PERLINDIINGAN ETIK(,M MENURI]"I Iru NO. E TH 1999 TENTANG PERLII\IDI]NGAN KONST'MEN
ABSTRACT The applicalion ofconsunefi irctecrion Law is ained at making it as a strcng legal foundation for the govemned as wel as seA suppo ing contnunity consumers prctection institution to try to nake an eto on cansffircrc enpovernent thtoxgh the enhancenetu and education for the consane$ dnd prctect cotlsahers' interest as vell 6 to build up hearlry business atuospherc, v,ith the hope that aU these can teare the bhh of a strong business enterptise in facing conpetition of high qualil!. This is done thtough the develcpnent efort and the enJorcenent of sanction fot a4/ deviation. The lewl of coEt eN a'9oeness on their fights, in *ban as teel as in ruru| sening is stil ye,t- lN.
Key words : consuners protection, deeiation, smction
A. PENDAHULUAN Perlindungan konsumen merupakan masalai dari kepentingan manusia, oleh kareDanya meDjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat me'gvujudkannya. Mewtjudkad perliDdungan konsumen adalah melvujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antam konsumen, pengusaha dan peme.intah. Perlindungan konsumen adalah segala upaya ),ang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan barang m.upun jasa sedanglan pelaku usaha merupakan pihak yang nenyediakan kebutuhan konsumen yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan disahkamya Undang-Undang Nomoi 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999. maka salah satu harapM dari masyarakat adalah undang-undang ini mampu memberikan perlindungan bagi konsumen dalam upaya penyelesaian permasalahan di antara produsen dan
135
rat.
25, No.
I l, l1lFebruari
2006
(Iahun ke
13)
: It5-141
konsumen, meskipun mulai berlaku efektifpada tanggal 20 April 2000. dengan kata lain, adanya Undang-Undang ini merupakan suatu upaya untuk melakukan perlindungan konsumen. Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada Iatar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Upaya hukum apakah yang memadai yang dapat dilakukan konsumen dalam menyelesaikan perselisihan sengketa sebagaimana tentang dalam UU Nomor 8 Talun 1999 tentang perlindungan konsumen ? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan konsumen Indonesia dalam sistim perekonomian nasional.
-
/
Berdasarkan permasalahan dan tujuan tersebut, pentingnya penelitian ini diharapkan sebagai berikut : Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi
l.
pemikiran alademis dalam pengembangan khasanah ilmu hukum secam
2.
B,
umum. Secara prakis, hasil penelitian ini diharapkan dapat m€mberikan konhibusi kepada konsumen agar dapat memperoleh upaya yang tepat dalam penyelesaian perselisihan / sengketa-
METODf, PEITELITiAI\ Pembahasan makalah
menunrt
/ penelitiao ini dengal judul "Perlindungan Hukum
LIU No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen" menggunakan metode penelitian normatif, yang berarti memandang hukum sebagai.noma dengan penelitian hukum empirik sebagai penunjang bahan hukum primer. Dimana data diperoleh dari bahan hukum primer dilakukan pada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) YLKI yang dianalisis atau ditelaai.secara kualitatif dan diuraikan secara deskiptif.
C. PEMBAIIASAN Dari hasil penelitian melalui studi pustaka (library research) ditemukan beberapa hal sebagai berikut
I
Istilah "konsumen" berasal dari bahasa Belanda "konsum€n", bahasa Inggris "consume/'yang berarti pemakai. Di Amerik. Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai "korban pemakaian produk yang cacat'', baik korban pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan 136
pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemaiai (Mariam Dams Badnilzaman 1986 : 57). Upaya perlindungan terhadap konsumen dari pemakaian produk yang cacdt dilakukan dengan cara upaya Directive. Konsumen menurut Directive tersebut adalah pribadi yang menderita kerugian sebagai akibar penggunaan produk yang cacat bagi dirinya. Konsumen yang berwenang mengajukan dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya adalah "p€makai produk cacat untuk diri sendiri". Dalam hal ini Directive tidak memberikan wewenang kompensasi terhadap "non material damages" seperti msa sakit dan pexderitaan. Terbitnya Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) rnemberikan jaminan terhadap konsumen apakah pemakai produk atau pengguDa jasa yang merasa dirugikan karena barang / produk atau jasa yang mereka terima tidak sesuai d€ngan yang diperjanjikan atau sebagaimana mestinya. UU ini menjamin agar m€reka mendapat kompensasi atau ganti rugi.
