Modul ke:
01 Fakultas
FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN Program Studi
PRODI MANAJEMEN
Perkenalan, Diskusi dan kesepakatan tentang kontrak perkuliahan. Ruang lingkup mata kuliah kewarganegaraan diperguruan tinggi: Etika Berwarga Negara HARTRI PUTRANTO,SE.MM HP : 08161193748 EMAIL :
[email protected]
Untuk Tugas diskusi Kelompok, masingmasing kelompok diminta untuk mencari contoh kasus yang berkaitan dengan pokok bahasan.
Dari contoh kasus tsb, berikan penjelasan intisari dari kasus tsb. Kemudian dibuat komentar (tanggapan) berkaitan dengan pokok bahasannya. Diakhiri dengan Kesimpulan dan saran.
Masing-masing anggota kelompok wajib memiliki soft copy tugas tsb.
Jika dalam pembuatan tugas kelompok akan di masukkan video sebagai contoh kasus) diperbolehkan.
Tugas Makalah (tugas kelompok) dibuat ke dalam bentuk ms word (di jilid rapi) dan dikumpulkan pada saat perkuliahan. Untuk presentasi, tiap-tiap kelompok membuat power point (setiap anggota kelompok harus ada soft coppynya). Tugas makalah tsb (satu hari sebelum perkuliahan tatap muka berlangsung) harus di kirimkan ke email
[email protected]
MANFAAT MATA KULIAH Kewarganegaraan adalah mata kuliah yang membahas tentang : 1. Bagaimana sikap seseorang warga negara sehingga dapat menjadi seorang individu yang mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan.
2. Menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal. 3. Memiliki wawasan berbangsa dan bernegara serta nasionalisme yang tinggi. 4. Memiliki komitmen yang kuat terhadap nilainilai hak asasi manusia, demokrasi.
5. Memiliki pemahaman internasional beserta tantangannya, dan 6. Mempunyai pemahaman tentang civil society (masyarakat madani).
DESKRIPSI MATA KULIAH : 1. Kewarganegaraan bersama-sama dengan mata kuliah Agama , Etik UMB dan Pancasila merupakan kelompok mata kuliah pembentuk karakter dan akhlak individu yang diterapkan di Universitas Mercu Buana, untuk menghasilkan tenaga profesional yang beretika.
2. Mata kuliah ini diberikan untuk memberikan dasar bagi pengembangan kemampuan intelektual mahasiswa agar dapat menjadi warganegara yang baik dan bertanggungjawab bagi kemampuan bersaing bangsa.
PELAKSANAAN PERKULIAHAN :
Metode pembelajaran : 1. Mahasiswa di haruskan membaca setiap topik yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang dan menuliskan pemahamannya pada formulir 1, untuk diserahkan kepada Dosen.
Apabila mahasiswa tidak menyerahkan formulir 1 yang telah di isi, maka dianggap tidak hadir pada perkuliahan.
2. Mahasiswa dibagi dalam berapa kelompok. Jumlah kelompok sesuai dengan jumlah topik bahasan per pertemuan.
Pada setiap pertemuan masing-masing kelompok harus membuat tugas berupa makalah dan power point kasus teranyar yang terkait dengan topik pada pertemuan minggu tsb. Satu kelompok harus mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan /pendapat /argument.
Perkuliahan dilaksanakan selama 1 semester dengan 4 kali pertemuan tatap muka (di kelas) dan 10 kali on line, 1 kali UTS, 1 kali UAS.
Untuk Ketidakhadiran Mahasiswa Reguler 5 kali : Berbagai keperluan seperti tidak ada kabar, sakit, ijin dan terlambat masuk kelas. Ketidakhadiran lebih dari 5 kali otomatis mendapatkan nilai E (tidak lulus). Toleransi keterlambatan kehadiran Mahasiswa maksimal 15 menit dari jadwal kuliah yang ditetapkan.
Mahasiswa diwajibkan untuk mengerjakan Forum dan Kuis (sebagai kehadiran On Line) tepat pada waktunya dan jika salah satu tidak dikerjakan (Forum & Kuis) maka Mahasiswa dianggap tidak hadir pada perkuliahan online.
Mahasiswa harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan, dilarang memakai sandal/ Sepatu sandal dilingkungan kampus. Mahasiswa dilarang makan, minum, merokok, mencorat-coret tembok, kursi dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu di dalam kelas (di dalam area kampus).
Segala bentuk alat komunikasi selama perkuliahan berlangsung di non-aktifkan atau dibuat getar.
Diharapkan seluruh mahasiswa turut menjaga dan memelihara ketertiban dan kebersihan kampus.
1. Negara dan Sistem Pemerintahan.
Negara adalah : organisasi yang melindungi individu, wilayah, dan masyarakat yang lemah dari individu atau penguasa yang otoriter.
Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :
sistem pemerintahan yang kita anut adalah Sistem Pemerintahan Presidensial.
2. Pancasila & Implementasinya. 3. Identitas Nasional. Ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
4. Demokrasi antara Teori dan Pelaksanaannya di Indonesia.
Makna Demokrasi adalah : pemerintahan dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat.
5. Hak dan Kewajiban Warganegara. 6. Konstitusi & Rule of Law. Rule of law diartikan : sebagai penegakan hukum, dimana segala sesuatu harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Hak Asasi Manusia .
Hak Asasi Manusia yaitu : Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.
8. Geopolitik Geopolitik atau wawasan nasional Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan : cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bhineka, dan lingkungan geografisnya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Geopolitik diartikan : Sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu Negara. Sebaliknya, politik negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan.
9. Geostrategi. Geostrategi/Ketahanan Nasional Indonesia adalah : strategi dalam memanfaatkan konstelasi (keadaan) geografis negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, serta memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera.
10. Otonomi Daerah. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah : hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan..
11. Masyarakat Madani.
Masyarakat Madani adalah: masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
12. Good governance
Good governance bermakna : tata kepemerintahan yang baik. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan : prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.
13. Globalisasi
masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah/negara ke wilayah/negara lain atau proses masuknya suatu negara ke dalam pergaulan dunia.
TUJUAN INSTRUKSIONAL
Tujuan akhir setelah mengikuti mata kuliah ini adalah : 1. Mengetahui unsur, fungsi Negara dan Pemerintahan yang berjalan. 2. Menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memahami Identitas Nasional dan mampu mengembangkannya. 4. Memahami makna Demokrasi dan mengembangkan sikap demokrasi 5. Memahami serta menggunakan hak dan kewajiban warganegara
6. Memahami dan peka terhadap permasalahan dan pelaksanaan rule of law yang ada dilingkungannya. 7. Memahami hak asasi manusia, lembaga penegak HAM dan mengembangkan sikap yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.
8. Memahami kondisi geograsi, penduduk, dan lingkungan di Indonesia serta mengimplementasikan konsep Wawasan Nusantara. 9. Memahami pengertian dan model otonomi daerah, serta implementasi otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Menggunakan konsep Ketahanan Nasional dalam memecahkan persoalan yang muncul dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. 11. Memahami ciri dan karakteristik Masyarakat Madani dan mampu mengembangkan menjadi masyarakat madani di Indonesia.
12. Memahami prinsip dan penerapan Good Governance di dalam pemerintahan, dan lembaga swasta, serta otonomi daerah. 13. Memahami berbagai tantangan Globalisasi dan dapat menyiapkan diri untuk menghadapi permasalahan yang timbul.
Terima Kasih HARTRI PUTRANTO,SE.MM
