanai’ fi Tartib asy-Syara’i, Juz. I., Beirut : Dar al-Fikr. As-Syarbini, Muhammad, 1978, Mughni al-Muhtaj, Juz. II., Beirut : Dar alFikr. Muhyidin, Syekh al-Islam, dan Yahya bin Syarif an-Nawawi, Abi Zakariya, 2000, Kitab Riyad as-Shalihin, Bab fi at-Ta’awwun ’ala al-Birry wa at-Taqwa, Semarang : Thoha Putra.


Al-Jalal al-Din, al-Imam, dan asy-Sayuthi, Abi Bakar, 1995, Asbah wa anNadzair fi al-Furu’, Beirut : Dar al-Fikr. Muhammad, Mustofa, 1981, Jawahirul al-Bukhari, Kitab Jum’ah, Bab asSiwak Yaum al-Jum’ah, Bandung : Daral-fikr. Al-Juhailli, Wahbah, 1989, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damsyik : Dar alFikr.

C. Buku-Buku Soekanto, Soerjono, 1989, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press. A. Partono, Pius, dan Al-Barry, M. Dahlan, 1994, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya : Arloka. Elyas, Nurdin, 2003, Jurus Cepat Menjadi Jutawan Melalui Home Industri, Yogyakarta : Absolut. Maimun, 2004, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta : Pradnya Paramita. Chairuman P., dan K. Lubis, Suharwadi, 1996, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Hadi, Soetrisno, 1979, Metodologi Research, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Utsman, Hussein, 1996, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : Bumi Aksara. Singarimbun, Masri, 1989, Metodologi Penelitian Survey, Jakarta : LP3ES. Surakhmad, Winarno, 1980, Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, dan Teknik, Bandung :: Tarsilo. Sahir, Suharsono, 1989, Membangun Manusia Karya, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Khakim, Abdul, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003, Bandung : PT Citra Aditiya Bakti. Hakim, A. Ridwan, 1990, Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab, Jakarta, Graha Indonesia.


Subekti, R., 2001, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Pradnya Paramita,. Hadisoeprapto, Hartono, 1984, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty. Soebekti R., 1995, Aneka Perjanjian, Bandung : Cipta Aditya Bakti. Pasaribu, Chaeruman, 1987, Perjanjian Dalam Islam, Jakarta Grafika. Koeshartono, dan Junaedi, MF. Shelluana, 2005, Hubungan Industrial : Kajian Konsep dan Permasalahan, Yogyakarta Andi Offiset. Rusli, Hardijan, 2004, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Jakarta : Ghalia Indonesia. Suratmaputra, Ahmad Munif, 2002, Filsafat Hukum Islamal Al–Ghozali ; Maslahah Mursalah dan Relafensinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta : Pustaka Firdaus. Rahman, Asjmuni A., 1976, Kaidah-Kaidah Fiqh, Jakarta : Bulan Bintang. Baasyir, Ahmad Azhar, 1993, Asas-Asas Hukum Muamalah, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII. Muhammad, 2003, Metodologi Penelitian Pemikiran Yogyakarta : Ekonosia.

Ekonomi Islam,

Munawir, Ahmad Warsoon, 1997, Kamus al-Munawwir, edisi II., Surabaya : Pustaka Progresif. Djuzuli H.A, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Bandung : Kiblat Press. Anwar, Muhammad, 1979, Fiqh Islam : Muamalah, Munakahat dan Fara’id, Bandung : al- Ma’arif. Baasyir, Ahmad Ashar, 1994, Refleksi Atas Persoalan, Keislaman Seputar Filsafat Hukum, Politik, dan Ekonomi, Bandung : Mizan. Sabiq, as-Syayid, 1981, Fiqh as-Sunnah, Beirut : Dar al-Fikr. Syafe’i, Rahmat, 2004, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia. Al-Qardlawi, Yusuf, 1997, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Jakarta : Rabbani.


Khaldun, Ibnu, 2000, Mukaddimah, terj. Ahmad Thaha, Jakarta : Pustaka Firdaus. Umar, Ali Hasan, 1992, Al-Qur’an dan Pembangunan Nasional, Batang : Bahagia. Yahya, Muhtar, dan Fatchurrahman, 1993, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Cet. III., Bandung : al-Maarif. Machasin, 1996, Memahami Kebebasan Manusia : Telah Kritis Terhadap Konsepsi Al-Qur’an Yogyakarta : INHIS. Boisard, Marcel A., 1990, Humanisme dalam Islam, Terj. Rosyidi Cet. Jakarta : Bulan Bintang. Munawir, Imam, 1983, Salah Paham Terhadap Al-Qur’an, Surabaya : Dina Ilmu. Abdullah, Taufik, dan Karim, Rusli, 1991, Metodologi Penelitian Agama; Sebuah Pengantar, Yogyakarta : Tiara Wacana. Rahman, Asjmuni A., 1976, Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah,(Jakarta : Bulan Bintang Ash-Shidiqi, Hasby, 1993, Filsafat Hukum Islam, Jakarta : Bulan Bintang. Muhammad al-Assal, Ahmad dan Abd. Karim, Fathi Ahmad, 1999, Sistem, Prinsip, dengan Tujuan Ekonomi Islam, Bandung : Pustaka Setia.

D. Lain-Lain Prasetyo, Agus Eko, 2004, Satu Tujuan Menciptakan Lapangan Pekerjaa, Suara Merdeka No. 206, Edisi Kamis 23 Desember 2004. T. Djacob, 2005, Ekonomi Remang dan Ekonomi Gelap, Eassay dalam Kedaulatan Rakyat, tahun. LXI No. 83, Kamis 22 Desember 2005. Herlina, Titik, 2003, Kontribusi Sektor Informal Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia, Makalah dalam Kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), Jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2003.