Di
dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah "konsumen akhir" dan "konsumen antara''. Konsumen aLiir adalah pengguna dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunaka.n suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen pada IIUPK adalah konsumen alhir. Pada pasal I angka 2 dinimuskan yang dimaksud dengan konsumerl adalai setiap o.arg pemakai barang dan atau jasa yang ters€dia dalam masyarakat, baik bagi k€pentingan diri sendiri, keluarga, omng Iain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Langkah untuk meningkalkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, hak-hak tersebut dapat dijadikan landasan perjuangan untuk mewujudkannya (Agus Broto Susilo, 1997). Atas lobby consumen Intemasional, PBB rnenyetujui deklarasi United Nation tentang Guidelin€s for Consumen Protection yang teftuang dalam General Assembely Resolution no.39 / 24E. Perlindungan hal konsumen pada The United Nation Guidelines 1985 sebagai berikut : a,
b. d.
Hak dasar (basic needs) Hak atas kesamaan (safety) Hak atas pilihaD (choice) Hak atas informasi (information) Hak atas pendidikan konsumen (education) 137
vol. 25, No.
l,
I5
Febtuoi 2006 (ratun ke I 3) :
t 3 5- t 4
t
f.
Hak alas ganti rugi (redussal) Hak atas perwakilan (reprcsentation) Hak atas lingkungan sehat (healthy environment) Adapun hak konsumen yang terlindungi dalam UUPK sebagai berikut : Hak alas keamananan (tught to Safety) Dijamin dalam pasal4 hurufa IJUPK
g. h.
L
-
2.
agar tidak menimbulkan kerugian yang menyangkut
Instrumen : Menentukan atumn dan standar yang menjanin keamanan dan kualitas produk dan jasa.
Mengadopsi standar intemasional. DII
dari FAO, WHO CODEX dan
standar
-
Instrumen perlindungan
:
Pemberian informasi yang berimbang (iklan yang salah sering menimbulkan kesesatan bagi konsumen urtuk membeli produk). Regulasi terhadap prakek persaingan usaha dan monopoli. Hak atas informasi (Right to Information) - Dijamia dalam pasal4 hurufc UUPK. - Ide dasar : untuk melindungi masyarakat konsumen dari prakik usaha yang lidakjujur atau menyesatkan dan benifat menyalahgunakaa.
-
4.
:
kesehatan dan keamanan bagi konsumen.
Hak untuk memilih (Right to choice) Dijamin dalam pasal4 hur fb LIUPK. Ide dasar : melindungi terhadap praktek usaha perdagangan yang bersifat monopoli dan pmkek usaha penaingan yang tidak sehat.
3.
Ide dasar
Instrumen : Penyediaan infonnasi yang tepat mengenai penggunaan dan resiko dalam paoduk barang dan ataujasa.
. .
Pemberian informasi secara bebas dan akurat mengenai produk-
.
Regulasi terhadap
produk konsumen,
piktek
periklanan yang tidak
jujui
dan
menyesatkan. Hak atas Pendidikan (Right to Education) Dijamin dalarn pasal 4 huruf d trupK. Dilal:ukan untuk membekali konsumen agar menjadi pelaku pasar yang
-
bertanggung jawab.
138
Pe indunsan Huhn Merutut UU
No. 8 Th. I 999 Tentans... .___.
(Hariati MT)
5.
Dalam The UN secara komplet mengatur bermacam-macam agenda pendidikan konsumen seperti aspek produksi, supply, penyebaran informasi, kampanye dan propaga[da. Hak untuk didengar (Rieht to Heard) - Dijamin dalam pasirl4 humfd UUPK. - Merupakan perwujudan panisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini. Konsumen berhak untuk mendapat jasa konsultasi dan didengar pendapatnya berkaitan dengan keputusan-keputusan
-
6.
pemerintah maupun pelaku usaha. Instrumen :
.
Regulasi untuk pengarnanan hak untuk didengar ataupun berperan
.
Pembentukan
serta,
dan penguatan kapasitas organisasi
konsume independen maupun yang difasilitasi oleh pemerintah. Hak untuk mendapat advokasi dan ganti rugi (Right to advocation and redressal) Hak untuk advikasi menjamin hak niasyarakat dalam memp€roleh
-
:
mendapatkan jasa konsultasi dan bartuan peryelesaian masalalmya baik melalui organisasi konsumen maupun instrumen yuridis yang laiD. Hak atas ganti rugi dan kompensasi terkait dengan kerugian yang ditirnbulkan atau patut dipersangkakan akibat penggunaan barang dan ataujasa dari pelaku usaha. Hak atas perwakilan (right to representation) Hak atas perwakilan : hal yang sangat penting bagi keterwakilan kelompok-kelompok konsumen dalam pengambilan kebijakan dan
perlindungan
utuk
7.
-
8,
pemturan yang berdampak pada konsumen. lnstrumen dalam upaya ierlindungan : Pemerintah mengupayakan pengembangan dan pembentukan organsiasi konsumen independent.
Hak atas Lingkungan yang Sehat (Right to Healthy Etvironment)
-
Hak atas lingkungan yang sehat mencakup : keberlanjutan konsudsi, termasuk hak dan kewajiban konsumen aspek legal mengenai hak atas lingkungan yang sehat Instrumen yang digunalsn :
. .
139
Vol.25, No.
t, t5 Februai
2006 (Tahun ke 13):135-t4l
Adanya regulasi untuk melindungi lingkungan dan
efisiensi
penggunaan materials, energi dan air.
Tersedianya akses untuk mendapat informasi yang akurat mengenai dampak barang danjasa bagi lingkungan.
Mengadopsi inshumen ekonomi bagi perlindungan lingkungan, memajukan konsumsi berkelanjutan dan lain-lain.
Tanggung Jawab Peleku Usaha Di dalam UUPK tidak menggunakan istilah produsen sebagai lawan konsumen, tetapi menggunalcn istilah pelaku usaha (pasal I angka 3). Pelaku usaha bisa orang, perseonngan atau Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi termasuk perusahaan, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dsb. Di dalam pasal 17 hukum dagang, dimuat berbagai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan bagi pelaku usahaSetiap pelaku usaha harus bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggungjawab pelaku usaha ini dinamakan dengan tanggung gugat produk. Tanggung gugat Foduk itu timbul karena kemgian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk yang cacat. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 19 s/d pasal 28 fruPK. Adapun tanggung jawab pelaku usaha adalah rnemberi ganti rugi kepada konsumen. Peuyelessian Sengk€ta Kotrsumen Penyel€saian konsumen dinyatakan dalam pasal 45 ayat (2) UUPK, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Peradilan pidnaa kasus konsumen menganut sistem beban pembuktian t€rbalik. Jika pelaku usaha menolak dar / atalr tidak memberi tanggapau dan / atau tidak memenuhi ganti rugi atas tudtutan konsumen, maka dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian di luar pengadilan, tid.k menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
D. SIMP{ILAN Deictive merumuskan pengertian konsumen itu sempit, terbatas pada pemakaian atau pengguDa barang dan jasa untuk keperluannya dan tidak untuk
140
Perlintungan Hukam Menurut UU No.
I
TIL 1999 Tentang-.
-.-
(Hanyati MT)
diperdagangkan.
Upaya perlindungan tehradap konsumen memang belum menemukaa hasil yang menggembirakan. Fakta terbuki dengan beragam kasus yang dialami oleh konsumen yang diadukan ke YCKI baik skala besar / kecil, contoh kasus formalin, perbankan, listrik s/d persoalan-persoalan kadaluwarsa produk dan pelayanan tidak raftah dari pelaku usaha.
SARAN
UU lio. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Kon",uren ,nasih perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena masih banyak warga negara Indonesia yang belum mengenal / memiliki hal. DAFTAR PUSTAKA
..
-
_
Brotosusilo, AEus. l99T.Instrumen / Aspek-aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalan Sistem Hukum Indonesia. Matalah Lokakarya Hukum. Yayasan Lembaga Konsumen Jakarta. Sukmaningsih, Indah. 2006. Perlindmgon Konlmm, Upoy Pemenuhan Hak-hak Masyarakat, Mat(alah Seminar dan Simposium Nasional, Semarang. Mariam, Darus Badrul Zaman. 1986. Perlindtmgan Konsumen dilihal dati Sudut Pedanjian Baku / Standafi / dalan Badan Pembinaan Eukum Nasional. Simposium Aspek-aspek Hukum Masalai Perlindungan Konsumen. Bina Cipta. Bandung.
Undang-Undang Republik lndonesia No. 8 tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Nasution Az. 2001. Exkun Perlindungan Konsumen, Disdit Media Tarawang Press, Yo$/akarta. Subekti, Ralam R 'tjitrosudibio. i979. Kta, Undang-Ilndang Hukum perdata. Terjemaian dari Burgelijk Wetbook. Pradiya Paramita. Jakarta, Toar, Agnes M. 1988. Tangpng Jawab Produk dan Sejarah Perkembanganhra di Beberapn Negara. Makal^h Disajikan pada penataran Hukum Perikatan, Proyek Hukum Perdata. Yograkarta.
't41