Anwar, Syamsul, 2000, Materi Pengajaran Fiqh Muamalat, Pelatihan Pengajaran Ekonomi Islam untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, Sabtu, 10 Juni 2000. -----------------, Dokumen Profil Desa Bandung, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, tahun 2005. Cinderela, Galuh, 2003, Sektor Informal Sebagai Katup Pengamanmasalah Ketenagakerjaan, Makalah pada Mata Kuliah Ekonomi Sumber daya Manusia dan sumber daya Alam, Pendidikan Ekonomi Koperasi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Simanjutak, 2002, Masalah Upah dan Jaminan Sosial, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. X., No. 1., T.np : LIPI.




Lampiran I BIOGRAFI ULAMA' As-Sayyid Sabiq Nama lengkapnya adalahAs-sayid Sabiq Muhammad At-Tihami, beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Khusna Ali Azeb. Beliau merupakan ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional dibidang dakwah dan Fiqih Islam, terutama melalui karyanya yang sangat terkenal yaitu “Fiqh as-Sunnah”. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada saat itu beliau menerima pertama di Kutta. Setelah itu beliau memasuki perguruan tinggi di Al-Azhar. Beliau menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah dalam lima tahun dan memperoleh gelar asy-Syahadah al-‘Ilamiah kurang lebih Doktor. Beliau banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam termasuk di Indonesia, misalnya “Fiqh as-Sunnah”, Dakwah al-Islamdan lain-lain Ahmad Azhar Basyir Lahir di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Beliau alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1959. Memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958, memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo, dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965, mengikuti pendidikan purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gadjah Mada tahun 1972. Beliau pernah mnengajar sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada dalam Filsafat Islam. Dosen Luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Anggota Tim Pengkajian Hukum Islam, Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman RI. Sebelum wafat beliau menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Beliau wafat di Yogyakarta pada hari selasa tanggal 28 Juni 1994 M / 1415 H. Musli>m Nama lengkapnya adalah 'Abdul H{usain Muslim Ibn al-Hajaj al-Qusyairi an-Nasanbury dan terkenal dengan sebutan Imam Muslim. Lahir di kota Naisanburi pada tahun 204 H. Beliau adalah seorang ahli hadis yang menempati urutan kedua setelah imam Bukhari dalam pengumpulan hadis sahih. Dalam perantauannya untuk mendapatkan hadis (Rihlah fi t}alabi al-Hadi>s), beliau pergi ke Hijaz-Iraq, Mesir dan kota-kota lainnya. Sedangkan ulama' yang meriwayatkan hadis dari beliau antara lain: Ibn> Huzaimah, Ima>m Tirmidzi, Yah}ya bin Sa'id, dan 'Abdurrahman bin Abu> H{at> im. Hasil karya beliau yang terkenal adalah al-Ja>mi' as-S}ah}ih atau disebut dengan S}ah}ih> Muslim. Beliau wafat pada tahun 280 H di Bagdad sebuah kampung di Nasanburi


I

Waba>h azaz-Zuha>ili Nama lengkapnya adalah Waba>h Mustafa az-Zuha>ili. Ia dilahirkan di kota Dharma’tiyyah Damaskus pada tahun 1932. beliau belajar pada Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar Kairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi tingkat pertama pada tahun 1956. kemudia Ia mendapatkatkan gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan predikat Sayyid pada tahun 1957. Pada tahun berikutnya Ia mendapatkan gelar Diploma Maz|hab asy-Syari’ah pada tahun 1959 dari fakultas Hukum Unversitas al-Qahirah. Sedangkan gelar Doktor Ia peroleh pada tahun 1963 dalam bidang hukum (asy-Syari’ah al-Islamiyyah) dan pada tahun yang sama Ia dinobatkan menjadi dosen di Universitas Damaskus dengan konsentrasi atau spesifikasi pada bidang keilmuan Fiqh dan Us}ul Fiqh. Adapun karyanya antara lain: al-Wasit fi Us}ul al-Fiqh al-Isla>mi, al-Fiqh al-Isla>mi fi Us}lubihi alJadid, al-Fiqh al-Isla>mi wa ‘Adillatuhu, Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa asySyari’ah wa al-Manhaj.


II






DEPARTEMEN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI’AH YOGYAKARTA __________________________________________________________________________________

Nomor : UIN. 2/MU/PP.OO9/791/2006 Lamp. : Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 27 September 2006

Kepada Yth. Assalamu’alaikum Wr.Wb Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah: Nama NIM Semester Jurusan Judul Skripsi

: Mufti Amri : 0238153201 : XIII : Muamalat :

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA SEKTOR INFORMAL (Studi Kasus Industri Songkok di Desa Bandung Kecamatan Kebumen) Guna mengadakan penelitian (Riset) di : Desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. An. Dekan Sekretaris Jurusan MU

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. NIP. 150289263

Tembusan : 1. Dekan fakultas Syari’ah (Sbg. Laporan) 2. Arsip


CURRICULUM VITAE

Nama

: MUFTI AMRI

TTL

: Kebumen, 17 Mei 1983

Alamat Yogya

: Bumirejo 048/022 Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo, Prop. D.I Yogyakarta

Alamat Asal

: Bandung 06/02 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Prop. Jawa Tengah

Nama Bapak

: H. Mufassirin

Pekerjaan

: Tani

Nama Ibu

: Siti Ngaisah

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar Bandung I

lulus tahun

(1990 - 1996)

MTs Salafiyah Wonoyoso, Kebumen

lulus tahun

(1996 - 1998)

MA Salafiyah Wonoyoso, Kebumen

lulus tahun

(1998 - 2001)

UIN Sunan Kalijaga

masuk tahun

(2001 - 2007)


XII

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Recommend Documents